keputusan sekretaris jenderal badan pemeriksa … · dilanggar oleh pegawai negeri sipil (pns),...

84
KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN NOMOR 21/K/X-XIII.2/1/2009 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri dan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 228/K/X-XIII.2/9/2008 tentang Tata Tertib Kerja Pegawai Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, maka diperlukan suatu pedoman dan acuan yang digunakan bagi para Pelaksana BPK dalam melaksanakan pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai secara adil dan memiliki kepastian hukum; b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890); 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri SipiI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

Upload: others

Post on 31-Oct-2019

4 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

NOMOR 21/K/X-XIII.2/1/2009

TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN

PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PELAKSANA

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Pemerintah Nomor 30

Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri dan Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 228/K/X-XIII.2/9/2008 tentang Tata Tertib Kerja Pegawai Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan, maka diperlukan suatu pedoman dan acuan yang digunakan bagi para Pelaksana BPK dalam melaksanakan pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai secara adil dan memiliki kepastian hukum;

b. bahwa sehubungan dengan hal sebagaimana dimaksud pada huruf a, dipandang perlu menetapkan Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang

Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri SipiI (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

Page 2: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 110);

4. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31/SK/I-VIII.3/8/2006 tanggal 31 Agustus 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas Pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

5. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

6. Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 228/K/X-XIII.2/9/2008 tentang Tata Tertib Kerja Pegawai Pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA

KEUANGAN TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN.

Pasal 1

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan dimaksudkan sebagai pedoman bagi para Pelaksana BPK dalam melaksanakan pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana BPK .

Pasal 2

Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

Page 3: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

Pasal 3 Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN BAB II : GAMBARAN UMUM DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN

PEGAWAI BAB III : TATA CARA PEMERIKSAAN BAB IV : PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI BAB V : KEBERATAN ATAS HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI BAB VI : TINDAK LANJUT DAN PEMANTAUAN ATAS HUKUMAN

DISIPLIN BAB VII : PENUTUP LAMPIRAN-LAMPIRAN

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J a k a r t a Pada tanggal : 30 Januari 2009

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

Dharma Bhakti NIP. 060049770

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua; 2. Wakil Ketua 3. Para Anggota; 4. Para Pejabat Eselon I sampai dengan Eselon IV;

Page 4: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMERIKSAAN DAN PENJATUHAN

HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PELAKSANA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

2009

Lampiran : Keputusan Sekjen BPK-RI Nomor : 21 /K/I-XIII.2/1/2009 Tanggal : 30 Januari 2009

Page 5: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

DAFTAR ISI Halaman

BAB I PENDAHULUAN . ……………………………………………….… A. Latar Belakang ....................................................................... B. Maksud dan Tujuan................................................................ C. Lingkup Pembahasan ............................................................ D. Dasar Hukum ......................................................................... E. Sistematika Penulisan...........................................................

1 1 3 3 4 5

BAB II GAMBARAN UMUM DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN

PEGAWAI.................................................................................. A. Kerangka Hukum ................................................................... B. Pengertian.............................................................................. C. Klasifikasi Sumber Informasi .................................................. D. Prosedur Tindak Lanjut Hasil Informasi .................................

6 6 6 8 9

BAB III TATA CARA PEMERIKSAAN ................................................... A. Petunjuk Umum...................................................................... B. Perencanaan Pemeriksaan.................................................... C. Pelaksanaan Pemeriksaan..................................................... D. Pelaporan...............................................................................

15 15 15 17 24

BAB IV PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI ..................... A. Sidang ANKUM..................................................................... B. Jenis Hukuman Disiplin......................................................... C. Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai ................................ D. Tata Cara Penyerahan Keputusan Penjatuhan Hukuman

Disiplin Pegawai ...................................................................

27 27 28 29 34

BAB V KEBERATAN ATAS HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI ............ A. Hukuman Disiplin yang Tidak Dapat Diajukan Keberatan...... B. Hukuman Disiplin yang Dapat Diajukan Keberatan................ C. Prosedur Pengajuan Keberatan .............................................

36 36 36 36

Page 6: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

BAB VI TINDAK LANJUT DAN PEMANTAUAN ATAS HUKUMAN

DISIPLIN.................................................................................... A. Tindak Lanjut.......................................................................... B. Pemantauan...........................................................................

38 38 39

BAB VII PENUTUP.................................................................................. A. Pemberlakuan Petunjuk Pelaksanaan ................................... B. Pemutakhiran Petunjuk Pelaksanaan .................................... C. Pemantauan Petunjuk Pelaksanaan ......................................

40 40 40

LAMPIRAN-LAMPIRAN.............................................................................. Surat Tugas ................................................................................................. I Surat Panggilan Permintaan Keterangan..................................................... II Berita Acara Penolakan Pemeriksaan/Pemberian Keterangan.................... III Berita Acara Permintaan Keterangan .......................................................... IV Surat Perintah Penghentian Pemeriksaan ................................................... V Berita Acara Pemeriksaan ........................................................................... VI Hasil Pemeriksaan ....................................................................................... VII Resume Hasil Pemeriksaan......................................................................... VIII Surat Pemberitahuan Teguran Lisan ........................................................... IX Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tentang Hukuman Disiplin Berupa Teguran Tertulis ........................................................................................................ X Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tentang Hukuman Disiplin Berupa Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis.......................................................................... XI Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tentang Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Gaji Berkala ................................................................................. XII Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tentang Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Gaji .............................................................................................................. XIII

Page 7: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tentang Hukuman Disiplin Berupa Penundaan Kenaikan Pangkat........................................................................................ XIV Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tentang Hukuman Disiplin Berupa Penurunan Pangkat Pada Pangkat Yang Setingkat Lebih Rendah ............................... XV Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tentang Hukuman Disiplin Berupa Pembebasan Dari Jabatan .......................................................................... XVI Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tentang Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil ...................................................................... XVII Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tentang Hukuman Disiplin Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil .............................................................................................................. XVIII Surat Panggilan Penerimaan Keputusan ..................................................... XIX

Page 8: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

01 Untuk melaksanakan tugas konstitusionalnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memerlukan pegawai yang mampu melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas dan fungsinya secara tertib. Untuk membina dan menjamin terpeliharanya tata tertib dan disiplin pegawai pada Pelaksana BPK, diperlukan adanya Petunjuk Pelaksanaan tentang Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana BPK.

Pentingnya Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana BPK

02 Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan

Disiplin Pegawai Negeri Sipil, telah mengatur mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang menghukum. Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, pejabat yang berwenang menghukum wajib memeriksa (baik secara lisan maupun tertulis) terlebih dahulu pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin sehingga putusan yang dihasilkan merupakan putusan yang mencerminkan rasa keadilan. Tujuan hukuman disiplin adalah untuk memperbaiki dan mendidik pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin.

Tujuan hukuman disiplin bagi pegawai sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil

03 Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 228/K/X-XIII.2/9/2008 telah

mengatur tentang Tata Tertib Kerja Pegawai pada Pelaksana BPK. Apabila tata tertib tersebut dilanggar, maka yang bersangkutan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Tata Tertib Kerja Pegawai pada Pelaksana BPK

04 Sementara itu, BPK telah memiliki peraturan yang mengatur

mengenai tata cara pemeriksaan terhadap pegawai pada Pelaksana BPK yaitu SK No.06/SK/K/1995 tentang Pedoman Penanganan Informasi Masyarakat di Badan Pemeriksa Keuangan, akan tetapi

BPK telah memilki peraturan yang mengatur mengenai Pedoman Penanganan Informasi

Page 9: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

2

peraturan dimaksud saat ini sudah tidak dapat menjawab kebutuhan dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin pegawai pada Pelaksana BPK.

Masyarakat di BPK

05 Terkait dengan hal tersebut, berdasarkan Keputusan BPK-RI Nomor

39/K/I-VIII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK, salah satu fungsi Inspektorat Utama adalah menyelenggarakan tindak lanjut atas laporan, pengaduan, penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, dan pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai pada satuan kerja yang menjadi lingkup tugas Inspektorat Utama. Tindak lanjut yang dilakukan oleh Inspektorat Utama, yakni proses pemeriksaan sampai pada tahap usul penjatuhan hukuman disiplin oleh Sekretaris Jenderal BPK, dan melakukan pemantauan atas perkembangan hasil Sidang ANKUM melalui Biro Sumber Daya Manusia.

Salah satu Fungsi Itama Berdasarkan Keputusan BPK RI Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK

06 Untuk melaksanakan fungsi tersebut secara optimal, dipandang perlu

untuk menerbitkan Petunjuk Pelaksanaan tentang Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana BPK sebagai panduan dalam pelaksanaan proses pemeriksaan atas pelanggaran disiplin pegawai pada Pelaksana BPK. Petunjuk Pelaksanaan tersebut merupakan penyempurnaan dan penggabungan dari kedua peraturan yang telah dimiliki BPK tersebut di atas. Petunjuk Pelaksanaan ini berisi pedoman yang secara garis besar mengatur mengenai tata cara pemeriksaan terhadap pelaksana BPK yang diduga melanggar disiplin pegawai termasuk mengatur penanganan pengaduan dari berbagai pihak sampai dengan pemeriksaan dan penerbitan laporan pemeriksaan yang dilaksanakan Inspektorat Utama. Petunjuk Pelaksanaan ini juga mengatur proses penjatuhan hukuman sampai dengan proses pengajuan keberatan atas putusan yang dijatuhkan yang administrasi pelaksanaannya ada pada Biro SDM .

Latar Belakang Petunjuk Pelaksanaan

Page 10: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

3

B. Maksud dan Tujuan

07 Maksud penyusunan Petunjuk Pelaksanaan tentang Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana BPK adalah untuk memberikan pedoman bagi pemeriksa pada Inspektorat Utama dalam melakukan pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai pada Pelaksana BPK dan memberikan pedoman bagi unit kerja terkait untuk melaksanakan kegiatan, terkait dengan penegakan disiplin pegawai. Dengan adanya pedoman tersebut, diharapkan terdapat kesamaan persepsi dan terdapat kesamaan tindakan dalam menyusun pogram, pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan pemeriksaan, pemutusan penjatuhan hukuman disiplin, dan penyerahan hasil putusan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran.

Maksud penyusunan Petunjuk Pelaksanaan

08 Tujuan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan tersebut adalah untuk :

• memberikan pedoman kepada pemeriksa pada Inspektorat Utama sehingga perencanaan, pelaksanaan, pelaporan pemeriksaan, pemutusan penjatuhan hukuman dan penyerahan hasil putusan dapat selaras;

• memberikan pedoman kepada unit kerja terkait dalam kegiatan penegakan disiplin pegawai; dan

• mengefektikan pelaksanaan pemeriksaan agar mencapai hasil pemeriksaan yang optimal sesuai dengan PP Nomor 30 Tahun 1980.

Tujuan penyusunan Petunjuk Pelaksanaan

C. Lingkup Pembahasan

09 Petunjuk Pelaksanaan tentang Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana BPK digunakan untuk pemeriksaan dimulai dari informasi yang diperoleh dari internal, eksternal, Hasil Pemeriksaan Inspektorat Utama dan Putusan Majelis Kehormatan dan Kode Etik BPK. Kemudian ke tahap perencanaan, pelaksanaan pemeriksaan, pelaporan pemeriksaan, pemutusan penjatuhan hukuman oleh Sidang ANKUM, penyerahan

Lingkup Petunjuk Pelaksanaan

Page 11: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

4

hasil putusan kepada pegawai yang melakukan pelanggaran sampai dengan tindak lanjut.

D. Dasar Hukum

10 Dasar hukum penyusunan Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana BPK adalah:

1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok- Pokok Kepegawaian Republik Indonesia;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

4. Surat Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 31/SK/I-VIII.3/8/2006 tanggal 31 Agustus 2006 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan, Keputusan, dan Naskah Dinas Pada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

5. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/K/I-VII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

6. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 9/K/I-XIII.2/7/2008 tanggal 31 Juli 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tata Cara Penyusunan atau Penyempurnaan Pedoman Pemeriksaan dan Non Pemeriksaan;

7. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 228/K/X-XIII.2/9/2008 tentang Tata Tertib Kerja Pegawai pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Dasar Hukum Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan

Page 12: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

5

E. Sistematika Penulisan

11 Petunjuk Pelaksanaan tentang Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana BPK terdiri dari 7 (tujuh) bab sebagai berikut:

1. BAB I : Pendahuluan. 2. BAB II : Gambaran Umum Dugaan Pelanggaran Disiplin

Pegawai. 3. BAB III : Tata Cara Pemeriksaan 4. BAB IV : Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai 5. BAB V : Keberatan Atas Hukuman Disiplin Pegawai 6. BAB VI : Tindak Lanjut dan Pemantauan atas Hukuman

Disiplin 7. BAB VII : Penutup. LAMPIRAN-LAMPIRAN

Sistematika Penulisan Petunjuk Pelaksanaan

Page 13: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

6

BAB II GAMBARAN UMUM

DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI

A. Kerangka Hukum

01 Pemeriksaan atas pelanggaran disiplin pegawai pada Pelaksana BPK, dilakukan berdasarkan peraturan sebagai berikut: a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian Republik Indonesia;

b. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

d. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

e. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/K/I-VII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

f. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 228/K/X-XIII.2/9/2008 tentang Tata Tertib Kerja Pegawai pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

Pemeriksaan atas pelanggaran disiplin pegawai pada pelaksana BPK, dilakukan berdasarkan peraturan perundangan yang terdiri atas Undang- Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan BPK, Keputusan BPK dan Keputusan Sekjen BPK

B. Pengertian

02 Istilah-istilah yang biasa digunakan dalam pemeriksaan dan penjatuhan hukuman disiplin pegawai pada Pelaksana BPK adalah: a. Pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai

adalah proses identifikasi masalah, evaluasi, dan analisis yang dilakukan secara obyektif untuk menilai

Istilah-istilah terkait dalam pemeriksaan atas pelanggaran disiplin pegawai

Page 14: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

7

kebenaran pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai pada Pelaksana BPK.

b. Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian yang bekerja pada Pelaksana BPK.

c. Penyalahgunaan wewenang adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang melampaui wewenang yang dimilikinya dan atas perbuatannya dapat dikenakan sanksi.

d. Perbuatan melawan hukum adalah tindakan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku melampaui wewenang yang dimilikinya dan atas perbuatannya terhadap pelanggaran tersebut dikenakan sanksi.

e. Pelanggaran disiplin adalah setiap ucapan, tulisan, atau perbuatan pegawai yang melanggar ketentuan peraturan disiplin pegawai sebagaimana dimaksud dalam PP Nomor 30 Tahun 1980 Tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

f. Pengaduan adalah informasi atau keterangan secara lisan atau tertulis yang diterima atau diketahui oleh BPK tentang adanya dugaan pelanggaran disiplin pegawai pada Pelaksana BPK.

g. Perbuatan adalah setiap tingkah laku, sikap atau tindakan.

h. Ucapan adalah setiap kata-kata yang diucapkan di hadapan atau didengar oleh orang lain, seperti dalam rapat, ceramah, diskusi, melalui telepon, radio, televisi, rekaman atau alat komunikasi lainnya.

i. Tulisan adalah pernyataan pikiran dan atau perasaan tertulis baik dalam bentuk tulisan maupun dalam bentuk gambar, karikatur, coretan, dan lain-lain yang serupa dengan itu.

j. Terperiksa adalah pegawai yang diperiksa atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai.

k. Terhukum adalah pegawai yang telah dinyatakan

Page 15: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

8

bersalah melakukan pelanggaran disiplin pegawai dan dijatuhi hukuman disiplin oleh pejabat yang berwenang.

l. Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran disiplin pegawai yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri.

m. Atasan yang Berwenang Menghukum, yang selanjutnya disebut ANKUM, adalah Pejabat yang diberi wewenang untuk menjatuhkan hukuman disiplin pegawai.

n. Sidang ANKUM adalah Sidang yang dihadiri oleh ANKUM dan pejabat terkait lainnya untuk menentukan jenis hukuman terhadap pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai.

o. Pejabat Penerima Delegasi Wewenang selanjutnya disingkat PPDW adalah pejabat yang menerima delegasi wewenang dari Sekretaris Jenderal untuk menjatuhkan hukuman disiplin ringan dan sedang.

C. Klasifikasi Sumber Informasi

03 Klasifikasi sumber informasi yang mengandung dugaan pelanggaran disiplin pegawai pada Pelaksana BPK :

Klasifikasi Sumber Informasi

1. Informasi yang diperoleh dari pengaduan internal BPK

Pengaduan internal yang diperoleh dari informasi secara lisan atau tertulis atau dalam bentuk gambar dan/atau rekaman disertai dokumen pembuktian yang disampaikan oleh pegawai pada Pelaksana BPK kepada Ketua/Wakil Ketua/Anggota BPK /Pejabat Pelaksana BPK.

2. Informasi yang diperoleh dari pengaduan eksternal BPK

Pengaduan eksternal yang diperoleh dari informasi secara lisan atau tertulis baik langsung atau tidak langsung melalui pemberitaan media cetak dan elektronik dalam bentuk gambar dan/atau rekaman disertai dengan dokumen pembuktian yang disampaikan oleh orang, lembaga/instansi/organisasi kepada Ketua/Wakil Ketua/Anggota BPK /Pejabat Pelaksana BPK.

Page 16: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

9

3. Informasi yang diperoleh dari pengawasan Inspektorat Utama

Informasi yang mengandung dugaan pelanggaran disiplin pegawai yang diperoleh dari hasil pengawasan Inspektorat Utama atas: a. kegiatan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung

jawab keuangan negara yang dilaksanakan oleh Auditorat Utama Keuangan Negara dan Inspektorat Utama; dan

b. kegiatan pendukung dan penunjang yang dilakukan oleh Sekretaris Jenderal, Direktorat Utama Rencana Evaluasi Pengembangan dan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, Direktorat Utama Pembinaan Pengembangan Hukum, Inspektorat Utama, dan Sekretariat Perwakilan.

4. Informasi putusan Majelis Kehormatan Kode Etik

Putusan hukuman pelanggaran Kode Etik BPK kepada pegawai Pelaksana BPK yang dijatuhkan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik BPK yang diterima Inspektorat Utama.

D. Prosedur Tindak Lanjut Hasil Informasi

1. Penatausahaan pengaduan dugaan pelanggaran disiplin pegawai

04 a. Pengaduan yang diperoleh dari Internal atau Eksternal BPK.

1) Pengaduan adanya dugaan pelanggaran disiplin pegawai yang diterima Ketua/Wakil Ketua/Anggota BPK/Pejabat pada Pelaksana BPK disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dan/atau Inspektur Utama.

2) Sekretaris Jenderal menyampaikan kepada Inspektur Utama untuk menindaklanjuti pengaduan adanya dugaan pelanggaran disiplin pegawai dimaksud.

3) Inspektorat Utama mencatat pengaduan adanya dugaan pelanggaran disiplin pegawai dimaksud.

Penatausahaan pengaduan pelanggaran disiplin pegawai

Page 17: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

10

b. Informasi yang diperoleh dari Media Cetak dan/atau Media Elektronik.

1) Informasi adanya dugaan pelanggaran disiplin pegawai yang diketahui dari media cetak dan/atau media elektronik oleh Ketua/Wakil Ketua/Anggota BPK/Pejabat pada Pelaksana BPK disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dan/atau Inspektur Utama.

2) Informasi adanya dugaan pelanggaran disiplin pegawai dari media cetak dan/atau media elektronik yang dihimpun oleh:

a) Biro Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Hubungan Luar Negeri disampaikan kepada Sekretaris Jenderal.

b) Subbagian Hubungan Masyarakat dan Hukum atau Subbagian SDM, Humas dan Hukum pada Perwakilan BPK disampaikan kepada Kepala Perwakilan, dan selanjutnya disampaikan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan kepada Angbintama dan Tortama terkait.

3) Sekretaris Jenderal setelah menerima laporan informasi atau keterangan adanya dugaan pelanggaran disiplin pegawai segera menyampaikan kepada Inspektur Utama untuk ditindaklanjuti.

4) Inspektur Utama menyampaikan kepada Inspektur sesuai wilayahnya kerjanya untuk dilakukan telaahan dan pemberian pendapat.

2. Tindak Lanjut terhadap pengaduan dugaan pelanggaran disiplin pegawai.

05 a. Inspektur segera melakukan telaahan dan pemberian pendapat atas informasi yang diterima dari Inspektur Utama. Informasi yang diperoleh dari pengaduan internal dan eksternal BPK dapat berupa:

Tindak Lanjut terhadap pengaduan dugaan pelanggaran disiplin pegawai

1) Informasi yang tidak menyebutkan identitas dan permasalahan yang tidak jelas dan dapat dilakukan telaahan.

Page 18: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

11

2) Informasi yang diketahui identitas dan permasalahannya yang diperoleh dari: a) Informasi yang diperoleh dari pengawasan

Inspektur Utama; b) Informasi dari hasil putusan Majelis Kehormatan

Kode Etik; dan c) Informasi dari media cetak dan elektronik.

b. Telaahan dan pemberian pendapat terhadap informasi atau keterangan yang diduga mengandung pelanggaran disiplin pegawai memuat:

1) Dasar Hukum; 2) Kasus posisi, merupakan uraian singkat

mengenai pokok masalah/pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai pada Pelaksana BPK;

3) Analisa; 4) Pendapat; dan 5) Referensi.

c. Apabila hasil telaahan tidak ditemukan adanya dugaan pelanggaran disiplin pegawai, maka Inspektur melaporkan dan mengusulkan kepada Inspektur Utama untuk tidak menindaklanjuti proses pemeriksaan.

d. Penghentian pemeriksaan tersebut dilaporkan kepada Sekretaris Jenderal dengan tembusan Kepala Biro SDM. Kecuali, bila ditemukan bukti baru ada dugaan pelanggaran disiplin pegawai, maka dapat dilakukan pemeriksaan kembali.

e. Hasil telaahan ditemukan ada dugaan pelanggaran disiplin pegawai, yaitu sebagai berikut :

1) Apabila hasil telaahan terhadap pelanggar dapat diancam dengan hukuman ringan, maka Inspektur mengusulkan kepada Inspektur Utama, agar pemeriksaan dan penjatuhan hukuman diserahkan kepada Atasan Langsung Pegawai yang bersangkutan sesuai Surat Keputusan Sekretaris Jenderal tentang Pelimpahan Wewenang Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan kepada Pejabat Struktural untuk Memeriksa dan

Page 19: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

12

Menjatuhkan Hukuman Disiplin terhadap Pegawai yang Melakukan Pelanggaran.

2) Apabila hasil telaahan terhadap pelanggar dapat diancam dengan hukuman sedang atau berat, maka: a) Inspektur melaporkan dan mengusulkan

kepada Inspektur Utama untuk dilakukan proses pemeriksaan;

b) Inspektur Utama mendisposisikan kepada Inspektur untuk dilakukan pemeriksaan;

c) Inspektur segera mengusulkan pembentukan Tim Pemeriksa kepada Inspektur Utama untuk mendapat persetujuan dengan memperhatikan pangkat dan/atau jabatan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin pegawai; dan

d) Tim Pemeriksa segera melakukan persiapan untuk melakukan kegiatan pemeriksaan sesuai perintah dan wewenang yang diberikan Inspektur Utama dan Inspektur yang bersangkutan.

3. Tindak Lanjut atas pelanggaran disiplin pegawai

06 Pegawai pada Pelaksana BPK yang dalam proses peradilan dan mendapat hukuman dengan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap atas :

Tindak Lanjut atas pelanggaran disiplin pegawai

a. Proses peradilan atas perkara pidana; b. Inspektur Utama setelah mengetahui ada pegawai

pada Pelaksana BPK yang dalam proses peradilan, memerintahkan Inspektur untuk memperoleh informasi pegawai yang bersangkutan dari pihak yang berwenang;

c. Inspektur Utama berdasarkan informasi sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas, dapat mengusulkan kepada Sekretaris Jenderal supaya pegawai tersebut diberhentikan sementara sebagai pegawai;

d. Putusan Majelis Kehormatan Kode Etik BPK; e. Inspektur Utama setelah menerima putusan Majelis

Page 20: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

13

Kehormatan Kode Etik tentang Penjatuhan Hukuman Pelanggaran Kode Etik BPK memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal dan segera memerintahkan Inspektur untuk melakukan pemeriksaan;

f. Inspektur segera mengusulkan pembentukan Tim Pemeriksa kepada Inspektur Utama untuk mendapat persetujuan dengan memperhatikan pangkat dan/atau jabatan pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin pegawai;

g. Tim Pemeriksa segera melakukan persiapan untuk melaksanakan kegiatan pemeriksaan sesuai perintah dan wewenang yang diberikan Inspektur Utama dan Inspektur yang bersangkutan;

h. Putusan pengadilan atas perkara pidana; i. Inspektur Utama setelah memperoleh putusan

pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap pegawai, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara setinggi-tingginya 4 (empat) tahun atau diancam dengan pidana yang lebih berat, mengusulkan kepada Sekretaris Jenderal, agar pegawai yang bersangkutan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai;

j. Inspektur Utama setelah memperoleh putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap terhadap pegawai, karena melakukan suatu tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 4 (empat) tahun, melakukan proses pemeriksaan; dan

k. Inspektur Utama setelah memperoleh putusan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 huruf j di atas, membentuk Tim Pemeriksa dengan memperhatikan pangkat dan/atau jabatan pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin pegawai.

Page 21: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

14

4. Tindak Lanjut atas hasil pengawasan Inspektorat

Utama

07 a. Apabila hasil pengawasan Inspektorat Utama menemukan ada dugaan pelanggaran disiplin pegawai, Inspektur Utama segera menindaklanjuti dan memberitahukan kepada Sekretaris Jenderal.

b. Tindak lanjut Inspektur Utama adalah segera memerintahkan Inspektur untuk melakukan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai yang bersangkutan.

Tindak Lanjut atas hasil pengawasan Itama

Page 22: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

15

BAB III

TATA CARA PEMERIKSAAN

A. Petunjuk Umum

01 Pemeriksaan atas pelanggaran disiplin pegawai pada Pelaksana BPK mengacu pada:

Dasar Hukum

a. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;

b. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;

c. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

e. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tentang Peraturan Disipin Pegawai Negeri Sipil;

f. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

g. Keputusan BPK RI Nomor 39/K/I-VIII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana BPK;

h. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 228/K/X-XIII.2/9/2008 yang mengatur Tata Tertib Pegawai pada Pelaksana BPK.

02 Pemeriksaan atas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pegawai adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980, yang mengatur mengenai kewajiban, larangan, dan sanksi. Apabila kewajiban tidak ditaati atau larangan dilanggar oleh pegawai, yang bersangkutan akan dijatuhi hukuman disiplin oleh ANKUM. Sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, ANKUM meminta Inspektur Utama untuk melakukan pemeriksaan.

Latar belakang pemeriksaan atas pelanggaran disiplin pegawai

B. Perencanaan Pemeriksaan

03 Perencanaan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai pada Pelaksana BPK, sebagai berikut:

Perencanaan Pemeriksaan

Page 23: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

16

a. Menyusun Program Pemeriksaan yang memuat antara lain: 1) Dasar Hukum:

Peraturan yang menjadi landasan hukum bagi pemeriksa untuk melakukan pemeriksaan terhadap terperiksa.

2) Tujuan Pemeriksaan; a) apakah terperiksa benar atau tidak melakukan

pelanggaran disiplin pegawai; b) faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan

terperiksa melakukan pelanggaran disiplin pegawai; dan c) untuk mengetahui hal-hal yang memberatkan dan

meringankan:

(1) seberapa jauh sistem/mekanisme kerja telah rusak akibat pelanggaran disiplin oleh terperiksa; dan

(2) seberapa jauh/besar pelanggaran tersebut telah menyebabkan kerugian kepada negara.

3) Sasaran dan ruang lingkup pemeriksaan:

Untuk membuktikan adanya pelanggaran PP No.30 Tahun 1980 yang dilakukan oleh pegawai pada Pelaksana BPK RI;

4) Alasan Pemeriksaan: Untuk mengetahui dan membuktikan kebenaran adanya dugaan pelanggaran disiplin pegawai;

5) Identifikasi masalah: Memuat kasus posisi dugaan pelanggaran disiplin pegawai;

6) Langkah-langkah pemeriksaan; 7) Susunan Tim Pemeriksa; 8) Jangka waktu dan biaya pemeriksaan; dan 9) Kerangka laporan.

b. Menyampaikan Program Pemeriksaan yang telah ditandatangani oleh Inspektur dan konsep Surat Tugas kepada Inspektur Utama untuk mendapat persetujuan dan tanda tangan sesuai dengan Lampiran I sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini.

c. Melakukan pemahaman terhadap pokok masalah/pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai pada Pelaksana BPK.

d. Ketua Tim Pemeriksa melakukan hal-hal berikut ini:

1) melakukan briefing dengan anggota Tim Pemeriksa;

Page 24: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

17

2) membagi tugas kepada anggota Tim Pemeriksa; 3) menyusun rencana/jadwal pemeriksaan; 4) menyiapkan surat panggilan yang akan ditandatangani oleh

Inspektur Utama/Inspektur; 5) menyiapkan daftar pertanyaan; 6) menyiapkan format berita acara pemeriksaan; 7) menyiapkan surat keterangan klarifikasi/konfirmasi; dan 8) menyiapkan peralatan dokumentasi (tape recorder, foto,

video film, dll).

C. Pelaksanaan Pemeriksaan

04 Pelaksanaan pemeriksaan atas pelanggaran disiplin pegawai pada Pelaksana BPK yaitu:

a. Permintaan Keterangan

Pelaksanaan pemeriksaan

Tim Pemeriksa dapat meminta keterangan dari terperiksa dan/atau pihak lain yang terkait dengan adanya dugaan pelanggaran tersebut.

b. Permintaan Keterangan kepada terperiksa

Sebelum dilakukan permintaan keterangan kepada terperiksa, dilakukan panggilan untuk permintaan keterangan sebagai berikut:

1) Surat Panggilan Permintaan Keterangan disampaikan oleh Kasubagset Inspektorat Utama kepada terperiksa paling lama 3 (tiga) hari kalender sebelum hari dan tanggal pemeriksaan dengan tembusan kepada Atasan Langsung, sesuai dengan Lampiran II sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini. Penyerahan Surat Panggilan dibuktikan dengan tanda terima yang menerima;

2) Dalam hal terperiksa tidak berada di tempat, Surat Panggilan diserahkan kepada Atasan Langsung atau keluarganya atau Pejabat Pemerintah setempat;

3) Apabila panggilan pertama tidak dipenuhi, maka diberikan Surat Panggilan kedua paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah panggilan pertama;

4) Apabila panggilan kedua tidak dipenuhi, diberikan Surat Panggilan ketiga paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah

Page 25: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

18

panggilan kedua; 5) Apabila panggilan ketiga juga tidak dipenuhi, Tim Pemeriksa

langsung membuat Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa; dan

6) Tim Pemeriksa membuat laporan hasil pemeriksaan dan disampaikan kepada Inspektur Utama secara berjenjang.

c. Permintaan Keterangan kepada saksi pegawai pada Pelaksana BPK:

1) Surat Panggilan disampaikan oleh Kasubagset Inspektorat Utama kepada saksi paling lama 3 (tiga) hari kalender sebelum hari dan tanggal pemeriksaan dengan tembusan kepada atasan langsung;

2) Penyerahan Surat Panggilan dibuktikan dengan tanda terima yang menerima;

3) Dalam hal saksi tidak berada di tempat, Surat Panggilan diserahkan kepada Atasan Langsung atau keluarganya atau Pejabat Pemerintah setempat;

4) Apabila panggilan pertama tidak dipenuhi, maka diberikan Surat Panggilan kedua paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah panggilan pertama;

5) Apabila panggilan kedua tidak dipenuhi, diberikan Surat Panggilan ketiga paling lama 3 (tiga) hari kalender setelah panggilan kedua; dan

6) Apabila panggilan ketiga juga tidak dipenuhi, Tim Pemeriksa langsung membuat Berita Acara Keterangan Saksi yang ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa.

d. Permintaan Keterangan kepada pihak lain sebagai saksi yang terkait dengan adanya dugaan pelanggaran disiplin pegawai:

1) Tim Pemeriksa memberitahukan kepada pihak lain untuk diminta keterangan paling lama 2 (dua) hari kalender sebelum permintaan keterangan;

2) Dalam hal pihak lain sebagaimana dimaksud di atas tidak bersedia memberikan keterangan, Tim Pemeriksa membuat Berita Acara Penolakan Pemeriksaan/Pemberian Keterangan sesuai dengan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini;

3) Permintaan Keterangan dilakukan secara tertulis dengan

Page 26: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

19

dibuatkan Berita Acara Permintaan Keterangan sesuai dengan Lampiran IV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini; dan

4) Apabila pihak lain setelah memberikan keterangan tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemberian Keterangan, Tim Pemeriksa memberikan catatan pada penutup Berita Acara Pemberian Keterangan bahwa yang bersangkutan tidak bersedia menandatangani.

e. Tempat Pemeriksaan:

1) Pemeriksaan terhadap terperiksa dan saksi pegawai BPK dilakukan di ruang tertutup, di ruang pemeriksaan Inspektorat Utama dan/atau Perwakilan atau di tempat yang ditentukan oleh Tim Pemeriksa di lingkungan BPK; dan

2) Permintaan keterangan pihak lain sebagai saksi terkait dengan pelanggaran disiplin pegawai dilakukan di tempat yang ditentukan oleh Tim Pemeriksa dan/atau ditentukan oleh pihak lain, dan diupayakan di instansi yang bersangkutan atau di lingkungan BPK.

f. Pejabat Yang Hadir Dalam Pemeriksaan.

Pemeriksaan hanya dihadiri oleh Tim Pemeriksa yang ditugasi dan pegawai yang bersangkutan dan/atau saksi yang diminta keterangan atau penjelasannya dan dapat dihadiri oleh pejabat BPK yang berwenang.

g. Waktu Pemeriksaan:

1) Pemeriksaan terhadap terperiksa dilaksanakan pada hari kerja atau ditentukan lain oleh Tim Pemeriksa sesuai dengan kebutuhan pemeriksaan dengan persetujuan yang bersangkutan;

2) Permintaan keterangan saksi terhadap pegawai BPK atau pihak lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin pegawai dilakukan pada hari kerja dan/atau ditetapkan oleh Tim Pemeriksa dengan persetujuan yang bersangkutan; dan

3) Pemeriksaan dilakukan sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan dalam surat panggilan untuk diminta keterangan atau penjelasannya terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin pegawai.

Page 27: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

20

h. Pejabat Pemeriksa

1) Pemeriksa yang ditunjuk untuk melakukan pemeriksaan terhadap terperiksa atau permintaan keterangan dari saksi terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin pegawai harus memiliki jabatan/pangkat tidak lebih rendah dari terperiksa, kecuali secara fungsional memiliki tugas untuk melakukan pemeriksaan; dan

2) Pemeriksa tidak memiliki hubungan keluarga dan/atau dapat menimbulkan conflict of interest dengan terperiksa atau saksi yang dimintai keterangan atau penjelasannya terkait dengan dugaan pelanggaran disiplin pegawai yang dilakukan oleh terperiksa.

i. Pemeriksaan Terhadap Terperiksa.

Pemeriksa dalam mengungkapkan dan/atau membuktikan adanya dugaan pelanggaran disiplin sebagaimana dicantumkan dalam Surat Panggilan Permintaan Keterangan dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan keterangan untuk mengetahui faktor-faktor yang meringankan atau memberatkan sebagai bahan pertimbangan dalam penjatuhan hukuman pelanggaran disiplin pegawai.

Pemeriksa dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut: 1) Pemeriksa harus mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang

sifatnya standar, antara lain keadaan kesehatan, bersedia memberikan jawaban yang benar, dll;

2) Terperiksa atau saksi yang dimintai keterangan atau penjelasan tidak semata-mata sebagai obyek pemeriksaan;

3) Tidak melakukan pemaksaan terhadap terperiksa /saksi yang dimintai keterangan atau penjelasan untuk mengakui pelanggaran yang dituduhkan;

4) Tidak merendahkan martabat/harga diri dengan cara membentak, mengancam, melotot, meninggalkan sendirian dalam ruang pemeriksaan, atau cara lain yang tidak sesuai dengan hak asasi manusia;

5) Tidak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya menjebak. Memberikan kesempatan kepada yang diperiksa untuk mengemukakan pendapat atau pernyataan lainnya sebagai bahan pembelaan;

Page 28: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

21

6) Tidak memberikan nasihat atau saran kepada terperiksa atau saksi yang dimintai keterangan atau penjelasan mengenai adanya pelanggaran disiplin pegawai tersebut, yang sifatnya menjerumuskan, dan harus dapat mencerminkan adanya suatu kepastian hukum tentang orang, adanya pelanggaran, waktu, tempat, mengapa, dan bagaimana pelanggaran disiplin dilakukan oleh terperiksa;

7) Pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan Pemeriksa, antara lain sebagai berikut:

a) Apakah terperiksa atau saksi yang dimintai keterangan atau penjelasan dalam keadaan sehat lahir dan batin sehingga dapat mengikuti pemeriksaan tersebut serta tidak mendapatkan tekanan dalam bentuk apa pun dan dari pihak mana pun;

b) Apakah terperiksa pernah melakukan pelanggaran disiplin pegawai dan menyebutkan jenis pelanggaran dan sanksi yang dijatuhkan, dan apakah sanksi tersebut sudah atau sedang dijalankan;

c) Apakah terperiksa atau saksi mengetahui atau mengerti maksud pemanggilan dan bersedia untuk diperiksa:

(1) Kepada terperiksa diberikan penjelasan oleh Pemeriksa mengenai maksud dan tujuan pemanggilan dan dugaan pelanggaran yang disangkakan; dan

(2) Saksi yang akan memberikan keterangan atau penjelasan atas apa yang ia alami sendiri, ia lihat, ia ketahui, dan ia dengar mengenai dugaan pelanggaran oleh pegawai tersebut.

8) Dalam hal terperiksa mengakui perbuatannya, maka pengakuan dan keterangan mengenai kronologi peristiwa pelanggaran dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan yang ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dan Pegawai yang diperiksa; dan

9) Dalam Hal terperiksa tidak mengakui perbuatannya, maka pemeriksa melanjutkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarah kepada kepastian ada atau tidak adanya pelanggaran disiplin pegawai sebagaimana yang disangkakan dalam surat panggilannya yang meliputi:

Page 29: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

22

a) siapa yang melakukan pelanggaran disiplin atau orang-orang yang bersangkutan dengan masalah yang diperiksa; pemeriksaan pegawai tetap dilanjutkan dengan mengajukan bukti-bukti dan saksi-saksi yang terkait dengan pelanggaran dimaksud;

b) apa pelanggaran disiplin pegawai yang dilakukan; c) kapan waktu terjadinya pelanggaran disiplin pegawai; d) mengapa terperiksa melakukan pelanggaran disiplin

pegawai (faktor pendorong terjadinya pelanggaran disiplin pegawai dimaksud);

e) bagaimana cara pelanggaran disiplin pegawai tersebut dilakukan;

f) Pemeriksa pada waktu mengajukan pertanyaan dapat mengajukan alat bukti yang dimiliki kepada pegawai atau saksi yang dimintai keterangan atau penjelasan adanya pelanggaran disiplin pegawai sebagaimana yang disangkakan dalam surat panggilan;

g) dalam hal terperiksa atau saksi mempersulit pemeriksaan, pemeriksa wajib melaporkannya kepada Pejabat yang berwenang;

h) terperiksa atau saksi wajib menjawab pertanyaan yang diajukan pemeriksa dan apabila terperiksa atau saksi tidak memberikan jawaban atau tidak mau menjawab, maka ia dianggap mengakui pelanggaran yang disangkakan sebagaimana dalam surat panggilan;

i) dalam hal terperiksa tetap tidak mengakui pelanggaran yang disangkakan, maka sikap tersebut dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan; dan

j) pemeriksaan dilakukan secara tertulis dengan dibuatkan Berita Acara Pemeriksaan.

j. Penghentian Pemeriksaan. 1) Dalam hal tidak mendapatkan cukup bukti, Tim Pemeriksa

mengusulkan kepada Inspektur untuk dilakukan penghentian pemeriksaan;

2) Dalam hal Inspektur menyetujui usulan Tim Pemeriksa untuk dilakukan penghentian pemeriksaan maka Inspektur melanjutkan usulan tersebut kepada Inspektur Utama;

3) Atas usulan penghentian pemeriksaan oleh Inspektur,

Page 30: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

23

Inspektur Utama menandatangani Surat Perintah Penghentian Pemeriksaan sesuai dengan Lampiran V sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini;

4) Isi Surat Perintah Penghentian Pemeriksaan tersebut diberitahukan kepada terperiksa;

5) Turunan Surat Perintah Penghentian Pemeriksaan tersebut disampaikan kepada terperiksa atau Atasan Langsung atau keluarganya atau Pejabat Pemerintah setempat; dan

6) Apabila dikemudian hari ada alasan atau bukti baru maka dapat dilakukan pemeriksaan kembali atas kasus tersebut.

k. Pembuatan Berita Acara Pemeriksaan.

1) Berita Acara Pemeriksaan dibuat oleh pejabat pemeriksa setelah selesainya pemeriksaan yang berisi tanya jawab antara pemeriksa dengan terperiksa atau saksi selesai, dan ditandatangani oleh pemeriksa dan terperiksa atau saksi yang bersangkutan sesuai dengan Lampiran VI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini. Apabila Berita Acara Pemeriksaan tidak ditandatangani, maka harus diberikan penjelasan.

2) Setelah pemeriksaan selesai dilakukan, Tim Pemeriksa membuat Berita Acara Pemeriksaan.

3) Berita Acara Pemeriksaan memuat antara lain:

a) hari, tanggal, bulan, dan tahun pemeriksaan; b) nama dan/atau identitas pejabat yang melakukan

pemeriksan dan pegawai atau saksi yang bersangkutan; c) nomor dan tanggal Surat Tugas; d) pasal dan peraturan yang dilanggar; e) keadaan kesehatan jasmani dan rohani pegawai atau

saksi yang bersangkutan; f) kesediaan terperiksa atau saksi untuk diberkas/diperiksa

dan kesediaan memberikan jawaban pertanyaan yang diajukan pemeriksa;

g) muatan Berita Acara Pemeriksaan mencerminkan kepastian hukum melalui pertanyaan, siapa, apa, kapan, di mana, mengapa, dan bagaimana terjadi pelanggaran disiplin pegawai tersebut;

Page 31: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

24

h) memuat kebebasan pihak yang diperiksa dalam memberikan jawaban kepada pemeriksa;

i) dalam penutup, dicantumkan pernyataan dari pemeriksa, bahwa Berita Acara Pemeriksaan dibuat dengan sebenarnya dan ditandatangani oleh terperiksa atau saksi dan pemeriksa;

j) sebelum Berita Acara Pemeriksaan ditandatangani oleh terperiksa atau saksi, kepada mereka diberikan kesempatan untuk membaca dan memberikan tanggapan atas Berita Acara Pemeriksaan tersebut;

k) apabila terperiksa atau saksi berkeberatan terhadap seluruh atau sebagian dari Berita Acara Pemeriksaan, maka keberatan tersebut didiskusikan dengan Tim Pemeriksa;

l) setelah tidak ada lagi keberatan dari terperiksa atau saksi, maka pada Berita Acara Pemeriksaan diberi paraf setiap lembarnya dan ditandatangani oleh terperiksa atau saksi dan Tim Pemeriksa; dan apabila terperiksa atau saksi menolak menandatangani Berita Acara tersebut, maka pada Berita Acara Pemeriksaan diberi paraf setiap lembarnya dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa dengan menyebutkan dalam berita acara pemeriksaan bahwa terperiksa atau saksi menolak menandatangani berita acara pemeriksaan disertai alasan terperiksa atau saksi menolak menandatangani Berita Acara Pemeriksaan tersebut.

D. Pelaporan

05 Laporan Hasil Pemeriksaan atas pelanggaran disiplin pegawai pada Pelaksana BPK, yaitu :

a. Penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan Setelah selesai melakukan pemeriksaan kepada Tim yang bersangkutan diharuskan membuat Laporan Hasil Pemeriksaan sebagai pertanggungjawaban Tim Pemeriksa kepada Pejabat yang memberi perintah pelaksanaan pemeriksaan terhadap pegawai yang diduga melakukan pelanggaran disiplin

Laporan Hasil Pemeriksaan

Page 32: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

25

sebagaimana yang disangkakan dalam Berita Acara Pemeriksaan hendaknya disusun Laporan Hasil Pemeriksaan secara tertulis, yaitu:

1) Tim Pemeriksa paling lama 6 (enam) hari kerja, setelah selesai melakukan pemeriksaan, menyusun Konsep Laporan Hasil Pemeriksaan untuk disampaikan kepada Inspektur Utama melalui Inspektur secara berjenjang dilengkapi dengan berkas pemeriksaan.

2) Laporan Hasil Pemeriksaan disusun berdasarkan bukti-bukti yang diperoleh dari hasil pemeriksaan terhadap terperiksa dan saksi yang bersangkutan serta pihak lain yang terkait.

3) Inspektur paling lama 3 (tiga) hari kerja menyelesaikan koreksi dan menyampaikan kepada Inspektur Utama untuk persetujuan.

4) Inspektur Utama paling lama 6 (enam) hari kerja sudah dapat menyetujui laporan hasil pemeriksaan dan usul penjatuhan hukuman pelanggaran disiplin pegawai dan menyampaikan kepada Sekretaris Jenderal selaku pejabat yang berwenang menjatuhkan hukuman pelanggaran disiplin pegawai.

5) Inspektur Utama dalam melakukan koreksi dan pemberian persetujuan sebagaimana dimaksud dalam angka 3) dan 4) dapat meminta penjelasan dari Inspektur, Kepala Bidang, dan/atau Tim Pemeriksa.

b. Materi Laporan Hasil Pemeriksaan:

1) Laporan Hasil Pemeriksaan harus menyajikan: dasar hukum, tujuan, jangka waktu, kasus posisi, pembahasan/analisis hukum, pendapat dan rekomendasi pemeriksaan secara lengkap, rinci, dan akurat.

2) Laporan Hasil Pemeriksaan harus dilengkapi dengan Ikhtisar Pemeriksaan sesuai Lampiran VII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini, Resume Hasil Pemeriksaan sesuai Lampiran VIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini, Berita Acara Pemeriksaan, dan bukti-bukti pendukung.

c. Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Laporan Hasil Pemeriksaan dilengkapi dengan berkas-berkas hasil pemeriksaan yang sudah disetujui dan ditandatangani oleh

Page 33: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

26

Inspektur Utama dan disampaikan kepada Sekretaris Jenderal BPK selaku pejabat yang berwenang untuk menjatuhkan hukuman pelanggaran disiplin pegawai (ANKUM) dengan tembusan kepada Kepala Biro SDM.

d. Pemantauan Laporan Hasil Pemeriksaan Untuk mengetahui perkembangan hasil pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin pegawai, Inspektur Utama dapat meminta Kepala Biro SDM untuk menyampaikan tindak lanjut hasil Sidang ANKUM setiap bulan.

Page 34: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

27

BAB IV

PENJATUHAN HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI

01 Sekretaris Jenderal selaku Pejabat Pembina Kepegawaian dan ANKUM, sebelum menjatuhkan hukuman disiplin, wajib terlebih dahulu mempelajari dengan teliti hasil pemeriksaan Inspektur Utama dengan memperhatikan faktor-faktor yang mendorong atau menyebabkan pegawai melakukan pelanggaran disiplin.

Sekretaris Jenderal selaku ANKUM wajib menyelenggarakan Sidang ANKUM sebelum menjatuhkan hukuman disiplin

A. Sidang ANKUM

02 Penjatuhan hukuman disiplin pegawai dilakukan oleh Sekretaris Jenderal, sedangkan sebagai sarana untuk memperoleh masukan, pendapat, dan pertimbangan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin Sekretaris Jenderal menyelenggarakan Sidang ANKUM.

Sidang ANKUM

1. Waktu dan Tempat Penyelenggaraan Sidang ANKUM 03 a. Sekretaris Jenderal paling lambat 14 (empat belas) hari

kerja setelah menerima hasil pemeriksaan Inspektorat Utama menetapkan waktu pelaksanaan Sidang ANKUM dan memerintahkan Kepala Biro Sumber Daya Manusia selaku Sekretariat ANKUM untuk mempersiapkan Sidang ANKUM sesuai waktu yang telah ditentukan.

b. Jika dalam waktu 14 (empat belas) hari kerja Sekretaris Jenderal belum menetapkan waktu pelaksanaan Sidang ANKUM, Inspektorat Utama melalui kepala Biro Sumber Daya Manusia menanyakan dan mengajukan usulan waktu pelaksanaan Sidang ANKUM kepada Sekretaris Jenderal.

c. Sekretaris Jenderal segera menindaklanjuti usulan Inspektur Utama sebagaimana tersebut dalam huruf b paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya usulan.

d. Kepala Biro Sumber Daya Manusia setelah mendapatkan perintah dari Sekretaris Jenderal segera menyiapkan dan menyampaikan undangan Sidang

Waktu Penyelenggaraan Sidang ANKUM

Page 35: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

28

ANKUM kepada para pejabat terkait. e. Sidang ANKUM dilakukan secara tertutup dan rahasia

di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan pada hari kerja.

2. Pejabat yang Hadir dalam Sidang ANKUM

04 a. Pejabat yang hadir dalam Sidang ANKUM adalah: 1) Sekretaris Jenderal selaku ANKUM.

2) Pejabat Inspektorat Utama untuk memberikan penjelasan mengenai kasus posisi pelanggaran disiplin, yaitu: a) Inspektur Utama; dan/atau b) Inspektur yang melakukan pemeriksaan atas

pelanggaran disiplin pegawai; 3) Pejabat Ditama Binbangkum untuk memberikan

pertimbangan hukum, yaitu: a) Kepala Ditama Binbangkum; dan/atau b) Kepala Direktorat Legislasi dan Bantuan

Hukum; 4) Pejabat Biro Sumber Daya Manusia selaku

Sekretaris ANKUM untuk memberikan pertimbangan kepegawaian, yaitu: a) Kepala Biro Sumber Daya Manusia; b) Kepala Bagian Pengembangan Kompetensi dan

Penilaian Kinerja; dan/atau c) Kepala Sub Bagian Evaluasi Kinerja.

Pejabat yang hadir dalam Sidang ANKUM

b. Demi menjaga asas obyektivitas, keadilan, dan transparansi maka Sidang ANKUM baru dapat dilaksanakan jika dihadiri Sekretaris Jenderal dan sekurang-kurangnya salah satu pejabat pada huruf a angka 2), 3), dan 4) di atas.

B. Jenis Hukuman Disiplin

05 Jenis hukuman disiplin yang dapat dijatuhkan adalah: 1. Hukuman Disiplin Ringan:

a. Teguran Lisan; b. Teguran Tertulis; dan c. Pernyataan Tidak Puas secara tertulis.

Jenis hukuman disiplin

Page 36: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

29

2. Hukuman Disiplin Sedang: a. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala; b. Penurunan Gaji; dan c. Penundaan Kenaikan Pangkat.

3. Hukuman Disiplin Berat: a. Penurunan Pangkat Pada Pangkat Yang Setingkat

Lebih Rendah; b. Pembebasan Dari Jabatan; c. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan

Sendiri Sebagai pegawai; dan d. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai.

C. Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai

06 1. Penjatuhan hukuman disiplin dijatuhkan oleh Sekretaris Jenderal pada saat sidang ANKUM, yang diikuti dengan penerbitan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja setelah pelaksanaan sidang ANKUM.

Penjatuhan hukuman disiplin dijatuhkan oleh Sekretaris Jenderal pada saat sidang ANKUM

2. Sekretaris Jenderal dapat mendelegasikan penjatuhan Hukuman Disiplin Ringan dan Hukuman Disiplin Sedang kepada PPDW.

3. Tata Cara Penjatuhan Hukuman Disiplin sebagai berikut:

a. Teguran Lisan:

1) Hukuman disiplin teguran lisan dinyatakan oleh ANKUM atau PPDW kepada pegawai yang melakukan pelanggaran disiplin secara tertutup dan rahasia.

2) ANKUM atau PPDW harus menyatakan dengan tegas kepada terhukum bahwa teguran sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas, merupakan hukuman disiplin.

3) Terhadap PPDW sebagaimana dimaksud pada pada angka 1) di atas, dalam menjatuhkan hukuman disiplin teguran lisan berlaku ketentuan sebagai berikut: a) atas perintah ANKUM sesuai dengan hasil

Sidang ANKUM; atau b) atas inisiatif PPDW itu sendiri setelah dilakukan

Page 37: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

30

pemeriksaan secara lisan dan berdasarkan pemeriksaan tersebut, terhukum terbukti melakukan pelanggaran disiplin.

4) Setiap jenis hukuman disiplin teguran lisan yang dijatuhkan wajib diberitahukan secara tertulis kepada Kepala Biro Sumber Daya Manusia sesuai Lampiran IX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini.

b. Teguran Tertulis:

1) Hukuman disiplin teguran tertulis ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal atau Keputusan PPDW sesuai dengan Lampiran X sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini.

2) Dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas, harus disebutkan dengan jelas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh pelanggar.

3) Terhadap PPDW sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas, dalam menjatuhkan hukuman disiplin teguran tertulis berlaku ketentuan yang sama dengan ketentuan huruf a angka 3).

c. Pernyataan Tidak Puas Secara Tertulis:

1) Hukuman disiplin pernyataan tidak puas secara tertulis ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal atau Keputusan PPDW sesuai dengan Lampiran XI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini.

2) Dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas, harus disebutkan dengan jelas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh terhukum.

3) Terhadap PPDW sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas, dalam menjatuhkan hukuman disiplin pernyataan tidak puas secara tertulis berlaku ketentuan yang sama dengan ketentuan huruf a angka 3) .

Page 38: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

31

d. Penundaan Kenaikan Gaji Berkala:

1) Hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal atau Keputusan PPDW sesuai dengan hasil Sidang ANKUM seperti dengan Lampiran XII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini.

2) Dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas, harus disebutkan dengan jelas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh terhukum.

3) Hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan untuk masa paling lama 1 (satu) tahun.

4) Masa penundaan kenaikan gaji berkala, dihitung penuh untuk masa kenaikan gaji berkala berikutnya.

5) Terhadap PPDW sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas, dalam menjatuhkan hukuman disiplin penundaan kenaikan gaji berkala dilakukan atas perintah ANKUM sesuai hasil Sidang ANKUM.

e. Penurunan Gaji:

1) Hukuman disiplin penurunan gaji ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal atau Keputusan PPDW sesuai dengan Lampiran XIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini.

2) Dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas, harus disebutkan dengan jelas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh terhukum.

3) Hukuman disiplin penurunan gaji ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan dan untuk masa paling lama 1 (satu) tahun.

4) Terhadap PPDW sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas, dalam menjatuhkan hukuman disiplin penurunan gaji berlaku ketentuan yang sama dengan ketentuan huruf d angka 5).

Page 39: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

32

f. Penundaan Kenaikan Pangkat: 1) Hukuman disiplin penundaan kenaikan pangkat

ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal atau Keputusan PPDW sesuai dengan Lampiran XIV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini.

2) Dalam keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas, harus disebutkan dengan jelas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh terhukum.

3) Hukuman disiplin penundaan kenaikan pangkat, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun, terhitung mulai tanggal kenaikan pangkat yang bersangkutan dapat dipertimbangkan.

4) Terhadap PPDW sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas, dalam menjatuhkan hukuman disiplin penundaan kenaikan pangkat berlaku ketentuan yang sama dengan ketentuan huruf d angka 5).

g. Penurunan Pangkat Pada Pangkat Yang Setingkat Lebih Rendah:

1) Hukuman disiplin penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal dengan menyebutkan dengan jelas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh terhukum sesuai dengan Lampiran XV sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini.

2) Hukuman disiplin penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah, ditetapkan untuk masa sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan dan untuk paling lama 1 (satu) tahun.

h. Pembebasan Dari Jabatan:

1) Hukuman disiplin pembebasan dari jabatan ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal dengan menyebutkan dengan jelas pelanggaran

Page 40: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

33

disiplin yang dilakukan oleh terhukum sesuai dengan Lampiran XVI sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini.

2) Selama menjalani hukuman disiplin pembebasan dari jabatan, terhukum masih tetap menerima penghasilan sebagai pegawai sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

i. Pemberhentian Dengan Hormat Tidak Atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai Negeri Sipil:

1) Hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal dengan menyebutkan dengan jelas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh terhukum sesuai dengan Lampiran XVII sebagai bagian tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini.

2) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian dengan hormat tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3) Hak-hak kepegawaian sebagaimana dimaksud pada angka 2) di atas, harus disebutkan secara jelas dalam Keputusan Sekretaris Jenderal.

j. Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil:

1) Hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Jenderal dengan menyebutkan dengan jelas pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh terhukum sesuai dengan Lampiran XVIII sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini.

2) Dalam Keputusan sebagaimana dimaksud pada angka 1) di atas, harus dimasukkan Pasal 12 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan

Page 41: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

34

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagai salah satu dasar hukum penjatuhan hukuman disiplin.

3) Pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai tidak diberikan hak-hak kepegawaian, kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

D. Tata Cara Penyerahan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai

1. Panggilan Penyerahan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin

07 a. Panggilan penyerahan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dilakukan oleh Kepala Biro SDM secara tertulis kepada pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin melalui atasan pegawai yang bersangkutan dengan menggunakan Surat Panggilan Penerimaan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam Lampiran XIX sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Petunjuk Pelaksanaan ini.

b. Apabila yang bersangkutan tidak ada di tempat, maka Surat Panggilan disampaikan kepada keluarga yang bersangkutan.

c. Apabila Surat Panggilan pertama tidak dipenuhi maka dilakukan Surat Panggilan kedua dengan memperhatikan waktu yang diperlukan untuk penyampaian Surat Panggilan pertama.

d. Apabila Surat Panggilan kedua tidak dipenuhi juga maka pegawai yang dijatuhi hukuman disiplin dianggap telah menerima Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.

Panggilan penyerahan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dilakukan oleh Kepala Biro SDM

2. Tempat Penyerahan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin

08 Penyerahan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dilakukan di ruangan tertutup di Kantor Pusat Badan Pemeriksa Keuangan atau Perwakilan pada hari kerja.

Tempat penyampaian Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin di Kantor BPK

Page 42: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

35

3. Pejabat yang Menyerahkan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin

09 a. Penyerahan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dilakukan oleh pejabat Biro SDM atau pejabat Inspektorat Utama.

b. Pejabat yang menyerahkan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin harus memiliki pangkat atau jabatan sekurang-kurangnya sama dengan terhukum.

Pejabat yang berwenang menyampaikan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin

Page 43: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

36

BAB V

KEBERATAN ATAS HUKUMAN DISIPLIN PEGAWAI

A. Hukuman Disiplin yang Tidak Dapat Diajukan Keberatan

01 1. Hukuman Disiplin Ringan; 2. Hukuman Disiplin Sedang yang Ditetapkan dengan Keputusan

Sekretaris Jenderal; 3. Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat; dan 4. Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan.

Hukuman Disiplin yang Tidak Dapat Diajukan Keberatan

B. Hukuman Disiplin yang Dapat Diajukan Keberatan

02 1. Hukuman Disiplin Sedang yang ditetapkan dengan Keputusan PPDW;

2. Hukuman Disiplin Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai; dan

3. Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai.

Hukuman Disiplin yang Dapat Diajukan Keberatan

C. Prosedur Pengajuan Keberatan

03 Keberatan atas Hukuman Disiplin harus diajukan dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal diterimanya Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin. Terhadap keberatan yang diajukan melebihi jangka waktu tersebut dinyatakan kadaluarsa dan tidak dapat dipertimbangkan.

Prosedur Pengajuan Keberatan

1. Keberatan atas Hukuman Disiplin Sedang yang ditetapkan dengan Keputusan PPDW

04 a. Keberatan diajukan dalam bentuk tertulis dengan memuat alasan-alasan pengajuan keberatan secara lengkap kepada Sekretaris Jenderal melalui PPDW.

b. PPDW menyampaikan keberatan tersebut pada huruf a di atas beserta tanggapan tertulis atas keberatan tersebut kepada Sekretaris Jenderal selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya surat keberatan.

c. Sekretaris Jenderal wajib mengambil keputusan atas keberatan tersebut selambat-lambatnya 1 (satu) bulan

Upaya keberatan administratif

Page 44: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

37

sejak Sekretaris Jenderal menerima surat keberatan beserta tanggapannya.

d. Sekretaris Jenderal dapat memperkuat atau mengubah hukuman disiplin yang dijatuhkan oleh PPDW melalui Keputusan Sekretaris Jenderal.

e. Keputusan Sekretaris Jenderal tersebut dalam huruf d bersifat final dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

2. Keberatan atas Hukuman Disiplin Pemberhentian dengan Hormat Tidak atas Permintaan Sendiri sebagai Pegawai atau Hukuman Disiplin Pemberhentian Tidak dengan Hormat sebagai Pegawai.

05 a. Keberatan diajukan dalam bentuk tertulis dengan memuat alasan-alasan pengajuan keberatan secara lengkap kepada Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK) melalui Sekretaris Jenderal.

b. Sekretaris Jenderal menyampaikan keberatan tersebut pada huruf a di atas kepada BAPEK selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja terhitung mulai tanggal diterimanya surat keberatan, dengan disertai: d. Tanggapan tertulis atas keberatan; e. Berita Acara Pemeriksaan (BAP); dan f. Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin.

c. Apabila pegawai yang bersangkutan keberatan atas Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin oleh BAPEK dapat mengajukan upaya keberatan melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara.

Upaya keberatan ke BAPEK

Page 45: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

38

BAB VI

TINDAK LANJUT DAN PEMANTAUAN

ATAS HUKUMAN DISIPLIN

A. Tindak Lanjut

1. Pelaksanaan atas Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin

01 Tindak Lanjut atas pelaksanaan Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin dilaksanakan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia dengan melakukan hal-hal berikut: a. mencatat setiap jenis hukuman disiplin dalam kartu

hukuman disiplin; b. menunda kenaikan gaji berkala sampai dengan

berakhirnya masa hukuman disiplin; c. menunda kenaikan pangkat sampai dengan berakhirnya

masa hukuman disiplin; d. menunda promosi jabatan struktural sampai dengan

berakhirnya masa hukuman disiplin; e. menunda pemberian tanda penghargaan, baik yang

diperoleh dari dalam maupun dari luar BPK, dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku;

f. menunda diklat yang berkaitan dengan sertifikasi peran auditor sampai dengan berakhirnya masa hukuman disiplin; dan

g. menunda pemberian tugas belajar, baik dari dalam maupun dari luar BPK sampai dengan berakhirnya masa hukuman disiplin.

Pelaksanaan atas Keputusan Penjatuhan Hukuman Disiplin

2. Berakhirnya Masa Hukuman Disiplin

02 Penjatuhan hukuman disiplin dilakukan sebagai upaya administratif untuk mendidik terhukum serta sebagai peringatan bagi pegawai lain. Sehubungan dengan hal tersebut, terhadap terhukum yang telah berakhir masa hukuman disiplinnya, Kepala Biro Sumber Daya Manusia melakukan hal-hal berikut:

Berakhirnya Masa Hukuman Disiplin

Page 46: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

39

a. Terhadap Hukuman Disiplin Penurunan Gaji

1) Setelah masa hukuman disiplin penurunan gaji berakhir, maka gaji pokok terhukum langsung dikembalikan pada gaji pokok semula.

2) Apabila dalam masa menjalani hukuman disiplin terhukum memenuhi syarat-syarat untuk kenaikan gaji berkala, maka kenaikan gaji berkala tersebut baru diberikan terhitung mulai bulan berikutnya dari saat berakhirnya hukuman disiplin.

b. Terhadap Hukuman Disiplin Penurunan Pangkat

1) Setelah masa hukuman disiplin penurunan pangkat berakhir, maka pangkat terhukum dengan sendirinya kembali kepada pangkat sebelum dijatuhi hukuman disiplin.

2) Masa dalam pangkat terakhir sebelum dijatuhi hukuman disiplin, dihitung sebagai masa kerja untuk kenaikan pangkat berikutnya.

3) Kenaikan pangkat berikutnya baru dapat dipertimbangkan setelah pegawai yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun dikembalikan pada pangkat semula.

c. Terhadap Hukuman Disiplin Pembebasan dari Jabatan

Terhukum yang dijatuhi hukuman disiplin pembebasan dari jabatan, baru dapat diusulkan untuk diangkat lagi dalam suatu jabatan setelah sekurang-kurangnya 1 (satu) tahun menjalani hukuman disiplin .

B. Pemantauan

03 Inspektur Utama melakukan pemantauan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan keputusan penjatuhan hukuman disiplin.

Pemantauan oleh Inspektur Utama

Page 47: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

40

BAB VII PENUTUP

A. Pemberlakuan Petunjuk Pelaksanaan

01 Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana BPK berlaku pada saat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan.

Pemberlakuan Petunjuk Pelaksanaan

B. Pemutakhiran Petunjuk Pelaksanaan

02 Perubahan atas Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana BPK akan dilakukan melalui Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan tentang Perubahan atas Petunjuk Pelaksanaan dimaksud.

Perubahan Petunjuk Pelaksanaan

C. Pemantauan Petunjuk Pelaksanaan

03 Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana BPK merupakan dokumen yang dapat berubah sesuai dengan perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, standar pemeriksaan, dan/atau kondisi lain. Oleh karena itu, pemantauan atas Petunjuk Pelaksanaan ini akan dilakukan oleh Tim Pemantauan Petunjuk Pelaksanaan Pemeriksaan dan Penjatuhan Hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pelaksana BPK. Selain itu, masukan atau pertanyaan terkait dengan Petunjuk Pelaksanaan ini dapat disampaikan kepada:

Pemantauan Petunjuk Pelaksanaan

Inspektorat Utama Lantai VII Gedung Umar Wirahadikusumah BPK RI

Jl. Gatot Subroto Kav. 31 Jakarta Pusat (10210) Telp. (021) 5704395 Pesawat 686

e-mail: [email protected]

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SEKRETARIS JENDERAL,

ttd.

Dharma Bhakti NIP. 060049770

Page 48: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Jl. Gatot Subroto No. 31 Jakarta Pusat 10210 Telp. (021) 5704395 Fax. (021) 5720909

SURAT TUGAS

No. /ST/XI/....../20...

Diperintahkan kepada :

1. .................................. .............................. 2. .................................. .............................. 3. .................................. .............................. 4. ………………………. ……………………

Untuk melakukan : Pemeriksaan atas Dugaan Pelanggaran Disiplin Pegawai Negeri Sipil yang dilakukan oleh Sdr. Nama, NIP, Pangkat Jabatan, dan unit kerja serta permintaan keterangan kepada saksi dan pihak pihak lain yang terkait.

Jangka waktu : .......................................................................................................

Diharapkan penugasan ini dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, ................. 20...... Inspektur Utama,

................................................ NIP. 24000...................

Lampiran I

Page 49: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

INSPEKTORAT UTAMA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

Jln. Gatot Subroto Kav. 31, Jakarta Pusat 10210, Tel (021) 5704395 ext. 253 Fax (021) 5705369

SURAT PANGGILAN PERMINTAAN KETERANGAN

N0. ..... /.../.../…/20…

Dengan ini diminta kehadiran Saudara :

a. Nama : …………………………………………………… b. NIP : …………………………………………………… c. Pangkat/Golongan : …………………………………………………… d. Jabatan : …………………………………………………… e. Unit Kerja : …………………………………………………… untuk menghadap Tim Pemeriksa Inspektorat Utama : (berdasar surat tugas...................)

1. a. Nama : …………………………………………………… b. NIP : …………………………………………………… c. Pangkat/Golongan : …………………………………………………… d. Jabatan : ……………………………………………………

2. a. Nama : …………………………………………………… b. NIP : …………………………………………………… c. Pangkat/Golongan : …………………………………………………… d. Jabatan : ……………………………………………………

Pada hari : …………………………………………………… Tanggal : …………………………………………………… Pukul : …………………………………………………… Tempat : ……………………………………………………

Lampiran II

Page 50: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

guna didengar keterangannya/kesaksian sehubungan dengan dugaan pelanggaran disiplin ..................................(peristiwa) sebagaimana dimaksud dalam Pasal ...........ayat……..huruf…………Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980.

Jakarta,................................

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTUR UTAMA,

............................... NIP. 24000............

Catatan : Lembar kesatu : .............. Lembar kedua : .............. Lembar ketiga : .............. Lembar keempat : ..............

Page 51: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT UTAMA

BERITA ACARA

PENOLAKAN PEMERIKSAAN/PEMBERIAN KETERANGAN

Pada hari ini……………tanggal……………………….saya:…………………………………

Nama :……………………………….....................................................................

Jabatan :………………………………….................................................................

pada Badan Pemeriksa Keuangan,

dalam melaksanakan tugas pemeriksaan berdasarkan Surat Tugas No…………………………………. Tanggal……………………… telah memeinta kepada:

Nama :………………………………….................................................................

Jabatan :………………………………….................................................................

pada…………………………………......................................................

untuk dapat memeriksa/memperoleh keterangan.

Meskipun kepadanya sudah diberitahukan, dibacakan dan dijelaskan PP No. 30 Tahun 1980 jo. SE Kepala BKN Nomor 23/SE/1980 angka V angka 3 huruf k dan l mengenai kewajiban menjawab segala pertanyaan yang diajukan,

a. Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa karena disangka melakukan sesuatu pelangaran disiplin, wajib menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh pejabat yang berwenang menghukum atau pejabat yang diperintahkan untuk melakukan pemeriksaan.

b. Apabila Pegawai Negeri Sipil yang diperiksa itu tidak mau menjawab pertanyaan, maka ia dianggap mengakui pelanggaran disiplin yang disangkakan kepadanya.

Lampiran III

Page 52: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

Namun setelah dibacakan dan dijelaskan peraturan tersebut, yang bersangkutan tetap menolak untuk diperiksa/memberikan keterangan dengan alasan:................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Dengan penolakan yang bersangkutan untuk diperiksa/memberikan keterangan, maka yang bersangkutan mengakui kebenaran adanya pelanggaran disiplin pegawai negeri sipil yang disangkakan kepadanya.

Berita Acara ini dibuat atas sumpah/janji yang dilakukan pada waktu saya menerima jabatan.

..........................,................................20.... .

Pihak yang memeriksa,

(......................................................)

Pihak yang diperiksa,

(.....................................................)

Page 53: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT UTAMA

BERITA ACARA PERMINTAAN KETERANGAN

No. /BAP/XI. /.../20…

…………Pada hari ini…………tanggal………… bulan Tahun Dua Ribu………… mulai pukul……….WIB bertempat,……………………………………………… oleh kami :………………………………………………………………..……………...

------------------------------------------------------------------……..-------------------------------------NIP : ……….------------------------------------------------------------ Pangkat/Golongan : ……….------------------------------------------------------------ Jabatan : ……….------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------……..-------------------------------------NIP : ………..------------------------------------------------------------Pangkat/Golongan : ………..------------------------------------------------------------Jabatan : ………..------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------……….----------------------------------------NIP : ………..------------------------------------------------------------Pangkat/Golongan : .............----------------------------------------------------------- Jabatan : ………..------------------------------------------------------------ -------------------------------------------------------------…………--------------------------------------NIP : …………---------------------------------------------------------- Pangkat/Golongan : …………---------------------------------------------------------- Jabatan : …………---------------------------------------------------------- Yang selanjutnya disebut sebagai “PEMERIKSA”.----------------------------------------

Lampiran IV

Page 54: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

--------Pada hari dan tanggal tersebut di atas, berdasarkan Surat Tugas Inspektur Utama No. .../ST/X.../00/200......tanggal .... bulan 200.... telah meminta keterangan terhadap seorang yang bernama :-----------------------------

---------------------------------------------------- ...........................------------------------------------ N IP : ……………------------------------------------------------------------ Tempat/Tgl.Lahir : ……………------------------------------------------------------------- Pangkat/Golongan : ……………------------------------------------------------------------- Jabatan : ……………------------------------------------------------------------- Unit Kerja ……………-------------------------------------------------------------

Agama : ……………-------------------------------------------------------------

Yang selanjutnya disebut sebagai TERPERIKSA/SAKSI-------------------------------

---------Selanjutnya, atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Tim Pemeriksa ITAMA, yang bersangkutan memberikan jawaban sebagai berikut.---

1. Pertanyaan..……………..…………………..………………………………….. ……………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………………. 1.Jawaban……………………….………………………………………. ………………………………...……………………………………….

dan seterusnya.

-------- Setelah saudara ……… mengerti, memahami, dan menyetujui isi BAPK ini dengan cara pembubuhan paraf dari yang bersangkutan pada bagian kanan bawah setiap lembar halaman BAP ini dan saudara ……………………. secara pasti dan meyakinkan tetap pada pendirian dan jawabannya semula seperti yang tertulis di dalam BAPK ini, maka untuk menguatkannya saudara…………………….. membubuhkan tanda tangannya seperti di bawah ini. -----------------------------------------------------------------------------------------------------

Terperiksa/Saksi

(……………………………)

--------- BAP ini dibuat atas dasar sumpah pada waktu menerima jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Utama di ……… pada hari, ……… tanggal ……………….. pukul ……………------------------

Tim Pemeriksa,

(…………………….……)

Page 55: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT UTAMA

SURAT PERINTAH PENGHENTIAN PEMERIKSAAN NOMOR PRINT :………………………………………..

INSPEKTUR UTAMA BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA, Membaca : 1. Berita Acara Pemeriksaan Tim Pemeriksa tanggal………………. Dalam perkara atas nama terperiksa:

Nama Lengkap : …………............................................... N IP : …………............................................... Tempat/Tgl.Lahir : …………............................................... Pangkat/Golongan : …………............................................... Jabatan : …………............................................... Unit Kerja : …………...............................................

Agama : …………............................................... Menimbang : 1. Bahwa pelanggaran disiplin yang disangkakan terhadap

terperiksa tersebut sebagaimana diuraikan di atas ternyata tidak terdapat cukup bukti;

2. Bahwa oleh karena itu cukup alasan untuk menghentikan pemeriksaan atas pelanggaran disiplin yang disangkakan terhadap terperiksa tersebut;

mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian Republik Indonesia;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2007 tentang Kode Etik Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

4. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 39/K/I-VII.3/7/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

5. Keputusan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Nomor 01/K/I-XIII.2/2/2008 tentang Panduan Manajemen Pemeriksaan;

6. Keputusan Sekretaris Jenderal Nomor 228/K/X-XIII.2/9/2008 tentang Tata Tertib Kerja Pegawai pada Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia;

Lampiran V

Page 56: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

MEMERINTAHKAN:

Kepada : Tim Pemeriksa :

NIP : ……………………………………. Pangkat/Golongan : ……………………………………. Jabatan : …………………………………….

NIP : ……………………………………. Pangkat/Golongan : ……………………………………. Jabatan : …………………………………….

NIP : ……………………………………. Pangkat/Golongan : ……………………………………. Jabatan : …………………………………….

Untuk : Menghentikan pemeriksaan atas dugaan pelanggaran disiplin yang

disangkakan terhadap terperiksa ………………….. karena tidak cukup bukti dengan ketentuan bahwa kasus tersebut dapat dilakukan pemeriksaan kembali jika diperoleh alasan atau bukti baru.

Kepada : Yang bersangkutan

Untuk Dilaksanakan Dikeluarkan di :………………….. Pada tanggal :…………………... INSPEKTUR UTAMA, …………………………. NIP……………………..

Tembusan: 1. Sekretaris Jenderal; 2. Kepala Biro SDM; 3. Inspektur; 4. Tim Pemeriksa; 5. Terperiksa; 6. Unit Kerja Terperiksa; 7. Pertinggal.

Page 57: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT UTAMA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

No. /BAP/XI. /.../20…..

…………Pada hari ini…………tanggal………… bulan Tahun Dua Ribu………… mulai pukul……….WIB bertempat,……………………………………………… oleh kami :………………………………………………………………..……………...

------------------------------------------------------------------……..----------------------------------- NIP : ……….------------------------------------------------------------ Pangkat/Golongan : ……….------------------------------------------------------------ Jabatan : ……….------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------……..----------------------------------- NIP : ………..------------------------------------------------------------ Pangkat/Golongan : ………..------------------------------------------------------------ Jabatan : ………..------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------……….-------------------------------------- NIP : ………..----------------------------------------------------------- Pangkat/Golongan : .............----------------------------------------------------------- Jabatan : ………..-----------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------…………------------------------------------ NIP : …………---------------------------------------------------------- Pangkat/Golongan : …………---------------------------------------------------------- Jabatan : …………---------------------------------------------------------- Yang selanjutnya disebut sebagai “PEMERIKSA”.------------------------------------------------

Lampiran VI

Page 58: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

--------Pada hari dan tanggal tersebut di atas, berdasarkan Surat Tugas Inspektur Utama No. .../ST/X.../00/200......tanggal .... bulan 200.... telah meminta keterangan terhadap seseorang yang bernama :-----------------------------

--------------------------------------------------- ...........................------------------------------------------ N IP : ……………----------------------------------------------------------------- Tempat/Tgl.Lahir : ……………--------------------------------------------------------------- Pangkat/Golongan : ……………--------------------------------------------------------------- Jabatan : ……………--------------------------------------------------------------- Unit Kerja ……………---------------------------------------------------------------

Agama : ……………---------------------------------------------------------------

Yang selanjutnya disebut sebagai ”TERPERIKSA/SAKSI.-------------------------------------

---------Selanjutnya atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Tim Pemeriksa ITAMA, yang bersangkutan memberikan jawaban sebagai berikut.---------------------------

2. Pertanyaan. ………………..…………………..…………..……………………………. ……………………………………………………………….……………………………………………………………………………………….....…………………… …………….. 1.Jawaban………………………………………………...…………………………… ………………………………………………………………...……….……………….….. ……………………………………………………………………………………..............

Dan seterusnya.

-------- Setelah Saudara …………………... mengerti, memahami dan menyetujui isi BAP ini dengan cara membubuhi paraf dari yang bersangkutan pada bagian kanan bawah dari setiap lembar halaman BAP ini dan saudara ……………………. Secara pasti dan meyakinkan tetap pada pendirian dan jawabannya semula seperti yang tertulis di dalam BAP ini, maka untuk menguatkannya saudara…………………….. membubuhkan tandatangannya seperti di bawah ini. ---------------------------------------------

Terperiksa/Saksi,

(……………………………)

--------- BAP ini dibuat atas dasar sumpah pada waktu menerima jabatan, kemudian ditutup dan ditandatangani oleh Tim Pemeriksa Inspektorat Utama di ……… pada hari, ……… tanggal ……………….. pukul ……………--------------------------------------------------

Tim Pemeriksa,

(…………………….……)

Page 59: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN INSPEKTORAT UTAMA

HASIL PEMERIKSAAN

DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN PNS

YANG DILAKUKAN OLEH……………………….. PADA

AUDITAMA KN……/BPK RI PERWAKILAN PROVINSI……….

INSPEKTORAT UTAMA

JAKARTA, ...........................20XX

Lampiran VII

Page 60: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN INSPEKTORAT UTAMA

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ATAS

DUGAAN PELANGGARAN DISIPLIN PNS

YANG DILAKUKAN OLEH……………………….. PADA

AUDITAMA KN……/BPK RI PERWAKILAN PROVINSI……….

I. Dasar Pemeriksaan II. Objek Pemeriksaan III. Tujuan Pemeriksaan IV. Sasaran Pemeriksaan V. Jangka Waktu Pemeriksaan VI. Kasus Posisi VII. Referensi VIII. Kesimpulan IX. Pendapat pemeriksa

----------Berdasarkan pengakuan yang bersangkutan dengan didukung bukti-

bukti disertai keterangn dari saki-saksi yang telah dinyatakan dalam Berita

Acara ini, maka Tim Pemeriksa berpendapat bahwa:------------------------------------

------------Telah terjadi pelanggaran disiplin pegawai meliputi atas ketentuan

pasal-pasal yang terdapat dalamPeraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980,

yaitu:-----

1) Pasal 2, Setiap Pegawai Negeri Sipil wajib:-------------------------------------------

a) Huruf

b) Huruf

c) Dsb

2) Pasal 3, Setiap Pegawai Negeri Sipil dilarang:---------------------------------------

a) Huruf

b) Dsb

Page 61: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

X. Pertimbangan ----------Berdasarkan aspek yang perlu dipertimbangkan dalam menjatuhkan

sanksi hukuman disiplin, yaitu:-----------------------------------------------------------------

Hal-hal yang meringankan:-------------------------------------------------------------------- Hal-hal yang memberatkan:-------------------------------------------------------------------

XI. Saran Tindak ----------Berdasarkan bukti-bukti dan pengakuannya, serta pendapat Tim

Pemeriksa, disarankan Kepada Sekertaris Jenderal selaku ANKUM agar

menjatuhkan hukuman disiplin kepada Sdr…………………………………..……..,

atas ………………………………………...----------------------------------------------------

----------Hal tersebut mencerminkan yang bersangkutan tidak mentaati dan

melaksanakan tugas kedinasan dengan sebaik-baiknya dengan penuh

pengabdian, kesadaran dan tanggung jawab.----------------------------------------------

----------Sesuai dengan PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin

Pegawai Negeri Sipil Pasal 6 ayat…….., yaitu jenis hukuman disiplin

ringan/sedang/berat berupa………………………………………….………..---------

----------Hasil Pemriksaan ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah

pada waktu menerima jabatan, kemudian ditutup, dan ditandatangani di

Jakarta.-----------

Penanggung Jawab,

……………………………

NIP. 24000XXXX

Page 62: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

IKHTISAR HASIL PEMERIKSAAN PELANGGARAN DISIPLIN PEGAWAI TERHADAP SDR……………. PEGAWAI

PADA AKN……./PERWAKILAN BPR -RI DI…………………..…..

No Identitas Uraian pelanggaran Pasal yang dilanggar Pertimbangan Usulan/saran

1 2 3 4 5 6

Nama : NIP Pangkat/Gol : Jabatan : Unit Kerja : Agama : BAP Nomor : Tanggal :

Hal yang memberatkan:

a. ……….. b. ………... c. ………..

Hal yang meringankan: a. …………. b. …………… c. …………..

Jakarta, …………………..20XX

Inspektur,

(………………………………..) NIP………………………..

Page 63: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT UTAMA

RESUME HASIL PEMERIKSAAN No. /RHP/XI.1/08/200..

------Pada hari ini, …….. tanggal ………………….. bulan……….. Tahun Dua Ribu........(200…), kami :------------------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------................--------------------------------------------------- NIP : Pangkat/Golongan : Jabatan :

-------------------------------------------------- ………… ---------------------------------------------------- NIP : Pangkat/Golongan : Jabatan : -------------------------------------------------- ………... ---------------------------------------------------- NIP : Pangkat/Golongan : Jabatan : ------Berdasarkan Surat Tugas Inspektur Utama Nomor …./ST/X/…/200.. tanggal … bulan……… 200….. telah meneliti dan membaca ulang Berita Acara Pemeriksaan terhadap pelanggar, saksi-saksi serta bukti-bukti atas dugaan pelanggaran terhadap PP No. 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS), yang bernama:----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------……………-------------------------------------------------- NIP : Tempat & Tanggal lahir : Pangkat/Golongan : Agama : Jabatan : Unit Kerja : Alamat : Yang selanjutnya disebut sebagai “Terperiksa”--------------------------------------------------- ------------------------------------------------……………-----------------------------------------------------

Lampiran VIII

Page 64: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

NIP : Tempat & Tanggal lahir : Pangkat/Golongan : Agama : Jabatan : Unit Kerja : Alamat : Yang selanjutnya disebut sebagai “SAKSI”------------------------------------------------------

-------------------Dari penelitian atas Berita Acara Pemeriksaan terhadap Terperiksa, keterangan saksi dan bukti- bukti lainnya, terdapat fakta sebagai berikut:-----------------

FAKTA BERDASARKAN PENGAKUAN:-----------------------------------------------------

a. Sdr……………………………………….(Terperiksa)------------------------------------

b. Sdr………………………………………..(Saksi)------------------------------------------

c. Dsb…………………………………………………….……………………………..

---------------------Resume Hasil Pemeriksaan ini dibuat dengan sebenarnya mengingat sumpah pada waktu menerima jabatan, kemudian ditutup, dan ditandatangani di …………. pada hari dan tanggal tersebut di atas-------------------------------------------------

Pemeriksa,

…………………….. NIP…………………

…………………….. NIP…………………

…………………….. NIP…………………

Page 65: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA INSPEKTORAT UTAMA

SURAT PEMBERITAHUAN TEGURAN LISAN

Jakarta, Kepada Yth. Kepala Biro Sumber Daya Manusia di Jakarta

Dengan ini diberitahukan dengan hormat, bahwa pada tanggal …………… bulan ………. tahun ……………, telah saya jatuhkan hukuman disiplin berupa teguran lisan kepada :

Nama :

NIP :

Pangkat :

Jabatan :

Unit Kerja :

karena yang bersangkutan melakukan perbuatan : ……………………................................................... pada ................... tanggal ......................... dengan alasan ………………….......................................... ................................................................................................. Perbuatan tersebut melanggar ketentuan Pasal ....... ayat ........ huruf ............ Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980. Demikian surat pemberitahuan ini untuk dapat dimaklumi dan digunakan semestinya.

Pejabat yang berwenang menghukum, (Jabatan )

(Nama lengkap) (NIP)

Tembusan: 1. Yth. Inspektur Utama; 2. Yth. Kabag PKPK SDM.

Lampiran IX

Nomor : ……… Sifat : Rahasia Lampiran :

Page 66: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : …………………………………….

TENTANG HUKUMAN DISIPLIN BERUPA TEGURAN TERTULIS

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa menurut hasil Pemeriksaan tersebut diatas

Sdr…………………… Tersebut telah melakukan perbuatan berupa ................................................... dan seterusnya;

b. bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan pelanggaran terhadap pasal...... ayat ....................huruf ................Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;

c. bahwa untuk menegakan disiplin, dipandang perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya itu kepada Sdr. ......................tersebut;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS;

2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. Instruksi Dinas Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 05/HP/WK/1996 tanggal 12 September 1996;

4. Putusan Sidang Ankum tanggal .................; 5. Laporan dari…………………………………… tanggal

.......................tentang pelangaran disiplin yang dilakukan oleh................................... NIP.......... pangkat ……….;

Lampiran X

Page 67: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

6. Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh ……………….. NIP............. Pangkat ...................... tanggal ...............;

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERTAMA : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa teguran tertulis kepada : Nama : NIP : Pangkat/golongan : Unit Kerja : Karena ia pada tanggal ............. melakukan perbuatan yang

melanggar ketentuan Pasal ................. ayat ..........huruf ........... Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini bersifat rahasia. PETIKAN ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Pada tanggal :

(SEKJEN*/PPDW**)

NAMA:...................... NIP:........................

TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada: 1. Deputi Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di

Jakarta. 2. Dan seterusnya

*) Sekretaris Jenderal selaku Ankum **) Apabila penjatuhan hukuman dilakukan PPDW, maka putusan

ditandatangani oleh PPDW atas nama Sekretaris Jenderal

Page 68: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : ………………………………….. TENTANG

HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PERNYATAAN TIDAK PUAS SECARA TERTULIS

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa menurut hasil Pemeriksaan tersebut diatas

Sdr…………………… Tersebut telah melakukan perbuatan berupa ..................................................dan seterusnya;

b. bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan pelanggaran terhadap pasal...... ayat ....................huruf ................Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;

c. bahwa untuk menegakan disiplin, dipandang perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya itu kepada Sdr. ......................tersebut;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan

atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS;

2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. Instruksi Dinas Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 05/HP/WK/1996 tanggal 12 September 1996;

4. Putusan Sidang Ankum tanggal ...............; 5. Laporan dari…………………………………… tanggal

.......................tentang pelangaran disiplin yang dilakukan oleh................................... NIP.......... pangkat ……….;

Lampiran XI

Page 69: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

6. Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh ………………..

NIP............. Pangkat ....................tanggal ...............;

M E M U T U S K A N: Menetapkan : PERTAMA : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pernyataan tidak puas

secara tertulis kepada: Nama : NIP : Pangkat/golongan : Unit Kerja : Karena ia pada tanggal ............. melakukan perbuatan yang

melanggar ketentuan Pasal ................. ayat ..........huruf ........... Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini bersifat rahasia. PETIKAN ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Pada tanggal :

(SEKJEN*/PPDW**)

NAMA:...................... NIP:........................

Diterima tanggal: Nama…………… NIP…………….. TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada: 1. Deputi Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di

Jakarta. 2. Dan seterusnya

Note: *) Sekretaris Jenderal selaku Ankum **) Apabila penjatuhan hukuman dilakukan PPDW, maka putusan

ditandatangani oleh PPDW atas nama Sekretaris Jenderal

Page 70: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : ………………………………………… TENTANG

HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PENUNDAAN KENAIKAN GAJI BERKALA

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa menurut hasil Pemeriksaan tersebut diatas Sdr……………………

Tersebut telah melakukan perbuatan berupa ................................................... dan seterusnya;

b. bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan pelanggaran terhadap pasal...... ayat ....................huruf ................Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;

c. bahwa untuk menegakan disiplin, dipandang perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya itu kepada Sdr. ......................tersebut;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

4.

Dan seterusnya;

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS;

2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. Putusan Sidang Ankum tanggal ……………………..; 4. Laporan dari…………………………………… tanggal

.......................tentang pelanggaran disiplin yang dilakukan oleh................................... NIP.......... pangkat ……….;

5. Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh ……………….. NIP............. Pangkat ...................... tanggal ...............;

Lampiran XII

Page 71: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERTAMA : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji

berkala selama 1 (satu) tahun kepada: Nama : NIP : Pangkat/golongan : Jabatan : Unit Kerja : Karena ia pada tanggal ............. melakukan perbuatan yang

melanggar ketentuan Pasal ................. ayat ..........huruf ........... Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS.

KEDUA : Apabila tidak ada keberatan, maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini bersifat rahasia.

PETIKAN ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan

Ditetapkan di : Pada tanggal :

(SEKJEN*/PPDW**)

NAMA:...................... NIP:........................

Diterima tanggal: Nama…………… NIP…………….. TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada:

1. Deputi Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di Jakarta.

2. Dan seterusnya

Note: *) Sekretaris Jenderal selaku Ankum **) Apabila penjatuhan hukuman dilakukan PPDW, maka putusan

ditandatangani oleh PPDW atas nama Sekretaris Jenderal

Page 72: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : ............................ TENTANG

HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PENURUNAN GAJI

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa menurut hasil Pemeriksaan tersebut diatas Sdr……………………

Tersebut telah melakukan perbuatan berupa ................................................... dan seterusnya;

b. bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan pelanggaran terhadap pasal...... ayat ....................huruf ................Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;

c. bahwa untuk menegakan disiplin, dipandang perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya itu kepada Sdr. ......................tersebut;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

4.

Dan seterusnya;

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS;

2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. Putusan Sidang Ankum tanggal ……………………..; 4. Laporan dari…………………………………… tanggal

.......................tentang pelangaran disiplin yang dilakukan oleh................................... NIP.......... pangkat ……….;

5. Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh ……………….. NIP............. Pangkat ...................... tanggal ...............;

Lampiran XIII

Page 73: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERTAMA : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan gaji

berkala selama 1 (satu) tahun kepada: Nama : NIP : Pangkat/golongan : Jabatan : Unit Kerja : Karena ia pada tanggal ............. melakukan perbuatan yang

melanggar ketentuan Pasal ................. ayat ..........huruf ........... Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal 1 bulan .............. tahun ............. gaji pokok sdr ............. tersebut ditetapkan menjadi Rp .............. (.................) sebulan.

KETIGA KEEMPAT KELIMA KEENAM

: : : :

Terhitung mulai tanggal 1 bulan ........................... tahun ............... gaji pokok Sdr.................. kembali pada gaji pokok semula yaitu Rp..................(..................) sebulan. Apabila tidak ada keberatan, maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima Keputusan ini. Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Keputusan ini bersifat rahasia.

PETIKAN ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Pada tanggal :

(SEKJEN*/PPDW**)

NAMA:...................... NIP:........................

Diterima tanggal: Nama…………… NIP…………….. TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada: 1. Deputi Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di

Jakarta. 2. Dan seterusnya

Note: *) Sekretaris Jenderal selaku Ankum **) Apabila penjatuhan hukuman dilakukan PPDW, maka putusan

ditandatangani oleh PPDW atas nama Sekretaris Jenderal

Page 74: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : ………………………….. TENTANG

HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PENUNDAAN KENAIKAN PANGKAT

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa menurut hasil Pemeriksaan tersebut diatas Sdr……………………

Tersebut telah melakukan perbuatan berupa .........................................................................;

b. bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan pelanggaran terhadap pasal...... ayat ....................huruf ................Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 dan seterusnya;

c. bahwa untuk menegakan disiplin, dipandang perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya itu kepada Sdr. ......................tersebut;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

4.

Dan seterusnya;

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS;

2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. Putusan Sidang Ankum tanggal ……………………..; 4. Laporan dari…………………………………… tanggal

.......................tentang pelangaran disiplin yang dilakukan oleh................................... NIP.......... pangkat ……….;

5. Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh ……………….. NIP............. Pangkat ...................... tanggal ...............;

Lampiran XIV

Page 75: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

M E M U T U S K A N: Menetapkan : PERTAMA : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa penundaan kenaikan pangkat

untuk selama………… kepada: Nama : NIP : Pangkat/golongan : Jabatan : Unit Kerja : Karena ia pada tanggal ............. melakukan perbuatan yang

melanggar ketentuan Pasal ................. ayat ..........huruf ........... Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS.

KEDUA : Apabila tidak ada keberatan, maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima Keputusan ini.

KETIGA :

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

PETIKAN ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan

Ditetapkan di : Pada tanggal :

(SEKJEN*/PPDW**)

NAMA:...................... NIP:........................

Diterima tanggal: Nama…………… NIP…………….. TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada: 1. Deputi Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di

Jakarta. 2. Dan seterusnya Note: *) Sekretaris Jenderal selaku Ankum **) Apabila penjatuhan hukuman dilakukan PPDW, maka putusan

ditandatangani oleh PPDW atas nama Sekretaris Jenderal

Page 76: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : …………………………..

TENTANG HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PENURUNAN PANGKAT PADA PANGKAT YANG SETINGKAT LEBIH RENDAH

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa menurut hasil Pemeriksaan tersebut diatas Sdr…………………… Tersebut telah melakukan perbuatan berupa ................................................... dan seterusnya;

b. bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan pelanggaran terhadap pasal...... ayat ....................huruf ................Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;

c. bahwa untuk menegakan disiplin, dipandang perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya itu kepada Sdr. ......................tersebut;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

4.

Dan seterusnya;

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS;

2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. Putusan Sidang Ankum tanggal ……………………..; 4. Laporan dari…………………………………… tanggal

.......................tentang pelangaran disiplin yang dilakukan oleh............................. NIP................ pangkat…..……….;

5. Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh ……………….. NIP............. Pangkat ...................... tanggal ...............;

Lampiran XV

Page 77: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERTAMA : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa penurunan pangkat pada

pangkat yang setingkat lebih rendah selama …………………………….………… kepada:

Nama : NIP : Pangkat/golongan : Jabatan : Unit Kerja : Karena ia pada tanggal ............. melakukan perbuatan yang

melanggar ketentuan Pasal ................. ayat ..........huruf ........... Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS.

KEDUA : Terhitung mulai tanggal......................bulan...............tahun............. pangkat Sdr. ................................ diturunkan dari pangkat ..................... golongan ruang............................. menjadi pangkat ........................ golongan ruang ......................... dan terhitung mulai tanggal ............................. pangkatnya dikembalikan pada pangkat semula.

KETIGA :

Terhitung mulai tanggal 1 bulan ......................... tahun ......... sebagai akibat penurunan pangkat tersebut gaji pokok Sdr. .................................. diturunkan dari Rp. ........................ (...................................................) menjadi Rp........................... (...................................................) dan terhitung mulai tanggal 1 bulan ............................ tahun ........ gaji pokoknya dikembalikan pada gaji pokok semula.

KEEMPAT : Apabila tidak ada keberatan, maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima Keputusan ini.

KELIMA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan ini bersifat rahasia.

PETIKAN ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan. Ditetapkan di

:

Pada tanggal :

(SEKJEN)

NAMA:...................... NIP:........................

Diterima tanggal:……………………………… Nama…………… NIP…………….. TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada: 1. Deputi Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di

Jakarta. 2. Dan seterusnya

Page 78: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

Lampiran XVI

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : ………………………….. TENTANG

HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PEMBEBASAN DARI JABATAN

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa menurut hasil Pemeriksaan tersebut diatas Sdr……………………

Tersebut telah melakukan perbuatan berupa ................................................... dan seterusnya;

b. bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan pelanggaran terhadap pasal...... ayat ....................huruf ................Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;

c. bahwa untuk menegakan disiplin, dipandang perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya itu kepada Sdr. ......................tersebut;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

4.

Dan seterusnya;

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS;

2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. Putusan Sidang Ankum tanggal ……………………..; 4. Laporan dari…………………………………… tanggal

.......................tentang pelangaran disiplin yang dilakukan oleh................................... NIP.......... pangkat ……….;

5. Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh ……………….. NIP............. Pangkat ...................... tanggal ...............;

Page 79: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

M E M U T U S K A N: Menetapkan : PERTAMA : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pembebasan dari jabatan

terhitung mulai tanggal........bulan...................tahun........ kepada:

Nama : NIP : Pangkat/golongan : Jabatan : Unit Kerja : Karena ia pada tanggal ...................... melakukan perbuatan yang

melanggar ketentuan Pasal ................. ayat ..........huruf ........... Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin PNS.

KEDUA : Selama menjalani hukuman disiplin sebagai tersbebut pada Diktum PERTAMA, kepada Sdr. ........................... tersebut tetap diberikan penghasilan sebagai Pegawai Negeri Sipil, kecuali tunjangan jabatan.

KETIGA : Apabila tidak ada keberatan, maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini bersifat rahasia.

PETIKAN ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Pada tanggal :

(SEKJEN)

NAMA:...................... NIP:........................

Diterima tanggal: Nama…………… NIP…………….. TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada: 1. Deputi Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di

Jakarta. 2. Dan seterusnya

Page 80: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA NOMOR : …………………………..

TENTANG

HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PEMBERHENTIAN DENGAN HORMAT TIDAK ATAS PERMINTAAN SENDIRI SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa menurut hasil Pemeriksaan tersebut diatas Sdr…………………… Tersebut telah melakukan perbuatan berupa ................................................... dan seterusnya;

b. bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan pelanggaran terhadap pasal...... ayat ....................huruf ................Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;

c. bahwa untuk menegakan disiplin, dipandang perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya itu kepada Sdr. ......................tersebut;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

4.

Dan seterusnya;

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS;

2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. Putusan Sidang Ankum tanggal ……………………..; 4. Laporan dari…………………………………… tanggal

.......................tentang pelangaran disiplin yang dilakukan oleh................................... NIP.......... pangkat ……………;

5. Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh ……………….. NIP............. Pangkat ...................... tanggal ...............;

Lampiran XVII

Page 81: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

M E M U T U S K A N: Menetapkan : PERTAMA : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian dengan hormat

tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil kepada:

Nama : NIP : Pangkat/golongan : Jabatan : Unit Kerja : Karena ia pada tanggal ...................... melakukan perbuatan yang

melanggar ketentuan Pasal ................. ayat ..........huruf ........... Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980.

KEDUA : Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut dalam Diktum PERTAMA, diberikan hak-hak kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Apabila tidak ada keberatan, maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima Keputusan ini.

KEEMPAT : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KELIMA : Keputusan ini bersifat rahasia.

PETIKAN ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Pada tanggal :

(SEKJEN)

NAMA:...................... NIP:........................

Diterima tanggal: Nama……………………. NIP……………………….. TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada: 1. Deputi Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di

Jakarta. 2. Dan seterusnya

Page 82: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA NOMOR : …………………………..

TENTANG

HUKUMAN DISIPLIN BERUPA PEMBERHENTIAN TIDAK DENGAN HORMAT SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL

SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA KEUANGAN

REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa menurut hasil Pemeriksaan tersebut diatas Sdr…………………… tersebut telah melakukan perbuatan berupa ..................................................dan seterusnya;

b. bahwa perbuatan tersebut adalah merupakan pelanggaran terhadap pasal...... ayat ....................huruf ................Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980;

c. bahwa untuk menegakan disiplin, dipandang perlu menjatuhkan hukuman disiplin yang setimpal dengan pelanggaran disiplin yang dilakukannya itu kepada Sdr. ......................tersebut;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas

Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

4.

Dan seterusnya;

Memperhatikan : 1. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 tahun 2003 tanggal 21 April 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian PNS;

2. Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 23/SE/1980 tanggal 30 Oktober 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil;

3. Putusan Sidang Ankum tanggal ……………………..; 4. Laporan dari …………………………………… tanggal .......................

tentang pelangaran disiplin yang dilakukan oleh................................... NIP.......... pangkat ……………;

5. Hasil Pemeriksaan yang dilakukan oleh ……………….. NIP............. Pangkat ...................... tanggal ...............;

Lampiran XVIII

Page 83: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

M E M U T U S K A N:

Menetapkan : PERTAMA : Menjatuhkan hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan

hormat sebagai pegawai negeri sipil kepada: Nama : NIP : Pangkat/golongan : Jabatan : Unit Kerja : Karena ia pada tanggal ...................... melakukan perbuatan yang

melanggar ketentuan Pasal ................. ayat ..........huruf ........... Peraturan Pemerintah No.30 Tahun 1980.

KEDUA : Apabila tidak ada keberatan, maka keputusan ini mulai berlaku pada hari kelima belas terhitung mulai tanggal Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan menerima Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan ini bersifat rahasia.

PETIKAN ASLI Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Pada tanggal :

(SEKJEN)

NAMA:...................... NIP:........................

Diterima tanggal: Nama…………… NIP…………….. TEMBUSAN disampaikan dengan hormat kepada: 1. Deputi Tata Usaha Kepegawaian Badan Administrasi Kepegawaian Negara di

Jakarta. 2. Dan seterusnya

Page 84: KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL BADAN PEMERIKSA … · dilanggar oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), dengan demikian pegawai yang bersangkutan akan dijatuhi dengan hukuman disiplin oleh

BADAN PEMERIKSA KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

SURAT PANGGILAN PENERIMAAN KEPUTUSAN

Nomor : /.../.../.../20...

1. Bersama ini diminta dengan hormat kehadiran Saudara :

Nama : NIP : Pangkat/Golongan : Jabatan : Unit Kerja :

Untuk menghadap kepada :

Nama : NIP : Pangkat/Golongan : Jabatan : Unit Kerja :

Pada : Hari : Tanggal : Jam : Tempat :

Guna menerima Keputusan Sekretaris Jenderal Badan Pemeriksa Keuangan tentang

Penjatuhan Hukuman Disiplin. 2. Demikian panggilan ini untuk diindahkan dan dilaksanakan.

Jakarta, 20...

Kepala Biro SDM,

Nama:............................. NIP........................

Tembusan disampaikan Yth : 1. Inspektur Utama; 2. Atasan Langsung Pegawai yang bersangkutan; 3. Pertinggal.

Lampiran XIX