keputusan gubernur provinsi daerah khusus … · keputusan gubernur provinsi daerah khusus ibukota...

3
KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 579/2011 TENTANG PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPIDP) DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementeridn Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah yang terdiri dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagai Badan Publik yang melaksanakan. pengelolaan pelayanan informasi dan dokumentasi; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP); Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang- undangan; 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008; 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik 4. Undang-Undang Nornor ·14 Tahun 2008 tentang KeterbukaBn Informasi Publik; . 5. Peraturan Pemerintah N0mor 61 Tahun 2010 tentang Peiaksanaan Nornor 1,4- Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

Upload: doandang

Post on 02-Aug-2019

227 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS … · keputusan gubernur provinsi daerah khusus ibukota jakarta nomor 579/2011 tentang penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi

KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUSIBUKOTA JAKARTA

NOMOR 579/2011

TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)DAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

PEMBANTU (PPIDP)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam NegeriNomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan PelayananInformasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementeridn DalamNegeri dan Pemerintahan Daerah, Pemerintahan Daerah yangterdiri dari Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan RakyatDaerah sebagai Badan Publik yang melaksanakan. pengelolaanpelayanan informasi dan dokumentasi;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalamhuruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang PenetapanPejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dan PejabatPengelola Informasi dan Dokumentasi Pembantu (PPIDP);

Mengingat 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Peraturan Perundang­undangan;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang PemerintahanDaerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir denganUndang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang PemerintahanProvinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota NegaraKesatuan Republik Indones~a:

4. Undang-Undang Nornor ·14 Tahun 2008 tentang KeterbukaBnInformasi Publik; .

5. Peraturan Pemerintah N0mor 61 Tahun 2010 tentang PeiaksanaanUndang-Undan~ Nornor 1,4- Tahun 2008 tentang KeterbukaanInformasi Publik;

Page 2: KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS … · keputusan gubernur provinsi daerah khusus ibukota jakarta nomor 579/2011 tentang penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi

2

6. Peraturan Menteri Oalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentangPedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Ookumentasi diLingkungan Kementerian Oalam Negeri dan Pemerintahan Oaerah;

7. Peraturan Oaerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang OrganisasiPerangkat Oaerah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU

KEOUA

KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PEJABATPENGELOLA INFORMASI DAN OOKUMENTASI (PPIO) DAN PEJABATPENGELOLA INFORMASI DAN OOKUMENTASI PEMBANTU (PPIOP).

Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Ookumentasi (PPIO)dan Pejabat Pengelola Informasi dan Ookumentasi Pembantu (PPIOP)sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Oitetapkan di Jakartapadatanggal 18 April 2011

EJ!j~~~OVINSIOAERAH KHUSUS~~~L.TA JAKARTA,

~

Tembusan :

1. Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta2. Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta3. Para Oeputi Gubernur Provinsi OKI Jakarta4. Para Asisten Sekda Provinsi OKI Jakarta5. Inspektur Provinsi OKI Jakarta6. Para Kepala Badan Provinsi OKI Jakarta7. Para Walikota Provinsi OKI Jakarta8. Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu

Provinsi OKI Jakarta9. Para Kepala Oinas Provinsi OKI Jakarta

10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi OKI Jakarta11. Para Kepala Biro Setda Provinsi OKI Jakarta12. Para Asisten Oeputi Gubernur Provinsi OKI Jakarta13. Para Oirektur BUMO Provinsi OKI Jakarta14. Para Camat Provinsi OKI Jakarta15. Para Lurah Provinsi OKI Jakarta

Page 3: KEPUTUSAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS … · keputusan gubernur provinsi daerah khusus ibukota jakarta nomor 579/2011 tentang penetapan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi

Lampiran Keputusan Gubernur Provinsi Daerah KhususIbukota Jakarta

NomorTanggal

579/201118 April 2011

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) DANPEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PEMBANTU (PPIDP)

1. Pejabat Pengelola Informasi danDokumentasi (PPID)

2. Pejabat Pengelola Informasi danOokumentasi Pembantu (PPIOP)

Kepala Bidang Informasi Publik Oinas Komunikasi,Informatika dan Kehumasan Provinsi OKI Jakarta

1. Sekretaris Inspektorat Provinsi OKI Jakarta2. Para Sekretaris Badan Provinsi OKI Jakarta3. Para Sekretaris Oinas Provinsi OKI Jakarta4. Kepala Bagian Umum Sekretariat OPRO

Provinsi OKI Jakarta5. Kepala Bagian Tata Usaha Satuan Polisi

Pamong Praja Provinsi OKI Jakarta6. Kepala Bagian Oesentralisasi, Oekonsentrasi

dan Tugas Pembantuan Biro Tata PemerintahanSetda Provinsi OKI Jakarta

7. Kepala Bagian Ookumentasi dan PublikasiHukum Biro Hukum Setda Provinsi OKIJakarta

8. Kepala Bagian Informasi dan Pelaporan BiroOrganisasi dan Tatalaksana Setda ProvinsiOKI Jakarta

9. Kepala Bagian Tata Usaha Pimpinan BiroKepala Oaerah dan Kerjasama Luar NegeriSetda Provinsi OKI Jakarta

10. Kepala Bagian Penanaman Modal, Promosidan Badan Usaha Milik Oaerah BiroPerekonomian Setda Provinsi OKI Jakarta

11. Kepala Bagian Pengamanan Balikota BiroUmum Setda Provinsi OKI Jakarta

12. Kepala Bagian Pengendalian dan PemantauanPembangunan Biro Prasarana dan SaranaKota Setda Provinsi OKI Jakarta

13. Kepala Bagian Lingkungan Hidup Biro TataRuang dan Lingkungan Hidup Setda ProvinsiOKI Jakarta

14. Kepala Bagian Sosial Biro KesejahteraanSosial Setda Provinsi OKI Jakarta

15. Kepala Bagian Olahraga dan Pemuda BiroPendidikan dan Mental Spiritual SetdaProvinsi OKI Jakarta

16. Para Kepala Bagian Umum dan Protokol,Sekretariat Kota Administrasi dan KabupatenAdministrasi

~~~~I~N,SI DAERAH KHUSUS~ JAKARTA,