keputusan menteri luar negeri republik … iku kemlu... · 6. peraturan presiden ... penetapan, dan...

1

KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: SK.02/B/KP/IV/2013/01 TAHUN 2013

TENTANG

INDIKATOR KINERJA UTAMA

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kementerian Luar Negeri tahun 2012,

Kementerian Luar Negeri perlu melakukan revisi Indikator Kinerja Utama yang

lebih terukur, berorientasi hasil, berkualitas outcome atau output terpenting,

bukan proses/kegiatan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu

membentuk Keputusan Menteri Luar Negeri tentang Indikator Kinerja Utama di

Lingkungan Kementerian Luar Negeri;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan

dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

Nomor 4614);

4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan Organisasi

Kementerian Negara;

5. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014;

6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan

Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi

Eselon I Kementerian Negara;

7. Keputusan Presiden Nomor 108 Tahun 2003 tentang Organisasi Perwakilan

Republik Indonesia di Luar Negeri;

2

8. Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

Instansi Pemerintah;

9. Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan

Korupsi;

10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja

Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

11. Peraturan Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2011

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri;

12. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kriteria dan Ukuran Keberhasilan

Reformasi Birokrasi;

13. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

14. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

KEP/135/M.PAN/9/2004 tentang Pedoman Umum Evaluasi Laporan

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

15. Keputusan Menteri Luar Negeri Nomor SK.111/B/OT/I/2010/02 tentang

Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Luar Negeri Tahun 2010-2014;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI TENTANG INDIKATOR KINERJA

UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

KESATU : Memberlakukan Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagaimana tercantum dalam

lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama (IKU) tersebut menjadi acuan kinerja yang digunakan

oleh masing-masing unit Satuan Kerja (Satker) di lingkungan Kementerian Luar

Negeri dalam:

a. Menyusun Rencana Kinerja Tahunan (RKT) 2014;

b. Menyusun Rencana Kerja dan Anggaran 2014;

c. Menyusun Penetapan Kinerja (PK) 2013 – 2014;

d. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) 2013 -

2014; dan

e. Mengevaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Revisi Rencana

Strategis Kementerian Luar Negeri Tahun 2010-2014.

1

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK.02/B/KP/IV/2013/01 TAHUN 2013 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

1. Nama Organisasi : Kementerian Luar Negeri 2. Tugas : Kementerian Luar Negeri mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang politik dan hubungan

luar negeri dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. 3. Fungsi : a. perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri; b. pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Luar Negeri; c. pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Luar Negeri; dan d. pelaksanaan kegiatan teknis dari pusat sampai ke daerah. 4. Indikator Kinerja Utama :

No. Indikator Kinerja Utama Formulasi Pengukuran/Sumber Data Penanggung

Jawab 1. Indeks peran dan kepemimpinan Indonesia dalam

pembentukan Komunitas ASEAN 2015. Penjelasan: Peran dan kepemimpinan Indonesia dalam pembentukan Komunitas ASEAN 2015 ditandai dengan banyaknya prakarsa dan rekomendasi Indonesia yang diterima oleh negara-negara ASEAN dan dukungan dan partisipasi masyarakat domestik serta implementasi langkah aksi cetak biru komunitas ASEAN.

Formulasi Pengukuran: Jumlah seluruh komponen pembobotan yang diindeksasi :

∑(((realisasi komponen/target komponen)x100%)xbobot komponen)

Ket: ∑=Jumlah

No Komponen Bobot 1 Persentase prakarsa dan rekomendasi Indonesia

yang diterima dalam setiap pertemuan. (sebagai wujud “kepemimpinan”)

60%

2 Persentase dukungan dan partisipasi masyarakat domestik terhadap pembentukan komunitas ASEAN 2015. (sebagai wujud dari “peran”)

25%

3 Persentase Implementasi langkah aksi (action line) Cetak Biru Komunitas ASEAN. (sebagai wujud dari “peran”)

15%

Perwakilan RI, Ditjen ASEAN

2

Indeks capaian kinerja didasarkan pada skala 1 s.d 10 (Kriteria formulasi indeksasi terdapat pada lampiran 13) Pengukuran perhitungan komponen tersebut di atas dapat dilihat dari pencapaian kinerja Indikator Kinerja Utama Eselon I pada Ditjen Kerja Sama ASEAN. Komponen (1) dibobotkan lebih tinggi karena merupakan aspek eksternal (hubungan luar negeri) yang menjadi bobot utama tugas dan fungsi Kemlu dan membutuhkan upaya lebih besar yang sangat berkaitan dengan situasi kondisi tertentu yang memungkinkan Indonesia menyampaikan prakarsa/rekomendasi, sehingga negara-negara ASEAN pada akhirnya dapat menerima prakarsa/rekomendasi yang diajukan Indonesia. Sumber Data: Laporan dan Dokumen Sidang: Chairman’s Statement, Joint Statement, Report of the Meeting, Summary of Discussion, Summary Record, Joint Communiqué, Agreed Minutes, Declaration, kertas posisi Delri, Suggested Point Of Intervention, agreement, MoU, Laporan kegiatan/laporan sosialisasi, dll

2. Indeks peran diplomasi Indonesia dalam penanganan isu-isu multilateral. Penjelasan: Peningkatan peran diplomasi ditandai dengan banyaknya prakarsa dan posisi Indonesia yang diterima dalam penanganan isu multilateral serta banyaknya pencalonan Indonesia yang diterima pada Organisasi Internasional.



Ket: ∑=Jumlah

No Komponen Bobot 1 Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam

forum multilateral 40%

2 Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum-forum multilateral

30%

3 Persentase keberhasilan pencalonan pemerintah/individu Indonesia dalam keanggotaan/jabatan pada Organisasi Internasional

15%

4 Jumlah implementasi kesepakatan multilateral pada tingkat nasional

15%

Perwakilan RI, Ditjen Multilateral

3

Indeks capaian kinerja didasarkan pada skala 1 s.d 10 (Kriteria formulasi indeksasi terdapat pada lampiran 13) Pengukuran perhitungan komponen tersebut di atas dapat dilihat dari pencapaian kinerja Indikator Kinerja Utama Eselon I pada Ditjen Multilateral. Pembobotan Komponen 1 dan 2 yang tinggi dikarenakan membutuhkan effort dan koordinasi nasional yang lebih tinggi. Bobot yang lebih tinggi juga disebabkan karena merupakan aspek eksternal (hubungan luar negeri) yang menjadi bobot utama tugas dan fungsi Kemlu. Pembobotan Komponen 3 dan 4 yang lebih rendah karena keberhasilan pencapaian indikator tersebut banyak dipengaruhi pula oleh pemangku kepentingan nasional lain di dalam negeri maupun terkait dengan perkembangan internasional. Sumber Data: Laporan dan Dokumen Sidang: Chairman’s Statement, Joint Statement, Report of the Meeting, Summary of Discussion, Summary Record, Joint Communiqué, Agreed Minutes, Declaration, kertas posisi Delri, Suggested Point Of Intervention, agreement, MoU, hasil group discussion, kelompok kerja, perumusan resolusi, dll

3. Indeks kerjasama Indonesia di berbagai bidang dengan negara-negara dan organisasi intrakawasan di kawasan Asia-Pasifik dan Afrika serta Amerika dan Eropa Penjelasan: Perhitungan peningkatan kerjasama ditandai dengan elemen utama kerjasama, yaitu : banyaknya jumlah dokumen kerjasama dan prakarsa; jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi; Negara yang mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), nilai investasi negara-negara asing; neraca perdagangan; jumlah wisatawan mancanegara.



Ket: ∑=Jumlah

No Komponen Bobot 1 Jumlah kunjungan/pertemuan Kepala

Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi 45%

2 Jumlah dokumen kerjasama dan prakarsa di bidang politik dan keamanan, ekonomi, perdagangan dan investasi, sosial dan budaya.

30%

3 Negara yang mengakui Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI)

10%

Perwakilan RI, Ditjen Aspasaf dan Ditjen Amerop.

4

Bidang yang dikerjasamakan mencakup : bidang politik dan keamanan, bidang ekonomi, keuangan dan pembangunan, bidang sosial dan budaya.

No Komponen Bobot 4 Nilai investasi negara-negara asing 5% 5 Total nilai perdagangan 5% 6 Jumlah wisatawan mancanegara 5%

Indeks capaian kinerja didasarkan pada skala 1 s.d 10 (Kriteria formulasi indeksasi terdapat pada lampiran 13) Pengukuran perhitungan komponen tersebut dapat dilihat dari pencapaian kinerja Indikator Kinerja Utama Eselon I pada Ditjen Asia Pasifik dan Afrika serta Ditjen Amerop. Komponen (1) dan (2) dibobotkan paling tinggi karena dapat dikategorikan sebagai perjanjian kerjasama bilateral dan regional yang mendasar dan bersifat strategis (strategic partnership) atau komprehensif (comprehensive partnership) serta merupakan unsur utama hubungan diplomatik bilateral dan regional dan memiliki konsistensi dengan pencapaian sasaran rencana pembangunan nasional berupa politik luar negeri yang mendukung pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Komponen ini juga menjadi core kompetensi dari Kemlu. Komponen (3) memiliki sifat relatif statis dalam konteks negara yang telah menjalin hubungan diplomatik dengan Indonesia, namun bersifat dinamis dalam konteks posisi kelompok-kelompok tertentu dalam masyarakat/non-pemerintah terhadap isu separatisme di Indonesia. Komponen (4), dan (5) merupakan data eksternal yang memiliki hubungan kausalitas tidak langsung dengan outcome pelaksanaan politik luar negeri dan hasil kinerja banyak dipengaruhi oleh stakeholders di dalam negeri seperti kementerian terkait: Kemendag, BKPM, KemenPariwisata, dan para pengusaha di tanah air. Sumber Data: - Dokumen MoU/Agreement/ Laporan dan Dokumen Sidang:

Chairman’s Statement, Joint Statement, Report of the Meeting, Summary of Discussion, Summary Record, Joint Communiqué, Agreed Minutes, Declaration, kertas posisi Delri, Suggested Point Of Intervention, agreement, MoU, hasil group discussion, kelompok kerja, dll

- Data nilai investasi dari BKPM,

5

- Laporan Neraca Perdaganganan/ Data Neraca perdagangan Kemendag,

- Badan Pusat Statistik, - Laporan kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan

pejabat tinggi, - Matrik negara yang mendukung NKRI, - Data kunjungan turis dari Kemen Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, - Matrik Negara Pendukung NKRI

4. Indeks diplomasi bidang hukum dan perjanjian internasional



Ket: ∑=Jumlah

No Komponen Bobot 1 Jumlah perundingan dalam rangka upaya

penyelesaian penetapan batas wilayah nasional di darat dan di laut

50%

2 Persentase perjanjian internasional di b dang politik, keamanan, kewilayahan, dan kelautan serta ekonomi dan sosial budaya yang dibuat

30%

3 Persentase produk hukum yang diselesaikan 20% Indeks capaian kinerja didasarkan pada skala 1 s.d 10 (Kriteria formulasi indeksasi terdapat pada lampiran 13) Pengukuran perhitungan komponen tersebut di atas dapat dilihat dari pencapaian kinerja Indikator Kinerja Utama Eselon I pada Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional. Komponen (1) dan (2) dibobotkan lebih tinggi karena merupakan aspek eksternal (hubungan luar negeri) yang menjadi bobot utama tugas dan fungsi Kemlu Komponen (1) dibobotkan paling tinggi karena isu menyangkut isu kedaulatan teritorial yang sensitif dan proses perundingan yang cenderung lama. Sumber Data: Laporan Perundingan, Data Treaty Room, Nota Dinas/Surat Dinas

Perwakilan RI, Ditjen Hukum dan Perjanjian Internasional

6

Permintaan Pendapat Hukum, Nota Dinas/ Surat Dinas Penyampaian Pendapat Hukum, Nota dinas/surat dinas/brafaks/kawat penyampaian produk hukum

5. Persentase Penyelesaian Permasalahan/ Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri Penjelasan: Penyelesaian permasalahan/kasus WNI mencakup: -Penanganan kasus lainnya: gaji yang tidak dibayar, penyiksaan/kekerasan fisik, pelecehan seksual, beban kerja tidak sesuai, perselisihan dengan majikan, sakit, kecelakaan kerja, dsb. -Pembebasan WNI dari ancaman hukuman mati.

Formulasi Pengukuran: (PK + PHMP) ------------------- = …% 2 PK: Persentase penanganan kasus tahun terkait PHMP: Persentase pembebasan WNI dari hukuman mati tahun terkait PK dan PHMP diperoleh dari perhitungan: PK : KSx100% KD KS: Jumlah kasus yang diselesaikan KD: Jumlah kasus yang ditangani PHMP: KHMS X 100% KHMD KHMD: Jumlah kasus hukuman mati yang ditangani KHMS: Jumlah kasus dibebaskan dari hukuman mati Sumber Data: Database perlindungan WNI/BHI

Dit. PWNI/BHI

6. Indeks pelayanan keprotokolan dan kekonsuleran Penjelasan: Pelayanan keprotokolan kekonsuleran mencakup juga pelayanan fasilitas diplomatik



Ket: ∑=Jumlah

No Komponen Bobot 1 Persentase penerima jasa yang menyatakan

puas atas pelayanan kekonsuleran 50%

2 Persentase pelayanan keprotokolan yang sesuai dengan Protap yang berlaku

30%

Perwakilan RI, Ditjen Protokol dan Konsuler

7

No Komponen Bobot 3 Persentase penyelesaian dokumen fasilitas

diplomatik yang diselesaikan sesuai SOP 20%

Indeks capaian kinerja didasarkan pada skala 1 s.d 10 (Kriteria formulasi indeksasi terdapat pada lampiran 13) Pengukuran perhitungan komponen tersebut di atas dapat dilihat dari pencapaian kinerja Indikator Kinerja Utama Eselon I pada Ditjen Protokol dan Konsuler Komponen (1) dibobotkan lebih tinggi karena menyangkut aspek pelayanan prima dan kepuasan atas pelayanan publik Sumber Data: Kuesioner, laporan kegiatan, dokumen check list pelaksanaan keprotokolan dan fasilitas diplomatik

7. Indeks citra positif penyelenggaraan politik dan hubungan luar negeri dari persepsi masyakat domestik dan internasional Penjelasan: Citra positif adalah persepsi masyarakat negara setempat yang diperoleh berdasar survey Perwakilan RI di Luar Negeri



Ket: ∑=Jumlah

No Komponen Bobot 1 Persentase citra positif Indonesia di wilayah

negara akreditasi 30%

2 Persentase dukungan konstituen terhadap aset diplomasi publik dan politik luar negeri Indonesia

20%

3 Persentase pemberitaan positif tentang Indonesia yang dimuat media asing di Indonesia

10%

4 Persentase press release yang dimuat di media nasional maupun asing

10%

5 Persentase peningkatan permintaan bantuan kerjasama teknis dari Indonesia yang diterima

10%

6 Persentase peningkatan kegiatan bantuan kerjasama teknis melalui mekanisme triangular

10%

7 Persentase negara yang hadir dalam rangka kegiatan diplomasi publik

10%

Perwakilan RI, Ditjen Informasi dan Diplomasi Publik

9

LAMPIRAN II KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK.02/B/KP/IV/2013/01 TAHUN 2013 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

1. Nama Organisasi : Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN 2. Tugas : merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam

rangka kerja sama ASEAN; serta melaksanakan tugas sebagai Sekretariat Nasional ASEANIndonesia.

3. Fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam rangka kerja sama ASEAN; b. pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam rangka kerja sama ASEAN; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam rangka kerja

sama ASEAN; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam rangka kerja sama

ASEAN; e. perundingan dalam rangka kerja sama ASEAN; f. pemberian dukungan bagi Perutusan Tetap RI untuk ASEAN; g. pemajuan identitas dan kesadaran ASEAN pada tingkat nasional; h. pemberian dukungan terhadap pembentukan Komunitas ASEAN; dan i. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN. 4. Indikator Kinerja Utama :

No. Indikator Kinerja Utama Formulasi Pengukuran/Sumber Data Penanggung Jawab

1. Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan. Penjelasan: 1. Rekomendasi adalah penyampaian usulan yang menjadi kepentingan Indonesia dalam menanggapi/ menindaklanjuti/merespon (setuju/tidak setuju) terhadap suatu isu tertentu yang dibahas dalam pertemuan ASEAN. 2. Prakarsa adalah inisiatif atau gagasan baru yang diusulkan oleh Indonesia dalam isu/pertemuan tertentu. 3. Diterima adalah dicatatnya, dicantumkan, disepakatinya prakarsa/rekomendasi Indonesia ke dalam dokumen sidang.

Formulasi Pengukuran: (Jumlah rekomendasi dan prakarsa yang diterima dibagi dengan jumlah total rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan) x 100% Sumber Data: Laporan dan Dokumen Sidang: Chairman’s Statement, Joint Statement, Report of the Meeting, Summary of Discussion, Summary Record, Joint Communiqué, Agreed Minutes, Declaration, kertas posisi Delri, Suggested Point Of Intervention, agreement, MoU, dll

Direktorat Mitra Wicara dan Antarkawasan ASEAN

10

2. Persentase dukungan dan partisipasi masyarakat domestik terhadap pembentukan komunitas ASEAN 2015 Penjelasan: 1. Dukungan adalah setiap kontribusi positif yang dapat berupa fasilitasi. 2. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara nyata dalam kegiatan-kegiatan dalam rangka pembentukan komunitas ASEAN. 3. Masyarakat domestik meliputi institusi pemerintah (K/L), institusi pendidikan, para pejabat daerah, pengusaha, mahasiswa, siswa, guru dan masyarakat umum yang mendengarkan siaran pemasyarakatan ASEAN di radio, mass media, LSM, UMKM. 4. Komunitas ASEAN adalah sebuah komunitas yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil dan makmur, dipersatukan oleh hubungan kemitraan yang dinamis dan masyarakat yang saling peduli. 5. Pemangku kepentingan meliputi institusi pemerintah, institusi pendidikan, para pejabat daerah, pengusaha, mahasiswa, siswa, guru dan masyarakat umum yang mendengarkan siaran pemasyarakatan ASEAN di radio.

Formulasi Pengukuran: Jumlah pemangku kepentingan yang hadir dalam kegiatan sosialisasi yang menjawab kuesioner dengan nilai 80-100. Kuesioner berisikan pertanyaan tentang hal-hal yang ada dalam materi sosialisasi sekaligus mencakup pertanyaan dukungan terhadap pembentukan Komunitas ASEAN 2015. Sumber Data: Kuesioner, Survey, Laporan Kegiatan, MoU

Direktorat Politik Keamanan ASEAN, Direktorat Kerjasama Ekonomi ASEAN, Direktorat Kerjasama Fungsional ASEAN, Direktorat Mitra Wicara dan Antarkawasan ASEAN, Sekretariat Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN

3. Persentase Implementasi langkah aksi (action line) Cetak Biru Komunitas ASEAN. Penjelasan: 1. Langkah Aksi (action lines) adalah serangkaian langkah/tindakan (actions) yang tertuang dalam dokumen Cetak Biru Komunitas ASEAN yang meliputi Polkam, Ekonomi dan Sosbud untuk mencapai Komunitas ASEAN 2015. Sesuai Cetak Biru Komunitas ASEAN langkah Aksi bidang Polkam sejumlah 147, Ekonomi sejumlah 91, dan Sosbud sejumlah 339. 2. Cetak Biru Komunitas ASEAN adalah kerangka kerja terperinci sebagai landasan yang harus dilaksanakan oleh seluruh Negara anggota ASEAN untuk mencapai Komunitas ASEAN.

Formulasi Pengukuran: (Jumlah Action Line yang diimplementasikan Indonesia/ jumlah total Action Line Cetak Biru Komunitas ASEAN)*100% Sumber Data: Score card, Laporan dan Dokumen Sidang

Direktorat Politik Keamanan ASEAN, Direktorat Kerjasama Ekonomi ASEAN, Direktorat Kerjasama Fungsional ASEAN, Direktorat Mitra Wicara dan Antarkawasan ASEAN

11

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT POLITIK KEAMANAN ASEAN

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Politik Keamanan ASEAN 2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN di bidang politik dan hubungan luar

negeri RI dalam rangka kerja sama politik, keamanan, hukum dan hak asasi manusia ASEAN, serta kerja sama forum, lembaga regional dan entitas ASEAN.

3. Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama politik, keamanan, hukum dan hak asasi manusia ASEAN, serta kerja sama forum, lembaga regional dan entitas ASEAN;

b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama politik, keamanan, hukum dan hak asasi manusia ASEAN, serta kerja sama forum, lembaga regional dan entitas ASEAN;

c. Perundingan dalam rangka kerja sama politik, keamanan, hukum dan hak asasi manusia ASEAN, serta kerja sama forum, lembaga regional dan entitas ASEAN;

d. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama politik, keamanan, hukum dan hak asasi manusia ASEAN, serta kerja sama forum, lembaga regional dan entitas ASEAN;

e. Pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama politik, keamanan, hukum dan hak asasi manusia ASEAN, serta kerja sama forum, lembaga regional dan entitas ASEAN; dan

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat. 4. Indikator Kinerja Utama


Jawab 1. Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima

dalam setiap pertemuan. Penjelasan: 1. Rekomendasi adalah penyampaian usulan yang menjadi kepentingan Indonesia dalam menanggapi/ menindaklanjuti/merespon (setuju/tidak setuju) terhadap suatu isu tertentu yang dibahas dalam pertemuan ASEAN. 2. Prakarsa adalah inisiatif atau gagasan baru yang diusulkan oleh Indonesia dalam isu/pertemuan tertentu. 3. Diterima adalah dicatatnya, dicantumkan, disepakatinya prakarsa/rekomendasi Indonesia ke dalam dokumen sidang.

Formulasi Pengukuran: (Jumlah rekomendasi dan prakarsa yang diterima dibagi dengan jumlah total rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan) x 100%. Sumber Data: Laporan dan Dokumen Sidang: Chairman’s Statement, Joint Statement, Report of the Meeting, Summary of Discussion, Summary Record, Joint Communiqué, Agreed Minutes, Declaration, kertas posisi Delri, Suggested Point Of Intervention, agreement, MoU, dll

Direktorat Politik Keamanan ASEAN

12




3. Persentase rekomendasi/ kontribusi Indonesia dalam implementasi langkah aksi (action line) Cetak Biru Komunitas Politik dan Keamanan ASEAN Penjelasan: 1. Kontribusi adalah Rekomendasi dan atau kegiatan konkrit yang

diterima / dilaksanakan Indonesia dalam upaya pencapaian action line cetak biru komunitas ASEAN

2. Garis Aksi (action lines) adalah serangkaian langkah/tindakan (actions) yang tertuang dalam dokumen Cetak Biru Komunitas ASEAN yang meliputi Polkam, Ekonomi dan Sosbud untuk mencapai Komunitas ASEAN 2015

3. Cetak Biru Komunitas ASEAN adalah kerangka kerja terperinci sebagai landasan yang harus dilaksanakan oleh seluruh Negara anggota ASEAN untuk mencapai Komunitas ASEAN

Formulasi Pengukuran: (Jumlah rekomendasi/kontribusi Indonesia yang diterima oleh ASEAN atau jumlah kegiatan yang dilaksanakan Indonesia dibagi jumlah action line di pilar Politik-Keamanan)*100% Sumber Data: Score card, Laporan dan Dokumen Sidang


13

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT KERJASAMA EKONOMI ASEAN

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Kerjasama Ekonomi ASEAN 2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN di bidang politik dan hubungan luar

negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai perindustrian, perdagangan, jasa ekonomi, komoditi dan sumber daya alam, investasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pengembangan subkawasan ASEAN serta organisasi regional lainnya.

3. Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai perindustrian, perdagangan, jasa ekonomi, komoditi dan sumber daya alam, investasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pengembangan subkawasan ASEAN serta organisasi regional lainnya;

b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai perindustrian, perdagangan, jasa ekonomi, komoditi dan sumber daya alam, investasi, usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi serta pengembangan subkawasan ASEAN serta organisasi regional lainnya.

c. perundingan dalam rangka Pilar Ekonomi ASEAN mengenai perindustrian, perdagangan,jasa ekonomi, komoditi dan sumber daya alam, investasi, usaha mikro, kecil, menengahdan koperasi serta pengembangan subkawasan ASEAN dan organisasi regional lainnya;

d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai perindustrian, perdagangan, jasa ekonomi, komoditi dan sumber daya alam, investasi, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pengembangan subkawasan ASEAN dan organisasi regional lainnya;

e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama Pilar Ekonomi ASEAN mengenai perindustrian, perdagangan, jasa ekonomi, komoditi dan sumber daya alam, investasi, usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi serta pengembangan subkawasan ASEAN dan organisasi regional lainnya; dan

f. pelaksanaan administrasi Direktorat.

4. Indikator Kinerja Utama


1. Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan. Penjelasan: 1. Rekomendasi adalah penyampaian usulan yang menjadi kepentingan Indonesia dalam menanggapi/

Formulasi Pengukuran: (Jumlah rekomendasi dan prakarsa yang diterima dibagi dengan jumlah total rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan) x 100% Sumber Data:

Direktorat Kerjasama Ekonomi ASEAN

14

menindaklanjuti/merespon (setuju/tidak setuju) terhadap suatu isu tertentu yang dibahas dalam pertemuan ASEAN. 2. Prakarsa adalah inisiatif atau gagasan baru yang diusulkan oleh Indonesia dalam isu/pertemuan tertentu. 3. Diterima adalah dicatatnya, dicantumkan, disepakatinya prakarsa/rekomendasi Indonesia tersebut ke dalam dokumen sidang.

Laporan dan Dokumen Sidang: Chairman’s Statement, Joint Statement, Report of the Meeting, Summary of Discussion, Summary Record, Joint Communiqué, Agreed Minutes, Declaration, kertas posisi Delri, Suggested Point Of Intervention, agreement, MoU, dll




3. Persentase rekomendasi/ kontribusi yang diterima menjadi posisi Indonesia Penjelasan: 1. Kontribusi adalah Rekomendasi dan atau kegiatan konkrit

yang diterima / dilaksanakan Indonesia dalam upaya pencapaian action line cetak biru komunitas ASEAN

2. Posisi Indonesia adalah pandangan dan/atau masukan Indonesia terhadap isu terkait dengan pencapaian Komunitas Ekonomi ASEAN

Formulasi Pengukuran: (Jumlah rekomendasi/kontribusi yang diterima sebagai posisi Indonesia dibagi jumlah rekomendasi/kontribusi yang diusulkan sesuai hasil kegiatan/pertemuan Sumber Data: Score card, Laporan dan Dokumen Sidang


15

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT KERJASAMA FUNGSIONAL ASEAN

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Kerjasama Fungsional ASEAN 2. Tugas : melaksanakan sebagian tugasDirektorat Jenderal Kerja Sama ASEAN di bidang politik dan hubungan luar negeri RI

dalamrangka kerja sama Pilar Sosial Budaya ASEAN, yang antara lain meliputi kerja sama dibidang sumber daya manusia, Yayasan ASEAN, penerangan, kebudayaan, pendidikan, ilmupengetahuan, teknologi, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan pembangunansosial.

3. Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai sumber daya manusia, yayasan ASEAN, penerangan, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan pembangunan sosial;

b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik danhubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai sumberdaya manusia, yayasan ASEAN, penerangan, kebudayaan, pendidikan, ilmupengetahuan, teknologi, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan pembangunansosial;

c. perundingan dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai sumber daya manusia, yayasan ASEAN, penerangan, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan pembangunan sosial;

d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai sumber daya manusia, yayasan ASEAN, penerangan, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan pembangunan sosial;

e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama fungsional ASEAN mengenai sumber daya manusia, yayasan ASEAN, penerangan, kebudayaan, pendidikan, ilmu pengetahuan, teknologi, lingkungan hidup, penanggulangan bencana, dan pembangunan sosial; dan

f. pelaksanaan administrasi Direktorat. 4. Indikator Kinerja Utama


Jawab 1. Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima

dalam setiap pertemuan. Penjelasan: 1. Rekomendasi adalah penyampaian usulan yang menjadi

Formulasi perhitungan: (Jumlah rekomendasi dan prakarsa yang diterima dibagi dengan jumlah total rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan) x 100%

Direktorat Kerjasama Fungsional ASEAN

16

kepentingan Indonesia dalam menanggapi/ menindaklanjuti/merespon (setuju/tidak setuju) terhadap suatu isu tertentu yang dibahas dalam pertemuan ASEAN. 2. Prakarsa adalah inisiatif atau gagasan baru yang diusulkan oleh Indonesia dalam isu/pertemuan tertentu. 3. Diterima adalah dicatatnya, dicantumkan, disepakatinya prakarsa/rekomendasi Indonesia tersebut ke dalam dokumen sidang.

Sumber data: Laporan dan Dokumen Sidang: Chairman’s Statement, Joint Statement, Report of the Meeting, Summary of Discussion, Summary Record, Joint Communiqué, Agreed Minutes, Declaration, kertas posisi Delri, Suggested Point Of Intervention, agreement, MoU, dll

2. Persentase dukungan dan partisipasi masyarakat domestik terhadap pembentukan komunitas ASEAN 2015. Penjelasan: 1. Dukungan adalah setiap kontribusi positif yang dapat berupa fasilitasi. 2. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara nyata dalam kegiatan-kegiatan dalam rangka pembentukan komunitas ASEAN. 3. Masyarakat domestik meliputi institusi pemerintah (K/L), institusi pendidikan, para pejabat daerah, pengusaha, mahasiswa, siswa, guru dan masyarakat umum yang mendengarkan siaran pemasyarakatan ASEAN di radio, mass media, LSM, UMKM. 4. Komunitas ASEAN adalah sebuah komunitas yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil dan makmur, dipersatukan oleh hubungan kemitraan yang dinamis dan masyarakat yang saling peduli. 5. Pemangku kepentingan meliputi institusi pemerintah, institusi pendidikan, para pejabat daerah, pengusaha, mahasiswa, siswa, guru dan masyarakat umum yang mendengarkan siaran pemasyarakatan ASEAN di radio.

Formulasi penghitungan: Jumlah pemangku kepentingan yang hadir dalam kegiatan sosialisasi yang menjawab kuesioner dengan nilai 80-100. Kuesioner berisikan pertanyaan tentang hal-hal yang ada dalam materi sosialisasi sekaligus mencakup pertanyaan dukungan terhadap pembentukan Komunitas ASEAN 2015. Sumber data: Kuesioner, Survey, Laporan Kegiatan, MoU


3. Persentase kontribusi Indonesia dalam implementasi langkah aksi (action line) Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN Penjelasan: 1. Kontribusi adalah Rekomendasi dan atau kegiatan konkrit yang

diterima / dilaksanakan Indonesia dalam upaya pencapaian action line cetak biru komunitas ASEAN.

2. Garis Aksi (action lines) adalah serangkaian langkah/tindakan (actions) yang tertuang dalam dokumen Cetak Biru Komunitas ASEAN yang meliputi Polkam, Ekonomi dan Sosbud untuk mencapai Komunitas ASEAN 2015.

Formulasi penghitungan: (Jumlah rekomendasi/usulan Indonesia yang diterima dalam sidang-sidang Sosial Budaya ASEAN dan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Dit. KFA dalam rangka membantu K/L yang menjadi focal points Badan Sektoral Sosial Budaya dalam mengimplementasikan action line Cetak Biru Komunitas Sosial Budaya ASEAN dibagi jumlah action line pilar Sosial Budaya)*100%


17

3. Cetak Biru Komunitas ASEAN adalah kerangka kerja terperinci sebagai landasan yang harus dilaksanakan oleh seluruh Negara anggota ASEAN untuk mencapai Komunitas ASEAN.

Sumber data: Score card, Laporan dan Dokumen Sidang

18

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT MITRA WICARA DAN ANTARKAWASAN ASEAN

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Mitra Wicara dan Antarkawasan ASEAN 2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN di bidang politik dan hubungan luar

negeri RI dalam rangka kerja sama ASEAN dengan negara dan organisasi internasional yang menjadi mitra wicara ASEAN di kawasan Asia Timur, Asia Selatan dan Pasifik, Amerika dan Eropa, kerja sama antar kawasan, serta organisasi-organisasi regional dan internasional yang menjalin kerja sama dengan ASEAN di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

3. Fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubunganluar negeri RI dalam rangka kerja sama ASEAN dengan negara dan organisasiinternasional yang menjadi mitra wicara ASEAN di kawasan Asia Timur, Asia Selatandan Pasifik, Amerika dan Eropa, kerja sama antarkawasan, serta organisasi-organisasiregional dan internasional di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmupengetahuan, dan teknologi;

b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik danhubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama ASEAN dengan negara dan organisasiinternasional yang menjadi mitra wicara ASEAN di kawasan Asia Timur, Asia Selatandan Pasifik, Amerika dan Eropa, kerja sama antarkawasan, serta organisasi-organisasiregional dan internasional di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmupengetahuan, dan teknologi;

c. perundingan dalam rangka kerja sama ASEAN dengan negara dan organisasiinternasional yang menjadi mitra wicara ASEAN di kawasan Asia Timur, Asia Selatandan Pasifik, Amerika dan Eropa, kerja sama antarkawasan, serta organisasi-organisasiregional dan internasional di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmupengetahuan, dan teknologi;

d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik danhubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama ASEAN dengan negara dan organisasiinternasional yang menjadi mitra wicara ASEAN di kawasan Asia Timur, Asia Selatandan Pasifik, Amerika dan Eropa, kerja sama antarkawasan, serta organisasi-organisasiregional dan internasional di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmupengetahuan, dan teknologi;

e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik danhubungan luar negeri RI dalam rangka kerja sama ASEAN dengan negara dan organisasiinternasional yang menjadi mitra wicara ASEAN di kawasan Asia Timur, Asia Selatandan Pasifik, Amerika dan Eropa, kerja sama antarkawasan, serta organisasi-organisasiregional dan internasional di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya, ilmupengetahuan, dan teknologi;

f. penyiapan perumusan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidanghubungan dan politik luar negeri RI dalam rangka kerja sama ASEAN dengan Negaradan organisasi regional serta internasional yang menjadi mitra wicara ASEAN bagi Sidang SOM ASEAN dengan Mitra Wicara; dan

g. pelaksanaan administrasi Direktorat.

4. Indikator Kinerja Utama :

19


1. Persentase rekomendasi dan prakarsa Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan. Penjelasan: 1. Rekomendasi adalah penyampaian usulan yang menjadi kepentingan Indonesia dalam menanggapi/ menindaklanjuti/merespon (setuju/tidak setuju) terhadap suatu isu tertentu yang dibahas dalam pertemuan ASEAN. 2. Prakarsa adalah inisiatif atau gagasan baru yang diusulkan oleh Indonesia dalam isu/pertemuan tertentu. 3. Diterima adalah dicatatnya, dicantumkan, disepakatinya prakarsa/rekomendasi Indonesia tersebut ke dalam dokumen sidang.

Formulasi penghitungan: (Jumlah rekomendasi dan prakarsa yang diterima dibagi dengan jumlah total rekomendasi dan prakarsa yang disampaikan) x 100% Sumber data: Laporan dan Dokumen Sidang: Chairman’s Statement, Joint Statement, Report of the Meeting, Summary of Discussion, Summary Record, Joint Communiqué, Agreed Minutes, Declaration, kertas posisi Delri, Suggested Point Of Intervention, agreement, MoU, dll


2. Persentase dukungan dan partisipasi masyarakat domestik terhadap pembentukan komunitas ASEAN 2015. Penjelasan: 1. Dukungan adalah setiap kontribusi positif yang dapat berupa fasilitasi. 2. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara nyata dalam kegiatan-kegiatan dalam rangka pembentukan komunitas ASEAN. 3. Masyarakat domestik meliputi institusi pemerintah (K/L), institusi pendidikan, para pejabat daerah, pengusaha, mahasiswa, siswa, guru dan masyarakat umum yang mendengarkan siaran pemasyarakatan ASEAN di radio, mass media, LSM, UMKM. 4. Komunitas ASEAN adalah sebuah komunitas yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil dan makmur, dipersatukan oleh hubungan kemitraan yang dinamis dan masyarakat yang saling peduli. 5. Pemangku kepentingan meliputi institusi pemerintah, institusi pendidikan, para pejabat daerah, pengusaha, mahasiswa, siswa, guru dan masyarakat umum yang mendengarkan siaran pemasyarakatan ASEAN di radio.

Formulasi penghitungan: Jumlah pemangku kepentingan yang hadir dalam kegiatan sosialisasi yang menjawab kuesioner dengan nilai 80-100. Kuesioner berisikan pertanyaan tentang hal-hal yang ada dalam materi sosialisasi sekaligus mencakup pertanyaan dukungan terhadap pembentukan Komunitas ASEAN 2015. Sumber data: Kuesioner, Survey, Laporan Kegiatan, MoU


20

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA ASEAN

1. Nama Unit Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN 2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN di bidang penyusunan rencana dan

program kerja, penyusunan data dan kertas kerja, penghimpunan perundang-undangan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga, dokumentasi dan statistik Direktorat Jenderal serta pemasyarakatan kerja sama ASEAN.

3. Fungsi : a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja serta naskah rancangan dan penghimpunan peraturan perundang-undangan Direktorat Jenderal;

b. Pengumpulan data, penyusunan laporan, dan penyiapan kertas kerja Direktorat Jenderal; c. Pelaksanaan urusan kepegawaian, perlengkapan, dan rumah tangga Direktorat Jenderal; d. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Direktorat Jenderal; e. Pelaksanaan urusan dokumentasi dan data statistik hasil pelaksanaan rencana dan program kerja Direktorat

Jenderal. 4. Indikator Kinerja Utama


1. Persentase dukungan dan partisipasi masyarakat domestik terhadap pembentukan komunitas ASEAN 2015 Penjelasan: 1. Dukungan adalah setiap kontribusi positif yang dapat berupa fasilitasi. 2. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat secara nyata dalam kegiatan-kegiatan dalam rangka pembentukan komunitas ASEAN. 3. Masyarakat domestik meliputi institusi pemerintah (K/L), institusi pendidikan, para pejabat daerah, pengusaha, mahasiswa, siswa, guru dan masyarakat umum yang mendengarkan siaran pemasyarakatan ASEAN di radio, mass media, LSM, UMKM. 4. Komunitas ASEAN adalah sebuah komunitas yang berpandangan maju, hidup dalam lingkungan yang damai, stabil dan makmur, dipersatukan oleh hubungan kemitraan yang dinamis dan masyarakat yang saling peduli. 5. Pemangku kepentingan meliputi institusi pemerintah,


Sekretariat Direktorat Jenderal Kerjasama ASEAN

22

LAMPIRAN III KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK.02/B/KP/IV/2013/01 TAHUN 2013 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

1. Nama Organisasi : Direktorat Jenderal Multilateral 2. Tugas : merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan politik luar negeri

multilateral. 3. Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang hubungan politik luar negeri multilateral; b. pelaksanaan kebijakan di bidang hubungan politik luar negeri multilateral; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hubungan politik luar negeri multilateral; d. perundingan dalam rangka kerja sama multilateral; e. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hubungan politik luar negeri multilateral; f. perundingan dalam rangka kerja sama multilateral; dan g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Multilateral. 4. Indikator Kinerja Utama :


1. Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral Penjelasan: Posisi: sikap Pemerintah Indonesia terhadap suatu

masalah yang sedang dibahas atau dinegosiasikan dalam penanganan isu multilateral

Posisi yang diterima: Posisi yang berhasil dicatat atau dicantumkan atau disepakati dalam dokumen hasil sidang

Formulasi penghitungan: (Jumlah posisi yang diterima/jumlah posisi yang disampaikan dalam persidangan)*100% Sumber data: Jumlah posisi yang diterima: dokumen-

dokumen hasil sidang (laporan Delri, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement, dll).

Jumlah posisi yang disampaikan: kertas posisi, statement Delri.

Seluruh Direktorat Teknis di lingkungan Ditjen Multilateral

23

2, Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum-forum multilateral Penjelasan: Kepemimpinan adalah setiap event internasional

pembahasan isu-isu multilateral yang Indonesia menjadi chair, co-chair, host, atau co-host.

Dalam satu pertemuan internasional, Indonesia dapat menjadi chair atau co-chair dari beberapa komite dan working group.

Termasuk Indonesia yang ditunjuk sebagai chair, co-chair dan Indonesia yang ditunjuk sebagai host atau co-host.

Formulasi penghitungan: (Jumlah kepemimpinan Indonesia yang dilaksanakan/Jumlah pertemuan atau event yang disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia (sebagai chair, co-chair, host, co-host))*100% Penjelasan: Target merupakan kemungkinan dan kesempatan bagi Indonesia dalam kepemimpinan. Terdapat kemungkinan pertemuan yang telah disepakati untuk dipimpin oleh Indonesia batal terlaksana, sehingga persentase antara "kepemimpinan yang terlaksana" terhadap "kepemimpinan yang disepakati" dapat dijadikan ukuran keberhasilan. Sumber data: Laporan Delri, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement, kertas posisi, statement Delri, dll.


3. Persentase keberhasilan pencalonan pemerintah/individu Indonesia dalam keanggotaan/jabatan pada Organisasi Internasional Penjelasan: Keberhasilan pencalonan akan dicatat dalam tahun

penyelenggaraan pemilihan. Contoh: pemilihan anggota Dewan HAM periode 2015-2017 akan diselenggarakan pada tahun 2014. Sekiranya Indonesia berhasil terpilih sebagai anggota Dewan HAM periode 2015-2017, maka capaian tersebut akan dicatat sebagai capaian Setditjen Multilateral pada tahun 2014.

Pada prinsipnya, keputusan pencalonan untuk suatu jabatan pada organisasi internasional berada di tangan instansi yang menjadi focal point organisasi internasional tersebut. Setditjen Multilateral, mewakili Kemlu, selalu menyampaikan pandangan dan rekomendasi terhadap usulan pencalonan dari instansi/focal point. Walaupun pandangan dan rekomendasi dari Kemlu tersebut pada akhirnya tidak diakomodasi oleh instansi/focal point,

Formulasi Pengukuran: (Jumlah pencalonan yang berhasil /Jumlah pencalonan yang diusulkan)*100% Sumber data: Jumlah pencalonan yang berhasil (laporan

Delri, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement, dll).

Jumlah pencalonan yang diusulkan: database pencalonan Setditjen Multilateral.

Sekretariat Direktorat Jenderal Multilateral

24

Setditjen Multilateral tetap akan mengupayakan pemenangan terhadap pencalonan dimaksud. Namun, Setditjen Multilateral akan mencatat dalam laporan akuntabilitasnya bahwa Setditjen Multilateral, mewakili Kemlu, telah menyampaikan pandangan dan rekomendasi terhadap pencalonan tersebut.

4. Jumlah implementasi kesepakatan multilateral pada tingkat nasional Penjelasan: Implementasi kesepakatan multilateral: hal-hal yang

disepakati di forum multilateral yang menuntut implementasi di Indonesia

Implementasi: tindak lanjut kesepakatan/perjanjian yang telah disetujui pada tingkat multilateral

Hasil akhir implementasi dapat berupa: kebijakan, rencana aksi, peraturan perundang-undangan (termasuk UU untuk ratifikasi)

Formulasi perhitungan: - Sumber data: Dokumen kesepakatan hasil konferensi/pertemuan internasional di Indonesia (laporan Delri, laporan panitia, deklarasi, keputusan, agreed minutes, minutes of meeting, dll), ketentuan perundang-undangan yang disahkan untuk meratifikasi atau mengimplementasikan kesepakatan internasional di Indonesia (UU, PP, Perpres, dll), serta hasil-hasil lain dari aktivitas dalam rangka mengimplementasikan kesepakatan multilateral di Indonesia.


25

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT KEAMANAN INTERNASIONAL DAN PERLUCUTAN SENJATA

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata 2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Multilateral di bidang keamanan internasional, senjata

pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara dan terorisme. 3. Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral dalam hal keamanan

internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, kejahatan lintas negara dan terorisme; b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral dalam hal keamanan

internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, kejahatan lintas negara dan terorisme; c. Perundingan dalam kerangka kerja sama multilateral yang terkait dengan keamanan internasional, senjata

pemusnah massal dan senjata konvensional, kejahatan lintas negara dan terorisme; d. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral dalam hal keamanan

internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, kejahatan lintas negara dan terorisme; e. Pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral dalam hal keamanan

internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, kejahatan lintas negara dan terorisme; f. Pelaksanaan administrasi Direktorat.



1. Jumlah inisiatif Indonesia untuk mendorong Reformasi Dewan Keamanan PBB Penjelasan: Inisiatif merupakan gagasan yang diusulkan oleh Indonesia dalam penanganan isu terkait Reformasi DK.

Formulasi penghitungan: - Sumber data: Dokumen-dokumen hasil sidang (laporan Delri, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement, dll).

Direktorat Keamanan Internasional dan Perlucutan Senjata

2. Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral mengenai penanganan isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara, dan terorisme Penjelasan: Posisi: Pernyataan Pemerintah Indonesia terhadap suatu

masalah yang sedang dibahas atau dinegosiasikan dalam

Formulasi penghitungan: (Jumlah posisi yang diterima/jumlah posisi yang disampaikan dalam persidangan)*100% Sumber data: Jumlah posisi yang diterima: dokumen-dokumen

hasil sidang (laporan Delri, resolusi, keputusan, presidential/chairman statement, dll).


26

penanganan isu multilateral Posisi yang diterima: Posisi yang berhasil dicatat atau

dicantumkan atau disepakati dalam dokumen hasil sidang


3. Jumlah implementasi kesepakatan multilateral tentang isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara, dan terorisme pada tingkat nasional Penjelasan: Implementasi kesepakatan multilateral: hal-hal yang

disepakati di forum multilateral yang menuntut implementasi di Indonesia

Implementasi: tindak lanjut kesepakatan/perjanjian yang telah disetujui pada tingkat multilateral

Hasil akhir implementasi dapat berupa: kebijakan, rencana aksi, peraturan perundang-undangan (termasuk UU untuk ratifikasi)



4. Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum multilateral mengenai penanganan isu keamanan internasional, senjata pemusnah massal dan senjata konvensional, penanggulangan kejahatan lintas negara, dan terorisme Penjelasan: Kepemimpinan adalah setiap event internasional pembahasan

isu-isu multilateral di mana Indonesia menjadi chair, co-chair, host, atau co-host.





27

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT HAM DAN KEMANUSIAAN

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat HAM dan Kemanusiaan. 2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Multilateral di bidang hak-hak sipil dan politik, ekonomi,

sosial budaya, dan hak pembangunan, hak kelompok rentan serta kemanusiaan.

3.

Fungsi

: a. Penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan, hak kelompok rentan serta kemanusiaan;

b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan, hak kelompok rentan serta kemanusiaan;

c. Perundingan dalam kerangka kerja sama hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan, hak kelompok rentan serta kemanusiaan;

d. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan, hak kelompok rentan serta kemanusiaan;

e. Pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai hak-hak sipil dan politik, ekonomi, sosial budaya, dan hak pembangunan, hak kelompok rentan serta kemanusiaan; dan

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat. 4. Indikator Kinerja Utama :


1. Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral mengenai penanganan isu pemajuan dan perlindungan HAM, termasuk penanganan isu residual Timor-Timur, serta penanganan isu kemanusiaan Penjelasan: Posisi: sikap Pemerintah Indonesia terhadap suatu

masalah yang sedang dibahas atau dinegosiasikan dalam penanganan isu multilateral.

Posisi yang diterima: Posisi yang berhasil dicatat atau dicantumkan atau disepakati dalam dokumen hasil sidang.




Direktorat HAM dan Kemanusiaan

28

2. Jumlah implementasi kesepakatan multilateral tentang pemajuan dan perlindungan HAM,termasuk penanganan isu residual Timor-Timur, serta penanganan isu kemanusiaan pada tingkat nasional Penjelasan: Implementasi kesepakatan multilateral: hal-hal yang

disepakati di forum multilateral yang menuntut implementasi di Indonesia.

Implementasi: tindak lanjut kesepakatan/perjanjian yang telah disetujui pada tingkat multilateral.

Hasil akhir implementasi dapat berupa: kebijakan, rencana aksi, peraturan perundang-undangan (termasuk UU untuk ratifikasi).



3. Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum multilateral mengenai penanganan isu pemajuan dan perlindungan HAM, termasuk penanganan isu residual Timor-Timur, serta penanganan isu kemanusiaan Penjelasan: Kepemimpinan adalah setiap event internasional






29

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT PEMBANGUNAN EKONOMI DAN LINGKUNGAN HIDUP

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup 2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Multilateral di bidang penanganan isu-isu, kebijakan, dan

kerja sama multilateral yang terkait dengan aspek-aspek pembangunan, ekonomi, keuangan dan lingkungan hidup.

3. Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral yang terkait dengan aspek-aspek pembangunan, ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup;

b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral yang terkait dengan aspek-aspek pembangunan, ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup;

c. Perundingan dalam kerangka multilateral yang terkait dengan aspek-aspek pembangunan, ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup;

d. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral yang terkait dengan aspek-aspek pembangunan, ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup;

e. Pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai penanganan isu-isu, kebijakan, dan kerja sama multilateral yang terkait dengan aspek-aspek pembangunan, ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup; dan

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat.



1. Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral mengenai penanganan isu pembangunan ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup Penjelasan: Posisi: sikap Pemerintah Indonesia terhadap suatu masalah

yang sedang dibahas atau dinegosiasikan dalam penanganan isu multilateral.





Direktorat Pembangunan Ekonomi dan Lingkungan Hidup

30

2. Jumlah implementasi kesepakatan multilateral tentang isu pembangunan ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup pada tingkat nasional Penjelasan: Implementasi kesepakatan multilateral: hal-hal yang




Sumber data: Dokumen kesepakatan hasil konferensi/pertemuan internasional di Indonesia (laporan Delri, laporan panitia, deklarasi, keputusan, agreed minutes, minutes of meeting, dll), ketentuan perundang-undangan yang disahkan untuk meratifikasi atau mengimplementasikan kesepakatan internasional di Indonesia (UU, PP, Perpres, dll), serta hasil-hasil lain dari aktivitas dalam rangka mengimplementasikan kesepakatan multilateral di Indonesia.


3. Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum multilateral mengenai penanganan isu pembangunan ekonomi, keuangan, dan lingkungan hidup Penjelasan: Kepemimpinan adalah setiap event internasional






31

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT PERDAGANGAN PERINDUSTRIAN INVESTASI DAN HAKI

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi dan HAKI 2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Multilateral di bidang perdagangan barang dan jasa,

pembangunan industri, investasi, standardisasi barang dan jasa dan hak kekayaan intelektual. 3. Fungsi

: a. Penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai perdagangan barang dan jasa, pembangunan industri, investasi, standardisasi barang dan jasa, dan hak kekayaan intelektual;

b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral mengenai perdagangan barang dan jasa, pembangunan industri, investasi, standardisasi barang dan jasa, dan hak kekayaan intelektual;

c. Perundingan dalam kerangka kerja sama perdagangan barang dan jasa, pembangunan industri, investasi, standardisasi barang dan jasa, dan hak kekayaan intelektual;

d. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral mengenai perdagangan barang dan jasa, pembangunan industri, investasi, standardisasi barang dan jasa, dan hak kekayaan intelektual;

e. Pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral mengenai perdagangan barang dan jasa, pembangunan industri, investasi, standardisasi barang dan jasa, dan hak kekayaan intelektual; dan

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat. 4. Indikator Kinerja Utama :


1. Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral mengenai penanganan isu multilateral terkait perdagangan, perindustrian, investasi, dan HAKI Penjelasan: Posisi: sikap Pemerintah Indonesia terhadap suatu






Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HKI

2. Jumlah implementasi kesepakatan multilateral tentang isu perdagangan, perindustrian, investasi, dan HAKI pada tingkat nasional

Formulasi perhitungan: - Sumber data:

Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi,

32

Penjelasan: Implementasi kesepakatan multilateral: hal-hal yang




Dokumen kesepakatan hasil konferensi/pertemuan internasional di Indonesia (laporan Delri, laporan panitia, deklarasi, keputusan, agreed minutes, minutes of meeting, dll), ketentuan perundang-undangan yang disahkan untuk meratifikasi atau mengimplementasikan kesepakatan internasional di Indonesia (UU, PP, Perpres, dll), serta hasil-hasil lain dari aktivitas dalam rangka mengimplementasikan kesepakatan multilateral di Indonesia.

dan HAKI

3. Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum multilateral mengenai penanganan isu perdagangan, perindustrian, investasi, dan HAKI Penjelasan: Kepemimpinan adalah setiap event internasional





Direktorat Perdagangan, Perindustrian, Investasi, dan HKI

33

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT SOSIAL BUDAYA DAN ORGANISASI INTERNASIONAL NEGARA-NEGARA BERKEMBANG

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Sosial Budaya dan Organisasi Internasional Negara-negara Berkembang 2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Multilateral di bidang yang terkait dengan isu-isu sosial

budaya dan organisasi internasional negara-negara berkembang. 3.

Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral yang terkait dengan isu-isu sosial budaya dan organisasi internasional negara-negaraberkembang;

b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang multilateral yang terkait dengan isu-isu sosial budaya dan organisasi internasional negara-negara berkembang;

c. Perundingan dalam kerangka kerja sama multilateral yang terkait dengan isu-isu social budaya dan organisasi internasional negara-negara berkembang;

d. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang multilateral yang terkait dengan isu-isu sosial budaya dan organisasi internasional negara-negara berkembang;

e. Pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang multilateral yang terkait dengan isu-isu sosial budaya dan organisasi internasional negara-negara berkembang; dan

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat 4. Indikator Kinerja Utama :


1. Persentase posisi Indonesia yang diterima dalam forum multilateral mengenai penanganan isu sosial budaya dan organisasi internasional negara berkembang Penjelasan: Posisi: sikap Pemerintah Indonesia terhadap suatu






Direktorat Sosial Budaya dan OI Negara Berkembang

34

2. Jumlah implementasi kesepakatan multilateral/pada Organisasi Internasionaltentang isu sosial budaya dan organisasi internasional negara berkembang pada tingkat nasional Penjelasan: Implementasi kesepakatan multilateral: hal-hal yang






3. Persentase kepemimpinan Indonesia dalam forum multilateral mengenai penanganan isu sosial budaya dan organisasi internasional negara berkembang Penjelasan: Kepemimpinan adalah setiap event internasional






35

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL

1. Nama Unit Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal Multilateral 2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Multilateral di bidang penyusunan rencana program kerja,

kepegawaian, keuangan, perlengkapan, rumah tangga dan tata persuratan, data dan dokumentasi serta urusan kontribusi/iuran keanggotaan Pemerintah RI, pencalonan Indonesia, dan memfasilitasi pengisian lowongan jabatan pada organisasi internasional.

3.

Fungsi

: a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan naskah kebijakan teknis, rencana, dan program kerja serta evaluasi dan laporan Direktorat Jenderal;

b. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal;

c. Penyiapan penyusunan pedoman peraturan perundang-undangan dan pemberian pertimbangan hukum Direktorat Jenderal;

d. Pelaksanaan urusan pembayaran kontribusi/iuran keanggotaan dan pencalonan serta pengisian lowongan jabatan pada organisasi-organisasi internasional;

e. Pelaksanaan pengolahan data dan dokumentasi Direktorat Jenderal. 4. Indikator Kinerja Utama :


Jawab 1. Persentase keberhasilan pencalonan pemerintah/individu

Indonesia dalam keanggotaan/jabatan pada Organisasi Internasional Penjelasan: Keberhasilan pencalonan akan dicatat dalam tahun

penyelenggaraan pemilihan. Contoh: pemilihan anggota Dewan HAM periode 2015-2017 akan diselenggarakan pada tahun 2014. Sekiranya Indonesia berhasil terpilih sebagai anggota Dewan HAM periode 2015-2017, maka capaian tersebut akan dicatat sebagai capaian Setditjen Multilateral pada tahun 2014.

Pada prinsipnya, keputusan pencalonan untuk suatu jabatan pada organisasi internasional berada di tangan instansi yang menjadi focal point organisasi internasional tersebut. Setditjen Multilateral, mewakili Kemlu, selalu menyampaikan pandangan dan rekomendasi terhadap usulan pencalonan

Formulasi Pengukuran: (Jumlah pencalonan yang berhasil /Jumlah pencalonan yang diusulkan)*100% Sumber data: Jumlah pencalonan yang berhasil (laporan Delri,

resolusi, keputusan, presidential/chairman statement, dll).

Jumlah pencalonan yang diusulkan: database pencalonan Setditjen Multilateral.


36

dari instansi/focal point. Walaupun pandangan dan rekomendasi dari Kemlu tersebut pada akhirnya tidak diakomodasi oleh instansi/focal point, Setditjen Multilateral tetap akan mengupayakan pemenangan terhadap pencalonan dimaksud. Namun, Setditjen Multilateral akan mencatat dalam laporan akuntabilitasnya bahwa Setditjen Multilateral, mewakili Kemlu, telah menyampaikan pandangan dan rekomendasi terhadap pencalonan tersebut.

2. Persentase rekomendasi yang dikeluarkan dalam mengkaji dan memverifikasi pembayaran kontribusi dan status keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional Penjelasan: Rekomendasi mencakup rekomendasi pembayaran kontribusi

dan keanggotaan Indonesia pada organisasi internasional. Pada prinsipnya, pembayaran kontribusi Pemri pada OI harus

didasarkan pada surat tagihan resmi, serta melalui proses verifikasi dan mendapatkan rekomendasi dari Kelompok Kerja (Pokja) Pengkaji Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasi Internasional, sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999.

Seditjen Multilateral, mewakili Kemlu, selalu mengupayakan agar pembayaran dapat dilaksanakan tepat pada waktunya. Namun, ketepatan waktu pembayaran tersebut sangat bergantung pada ketepatan waktu pengiriman surat tagihan resmi dari instansi focal point dan Perwakilan RI di luar negeri, ketersediaan anggaran pembayaran kontribusi yang dialokasikan oleh Kementerian Keuangan dalam DIPA Ditjen Multilateral, serta proses pencairan dana dari Kementerian Keuangan.

Formulasi Pengukuran: (Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan/Jumlah usulan pembahasan mengenai keanggotaan dan kontribusi yang memerlukan pengkajian dan verifikasi yang diterima Setditjen Multilateral)*100% Sumber data: Surat tagihan resmi kontribusi dari OI yang

diterima oleh Ditjen Multilateral. Rekomendasi dan catatan hasil rapat Pokja. Data jumlah tagihan kontribusi yang telah

diverifikasi atau mendapat rekomendasi untuk dibayarkan.

Data realisasi keuangan Ditjen Multilateral.


3. Persentase meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai peluang bekerja pada organisasi internasional yang Indonesia menjadi anggotanya Penjelasan: Kesadaran masyarakat mengenai peluang bekerja pada organisasi internasional dapat ditingkatkan di antaranya melalui kegiatan sosialisasi.

Formulasi Pengukuran: (Jumlah peserta dengan indikasi minat positif untuk bekerja pada organisasi internasional berdasarkan kuesioner/Jumlah kuesioner yang dikembalikan oleh peserta)*100%. Sumber Data: Kuesioner, survei, laporan kegiatan.

38

LAMPIRAN IV KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK.02/B/KP/IV/2013/01 TAHUN 2013 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

1. Nama Organisasi : Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 2. Tugas : merumuskan sertamelaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar

negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika 3. Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Asia Pasifik dan Afrika; b. pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan AsiaPasifik dan Af rika; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk

kawasan Asia Pasifik dan Afrika; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Asia

Pasifik dan Afrika; e. perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dan kerja sama intrakawasan dengan negara-negara di

kawasan Asia Pasifik dan Afrika; dan f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika. 4. Indikator Kinerja Utama :


Jawab 1. Jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan

pejabat tinggi Indonesia dengan Kepala Negara/Pemeritahan dan pejabat tinggi negara-negara Asia Pasifik dan Afrika Penjelasan: Kunjungan dignitaries (Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi) dari/ke Indonesia merupakan suatu capaian kinerja yang signifikan bagi Kementerian Luar Negeri. Untuk mendatangkan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi ke Indonesia merupakan suatu proses yang sangat kompleks. Selain itu, semakin tingginya intensitas kunjungan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi, akan semakin mendukung pula terhadap pencapaian

Formulasi Pengukuran: Jumlah kunjungan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi yang telah terfasilitasi dengan baik oleh Kemlu Sumber Data: Daftar Hadir Kunjungan Kepala Negara/ Pemerintahan dan pejabat tinggi

Dit. Afrika, Dit. Asia Selatan dan tengah, Dit. Asia Timur dan Pasifik, Dit. Timur Tengah

39

sasaran peningkatan kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya antara RI dengan negara-negara kawasan Asia Pasifik dan Afrika

2. Jumlah dokumen kerja sama yang disepakati di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya Penjelasan: Dokumen kerjasama: mencakup seluruh dokumen yang ditandatangani/diparaf (MoU/Record of Discussion/Summary of Discussion/Agreed Minutes/Agreement). Dokumen kesepakatan ini merupakan reference bagi K/L/instansi lain dalam menindaklanjuti kerja sama. Laporan tidak termasuk sebagai dokumen kesepakatan.

Formulasi Pengukuran: Jumlah kesepakatan kerja sama di bidang polkam, ekubang dan sosbud yang telah dihasilkan dan telah tersusun dalam dokumen kerja sama. Sumber Data: MoU/Rekap Laporan dokumen kesepakatan.


3. Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan Penjelasan: Prakarsa adalah inisiatif atau gagasan baru yang diusulkan oleh Indonesia dalam isu/pertemuan tertentu. Diterima adalah dicatatnya, dicantumkan, disepakatinya prakarsa/rekomendasi Indonesia tersebut ke dalam dokumen sidang. Rekomendasi adalah penyampaian usulan yang menjadi kepentingan Indonesia dalam menanggapi/ menindaklanjuti/merespon (setuju/tidak setuju) terhadap suatu isu tertentu yang dibahas dalam pertemuan Aspasaf Diterima adalah dicatatnya, dicantumkan, disepakatinya prakarsa/rekomendasi Indonesia tersebut ke dalam dokumen sidang.

Formulasi Pengukuran: (Jumlah prakarsa/rekomendasi yang diterima/dengan jumlah total prakarsa/rekomendasi yang disampaikan) x 100% Sumber Data: Laporan dan Dokumen Sidang : chairman statement, summary record, minutes of meeting, joint communiqué, agreed minutes, declaration, kertas posisi Delri, Suggested Point Of Intervention (SPOI), dll

Dit. Kerja Sama Intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika

4. Persentase negara yang mendukung NKRI Penjelasan: Mendukung penuh NKRI artinya sikap resmi pemerintah negara asing yang mendukung secara utuh kedaulatan/wilayah NKRI, yang dibuktikan dengan tidak mengakui gerakan separatis di wilayah Indonesia.

Formulasi Pengukuran: (Jumlah negara yang mendukung NKRI/jumlah negara di kawasan)*100 Sumber data: Matriks negara-negara yang memberikan dukungan kepada NKRI.


40

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT ASIA TIMUR DAN PASIFIK

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Asia Timur dan Pasifik 2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika di bidang politik, keamanan, ekonomi,

keuangan, pembangunan, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik. 3. Fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI dengan

negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik;

b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI

dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik;

c. perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan negara-negara di kawasan AsiaTimur dan Pasifik;

d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri RI

dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik;

e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri RI

dengan negara-negara di kawasan Asia Timur dan Pasifik; dan

f. pelaksanaan administrasi Direktorat Asia Timur dan Pasifik



1. Jumlah penyelenggaraan kerja sama di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya di kawasan Asia Timur dan Pasifik Penjelasan: Bentuk penyelenggaraan kerja sama dalam kerangka bilateral dan multilateral meliputi : - persiapan (koordinasi dengan Satker/Kementerian dan Lembaga terkait di dalam dan luar negeri, korespondensi), penyusunan dan penyampaian pandangan/bahan masukan Kementerian Luar Negeri - pengaturan pertemuan (tempat, waktu, pembicara/ narasumber, bahan, administratif) - pendampingan delegasi dan pengaturan logistik delri

Formulasi Pengukuran: Jumlah penyelenggaraan kerja sama yang difasilitasi Kementerian Luar Negeri dan terlaksana. Sumber Data: Laporan (progress report, laporan Kegiatan Kinerja)

Dit. Asia Timur dan Pasifik

41

- Penyusunan draft dokumen berbahasa Indonesia dan Inggris berupa butir wicara, background info, Agreement/MoU/ Record of Discussion/Summary of Discussion/Agreed Minutes/Plan of Action, Joint Statement, Joint Communique, Joint Press Release. - Memfasilitasi ketersediaan penerjemah/interpreter - koordinasi interkem dan korespondensi dengan mitra negara sahabat - negosiasi peningkatan kerja sama bilateral di berbagai bidang, penyelesaian masalah perbatasan, penanganan konflik di kawasan, kejahatan lintas batas dan perlindungan WNI dan BHI - Program Peningkatan Kapasitas/Kerja Sama Teknik/Bantuan Kemanusiaan - Fasilitasi Kerja Sama dengan Negara Ketiga (Triangular Cooperation) - Penyelenggaraan Focus Group Discussion / Score Card

Meeting

Dari indikator ini dapat diperoleh outcome peningkatan jumlah turis; atau peningkatan nilai investasi; peningkatan neraca perdagangan; peningkatan jumlah investor tergantung dari bentuk kerjasama.




42

3. Jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi Indonesia dengan Kepala Negara/Pemeritahan dan pejabat tinggi negara-negara Asia Timur dan Pasifik Penjelasan: Kunjungan dignitaries (Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi) dari/ke Indonesia merupakan suatu capaian kinerja yang signifikan bagi Kementerian Luar Negeri. Untuk mendatangkan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi ke Indonesia merupakan suatu proses yang sangat kompleks. Selain itu, semakin tingginya intensitas kunjungan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi, akan semakin mendukung pula terhadap pencapaian sasaran peningkatan kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya antara RI dengan negara-negara kawasan Asia Timur dan Pasifik.

Formulasi Pengukuran: Jumlah kunjungan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi yang telah terfasilitasi dengan baik oleh Kemlu Sumber Data: Daftar Hadir Kunjungan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi


4. Jumlah penyelenggaraan promosi ekonomi, investasi, perdagangan, pariwisata, kebudayaan, dan pendidikan Penjelasan: Penyelenggaraan program kerja mencakup: - Menyusun bahan masukan terkait peluang dan tantangan

kerja sama bidang ekonomi dan kebudayaan RI dengan negara sahabat

- Mengkoordinir kegiatan promosi TTIS di daerah dan di Perwakilan - Negosiasi perjanjian peningkatan kerja sama ekonomi dan pengurangan hambatan perdagangan dan investasi dengan negara sahabat - Fasilitasi perlindungan Badan Hukum Indonesia dalam melakukan aktivitas ekonomi dengan mitra usaha negara sahabat - Memfasilitasi konsultasi antara kalangan usaha RI dengan lembaga negara sahabat dan sebaliknya - Menggalang dukungan dan partisipasi aktif media, kalangan usaha, masyarakat madani, dan pejabat terkait RI dan

negara sahabat terkait diplomasi ekonomi RI

Formulasi Pengukuran: Jumlah kegiatan promosi yang difasilitasi dan memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara Sumber Data: Laporan penyelenggaraan Promosi Ekonomi, Perdagangan, Investasi, Pariwisata, Kebudayaan dan Pendidikan yang difasilitasi


43

- Mengupayakan perolehan alih teknologi, peningkatan kapasitas, bantuan keuangan/hibah/bea siswa dari negara sahabat/lembaga internasional.

- Menggalang dukungan bagi pencalonan Indonesia pada

berbagai forum/organisasi internasional di bidang ekonomi

dan sosial budaya

- Mengupayakan penempatan kerja bagi skilled workers

Indonesia ke negara-negara sahabat

- Menyusun program dan sebagai salah satu satker

pelaksana program peningkatan kapasitas bidang ekonomi

dan sosial budaya bagi negara-negara berkembang di

kawasan Astimpas yang membutuhkan baik dalam kerangka

bilateral maupun Kerja Sama Selatan-Selatan.

- Melakukan pendampingan guna mendukung delri dalam

pertemuan dengan mitra negara sahabat

- Memberikan bahan masukan substansi, logistik dan

pendampingan guna mendukung delri dalam pertemuan

dengan mitra negara sahabat

- Memberikan rekomendasi perusahaan-perusahaan

Indonesia yang kompeten kepada negara sahabat dan

membantu proses kekonsuleran di Kedubes negara

sahabat di Jakarta.

- Mengarahkan perwakilan RI untuk melakukan lobi dan benchmarking dengan pihak-pihak terkait di negara akreditasi dalam rangka ekspansi perusahaan-perusahaan Indonesia Dari indikator ini dapat diperoleh outcome peningkatan jumlah turis; atau peningkatan nilai investasi; peningkatan neraca perdagangan; peningkatan jumlah investor.

5. Persentase penanganan isu illegal migrant dan human trafficking serta isu-isu lainnya

Formulasi Pengukuran: (Jumlah isu yang tertangani/jumlah total isu yang dibahas)*100% Sumber data: Laporan pendampingan Delegasi RI pada


44

Penjelasan: - Peningkatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga

terkait antara lain Kemenakertrans, Kem. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta BNP2TKI.

- Penyelenggaraan Sosialisasi mengenai penanganan isu perlindungan WNI dan BHI di luar negeri, isu-isu kejahatan lintas negara, dan illegal migrant serta human trafficking.

- Penyusunan draft dokumen berbahasa Indonesia dan Inggris berupa butir wicara, background info, agreement/MoU/Record of Discussion/Summary of Discussion/Agreed Minutes/Plan of Action, Joint Statement, Joint Communique, Joint Press Release

pembahasan penanganan isu illegal migrant dan human trafficking serta isu-isu lainnya.

45

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT ASIA SELATAN DAN TENGAH

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Asia Selatan dan Tengah 2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan

sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah. 3. Fungsi :


negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah;

b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI

dengan negara-neagra di kawasan Asia Selatan dan Tengah;

c. perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah;

d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri untuk

kawasan Asia Asia Selatan dan Tengah;

e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan dan polititik luar negeri

dengan negara-negara di kawasan Asia Selatan dan Tengah;




1. Jumlah penyelenggaraan kerja sama di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya di kawasan Asia Selatan dan Tengah Penjelasan: Bentuk penyelenggaraan kerja sama: - persiapan (koordinasi dengan satker terkait, korespondensi), penyusunan dan penyampaian pandangan/bahan masukan Kementerian Luar Negeri - pengaturan pertemuan (tempat, waktu, pembicara/narasumber, bahan, adminstratif) - pendampingan delegasi - butir wicara - drafting statement - penerjemah/interpreter


Direktorat Asia Selatan dan Tengah

46

- koordinasi interkem - negosiasi Dari indikator ini dapat diperoleh outcome peningkatan jumlah turis; atau peningkatan nilai investasi; peningkatan neraca perdagangan; peningkatan jumlah investor tergantung dari bentuk kerjasama.


Sumber Data: MoU/Rekap Laporan dokumen kesepakatan.


3. Jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi Indonesia dengan Kepala Negara/Pemeritahan dan pejabat tinggi negara-negara Asia Selatan dan Tengah Penjelasan: Kunjungan dignitaries (Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi) dari/ke Indonesia merupakan suatu capaian kinerja yang signifikan bagi Kementerian Luar Negeri. Untuk mendatangkan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi ke Indonesia merupakan suatu proses yang sangat kompleks. Selain itu, semakin tingginya intensitas kunjungan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi, akan semakin mendukung pula terhadap pencapaian sasaran peningkatan kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya antara RI dengan negara-negara kawasan Asia Selatan dan Tengah.

Sumber Data: Daftar Kunjungan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi yang terlaksana


47

4. Jumlah penyelenggaraan promosi ekonomi, investasi, perdagangan, pariwisata, kebudayaan, dan pendidikan Penjelasan: Penyelenggaraan promosi mencakup: - Promosi TTIS di daerah dan di Perwakilan - Koordinasi interkem - Pemesanan Booth - Mengundang Counterpart - Mengundang wartawan - Business meeting - Pendampingan - Penggalangan Pengusaha - Presentasi ekonomi - Promosi kuliner - Promosi budaya - Market inteligence/research Dari indikator ini dapat diperoleh outcome peningkatan jumlah turis; atau peningkatan nilai investasi; peningkatan neraca perdagangan; peningkatan jumlah investor.

Sumber Data: Laporan penyelenggaraan Promosi Ekonomi, Perdagangan, Investasi, Pariwisata, Kebudayaan dan Pendidikan yang difasilitasi


5. Persentase penanganan isu-isu Non Traditional Security, illegal migrant dan human trafficking. Penjelasan: - Peningkatan koordinasi dengan Kementerian/Lembaga terkait,

antara lain BNPT, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

- Penyelenggaraan sosialisasi mengenai penanganan isu pemberdayaan perempuan, penanggulangan manusia perahu dari kawasan Asia Selatan dan illegal migrants serta human trafficking

- Penyelenggaraan pertemuan bilateral mengenai penanganan terrorism, Transnational Organized Crimes (Narcotics, Money Laundring, Corruption)

- Dokumen kerja sama: MoU/Record of Discussion/Summary of Discussion/Agreed Minutes/Agreement

Formulasi Pengukuran: (Jumlah isu yang tertangani/jumlah total isu yang dibahas)*100% Sumber data: Laporan pendampingan Delegasi RI pada pembahasan penanganan isu-isu, Counter Terrorism, Transnational Organized Crimes (Narcotics, Non Traditional Security, Illegal Migrant dan human trafficking)


48


DIREKTORAT AFRIKA 1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Afrika 2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika di bidang politik, keamanan, ekonomi, dan

sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Afrika. 3. Fungsi :


negara-negara di kawasan Afrika;

b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI

dengan negara-neagra di kawasan Afrika;

c. perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan negara-negara di kawasan Afrika;

d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang hubungan dan politik luar negeri untuk

kawasan Afrika;

e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar negeri

dengan negara-negara di kawasan Afrika;




Jawab 1. Jumlah penyelenggaraan kerja sama di bidang politik dan keamanan,

ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya di kawasan Sub Sahara Afrika Penjelasan: Bentuk penyelenggaraan kerja sama: - persiapan (koordinasi dengan satker terkait, korespondensi), penyusunan dan penyampaian pandangan/bahan masukan Kementerian Luar Negeri - pengaturan pertemuan (tempat, waktu, pembicara/narasumber, bahan, adminstratif) - pendampingan delegasi - butir wicara - drafting statement


Dit. Afrika

49

- penerjemah/interpreter - koordinasi interkem - negosiasi Dari indikator ini dapat diperoleh outcome peningkatan jumlah turis; atau peningkatan nilai investasi; peningkatan neraca perdagangan; peningkatan jumlah investor tergantung dari bentuk kerjasama.


Formulasi Pengukuran: Sumber Data: MoU/Rekap Laporan dokumen kesepakatan.

Dit. Afrika

3. Jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi Indonesia dengan Kepala Negara/Pemeritahan dan pejabat tinggi negara-negara Sub Sahara Afrika Penjelasan: Kunjungan dignitaries (Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi) dari/ke Indonesia merupakan suatu capaian kinerja yang signifikan bagi Kementerian Luar Negeri. Untuk mendatangkan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi ke Indonesia merupakan suatu proses yang sangat kompleks. Selain itu, semakin tingginya intensitas kunjungan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi, akan semakin mendukung pula terhadap pencapaian sasaran peningkatan kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya antara RI dengan negara-negara kawasan Sub Sahara Afrika.

Formulasi Pengukuran: Sumber Data: Daftar Hadir Kunjungan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi

Dit. Afrika

50

4. Jumlah penyelenggaraan promosi ekonomi, investasi, perdagangan, pariwisata, kebudayaan, dan pendidikan termasuk koordinasi capacity building Penjelasan: Penyelenggaraan promosi mencakup: - Promosi TTIS di daerah dan di Perwakilan - Koordinasi interkem - Pemesanan Booth - Mengundang Counterpart - Mengundang wartawan - Business meeting - Pendampingan - Penggalangan Pengusaha - Presentasi ekonomi - Promosi kuliner - Promosi budaya - Market inteligence/research Dari indikator ini dapat diperoleh outcome peningkatan jumlah turis; atau peningkatan nilai investasi; peningkatan neraca perdagangan; peningkatan jumlah investor.

Formulasi Pengukuran: Sumber Data: Laporan penyelenggaraan Promosi Ekonomi, Perdagangan, Investasi, Pariwisata, Kebudayaan dan Pendidikan yang difasilitasi

Dit. Afrika

51

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT TIMUR TENGAH

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Timur Tengah 2. Tugas : melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika di bidang politik, keamanan, ekonomi,

keuangan, pembangunan, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah 3. Fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan

negara-negara di kawasan Timur Tengah;


dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah;

c. perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah;


dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah;


dengan negara-negara di kawasan Timur Tengah; dan




1. Jumlah penyelenggaraan kerja sama di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya di kawasan Timur Tengah Penjelasan: Bentuk penyelenggaraan kerja sama: - persiapan (koordinasi dengan satker terkait, korespondensi), penyusunan dan penyampaian pandangan/bahan masukan Kementerian Luar Negeri - pengaturan pertemuan (tempat, waktu, pembicara/narasumber, bahan, adminstratif) - pendampingan delegasi - butir wicara - drafting statement


Dit. Timur Tengah

52



Formulasi Pengukuran: Sumber Data: MoU/Rekap Laporan dokumen kesepakatan.

Dit. Timur Tengah

3. Jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi Indonesia dengan Kepala Negara/Pemeritahan dan pejabat tinggi negara-negara Timur Tengah Penjelasan: Kunjungan dignitaries (Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi) dari/ke Indonesia merupakan suatu capaian kinerja yang signifikan bagi Kementerian Luar Negeri. Untuk mendatangkan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi ke Indonesia merupakan suatu proses yang sangat kompleks. Selain itu, semakin tingginya intensitas kunjungan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi, akan semakin mendukung pula terhadap pencapaian sasaran peningkatan kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya antara RI dengan negara-negara kawasan Timur Tengah.

Formulasi Pengukuran: Sumber Data: Daftar Hadir Kunjungan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi

Dit. Timur Tengah

4. Jumlah penyelenggaraan promosi ekonomi, investasi, perdagangan, pariwisata, kebudayaan, dan pendidikan

Formulasi Pengukuran:

Dit. Timur Tengah

53

Penjelasan: Penyelenggaraan promosi mencakup: - Promosi TTIS di daerah dan di Perwakilan - Koordinasi interkem - Pemesanan Booth - Mengundang Counterpart - Mengundang wartawan - Business meeting - Pendampingan - Penggalangan Pengusaha - Presentasi ekonomi - Promosi kuliner - Promosi budaya - Market inteligence/research Dari indikator ini dapat diperoleh outcome peningkatan jumlah turis; atau peningkatan nilai investasi; peningkatan neraca perdagangan; peningkatan jumlah investor.

Sumber Data: Laporan penyelenggaraan Promosi Ekonomi, Perdagangan, Investasi, Pariwisata, Kebudayaan dan Pendidikan yang difasilitasi

54

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT KERJASAMA INTRAKAWASAN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Kerjasama Intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika 2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika di bidang politik dan hubungan luar

negeri mengenai kerja sama intrakawasan di wilayah Asia Pasifik dan Afrika 3. Fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri mengenai

kerja sama intrakawasan di wilayah Asia Pasifik dan Afrika;

b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri

mengenai kerja sama intrakawasan di wilayah Asia Pasifik dan Afrika;

c. perundingan dalam rangka kerja sama intrakawasan di wilayah Asia Pasifik dan Afrika;

d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri

mengenai kerja sama intrakawasan di wilayah Asia Pasifik dan Afrika;

e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri

mengenai kerja sama intrakawasan di wilayah Asia Pasifik dan Afrika; dan




1. Persentase prakarsa/inisiatif/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam fora Kerja Sama Intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika Penjelasan: 1. Rekomendasi adalah penyampaian usulan yang menjadi kepentingan Indonesia dalam menanggapi/ menindaklanjuti/merespon (setuju/tidak setuju) terhadap suatu isu tertentu yang dibahas dalam pertemuan Kerja Sama IntrakawasanAsia Pasifik dan Afrika. 2. Prakarsa adalah inisiatif atau gagasan baru yang diusulkan oleh Indonesia dalam isu/pertemuan tertentu. 3. Diterima adalah dicatatnya/dicantumkan/disepakatiprakarsa/rekomendasi Indonesia tersebut ke dalam dokumen sidang.

Formulasi Pengukuran: 1. (Jumlah rekomendasi yang diterima/dengan jumlah total rekomendasi yang disampaikan) x 100% 2. (Jumlah prakarsa yang diterima/dengan jumlah total prakarsa Indonesia yang disampaikan) x 100% Sumber Data: Laporan dan Dokumen Sidang : chairman statement, summary record, minutes of meeting, joint communiqué, agreed minutes, declaration, kertas posisi Delri, Suggested Point Of Intervention (SPOI), dll


55

2. Jumlah dokumen kerja sama yang disepakati Penjelasan: Dokumen kerjasama: mencakup seluruh dokumen yang disahkan (Declaration/Statement/Record of Discussion/Summary of Discussion/Agreed Minutes/Agreement). Dokumen kesepakatan ini merupakan referensi bagi K/L/instansi lain dalam menindaklanjuti kerjasama. Laporan delegasi Indonesia tidak termasuk sebagai dokumen kesepakatan

Formulasi Pengukuran: Sumber Data: Declaration/Statement/Record of Discussion/Summary of Discussion/Agreed Minutes/Agreement


3. Jumlah penyelengaraan sidang/pertemuan organisasi intrakawasan Asia Pasifik dan Afrika di Indonesia Penjelasan: Penyelenggaraan pertemuan internasional ini diselenggarakan di Indonesia; yang merupakan kinerja tersendiri bagi Kementerian Luar Negeri dalam mengukurnya.

Formulasi Pengukuran: Sumber Data: Laporan Pertemuan; daftar hadir


4. Jumlah peserta seminar/sosialisasi yang memahami mengenai Kerja Sama IntrakawasanAsia Pasifik dan Afrika Penjelasan: Pertanyaan kuesioner dapat disusun secara kompleks maupun sederhana tergantung pada tingkatan pendidikan/ketersediaan waktu peserta sosialisasi/seminar. Kuesioner sederhana : 1 pertanyaan saja dengan pilihan jawaban : Mengerti ; Tidak Mengerti

Formulasi Pengukuran: Sumber Data: Kuesioner


56

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL ASIA PASIFIK DAN AFRIKA

1. Nama Unit Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika 2. Tugas : Melaksanakansebagian tugas Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika di bidang penyusunan rencana dan

program kerja, penyusunan data dan kertas kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga, dokumentasi dan data statistik Direktorat Jenderal.

3. Fungsi : a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal;

b. penyiapan penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal;

c. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal;

dan

d. pelaksanaan dokumentasi dan data statistik hasil pelaksanaan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal.



1. Persentase realisasi anggaran Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika Penjelasan: Semakin tinggi penyerapan anggaran, maka semakin tinggi realisasi kinerja Sekeretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika untuk mendorong kegiatan-kegiatan yang ada pada Direktorat di lingkungan Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika.

Formulasi Pengukuran: (Realisasi/pagu DIPA)*100% Sumber Data: Laporan realisasi anggaran dan SP2D

Sekretariat Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika

2. Nilai evaluasi Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika

Sumber Data: Laporan Hasil Evaluasi AKIP


3. Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya Penjelasan: Indikator ini menjelaskan tentang Satuan Kerja Ditjen Asia

Formulasi Pengukuran: (Jumlah pegawai yang ditempatkan sesuai kompetensi/jumlah total pegawai Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika)*100%


58

LAMPIRAN V KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK.02/B/KP/IV/2013/01 TAHUN 2013 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

1. Nama Organisasi : Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional 2. Tugas : merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hukum dan perjanjian internasional. 3. Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang hukum dan perjanjian internasional; b. pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan perjanjian internasional; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang hukum dan perjanjian internasional; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang hukum dan perjanjian internasional; e. perundingan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian bilateral, regional, dan multilateral di bidang politik,

ekonomi, sosial budaya, keamanan, dan kewilayahan; f. pemberian dukungan advokasi terkait Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan Republik Indonesia; dan g. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional 4. Indikator Kinerja Utama :


1. Jumlah perundingan dalam rangka upaya penyelesaian penetapan batas wilayah nasional di darat dan dilaut Penjelasan: Banyaknya perundingan merupakan ukuran kinerja karena sifat perundingan masalah penetapan perbatasan, selain menyangkut aspek hukum dan teknis juga sangat dipengaruhi kebijakan politik masing-masing negara.

Formulasi Pengukuran: Jumlah perundingan penyelesaian perbatasan Sumber Data: Laporan Perundingan

Direktorat Polkamwil

2 Persentase produk hukum yang diselesaikan Penjelasan: Diselesaikan adalah sampai dengan produk hukum (UU, Perpres Perjanjian Bebas Visa, Permenlu, Kepmenlu, Surat Keputusan, Kontrak Sewa/Beli/Gedung Kantor/Wisma) yang

Formulasi Pengukuran: (Jumlah produk hukum yang diselesaikan/jumlah seluruh permintaan produk hukum yang masuk)*100% Sumber Data:

Direktorat Hukum

59

ditandatangani Nota dinas/surat dinas/brafaks/kawat permintaan pendapat atas produk hukum, nota dinas/surat dinas/brafaks/kawat penyampaian produk hukum

3. Persentase perjanjian internasional di bidang politik, keamanan, kewilayahan, dan kelautan serta ekonomi dan sosial budaya yang dibuat Penjelasan: Perjanjian internasional, misalnya kesepakatan publik dua negara, seperti Persetujuan, MoU, dll

Formulasi Pengukuran: (Jumlah perjanjian internasional di bidang politik, keamanan, kewilayahan, dan kelautan yang dibuat dan atau diratifikasi/jumlah permintaan pendapat mengenai perjanjian internasional yang diterima)*100% + (Jumlah perjanjian internasional di bidang ekonomi dan sosial budaya yang dibuat dan atau diratifikasi/jumlah permintaan pendapat mengenai perjanjian internasional yang diterima)*100%)/2 Sumber Data: Data Treaty Room, Nota Dinas/Surat Dinas Permintaan Pendapat Hukum dan Nota Dinas/ Surat Dinas Penyampaian Pendapat Hukum


60

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT HUKUM

1. Unit Kerja : Direktorat Hukum 2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional di bidang pelayanan hukum,

pengkajian produk hukum, sosialisasi, dan publikasi produk hukum yang terkait dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

3. Fungsi : a. Penyiapan Penyusunan Programdari pelaksanaan kebijakandan standardisasi teknis di bidang pelayanan hukum publik, privat, dan administrasi yang terkait dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;

b. Koordinasi dan pelaksanaan program dari kebijakan dan standardisasi teknis di bidang pelayanan hukum publik, privat, dan administrasi yang terkait dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;

c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pelayanan hukum publik, privat, dan administrasiyang terkait dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI; dan

d. Pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang pelayanan hukum publik, privat, dan administrasi yang terkait dengan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;



1. Persentase jumlah kasus yang diselesaikan

Formulasi Pengukuran: (Jumlah kasus yang diselesaikan/Jumlah kasus yang masuk)*100% Sumber Data: Surat Penetapan Pengadilan, Penyusunan Memori Banding, Nota Dinas/Surat Dinas permintaan pelayanan kasus hukum

Direktorat Hukum

2. Persentase produk hukum yang diselesaikan Penjelasan: Penjelasan yang "diselesaikan" adalah sampai dengan produk hukum (UU, Perpres Perjanjian Bebas Visa, Permenlu, Kepmenlu, SK, Kontrak Sewa/Beli Gedung Kantor/Wisma) yang ditandatangani.

Formulasi Pengukuran: (Jumlah produk hukum yang diselesaikan/jumlah seluruh permintaan produk hukum yang masuk)*100%. Sumber Data: Nota dinas/surat dinas/brafaks/kawat permintaan pendapat atas produk hukum, nota dinas/surat dinas/brafaks/kawat penyampaian produk hukum

Direktorat Hukum

61

3. Persentase pendapat hukum yang disampaikan kepada stakeholders Penjelasan: Pandangan atas produk hukum (MoU, SKB, RUU, RPP, Perpres, Peraturan Bersama) yang disampaikan kepada stakeholders di luar Kemlu

Formulasi Pengukuran: (Jumlah pandangan hukum yang disampaikan/jumlah seluruh permintaan produk hukum yang masuk)*100%. Sumber Data: Nota dinas/surat dinas permintaan pendapat hukum, nota dinas/surat dinas penyampaian tanggapan atas rancangan produk hukum

Direktorat Hukum

4. Persentase tingkat pemahaman stakeholders atas hukum publik, hukum privat, yang terkait dengan Kemlu dan Perwakilan RI Penjelasan: Penjelasan "baik" adalah : dari angka 70 keatas

Formulasi Pengukuran: (Jumlah stakeholders tingkat pemahaman yang "baik" /jumlah quesioner yang diterima)*100% Sumber Data: quesioner

Direktorat Hukum

62

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT PERJANJIAN POLITIK KEAMANAN DAN KEWILAYAHAN

1. Unit Kerja : Direktorat Perjanjian Politik Keamanan dan Kewilayahan 2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional di bidang perjanjian politik dan

keamanan, kewilayahan, dan kelautan. 3. Fungsi : a. Pemberian pendapat hukum dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri serta

pendapat hukum terhadap persoalan – persoalan hukum internasional di bidang politik dan keamanan, kewilayahan, dan kelautan;

b. Koordinasi dan pelaksanaan perundingan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian bilateral, regional, dan multilateral di bidang politik dan keamanan, kewilayahan, dan kelautan;

c. Koordinasi dan pelaksanaan ratifikasi, penerapan hukum, penyelesaian sengketa hukum, dan perjanjian internasional di bidang politik dan keamanan, kewilayahan, dan kelautan;

d. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi pembuatan perjanjian internasional di bidang politik dan keamanan, kewilayahan, dan kelautan;

e. Pelaksanaan administrasi Direktorat. 4. Indikator Kinerja Utama


1. Jumlah perundingan dalam rangka upaya penyelesaian penetapan batas wilayah nasional di darat dan di laut Penjelasan: Banyaknya perundingan merupakan ukuran kinerja karena sifat perundingan masalah penetapan perbatasan, selain menyangkut aspek hukum dan teknis juga sangat dipengaruhi kebijakan politik masing-masing Negara

Sumber Data: Laporan perundingan


2. Persentase pendapat hukum di bidang politik, keamanan, kewilayahan dan kelautan yang disampaikan ke stakeholders

Formulasi Pengukuran: (Jumlah pendapat hukum yang disampaikan ke stakeholders/Jumlah permintaan pendapat hukum yang diterima)*100%. Sumber Data: Nota dinas/surat dinas permintaan pendapat hukum dan nota dinas/surat dinas penyampaian pendapat hukum


63

3. Persentase tingkat pemahaman stakeholders atas substansi hukum politik, keamanan, kewilayahan dan kelautan yang telah disampaikan kepada stakeholders. Penjelasan: Penjelasan "baik" adalah : dari angka 70 keatas

Formulasi Pengukuran: Jumlah tingkat pemahaman yang "baik" /jumlah quesioner yang diterima*100% Sumber Data: Kuesioner


4. Persentase perjanjian internasional dibidang politik, keamanan, kewilayahan dan kelautan yang dibuat Penjelasan: Perjanjian internasional : Misalnya kesepakatan publik 2 negara seperti: Persetujuan, MoU, dll

Formulasi Pengukuran: (Jumlah perjanjianinternasional yang dibuat dan atau diratifikasi/Jumlah permintaan pendapat mengenai perjanjian internasional yang diterima)*100%. Sumber Data: Data Treaty Room, Nota dinas/surat dinas permintaan pendapat hukum dan nota dinas/surat dinas penyampaian pendapat hukum


64

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)

DIREKTORAT PERJANJIAN EKONOMI DAN SOSIAL BUDAYA

1. Unit Kerja : Direktorat Perjanjian Ekonomi dan Sosial Budaya 2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional di bidang perjanjian ekonomi, sosial

dan budaya serta pengelolaan naskah perjanjian internasional. 3. Fungsi : a. Pemberian pendapat hukum dalam proses perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan politik luar negeri serta

pendapat hukum terhadap persoalan-persoalan hukum internasional di bidang ekonomi, sosial dan budaya; b. Koordinasi dan pelaksanaan perundingan yang berkaitan dengan pembuatan perjanjian bilateral, regional, dan

multilateral di bidang ekonomi, sosial dan budaya; c. Koordinasi dan pelaksanaan ratifikasi, penerapan hukum, penyelesaian sengketa hukum, dan perjanjian internasional

di bidang ekonomi, sosial dan budaya; d. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, prosedur, dan pemberian bimbingan teknis serta evaluasi pembuatan

perjanjian internasional di bidang ekonomi, sosial dan budaya; e. Pengelolaan naskah perjanjian dan hukum internasional; f. Pelaksanaan administrasi Direktorat.

4. Indikator Kinerja Utama:


1. Persentase pendapat hukum dalam proses perumusan perjanjian internasional di bidang ekonomi dan sosial budaya. Penjelasan: "Pemberian pendapat hukum dalam proses perumusan perjanjian internasional" adalah: 1. Pendapat hukum secara tertulis. 2. Pendapat hukum dalam rapat interkementerian dalam rangka penyusunan Posisi Pemri. 3. Pendapat hukum dalam bentuk partisipasi aktif sebagai juru runding /legal adviserpada perundingan bilateral, regional dan multilateral.

Formulasi Pengukuran: (Jumlah pendapat hukum secara tertulis yang disampaikan/Jumlah pendapat hukum yang diterima)*100% Sumber Data: Nota dinas/surat dinas permintaan pendapat hukum dan nota dinas/surat dinas penyampaian pendapat hukum

Direktorat Ekososbud

2. Persentase pendapat hukum di bidang ekonomi dan sosial budaya yang disampaikan kestakeholders

Formulasi Pengukuran: (Jumlah pendapat hukum yang disampaikan ke stakeholders/Jumlah permintaan pendapat hukum yang diterima)*100%.


65

Sumber Data: Nota dinas/surat dinas permintaan pendapat hukum dan nota dinas/surat dinas penyampaian pendapat hukum

3. Persentase tingkat pemahaman stakeholders atas substansi hukum ekonomi, sosial dan budaya yang telah disampaikan kepada stakeholders. Penjelasan: Penjelasan "baik" adalah angka 70 keatas

Formulasi Pengukuran: (Jumlah tingkat pemahaman yang "baik"/jumlah quesioner yang diterima)*100% Sumber Data: Quesioner


4. Persentase perjanjian internasional dibidang ekonomi, sosial dan budaya yang dibuat Penjelasan: Seperti : Persetujuan, MoU, dll

Formulasi Pengukuran: (Jumlah perjanjian internasional yang dibuat dan atau diratifikasi/Jumlah permintaan pendapat hukum tentang perjanjian internasional yang diterima)*100%. Sumber Data: Data Treaty Room, Nota dinas/surat dinas permintaan pendapat hukum dan nota dinas/surat dinas penyampaian pendapat hukum


5. Persentase pengelolaan dan pelayanan perjanjian internasional di Treaty Room. Penjelasan: Pengelolaan adalah hasil kegiatan registrasi, kategorisasi, dan penyimpanan perjanjian internasional. Pelayanan adalah hasil penyiapan perjanjian internasional dalam bentuk publikasi di portal Treaty Room.

Formulasi Pengukuran: ((Jumlah perjanjian internasional yang diregistrasi, dikategorisasi, dan disimpan di Treaty Room/jumlah perjanjian internasional yang diterima)*100%)+ (Jumlah perjanjian internasional yang dimuat di portal Treaty Room/Jumlah perjanjian internasional yang diterima)*100%))/2 Sumber Data: Data Treaty Room


66

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL

1. Unit Kerja : Sekretariat Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional 2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional di bidang penyusunan rencana dan

program kerja, penyusunan data dan kertas kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga, dokumentasi, dan statistik data Direktorat Jenderal.

4. Fungsi : a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja; b. Penyiapan penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal; c. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal; d. Pelaksanaan urusan dokumentasi dan statistik data hasil pelaksanaan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal.



1. Persentase realisasi anggaran Ditjen HPI. Penjelasan: Semakin tinggi penyerapan anggaran, maka semakin tinggi realisasi kinerja Setditjen HPI untuk mendorong kegiatan-kegiatan yang ada pada Direktorat di lingkungan Ditjen HPI.

Formulasi Pengukuran: (Realisasi anggaran/pagu DIPA)*100% Sumber Data: Laporan Monitoring dan Evaluasi, Dokumen DIPA

Setditjen HPI

2. Nilai evaluasi Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen HPI


Setditjen HPI

3. Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya

Formulasi Pengukuran: (Jumlah pegawai yang ditempatkan sesuai kompetensi/jumlah total pegawai Ditjen HPI)*100% Sumber Data: Database kepegawaian

Setditjen HPI

68

LAMPIRAN VI KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK.02/B/KP/IV/2013/01 TAHUN 2013 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

1. Nama Organisasi : Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa 2. Tugas : merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri

untuk kawasan Amerika dan Eropa.

3. Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Amerika dan Eropa;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Amerika dan Eropa; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan

Amerika dan Eropa; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang politik dan hubungan luar negeri untuk kawasan Amerika

dan Eropa; e. perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dan kerja sama intrakawasan dengan negara-negara di

kawasan Amerika dan Eropa; dan f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa. 4. Indikator Kinerja Utama :


Jawab 1. Jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat

tinggi Indonesia dengan Kepala Negara/Pemeritahan dan pejabat tinggi negara-negara Amerika dan Eropa Penjelasan: Kunjungan dignitaries (Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi) dari/ke Indonesia merupakan suatu capaian kinerja yang signifikan bagi Kementerian Luar Negeri. Untuk mendatangkan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi ke Indonesia merupakan suatu proses yang sangat kompleks. Selain itu, semakin tingginya intensitas kunjungan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi, akan semakin mendukung pula terhadap pencapaian sasaran peningkatan kerjasama di

Formulasi Pengukuran: Jumlah kunjungan Kepala Negara/ Pemerintahan dan pejabat tinggi yang telah terfasilitasi dengan baik oleh Kemlu Sumber Data: Daftar Hadir Kunjungan Kepala Negara/ Pemerintahan dan pejabat tinggi

Dit. Amerika Selatan dan Karibia, Dit. Amerika Utara dan Tengah, Dit. Eropa Barat, Dit. Eropa Tengah dan Timur

69

bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya antara RI dengan negara-negara kawasan Amerika dan Eropa




3. Persentase prakarsa/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam setiap pertemuan Penjelasan: Prakarsa adalah inisiatif atau gagasan baru yang diusulkan oleh Indonesia dalam isu/pertemuan tertentu. Diterima adalah dicatatnya, dicantumkan, disepakatinya prakarsa/rekomendasi Indonesia tersebut ke dalam dokumen sidang. Rekomendasi adalah penyampaian usulan yang menjadi kepentingan Indonesia dalam menanggapi/ menindaklanjuti/merespon (setuju/tidak setuju) terhadap suatu isu tertentu yang dibahas dalam pertemuan Amerop. Diterima adalah dicatatnya, dicantumkan, disepakatinya prakarsa/rekomendasi Indonesia tersebut ke dalam dokumen sidang.

Formulasi Pengukuran: (Jumlah prakarsa/rekomendasi yang diterima/dengan jumlah total prakarsa/rekomendasi yang disampaikan) x 100% Sumber Data: Laporan dan Dokumen Sidang : chairman statement, summary record, minutes of meeting, joint communiqué, agreed minutes, declaration, kertas posisi Delri, Suggested Point Of Intervention (SPOI), dll

Dit. Kerja Sama Intrakawasan Amerika dan Eropa

4. Persentase negara yang mendukung NKRI Penjelasan: Mendukung penuh NKRI artinya sikap resmi pemerintah negara asing yang mendukung secara utuh kedaulatan/wilayah NKRI, yang dibuktikan dengan tidak mengakui gerakan separatis di wilayah Indonesia.

Formulasi Pengukuran: (Jumlah negara yang mendukung NKRI/jumlah negara di kawasan)*100 Sumber data: Matriks negara-negara yang memberikan dukungan kepada NKRI.


70

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT AMERIKA UTARA DAN TENGAH

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Amerika Utara dan Tengah 2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa di bidang hubungan dan politik luar

negeri Ri dengan Negara-negara di kawasan Amerika Utara dan Tengah. 3. Fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri RI

dengan Negara-negara di kawasan Amerika Utara dan Tengah;

b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang hubungan dan politik luar negeri

RI dengan Negara-negara di kawasan Amerika Utara dan Tengah;

c. perundingan dalam rangka hubugan bilateral RI dengan Negara-negara di kawasan Amerika Utara dan

Tengah;

d. penyusunan standar, norma, pedoman, criteria dan prosedur di bidang hubungan dan poltik luar negeri

RI dengan Negara-negara di kawasan Amerika Utara dan Tengah;

e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi dan pelaporan di bidang hubungan dan politik luar

negeri RI dengan Negara-negara di kawasan Amerika Utara dan Tengah;




1. Jumlah penyelenggaraan kerja sama di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya di kawasan Amerika Utara dan Tengah Penjelasan: Bentuk penyelenggaraan kerja sama: - persiapan (koordinasi dengan satker terkait, korespondensi), penyusunan dan penyampaian pandangan/bahan masukan Kementerian Luar Negeri - pengaturan pertemuan (tempat, waktu, pembicara/narasumber, bahan, adminstratif) - pendampingan delegasi - butir wicara

Sumber Data: Laporan (progress report, laporan Kegiatan Kinerja)

Direktorat Amerika Utara dan Tengah

71

- drafting statement - penerjemah/interpreter - koordinasi interkem - negosiasi Dari indikator ini dapat diperoleh outcome peningkatan jumlah turis; atau peningkatan nilai investasi; peningkatan neraca perdagangan; peningkatan jumlah investor tergantung dari bentuk kerjasama.


Sumber Data: MoU/Rekap Laporan dokumen kesepakatan


3. Jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi Indonesia dengan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi negara-negara di kawasan Amerika Utara dan Tengah Penjelasan: Kunjungan dignitaries (Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi) dari/ke Indonesia merupakan suatu capaian kinerja yang signifikan bagi Kementerian Luar Negeri. Untuk mendatangkan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi ke Indonesia merupakan suatu proses yang sangat kompleks. Selain itu, semakin tingginya intensitas kunjungan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi, akan semakin mendukung pula terhadap pencapaian sasaran peningkatan kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya antara RI dengan negara-negara kawasan Amerika Utara dan Tengah

Sumber Data: Daftar Hadir Kunjungan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi



Sumber data: Laporan penyelenggaraan Promosi Ekonomi, Perdagangan, Investasi,


72

Penjelasan: Penyelenggaraan promosi mencakup: - Promosi TTIS di daerah dan di Perwakilan - Koordinasi interkem - Pemesanan Booth - Mengundang Counterpart - Mengundang wartawan - Business meeting - Pendampingan - Penggalangan Pengusaha - Presentasi ekonomi - Promosi kuliner - Promosi budaya - Market inteligence/research Dari indikator ini dapat diperoleh outcome peningkatan jumlah turis; atau peningkatan nilai investasi; peningkatan neraca perdagangan; peningkatan jumlah investor.

Pariwisata, Kebudayaan dan Pendidikan yang difasilitasi

73

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT AMERIKA SELATAN DAN KARIBIA

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Amerika Selatan dan Karibia 2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa di bidang politik, keamanan,

ekonomi, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia 3. Fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI

dengan negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia;

b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar

negeri RI dengan negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia;

c. perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan negara-negara di kawasan

d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri

RI dengan negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia; e. pemberian bimbingan teknis,

informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan negara-negara

di kawasan Amerika Selatan dan Karibia; dan

e. pelaksanaan administrasi Direktorat;



1. Jumlah penyelenggaraan kerja sama di bidangpolitik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya di kawasan Amerika Selatan dan Karibia Penjelasan: Bentuk penyelenggaraan kerja sama: - persiapan (koordinasi dengan satker terkait, korespondensi), penyusunan dan penyampaian pandangan/bahan masukan Kementerian Luar Negeri - pengaturan pertemuan (tempat, waktu,pembicara/narasumber, bahan, adminstratif) - pendampingan delegasi - butir wicara - drafting statement


Dit. Amerika Selatan dan Karibia

74





3. Jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi Indonesia dengan Kepala Negara/Pemeritahan dan pejabat tinggi negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Karibia Penjelasan: Kunjungan dignitaries (Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi) dari/ke Indonesia merupakan suatu capaian kinerja yang signifikan bagi Kementerian Luar Negeri. Untuk mendatangkan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi ke Indonesia merupakan suatu proses yang sangat kompleks. Selain itu, semakin tingginya intensitas kunjungan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi, akan semakin mendukung pula terhadap pencapaian sasaran peningkatan kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya antara RI dengan negara-negara kawasan Amerika Selatan dan Karibia



4. Jumlah penyelenggaraan promosi ekonomi, investasi, perdagangan, pariwisata, kebudayaan, dan pendidikan Penjelasan:

Sumber data: Laporan penyelenggaraan Promosi Ekonomi, Perdagangan, Investasi,


75

Penyelenggaraan promosi mencakup: - Promosi TTIS di daerah dan di Perwakilan - Koordinasi interkem - Pemesanan Booth - Mengundang Counterpart - Mengundang wartawan - Business meeting - Pendampingan - Penggalangan Pengusaha - Presentasi ekonomi - Promosi kuliner - Promosi budaya - Market inteligence/research Dari indikator ini dapat diperoleh outcome peningkatan jumlah turis; atau peningkatan nilai investasi; peningkatan neraca perdagangan; peningkatan jumlah investor.

Pariwisata, Kebudayaan dan Pendidikan yang difasilitasi

76

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT EROPA BARAT

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Eropa Barat 2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Direktorat JenderalAmerika dan Eropa di bidang politik, keamanan, ekonomi,

dan sosial budaya dengan negaranegaradi kawasan Eropa Barat 3. Fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubunganluar negeri RI

dengan negara-negara di kawasan Eropa Barat;

b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik danhubungan luar negeri

RI dengan negara-negara di kawasan Eropa Barat;

c. perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan negara-negara di kawasanEropa Barat;

d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik danhubungan luar negeri

RI dengan negara-negara di kawasan Eropa Barat;

e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik danhubungan luar

negeri RI dengan negara-negara di kawasan Eropa Barat; dan

f. pelaksanaan administrasi Direktorat



Jawab 1. Jumlah penyelenggaraan kerja sama di bidangpolitik dan keamanan,

ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budayadi kawasan Eropa Barat Penjelasan: Bentuk penyelenggaraan kerja sama: - persiapan (koordinasi dengan satker terkait, korespondensi), penyusunan dan penyampaian pandangan/bahan masukan Kementerian Luar Negeri - pengaturan pertemuan (tempat, waktu, pembicara/narasumber, bahan, adminstratif) - pendampingan delegasi - butir wicara - drafting statement


Dit. Eropa Barat

77


2. Jumlah dokumen kerja sama yang disepakati dipolitik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya Penjelasan: Dokumen kerjasama: mencakup seluruh dokumen yang ditandatangani/diparaf (MoU/Record of Discussion/Summary of Discussion/Agreed Minutes/Agreement). Dokumen kesepakatan ini merupakan reference bagi K/L/instansi lain dalam menindaklanjuti kerja sama. Laporan tidak termasuk sebagai dokumen kesepakatan.


Dit. Eropa Barat

3. Jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi Indonesia dengan Kepala Negara/Pemeritahan dan pejabat tinggi negara-negara di kawasan Eropa Barat Penjelasan: Kunjungan dignitaries (Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi) dari/ke Indonesia merupakan suatu capaian kinerja yang signifikan bagi Kementerian Luar Negeri. Untuk mendatangkan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi ke Indonesia merupakan suatu proses yang sangat kompleks. Selain itu, semakin tingginya intensitas kunjungan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi, akan semakin mendukung pula terhadap pencapaian sasaran peningkatan kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya antara RI dengan negara-negara kawasan Eropa Barat


Dit. Eropa Barat

4. Jumlah penyelenggaraan promosi ekonomi, investasi, perdagangan, pariwisata, kebudayaan, dan pendidikan Penjelasan: Penyelenggaraan promosi mencakup: - Promosi TTIS di daerah dan di Perwakilan - Koordinasi interkem

Sumber data: Laporan penyelenggaraan Promosi Ekonomi, Perdagangan, Investasi, Pariwisata, Kebudayaan dan Pendidikan yang difasilitasi

Dit. Eropa Barat

78

- Pemesanan Booth - Mengundang Counterpart - Mengundang wartawan - Business meeting - Pendampingan - Penggalangan Pengusaha - Presentasi ekonomi - Promosi kuliner - Promosi budaya - Market intelligence/research Dari indikator ini dapat diperoleh outcome peningkatan jumlah turis; atau peningkatan nilai investasi; peningkatan neraca perdagangan; peningkatan jumlah investor.

79

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT EROPA TENGAH DAN TIMUR

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Eropa Tengah dan Timur 2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugasDirektorat Jenderal Amerika dan Eropa di bidang politik, keamanan, ekonomi,

keuangan, pembangunan, dan sosial budaya dengan negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur 3. Fungsi :

a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri RI dengan

negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur;


dengan negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur;

c. perundingan dalam rangka hubungan bilateral RI dengan negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur;


dengan negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur;


dengan negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur; dan




1. Jumlah penyelenggaraan kerja sama di politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya di kawasan Eropa Tengah dan Timur Penjelasan: Bentuk penyelenggaraan kerja sama: - persiapan (koordinasi dengan satker terkait, korespondensi), penyusunan dan penyampaian pandangan/bahan masukan Kementerian Luar Negeri - pengaturan pertemuan (tempat, waktu, pembicara/narasumber, bahan, adminstratif) - pendampingan delegasi - butir wicara - drafting statement


Dit. Eropa Tengah dan Timur

80


2. Jumlah dokumen kerja sama yang disepakati di bidangpolitik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya Penjelasan: Dokumen kerjasama: mencakup seluruh dokumen yang ditandatangani/diparaf (MoU/Record of Discussion/Summary of Discussion/Agreed Minutes/Agreement). Dokumen kesepakatan ini merupakan reference bagi K/L/instansi lain dalam menindaklanjuti kerja sama. Laporan tidak termasuk sebagai dokumen kesepakatan.



3. Jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi Indonesia dengan Kepala Negara/Pemeritahan dan pejabat tinggi negara-negara di kawasan Eropa Tengah dan Timur Penjelasan: Kunjungan dignitaries (Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi) dari/ke Indonesia merupakan suatu capaian kinerja yang signifikan bagi Kementerian Luar Negeri. Untuk mendatangkan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi ke Indonesia merupakan suatu proses yang sangat kompleks. Selain itu, semakin tingginya intensitas kunjungan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi, akan semakin mendukung pula terhadap pencapaian sasaran peningkatan kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya antara RI dengan negara-negara kawasan Eropa Tengah dan Timur




Sumber data: Laporan penyelenggaraan Promosi Ekonomi,


81

Penjelasan: Penyelenggaraan promosi mencakup: - Promosi TTIS di daerah dan di Perwakilan - Koordinasi interkem - Pemesanan Booth - Mengundang Counterpart - Mengundang wartawan - Business meeting - Pendampingan - Penggalangan Pengusaha - Presentasi ekonomi - Promosi kuliner - Promosi budaya - Market intelligence/research Dari indikator ini dapat diperoleh outcome peningkatan jumlah turis; atau peningkatan nilai investasi; peningkatan neraca perdagangan; peningkatan jumlah investor.

Perdagangan, Investasi, Pariwisata, Kebudayaan dan Pendidikan yang difasilitasi

82

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT KERJASAMA INTRAKAWASAN AMERIKA DAN EROPA

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Kerja Sama Intrakawasan Amerika dan Eropa 2. Tugas : Melaksanakansebagian tugas Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa di bidang politik dan hubungan luarnegeri

dalam hal kerja sama intrakawasan Asia dan Amerika, Asia dan Eropa, RI dan UniEropa, regional Amerika dan Eropa lainnya

3. Fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam hal

kerja sama intrakawasan Asia dan Amerika, Asia dan Eropa, RI dan Uni Eropa, regional Amerika dan Eropa

lainnya;

b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam

hal kerja sama intrakawasan Asia dan Amerika, Asia dan Eropa, RI dan Uni Eropa, regional Amerika dan Eropa

lainnya;

c. perundingan dalam rangka kerja sama intrakawasan Asia dan Amerika, Asia dan Eropa, RI dan Uni Eropa,

regional Amerika dan Eropa lainnya;

d. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang politik dan hubungan luar negeri dalam

hal kerja sama intrakawasan Asia dan Amerika, Asia dan Eropa, RI dan Uni Eropa, regional Amerika dan Eropa

lainnya;

e. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang politik dan hubungan luar negeri

dalam hal kerja sama intrakawasan Asia dan Amerika, Asia dan Eropa, RI dan Uni Eropa, regional Amerika dan

Eropa lainnya; dan




1. Jumlah penyelengaraan sidang/pertemuan organisasi intrakawasan Amerika dan Eropa di Indonesia Penjelasan: Penyelenggaraan pertemuan internasional ini diselenggarakan di Indonesia; yang merupakan kinerja tersendiri bagi Kemlu dalam mengukurnya

Sumber Data: Laporan Pertemuan; daftar hadir


83

2. Jumlah prakarsa/inisiatif/rekomendasi Indonesia yang diterima dalam fora Kerja Sama Intrakawasan Amerika dan Eropa Penjelasan: 1. Rekomendasi adalah penyampaian usulan yang menjadi kepentingan Indonesia dalam menanggapi/ menindaklanjuti/merespon (setuju/tidak setuju) terhadap suatu isu tertentu yang dibahas dalam pertemuan Kerja Sama IntrakawasanAmerika dan Eropa. 2. Prakarsa adalah inisiatif atau gagasan baru yang diusulkan oleh Indonesia dalam isu/pertemuan tertentu. 3. Diterima adalah dicatatnya, dicantumkan, disepakatinya prakarsa/rekomendasi Indonesia tersebut ke dalam dokumen siding

Formulasi Pengukuran: 1. (Jumlah rekomendasi yang diterima/dengan

jumlah total rekomendasi yang disampaikan) x

100%

2. (Jumlah prakarsa yang diterima/dengan

jumlah total prakarsa Indonesia yang

disampaikan) x 100%

Sumber Data: Laporan dan Dokumen Sidang : chairman statement, summary record, minutes of meeting, joint communiqué, agreed minutes, declaration, kertas posisi Delri, Suggested Point Of Intervention(SPOI), dll


3. Persentase peserta dari daerah yang mampu menjawab 80% pertanyaan dengan benar mengenai kerjasama intrakasawan Amerop Penjelasan: Pertanyaan kuesioner dapat disusun secara kompleks maupun sederhana tergantung pada tingkatan pendidikan/ketersediaan waktu peserta sosialisasi/seminar. Kuesioner sederhana : 1 pertanyaan saja dengan pilihan jawaban : Mengerti ; Tidak Mengerti

Formulasi Pengukuran: (Jumlah peserta yang menjawab pertanyaan 80%/jumlah kuesioner yang diterima)*100% Sumber Data: Kuesioner


84

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL AMERIKA DAN EROPA

1. Nama Unit Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa 2. Tugas : melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa di bidang penyusunan rencana dan program

kerja, penyusunan data dan kertas kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga, dokumentasi dan data statistik Direktorat Jenderal

3. Fungsi : a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal;

b. penyiapan penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal;

c. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, dan rumah tangga Direktorat Jenderal; dan

d. pelaksanaan dokumentasi dan data statistik hasil pelaksanaan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal



1. Persentase realisasi anggaran Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa Penjelasan: Anggaran yang terdapat di Sekretariat Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa digunakan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan rutin Setditjen Amerop, serta mendukung kegiatan lain di lingkungan Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa

Formulasi Pengukuran: (Realisasi/pagu DIPA)*100% Sumber Data: Laporan realisasi anggaran, surat perintah membayar (SPM), laporan keuangan dan surat perintah pencairan dana (SP2D)

Sekretariat Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa

2. Nilai evaluasi Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa



3. Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya Penjelasan: Indikator ini menjelaskan tentang Satuan Kerja Ditjen Amerika dan Eropa disesuaikan dengan bezetting atau formasi yang tersediadan dengan kompetensi yang dimiliki pegawai yang bersangkutan.

Formulasi Pengukuran: (Jumlah pegawai yang ditempatkan sesuai kompetensi/jumlah total pegawai Ditjen Amerop)*100% Sumber Data: Laporan formasi staf yang sesuai dengan kompetensinya.


86

LAMPIRAN VII KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK.02/B/KP/IV/2013/01 TAHUN 2013 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

1. Nama Organisasi : Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan 2. Tugas : Melaksanakan pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan politik dan hubungan luar negeri.

3. Fungsi : a. penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan politik dan hubungan luar negeri;

b. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan politik dan hubungan luar negeri; c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan di bidang kebijakan politik

dan hubungan luar negeri; dan d. pelaksanaan administrasi Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan. 4. Indikator Kinerja Utama :


1. Persentase rekomendasi kebijakan luar negeri yang ditindaklanjuti Penjelasan: Ditindaklajuti adalah setiap rekomendasi yang mendapatkan disposisi positif dari Menlu dan/atau respon positif dari pemangku kepentingan internal dan eksternal Kemlu melalui surat/nota dinas dan kuesioner

Formulasi Pengukuran: (Jumlah disposisi dan atau kuesioner dengan respon positif/ jumlah disposisi dan atau kuesioner yang diterima)*100% Sumber Data: Surat/Nota Dinas/Disposisi dan Kuesioner

Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan

87

INDIKATOR KINERJA UTAMA PUSAT PENGKAJIAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

KAWASAN AMERIKA DAN EROPA 1. Nama Organisasi : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerika dan Eropa 2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) di bidang pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Amerika dan Eropa 3. Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan

hubungan luar negeri terhadap kawasan Amerika dan Eropa; b. Koordinasi dan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar

negeri terhadap kawasan Amerika dan Eropa; c. Penyusunan standar, norma, dan prosedur pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Amerika dan Eropa

d. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pengkajian kebijakan dan lembaga pendidikan di dalam dan di luar negeri megenai kawasan Amerika dan Eropa; dan

e. Pemberian bimbingan teknis, informasi, dan evaluasi dan pelaporan pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Amerika dan Eropa Asia



1. Persentase rekomendasi kebijakan luar negeri untuk kawasan Amerop yang ditindaklanjuti Penjelasan: Ditindaklajuti adalah setiap rekomendasi yang mendapatkan disposisi positif dari Menlu dan/atau respon positif dari pemangku kepentingan internal dan eksternal Kemlu melalui surat/nota dinas dan kuesioner

Formulasi Pengukuran: (Jumlah disposisi dan atau kuesioner dengan respon positif/ jumlah disposisi dan atau kuesioner yang diterima)*100% Sumber Data: Disposisi, kuesioner

Pusat Pengkajian & Pengembangan Kebijakan Kawasan Amerop

88

INDIKATOR KINERJA UTAMA PUSAT PENGKAJIAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

KAWASAN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA 1. Nama Organisasi : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika 2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) di bidang pengkajian dan

pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika 3. Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika;

b. Koordinasi dan pelaksanaan pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika;

c. Penyusunan standar, norma, dan prosedur pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika;

d. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga pengkajian kebijakan dan lembaga pendidikan di dalam dan di luar negeri mengenai kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika;

e. Pemberian bimbingan teknis, informasi, dan evaluasi pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap kawasan Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika



1. Persentase rekomendasi kebijakan luar negeri untuk kawasan Aspasaf yang ditindaklanjuti Penjelasan: Ditindaklajuti adalah setiap rekomendasi yang mendapatkan disposisi positif dari Menlu dan/atau respon positif dari pemangku kepentingan internal dan eksternal Kemlu melalui surat/nota dinas disposisi dan kuesioner

Formulasi Pengukuran: (Jumlah disposisi dan atau kuesioner dengan respon positif/ jumlah disposisi dan atau kuesioner yang diterima)*100% Sumber Data: Surat/nota dinas disposisi, kuesioner

Pusat Pengkajian & Pengembangan Kebijakan Kawasan Aspasaf

89

INDIKATOR KINERJA UTAMA PUSAT PENGKAJIAN BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN PADA ORGANISASI INTERNASIONAL

1. Nama Organisasi : Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan Kawasan pada Organisasi Internasional 2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) di bidang pengkajian dan

pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap Organisasi Internasional PBB dan Organisasi Internasional Non-PBB

3. Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap Organisasi Internasional PBB dan Organisasi Internasional Non-PBB;

b. Koordinasi,perancangan dan pelaksanaan kebijakan teknis pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap organisasi Internasional PBB dan Organisasi Internasional Non-PBB;

c. Penyusunan standar, norma, dan prosedur pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap Organisasi Internasional PBB dan Organisasi Internasional Non-PBB;

d. Pelaksanaan kerjasama dengan lembaga-lembaga pengkajian kebijakan dan lembaga pendidikan di dalam dan di luar negeri mengenai Organisasi Internasional PBB dan Organisasi Internasional Non-PBB;

e. Pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi dan pelaporan pengkajian dan pengembangan kebijakan politik dan hubungan luar negeri terhadap Organisasi Internasional PBB dan Organisasi Internasional Non-PBB.



1. Persentase rekomendasi kebijakan luar negeri pada Organisasi Internasional PBB dan non PBB yang ditindaklanjuti Penjelasan: Ditindaklanjuti adalah setiap rekomendasi yang mendapatkan disposisi positif dari Menlu dan/atau respon positif dari pemangku kepentingan internal dan eksternal Kemlu melalui surat/nota dinas disposisi dan kuesioner

Formulasi Pengukuran: (Jumlah disposisi dan atau kuesioner dengan respon positif/ jumlah disposisi dan atau kuesioner yang diterima)*100% Sumber Data: Surat/nota dinas disposisi, kuesioner

Pusat Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan pada Organisasi Internasional

90

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN

1. Nama Organisasi : Sekretariat Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan 2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan (BPPK) di bidang rencana dan

program kerja kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, rumah tangga, pengelolaan perpustakaan, dokumenasi, dan penerbitan

3. Fungsi : a. Koordinasi penyusunan naskah kebijakan teknis, data kajian, rencana, program kerja, evaluasi, dan laporan BPPK;

a. Pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga BPPK;

b. Pelaksanaan pengelolaan data, dokumentasi, dan penerbitan BPPK;



1 Persentase rekomendasi terkait data dan isu khusus yang

ditiindaklanjuti

Penjelasan:

ditindaklanjuti adalah setiaprekomendasi yang

mendapatkandisposisi positif dari Menlu dan/atau respon

positif dari pemangku kepentingan internal dan eksternal

Kemlu melalui surat/nota dinas/disposisi dan kuesioner

datadan isu khusus adalah data/isukajian sesuai dengan

penugasan yang diberikan oleh Kepala BPPK dan/atau

Pimpinan Kemlu.


(Jumlah disposisi dan atau kuesioner dengan

respon positif / Jumlah disposisi dan atau kuesioner

yang diterima) x 100%

Sumber Data:

Surat/Nota Dinas/Disposisi dan Kuesioner

Bagian Tata Usaha, Sekretariat BPPK

2 Persentase pemenuhan pelayanan umum dan publik yang

mendukung kegiatan kajian

Penjelasan:

Semakin tinggi tingkat pemenuhan pelayanan umum dan

publik di lingkungan BPPK, maka kegiatan kajian BPPK

akan menjadi lebih optimal dan efektif


(Jumlah laporan terlaksananya pelayanan umum

dan publik yang mendukung kegiatan kajian /

Jumlah pelayanan umum dan publik yang

direncanakan) x 100%

Sumber Data:

Laporan pengelolaan Perpustakaan Ali Alatas,

Sekretariat BPPK

91

Laporan pengelolaan kearsipan dan dokumentasi,

Laporan partisipasi/pemantauan/koordinasi

pengumpulan data di dalam dan luar negeri,

Laporan pengembangan SDM, Laporan Rapat-

rapat

Koordinasi/Kerja/Dinas/Pimpinan/Pokja/Konsulatasi,

Laporan kerjasama antar instansi

pemerintah/swasta di dalam dan luar negeri

3 Persentase jumlah peserta sosialisasi/diseminasi kebijakan

yang mampu menjawab 60% pertanyaan dengan benar

dalam survey tingkat pemahaman

Penjelasan:

Semakin tinggi persentase jumlah peserta

sosialisasi/diseminasi kebijakan yang mampu menjawab

60% pertanyaan dengan benar dalam survey, maka

kegiatan sosialisasi/diseminasi kebijakan tersebut dinilai

berhasil dalam meningkatkan pemahaman dan pengetahuan

peserta terhadap kebijakan yang disosialisasikan. Survey

akan berisi daftar pertanyaan untuk menilai tingkat

pemahaman peserta.


(Jumlah peserta sosialisasi/diseminasi kebijakan

yang mampu menjawab 60% pertanyaan dengan

benar dalam survey tingkat pemahaman /

Jumlah total peserta sosialisasi/diseminasi

kebijakan) x 100%

Sumber Data:

Daftar Hadir Peserta, Hasil Penilaian Lembar

Survey

Sekretariat BPPK

4 Persentase jumlah terbitan Majalah/Jurnal berkala di BPPK

beserta pendistribusiannya yang terlaksana tepat pada

waktunya

Penjelasan:

Semakin tinggi jumlah terbitan serta pendistribusiannya yang

dilaksanakan sesuai jadwal waktu yang telah ditetapkan,

maka semakin tinggi kinerja Sekretariat BPPK dalam

memberikan dukungan manajemen dan teknis bagi

diseminasi hasil-hasil kajian BPPK dan terbitan khusus

lainnya (Neraca Perdagangan Negara-Negara Non-

Tradisional).


(Jumlah terbitan dan pendistribusiannya yang

dilaksanakan sesuai jadwal waktu yang telah

ditetapkan /

Jumlah total terbitan yang direncanakan) x 100%

Sumber Data:

RKA-KL, Nota Dinas/Surat pengantar pengiriman

terbitan BPPK, Berita acara penyerahan barang

Bagian PDP,

Sekretariat BPPK

93

LAMPIRAN VIII KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK.02/B/KP/IV/2013/01 TAHUN 2013 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

1. Nama Organisasi : Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler 2. Tugas : merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang protokol dan konsuler.

3. Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang protokol dan konsuler; b. pelaksanaan kebijakan di bidang protokol dan konsuler; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang protokol dan konsuler; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang protokol dan konsuler; e. perundingan dalam rangka perlindungan warga negara Indonesia dan badan hokum Indonesia di luar negeri;

dan f. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler. 4. Indikator Kinerja Utama :


Jawab 1. Presentase Penyelesaian Permasalahan/ Kasus WNI

dan BHI di Luar Negeri Penjelasan: Penyelesaian permasalahan/kasus WNI mencakup: -Penanganan kasus lainnya: gaji yang tidak dibayar, penyiksaan/kekerasan fisik, pelecehan seksual, beban kerja tidak sesuai, perselisihan dengan majikan, sakit, kecelakaan kerja, dsb. -Pembebasan WNI dari ancaman hukuman mati.

Formulasi Pengukuran: (PK + PHMP) ------------------- = ..% 2 PK= Persentase penanganan kasus tahun terkait PHMP= Persentase pembebasan WNI dari hukuman mati tahun terkait PK dan PHMP diperoleh dari perhitungan: PK : KSx100% KD KS: Jumlah kasus yang diselesaikan KD: Jumlah kasus yang ditangani PHMP: KHMS X 100% KHMD

Dit. PWNI/BHI

94

KHMD: Jumlah kasus hukuman mati yang ditangani KHMS: Jumlah kasus dibebaskan dari hukuman mati Sumber Data: Database Perlindungan WNI/BHI

2. Sertifikasi ISO atas repatriasi WNI di Luar Negeri

Formulasi Pengukuran: Keberhasilan diukur dengan tidak adanya temuan major dari hasil audit tahunan ISO 9001:2008 Sumber Data: Sertifikat ISO

Dit. PWNI/BHI

3. Presentase kenaikan jumlah masukan bagi perumusan kebijakan di bidang perlindungan WNI

Formulasi Pengukuran: (TB-TS) ---------- x 100% = …% TS TS: Akumulasi bobot tahun sebelumnya TB: akumulasi bobot tahun berjalan Angka pembobotan:

No Komponen Bobot 1 Kebijakan/arahan terkait perlindungan WNI di

luar negeri 4

2 Laporan/masukan Menlu kepada Presiden/DPR 3 3 Bahan presentasi Menlu di depan

Presiden/DPR 3

4 Laporan/masukan kepada Menlu RI/Wakil Menlu

2

5 Bahan presentasi di depan Menlu RI/Wamenlu 2 6 Laporan/masukan Menlu RI kepada Menteri

Koordinator, Menteri lainnya atau pejabat setingkat menteri

2

7 Masukan Kemlu RI kepada Kementerian lainnya

2

8 Laporan/Masukan Dit. PWNI dan BHI kepada unit eselon I dan II di lingkungan Kemlu

1

Dit. PWNI/BHI

95

No Komponen Bobot 9 Partisipasi sebagai Delri pada pertemuan

regional/multilateral 1

10 Partisipasi pada workshop/seminar regional maupun multilateral yang terkait dengan kebijakan/capacity building di bidang perlindungan migran/WNI

1

Sumber Data: Laporan kegiatan

4. Persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran

Formulasi Pengukuran: (Jumlah penerima jasa yang puas/jumlah kuEsioner yang dibagikan)*100% Sumber Data: Kuesioner

Dit.Kekonsuleran

5. Persentase pelayanan keprotokolan yang sesuai dengan Protap yang berlaku. Penjelasan: Protap yang digunakan adalah yang sesuai dengan buku panduan keprotokolan yang dikeluarkan oleh Direktorat Protokol atau yang telah dikukuhkan dalam bentuk peraturan yang berlaku

Formulasi Pengukuran: (Jumlah pelayanan keprotokolan yang sesuai protap/jumlah seluruh pelayanan keprotokolan yang dilakukan)*100% Sumber Data: Dokumen ceklist keprotokolan

Dit. Protokol

6. Persentase penyelesaian dokumen fasilitas diplomatik yang diselesaikan sesuai SOP.

Formulasi Pengukuran: (Jumlah dokumen fasilitas diplomatik yang diselesaikan sesuai SOP/ seluruh dokumen permohonan)*100% Sumber Data: - Dokumen permohonan pembelian kendaraan bermotor

- Dokumen permohonan importasi barang

- Dokumen permohonan pembebasan pajak dan prasarana

- Dokumen permohonan perijinan, bangunan dan pengawasan

- Dokumen permohonan perijinan senjata api dan alat

komunikasi

- Dokumen permohonan fasilitas kunjungan dan akreditasi

Dit. Fasilitas Diplomatik Publik

96

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT PROTOKOL

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Protokol 2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas DirektoratJenderal Protokol dan Konsuler di bidang protocol dalam hal

Pelayanan keprotokolan, upacara diplomatik, tamu asing, kunjungan, tanda jasa dan tanda kehormatan. 3. Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang protokol;

b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang protokol; c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang protokol; d. Pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang protoklol; e. Pelaksanaan administrasi Direktorat.



1. Persentase pelayanan keprotokolan yang sesuai dengan Protap yang berlaku. Penjelasan: Protap yang digunakan adalah yang sesuai dengan buku panduan keprotokolan yang dikeluarkan oleh Direktorat Protokol atau yang telah dikukuhkan dalam bentuk peraturan yang berlaku

Formulasi Pengukuran: (Jumlah pelayanan keprotokolan yang sesuai protap/jumlah seluruh pelayanan keprotokolan yang dilakukan)*100% Sumber Data: Kertas kerja checklist kegiatan

Dit. Protokol

2. Persentase tingkat pemahaman atas keprotokolan Penjelasan: Pembekalan keprotokolan : penanganan kunjungan kepala negara/pemerintahan, tamu VVIP/VIP, Duta Besar asing ke daerah, etiket keprotokolan

Formulasi Pengukuran: (Jumlah peserta yang menjawab benar/ jumlah kuisioner yang diterima)*100% Sumber Data: Kuesioner

Dit. Protokol

3. Persentase dokumen keprotokolan yang diterbitkan tepat waktu Penjelasan: Dokumen keprotokolan: agreement Dubes asing kepada Presiden RI, korespondensi diplomatik,dokumentanda jasa dan kehormatan, dokumen VIP room, courtesy call.

Formulasi Pengukuran: (Jumlah dokumen yang tepat waktu/ seluruh dokumen yang dikerjakan)*100% Sumber Data: Catatan waktu pengurusan dari setiap dokumen yang telah diterbitkan

Dit. Protokol

97

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT KONSULER

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Konsuler 2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas DirektoratJenderal Protokol dan Konsuler di bidang konsuler dalam hal

pembuatan paspor,visa, perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali serta perizinan penerbangan, perkapalan dan legalisasi, serta jasa konsuler warga negara asing

3. Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang konsuler dalam hal pembuatan paspor, visa, perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali serta perizinan penerbangan, perkapalan dan legalisasi; serta jasa konsuler warga negara asing

b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang konsuler dalam hal pembuatan paspor, visa, perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali serta perizinan penerbangan, perkapalan dan legalisasi; serta jasa konsuler warga negara asing

c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang konsuler dalam hal pembuatan paspor, visa, perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali serta perizinan penerbangan, perkapalan dan legalisasi; serta jasa konsuler warga negara asing

d. Pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang konsuler dalam hal pembuatan paspor, visa, perizinan tinggal, keluar, dan masuk kembali serta perizinan penerbangan, perkapalan dan legalisasi; serta jasa konsuler warga negara asing



1. Persentase penyelesaian dokumen kekonsuleran secara tepat waktu. Penjelasan: Dokumen kekonsuleran: Paspor diplomatik dan dinas, exit permit, rekomendasi visa, clearance pesawat/kapal irregular, legalisasi dok, izin tinggal dan keluar-masuk diplomatik/dinas, otorisasi visa, pelayanan jasa WNA (notifikasi berupa surat, nota diplomatik ex/pro Perwakins asing). Tepat waktu: waktu penyelesaian yang dibutuhkan sesuai dengan SOP.

Formulasi Pengukuran: (Jumlah dokumen kekonsuleran yang selesai tepat waktu/seluruh dokumen yang masuk)*100% Sumber Data: Dokumen ceklist kekonsuleran

Dit.Kekonsuleran

98

2. Persentase tingkat pemahaman peserta yang nilainya diatas …%

Formulasi Pengukuran: Jumlah peserta yang menjawab benar ….% / jumlah kuisioner yang diterima Sumber Data: Kuesioner

Dit.Kekonsuleran

3. Persentase penerima jasa yang menyatakan puas atas pelayanan kekonsuleran

Formulasi Pengukuran: (Jumlah penerima jasa yang puas/jumlah kuesioner yang dibagikan)*100% Sumber Data: Kuesioner

Dit.Kekonsuleran

4. Persentase publik yang mendapat respon

Formulasi Pengukuran: (Jumlah publik yang direspon / total publik yang memberikan pengaduan)*100% Sumber Data: Kuesioner

Dit.Kekonsuleran

5. Persentase WNA bermasalah yang di fasilitasi

Formulasi Pengukuran: (WNA yang difasilitasi/dengan jumlah kasus WNA bermasalah yang dilaporkan ke Kemlu)*100% Sumber Data: Database WNA bermasalah

Dit.Kekonsuleran

99

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT FASILITAS DIPLOMATIK

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Fasilitas Diplomatik 2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas DirektoratJenderal Protokol dan Konsuler di bidang fasilitas diplomatik dalam

hal pemberian fasilitas kendaraan bermotor dan barang; fasilitas perpajakan dan prasarana; pendaftaran, fasilitas kunjungan dan akreditasi; serta perizinan, bangunan, dan pengawasan

3. Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang fasilitas diplomatik dalam hal pemberian fasilitas kendaraan bermotor dan barang; fasilitas perpajakan dan prasarana; pendaftaran, fasilitas, kunjungan dan akreditasi; perizinan, bangunan, dan pengawasan;

b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang fasilitas diplomatik dalam hal pemberian fasilitas kendaraan bermotor dan barang, fasilitas perpajakan dan prasarana; pendaftaran, fasilitas, kunjungan dan akreditasi; perizinan, bangunan, dan pengawasan

c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang fasilitas diplomatik dalam hal pemberian fasilitaskendaraan bermotor dan barang, fasilitas perpajakan dan prasarana; pendaftaran, fasilitas, kunjungan dan akreditasi; perizinan, bangunan, dan pengawasan,

d. Pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang fasilitas diplomatik dalam hal pemberian fasilitas kendaraan bermotor dan barang, fasilitas perpajakan dan prasarana; pendaftaran, fasilitas, kunjungan dan akreditasi; perizinan, bangunan, dan pengawasan,



1. Persentase penyelesaian dokumen fasilitas diplomatik yang diselesaikan sesuai SOP.

Formulasi Pengukuran: (Jumlah dokumen fasilitas diplomatik yang diselesaikan sesuai SOP / seluruh dokumen permohonan)*100%.. Sumber Data: - Dokumen permohonan pembelian kendaraan

bermotor

- Dokumen permohonan importasi barang

- Dokuemn permohonan pembebasan pajak dan


100

prasarana

- Dokumen permohonan perijinan, bangunan dan

pengawasan

- Dokumen permohonan perijinan senjata api dan alat

komunikasi

- Dokumen permohonan fasilitas kunjungan dan

akreditasi

2. ISO pelayanan penerbitan ID Card

Sumber Data: Sertifikat ISO 9001:2008


3. Persentase tingkat pemahaman peserta Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Diskusi, Sarasehan dan Pembekalan Fasilitas Diplomatik.. Penjelasan: Peserta adalah: individu yang berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi, Sosialisasi, Diskusi, Sarasehan dan Pembekalan Fasilitas Diplomatik. Untuk Rapat Koordinasi diukur berdasarkan hasil akhir atau kesepakatan yang dicapai dalam rapat (misalnya.: ketepatan waktu).

Formulasi Pengukuran: (Jumlah tingkat pemahaman yang "baik" /jumlah quesioner yang diterima)*100%. "Baik" adalah : "paham” dan “sangat paham" Sumber Data Kuesioner.


101

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT PERLINDUNGAN WNI DAN BHI

1. Unit Organisasi : Direktorat Perlindungan WNI dan BHI 2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas DirektoratJenderal Protokol dan Konsuler di bidang perlindungan warga

negara Indonesia di dalam dan di luar negri, badan hukum Indonesia di luar negri, pengawasan kekonsuleran, serta bantuan sosial dan repatriasi warga negara Indonesia.

3. Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang perlindungan warga negara Indonesia di dalam dan di luar negeri, badan hukum Indonesia di luar negeri, pengawasan kekonsuleran, serta bantuan sosial dan repatriasi warga negara Indonesia;

b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perlindungan warga negara Indonesia di dalam dan di luar negeri, badan hukum Indonesia di luar negeri, pengawasan kekonsuleran, serta bantuan sosial dan repatriasi warga negara Indonesia;

c. Perundingan dalam rangka perlindungan warga neara Indonesia di dalam dan luar negeri, badan hukum Indonesia di luar negeri, pengawasan kekonsuleran, serta bantuan social dan repatriasi warga negara Indonesia

d. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang perlindungan warga negara Indonesia di dalam dan di luar negeri, badan hukum Indonesia di luar negeri, pengawasan kekonsuleran, serta bantuan sosial dan repatriasi warga negara Indonesia;

e. Pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang perlindungan warga negara Indonesia di dalam dan di luar negeri, badan hukum Indonesia di luar negeri, pengawasan kekonsuleran, serta bantuan sosial dan repatriasi warga negara Indonesia;

f. Pelaksanaan administrasi Direktorat.


No.

Indikator Kinerja Utama Formulasi Pengukuran/Sumber Data Penanggung Jawab

1. Persentase Penurunan Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri

Formulasi Pengukuran: (TS-TB) ---------- x 100% = …% TS TS: jumlah kasus tahun sebelumnya TB: jumlah kasus tahun berjalan Sumber Data: Database Perlindungan WNI/BHI

Dit. PWNI/BHI

102

No.

Indikator Kinerja Utama Formulasi Pengukuran/Sumber Data Penanggung Jawab

2. Presentase Penyelesaian Permasalahan/ Kasus WNI dan BHI di Luar Negeri Penjelasan: Penyelesaian permasalahan/kasus WNI mencakup: -Penanganan kasus lainnya: gaji yang tidak dibayar, penyiksaan/kekerasan fisik, pelecehan seksual, beban kerja tidak sesuai, perselisihan dengan majikan, sakit, kecelakaan kerja, dsb. -Pembebasan WNI dari ancaman hukuman mati.

Formulasi Pengukuran: (PK + PHMP) ------------------- = ..% 2 PK= Persentase penanganan kasus tahun terkait PHMP= Persentase pembebasan WNI dari hukuman mati tahun terkait PK dan PHMP diperoleh dari perhitungan: PK : KSx100% KD KS: Jumlah kasus yang diselesaikan KD: Jumlah kasus yang ditangani PHMP: KHMS X 100% KHMD KHMD: Jumlah kasus hukuman mati yang ditangani KHMS: Jumlah kasus dibebaskan dari hukuman mati Sumber Data: Database Perlindungan WNI/BHI

Dit. PWNI/BHI

3. Repatriasi WNI di Luar Negeri

Formulasi Pengukuran: Keberhasilan diukur dengan tidak adanya temuan major dari hasil audit tahunan ISO 9001:2008 Sumber Data: Database Perlindungan WNI/BHI

Dit. PWNI/BHI

4. Presentase peningkatan data entry WNI dan kasus WNI/BHI di luar negeri pada database Dit. PWNI dan BHI

Formulasi Pengukuran: (TB-TS) ---------- x 100% = …% TS TS: jumlah data entry tahun sebelumnya TB: jumlah data entry tahun berjalan

Dit. PWNI/BHI

103

Sumber Data: Database Perlindungan WNI/BHI

5. Presentase kenaikan jumlah masukan bagi perumusan kebijakan di bidang perlindungan WNI

Formulasi Pengukuran: (TB-TS) ---------- x 100% = …% TS TS: Akumulasi bobot tahun sebelumnya TB: akumulasi bobot tahun berjalan Angka pembobotan:

No

Komponen Bobot

1 Kebijakan/arahan terkait perlindungan WNI di luar negeri

4

2 Laporan/masukan Menlu kepada Presiden/DPR 3 3 Bahan presentasi Menlu di depan

Presiden/DPR 3

4 Laporan/masukan kepada Menlu RI/Wakil Menlu

2

5 Bahan presentasi di depan Menlu RI/Wamenlu 2 6 Laporan/masukan Menlu RI kepada Menteri

Koordinator, Menteri lainnya atau pejabat setingkat menteri

2

7 Masukan Kemlu RI kepada Kementerian lainnya 2 8 Laporan/Masukan Dit. PWNI dan BHI kepada

unit eselon I dan II di lingkungan Kemlu 1

9 Partisipasi sebagai Delri pada pertemuan regional/multilateral

1

10 Partisipasi pada workshop/seminar regional maupun multilateral yang terkait dengan kebijakan/capacity building di bidang perlindungan migran/WNI

1

Sumber Data: Laporan Kegiatan

Dit. PWNI/BHI

104

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER

1. Nama Unit Organisasi : -Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler 2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler di bidang penyusunan rencana

program kerja, perhimpunan perundang-undangan, penyusunan data dan kertas kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga serta dokumentasi dan statistik data Direktorat Jenderal.

3. Fungsi : a. Pelaksanaan koordinasi rencana dan program kerja Direktorat Jenderal; b. Penyiapan penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana program kerja Direktorat Jenderal; c. Pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha dan rumah tangga Direktorat Jenderal; d. Pelaksanaan urusan dokumentasi dan statistik data hasil pelaksanaan Rencana dan program kerja Direktorat Jenderal. 4. Indikator Kinerja Utama


Jawab 1. Persentase realisasi anggaran Ditjen Protkons

Penjelasan: Semakin tinggi penyerapan anggaran, maka semakin tinggi realisasi kinerja Set Ditjen Protkons untuk mendorong kegiatan-kegiatan yang ada pada Direktorat di lingkungan Ditjen Protkons

Formulasi Pengukuran: (Realisasi/pagu DIPA)*100% Sumber Data: Laporan realisasi anggaran belanja melalui KPPN

Sekretariat Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler

2. Nilai evaluasi Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Protkons




Formulasi Pengukuran: (Jumlah pegawai yang ditempatkan sesuai kompetensi/jumlah total pegawai Ditjen Protkons)*100% Sumber Data: Surat Keputusan Menlu terkait kenaikan pangkat/gelar, database kepegawaian


106

LAMPIRAN IX KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK.02/B/KP/IV/2013/01 TAHUN 2013 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

1. Nama Organisasi : Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik 2. Tugas : Merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi dan diplomasi publik. 3. Fungsi : a. perumusan kebijakan di bidang informasi dan diplomasi publik; b. pelaksanaan kebijakan di bidang informasi dan diplomasi publik; c. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang informasi dan diplomasi publik; d. pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang informasi dan diplomasi publik; dan e. pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik. 4. Indikator Kinerja Utama :


Jawab 1. Persentase pemberitaan positif tentang Indonesia yang dimuat media asing

di Indonesia. Penjelasan: Monitoring ulasan positif maupun negatif media asing terkait pencitraan Indonesia

Formulasi Pengukuran: ((jumlah pemberitaan yang positif/jumlah pemberitaan yang disebarkan)*100% Sumber Data: Media cetak asing dan online

Dit. Informasi dan Media

2. Persentase dukungan konstituen terhadap aset diplomasi publik dan politik luar negeri Indonesia. Penjelasan: Konstituen : domestik dan asing mencakup korps diplomatik, politikus, tokoh agama, akademisi, tokoh civil society, civil society, mahasiswa/pelajar, media, generasi muda, pengusaha. Aset diplomasi publik: keberagaman/kemajemukan/budaya, ekonomi progresif, demokrasi Indonesia, Islam moderat, kerukunan umat beragama.

Formulasi Pengukuran: (Jumlah peserta yang mendukung/Jumlah kuesioner yang dikembalikan)*100% Sumber Data: Kuesioner

Dit. Diplomasi Publik

107

3. Persentase peningkatan permintaan bantuan kerjasama teknis dari Indonesia yang diterima

Formulasi Pengukuran: (Permintaan bantuan Kerjasama Teknik tahun berjalan/permintaan tahun sebelumnya)*100% Sumber Data: Nota diplomatik dan kawat/brafaks

Direktorat Kerja Sama Teknik

4. Persentase peningkatan kegiatan bantuan kerjasama teknis melalui mekanisme triangular.

Formulasi Pengukuran: Jumlah peningkatan kegiatan triangular KST tahun berjalan/jumlah kegiatan triangular KST tahun sebelumnya)*100% Sumber Data: Kuesioner


5. Persentase negara yang hadir dalam rangka kegiatan diplomasi publik.

Formulasi Pengukuran: (Jumlah negara yang hadir/undangan yang disebarkan)*100% Sumber Data: Laporan kegiatan

Direktorat Diplomasi Publik

108

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT INFORMASI DAN MEDIA 1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Informasi dan Media 2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di bidang

informasi dan media mengenai berita, multimedia, data, fasilitasi media, audio visual dan penerbitan dalam memantapkan citra Indonesia dan membentuk opini publik yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia di luar negeri

3. Fungsi

: a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi dan media mengenai berita, multimedia, data, fasilitasi media, audio visual dan penerbitan dalam memantapkan citra Indonesia dan membentuk opini publik yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia di luar negeri;

b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang informasi dan media mengenai berita, multimedia, data, fasilitasi media, audio visual dan penerbitan dalam memantapkan citra Indonesia dan membentuk opini publik yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia di luar negeri;

c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang informasi dan media mengenai berita, multimedia, data, fasilitasi media, audio visual dan penerbitan dalam memantapkan citra Indonesia dan membentuk opini publik yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia di luar negeri;

d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang diplomasi publik mengenai berita, multimedia, data, fasilitasi media, audio visual dan penerbitan dalam memantapkan citra Indonesia dan membentuk opini publik yang positif bagi kepentingan nasional Indonesia di luar negeri;

e. pelaksanaan administrasi Direktorat.



Jawab 1. Persentase pemberitaan positif tentang Indonesia yang

dimuat media asing di Indonesia. Penjelasan: Monitoring ulasan positif maupun negatif media asing terkait pencitraan Indonesia

Formulasi Pengukuran: ((jumlah pemberitaan yang positif/jumlah pemberitaan yang disebarkan)*100% Sumber Data: Media cetak asing dan online

Direktorat Informasi dan Media

2. Rata-rata pengunjung website Kemlu dalam satu bulan.

Formulasi Pengukuran: Jumlah pengunjung satu bulan/30 hari

Direktorat Informasi dan

109

Penjelasan: Monitoring jumlah pengunjung Website Kemlu menggunakan Google Analytic

Sumber Data: Google Analytic

Media

3. Persentase press release yang dimuat di media nasional maupun asing. Penjelasan: Press release yang disebarkan oleh Direktorat Infomed dan dimuat oleh media massa nasional dan asing

Formulasi Pengukuran: (jumlah press release yang dimuat/jumlah press release yang disebar)*100% Sumber Data: Media massa nasional dan asing


4. Persentase tingkat pemahaman media atas kebijakan politik luar negeri. Penjelasan: Pantauan terhadap analisis media massa nasional terhadap kebijakan luar negeri RI

Formulasi Pengukuran: Persentase media yang paham terhadap kebijakan politik luar negeri diatas …%. Sumber Data: Media cetak nasional dan online


5. Persentase tingkat pemahaman dan kemampuan staf Kemlu mengenai penulisan jurnalistik, keterampilan audio visual dan kehumasan.

Formulasi Pengukuran : (Jumlah peserta yang memahami materi/jumlah peserta bimtek)*100% atau (Jumlah peserta lokakarya yang memiliki nilai rata-rata tinggi/jumlah peserta lokakarya)*100% Sumber Data : Kuesioner, hasil foto, lembar penilaian


6. Persentase media nasional dan asing yang memuat produk foto dan video kemlu. Penjelasan : Mencatat jumlah permintaan media akan produk Kemlu dan monitoring seberapa banyak dari permintaan tersebut yang dimuat

Formulasi Pengukuran : (Jumlah media yang memuat produk Kemlu/Jumlah permintaan)*100% Sumber Data : Jumlah permintaan, hasil monitoring


110

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT DIPLOMASI PUBLIK

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Diplomasi Publik 2. Tugas : melaksanakan sebagian tugas DirektoratJenderal Informasi dan Diplomasi Publik di bidang diplomasi

publik untuk mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia di bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, serta isu-isu aktual dan strategis.

3. Fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang diplomasi public untuk

mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri

Republik Indonesia bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, serta isu-isu

actual dan strategis;

b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang diplomasipublik untuk

mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaan politik luar negeri

Republik Indonesia di bidang politik, keamanan, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, serta isu-

isu aktual dan strategis;

c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang diplomasi publikuntuk

mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadap pelaksanaanpolitik luar negeri

Republik Indonesia di bidang politik, keamanan, ekonomi,pembangunan, sosial budaya, serta isu-isu

aktual dan strategis;

d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang diplomasipublik untuk

mendapatkan dukungan publik di dalam dan luar negeri terhadappelaksanaan politik luar negeri

Republik Indonesia di bidang politik, keamanan,ekonomi, pembangunan, sosial budaya, serta isu-isu

aktual dan strategis; dan




Jawab 1. Persentase keikutsertaan konstituen dalam rangka kegiatan

diplomasi publik. Penjelasan:

Formulasi Pengukuran: (Jumlah konstituen yang ikut serta/total undangan yang disebarkan)*100%


111

Konstituen : korps diplomatik, politikus, tokoh agama, akademisi, tokoh civil society, civil society, mahasiswa/pelajar, media, generasi muda, pengusaha

Sumber Data: Laporan kegiatan

2. Persentase negara yang hadir dalam rangka kegiatan diplomasi publik.

Formulasi Pengukuran: (Jumlah negara yang hadir/undangan yang disebarkan)*100% Sumber Data: Laporan kegiatan, kuesioner


3. Persentase dukungan konstituen terhadap aset diplomasi publik dan politik luar negeri Indonesia. Penjelasan: Konstituen : domestik dan asing mencakup korps diplomatik, politikus, tokoh agama, akademisi, tokoh civil society, civil society, mahasiswa/pelajar, media, generasi muda, pengusaha. Aset diplomasi publik: keberagaman/kemajemukan/budaya, ekonomi progresif, demokrasi Indonesia, Islam moderat, kerukunan umat beragama.

Formulasi Pengukuran: (Jumlah peserta yang mendukung/Jumlah kuesioner yang diterima)*100% Sumber Data: Laporan kegiatan


4. Jumlah tanggapan positif dari konstituen terhadap kegiatan diplomasi publik. Penjelasan: Konstituen : domestik dan asing mencakup korps diplomatik, politikus, tokoh agama, akademisi, tokoh civil society, civil society, mahasiswa/pelajar, media, generasi muda, pengusaha.

Formulasi Pengukuran: Jumlah tanggapan tertulis dan tidak tertulis yang masuk dalam 1 tahun Sumber Data: Surat masuk, informasi informal, laporan kegiatan


112


DIREKTORAT KEAMANAN DIPLOMATIK

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Keamanan Diplomatik 2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di bidang

keamanan diplomatik mengenai pengamanan informasi dan personalia serta kerja sama pengamanan dalam dan luar negeri.

3. Fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keamanan

diplomatikmengenai pengamanan informasi dan personalia serta kerja sama pengamanan dalam

dan luar negeri;

b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang keamanandiplomatik

mengenai pengamanan informasi dan personalia serta kerja samapengamanan dalam dan luar

negeri;

c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang keamanandiplomatik


negeri;

d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang keamanan diplomatik


negeri; dan




Jawab 1. Persentase Perwakilan RI yang memenuhi standar pengamanan.

Penjelasan: Dalam kegiatan pemeriksaan Perwakilan dilakukan assessment kondisi keamanan Perwakilan mencakup kesiapan perangkat peraturan serta keamanan aspek fisik, personalia dan informasi. Berdasarkan berita acara hasil pemeriksaan serta tindak lanjut yang dilakukan oleh Perwakilan dengan dibatasi jangka waktu tertentu, maka diperoleh representasi kondisi keamanan Perwakilan dalam betuk persentase dan kategori keadaan keamanan Perwakilan.

Formulasi Pengukuran: (Jumlah Perwakilan RI yang memenuhi standar pengamanan/jumlah seluruh Perwakilan RI)*100% Sumber Data: - Berita acara hasil pemeriksaan Perwakilan RI

- Laporan tindak lanjut hasil pemeriksaan oleh

Perwakilan RI

Direktorat Keamanan Diplomatik

113

2. Persentase instansi terkait yang memahami standar pengamanan Perwakilan Asing dan pertemuan/sidang internasional. Penjelasan: Instansi terkait: TNI, Polisi, Imigrasi, dan BIN

Formulasi Pengukuran: (Jumlah instansi yang memahami/total kuesioner yang diterima)*100% Sumber Data: Kuesioner


3. Jumlah rekomendasi terkait pengamanan yang diterima dalam setiap pertemuan koordinasi dengan instansi terkait. Penjelasan: Rekomendasi dalam hal ini berupa kesepakatan yang dirangkum dari masukan berbagai instansi dalam setiap pertemuan koordinasi.

Formulasi Pengukuran: Jumlah rekomendasi yang dihasilkan Sumber Data: Laporan pertemuan koordinasi dengan instansi terkait


114

INDIKATOR KINERJA UTAMA DIREKTORAT KERJA SAMA TEKNIK

1. Nama Unit Organisasi : Direktorat Kerja Sama Teknik

2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di bidang kerja sama teknik yang berada di wilayah Asia dan Pasifik, Amerika dan Eropa, Afrika dan Timur Tengah, dan pada organisasi internasional.

3. Fungsi : a. penyiapan perumusan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja sama teknik yang

berada di wilayah Asia dan Pasifik, Amerika dan Eropa, Afrika dan Timur Tengah,dan pada

organisasi internasional;

b. koordinasi dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kerja samateknik

yang berada di wilayah Asia dan Pasifik, Amerika dan Eropa, Afrika dan TimurTengah, dan

pada organisasi internasional;

c. penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang kerja sama

teknikyang berada di wilayah Asia dan Pasifik, Amerika dan Eropa, Afrika dan Timur

Tengah,dan pada organisasi internasional;

d. pemberian bimbingan teknis, informasi, evaluasi, dan pelaporan di bidang kerja samateknik

yang berada di wilayah Asia dan Pasifik, Amerika dan Eropa, Afrika dan TimurTengah, dan

pada organisasi internasional; dan




Jawab 1. Persentase peserta domestik dan/atau asing yang

memahami materi.

Formulasi Pengukuran: (Jumlah peserta yang paham/Jumlah kuesioner yang diterima)*100% Sumber Data: Kuesioner


2. Persentase masyarakat/peserta domestik dan/atau internasional yang memahami kebijakan Kerjasama Teknis.

Formulasi Pengukuran: (Jumlah masyarakat atau peserta yang paham/Jumlah kuesioner yang diterima)*100% Sumber Data: Kuesioner


115

3. Persentase peningkatan permintaan bantuan kerjasama teknis dari Indonesia yang diterima

Formulasi Pengukuran: (Permintaan bantuan Kerjasama Teknik tahun berjalan/permintaan tahun sebelumnya)*100% Sumber Data: Nota diplomatik dan kawat/brafaks


4

Persentase peningkatan kegiatan bantuan kerjasama teknis melalui mekanisme triangular.

Formulasi Pengukuran: Jumlah peningkatan kegiatan triangular KST tahun berjalan/jumlah kegiatan triangular KST tahun sebelumnya)*100% Sumber Data: Kuesioner


5 Persentase peserta domestik dan/atau internasional yang memahami Rencana Induk dan Cetak Biru Kerjasama Selatan-Selatan dan Triangular

Formulasi Pengukuran: (Jumlah peserta yang paham/Jumlah kuesioner yang diterima)*100% Sumber Data: Kuesioner


6 Persentase lembaga atau individu yang menyatakan bahwa bahan promosi/publikasi dipahami dan bermanfaat

Formulasi Pengukuran: (Jumlah lembaga atau individu yang menyatakan bermanfaat/jumlah feedback yang diterima)*100% Sumber Data: Kuesioner


116

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK

1. Nama Unit Organisasi : Sekretariat Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik 2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik di bidang penyusunan

rencana dan program kerja, penyusunan data dan kertas kerja, kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, dan rumah tangga serta dokumentasi dan statistik data Direktorat Jenderal.

3. Fungsi : a. pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal; b. penyiapan penyusunan laporan hasil pelaksanaan rencana dan program kerja Direktorat Jenderal; c. pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perlengkapan, tata usaha, dan rumah tangga

Direktorat Jenderal; d. pelaksanaan urusan dokumentasi dan statistik data hasil pelaksanaan rencana dan program kerja

Direktorat Jenderal. 4. Indikator Kinerja Utama


Jawab 1. Persentase realisasi anggaran Ditjen IDP

Penjelasan: Semakin tinggi penyerapan anggaran, maka semakin tinggi realisasi kinerja Setditjen IDP untuk mendorong kegiatan-kegiatan yang ada pada Direktorat di lingkungan Ditjen IDP.

Formulasi Pengukuran: (Realisasi/pagu DIPA)*100% Sumber Data: Laporan Monitoring dan Evaluasi

Setditjen IDP

2. Nilai evaluasi Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen IDP


Setditjen IDP


Formulasi Pengukuran: (Jumlah pegawai yang ditempatkan sesuai kompetensi/jumlah total pegawai Ditjen IDP)*100% Sumber Data: Data kepegawaian Ditjen IDP

Setditjen IDP

4. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Ditjen IDP

Formulasi Pengukuran: (Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana/jumlah permintaan pemenuhan sarana prasarana)*100%

Setditjen IDP

118

LAMPIRAN X KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK.02/B/KP/IV/2013/01 TAHUN 2013 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

1. Nama Organisasi : Inspektorat Jenderal 2. Tugas : Melaksanakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Luar Negeri.

3. Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Luar Negeri; b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Luar Negeri terhadap kinerja dan keuangan melalui

audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Luar Negeri; d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Luar Negeri; dan e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal. 4. Indikator Kinerja Utama :


1. Jumlah Satuan Kerja yang berhasil mencapai target kinerja dengan prinsip 3E Penjelasan Prinsip 3E : Efisien adalah menghasilkan output terbaik dengan input seminimal mungkin. Efektif adalah menghasilkan output dengan outcome terbaik. Ekonomis adalah memperoleh input (barang/ jasa) yang mempunyai kualitas terbaik dengan biaya seminimal mungkin.

Formulasi Pengukuran: - realisasi kegiatan / target kegiatan x 100% - Realisasi DIPA / alokasi DIPA x 100% Sumber Data: Renstra, RKT, RKA-KL, PK, LAKIP, Monev, laporan hasil kegiatan, laporan terkait hasil audit

Inspektorat Wilayah I-IV

2. Opini BPK Sumber Data: Laporan Hasil Audit BPK

Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal

3. Jumlah Satuan Kerja yang berhasil menerapkan SPIP dengan kategori penilaian ‘Baik’

Formulasi Pengukuran: (Jumlah Satker yang telah menerapkan SPIP sesuai aturan/Jumlah Satker Kemlu) x 100%

Sekretariat Itjen, Inspektorat Wilayah I-IV

119

Penjelasan : Kategori penilaian ‘Baik’: Terpenuhinya 5 unsur SPIP, yaitu: Lingkungan Pengendalian; Penilaian Risiko; Kegiatan Pengendalian; Informasi dan Komunikasi; Pemantauan Pengendalian Intern

Sumber Data: Laporan terkait hasil audit Laporan Satuan Tugas SPIP Satker

4. Persentase rekomendasi tentang akuntabilitas kinerja Satker yang ditindaklanjuti Satker Penjelasan: Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti mengenai pengelolaan anggaran dan BMN sesuai ketentuan.

Formulasi Pengukuran: (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh satker / jumlah rekomendasi yang diberikan Itjen) x 100% Sumber data: - Dokumen PKPT - Laporan terkait hasil audit

Sekretariat Itjen, Inspektorat Wilayah I – IV

120

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT WILAYAH I

1. Nama Unit Organisasi : Inspektorat Wilayah I 2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Jenderal di bidang pengawasan intern pada Wilayah I yang meliputi

Perwakilan RI di wilayah Asia Timur, Asia Selatan dan Tengah serta satuan kerja Direktorat Jenderal Asia Pasifik dan Afrika, Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN dan Badan Pengkajian dan Pengembangan Kebijakan.

3. Fungsi : a. Penyiapan perumusan norma kebijakan pengawasan di Wilayah I; b. Pelaksanaan pengawasan intern di Wilayah I terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi,

pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Luar Negeri; d. Penyusunan laporan hasil pengawasan intern pada Wilayah I; dan e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Wilayah I.



1. Persentase rekomendasi tentang akuntabilitas kinerja Satker yang ditindaklanjuti wilayah kerja I. Penjelasan: Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti mengenai pengelolaan anggaran dan BMN sesuai ketentuan.

Formulasi Pengukuran: Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh satker / jumlah rekomendasi yang diberikan Itjen x 100% Sumber data: - Dokumen PKPT - Laporan terkait hasil audit

Inspektorat Wilayah I

2. Jumlah Satuan Kerja yang berhasil mencapai target kinerja dengan prinsip 3E wilayah kerja I Penjelasan : Efisien adalah menghasilkan output terbaik dengan input seminimal mungkin. Efektif adalah menghasilkan output dengan outcome terbaik. Ekonomis adalah memperoleh input (barang/ jasa) yang mempunyai kualitas terbaik dengan biaya seminimal mungkin.

Formulasi penghitungan: - Realisasi kegiatan / target kegiatan x 100% - Realisasi DIPA / alokasi DIPA x 100% Sumber data: Monev, SIMAK BMN, laporan kegiatan dan pembinaan SDM, laporan temuan audit untuk ditindaklanjuti, dokumen perencanaan dan pengelolaan anggaran/barang


3. Jumlah Laporan Keuangan (LK) yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) wilayah kerja I

Formulasi penghitungan: Jumlah LK pada wilayah kerja I / jumlah LK yang memenuhi SAP pada wilayah kerja I


121

Penjelasan: SAP yang sesuai dengan PMK No. 41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 55 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga

Sumber data: LK satker, Hasil reviu LK satker

4. Jumlah Satuan Kerja yang berhasil menerapkan SPIP dengan kategori penilaian ‘Baik’ wilayah kerja I Penjelasan: Kategori penilaian ‘Baik’: Terpenuhinya 5 unsur SPIP, yaitu: Lingkungan Pengendalian; Penilaian Risiko; Kegiatan Pengendalian; Informasi dan Komunikasi; Pemantauan Pengendalian Intern

Formulasi penghitungan: Jumlah Satker yang telah menerapkan SPIP sesuai aturan/Jumlah Satker Kemlu x 100% Sumber data: Laporan terkait hasil audit, Laporan Satuan Tugas SPIP Satker


122

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT WILAYAH II

1. Nama Unit Organisasi : Inspektorat Wilayah II 2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Jenderal di bidang pengawasan intern pada Wilayah II yang meliputi

Perwakilan RI di wilayah Eropa Barat, Eropa Tengah dan Timur serta satuan kerja Direktorat Jenderal Amerika dan Eropa, Direktorat Jenderal Multilateral, dan Direktorat Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional.

3. Fungsi : a. Penyiapan perumusan norma kebijakan pengawasandi Wilayah II; b. Pelaksanaan pengawasan intern di Wilayah II terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,

evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Luar Negeri; d. Penyusunan laporan hasil pengawasan intern pada Wilayah II; dan e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Wilayah II.



1. Persentase rekomendasi tentang akuntabilitas kinerja Satker yang ditindaklanjuti wilayah kerja II Penjelasan: Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti mengenai pengelolaan anggaran dan BMN sesuai ketentuan.


Inspektorat Wilayah II

2. Jumlah Satuan Kerja yang berhasil mencapai target kinerja dengan prinsip 3E wilayah kerja II Penjelasan : Efisien adalah menghasilkan output terbaik dengan input seminimal mungkin. Efektif adalah menghasilkan output dengan outcome terbaik. Ekonomis adalah memperoleh input (barang/ jasa) yang mempunyai kualitas terbaik dengan biaya seminimal mungkin.



3. Jumlah Laporan Keuangan (LK) yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) wilayah kerja II Penjelasan:

Formulasi penghitungan: Jumlah LK pada wilayah kerja II / jumlah LK yang memenuhi SAP pada wilayah kerja II


123

SAP yang sesuai dengan PMK No. 41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 55 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga


4. Jumlah Satuan Kerja yang berhasil menerapkan SPIP dengan kategori penilaian ‘Baik’ wilayah kerja II Penjelasan: Kategori penilaian ‘Baik’: Terpenuhinya 5 unsur SPIP, yaitu: Lingkungan Pengendalian; Penilaian Risiko; Kegiatan Pengendalian; Informasi dan Komunikasi; Pemantauan Pengendalian Intern



124

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT WILAYAH III

1. Nama Unit Organisasi : Inspektorat Wilayah III 2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Jenderal di bidang pengawasan intern pada Wilayah III yang meliputi

Perwakilan RI di wilayah Afrika, Timur Tengah, dan satuan kerja Sekretariat Jenderal dan Inspektorat. 3. Fungsi : a. Penyiapan perumusan norma kebijakan pengawasan di Wilayah III;

b. Pelaksanaan pengawasan intern di Wilayah III terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;

c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Luar Negeri; d. Penysunan laporan hasil pengawasan intern pada Wilayah III; dan e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Wilayah III.



1. Persentase rekomendasi tentang akuntabilitas kinerja Satker yang ditindaklanjuti wilayah kerja III Penjelasan: Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti mengenai pengelolaan anggaran dan BMN sesuai ketentuan.


Inspektorat Wilayah III

2. Jumlah Satuan Kerja yang berhasil mencapai target kinerja dengan prinsip 3E wilayah kerja III Penjelasan : Efisien adalah menghasilkan output terbaik dengan input seminimal mungkin. Efektif adalah menghasilkan output dengan outcome terbaik. Ekonomis adalah memperoleh input (barang/ jasa) yang mempunyai kualitas terbaik dengan biaya seminimal mungkin.



3. Jumlah Laporan Keuangan (LK) yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) wilayah kerja III Penjelasan:

Formulasi penghitungan: Jumlah LK pada wilayah kerja III/ jumlah LK yang memenuhi SAP pada wilayah kerja III


125

SAP yang sesuai dengan PMK No. 41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 55 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga


4. Jumlah Satuan Kerja yang berhasil menerapkan SPIP dengan kategori penilaian ‘Baik’ wilayah kerja III Penjelasan: Kategori penilaian ‘Baik’: Terpenuhinya 5 unsur SPIP, yaitu: Lingkungan Pengendalian; Penilaian Risiko; Kegiatan Pengendalian; Informasi dan Komunikasi; Pemantauan Pengendalian Intern



126

INDIKATOR KINERJA UTAMA INSPEKTORAT WILAYAH IV

1. Nama Unit Organisasi : Inspektorat Wilayah IV 2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Jenderal di bidang pengawasan intern

pada Wilayah IV yang meliputi Perwakilan RI di wilayah Pasifik, Amerika Utara dan Tengah, Amerika Selatan dan Karibia, serta satuan kerja Direktorat Jenderal Informasi dan Diplomasi Publik, Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler, Pusat Pendidikan dan Latihan, serta Pusat Komunikasi.

3. Fungsi : a. Penyiapan perumusan norma kebijakan pengawasan di Wilayah IV; b. Pelaksanaan pengawasan intern di Wilayah IV terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu,

evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya; c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Luar Negeri; d. Penyusunan laporan hasil pengawasan intern pada Wilayah IV; dan e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Wilayah IV.



1. Persentase rekomendasi tentang akuntabilitas kinerja Satker yang ditindaklanjuti wilayah kerja IV Penjelasan: Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti mengenai pengelolaan anggaran dan BMN sesuai ketentuan.


Inspektorat Wilayah IV

2. Jumlah Satuan Kerja yang berhasil mencapai target kinerja dengan prinsip 3E wilayah kerja IV Penjelasan : Efisien adalah menghasilkan output terbaik dengan input seminimal mungkin. Efektif adalah menghasilkan output dengan outcome terbaik. Ekonomis adalah memperoleh input (barang/ jasa) yang mempunyai kualitas terbaik dengan biaya seminimal mungkin.



3. Jumlah Laporan Keuangan (LK) yang memenuhi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) wilayah kerja IV

Formulasi penghitungan: Jumlah LK pada wilayah kerja IV/ jumlah LK yang memenuhi SAP pada wilayah kerja IV


127

Penjelasan: SAP yang sesuai dengan PMK No. 41/PMK.09/2010 tentang Standar Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 55 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga


4. Jumlah Satuan Kerja yang berhasil menerapkan SPIP dengan kategori penilaian ‘Baik’ wilayah kerja IV Penjelasan: Kategori penilaian ‘Baik’: Terpenuhinya 5 unsur SPIP, yaitu: Lingkungan Pengendalian; Penilaian Risiko; Kegiatan Pengendalian; Informasi dan Komunikasi; Pemantauan Pengendalian Intern



128

INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL

1. Nama Unit Organisasi : Sekretariat Inspektorat Jenderal 2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Inspektorat Jenderal di bidang perencanaan dan program kerja, peraturan

perundang-undangan dan kertas kerja, kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, tata persuratan dan dokumentasi, keuangan, serta laporan dan analisis hasil pengawasan beserta tindak lanjutnya.

3. Fungsi : a. Pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana dan program kerja pengawasan; b. Pelaksanaan koordinasi evaluasi atas pelaksanaan rencana dan program kerja pengawasan; c. Pelaksanaan koordinasi penyusunan naskah rancangan dan penghimpunan peraturan perundang-undangan

di bidang pengawasan; d. Pelaksanaan koordinasi penyusunan norma kebijakan pengawasan; e. Pelaksanaan koordinasi penyelesaian laporan hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian tindak lanjut

hasil pemeriksaan serta pengawasan masyarakat; f. Penyampaian laporan hasil pengawasan dan penyelesaian tindak lanjutnya kepada instansi terkait; g. Penyajian analisis laporan hasil pengawasan; dan h. Pelaksanaan administrasi kepegawaian, rumah tangga dan perlengkapan, tata persuratan dan dokumentasi,

serta pengelolaan keuangan 4. Indikator Kinerja Utama :


Jawab 1. Jumlah APIP Itjen yang memiliki kapasitas dan kompetensi

sesuai Standar Audit. Penjelasan: Kapasitas : kemampuan pengembangan diri Kompetensi : penguasaan substansi profesi

Formulasi penghitungan: - Jumlah APIP yang mendapat skala nilai baik, cukup

dan kurang - Jumlah auditor yang lulus sertifikasi/jumlah peserta

peningkatan kapasitas auditor x 100% Sumber data: - Laporan PKS, hasil evaluasi PKS/diklat, sertifikat,

hasil peer review - Laporan PKS, kursus, hasil evaluasi PKS/diklat,

sertifikat

Sekretariat Inspektorat Jenderal

2. Persentase rekomendasi tentang akuntabilitas kinerja satker yang ditindaklanjuti

Formulasi Pengukuran: Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh satker/jumlah rekomendasi Itjen x 100%


129

Sumber Data: - Laporan terkait hasil audit - Dokumen PKPT

3. Penanganan Pengaduan Masyarakat

Formulasi Pengukuran: (Jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti/Jumlah pengaduan masyarakat yang diterima) x 100% Sumber Data: - Pengaduan yang diterima


4. Persentase realisasi anggaran Inspektorat Jenderal Penjelasan: Semakin tinggi penyerapan anggaran, maka semakin tinggi realisasi kinerja Setitjen untuk mendorong kegiatan-kegiatan di lingkungan Inspektorat Jenderal

Formulasi Pengukuran: (Realisasi/pagu DIPA)*100% Sumber Data:


5. Nilai evaluasi Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah Inspektorat Jenderal




Formulasi Pengukuran: (Jumlah pegawai yang ditempatkan sesuai kompetensi/jumlah total pegawai Inspektorat Jenderal )*100% Sumber Data: Database kepegawaian


7. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Inspektorat Jenderal

Formulasi Pengukuran: (Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana/jumlah permintaan pemenuhan sarana prasarana)*100% Sumber Data: - Nota permintaan satker - Nota pemberitahuan pada rekanan - Nota penawaran dari rekanan - Surat Perintah Kerja (SPK)


131

LAMPIRAN XI KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK.02/B/KP/IV/2013/01 TAHUN 2013 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

1. Nama Organisasi : Sekretariat Jenderal 2. Tugas : melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh

unit organisasi di lingkungan Kementerian Luar Negeri. 3. Fungsi : a. koordinasi kegiatan Kementerian Luar Negeri; b. koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Luar Negeri; c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan,

kerumahtanggaan, arsip dan dokumentasi Kementerian LuarNegeri; d. pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerja sama, dan hubunganmasyarakat; e. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan; f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Luar Negeri. 4. Indikator Kinerja Utama :


1. Nilai kemajuan Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri Penjelasan: Kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi (RB) mencakup 9 area perubahan: manajemen perubahan; penataan peraturan perundang-undangan; penataan dan penguatan organisasi; penataan tata laksana; penataan sistem manajemen SDM aparatur; penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja; peningkatan kualitas pelayanan publik, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Sumber data: Hasil verifikasi lapangan TIM UPRBN oleh Kementerian PAN dan RB

Biro Perencanaan dan Organisasi

2. Nilai hasil evaluasi Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah Kemlu dari Kementerian PAN dan RB

Sumber Data: Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilias Kinerja Instansi Pemerintah Kemlu dari Kementerian PAN dan RB

Biro Perencanaan dan Organisasi

132

3. Opini BPK Sumber Data: Laporan Hasil Audit BPK

Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal

4. Persentase pegawai yang ditempatkan sesuai dengan kompetensinya.

Formulasi Pengukuran: (Jumlah pegawai yang ditempatkan sesuai kompetensi/jumlah total pegawai Kemlu)*100% Sumber Data: Database Kepegawaian

Biro Kepegawaian dan Pusdiklat

5. Persentase pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana

Formulasi Pengukuran: (Jumlah pemenuhan sarana dan prasarana/jumlah permintaan pemenuhan sarana prasarana)*100% Sumber Data: Laporan penyelesaian pekerjaan pemeliharaan, laporan penatausahaan BMN, laporan pengadaan barang/jasa pemerintah, laporan penyelesaian dokumen administrasi umum dan prioritas pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana, laporan pemenuhan operasional layanan perkantoran, laporan penyelesaian pekerjaan.

Biro Perlengkapan

6. Persentase kelancaran ketersediaan infrastruktur jaringan teknologi informasi dan komunikasi di Kementerian Luar Negeri Penjelasan: Infrastruktur: fasilitas internet, telepon, dan intranet.

Formulasi Pengukuran: Laporan dari konektivitas jaringan infrastruktur Sumber Data: Laporan dari Pusat Komunikasi

Pusat Komunikasi

133


BIRO ADMINISTRASI MENTERI

1. Nama Unit Organisasi : Biro Administrasi Menteri 2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal dalam mengkoordinasikan penghimpunan dan

penyajian naskah dan informasi, pelaksanaan kebijakan Menteri Luar Negeri, hubungan kerja dengan lembaga pemerintahan dan non pemerintah serta penyelenggaraan acara, kegiatan, protokol, keamanan tata usaha dan kerumahtanggaan Menteri Luar Negeri

3. Fungsi : a. Penghimpunan informasi dan penyajian naskah dibidang politik, ekonomi, keuangan, pembangunan, sosial budaya, keamanan dan hukum untuk Menteri Luar Negeri;

b. Pelaksanaan koordinasi dan perancangan pelaksanaan kebijakan, arahan dan disposisi Menteri Luar Negeri;

c. Penyelenggaraan hubungan kerja Menteri Luar Negeri dengan lembaga pemerintah dan interaksi Menteri Luar Negeri dengan unsur-unsur non pemerintah baik nasional maupun asing;

d. Pendayagunaan informasi dan hubungan dengan media massa; e. Penyusunan dan pelaksanaan acara dan kegiatan Menteri Luar Negeri serta penyelenggaraan urusan

protokol, keamanan, tata usaha dan kerumahtanggaan Menteri Luar Negeri; f. Pemberian dukungan substantif dan administratif bagi Juru Bicara Kementerian Luar Negeri; g. Pelaksanaan administasi biro.



1. Persentase dokumen substantif untuk pertemuan/kegiatan Menlu/Wamenlu yang difinalisasi. Penjelasan: difinalisasi: yang menjadi produk akhir yang digunakan oleh Menteri dokumen substantif: meliputi dan tidak terbatas pada surat laporan pelaksanaan diplomasi dan pelaksanaan disposisi Presiden terkait Polugri, bahan masukan kunjungan incoming dan outgoing Menlu dan Kepala Negara (pengumpulan data negara, butir wicara, statement/remarks/sambutan/joint statement dan lainnya), masukan sidang kabinet, masukan credentials Dubes Asing, masukan Raker dan RDP DPR RI, masukan Progress Report.

Formulasi Pengukuran: (jumlah dokumen substantif untuk pertemuan/kegiatan Menlu/Wamenlu yang difinalisasi / jumlah seluruh dokumen yang disampaikan ke Menlu/Wamenlu)*100% Sumber Data: dokumen substantif final.

BAM

134

2. Jumlah kegiatan diplomasi Menteri Luar Negeri yang terpublikasikan melalui media cetak nasional. Penjelasan: Media cetak: 10 media cetak nasional. (Kompas, Republika, Jakarta Post, Media Indonesia, Jakarta Globe, Tempo, Sindo, Sinar Harapan, Rakyat Merdeka, Suara Karya)

Formulasi Pengukuran: Sumber Data: Liputan 10 media cetak nasional.

BAM

3. Tingkat kepuasan Menteri Luar Negeri dan Wakil Menteri Luar Negeri atas pelayanan BAM. Penjelasan: “Puas”: Tingkat kepuasan Menlu dan Wamenlu yang diukur dengan menggunakan wawancara.

Formulasi Pengukuran: Tingkat kepuasan dihitung berdasarkan jawaban Menlu/Wamenlu di akhir tahun sesuai dengan kuesioner yang ditanyakan Sumber Data: Kuesioner

BAM

135


BIRO ADMINISTRASI KEMENTERIAN DAN PERWAKILAN

1. Nama Unit Organisasi : Biro Administrasi Kementerian dan Perwakilan

2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal di bidang pelayanan administrasi bagi Sekretaris

Jenderal, Staf Ahli Menteri, Pejabat Khusus, Kepala Perwakilan RI, dan Konsul Kehormatan, dan

melaksanakan koordinasi hubungan kerja antarlembaga, penyusunan naskah peraturan perundang-

undangan, dan pelaksanaan ketatausahaan Kementerian.

3. Fungsi : a. Penyiapan perumusan kebijakan di bidang pelayanan administrasi Kementerian Luar Negeri dan

Perwakilan RI;

b. Pelaksanaan koordinasi perancangan dan pelayanan kegiatan kesekretariatan Kementerian Luar Negeri,

Perwakilan RI, Staf Ahli Menteri, Pejabat Khusus, dan hubungan antar lembaga;

c. Pelaksanaan koordinasi pencalonan kepala perwakilan, perizinan, penyiapan surat-surat kepercayaan,

pengangkatan dan pemberhentian kepala perwakilan dan konsul kehormatan;

d. Pelaksanaan penyuluhan peraturan mengenai Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI yang terkait

dengan aspek kepegawaian, keuangan dan perlengkapan;

e. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur di bidang pelayanan administrasi

Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;

f. Pemberian bimbingan teknis, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan pelayanan administrasi Kementerian

Luar Negeri dan Perwakilan RI;

g. Pelaksanaan administrasi Biro.



1. Persentase jumlah kegiatan Satker Kemlu serta Lembaga Pemerintah Lainnya dan Lembaga Non Pemerintah yang digabungkan Penjelasan: “Digabungkan”: Beberapa/sejumlah kegiatan yang relatif sama dapat digabungkan/disatukan baik dari segi waktu maupun tempat kegiatan agar lebih efektif dan efisien melalui koordinasi dan sinkronisasi.

Formulasi Pengukuran: (Jumlah usulan-jumlah kegiatan yang berhasil digabungkan)/jumlah yang diusulkan)*100% Sumber Data: -Usulan program dari Satker Kemlu dan Kementerian/Lembaga Pemerintah lainnya -Laporan program yang dilaksanakan

BAKP

136

2. Persentase calon Kepala Perwakilan dan Konsul Kehormatan yang menyatakan “puas” atas pelayanan BAKP Penjelasan: “Puas”: Tingkat kepuasan Calon Kepala Perwakilan dan Konsul Kehormatan yang diukur dengan menggunakan kuesioner.

Formulasi Pengukuran: Calon Kepala Perwakilan/Konsul Kehormatan yang memberi Jawaban “lebih dari puas”/jumlah kuesioner yang diterima kembali*100% Sumber Data: Kuesioner

BAKP

3. Persentase naskah peraturan dan produk hukum yang masuk dari Satker/Perwakilan sesuai dengan standar format Kementerian Luar Negeri Penjelasan: “Sesuai standar format Kemlu”: Sesuai dengan format tata naskah dinas Kementerian Luar Negeri

Formulasi Pengukuran: Jumlah naskah peraturan yang sesuai format/seluruh jumlah naskah yang masuk*100% Sumber Data: Naskah peraturan dan produk hukum Kementerian Luar Negeri

BAKP

4. Persentase Perwakilan yang menyatakan “puas” atas pengiriman kantong diplomatik Penjelasan: “Puas”: Tingkat kepuasan Perwakilan RI yang diukur dengan menggunakan kuesioner.

Formulasi Pengukuran: Perwakilan yang memberi Jawaban “lebih dari puas”/jumlah kuesioner yang diterima kembali*100% Sumber Data: Kuesioner

BAKP

5. Volume arsip yang telah ditertibkan. Penjelasan: “Ditertibkan”: Arsip tertata sesuai klasifikasi, penyusutan terlaksana sesuai jadwal retensi, database termutakhirkan

Formulasi Pengukuran: Volume: per meter lari Sumber Data: Laporan pengelolaan arsip dari Arsiparis dan Perwakilan RI

BAKP

6. Persentase kepuasan Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Utusan Khusus Presiden terhadap pelayanan BAKP Penjelasan: “Puas”: Tingkat kepuasan Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Utusan Khusus Presiden yang diukur dengan menggunakan kuesioner.

Formulasi Pengukuran: Sekretaris Jenderal, Staf Ahli, dan Utusan Khusus Presiden yang memberi Jawaban “lebih dari puas”/jumlah kuesioner yang diterima kembali*100% Sumber Data: Kuesioner

BAKP

137


BIRO PERENCANAAN DAN ORGANISASI

1. Nama Unit Organisasi : Biro Perecanaan dan Organisasi

2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jendral untuk mengkoordinasikan perumusan kebijakan

Kementerian Luar Negeri, penyusunan rencana dan program kerja, anggaran, kelembagaan, dan sistem

kerja, serta evaluasi kinerja dan anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

3. Fungsi : a. Penyiapan perumusan rencana Kementerian Luar Negeri, penyusunan rencana dan program, anggaran, kelembagaan, dan ketatalaksanaan, serta evaluasi kinerja dan anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;

b. Koordinasi perumusan rencana kebijakan Kementerian Luar Negeri, penyusunan rencana dan program kerja, anggaran, kelembagaan, dan ketatalaksanaan, serta evaluasi kinerja dan anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;

c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria, dan prosedur mengenai perumusan rencana kebijakan Kementerian Luar Negeri, penyusunan rencana dan program kerja, anggaran, kelembagaan, dan ketatalaksanaan, serta evaluasi kinerja dan anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;

d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi mengenai rencana kebijakan Kementerian Luar Negeri, penyusunan rencana dan program kerja, anggaran, kelembagaan, dan ketatalaksanaan, serta evaluasi kinerja dan anggaran Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;

e. Pelaksanaan administrasi Biro. 4. Indikator Kinerja Utama :


Jawab 1. Jumlah Satker yang memiliki nilai evaluasi AKIP "BAIK"

Penjelasan: “BAIK” : yang memiliki kategori “B” (nilai 65 s.d nilai 75)

Sumber Data: Laporan Hasil Evaluasi, Penghargaan Menlu

BPO

2. Persentase Unit Organisasi yang menerapkan Sistem Kerja Penjelasan: Sistem kerja meliputi : Standar Operasional Prosedur (SOP), SPIP, arsipaaris, dll Unit Organisasi : Unit Eselon I, Eselon II, Unit Pelaksana Teknis, ULP.

Formulasi Pengukuran: (jumlah unit organisasi yang menerapkan Sistem Kerja/jumlah unit organisasi)*100% Sumber Data: Laporan Hasil Evaluasi

BPO

138

3. Persentase deviasi pagu anggaran Kemlu antara perencanaan dan dokumen anggaran

Formulasi Pengukuran: ((Selisih alokasi anggaran dengan pagu indikatif atau RKA-KL pra penelaahan)/alokasi anggaran))*100% Sumber Data: RKA-KL, DIPA Definitif

BPO

4. Persentase penyelesaian penataan organisasi di Kemlu dan Perwakilan RI Penjelasan: Penyelesaian penataan mencakup: pembukaan Perwakilan RI baru, hubungan diplomatik baru, indeksasi, penataan peraturan kelembagaan Kemlu dan Perwakilan RI, evaluasi dan pemantapan kelembagaan Kemlu, penataan Perwakilan rawan, pembentukan Pelayanan Warga (Citizen Service), peningkatan manajemen mutu Kemlu

Formulasi Pengukuran: (jumlah organisasi yang diselesaikan/jumlah isu organisasi yang perlu ditata)*100% Sumber Data: Perpres, Permenlu, Kepmenlu, konsep paper, persetujuan penetapan organisasi

BPO

5. Nilai kemajuan Reformasi Birokrasi Kementerian Luar Negeri Penjelasan: Kemajuan pelaksanaan program dan kegiatan RB mencakup 9 area perubahan: manajemen perubahan; penataan peraturan perundang-undangan; penataan dan penguatan organisasi; penataan tata laksana; penataan sistem manajemen SDM aparatur; penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja; peningkatan kualitas pelayanan publik, monitoring, evaluasi dan pelaporan.

Sumber data: Hasil verifikasi lapangan TIM UPRBN oleh KemenPAN dan RB

BPO

139


BIRO KEPEGAWAIAN

1. Nama Unit Organisasi : Biro Kepegawaian

2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jendral di bidang perencanaan, pengembangan, pembinaan,

dan pelaksanaan sistem manajemen sumber daya manusia, pengelolaan administrasi kepegawaian

Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI serta administrasi pegawai setempat di perwakilan RI.

3. Fungsi : a. Penyiapan perumusan teknis di bidang penyusunan rencana formasi dan pengadaan pegawai;

b. Perencanaan, pengembangan, pembinaan, dan pelaksanaan sistem manajemen sumber daya

manusia;

c. Pelaksanaan koordinasi perancangan dan penyusunan peraturan perundang-undangan di bidang

kepegawaian dan administrasi jabatan fungsional;

d. Penyusunan standar, norma, dan prosedur analisis kebutuhan pendidikan dan pelatihan, pola

pengembangan karir, dan penilaian jabatan;

e. Pemberian bimbingan teknis, informasi, dan kebijakan teknis urusan administrasi mutasi pegawai;

f. Penyusunan dan pengelolaan data kepegawaian, pelaksanaan pengangkatan dan pengakhiran jabatan,

serta pelaksanaan kesejahtraan pegawai;

g. Pelaksanaan urusan perjalanan mutasi pegawai ke dan dari Perwakilan RI dan/atau antarperwakilan RI

serta barang pindahan;

h. Persetujuan pengangkatan, pemberhentian, dan administrasi pegawai setempat di Perwakilan RI;

i. Pelaksanaan administrasi biro.



1. Persentase peningkatan pemahaman pegawai Kemlu mengenai peraturan dan kebijakan kepegawaian. Penjelasan: Peraturan dan kebijakan di bidang kepegawaian Nasional telah mengalami banyak perkembangan, sehingga beberapa peraturan kepegawaian Kementerian perlu diperbaharui/disesuaikan. Disisi yang lain, setiap pegawai perlu memahami dan melaksanakan hak dan kewajibannya

Formulasi Pengukuran: Rata-rata nilai survey dari seluruh responden menunjukkan pemahaman pegawai Kemlu terhadap peraturan dan kebijakan kepegawaian. Sumber Data: Survey Pemahaman Pegawai Kemlu tentang Peraturan dan Kebijakan Kepegawaian sebelum dan sesudah sosialisasi

Biro Kepegawaian

140

sesuai dengan aturan kepegawaian yang berlaku. Untuk itu peraturan dan kebijakan kepegawaian perlu disosialisasikan kepada seluruh pegawai Kemlu. Pemahaman pegawai terhadap peraturan dan kebijakan dibidang kepegawaian perlu diukur dengan cara penyebaran kuesioner sebelum dan sesudah sosialisasi.

2. Persentase peningkatan kepuasan pegawai terhadap pelayanan Biro Kepegawaian. Penjelasan: Untuk meningkatkan kualitas seluruh pelayanan Biro Kepegawaian, perlu dilakukan pengukuran terhadap tingkat kepuasan pegawai atas pelayanan kepegawaian yang diterimanya.

Formulasi Pengukuran: Rata-rata nilai survey dari seluruh responden menunjukkan tingkat kepuasan pegawai Kemlu terhadap pelayanan Biro Kepegawaian. Sumber Data: Survey Online yang dilaksanakan pada semester satu dibandingkan dengan survey pada akhir tahun.

Biro Kepegawaian

3. Persentase penempatan pegawai sesuai dengan kompetensinya. Penjelasan: Untuk mendukung tercapainya visi dan misi Kemlu diperlukan manajemen SDM yang berbasiskan kompetensi. Seorang pegawai hendaknya ditempatkan pada posisi, waktu dan kompetensi yang tepat. Kompetensi yang dipersyaratkan pada suatu jabatan hendaknya sesuai dengan kompetensi yang dimiliki oleh pejabatnya.

Formulasi Pengukuran: Jumlah pegawai yang ditempatkan sesuai kompetensi dibanding jumlah total pegawai yang dimutasikan pada tahun berjalan dikali 100% Sumber Data: Peta Kompetensi Jabatan, Peta Kompetensi Individu, Dokumen Mutasi Pegawai

Biro Kepegawaian

141


BIRO KEUANGAN

1. Nama Unit Organisasi : Biro Keuangan

2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jenderal di bidang pelaksanaan, pengendalian, verifikasi, dan

perhitungan anggaran, serta perbendaharaan Kementerian dan Perwakilan RI.

3. Fungsi : a. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pertanggungjawaban keuangan Kementerian Luar

Negeri dan Perwakilan RI dan penyiapan administrasi persuratan perjalanan dinas jabatan pegawai

Sekretariat Jenderal dan mutasi pegawai;

b. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pengendalian terhadap penggunaan anggaran

Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;

c. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis verifikasi penggunaan anggaran dan pengurusan utang

piutang Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;

d. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pengumpulan data pelaksanaan anggaran,

pelaksanaan pembukuan serta penyusunan perhitungan anggaran Kementerian Luar Negeri dan

Perwakilan RI;

e. Koordinasi dan pelaksanaan kebijakan teknis pembinaan kebendaharawanan dan penilaian

perbendaharaan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;

f. Pelaksanaan administrasi biro.



1. Persentase penyelesaian dokumen keuangan tepat waktu. Penjelasan: Tepat waktu merupakan batas waktu yang telah diatur dan tertuang dalam Standard Operating Procedur (SOP) Biro Keuangan

Formulasi Pengukuran: (Jumlah dokumen yang diselesaikan secara tepat waktu/seluruh dokumen yang dikelola)*100% Sumber Data: Berita Acara Pemeriksaan Kas, Surat Perintah Membayar, Rekening, Nota Hasil Verifikasi, Dokumen Perhitungan PPh pasal 21, Beban Pusat Perjalanan Dinas, Beban Pusat Persekot Resmi, Dokumen Uang Penggantian, RKA-KL, Set Up Pagu DIPA, dan Laporan Keuangan Semesteran dan Akhir Tahun, dll

Biro Keuangan

142

2. Persentase kasus-kasus keuangan yang ditindaklanjuti.

Formulasi Pengukuran: (Jumlah kasus yang ditindaklanjuti/jumlah kasus yang ada)*100% Sumber Data: Dokumen TP/TGR yang merupakan temuan baik dari Pemeriksa internal maupun eksternal

Biro Keuangan

3. Persentase serapan anggaran Kemlu. Penjelasan: Serapan merupakan data realisasi Kementerian Luar Negeri yang telah digunakan dibanding dengan Pagu DIPA yang telah diberikan

Formulasi Pengukuran: (Jumlah realisasi anggaran/total anggaran keseluruhan)*100% Sumber Data: Pagu DIPA, SP2D

Biro Keuangan

143


BIRO PERLENGKAPAN

1. Nama Unit Organisasi : Biro Perlengkapan

2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Sekretariat Jendral di bidang analisis kebutuhan dan pengadaan,

pemeliharaan dan inventarisasi barang perlengkapan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI serta

urusan rumah tangga Kementerian Luar Negeri.

3. Fungsi : a. Pelaksanaan analisis rencana kebutuhan perlengkapan berikut pembiayaan dan pengadaan kebutuhan perlengkapan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI;

b. Pemeliharaan semua barang-barang milik Kementerian Luar Negeri; c. Pelaksanaan inventarisasi barang perlengkapan Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI; d. Pemeliharaan kebersihan, keamanan, dan ketertiban Kementerian Luar Negeri; e. Pelaksanaan administrasi biro.



1. Persentase penyelesaian pekerjaan pemeliharaan sarana dan prasarana Kementerian Luar Negeri yang tepat waktu berdasarkan SOP Penjelasan: sarana prasarana: gedung, sarana gedung perkantoran, kendaraan dinas

Formulasi Pengukuran: (Jumlah pekerjaan pemeliharaan sarana dan prasarana yang diselesaikan tepat waktu/jumlah seluruh pekerjaan pemeliharaan direncanakan) *100 % Sumber Data: Laporan penyelesaian pekerjaan pemeliharaan

Biro Perlengkapan

2. Persentase penyelesaian dokumen penatausahaan BMN sesuai dengan SOP Penjelasan: Penatausahaan BMN mencakup: registrasi BMN, penghapusan dan lelang BMN, inventarisasi, penyusutan, pemantauan BMN, rekonsiliasi dan kompilasi BMN, dan pelaporan BMN

Formulasi Pengukuran: (Jumlah dokumen penatausahaan BMN yang diselesaikan sesuai SOP/jumlah seluruh perencanaan penatausahaan BMN)*100% Sumber Data: Laporan penatausahaan BMN

Biro Perlengkapan

144

3. Jumlah paket pengadaan barang/jasa pemerintah melalui Unit Layanan Pengadaan dan LPSE

Formulasi Pengukuran: Jumlah pelaksanaan pengadaan barang/jasa / rencana umum pengadaan Sumber Data: Laporan pengadaan barang/jasa pemerintah

Biro Perlengkapan

4. Persentase penyelesaian dokumen administrasi umum dan prioritas pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI yang akurat dan tepat waktu Penjelasan: Dokumen administrasi umum mencakup seluruh dokumen Biro Perlengkapan selain dokumen penatausahaan BMN.

Formulasi Pengukuran: (Dokumen hasil pelaksanaan/rencana kegiatan ketentuan yang berlaku)*100% Sumber Data: Laporan penyelesaian dokumen administrasi umum dan prioritas pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana

Biro Perlengkapan

5. Persentase tingkat pemahaman peserta bimtek dan sosialisasi dalam rangka peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kemlu Penjelasan: Peserta teknis dan non teknis

Formulasi Pengukuran: Jumlah peserta yang lulus dan bersertifikat Sumber Data: Dokumen kelulusan, kuesioner

Biro Perlengkapan

6. Persentase pemenuhan kebutuhan sehari-hari layanan perkantoran kantor pusat Kementerian Luar Negeri

Formulasi Pengukuran: (Jumlah pemenuhan kebutuhan/rencana pemenuhan operasional layanan perkantoran)*100% Sumber Data: Laporan pemenuhan operasional layanan perkantoran

Biro Perlengkapan

7. Persentase penyelesaian pekerjaan pengadaan sarana dan prasarana Kemlu yang tepat waktu berdasarkan SOP.

Formulasi Pengukuran: (Jumlah pekerjaan pengadaan sarana dan prasarana yang diselesaikan tepat waktu/jumlah pekerjaan pengadaan yang direncanakan)*100 % Sumber Data: Laporan penyelesaian pekerjaan

Biro Perlengkapan

145

INDIKATOR KINERJA UTAMA PUSAT PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

1. Nama Unit Organisasi : Pusat Pendidikan dan Pelatihan 2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Kementerian Luar Negeri di bidang pendidikan dan pelatihan diplomatik

berjenjang, nondiplomatik, teknis, dan struktural serta kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan. 3. Fungsi : a. Penyusunan rencana dan program pelaksanaan pendidikan dan pelatihan diplomatik berjenjang,

nondiplomatik, teknis dan struktural, serta kerja sama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan; b. Koordinasi penyusunan kurikulum pendidikan dan pelatihan diplomatik berjenjang, nondiplomatik, teknis,

dan struktural; c. Pelaksanaan kerja sama pendidikan dan pelatihan dengan berbagai instansi pemerintah, perguruan

tinggi Negeri dan swasta, organisasi internasional serta lembaga-lembaga swasta lainnya; e. Pemberian bimbimngan teknis dan evaluasi pelaksanaan pendidikan dan pelatihan; dan f. Pelaksanaan administrasi Pusat Pendidikan dan Pelatihan



1. Persentase kelulusan peserta diklat yang memiliki nilai 70.

Penjelasan: Nilai kelulusan untuk diklat fungsional (Sesparlu, Sesdilu, Sekdilu, PK), struktural (Prajab, Diklatpim IV, Diklatpim III, Diklatpim II) dan Diklat Teknis (PPKRT, Barang/Jasa, Sandiman)

Formulasi Pengukuran: (Jumlah Peserta yang memiliki nilai 70 di masing-

masing diklat / Jumlah seluruh peserta) * 100%

Sumber Data: Laporan akhir penyelenggaraan diklat

Pusdiklat

2. Persentase hasil rekomendasi kegiatan Pusdiklat yang

ditindaklanjuti

Penjelasan: Sekolah Indonesia di Luar Negeri dan Rekomendasi

Pengembangan Diklat Kemlu dan Perwakilan

Formulasi Pengukuran: (Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti/ Jumlah

rekomendasi yang diberikan) * 100%

Sumber Data: Laporan kegiatan.

Pusdiklat

3. Persentase kerja sama lembaga diklat dengan negara atau

lembaga lainnya

Penjelasan: Untuk kegiatan Internship program dan rintisan gelar

Formulasi Pengukuran: (Jumlah kerja sama yang berjalan berdasarkan

MoU /Total Jumlah MoU direncanakan untuk

dilaksanakan pada tahun berjalan) * 100%

Pusdiklat

146

Sumber Data: Laporan kegiatan, implementasi MoU, MoU yang

ditandatangani

4. Persentase tingkat kepuasan peserta atas pelaksanaan diklat

Penjelasan: Tingkat kepuasan mencakup Diklat Internasional, Pelatihan Kementerian Teknis dan Pemda, Bahasa Diklat Bahasa Asing, Diklat Pengembangan Kompetensi BPKRT,PK, dan Auditor, Diklat Pengembangan Arsiparis, Orientasi HOC, Suami/Istri Keppwri & Wakeppri, Istri/Suami PDLN, Sekpri & KRT, Diklat Perlindungan TKI, Jurnal Ilmiah, Diklat Penerjemah & Penulis Pidato, Pengembangan Profesi Staf Pusdiklat, Langganan Internet Hotspot, dan Penyelenggaraan Perpustakaan sebesar 60%

Formulasi Pengukuran: (jumlah peserta dengan tingkat kepuasan di atas 60%/jumlah kuesioner yang diterima)*100% Sumber Data: Laporan dan Kuisioner evaluasi

147

INDIKATOR KINERJA UTAMA PUSAT KOMUNIKASI

1. Nama Unit Organisasi : Pusat Komunikasi 2. Tugas : Melaksanakan sebagian tugas Kementerian Luar Negeri di bidang pelaksanaan, pembinaan, dan

pengamanan pemberitaan serta pengelolaan sistem informasi dan komunikasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI.

3. Fungsi : a. Pelaksanaan urusan persandian, komunikasi, dan sistem informasi; b Pelaksanaan pemberitaan di lingkungan Kementerian Luar Negeri dan koordinasi program pemberitaan

instansi lainnya dari/dan ke Perwakilan RI; c. Pelaksanaan pengoperasian, pemberian pelayanan penggunaan sarana komunikasi dan pengawasan

pelaksanaan pengembangan, serta supervisi dan pemeliharaan aplikasi sistem informasi; d. Pelaksanaan pengembangan perangkat teknologi informasi; dan e. Pelaksanaan administrasi Pusat Komunikasi.



1. Persentase Kelancaran Ketersediaan Infrastruktur Jaringan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kementerian Luar Negeri Penjelasan: Infrastruktur: fasilitas internet, telepon, dan intranet.

Formulasi Pengukuran: Laporan dari konektivitas jaringan infrastruktur Sumber Data: Laporan dari Pusat Komunikasi

Puskom

2. Persentase Tingkat Kerawanan Kebocoran Informasi dan Jaringan Komunikasi Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI Penjelasan: Dilakukan dengan kegiatan kunjungan kerja operasional luar negeri dan pemeriksaan fisik dan non fisik

Formulasi Pengukuran: (Jumlah pemeriksaan jaringan komunikasi - jumlah temuan kerawanan kebocoran)/jumlah pemeriksaan jaringan komunikasi*100% Sumber Data: Laporan dari Pusat Komunikasi, Lemsaneg, BIN

Puskom

3. Persentase Penurunan penyadapan terhadap Kementerian Luar Negeri dan Perwakilan RI Penjelasan: JKS (Jaringan Komunikasi Sandi) : Pejabat Komunikasi, Peralatan Sandi dan Sistem Sandi

Formulasi Pengukuran: (jumlah seluruh perwakilan RI-jumlah perwakilan yang belum memiliki JKS)/jumlah seluruh perwakilan RI*100% Sumber Data: Laporan dari Pusat Komunikasi

Puskom

149

LAMPIRAN XII KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK.02/B/KP/IV/2013/01 TAHUN 2013 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

1. Nama Organisasi : Perwakilan RI 2. Tugas : Mewakili, merundingkan, mempromosikan, melindungi kepentingan nasional, Negara, Pemerintah, dan Warga

Negara Republik Indonesia di Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional di Wilayah Kerjanya 3. Fungsi : a. Perwakilan pemerintah dalam memperjuangkan kepentingan nasional, Negara dan Pemerintah Indonesia di Negara

Penerima, Wilayah Kerja, dan/atau Organisasi Internasional; b. Perlindungan Warga Negara Indonesia dan Badan Hukum Indonesia di Negara Penerima dan/atau wilayah

kerja; c. Perundingan dengan Negara Penerima dan/atau Organisasi Internasional; d. Peningkatan hubungan dengan Negara Penerima dan/atau Wilayah Kerja; e. Pembinaan dan koordinasi dalam pelaksanaan politik luar negeri dan hubungan luar negeri, serta pelaksanaan

tugas dan pelayanan administrasi Perwakilan; f. Pelaporan tentang hasil pengamatan, analisis dan rekomendasi; dan g. Pengawasan fungsional dan administratif di Perwakilan.



Jawab 1 Persentase citra positif Indonesia di wilayah negara akreditasi

Formulasi Pengukuran: Survey Sumber Data: Laporan survey

Perwakilan RI

2 Jumlah dokumen kerja sama yang disepakati di bidang politik dan keamanan, ekonomi, keuangan dan pembangunan, serta sosial dan budaya Penjelasan: Dokumen kerjasama: mencakup seluruh dokumen yang ditandatangani/diparaf (MoU/Record of Discussion/Summary


Perwakilan RI

150

of Discussion/Agreed Minutes/Agreement). Dokumen kesepakatan ini merupakan reference bagi K/L/instansi lain dalam menindaklanjuti kerja sama. Laporan tidak termasuk sebagai dokumen kesepakatan.

3 Jumlah kunjungan/pertemuan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi Indonesia dengan Kepala Negara/Pemeritahan dan pejabat tinggi negara akreditasi Penjelasan: Kunjungan dignitaries (Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi) dari/ke Indonesia merupakan suatu capaian kinerja yang signifikan bagi Kementerian Luar Negeri. Untuk mendatangkan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi ke Indonesia merupakan suatu proses yang sangat kompleks. Selain itu, semakin tingginya intensitas kunjungan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi, akan semakin mendukung pula terhadap pencapaian sasaran peningkatan kerjasama di bidang politik, keamanan, ekonomi, sosial budaya antara RI dengan Negara akreditasi

Formulasi Pengukuran: Jumlah kunjungan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi yang telah terfasilitasi dengan baik oleh Kemlu Sumber Data: Daftar Hadir Kunjungan Kepala Negara/Pemerintahan dan pejabat tinggi

Perwakilan RI

4 Persentase keberhasilan pencalonan pemerintah/individu Indonesia dalam keanggotaan/jabatan pada Organisasi Internasional

Formulasi Pengukuran: (Jumlah pencalonan yang berhasil /Jumlah pencalonan yang diusulkan)*100% Sumber data: Jumlah pencalonan yang berhasil (laporan Delri,

resolusi, keputusan, presidential/chairman statement, dll).

Jumlah pencalonan yang diusulkan: database pencalonan

Perwakilan RI

5 Sikap resmi negara akreditasi terhadap dukungan penuh NKRI Penjelasan: Mendukung penuh NKRI artinya sikap resmi pemerintah negara asing yang mendukung secara utuh wilayah NKRI, yang dibuktikan dengan tidak mengakui gerakan separatis di wilayah Indonesia.

Sumber data: Laporan pengamatan Perwakilan terhadap sikap negara akreditasi

Perwakilan RI

152

LAMPIRAN XIII KEPUTUSAN MENTERI LUAR NEGERI REPUBLIK INDONESIA NOMOR: SK.02/B/KP/IV/2013/01 TAHUN 2013 TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN LUAR NEGERI

INDEKS CAPAIAN KINERJA KEMENTERIAN LUAR NEGERI

Indeks capaian kinerja didasarkan pada skala 1 s.d 10

Penjelasan Penetapan Indeksasi:

1. Indeks capaian kinerja Kementerian Luar Negeri ditetapkan dengan skala 1 s.d 10, dengan “range” capaian kinerja yang ditoleransi objektif adalah:

60% s.d 100%. Toleransi objektif artinya capaian kinerja yang dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan perencanaan penetapan kinerja yang

baik. Capaian kinerja dibawah 60% dan diatas 100% dianggap kurang baik karena terdapat faktor kelemahan dalam penetapan target.

INDEKS JUMLAH CAPAIAN KOMPONEN

10 > 100

9 95 < x ≤ 100

8 90 < x ≤ 95

7 85 < x ≤ 90

6 80 < x ≤ 85

5 75 < x ≤ 80

4 70 < x ≤ 75

3 65 < x ≤ 70

2 60 < x ≤ 65

1 ≤ 60

keputusan menteri luar negeri republik … iku kemlu... · 6. peraturan presiden ... penetapan, dan...

Documents