keputusan menteri perhubungan republik indonesia izin mendirikan bangunan bandar...
TRANSCRIPT
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR KM 153 TAHUN 2019
TENTANG
IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN BANDAR UDARA BARU DI KECAMATAN
KERTAJATI KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA BARAT
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 215 Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan dan
Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012
tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup
Bandar Udara, telah ditetapkan Keputusan Menteri
Perhubungan Nomor KM 129 Tahun 2016 tentang Izin
Mendirikan Bangunan Bandar Udara Baru di Kecamatan
Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat;
b. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor KP 457 Tahun 2012 tentang Penetapan Lokasi
Bandar Udara Baru di Kecamatan Kertajati Kabupaten
Majalengka Provinsi Jawa Barat, perlu dilakukan
penyempurnaan atas pemegang izin pembangunan bandar
udara baru di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka
Provinsi Jawa Barat dan Keputusan Menteri Perhubungan
Nomor KP 954 Tahun 2014 tentang Rencana Induk Bandar
Udara Baru di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka
Provinsi Jawa Barat;
- 2 -
Mengingat
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Perhubungan tentang Izin Mendirikan Bangunan
Bandar Udara Baru di Kecamatan Kertajati Kabupaten
Majalengka Provinsi Jawa Barat;
1. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang
Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
l. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang
Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor
4956);
L Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2012 tentang
Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar
Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5295);
1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
5. Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang
Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 75);
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 122 Tahun
2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2018 Nomor 1756);
7. Keputusan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 02.12.05
Tahun 2012 perihal izin lingkungan kegiatan
pembangunan BIJB di Kecamatan Kertajati, Kabupaten
Majalengka, Provinsi Jawa Barat;
- 3 -
Memperhatikan :
Menetapkan :
PERTAMA
KEDUA
1. Surat Direktur PT Bandarudara Internasional Jawa Barat
kepada Menteri Perhubungan Nomor 51/SPM-
DIR/BIJB/II/2019 tanggal 19 Februari 2019 perihal
Permohonan Perubahan Pemegang Izin Mendirikan
Bandar Udara Baru di Kecamatan Kertajati Kabupaten
Majalengka;
2. Surat Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor
AU. 106/0091 /DBU/DRJU/VI/2019 tanggal 17 Juni 2019
perihal Penyampaian Draft Perubahan Keputusan Menteri
Perhubungan tentang Izin Mendirikan Bangunan Bandar
Udara Baru di Kecamatan Kertajati-Majalengka;
MEMUTUSKAN:
KEPUTUSAN MENTERI TENTANG IZIN MENDIRIKAN
BANGUNAN BANDAR UDARA BARU DI KECAMATAN
KERTAJATI KABUPATEN MAJALENGKA PROVINSI JAWA
BARAT.
Mengubah pemberian izin mendirikan bangunan bandar udara
baru di Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi
Jawa Barat yang semula diberikan kepada Direktorat Jenderal
Perhubungan Udara menjadi kepada Pemerintah Provinsi Jawa
Barat dengan penugasan kepada PT Bandarudara Internasional
Jawa Barat yang merupakan Badan Usaha Milik Daerah
Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang pelaksanaan
pembangunannya dilakukan bersama-sama dengan Direktorat
Jenderal Perhubungan Udara berdasarkan perjanjian kerja
sama sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan yang selanjutnya disebut sebagai pemrakarsa.
Dalam pelaksanaan pembangunan bandar udara baru
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, pemrakarsa
menyelenggarakan:
a. pembangunan fasilitas sisi udara (airside) dengan alokasi
anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) secara
proporsional oleh Direktorat Jenderal Perhubungan
Udara;
- 4 -
KETIGA
b. pembangunan fasilitas sisi darat tahap I stage 1 sesuai
rencana induk bandar udara dengan alokasi anggaran
pendapatan dan belanja daerah (APBD) sebagai
penyertaan modal PT Bandarudara Internasional Jawa
Barat oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat; dan
c. pembangunan dan pengembangan fasilitas sisi darat dan
fasilitas sisi udara tahap berikutnya dilakukan oleh
pemrakarsa berdasarkan rencana induk bandar udara
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
Dalam pelaksanaan pembangunan bandar udara baru,
pemrakasara wajib:
a. mentaati peraturan perundang-undangan di bidang
keselamatan dan keamanan penerbangan, perlindungan
dan pengelolaan lingkungan hidup;
b. bertanggung jawab terhadap dampak yang timbul selama
pelaksanaan pembangunan bandar udara yang
bersangkutan;
c. menaati peraturan dan ketentuan daerah setempat, serta
menghormati adat-istiadat daerah setempat;
d. melaksanakan pekerjaan pembangunan Bandar Udara
sesuai dengan jadwal dan tahapan
pembangunan/pengembangan dalam Rencana Induk
Bandar Udara;
e. melaksanakan pekerjaan pembangunan Bandar Udara
sesuai dengan pembagian kewenangan sesuai alokasi
anggaran;
f. melaksanakan pekerjaan pembangunan bandar udara
secara nyata paling lambat 1 (satu) tahun sejak Izin
Mendirikan Bangunan Bandar Udara ditetapkan;
g. melaksanakan pekerjaan pembangunan Bandar Udara
sesuai dengan jadwal dan tahapan
pembangunan/pengembangan dalam Rencana Induk
Bandar Udara;
h. melaporkan pelaksanaan kegiatan pembangunan bandar
udara secara berkala 6 (enam) bulan kepada Menteri
Perhubungan.
- 5 -
KEEMPAT Pemberian izin mendirikan bangunan bandar udara baru
sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat
dicabut dalam hal pemrakarsa melanggar kewajiban atau
larangan sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri ini dan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di
bidang penerbangan.
KELIMA : Direktur Jenderal Perhubungan Udara melakukan evaluasi,
monitoring, dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan
pembangunan dan/atau pengembangan bandar udara baru di
Kecamatan Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa
Barat.
KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan
Menteri Perhubungan Nomor KM 129 Tahun 2016 tentang Izin
Mendirikan Bangunan Bandar Udara Baru di Kecamatan
Kertajati Kabupaten Majalengka Provinsi Jawa Barat, dicabut
dan dinyatakan tidak berlaku.
- 6 -
KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Agustus 2019
MENTERI PERHUBUNGAN
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BUDI KARYA SUMADI
SALINAN Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Menteri Perindustrian;
7. Menteri Perdagangan;
8. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
9. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
10. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas;
11. Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal Perhubungan
Udara, dan para Kabadan di lingkungan Kementerian Perhubungan;
12. Gubernur Jawa Barat;
13. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat;
14. Bupati Kabupaten Majalengka;
15. Direktur Utama PT Angkasa Pura II (Persero);
16. Direktur PT Bandarudara Internasional Jawa Barat (Perseroda).
salinan sesuai dengan aslinya
5IRO HUKUM,
ADJI HERPRIARSONO