KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI

NOMOR 166 TAHUN 2016

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN

PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA JAMBI

WALIKOTA JAMBI,

Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak untuk bertempat tinggal dan mendapatkan

lingkungan hidup yang laik dan sehat;

b. bahwa penyelenggaraan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan

permukiman kumuh merupakan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota

berdasarkan penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh

yang didahului proses pendataan;

c. bahwa berdasarkan Pasal 98 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011

tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, penetapan lokasi perumahan

kumuh dan permukiman kumuh wajib dilakukan pemerintah daerah dengan

melibatkan peran masyarakat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a,

huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Walikota Jambi tentang

Penetapan Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kota Jambi;

Mengingat : 1. Pasal 28 H ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun

1945;

2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom

Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumetera Tengah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4247);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir

dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4739);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan

Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan

Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah

diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5679);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Undang-

Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4532);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan

Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor

21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan

Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor

172);

13. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 9 Tahun 2013 tentang Rencana Tata

Ruang Wilayah (RTRW) Kota Jambi 2013-2033 (Lembaran Daerah Kota Jambi

Tahun 2013 Nomor 9);

14. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 3 Tahun 2015 tentang Bangunan

(Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2015 Nomor 3)

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PENETAPAN LOKASI

PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA JAMBI.

KESATU : Menetapkan Lokasi Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh di Kota Jambi

sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kota Jambi sebagaimana

dimaksud dictum kesatu meliputi sejumlah 38 (tigapuluh delapan) kawasan,

dengan luas total sebesar 986,5 (sembilan ratus delapan puluh enam

koma lima) hektar;

KETIGA : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh merupakan satuan

perumahan dan permukiman dalam lingkup wilayah Kota Jambi yang dinilai

tidak laik huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan

yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak

memenuhi syarat;

KEEMPAT : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh ditetapkan berdasarkan

hasil pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dengan melibatkan

peran masyarakat menggunakan Ketentuan Tata Cara Penetapan Lokasi

sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan

Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Terhadap

Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh;

KELIMA : Lokasi Perumahan Kumuh Dan Permukiman Kumuh di Kota Jambi ditetapkan

sebagai dasar penyusunan Rencana Penanganan Perumahan Kumuh Dan

Permukiman Kumuh di Kota Jambi, yang merupakan komitmen Pemerintah

Daerah dalam mendukung Program Nasional Pengentasan Permukiman Kumuh,

termasuk dalam hal ini Target Nasional Permukiman Tanpa Kumuh;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di J A M B I Pada Tanggal 17 MARET 2016

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth : 1. Bapak Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat RI, di Jakarta. 2. Bapak Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian PUPR RI, di Jakarta. 3. Bapak Gubernur Jambi di Jambi. 4. Direktur PKP, Ditjen Cipta Karya, Kementerian PUPR RI, di Jakarta 5. Sdr. Kepala Bappeda Provinsi Jambi, di Jambi. 6. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Jambi, di Jambi. 7. Sdr. Kepala Satuan Kerja Pengembangan Kawasan Permukiman dan Penataan Bangunan Prov. Jambi,

di Jambi. 8. Sdr. Kepala Satuan Kerja Penyediaan Perumahan Provinsi Jambi, di Jambi. 9. Sdr. Kepala Bappeda Kota Jambi, di Jambi. 10. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Jambi, di Jambi. 11. Sdr. Kepala Dinas Tata Ruang dan Perumahan Kota Jambi di Jambi. 12. Arsip.

No Nama Kawasan Luas (Ha)

(1) (2) (4)

1 Kawasan Kumuh Orang Kayo Hitam 10,06 2 Kawasan Kumuh Beringin 23,02 3 Kawasan Kumuh Cempaka Putih – Sei. Asam 45,41 4 Kawasan Kumuh Lebak Bandung 3,71 5 Kawasan Kumuh Talang Jauh 18,01 6 Kawasan Kumuh Pakuan Baru 13,93 7 Kawasan Kumuh Payo Lebar 3,41 8 Kawasan Kumuh Jelutung 27,03 9 Kawasan Kumuh Kebun Handil 9,89

10 Kawasan Kumuh Handil Jaya 4,12 11 Kawasan Kumuh Suka Karya 3,41 12 Kawasan Kumuh Kenali Asam Atas 2,60 13 Kawasan Kumuh Legok 147,34 14 Kawasan Kumuh Murni 14,04 15 Kawasan Kumuh Solok Sipin 1,61 16 Kawasan Kumuh Sejinjang 64,19 17 Kawasan Kumuh Kasang 36,28 18 Kawasan Kumuh Rajawali 29,41 19 Kawasan Kumuh Kasang Jaya 9,97 20 Kawasan Kumuh Tanjung Sari 51,72 21 Kawasan Kumuh Tanjung Pinang 53,98 22 Kawasan Kumuh Sulanjana – Budiman 55,13 23 Kawasan Kumuh Payo Selincah 8,79 24 Kawasan Kumuh Penyengat Rendah 41,13 25 Kawasan Kumuh Teluk Kenali 14,16 26 Kawasan Kumuh Buluran Kenali 18,09 27 Kawasan Kumuh Pematang Sulur 36,16 28 Kawasan Kumuh Telanaipura 2,55 29 Kawasan Kumuh Rawasari 7,29 30 Kawasan Kumuh Kenali Besar 13,64 31 Kawasan Kumuh Bagan Pete 6,97 32 Kawasan Kumuh Jelmu 12,14 33 Kawasan Kumuh Mudung Laut 31,10 34 Kawasan Kumuh Tengah 14,26 35 Kawasan Kumuh Tanjung Johor 2,80 36 Kawasan Kumuh Tanjung Pasir – Tanjung Raden – Pasir Panjang 70,54 37 Kawasan Kumuh Arab Melayu 23,91 38 Kawasan Kumuh Ulu Gedong – Olak Kemang 54,78

T O T A L 986,57

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI NOMOR : 166 TAHUN 2016 TANGGAL : 17 MARET 2016 TENTANG : PENETAPAN LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN

PERMUKIMAN KUMUH DI KOTA JAMBI.