kerangka acuan kegiatan jasa konsultan …

KAK Jasa Konsultan Perencanaan analisa aplikasi SIPENDAR Halaman 1 dari 29

KERANGKA ACUAN KEGIATAN

JASA KONSULTAN PERENCANAAN ANALISA PENGEMBANGAN

SISTEM INFORMASI TERDUGA PENDANAAN TERORISME (SIPENDAR)

TAHUN ANGGARAN 2019

PUSAT TEKNOLOGI INFORMASI

PPATK

KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA

: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi

Keuangan (PPATK)

UNIT ORGANISASI : Pusat Teknologi Informasi

PROGRAM

: (078.01.06) Program pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana pencucian

uang (TPPU) dan pendanaan terorisme

KEGIATAN : (3381) Pengelolaan Teknologi Informasi

PPATK

SUB KEGIATAN : (963) Layanan Data dan Informasi

DETIL KEGIATAN : (051.C) Pengembangan Aplikasi SIAPUPPT

1 Pendahuluan

SIPENDAR merupakan database yang memuat informasi terkait profil yang diduga terkait dengan tindak

pidana pendanaan terorisme beserta jaringannya, dan diharapkan menjadi one stop database yang

merupakan wujud komunikasi dan koordinasi 2 (dua) arah yang dilakukan secara tepat dan real time

antara Penyedia Jasa Keuangan (PJK), PPATK, aparat penegak hukum, dan instansi terkait lainnya

(stakeholders). Dalam database tersebut, masing-masing pihak yang menjadi pengguna akan diberikan

hak akses, sehingga dapat menerima informasi dan memberikan informasi guna memperkaya informasi

yang terdapat dalam database SIPENDAR tersebut. Aplikasi ini merupakan aplikasi web (web based

application) sehingga pihak yang menggunakan aplikasi tidak perlu melakukan instalasi untuk

penggunaannya.


2 Maksud dan Tujuan

2.1 Maksud

Maksud dari diadakannya jasa konsultan perencanaan pengembangan SIPENDAR ini adalah:

a. Membantu PPATK dalam menggali, menganalisis dan menajamkan spesifikasi kebutuhan user.

b. Membantu dalam merancang sistem aplikasi SIPENDAR yang akan digunakan dalam

mempersiapkan kebutuhan hardware dan software yang dibutuhkan pada saat aplikasi akan

dikembangkan pada tahun 2020.

c. Menyediakan mockup aplikasi yang akan membantu user dalam memahami sistem yang akan

dikembangkan lebih mudah. Selain itu, mockup aplikasi yang akan ditanda tangani oleh PTI dan

user akan menjadi dasar dalam pengembangan aplikasi SIPENDAR.

d. Membantu PPATK dalam mempersiapkan kerangka acuan kerja (KAK) yang akan dibutuhkan

sebelum pengadaan barang dilakukan pada tahun 2020.

2.2 Tujuan

Pembangunan SIPENDAR dilakukan dengan alasan:

a. Mengoptimalkan upaya seluruh stakeholders dalam pencegahan tindak pidana pendanaan

terorisme dan/atau tindak pidana terorisme;

b. Mendukung pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangan PPATK dalam pencegahan dan

pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pendanaan terorisme;

• Mengoptimalkan pelaksanaan kewajiban PJK dalam Penerapan Prinsip Mengenali

Pengguna Jasa (PMPJ), termasuk melakukan profiling dan identifikasi pengguna jasa yang

patut diduga terkait dengan tindak pidana pendanaan terorisme dan tindak pidana

terorisme;

• Pemantauan transaksi pengguna jasa yang diduga terkait dengan tindak pidana

pendanaan terorisme dan tindak pidana terorisme;

• Identifikasi Transaksi Keuangan Mencurigakan (TKM);

• Percepatan penyampaian informasi terkait profil yang diduga terkait dengan tindak

pidana pendanaan terorisme beserta jaringannya guna memenuhi permintaan PPATK

atau Penegak Hukum.

c. Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Penegak Hukum dan instansi terkait lainya dalam

pelaksanaan tugas terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana terorisme, tindak

pidana pendanaan teroriseme, dan tugas atau fungsi lain yang relevan dengan terorisme dan


pendanaan terorisme, khususnya penyusunan kebijakan, intelijen, penyelidikan, penyidikan,

penuntutan, dan proses persidangan.

3 Lingkup Pekerjaan

3.1 Lingkup Fisik dan Geografis

Penajaman kebutuhan user dan perancangan mock-up aplikasi akan dikembangkan di lokasi kantor

pihak ketiga di Jakarta. Setiap dua minggu sekali, calon penyedia wajib memberikan laporan

progress report aplikasi SIPENDAR. Seluruh dokumen output yang akan dijabarkan di dalam point

5 akan disimpan di server PPATK.

3.2 Lingkup Aktifitas

Aplikasi SIPENDAR akan digunakan oleh 4 (empat) jenis pengguna yaitu :

a. User Penyedia Jasa Keuangan (PJK),

b. User instansi terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pendanaan terorisme

(stakeholders), antara lain Detasemen khusus 88 (Densus 88), Badan Nasional Penanggulangan

Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Nasional (BIN), Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian

Hukum dan HAM (Ditjen Imigrasi), Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan

(DJBC), dan user lain yang dapat dikembangkan pada saat dibutuhkan.

c. User admin yang terdapat di PPATK antara lain Direktorat Pelaporan (DP) dan Direktorat

Analisis Transaksi (DAT) cq Desk Terrorist Financing (TF).

d. User yang berasal dari internal PPATK, antara lain Direktorat Analisis Transaksi (DAT) cq Desk

Terrorist Financing, Direktorat Pemeriksaan, Riset, dan Pengembangan cq pemeriksaan atau

riset, dan user lain apabila diperlukan.

Masing-masing user tersebut memiliki hak akses berbeda yang akan dikelola oleh admin PPATK.

Setiap aktivitas oleh masing-masing user akan dicatat kedalam sistem. Aktivitas pada saat user

melakukan log in dan log out tercatat dalam log aktifitas pengguna, yang terdiri dari informasi:

a) Waktu;

b) Nama pengguna;

c) Nama PJK/nama stakeholders,

d) IP Address yang digunakan saat mengakses (remote address dan forward address);

e) Jenis aktivitas (login dan logout).


f) nama data individu/organisasi terduga pendanaan terorisme yang dicari atau nama

informasi umum, khusus, dan spesifik yang dicari.

Aplikasi SIPENDAR menyediakan fungsi monitoring dan evaluasi aktivitas seluruh user. Monitoring

dan evaluasi secara berkala guna mengetahui digunakan/tidaknya informasi yang tersedia pada

platform, atau dibuka/tidaknya dan diperkaya/tidaknya watch list yang diberikan kepada PJK dan

stakeholders maka dibutuhkan rekapitulasi pengguna yang tidak menggunakan, atau tidak

membuka atau tidak memperkaya watch list guna dilakukan konfirmasi kepada pihak tersebut.

Aplikasi SIPENDAR juga memiliki fitur pemadanan data, validasi, dan memiliki database untuk

menyimpan seluruh data/informasi yang diperoleh dari, diproses oleh, dan disampaikan kepada

PPATK, PJK dan stakeholders. Detail rinci dari ruang lingkup aplikasi ini akan dibahas secara detail

pada bagian 4

3.3 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup pekerjaan perencanaan Analisa pengembangan aplikasi SIPENDAR sebagai berikut :

a. Pembahasan dan pendalaman user requirement dan bisnis proses aplikasi SIPENDAR dengan

konsultan,

b. Penyusunan Kerangka Acuan Kerja (KAK) untuk pembangunan aplikasi SIPENDAR,

c. Penyusunan design tampilan awal (mock up) aplikasi SIPENDAR.

4 Indikator Keluaran dan Keluaran

4.1 Indikator Keluaran

Indikator Keluaran (output) dari kegiatan jasa konsultasi pengembangan SIPENDAR ini adalah:

a. Spesifikasi teknis kebutuhan aplikasi yang telah detail yang digambarkan dalam bentuk

diagram UML yaitu : activity diagram, interaction overview diagram untuk setiap modul

aplikasi SIPENDAR,

b. Diagram spesifikasi sistem secara keseluruhan , database (ERD) dan rancangan infrastruktur,

c. Mock-up aplikasi berupa tampilan statis yang menjabarkan seluruh fitur aplikasi dalam bentuk

form dan field yang dapat membantu user dalam memahami aplikasi yang akan dibangun,

d. Tersedianya KAK untuk pembangunan aplikasi SIPENDAR.


4.2 Jenis Informasi

4.2.1 Input

Jenis Informasi yang akan di-upload pada aplikasi SIPENDAR, antara lain:

No Jenis Informasi Format PIC (upload) Modul

1 Hasil riset/tipologi

pendanaan terorisme

(antara lain informasi pola-

pola transaksi terkait

pendanaan terorisme,

profil pendanaan terorisme

secara umum, wilayah

rawan pendanaan

terorisme) analisa strategis

(Sectoral Risk Assesment,

National Risk Assessment,

dan Regional Risk

Assessment terkait

pendanaan terorisme)

Microsoft Word,

Microsoft Excel,

dan/atau Pdf.

PPATK Informasi

Umum

2 Daftar Terduga Teroris dan

Organisasi Teroris (DTTOT)

Microsoft Excel PPATK (sumber

informasi dari

Densus 88)

Informasi

Umum

3 Putusan pengadilan terkait

pendanaan terorisme

Pdf PPATK Informasi

Umum

4 Informasi media massa dan

media sosial terkait

pendanaan terorisme

Pdf PPATK Informasi

Umum

5 Kode/keterangan/redflag

transaksi yang patut diduga

terkait pendanaan

terorisme yang berasal dari

pemantauan PJK.


informasi dari PJK)

Informasi

Umum

6 Daftar radikalisasi dan

deradikalisasi (terdiri atas

nama, alamat, tempat

tanggal lahir, NO KTP).


informasi dari

BNPT)

Informasi

Umum


No Jenis Informasi Format PIC (upload) Modul

7 Daftar Foreign Terroris

Fighter


informasi dari

Densus 88/Ditjen

Imigrasi)

Informasi

Umum

8 Initial watchlist terduga

pendanaan terorisme

beserta jaringannya

Microsoft Excel PPATK Informasi

Khusus

9 Updating watchlist terduga

pendanaan terorisme

beserta jaringannya

Microsoft Excel PJK Informasi

Khusus

10 Inquiry dari penegak hukum

dan stakeholders lainnya

Microsoft Word,

Microsoft Excel,

dan/atau Pdf.

Densus 88 dan

stakeholders

lainnya.

Informasi

spesifik

11 Dokumen pendukung

registrasi PJK dan

stakeholders.

Pdf PPATK Registrasi

12 Daftar terduga pendanaan


informasi internal PJK

dan/atau konglomerasi

keuangan, dan belum

masuk ke dalam watchlist

yang dikeluarkan PPATK.

Microsoft Excel PJK Informasi

Khusus

13 Daftar terduga pendanaan


pemadanan DTTOT dengan

SIPESAT untuk proses

konfirmasi ke PJK

Microsoft Excel PPATK Informasi

Khusus

14 UN List Microsoft Excel PPATK Informasi

Umum

4.2.2 Output

Jenis Informasi yang akan menjadi output Aplikasi SIPENDAR, antara lain:


No Jenis Informasi Format PIC Sifat Modul

1 Daftar PIC PJK dan

stakeholders yang

telah teregistrasi di

aplikasi SIPENDAR.

Microsoft Excel PPATK Rahasia Registrasi

2 Informasi umum

yang telah di-upload

pada aplikasi

SIPENDAR nomor 1

sd nomor 5 di atas.

Microsoft Word,

Microsoft Excel,

dan/atau Pdf.

PPATK Umum Informasi

Umum

3 Initial watch list dan

updating watchlist

terduga pendanaan

terorisme

Microsoft Excel PPATK dan PJK Rahasia Informasi

Khusus

4 Inquiry dari penegak

hukum dan informasi

dari stakeholders

lainnya

Microsoft Word,

Microsoft Excel,

dan/atau Pdf.

Stakeholders,

PPATK, dan PJK

Sangat

Rahasia

Informasi

spesifik

5 UN List Microsoft Excel PPATK Rahasia Informasi

Umum

4.3 Modul

Aplikasi SIPENDAR memiliki 6 (enam) modul utama yaitu sebagai berikut:

4.3.1 Modul registrasi PJK dan Stakeholders

Penggunaan aplikasi SIPENDAR akan didahului dengan proses registrasi yang terpisah dari aplikasi

pelaporan PPATK, dan oleh karena itu memerlukan modul registrasi. Adapun jenis user akan

dikelompokan dalam 3 (tiga) bagian besar yaitu :

a. User Penyedia Jasa Keuangan (PJK),

b. User Stakeholder yaitu instansi terkait pencegahan dan pemberantasan tindak pidana

pendanaan terorisme (stakeholders), antara lain Detasemen khusus 88 (Densus 88), Badan

Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT), Badan Intelijen Nasional (BIN), Direktorat

Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM (Ditjen Imigrasi), Direktorat Jenderal Bea

dan Cukai Kementerian Keuangan (DJBC), dan user lain yang dapat dikembangkan pada saat

dibutuhkan.

c. User Internal PPATK yang terdiri dari 3 (tiga) role yaitu :


• User admin yang terdapat di PPATK (Direktorat Pelaporan dan Direktorat Analisis

Transaksi (DAT) cq Desk Terrorist Financing).

• Staf dan KK sampai level teknis yang berasal dari internal PPATK, antara lain

Direktorat Analisis Transaksi (DAT) cq Desk Terrorist Financing, Direktorat

Pemeriksaan, Riset, dan Pengembangan cq pemeriksaan atau riset, dan user lain

apabila diperlukan.

• Direktur dan Pimpinan PPATK

4.3.1.1 Proses Bisnis

Adapun proses bisnis untuk modul registrasi adalah sebagai berikut:

4.3.1.1.1 Registrasi PJK

a. PJK akan mengisi form mengenai data petugas yang akan ditunjuk menjadi PIC beserta

melampirkan surat permohonan melalui aplikasi.

b. Setelah PJK mengirimkan data melalu aplikasi, PJK akan menerima notifikasi melalui email

yang menyatakan bahwa PPATK telah menerima permintaan registrasi PJK, selanjutnya

registrasi akan ditindaklanjuti dalam jangka waktu 7 hari kerja.

c. PPATK juga akan menerima notifikasi melalui email bahwa ada permintaan registrasi dari

PJK.

d. PPATK akan melakukan validasi kelengkapan berkas di aplikasi SIPENDAR, PPATK akan

melakukan accept apabila berkas sudah lengkap, fungsi hold apabila berkas belum

lengkap dan dialihkan kembali ke PJK untuk dilengkapi. PPATK dalam proses awal tidak

melakukan penolakan, karena penolakan hanya oleh Densus 88 (tidak lolos screening).

e. Jika PPATK sudah menyetujui kelengkapan maka Densus 88 akan menerima notifikasi

bahwa ada permohonan screening dari PPATK.

f. Densus melakukan proses screening dan menyampaikan hasilnya ke PPATK dalam batas

waktu 7 hari kerja. Densus akan melakukan proses screening diluar aplikasi SIPENDAR

(menggunakan database Densus), hasil dari screening akan diinput di aplikasi SIPENDAR.

g. PPATK menerima notifikasi bahwa Densus telah melakukan proses screening, jika petugas

yang akan didaftarkan lolos screening oleh Densus, maka PPATK akan melakukan proses

approve dan petugas yang bersangkutan akan menerima notifikasi melalui email berisi

username dan password untuk login ke aplikasi. Jika petugas yang akan didafarkan tidak

lolos screening maka maka PPATK akan menyurati PJK untuk melakukan penggantian

petugas dalam batas waktu 7 hari kerja sejak menerima surat dari PPATK.


Catatan : Jika screening sudah disetujui oleh Densus 88, yang akan melakukan proses

approve di aplikasi adalah level staf di PPATK. saat ini agar dibuka akses bagi DP dan desk

terrorist financing untuk melakukan proses approve.

h. Adapun informasi yang akan diinput akan dijelaskan secara detail di bagian 4.2.1.2

Tampilan/Field

4.3.1.1.2 Registrasi Stakeholder

a. Apgakum dan instansi terkait lainnya akan mengisi form mengenai data petugas yang akan

ditunjuk menjadi PIC beserta melampirkan surat permohonan melalui aplikasi.

b. PPATK akan menerima notifikasi melalui email bahwa ada permintaan menjadi PIC dari

APGAKUM dan instansi terkait lainnya

c. PPATK akan melakukan proses approve/reject permintaan registrasi dari APGAKUM dan

instansi terkait lainnya

d. Jika permintaan registrasi disetujui, maka PIC yang ditunjuk akan menerima notifikasi

melalui email berisi username dan password untuk login ke aplikasi. Jika ditolak, maka

PPATK akan menyurati Apgakum tersebut untuk melakukan penggantian petugas dalam

batas waktu 7 hari kerja sejak menerima surat dari PPATK.

Catatan:

• Bisnis Proses Registrasi oleh PJK (Lampiran 1).

• Bisnis Proses Registrasi oleh Densus 88 dan Stakeholders lainnya (Lampiran 2).

4.3.1.2 Tampilan/Field

a. nama PJK/ stakeholders otomatis didapat dari master instansi (mandatory),

b. Alamat PJK/ stakeholders otomatis didapat dari master instansi (mandatory),

c. nama petugas (mandatory),

d. Nomor Induk Kependudukan ((mandatory dan lampiran berupa fotocopy Nomor Induk

Kependudukan),

e. Jabatan pada PJK (mandatory),

f. E-mail Petugas PJK (mandatory dan boleh lebih dari satu email),

g. Nomor rekening (mandatory dan boleh lebih dari satu nomor rekening),

h. Nomor Handphone (mandatory dan boleh lebih dari satu nomor handphone),

i. Upload dokumen pendukung (mandatory):

• KTP


• Surat dari Bank yang ditandatangani oleh Direktur Kepatuhan/Pimpinan PJK/

stakeholders.

j. Fungsi save/simpan, sebelum submit.

k. Fungsi submit data PIC PJK/ stakeholders

4.3.1.3 Rule

a. Aplikasi SIPENDAR menyediakan pilihan jenis pengguna (perlu disediakan ID/kode unik bagi

pengguna aplikasi SIPENDAR) sebagai berikut:

• PPATK

• PJK

• Densus 88

• BIN

• BNPT

• Ditjen Imigrasi

• DJBC

Apabila dikemudian hari terdapat penambahan pengguna yang berasal dari instansi selain

tersebut di atas, maka terdapat pilihan yang bersifat spesifik untuk pengguna tersebut, dan

bukan merupakan pilihan LAIN-LAIN.

b. Tersedia master pengguna (nama instansi dan PJK) guna menghindari ketidakkonsistenan

nama PJK dan duplikasi data. Jika data instansinya tidak ada di form registrasi maka

pengguna harus menghubungi PPATK untuk penambahan master instansi terlebih dahulu.

Dan diform registrasi tidak ada pilihan lain-lain. Nama-nama PJK yang dimasukkan ke dalam

master ditentukan berdasarkan kebutuhan. Dengan adanya master pengguna PJK, PPATK

dapat mengetahui pengguna mana saja yang belum daftar (karena memang belum menjadi

target user pelapor). Adapun instansi terdiri dari Densus 88, BIN, BNPT, Imigrasi, dan DJBC.

Instansi bisa ditambahkan sesuai kebutuhan oleh admin aplikasi.

c. Akan ada pengkategorian user sehingga membantu user dalam memilih nama instansinya.

Sebagai contoh PJK dikelompokkan dalam bank umum, BPR, Money Remitance dan bank

lainnya.

d. Role user di dalam aplikasi yaitu:

i. Untuk PJK : maksimal akses untuk 2 (dua) orang. PJK dapat mengakses: Registrasi,

informasi umum, informasi khusus (bisa) dan informasi yang spesifik dalam hal

diperlukan.

ii. Untuk PPATK: Untuk PIC akan diuraikan di bawah ini. Role saat ini dibuka untuk DP

dan desk Teroris Financing.

• Rolenya yaitu Admin, Pelapor,KK, Direktur atau Staf DP atau Staf Desk TF.

• Staf dan KK sampai level teknis (registrasi, informasi umum, khusus, dan spesifik

sesuai dengan kewenangannya)


• Direktur dan Pimpinan PPATK: dibuka akses untuk laporan-laporan dalam rangka

pengambilan kebijakan

Catatan :

Aplikasi SIPENDAR dapat mengakomodir perubahan role dan wewenang secara

dinamis dan flexible oleh admin aplikasi, sehingga tidak bergantung kepada IT untuk

updating role dan wewenang menu yang dapat diakses oleh setiap user.

iii. Untuk Densus 88 dan stakeholders lain: registrasi, Informasi umum dan Spesifik sesuai

dengan kewenangannya.

e. Jika user yang sudah ditolak diajukan kembali maka akan ada validasi user dan alert di

PPATK bahwa ybs sudah pernah diajukan dalam registrasi tetapi ditolak (tidak lolos

screening) oleh Densus 88.

f. Jika dalam satu form registrasi, salah satu petugas yang ditolak oleh densus 88, maka proses

registrasi berhasil dengan status 1 petugas yang sudah lolos screening dan yang

dikembalikan ke PJK hanya 1 petugas untuk selanjutnya digantikan, dan proses berulang.

Untuk petugas yang dikembalikan, surat penolakan akan dikirimkan secara manual dan

tidak ada notifikasi ke petugas ybs dan ada flag di aplikasi bahwa petugas ybs tidak lolos

screening.

g. Jika tidak disetujui oleh Densus 88 melebihi jangka waktu yang ditentukan (7 hari), maka

muncul notifikasi di PPATK dan Densus 88, untuk ditindaklanjuti. Apabila proses selesai,

tentunya akan ditandai dengan selesai (klik tombol Selesai).

h. Jika proses registrasi sudah difinalisasi maka informasi petugas seperti : nama, email dan

informasi lainnya tidak bisa diganti kecuali memang ada perubahan petugas dari

PJK/stakeholders.

i. Notifikasi dalam bentuk email

j. Field di form perubahan data petugas sama dengan form registrasi, mandatory sama

dengan form registrasi (tidak ada optional).

k. Tampilan field untuk registrasi PJK dan stakeholders akan berbeda dikarenakan proses

screening stakeholders tidak diperlukan. Field untuk PJK mencakup point a-k dalam bagian

4.2.1.2 Tampilan/Field, sedangkan untuk stakeholders mecakup point a-f dan i-k.

l. Maksimum file yang dapat diupload oleh user adalah dibatasi untuk max setiap file: 100KB.

4.3.1.4 Fitur/Fungsi

a. Fungsi log history untuk melihat hal-hal yang sudah dilakukan PIC PPATK, Densus 88, PJK

dan Stakeholder lainnya

b. Perlu adanya fitur untuk melihat apakah PJK sudah/belum membuka notifikasi dari PPATK

mengenai keberhasilan registrasi.

c. Fungsi perubahan data petugas PIC PJK, dengan fungsi2 tambahan sama seperti di atas.

d. Fungsi statistik


Setiap bulan PIC PPATK dapat memantau:

• PJK yang mengajukan permohonan (dilihat dari input sementara), Jika PJK input di

sistem maka berdasarkan input by PJK,

• Permohonan PJK yang belum diteruskan ke Densus 88 untuk dilakukan proses

screening. PPATK belum validasi dan sedang proses validasi ke instansi,

• Permohonan screening yang belum ditindaklanjuti oleh Densus 88. Yang sudah

diteruskan dari PPATK ke Densus 88 (sudah divalidasi oleh PPATK),

• Penolakan petugas yang belum diteruskan ke PJK. Ditolak densus 88 dan belum klik

action diteruskan ke PJK dan yang sudah diproses dan penolakan via surat secara

manual oleh PPATK (maksudnya yang ditolak oleh Densus 88 dan ditindaklanjuti secara

manual). Akan ada kolom informasi bahwa status registrasi belum diproses dan

ditindaklanjuti secara manual oleh PPATK,

• Permohonan screening yang sudah selesai oleh densus. Yang sudah diproses oleh

Densus 88 dan sudah diforward oleh PPATK ke PJK (sudah selesai).

Statistik dalam bentuk Tabel dan Graph yang akan ditentukan pada saat design user

interface untuk kolom dan kategori pencarian dan bisa didownload dalam format dalam

format excel (field yang akan ditampilkan dalam report ditentukan kemudian). Statistik

berdasarkan per PJK, oleh karena itu perlu diberikan ID setelah disetujui. Terdapat range

tanggal dan bulan dan tahun.

4.3.2 Modul pemadanan data initial watch list terduga pendanaan terorisme.

1. Proses Pemadanan data dilakukan secara berkala dan insidentil. Pemadanan data diharapkan

minimal 2 parameter untuk nasabah perseorangan misalnya Nama dan TanggalLahir/NIK

atau parameter lainnya. user juga menginginkan bisa menggunakan lebih dua parameter

lainnya (tersedia di aplikasi).

2. Adanya fitur export to excel hasil pemadanan data

3. Untuk pemadanan secara insidentil, maka dilakukan secara berkala setiap kali ada DTTOT

yang baru, yang tentunya tidak bisa ditentukan waktunya. Misalnya data DTTOT awal

terdapat 300 nama, ketika ada penambahan informasi profil 5 nama maka yang akan

dipadankan dengan database existing adalah 5 profil. Perlu dipertimbangkan bahwa jika

pemadanan dimulai dari awal lagi maka konsekuensinya akan memakan waktu yang lama

dan resource yang besar sedangkan jika pemadanan dilakukan khusus untuk informasi baru

maka tidak akan memakan waktu yang lebih lama dan resource yang besar. Selain itu,

konsekuensi jika hanya memadankan data yang baru maka pelaku-pelaku lama yang

melakukan transaksi baru tidak kecapture.

4. Pemadanan untuk informasi yang berasal dari LHA/IHA, setiap periode tertentu, misalnya 3

bulan sekali.


5. Saat ini, dikarenakan data LHA dan IHA ada di file excel manual maka perlu input data IHA

baru oleh petugas PPATK yang ditunjuk untuk mengupdate data IHA tersebut sehingga data

IHA bisa dipadankan dengan database existing

6. Untuk saat ini, pemadanan data untuk memperoleh initial watchlist dilakukan secara manual

oleh PTI dengan cara memadankan berbagai data dengan parameter tertentu, antara lain:

a. DTTOT dengan SIPESAT

• Untuk orang perseorangan : Parameter kemiripan nama =>80% dan tanggal

lahir/Date of Birth (DoB)

• Untuk Korporasi : Parameter kemiripan nama 100%

b. DTTOT dengan LTKL

• Untuk nasabah : Parameter kemiripan nama =>80% dan DoB

• Untuk non nasabah : Parameter kemiripan nama 100%

c. LTKM Terorisme/pendanaan terorisme (proaktif PJK dan inquiry PPATK) dengan

SIPESAT. Hasil pemadanan perlu kolom penanda mengenai sumber informasi LTKM

yaitu proaktif PJK atau inquiry PPATK.




d. LTKM Terorisme/pendanaan terorisme (proaktif PJK dan inquiry PPATK) dengan LTKL.

Hasil pemadanan perlu kolom penanda mengenai sumber informasi LTKM yaitu

proaktif PJK atau inquiry PPATK.



e. Laporan Hasil Analisis (LHA proaktif) dan Informasi Hasil Analisis (IHA/LHA Inquiry)

manual dengan SIPESAT




f. LHA proaktif dan LHA Inquiry manual dengan LTKL



Catatan : Paramater dapat dibuat dinamis untuk menyesuaikan kebutuhan user dan

perkembangan informasi di kemudian hari.

Berdasarkan seluruh hasil pemadanan data diatas, diharapkan dapat diperoleh satu daftar nama

yaitu single united data model (UDM) atau single golden record. UDM adalah gabungan dari

seluruh watchlist yang ada di database. Semua data yang ada di database dianggap valid, karena

sebelumnya sudah ditentukan paramater yang digunakan. Tetap harus ada judgement dari


manusia jika terdapat informasi yang ganda. Hal ini akan dibahas lebih lanjut dan meminta

masukan pilot project.

Untuk sekarang pemadanan dilakukan secara manual, pemadanan hanya sampai manampilkan

informasi satu profil di banyak data yang match. Kalau untuk judgement record mana yang akan

dipakai perlu analisa oleh Desk Teroris Financing (TF). Selain itu, ada kebutuhan untuk dapat

export data yang akan dipakai untuk analisa kasus. Jika terdapat duplikasi data pada watch list

sebelum di-release ke PJK, apabila persis sama sesuai parameter maka digolongkan sebagai

duplikasi, dan dipisahkan. Untuk hal ini, tetap ada judgement manusia untuk menentukan

apakah duplikasi dan record(s) mana yang akan dipakai dan direlease ke PJK.

Untuk pemandanan data initial watch list ada di luar aplikasi dan dilakukan sebelum aplikasi di-

launching. Setelah initial watch list dilakukan maka proses pemadanan terdapat usulan agar

dilakukan diluar aplikasi atau di dalam aplikasi. Pertimbangan untuk membuat single record

informasi yang dihasilkan harus benar-benar sama dan tidak beda sehingga dapat dijadikan satu

record utuh.

Kedepannya, diharapkan pemadanan tidak lagi dilakukan secara manual, dengan sumber data

untuk initial watchlist dapat berasal antara lain dari dari:

1. PPATK: DTTOT yang dipadankan dengan database GRIPS (laporan TKM pendanaan

terorisme), LTKL, SIPESAT, LHA dan IHA, dan database lain yang relevan dan dimiliki oleh

PPATK.

2. Densus 88: data terduga, terdakwa, tersangka, profil yang sedang dalam proses

penyelidikan, proses intelijen, termasuk jaringan teroris-nya, maupun data dari

stakeholders lain yang dipadankankan dengan GRIPS PPATK. Data ini akan menjadi sumber

data apabila informasi disediakan oleh Densus 88 dengan parameter nama 100% dan

parameter nama 80% dan DOB 100%. Ada permintaan untuk paramater bisa dibuat dinamis

untuk menyesuaikan kebutuhan user dan perkembangan informasi.

3. PJK: harus mengirimkan internal watchlist dan dari GROUPS. Pada Rperka tentang

SIPENDAR akan diatur bahw PJK harus menyampaikan daftar terduga pendanaan terorisme

yang bersumber dari database internal termasuk informasi dari konglomerasi keuangan PJK

tersebut. Data ini akan menjadi sumber data apabila informasi disediakan oleh PJK dengan

parameter nama 100% dan parameter nama 80% dan DOB 100%. Ada permintaan untuk

paramater bisa dibuat dinamis untuk menyesuaikan kebutuhan user dan perkembangan

informasi.

4. Stakeholders lainnya: data FTF, daftar radikalisasi dan deradikalisasi, dst. Data ini akan

menjadi sumber data apabila informasi disediakan oleh stakeholders dengan parameter

nama 100% dan DOB. Ada permintaan untuk paramater bisa dibuat dinamis untuk

menyesuaikan kebutuhan user dan perkembangan informasi.


4.3.3 Modul informasi umum.

Informasi umum adalah merupakan informasi statis dan tidak dilakukan pengayaan oleh

Pengguna Informasi.

1) Informasi umum memiliki Klasifikasi Informasi terbuka. Pengguna Informasi yang berhak

mengakses Informasi dengan Klasifikasi Informasi terbuka adalah person in charge dari

PPATK, PJK, dan stakeholders.

2) Penyampaian informasi umum disampaikan di aplikasi (form) bukan melalui email sehingga

seluruh informasi dapat ditrace.

3) PPATK akan upload dokumen ke aplikasi, jika seluruh informasi ada di dokumen. Dengan

konsekuensi yaitu pencarian tidak dapat dilakukan sampai isi dokumen hanya di metadata

dokumen.

4) Akan ada kategori informasi umum yang akan diupload. Contoh: NRA, Tipologi, Pola Transaksi

dan Daftar Radikalisasi dan Reradikalisasi dll. Disediakan master yang diinput oleh admin

untuk penambahan/perubahan kategori informasi umum dan pilihan lain-lain tidak ada.

5) Akan ada textbox berisi keywords dokumen yang akan diupload dan keywords tersebut bisa

diedit oleh petugas PPATK yang menangani, jika diperlukan.

6) Yang akan upload dokumen adalah user sendiri (PJK, Apgakum dan PPATK) dan setelah

dokumen diupload akan ada validasi di PPATK dengan pilihan accept atau tolak. Ketika accept

maka akan ada notifikasi ke seluruh user bahwa ada informasi umum di aplikasi SIPENDAR

berikut link ke dokumen tersebut. Aplikasi akan mencatat siapa saja user yang melihat dan

mendownload dokumen. Dalam hal user yang upload adalah PPATK tidak perlu validasi

dokumen di PPATK dan akan ada notifikasi ke seluruh user.

7) Informasi umum ini tidak akan dipakai sebagai sumber data untuk pemadanan data (kecuali

DTTOT).

8) Aplikasi SIPENDAR perlu terhubung ke aplikasi DTTOT (interface disediakan oleh DTTOT)

untuk dipakai sebagai sumber data pemadanan. Interface ini juga akan membantu aplikasi

SIPENDAR untuk update data DTTOT yang terbaru secara real time. Perlu didiskusikan juga

pemisahan informasi penting detail pelaku yang terdapat dalam kolom deskripsi sehingga

tidak harus dilakukan pemilahan data secara manual dan ketik ulang dikolom terpisah

9) Bisnis proses informasi umum yang berasal dari PJK (Lampiran 3).

10) Bisnis proses informasi umum yang berasal dari Stakeholders (Lampiran 4).

11) Bisnis proses informasi umum yang berasal dari PPATK (lampiran 5)

12) Menu/Fungsi yang dibutuhkan untuk bisnis proses ini, yaitu:

I. Sisi PJK

Fungsi Informasi Umum yang berisikan sub fungsi sbb:

a. Fungsi Upload

Form input yang akan diupload untuk informasi umum tidak ada perubahan dari

bentuk aslinya, user dapat langsung melakukan upload ke aplikasi.


Formnya isinya sebagai berikut:

1) Kategori Pilihan drop down list

2) Keywords Free text

3) File yang akan diupload

b. Fungsi download (Microsoft Word, Microsoft Excel, dan/atau Pdf).

c. Fungsi notifikasi apabila ada informasi terbaru.

d. Fungsi email dan message board

e. Fungsi feedback untuk melihat manfaat adanya informasi ini.

Feedback berupa rating (mandatory) dan textbox (optional) dan hanya diinput oleh

user satu kali saja. Ketika user sudah input feedback akan terdapat otomatis reply yang

menyatakan ucapan terimakasih sudah mensubmit feedback, untuk selanjutnya

PPATK akan mengevaluasi feedback tersebut, dan dalam hal diperlukan informasi lebih

lanjut PPATK akan menghubungi user yang telah menyampaikan feedback.

b. Fungsi search, berdasarkan jenis dokumen (kategori informasi), dan tidak bisa search

sampai isi dokumen tapi hanya di keywords dokumen saja. Kecuali untuk daftar DTTOT,

Deradikalisasi, FTF, dan Kode Transaksi adalah bentuk Excel atau Word sehingga bisa

di-search sampai isi dokumen, berdasarkan nama atau tanggal lahir, atau judul

informasi. Formatnya : Excel, pdf, word.

II. Sisi Densus 88 dan stakeholders lainnya


a. Fungsi download (Microsoft Word, Microsoft Excel, dan/atau Pdf).

b. Fungsi notifikasi apabila ada informasi terbaru

c. Fungsi email dan message board

c. Fungsi feedback untuk melihat manfaat adanya informasi ini. (apakah feedback ini

dapat direspon kembali)

d. Fungsi search, berdasarkan jenis dokumen (kategori informasi), dan tidak bisa search





III. Sisi PPATK


a. Fungsi upload (Microsoft Word, Microsoft Excel, dan/atau Pdf).

b. Fungsi download (Microsoft Word, Microsoft Excel, dan/atau Pdf).

c. Fungsi notifikasi apabila ada informasi terbaru.

d. Fungsi email dan message board.


e. Fungsi feedback untuk melihat manfaat adanya informasi ini. (apakah feedback ini

dapat direspon kembali)

f. Fungsi monitoring history log PJK dan densus 88 dkk terhadap informasi umum, untuk

melihat apakah PJK dan densus 88 dkk melihat/tidak melihat atau download/tidak

download informasi umum ini.

• Monitoring user siapa saja yang melihat dokumen

• Monitoring user siapa saja yang mendownload dokumen

• Monitoring user siapa saja yang mengupload dokumen

• Monitoring rating feedback informasi umum

• Monitoring informasi umum yang ditolak oleh PPATK.

g. Fungsi statistik, untuk merekapitulasi PJK dan densus 88 dkk yang

memanfaatkan/tidak memanfaatkan informasi tsb (lihat/tidak melihat,

download/tidak download.

h. Fungsi search, berdasarkan jenis dokumen (kategori informasi), dan tidak bisa search





i. Di PPATK, ada fungsi untuk penyatuan informasi (pemadanan/match) dan

penyimpanan seluruh data di database. Misalnya beberapa PJK mengirimkan informasi

umum terkait kode transaksi yang lazim terkait pendanaan terorisme, PPATK akan

menyatukan informasi ini, dan membuat “list kode transaksi” hasil penggabungan

untuk disampaikan kembali kepada seluruh PJK dan stakeholders terkait.

4.3.4 Modul informasi khusus, dalam hal ini initial watchlist PPATK dan updating watch list

oleh PJK.

1) Informasi khusus berupa initial watch list terduga pendanaan terorisme beserta jaringannya

yang disediakan oleh PPATK, merupakan informasi dinamis dan wajib dilakukan pengayaan

oleh PJK. Hasil pengayaan PJK disebut updating watchlist.

2) Di dalam aplikasi ini, PPATK juga akan mengembangkan database pendanaan terorisme guna

kepentingan internal PPATK, yang bersumber dari penyampaian informasi dari pemangku

kepentingan, PJK, dan internal PPATK yang dikompilasi dan memungkinkan bagi PPATK untuk

memilah dari database tersebut mana yang akan dishare ke PJK sebagai watchlist PPATK.

Tabel watchlist PPATK juga diusulkan untuk disesuaikan untuk memudahkan pemilahan dan

kompilasi data dimaksud.

3) Informasi khusus memiliki klasifikasi informasi Rahasia. Pengguna Informasi yang berhak

mengakses Informasi dengan Klasifikasi Informasi rahasia adalah person in charge dari PPATK

dan PJK.


4) Untuk informasi khusus ini, PPATK menyampaikan 1 file excel “initial watch list” yang

berisikan nama-nama terkait pendanaan terorisme dan jaringannya yang disebarkan ke PJK,

untuk selanjutnya masing-masing PJK tersebut mengisi ke dalam masing-masing file PJK

apabila terdapat nama yang terkait dengan watch list. File ini (updating watchlist) hanya

dilakukan 1 kali pengkayaan oleh PJK (layer 1 pihak terkait transaksi) selanjutnya masuk ke

database PPATK untuk penyimpanan. Dalam hal terdapat updating watchlist dari PPATK,

PPATK hanya menyebarkan watchlist berisikan nama baru, selanjutnya PJK melakukan

pengkayaan 1 layer, dan disampaikan ke PPATK lagi. Di dalam aplikasi harus tersedia PPATK

dapat melakukan pemadanan data lama initial watchlist dengan data baru tersebut.

5) Dala hal terdapat detail Informasi aliran transaksi, maka akan disampaikan melalui aplikasi

SIPENDAR, sebagai attachment dengan format standar. Namun, tidak akan disimpan isi

transaksinya dalam database (hanya dalam bentuk attachment). Bisa diexport oleh user

PPATK dan PJK yang mengirim.

6) Bisnis proses initial watchlist yang berasal dari PPATK dan updating watchlist yang dilakukan

oleh PJK (Lampiran 6).


1. Sisi PPATK

a. Fungsi Upload

PPATK akan mengupload dalam bentuk form yang telah ditentukan PPATK, yang

sebagian informasi telah terisi untuk selanjutnya dilakukan update/pengkayaan oleh

PJK sebagai berikuut:

1) untuk Pengguna Jasa orang perseorangan meliputi:

• nama;

• tanggal lahir;

• tempat lahir;

• nomor induk kependudukan atau nomor dokumen identitas;

• nomor telepon (apabila ada);

• nomor rekening atau nomor kepemilikan produk;

• keterangan pengguna jasa/non pengguna jasa

• nama PJK lawan transaksi;

• tanggal transaksi; dan

• jenis transaksi.

2) untuk Pengguna Jasa Korporasi meliputi:

• nama Korporasi;

• alamat Korporasi;

• Nomor Pokok Wajib Pajak;





• nama PJK;



b. Fungsi download

c. Fungsi validasi dalam hal terdapat duplikasi data pihak terkait yang merupakan lawan

transaksi pelaku.

Informasi watchlist atau informasi khusus maka validasi yang dimaksud adalah klik

‘accept’ apabila sudah diterima oleh PPATK, dan bukan memastikan bahwa data

tersebut adalah benar kerena tanggung jawab data adalah di PJK.

d. Fungsi email dan message board

e. Fungsi notifikasi apabila terdapat informasi baru dari PJK.

f. Fungsi feedback untuk melihat manfaat adanya informasi ini (feedback tidak dapat

direspon kembali/hanya satu arah)

g. Fungsi monitoring history log PJK terhadap informasi ini, untuk melihat apakah PJK

melihat/tidak melihat atau download/tidak download informasi ini.

h. Fungsi statistik, untuk merekapitulasi PJK yang memanfaatkan/tidak memanfaatkan

informasi tsb (lihat/tidak melihat, download/tidak download.

i. Fungsi penyatuan/penggabungan informasi (dari 1 watchlist menjadi banyak watchlist

berdasarkan jumlah PJK yang mengirimkan 1 layer pihak terkait) dan penyimpanan di

database.

Fitur penggabungan data yang duplikasi, maka yang duplikasi akan dipisahkan, dan

tidak digunakan lagi. Duplikasi apabila dengan parameter yang sama data tersebut

adalah sama. Parameter harus ditentukan sehingga aplikasi dapat memberikan

informasi jika data tersebut adalah sama. Dalam hal ini, akan ada action di PPATK untuk

memilih data mana yang akan digunakan (judgement manusia). Misalnya terdapat 2

profile untuk satu nama dengan tanggal lahir sama, tempat lahir sama dll. Maka Desk

TF/petugas yang ditunjuk akan memilih nama mana yang harus dipilih. Informasi yang

tidak dipilih akan disimpan ke tabel lain.

j. Adanya flag/penanda untuk data terduga pendanaan teroris yang initial data-nya

berasal dari PPATK sebelum jaringan menjadi banyak karena informasi PJK.

k. Fungsi search, berdasarkan nama atau tanggal lahir, atau judul informasi. Fungsi ini

bisa ‘content’ dan ‘ = ’. Fungsi search bisa dikombinasikan dengan parameter yang

berbeda, contoh nama dan tanggal lahir. Aplikasi dapat mencari nama yang

mengandung lebih dari 1 spasi atau tanda kutip.

l. Adanya fungsi untuk melihat apakah PJK terlambat atau tidak menyampaikan update

watchlist, dikarenakan ada fungsi lock setelah 7 hari kerja

2. Sisi PJK


a. Fungsi notifikasi apabila terdapat informasi terbaru watchlist dari PPATK.

b. Fungsi Upload/input form

Akan ada dua jalur yang akan tersedia jika PJK ingin memperkaya informasi watch list.

✓ Input form di aplikasi SIPENDAR

✓ Upload file xml

Seharusnya upload dengan menggunakan file xml dengan alasan kualitas data. Tapi

disediakan juga form input oleh PJK lain yang tidak dapat mengembangkan aplikasi

sendiri untuk upload file xml. Memungkinkan untuk dibuka format lain (antara lain

excel).

PJK melakukan input dalam bentuk form yang telah ditentukan PPATK, yang berisi

informasi sebagai berikut:

1) untuk Pengguna Jasa orang perseorangan meliputi:

• nama;

• tanggal lahir;

• tempat lahir;

• nomor induk kependudukan atau nomor dokumen identitas;




• nama PJK lawan transaksi;



2) untuk Pengguna Jasa Korporasi meliputi:

• nama Korporasi;

• alamat Korporasi;

• Nomor Pokok Wajib Pajak;




• nama PJK;



Fungsi untuk upload didisable setelah 7 hari kerja. Jika PJK menemukan terduga baru

yang belum ada di initial watch list, maka PJK secara proaktif akan input form

tersendiri informasi terduga tersebut (form yang sama untuk update watch list sesuai

di atas).

Updating watch list yang 7 hari adalah untuk watchlist yang berasal dari PPATK. Apabila

itu bersifat proaktif atau inisiatif dari PJK maka tidak ada batas waktu, namun ada


notifikasi bahwa ada updating secara proaktif dari PJK. Internal watch list dari PJK yang

disampaikan secara proaktif ke PPATK, sama dengan form di atas.

c. Fungsi koreksi, apabila PJK akan mengoreksi sebelum jangka waktu 7 hari kerja.

d. Fungsi lock, apabila permintaan informasi dipenuhi melebihi jangka waktu 7 (tujuh)

hari kerja sejak PPATK menyebarkan initial watch list.

e. Fungsi input

f. Fungsi submit

g. Fungsi download

Fungsi download watch list dalam bentuk pdf di PJK, dalam bentuk format excel dan

xml.

h. Fungsi email dan message board

i. Fungsi feedback.

Feedback sedianya untuk melihat kemanfaatan informasi bagi pihak tersebut diatas.

Oleh karena itu, bentuk feedback berupa rating 1 sd 5 (sgt bermanfaat, bermanfaat,

cukup bermanfaat, belum bermanfaat, tidak bermanfaat) yang sifatnya wajib diisi

dengan alasan berupa freetext yang sifatnya optional.

j. Fungsi search, berdasarkan nama atau tanggal lahir, atau judul informasi

4.3.5 Modul informasi spesifik, dalam hal ini termasuk penyampaian UN List dari PPATK

agar dilakukan langkah freezing without delay oleh PJK .

1) Informasi spesifik merupakan informasi yang disediakan PJK berdasarkan:

a. permintaan PPATK dan/atau Penegak Hukum dalam rangka kepentingan pencegahan

tindak pidana terorisme dan/atau pendanaan terorisme;

b. permintaan PPATK yang bersumber dari:

• permintaan proaktif PPATK atau reaktif dari permintaan Penegak Hukum yang

sedang menangani atau mengembangkan kasus tindak pidana terorisme dan/atau

pendanaan terorisme, termasuk penanganan permintaan informasi pengeboman

dalam jangka waktu 1X24jam; atau

• permintaan Pemangku Kepentingan selain Penegak Hukum berdasarkan ketentuan

perundang-undangan.

2) Informasi spesifik memiliki Klasifikasi Informasi sangat rahasia. Pengguna Informasi yang

berhak mengakses Informasi dengan Klasifikasi Informasi sangat rahasia adalah person in

charge dari PPATK dan Pemangku Kepentingan terkait yang mengajukan permintaan

informasi. Atas permintaan dan persetujuan Pemangku Kepentingan terkait, Kepala PPATK

dapat memberikan hak akses kepada person in charge PJK yang terkait dengan pemenuhan

informasi spesifik.

3) Termasuk informasi spesifik adalah penyampaian UN List dari PPATK agar dilakukan langkah

freezing without delay oleh PJK.

4) Bisnis proses informasi spesifik (Lampiran 7).



I. Sisi Densus 88 dan stakeholders lainnya

a. Input atau upload data, dan submit (untuk inquiry baru atau update inquiry).

Densus 88 akan input inquiry spesifik di form, dengan field sebagai berikut:

1) Nama Instansi otomatis

2) Nama Petugas otomatis

Akan ada pilihan jenis pelaku korporasi atau perorangan. Jika Perorangan akan muncul

field dibawah ini:

1) Nama Terduga (optional)

2) Kategori Identitas: SIM, Passport, NPWP, KTP, KITAS (akan ada master jenis

identitas)

3) No Identitas (optional) dan bisa lebih dari satu

4) ATM (optional)

5) Nama Bank (optional)

6) No Rekening (optional)

7) Pilihan Keterkaitan dengan kasus sebelumnya (Ya atau tidak, jika Ya akan muncul

inquiry yang diminta sebelumnya, no inquiry– nama pelaku)

8) Tanggal Transaksi (optional), bisa diketik tanpa harus klik calendar

9) Rincian Kasus dan Permintaan Informasi (free text)

10) Pilihan apakah perlu mutasi rekening (Ya atau Tidak)

11) Attachment (Dokumen bisa KTP, ATM dll)

12) Bisa menambahkan pihak terkait (Klik Pihak Terkait) bisa perorangan dan/atau

korprorasi (optional)

Jika Korporasi akan muncul field dibawah ini:

1) Nama Korporasi

2) Jenis Korporasi (Yayasan, CV, PT dll)

3) Jenis Identitas: Ada pilihan (NPWP, SIUP, dkk)

4) No Identitas dan bisa lebih dari satu

5) Pilihan Keterkaitan dengan kasus sebelumnya (Ya atau tidak, jika Ya akan muncul

inquiry yang diminta sebelumnya, no inquiry– nama pelaku)

6) Rincian Kasus dan Permintaan Informasi (free text)

7) Pilihan apakah perlu mutasi rekening (Ya atau Tidak)

8) Tanggal Transaksi (optional), bisa ketik tanpa harus klik calendar

9) Bisa menambahkan pihak terkait (Klik Pihak Terkait) bisa perorangan dan/atau

korprorasi (optional)

Untuk rincian transaksi akan dipertimbangkan cut off mulai transaksi misalnya 3 bulan

terakhir dan treshold nominal transaksi. Akan dipertimbangkan juga apabila attachment


disimpan kedalam database maka akan mempengaruhi performa aplikasi atau hanya

sebagai lampiran mutasi rekening dimana isi transaksi tidak disimpan (hanya filenya saja).

Namun demikian, DP menginginkan supaya rincian transaksi dapat diakomodir

didatabase, sehingga membutuhkan ada kajian pro dan kontra dari PTI, khususnya

mengenai:

• Apabila rincian transaksi pelaku dan satu layer lawan transaksi disimpan diaplikasi,

akan mempengaruhi performa aplikasi.

• Akibat yang akan terjadi apabila pemadanan data dikaitkan ke existing database

PPATK dan rincian transaksi pelaku dan 1 layer.

• Usulan sementara PTI adalah pemadanan data dibuat terpisah dari aplikasi SIPENDAR

dengan pertimbangan performa aplikasi dan pertimbangan lainnya.

b. Fungsi koreksi

c. Fungsi download


e. History yang dilakukan PIC Densus 88 dan stakeholders lainnya.

f. Data statistik al. inquiry yang telah disampaikan ke PPATK, inquiry yang di-follow up oleh

PPATK.

g. Feedback kemanfaatan informasi dari PPATK dan PJK (Densus 88 dan stakeholders lainnya

wajib memberikan).

h. Fungsi search berdasarkan nama atau tanggal lahir.

i. Notifikasi apabila PPATK telah memberikan informasi untuk pengembangan kasus.

II. Sisi PPATK:

a. Input atau upload data, dan submit (untuk inquiry baru atau update inquiry).

1) Jika informasi inquiry tidak ada di sistem aplikasi, maka PPATK mengajukan informasi

kepada PJK melalui sistem. PPATK akan melengkapi form yang ada di form input 4).I.a.

2) Jika informasi inquiry ada di sistem aplikasi, maka PPATK akan memberikan data yang

dibutuhkan ke Densus 88 melalui sistem aplikasi ini dan update informasi yang

diminta sesuai form yang ada di form input 4).I.a. (tidak melalui email). PJK harus

menyampaikan mutasi rekening kalau eskalasi ke PJK. Untuk menyampaikan

informasi mutasi rekening bukan input satu satu tetapi upload satu file (format XML).

User yang memberikan jawaban ke Densus 88 adalah pejabat/staf yang memiliki

kewenangan untuk menangani (misalnya DP atau Desk Terorisme). PTI diminta agar

menyediakan fungsinya lebih dulu.

3) PPATK mengupload UN List agar dilakukan langkah freezing without delay oleh PJK.

b. Fungsi validasi antara informasi dari Densus 88 dan stakeholders lainnya dengan PJK.

1) Pertama ke Staf PPATK yang akan memiliki kewenangan untuk menangani.

2) Staf PPATK akan ada action mengembalikan ke Densus 88 apabila informasi belum

lengkap dan apabila sudah lengkap maka staf PPATK akan input informasi yang


diminta. Fieldnya: dilengkapi sesuai dengan form input 4).I.a di atas dan form lainnya

akan didiskusikan lebih lanjut (dengan Densus 88 dan unit kerja terkait). Jika ada

permintaan tambahan untuk pihak terkait yang baru karena ada perkembangan kasus

maka harus input lagi sesuai 4).I.a di atas.

3) Apabila diperlukan eskalasi, terdapat pilihan ke Ketua Kelompok (KK), staf/pejabat

pada unit kerja terkait, dan PJK lain (hanya boleh kesalah satu).

4) Jika eskalasi ke KK, maka akan ada text arahan terkait inquiry dan KK membalas di

text. Jika perlu koordinasi ke pihak lain dilakukan secara manual.

5) Jika eskalasi ke unit kerja terkait, akan ada text detail esklasi ke unit kerja terkait dan

unit kerja terkait membalas di text.

6) Jika eskalasi ke PJK akan ada pilihan dieskalasi ke PJK tertentu. SLA akan berjalan jika

eskalasi ke PJK dan akan ditentukan berapa lama waktunya. Jika PJK sudah

melengkapi informasi yang diminta maka informasi tidak langsung dapat dilihat

Densus 88 tetapi kembali ke staf PPATK untuk dilakukan evaluasi. Densus 88 dapat

melihat detail informasi spesifik jika staf PPATK sudah mengevaluasi informasi

tersebut. Kalau salah maka PJK harus koreksi datanya atau PJK bisa koreksi praoktif

jika PJK menyadari kesalahan submit informasi.

Contoh Kasus: Jika Densus 88 menemukan ATM pelaku dengan nama bank yaitu Bank X,

selanjutnya meminta informasi ke PPATK melalui aplikasi ini untuk inquiry detail pelaku

dan karena informasi yang diminta sangat minim, maka PPATK akan forward ke bank X

untuk mengirimkan informasi detail pelaku. Setelah Bank X mengirimkan informasi, maka

kemungkinan akan dapat informasi detail seperti : Nama, DOB, alamat, Tempat lahir dan

NIK. Berdasarkan informasi tersebut PPATK melakukan pemeriksaan nama dan informasi

lain terkait pelaku di database SIPESAT dan kemungkinan pelaku tersebut menjadi

nasabah di lebih dari satu PJK. Perlu dipertimbangkan dapat/tidaknya PPATK

memforward permintaan inquiry Densus 88 ke PJK lain tersebut di luar Bank X atau PPATK

langsung memforward informasi PJK tersebut ke Densus 88 untuk tindak lanjut, tanpa

melihat kemungkinan adanya informasi lain di bank selain Bank X.

Permintaan dan penyampaian informasi tetap harus satu pintu melalui PPATK. Oleh

karena itu, tidak otomatis Densus 88 berhubungan langsung dengan PJK. Tetap PPATK

selaku mediator. Tidak ada form penerusan data, PPATK akan menyampaikan sama

dengan yang PJK sampaikan, namun bisa di edit, karena ada kemungkinan PPATK

mendapatkan informasi lain di luar informasi yang PJK sampaikan untuk memperkaya

informasi bagi Densus 88.

c. Fungsi approve dan forward terhadap permintaan informasi Densus 88 dan stakeholders

lainnya.


Untuk kedua fungsi ini, sesuai penjelasan huruf b di atas. PPATK melakukan forward ke PJK

sesuai penjelasan huruf b di atas.

d. Fungsi reject atau hold

Reject maksudnya tolak. PPATK menolak inquiry apabila informasi kurang dan ada pilihan

sedang diproses (hold) jika belum ada tindak lanjut oleh PPATK.

e. Fungsi koreksi

f. Fungsi download

g. Fungsi email dan message board.

h. History yang dilakukan PIC PPATK.

i. Data statistik al. inquiry Densus 88 yang telah disampaikan ke PJK, inquiry Densus 88 dan

stakeholders lainnya yang di-follow up oleh PJK, inquiry PPATK ke Densus 88 dan

stakeholders lainnya dan yang sudah difollow up oleh Densus 88 dan stakeholders lainnya.

PPATK merupakan mediator dari permintaan informasi yang diajukan oleh Densus 88;

PPATK akan meneruskan permintaan tersebut kepada PJK sesuai kebutuhan Densus 88.

Report berupa data statistik yang menunjukkan:

• jumlah permintaan yang berasal dari Densus 88 selama periode tertentu,

• jumlah permintaan yang telah ditanggapi oleh PJK selama periode tertentu,

• jumlah permintaan Densus 88 yang telah ditanggapi oleh PPATK selama periode

tertentu,

• jumlah kasus yang datanya diminta oleh Densus 88 namun masih belum ditanggapi

oleh PPATK merupakan yang masih dalam proses (hold),

• kasus yang diminta oleh Densus 88 namun ditolak oleh PPATK merupakan kasus yang

ditolak (reject).

Apabila data statistik tersebut akan dilihat rinciannya maka akan keluar data:

• Tanggal Permintaan

• Diterima Dari

• Diteruskan Kepada

• Tanggal Penerimaan oleh PPATK

• Tanggal Penerusan Data Ke Densus 88

j. Feedback kemanfaatan informasi dari PJK serta Densus 88 dan stakeholders lainnya.

Feedback sedianya untuk melihat kemanfaatan informasi bagi pihak tersebut diatas. Oleh

karena itu, bentuk feedback berupa rating 1 sd 5 (sgt bermanfaat, bermanfaat, cukup

bermanfaat, belum bermanfaat, tidak bermanfaat) yang sifatnya wajib diisi dengan alasan

berupa freetext yang sifatnya optional.

k. Fungsi search berdasarkan nama atau tanggal lahir.

l. Notifikasi apabila Densus 88 meminta informasi serta PJK dan Densus 88 dan stakeholders

lainnya telah memberikan informasi untuk pengembangan kasus.

III. Sisi PJK:


a. Notifikasi dari PPATK untuk permintaan informasi spesifik.

b. Fungsi input dan submit.

c. Fungsi download.


e. group chat, fungsi ini ada apabila Densus 88 dan/atau stakeholders lainnya mengusulkan

hak akses untuk koordinasi antara PPATK, Densus 88 dan/atau stakeholders lainnya, dan

PJK tertentu.

f. Fungsi history untuk melihat aktivitas PIC PJK.

g. Data statistik a.l. inquiry yang telah diterima, inquiry yang di follow up oleh PJK, dan lain-

lain.

h. Fungsi search berdasarkan nama atau tanggal lahir.

i. Feedback kemanfaatan informasi dari PPATK dan Densus 88 dan stakeholders lainnya.

j. Khusus untuk hasil download terhadap UN List, agar PJK melakukan langkah segera pada

kesempatan pertama melakukan pemadanan data tersebut dengan database internal PJK

dan dalam hal ditemukaan kesaman nama dan parameter lainnya, agar dilakukan langkah

freezing without delay oleh PJK.

4.3.6 Modul Konfirmasi Daftar Terduga Teroris dan Organisasi Teroris

1) PPATK dari internal memperoleh informasi umum yaitu daftar terduga teroris dan organisasi

teroris.

2) PPATK melakukan match DTTOT dengan data SIPESAT dengan parameter tertentu, yaitu

kemiripan nama 100% dan/atau nama dan tanggal lahir 100%. Pemadanan data DTTOT

dengan SIPESAT, sifatnya adalah konfirmasi ke PJK yang diketahui memiliki rekening atas

nama yang tercantum di DTTOT agar kalau 100% sesuai disampaikan sebagai LTKM

Pendanaan Terorisme.

3) PPATK melakukan pengecekan ke GRIPS LTKM untuk melihat sudah/belumnya PJK

menyampaikan LTKM pendanaan terorisme yang bersumber dari DTTOT.

4) PPATK melakukan match data SIPESAT dengan GRIPS LTKM pendanaan terorisme untuk

melihat sudah/belumnya PJK melaporkan LTKM pendanaan terorisme.

5) PPATK menyampaikan daftar hasil match tersebut kepada PJK sebagai konfirmasi. Pada saat

penyampaian DTTOT kepada PJK, PPATK juga menyertakan hal-hal yang harus dilakukan oleh

PJK.

6) Bisnis proses konfirmasi DTTOT (Lampiran 8).


I. Sisi PPATK

a. Fungsi upload

b. Fungsi submit

c. Fungsi email (formal) dan message board (informal)

d. Fungsi notifikasi


e. Fungsi save/archive

f. Fungsi approve/reject

g. Fungsi download

h. Fungsi feedback untuk melihat kemanfaatan informasi ini bagi PJK.

i. Fungsi search untuk melihat informasi ini dengan penggunaan keyword tertentu.

j. Fungsi monitoring/log history untuk melihat apakah PJK melihat/tidak melihat

atau download/tidak download informasi ini.

k. Fungsi statistik untuk merekapitulasi informasi yang sudah disampaikan atau

masih dalam proses penyampaian, informasi yang sudah/belum di download.

II. Sisi PJK

a. Fungsi: download, dalam bentuk Microsoft Excel.

b. Fungsi input/upload data, dalam bentuk Microsoft Excel.

c. Fungsi notifikasi

d. Fungsi feedback untuk melihat kemanfaatan informasi ini bagi PJK.

e. Fungsi search untuk melihat informasi ini dengan penggunaan keyword tertentu.

f. Fungsi monitoring/log history untuk melihat apakah PJK melihat/tidak melihat atau

download/tidak download informasi ini.

g. Fungsi statistik untuk merekapitulasi informasi yang sudah disampaikan atau masih

dalam proses penyampaian, informasi yang sudah/belum di download.

5 Persyaratan Perusahaan dan Personil

5.1 Persyaratan Perusahaan

Perusahaan calon penyedia jasa harus dapat mengakomodir kebutuhan dan menunjukkan

konsistensi dengan metodologi yang diusulkan. Adapun kualifikasi perusahaan yang disyaratkan

untuk pelaksanaan pekerjaan ini adalah sebagai berikut:

1. Memiliki badan legal di Indonesia

2. Perusahaan telah memiliki pengalaman sebelumnya dalam penyusunan Aplikasi di organisasi

yang setara atau lebih besar dengan PPATK sekurang-kurangnya 4 (empat) kali.

5.2 Persyaratan Personil

Tenaga Ahli yang diperlukan untuk melaksanakan pekerjaan ini adalah:

1. System analyst

Sistem analyst minimal berpendidikan S1 dengan pengalaman kerja minimal 5 tahun dalam

bidang analisa dan desain aplikasi sejenis yang dibuktikan dengan pengalaman terlibat dalam

project sebagai sistem analyst.


6 Laporan

Jenis laporan yang harus diserahkan oleh penyedia jasa kepada pengguna jasa adalah:

1. Rencana Kerja

2. Jadwal Pelaksanaan

3. Progress Report setiap dua minggu sekali dalam bentuk hardcopy

4. Dokumentasi Teknis berupa

a. Spesifikasi Kebutuhan dalam bentuk diagram UML yaitu : activity diagram, interaction

overview diagram untuk setiap modul aplikasi SIPENDAR,

b. Spesifikasi sistem yang terdiri dari rancangan sistem, infrastruktur dan database (ERD)

c. Mockup aplikasi

5. Dokumen KAK

6. Risalah rapat dan absensi

7. Laporan Lain

Penyedia jasa harus membuat laporan-laporan lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan

pengembangan aplikasi di Pusat Teknologi Informasi PPATK.

7 Waktu dan Pelaksanaan Pekerjaan

Seluruh pekerjaan harus diselesaikan dalam waktu 120 hari kalender, System analyst yang disediakan

oleh Pihak Ketiga yang ditunjuk akan bekerja Bersama dengan tim Pusat Teknologi Informasi PPATK

dalam menggali kebutuhan user lebih mendalam dan detail.

Kegiatan Bulan ke-

5 6 7 8 9 10 11 12

Tahap 1 – Spesifikasi

Pengumpulan kebutuhan pengguna (gathering user requirement)

Tahapan 2 - Desain

Proses Perencanaan Spesifikasi teknis dan Design

Tahap 4 – Konfirmasi Desain

Presentasi dan Konfirmasi user interface (mockup aplikasi) kepada pengguna aplikasi


8 Biaya yang Diperlukan

Untuk mendukung kegiatan pengembangan Aplikasi SIPENDAR, diperlukan anggaran sebesar

Rp. 94,390,000,- (sembilan puluh empat juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah) termasuk

pajak.

Penanggungjawab

Kepala Pusat Teknologi Informasi

Muhammad Arief

kerangka acuan kegiatan jasa konsultan …

Documents