kerangka acuan kerja kegiatan dana alokasi khusus (dak …
TRANSCRIPT
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KESEHATAN Jalan Kolonel Sugiyono No. 17, Wonosari Telp. 0274-391322
http://dinkes.gunungkidulkab.go.id/ Email: [email protected]
KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN
DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN 2021 SUB BIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL KEGIATAN PENGADAAN OBAT
I. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
Undang-undang No 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat
Kesehatan
Permenkes No 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan
Pelaporan Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.
Kepmenkes 189/MENKES/SK/III/2006 tentang Kebijakan Obat Nasional.
Peraturan Kepala Badan POM RI No. HK. 03.1.34.11.12.7542 Tahun 2012 Tentang
Pedoman Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).
2. Gambaran Umum Singkat
Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan
Dalam pelayanan kesehatan, obat dapat menyelamatkan kehidupan dan meningkatkan kualitas
kesehatan. Akses terhadap obat, terutama obat esensial merupakan salah satu hak asasi manusia,
dengan demikian penyediaan obat esensial merupakan kewajiban bagi pemerintah di semua level
mulai dari Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Kebutuhan obat esensial di Kabupaten
Gunungkidul direncanakan secara bottom up dengan dasar usulan dari Puskesmas. Kebutuhan
obat Puskesmas masih dipenuhi 100% oleh Dinas Kesehatan melalui anggaran pengadaan obat
Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi Umum. Walaupun disediakan anggaran dari Dana
Alokasi Umum, namun belum dapat memenuhi kebutuhan total perhitungan pemakaian obat
Kabupaten. Sebagai gambaran, mutasi keluar distribusi obat dan perbekalan kesehatan / BMHP
dari Gudang Farmasi Kabupaten selama tahun 2019 adalah sebesar Rp 8.927.030.236,4 (sumber:
Laporan Persediaan Instalasi Farmasi Kabupaten akhir tahun 2019). Dengan adanya pembagian /
sharing dana pengadaan perbekalan kesehatan dengan dana kapitasi puskesmas, maka pada tahun
2020 direncanakan usulan DAK ditujukan khusus untuk pengadaan obat Pelayanan Kesehatan
Dasar (PKD), stok buffer obat dan BMHP PKD serta buffer untuk kebutuhan obat dan BMHP
untuk keperluan bencana. Kebutuhan obat dan BMHP program yang tidak dicukupi oleh pusat
akan diusulkan melaui Dana Alokasi Umum (DAU) APBD.
II. PENERIMA MANFAAT
Tujuan utama Pengadaan Obat dan Perbekalan Kesehatan dari seluruh kegiatan yang diusulkan
adalah untuk mencapai ketersediaan, pemerataan, keterjangkauan, jaminan mutu dan kualitas obat
dan BMHP untuk pelayanan kesehatan masyarakat. Penerima manfaat utama adalah masyarakat,
yaitu terpenuhinya kebutuhan pelayanan kefarmasian (obat dan BMHP) dalam menunjang
kebutuhan pelayanan kesehatan di Puskesmas.
III. STRATEGI PENCAPAIAN
1. Metode Pelaksanaan Pengadaan Obat dan Perbekes / BMHP
Pengadaan obat dan Perbekes / BMHP mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu
dengan menggunakan metode: (1) e-purchasing, untuk obat dan BMHP yang masuk dalam daftar e-
katalog; (2) e-tendering dan pengadaan langsung, untuk obat dan BMHP yang tidak terdapat dalam
daftar e-katalog. Pemilihan obat disesuaikan dengan Formularium Nasional (FORNAS), Daftar Obat
Esensial Nasional (DOEN) serta usulan dan kajian teknis dari Tim perencanaan Obat Terpadu
(TPOT).
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan Pengadaan Obat dan Perbekes / BMHP
Perencanaan kebutuhan dilaksanakan secara bottom up (Puskesmas dan
program).
Evaluasi oleh TPOT Kabupaten
Pemaketan oleh PPK
Pelaksanaan Pengadaan atau pemilihan penyedia barang/jasa oleh pejabat
atau panitia pengadaan / ULP
Pelaksanaan Pekerjaan
Pemeriksaan dan serah terima hasil pekerjaan
Penggunaan hasil pekerjaan
KEGIATAN
Pengadaan Obat dan BMHP
BULAN (TH 2021)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Perencanaan
Evaluasi TPOT Kabupaten
Pemaketan
Pelaksanaan Pengadaan
Pelaksanaan Pekerjaan
Pemeriksaan
Penggunaan
IV. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN (Output)
Keluaran (output) untuk semua rencana kegiatan tersebut dicapai selama tahun berjalan atau pada
tahun anggaran 2020. Untuk kegiatan pengadaan obat dan BMHP dilaksanakan secara terus menerus,
artinya adalah pengadaan obat dengan menggunakan metode e-katalog / e-purchasing tidak
membutuhkan waktu yang rigid seperti pada e-tendering, karena dengan e-katalog / e-purchasing
dapat dilakukan pengadaan berulang-ulang sesuai dengan kebutuhan. Pengadaan obat dan Perbekes /
BMHP dilaksanakan terus menerus setiap tahun.
V. BIAYA YANG DIPERGUNAKAN
Secara garis besar kebutuhan DAK tahun 2019 dipergunakan untuk pengadaan obat Pelayanan
Kesehatan Dasar (PKD), stok buffer obat dan BMHP PKD Kabupaten serta buffer untuk kebutuhan
obat dan BMHP keperluan bencana serta mencukupi program kesehatan daerah dalam bentuk
penyediaan reagen pemeriksaan untuk ibu hamil. Dengan mempertimbangkan pembagian / alokasi
dana kapitasi Puskesmas untuk pengadaan obat, maka usulan untuk pengadaan obat sebesar Rp
8.952.161.325 ( Delapn Milyar Sembilan ratus lima puluh dua juta seratus enam puluh satu ribu tiga
ratus dua puluh lima rupiah).
VI. Penutup
Demikian KAK ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
PEMERINTAH KABUPATEN GUNUNGKIDUL
DINAS KESEHATAN Jalan Kolonel Sugiyono No. 17, Wonosari Telp. 0274-391322
http://www.depkes.go.id Email: [email protected]
KERANGKA ACUAN KERJA KEGIATAN DANA ALOKASI KHUSUS (DAK) TAHUN 2021
SUB BIDANG PELAYANAN KEFARMASIAN DINAS KESEHATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL KEGIATAN MANGEMEN E LOGISTIC DAN DISTRIBUSI OBAT DAN BMHP
I. LATAR BELAKANG
1. Dasar Hukum
Undang-undang No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Undang-undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
Undang-undang No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.
Undang-undang No 72 Tahun 1998 tentang Pengamanan Sediaan Farmasi dan Alat
Kesehatan
Permenkes No 3 Tahun 2015 tentang Peredaran, Penyimpanan, Pemusnahan, dan Pelaporan
Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi.
Peraturan Kepala Badan POM RI No. HK. 03.1.34.11.12.7542 Tahun 2012 Tentang Pedoman
Teknis Cara Distribusi Obat yang Baik (CDOB).
2. Gambaran Umum Singkat
Pada saat ini terkait sumber daya yang dimiliki oleh seksi kefarmasian kab Gunungkidul terdiri dari :
1. kendaraan operasional
a. Kendaraan roda 4 memiliki 2 unit, terdiri dari 1 kendaraan penumpang , 1 unit kendaraan
double kabin dengan fitur tambahan pengatur suhu dilengkapi dengan thermohygrometer, 1
unit cool storage dengan kapasitan 2 liter.
b. Kendaraan operasional roda 2.
2. Sumber daya manusia
a. 2 orang tenaga administrasi e logistic dengan status tenaga harian lepas
b. 1 orang tenaga bongkar muat Obat
Seperti halnya tiga tahun berjalan ini yaitu tahun 2018, 2019 dan 2020 kami melakukan distribusi ke 30
puskesmas dengan topografi dan luasan wilayah dengan rata-rata jarak puskesmas dengan pusat kota /
gudang farmasi Kabupaten adalah 20 km, dalam 1 hari mampu melayani kegiatana distribusi sekurangnya
1-2 Puskesmas. Dengan kegiatan distribusi yang terkelola dengan baik oleh seksi kefarmasian maka
dibutuhkan dukungan pembiayaan operasional yang terdiri dari Bahan bakar kendaraan, bahan re Packing
Obat, upah buruh bongkar Muat serta perjalanan dinas petugas.
Disamping pelayanan distribusi obat, BMHP dan vaksin, hal yang perlu diperhatikan juga adalah
manajemen, sehingga perlu adanya langkah intervensi yaitu dengan dukungan managemen logistic berupa
keberlangsungan tenaga lepas yang dalam satu tahun ini telah ada dan berjalan, rakor pengelola obat,
dan pelatihan logistic bagi petugas logistic di Instalasi Farmasi dan fasilitas kesehatan. Diharapkan
pengelolaan obat menjadi lebih akuntabel dan lebih mudah.
II. PENERIMA MANFAAT
Tujuan utama dari seluruh kegiatan yang diusulkan adalah untuk mencapai ketersediaan, pemerataan,
keterjangkauan, jaminan mutu dan kualitas obat dan BMHP untuk pelayanan kesehatan masyarakat.
Penerima manfaat utama dari kegiatan distribusi ini adalah Puskesmas, yaitu waktu yang dibutuhkan
untuk distribusi semakin cepat, dan waktu tunggu penyediaan obat optimal. Selain Puskesmas penerima
manfaat utama adalah petugas logistik di Instalasi Farmasi dan pengelola obat di fasilitas kesehatan.
III. STRATEGI PENCAPAIAN
1. Metode Pelaksanaan
Metode pelaksanaan Dukungan managemen logistik dan distribusi berupa rapat koordinasi tiap
semester, pelatihan menggunakan narasumber dari Provinsi, pusat atau pengembang eLogistik
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan
KEGIATAN
Dukungan e logistic dan
Distribusi
BULAN (TH 2020)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pelaksanaan distribusi obat dan
BMHP
Perencanaan kebutuhan bahan
re-packing
Pelaksanaan Pengadaan bahan
re-packing
Pelaksanaan Pekerjaan
Pemeriksaan
Penggunaan
IV. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN (Output)
Keluaran (output) untuk semua rencana kegiatan tersebut dicapai selama tahun berjalan atau pada
tahun anggaran 2021. Untuk kegiatan dukungan managemen e-logistic dan distribusi adalah
terselenggaranya kegiatan distribusi ke puskesmas dengan akurasi yang maksimal dan terselenggara
menurut kaidah cara distribusi obat yang baik (CDOB ). Selain hal tersebut juga diharapkan keluaran
(output) pengelolaan obat dan bahan medis Habis Pakai dengan pencatatan logistic yang tersistematis,
mudah dan akuntabel.
V. BIAYA YANG DIPERGUNAKAN
Dukungan managemen logistik dan distribusi. Biaya untuk mendukung Managemen logistik sebesar
Rp 14.542.000,00 dan distribusi obat, BMHP dan vaksin adalah sebesar Rp.121.941.000,00
dengan Total untuk kegiatan ini adalah Rp 136.483.000 (Seratus tiga puluh enam juta empat ratus
delapan puluh tiga ribu rupiah).
VI. Penutup
Demikian KAK ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
KERANGKA ACUAN KERJA DAK NON FISIK
KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 2021
DINAS KESEHATAN KAB GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PROPOSAL USULAN DAK NON FISIK 2021
KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
D.I. YOGYAKARTA
A. Latar Belakang
Pemenuhan pangan yang aman dan bermutu merupakan hak asasi setiap manusia, tidak
terkecuali pangan yang dihasilkan oleh Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP). Produksi dan
peredaran pangan oleh IRTP.
IRTP memiliki peranan penting dalam sistem keamanan pangan di Indonesia. Pada umumnya
IRTP merupakan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) dengan jumlah yang cukup
besar yang tersebar di seluruh pelosok Indonesia. Menurut data dari Kementerian Koperasi dan
Usaha Kecil dan Menengah, jumlah UMKM yang ada sebanyak 56 juta dan sejumlah 39,2 juta
(70%) bergerak dibidang pangan. Berdasarkan data BPS, pertumbuhan ekonomi sektor pangan
yang mencapai 8.8%, yang dicerminkan pada tingkat pertumbuhan dan ditopang tingkat
konsumsi masyarakat. Pada tahun 2018, Sektor makanan dan minuman berkontribusi di atas
35 persen terhadap PDB industri non migas.
Mengingat potensi ekonomi yang sangat strategis dan penting, serta potensi risiko
produknya maka perlu diselaraskan dengan pertumbuhan IRTP yang sangat cepat sekaligus
meningkatkan keamanan dan mutu produknya. Dalam hal pengawalan terkait aspek
keamanan dan mutu Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT) tersebut, berdasarkan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan pada pasal 108 ayat (3) diatur diantaranya
adalah BPOM melakukan pengawasan keamanan pangan, mutu pangan dan gizi pangan untuk
pangan olahan. Pangan olahan tersebut termasuk Pangan Industri Rumah Tangga (P-IRT).
Disamping itu, pada PP Nomor 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan,
pengawasan keamanan P-IRT harus dilakukan secara terpadu dengan Pemerintah Daerah
dalam hal ini kabupaten/kota. BPOM sebagai koordinator pengawasan obat dan makanan
nasional sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2017 tentang Efektivitas
Pengawasan Obat dan Makanan, bertanggung jawab untuk menyiapkan dan
menggembangkan kebijakan/regulasi/standar/pedoman
pengawasan pangan olahan termasuk P-IRT Undang-Undang No 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan dalam Pasal 111 ayat (1) menyatakan bahwa makanan dan minuman yang
digunakan masyarakat harus didasarkan pada standar dan/atau persyaratan kesehatan. Terkait
hal tersebut di atas, Undang-Undang tersebut mengamanahkan bahwa makanan dan minuman
yang tidak memenuhi ketentuan standar, persyaratan kesehatan, dan/atau membahayakan
kesehatan dilarang untuk diedarkan, ditarik dari peredaran, dicabut izin edar dan disita untuk
dimusnahkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara itu, Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa
Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan sub bidang Sediaan Farmasi, Alat
Kesehatan, dan Makanan dan Minuman mengamanatkan bahwa penerbitan izin produksi dan
pengawasan produk makanan minuman industri rumah tangga merupakan urusan
pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
Dalam rangka produksi dan peredaran pangan oleh IRTP, Pasal 43 Peraturan Pemerintah
No 28 Tahun 2004 tentang Keamanan, Mutu dan Gizi Pangan mengamanatkan bahwa pangan
olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga wajib memiliki Sertifikat Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga (SPP-IRT) yang diterbitkan oleh Bupati/Walikota.
Dalam rangka percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha, dilakukan
penataan kembali sistem pelayanan perizinan salah satunya SPP-IRT. Perizinan dilakukan
melalui sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik (Online Single
Submission-OSS). Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Pasal 85 poin f (bagian Lampiran) bahwa
SPP-IRT termasuk ke dalam Perizinan Berusaha di Sektor Kesehatan.
Dalam hal pelaksanaannya, SPP-IRT mengacu pada Permenkes No. 26 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik Sektor Kesehatan Pasal 12
dan 62. SPP-IRT termasuk ke dalam izin komersial yang sebelumnya harus memiliki izin usaha
berupa izin usaha mikro dan kecil. SPP-IRT diberikan oleh Bupati/Walikota c.q Unit Pelayanan
Terpadu Satu Pintu. SPP-IRT diberikan setelah IRTP memenuhi komitmen sebagai berikut:
a. Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan
b. Pemenuhan Aspek Higiene Sanitasi dan Dokumentasi
Dalam rangka pemenuhan komitmen Sertifikat Penyuluhan Keamanan Pangan, pelaku
usaha harus mengikuti penyuluhan keamanan pangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah
Daerah c.q. Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota. Pelaku usaha akan mendapatkan sertifikat jika
dinyatakan lulus dalam penyuluhan keamanan pangan.
Penyelenggaraan Penyuluhan Keamanan Pangan dilaksanakan oleh tenaga Penyuluh
Keamanan Pangan (PKP) yaitu Tenaga Kesehatan yang ditugaskan oleh Bupati/Walikota c.q
Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan memiliki Sertifikat Penyuluh Keamanan Pangan.
Untuk menjamin produk pangan IRTP yang akan beredar aman bermutu dan bergizi,
diperlukan tenaga PKP yang handal dalam memberikan pemahaman terkait Keamanan Pangan
kepada pelaku usaha sehingga pemenuhan komitmen sertifikat penyuluhan keamanan pangan
dapat terpenuhi. Penyelenggaraan penyuluhan keamanan pangan belum dapat dilaksanakan
secara optimal dikarenakan kurangnya tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi sebagai
penyuluh keamanan pangan.
Oleh karena itu dalam rangka penguatan pemenuhahan ijin PIRT maka para pelaku
usaha harus mengiikuti kegiatan Penyuluhan keamanan Pangan di Lingkungan Pemerintah
kabupaten Gunungkidul.. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan mampu mencetak
Pelaku Usaha yang handal, mampu merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi prduksi
hasil olahannya agar bermutu dan senantiasa menjaga higienitas.
Selain dalam hal pangan, pengawasan di bidang farmasi juga mutlak diperlukan,
terutama dari segi pelayanan kefarmasian bagi masyarakat sesuai dengan standar pelayanan
yang ditetapkan oleh Menteri Kesehatan baik di fasilitas kesehatan Apotek, Rumah Sakit dan
Klinik. Pengawasan tersebut dimaksudkan sebagai jaminan bagi masyarakat dalam
mendapatkan pelayanan kefarmasian yang baik di fasilitas kesehatan.
Terhadap kondisi pengawasan pre market dan post market di kabupaten Gunungkidul dalam
melakukan pengawasan IRTP. Hasil Identifikasi di Kabupaten :
- Jumlah Sarana Industri Rumah Tangga : 806 sarana
- Jumlah Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga : 1946 SPPIRT
- Jumlah penduduk : 765.284 jiwa
- Jumlah Tenaga Penyuluh Keamanan Pangan : 11 orang
- Jumlah Tenaga Junior District Food Inspector / DFI lama : 3 orang / 3 orang
- Anggaran yang disediakan oleh pemerintah kabupaten
untuk pengawasan pre dan post market IRTP : Rp. –
B. TUJUAN
1. Tujuan Umum
a. Kegiatan Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat
produksi PIRT dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan
minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh IRT
b. Kegiatan Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri
rumah tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan
c. Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
Pemberdayaan Masyarakat
2. Tujuan Khusus
a. Kegiatan Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat
produksi PIRT dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan
minuman tertentu yang dapat diproduksi oleh IRT
Setelah peserta mengikuti Bimtek Penyuluhan Keamanan Pangan maka diharapkan
peserta mampu :
1) Menjelaskan aspek-aspek Upaya Pengamanan Pangan IRTP
2) Melakukan penyuluhan/ pendidikan keamanan pangan IRTP pada
karyawan dan keluarganya.
3) Menyusun laporan kegiatan produksi dengan berbasis record/rekaman
produksi
4) Melakukan Pengendalian Mutu Produk dari sarana IRTP
b. Kegiatan Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah
tangga yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan
Tujuan khusus dari kegiatan ini adalah
1) Memastikan keamanan dan Mutu Pangan Hasil Olahan IRTP Kab
Gunungkidul serta Pangan Yang beredar di masyarakat.
2) Sinergitas antar Lembaga dan instansi dalam hal pengamanan Produk
olahan pangan
3) Masyarakat mendapatkan produk Olahan pangan yang Aman, dan
bermutu
c. Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan
Pemberdayaan Masyarakat
Seteleh mengikuti kegiatan ini peserta diharapkan mampu :
1) Mampu melakukan assestmen terhadap Pangan olahan yang tidak sesuai
standard
2) Meningkatkan pengetahuan dan kewaspadaan atas pangan olahan yang
berbahaya
3) Mampu mendeteksi dini bahaya akibat pangan
4) Mampu melaporkan adanya potensi bahaya keamanan pangan
C. OUTPUT KEGIATAN
1. Kegiatan Pengendalian dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan sertifikat produksi
PIRT dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk makanan minuman tertentu
yang dapat diproduksi oleh IRT
a) Terlaksananya kegiatan Bimbingan Teknis Penyuluh Keamanan Pangan bagi Pelaku
usaha dengan freukensi 4 kali kegiatan bagi 160 calon sarana IRTP dengan setiap
kelas per kegiatan adalah 40 sarana IRTP.
b) Terlaksananya kegiatan Inspeksi dalam rangka proses terbitnya SP-PIRT sesuai
dengan jumlah peserta Bimtek, dengan rincian sejumlah 90 trip dengan 1 trip
untuk 2 sarana total 180 sarana, terdiri dari 160 sarana peserta Bimtek serta 20
sarana sebagai langkah Tindak lanjut perbaikan dari 160 sarana peserta BIMTEK
yang telah memperbaiki kekurangan pada saat Inpeski pertama.
c) Terlaksananya 3 kali kegiatan Rapat Koordinasi dalam rangka Terbitnya SP-PIRT
dengan lintas program dan lintas sektor.
2. Kegiatan Pemeriksaan post market pada produk makanan minuman industri rumah tangga
yang beredar dan pengawasan serta tindak lanjut pengawasan
a) Terselenggaranya 3 kali kegiatan Inventarisasi sarana IRTP bersama Lintas sector
b) Terlaksananya 90 trip untuk 180 Sarana IRTP kegiatan Inspeksi pada sarana IRTP
dalam rangka Post Market
c) Terlaksananya proses sampling terhadap 40 jenis olahan pangan dengan rincian
sebagai berikut :
No Jenis pangan Uj parameter
1 -Olahan Ikan uji Microbiologi, uji organoleptis, Kimia (Boraks,
Formalin,metanil yellow,cemaran Pb)
2 -olahan Tepung uji organoleptis,kimia-Fisika (-Cemaran
Pb,sakarin,siklmt, metanil yellow,Borak)
3 -olahan Biji-bijian uji organoleptis,kimia-Fisika (-
CemaranPb,sakarin,siklmt, metanil yellow,Borak)
4 -Minuman Serbuk uji organoleptis, Kimia-Fisika
(sakarin,siklamat,Metanil yellow)
5 -olahan Buah uji organoleptis, Kimia-Fisika
(sakarin,siklamat,Metanil yellow)
6 - Olahan Daging uji Microbiologi, uji organoleptis, Kimia (Boraks,
Formalin, metanil yellow,cemaran Pb)
d) Terselenggaranya 3 kali kegiatan pertemuan Tindak lanjut atas hasil pengawasan
3. Kegiatan Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan
Masyarakat
Terlaksananya 3 kali kegiatan Komunikasi edukasi dan informasi bagi 240 peserta yang
berasal dari tokoh masyarakat, kader kesehatan, ataupun pelaku usaha
D. RENCANA ANGGARAN DAN PELAKSANA KEGIATAN
NO KEGIATAN ANGGARAN CAKUPAN PELAKSANA
Pengendalian dan pengawasan serta tindak
lanjut pengawasan sertifikat produksi PIRT dan
Nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk produk
makanan minuman tertentu yang dapat
diproduksi oleh IRT
A Penyelenggaraan BIMTEK keamanan
pangan bagi pelaku usaha Industri
Rumah Tangga Pangan (IRTP)
72.351.000 4 x bimtek (160 Sarana ) Seksi Kefarmasian
B Pengawasan / Inspeksi dalam rangka
penerbitan Sertifikat Produksi Pangan
Industri Rumah Tangga (SPP-IRT)
22.035.000 Seluruh peserta bimtek Seksi Kefarmasian
C Pengkajian ulang Sertifikat Produksi 2.100.000 Rapat Tribulanan Seksi Kefarmasian
Pengawasan post-market produk makanan minuman industri rumah tangga
A Inventarisasi sarana industri rumah
tangga pangan (IRTP)
1.575.000 Rapat Tribulanan Seksi Kefarmasian
B Pengawasan sarana industri rumah
tangga pangan (IRTP)
17.400.000 Inspeksi 90 trip/180 sarana IRTP
Seksi Kefarmasian
C Sampling dan pengujian pangan industri
rumah tangga
100.520.000
40 sampel Seksi Kefarmasian -Olahan Ikan uji Microbiologi, uji
organoleptis, Kimia (Boraks, Formalin,mtnl yel,cmrn Pb)
-olahan Tepung uji organoleptis,kimia-Fisika (-CemaranPb,sakarin,siklmt,MY,Borak)
-olahan Biji-bijian uji organoleptis,kimia-Fisika (-CemaranPb,sakarin,siklmt,MY,Borak)
-Minuman Serbuk uji organoleptis, Kimia-Fisika (sakarin,siklamat,Metanil yellow)
-olahan Buah uji organoleptis, Kimia-Fisika (sakarin,siklamat,Metanil yellow)
- Olahan Daging uji Microbiologi, uji organoleptis, Kimia (Boraks, Formalin,mtnl yel,cmrn Pb)
D Monitoring tindak lanjut hasil
pengawasan sarana industri rumah
1.575.000 Rapat Tribulanan Seksi Kefarmasian
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi,
Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat
E KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) keamanan pangan
102.402.000 240 Masyarakat Seksi Promosi Kesehatan
Total 319.958.000
Detil RAB ada pada lampiran
E. PENYELENGGARA, WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN
1. PENYELENGGARA
Penyelenggaran Kegiatan DAK Non Fisik Pengawas Obat dan Makanan ini melibatkan 3
seksi yaitu seksi Bina Tenaga Dan Fasilitas kesehatan, Seksi kefarmasian serta seksi Promosi
Kesehatan.
2. WAKTU DAN TEMPET PENYELENGGARAAN
a) Waktu Penyelenggaraan
NO KEGIATAN BULAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Pengendalian dan pengawasan serta tindak
lanjut pengawasan sertifikat produksi PIRT
dan Nomor P-IRT sebagai izin produksi untuk
produk makanan minuman tertentu yang
dapat diproduksi oleh IRT
A Penyelenggaraan BIMTEK keamanan
pangan bagi pelaku usaha Industri
Rumah Tangga Pangan (IRTP)
B Pengawasan dalam rangka penerbitan
Sertifikat Produksi Pangan Industri
Rumah Tangga (SPP-IRT)
C Pengkajian ulang Sertifikat Produksi
Pengawasan post-market produk makanan
minuman industri rumah tangga
A Inventarisasi sarana industri rumah
tangga pangan (IRTP)
B Pengawasan sarana industri rumah
tangga pangan (IRTP)
C Sampling dan pengujian pangan
industri rumah tangga
D Monitoring tindak lanjut hasil
pengawasan sarana industri rumah
Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan,
Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan
Masyarakat
E KIE (Komunikasi, Informasi dan Edukasi) keamanan pangan
F. PENUTUP
Demikian proposal kegiatan ini dibuat untuk dapat sebagai dasar dalam penyusunan
anggaran kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Gunungkidul. Segala
sesuatu yang diperlukan dan belum tercantum dalam kerangka acuan ini akan diatur sesuai
dengan situasi dan kondisi yang ada.
KERANGKA ACUAN KERJA DAK NON FISIK
KEGIATAN PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN 2021
A. Bimbingan Teknis kepada petugas pengelola fasilitas kefarmasian
B. Pelaksanaan pengawasan apotek, toko obat dan UMOT terhadap pemenuhan standar dan
persyaratan
DINAS KESEHATAN KAB GUNUNGKIDUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PROPOSAL USULAN DAK NON FISIK 2021
KEGIATAN PENGAWASAN FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
D.I. YOGYAKARTA
Menu :
A. Bimbingan Teknis kepada petugas pengelola fasilitas kefarmasian
B. Pelaksanaan pengawasan apotek, toko obat dan UMOT terhadap pemenuhan standar dan
persyaratan
A. Latar Belakang
1. PENGAWASAN FASILITAS PELAYANAN KEFARMASIAN
Secara umum, pengawasan sediaan farmasi (khususnya obat) di peredaran tidak terlepas
dari pengawasan terhadap sarana produksi, fasilitas distribusi dan fasilitas pelayanan
kefarmasian, baik pengawasan yang dilakukan oleh BPOM, Kementerian Kesehatan maupun
Pemerintah Daerah. Berbeda dengan sarana produksi dan fasilitas distribusi, penerbitan izin
fasilitas pelayanan kefarmasian (khususnya apotek dan toko obat) sesuai dengan Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pembagian Urusan
Pemerintahan Bidang Kesehatan sub-urusan Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan, dan Makanan
Minuman sepenuhnya merupakan kewenangan Pemerintah Daerah, yang dalam hal ini adalah
Dinas Kesehatan kabupaten/kota. Pengawasan fasilitas pelayanan kefarmasian oleh Pemerintah
Daerah juga sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 yang menyatakan
bahwa dalam pelaksanaan perizinan (termasuk di dalamnya perizinan apotek dan toko obat)
wajib dilakukan pengawasan, sehingga fasilitas pelayanan kefarmasian dapat senantiasa
memenuhi standar dan persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
di dalam menjalankan operasional/kegiatannya.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 tahun 2018 tentang Peningkatan Koordinasi
Pembinaan dan Pengawasan Obat dan Makanan menyebutkan bahwa dalam rangka
melakukan koordinasi, Pemerintah Daerah kabupaten/kota berwenang untuk melakukan
pengkajian ulang terhadap fasilitas pelayanan kesehatan/fasilitas kefarmasian sesuai dengan
standar dan persyaratan. Di samping itu, salah satu ruang lingkup koordinasi pembinaan dan
pengawasan obat dan makanan di daerah adalah meliputi penggunaan obat. Sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, obat yang merupakan salah satu
sediaan farmasi, harus memiliki persyaratan aman, berkhasiat/bermanfaat, bermutu dan
terjangkau. Persyaratan terkait keamanan, khasiat dan mutu diwujudkan dengan pemberian
Nomor Izin Edar (NIE) kepada Industri Farmasi yang mendaftarkan.
Data Sarana Pelayanan kefarmasian yang ada di Gunungkidul sampe dengan September
2020 kami sajikan berikut ini :
No Jenis Sarana Jumlah
1 Apotek 50
2 Toko Obat 0
3 Klinik 31
4 RS 8
5 UMOT 1
6 Puskesmas 30
Selanjutnya terhadap hasil pengawasan ini perlu ditindaklanjuti dengan kegiatan bimbingan
teknis kepada petugas fasilitas pelayanan kefarmasian, sehingga pengawasan yang dilakukan
dapat lebih efektif dan mendapatkan outcome yang lebih optimal dalam meningkatkan kepatuhan
fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar yang dipersyaratkan.
B. TUJUAN
1. Tujuan Umum
Meningkatkan kepatuhan fasilitas pelayanan kefarmasian sesuai dengan standar yang
dipersyaratkan.
2. Tujuan Khusus
a. Meningkatkan validitas data perizinan fasilitas pelayanan kefarmasian yang ada di daerah.
b. Meningkatkan pemahaman tenaga kefarmasian yang ada di fasilitas pelayanan kefarmasian
terhadap standar, persyaratan dan ketentuan yang ada di peraturan perundang-undangan
terkait fasilitas pelayanan kefarmasian.
C. OUTPUT KEGIATAN DAN INDIKATOR OUTPUT
1. OUTPUT KEGIATAN
A. Kegiatan Peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM kesehatan
a) Terlaksananya kegiatan Bimbingan teknik bagi 40 Tenaga Kefarmasian
Pengelola sarana pelayanan kefarmasian baik Apotek, Toko Obat dan UMOT.
B. Kegiatan Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut
Pengawasan Izin Apotek Toko Obat dan UMOT
a) Terlaksananya proses pengawasan untuk sarana pelayanan kefarmasian
sebanyak 42 trip / 84 sarana yang terdiri dari :
- Apotek : 50 Sarana
- UMOT : 1 Sarana
- RS : 8 sarana
- Klinik : 18 sarana
b) Terlaksananya Koordinasi lintas sektor terkait perijinan sebanyak 4 kali
Pertemuan
2. INDIKATOR KELUARAN
Indikator Keluaran Kegiatan Ini Adalah
a) Jumlah apotek, toko obat,Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Rumah sakit
dan Klinik yang diawasi dalam pemenuhan standar dan persyaratan.
b) Jumlah tenaga kefarmasian di fasilitas pelayanan kefarmasian yang diberikan
bimbingan teknis dalam pemenuhan standar dan persyaratan fasilitas
pelayanan kefarmasian
3. SASARAN KEGIATAN
Sasaran kegiatan ini adalah
a) 40 tenaga kefarmasian Pengelola Apotek, Penanggung Jawab UMOT, kepala
Instalasi Farmasi / Pelayanan kefarmasian Rumah sakit dan pelayanan
kefarmasian di Klinik.
b) 84 sarana Pelayanan Kefarmasian yang terdiri dari Apotek 50 sarana, UMOT 1
sarana, 8 Rumah sakit dan 11 Klinik
D. RENCANA ANGGARAN DAN PELAKSANA KEGIATAN
NO KEGIATAN ANGGARAN CAKUPAN PELAKSANA
Peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM kesehatan
A Bimbingan teknis kepada Petugas pengelola
fasilitas kefarmasian
36.280.000 2 x bimtek Seksi Bina tenaga Dan Fasilitas kesehatan
B Peningkatan kompetensi Petugas Pengawas dan
PKP
150.000.000 30 peserta Seksi Bina tenaga Dan Fasilitas kesehatan
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak
Lanjut Pengawasan Izin Apotek, Toko Obat dan UMOT
Pelaksanaan pengawasan apotek, toko obat dan
UMOT terhadap pemenuhan standar dan
persyaratan
15.145.000 42 trip yaitu 84 sarana
Seksi Bina tenaga Dan Fasilitas kesehatan
201.425.000
Detil RAB ada pada lampiran
E. PENYELENGGARA, WAKTU DAN TEMPAT PENYELENGGARAAN
1. PENYELENGGARA DAN BENTUK KEGIATAN
a) Peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM kesehatan
Penyelenggaran Kegiatan kompetensi dan kualifikasi SDM kesehatan bagi tenaga
kefarmasian di sarana pelayanan kefarmasian ini melibatkan 2 seksi di dinas kesehatan
kab Gunungkidul yaitu seksi Bina Tenaga Dan Fasilitas kesehatan Dan Seksi kefarmasian.
Bentuk kegiatan Bimbingan teknik ini berupa pertemuan Klassikal yang diselenggarakan
di Hotel dengan 40 orang peserta, 4 orang Narasumber non ASN, 4 orang Narasumber
ASN dan 2 orang Panitia, yang bila masih dalam kondisi Tanggap Darurat Covid’19 maka
tetap mematuhi Protokol kesehatan. Narasumber non ASN dalam kegiatan ini adalah
Organisasi Profesi (IAI & PAFI), Asosiasi Pengusaha Apotik Indonesia (Asapin), Persatuan
Rumah sakit Indonesia (PERSI) dan akademisi. Sehingga kami tetap mengalokasikan
anggaran Honorarium Narasumber. Sedangkan untuk Narasumber ASN terdiri dari Dinas
Penanaman Modal dan Perijinan terpadu, internal Dinas Kesehatan dan Balai Besar POM
di DIY.
2. Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek
Toko Obat dan UMOT
Personel yang terlibat dalam penyelenggara kegiatan ini adalah Dinas penananman Modal
dan perijinan terpadu, seksi kefarmasian dan seksi Bina Tenaga Fasilitas kesehatan.
Bentuk kegiatan ini adalah dengan melakukan inspeksi pada sarana pelayanan
kefarmasian yang terdiri 50 apotek, 1 UMOT dan 9 Klinik.
F. WAKTU PENYELENGGARAAN
NO KEGIATAN BULAN
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Peningkatan kompetensi dan kualifikasi SDM
kesehatan
A Rapat Koordinasi Bimtek
Bimtek Tenaga Kefarmasian
Penyediaan dan Pengelolaan Data Perizinan
dan Tindak Lanjut Pengawasan Izin Apotek,
Toko Obat dan UMOT
Pelaksanaan pengawasan apotek, toko
obat dan UMOT terhadap pemenuhan
standar dan persyaratan
G. PENUTUP
Demikian proposal kegiatan ini dibuat untuk dapat sebagai dasar dalam penyusunan
anggaran kegiatan Pengawasan Obat dan Makanan di Kabupaten Gunungkidul. Segala
sesuatu yang diperlukan dan belum tercantum dalam kerangka acuan ini akan diatur sesuai
dengan situasi dan kondisi yang ada.
Lampiran
1. DAFTAR RUMAH SAKIT
NO. NAMA RS / KELAS KEPEMILIKAN KELAS TERAKREDITASI
1 RSUD WONOSARI PEMKAB GK C PARIPURNA 2016
2 RS PANTI RAHAYU Swasta C Utama
3 RS NUR ROHMAH Swasta D Utama
4 RS PKU MUHAMMADIYAH WONOSARI
Swasta D Perdana
5 RS PELITA HUSADA Swasta D Madya
6 RS BETHESDA WONOSARI
Swasta D Perdana
7 RSUD SAPTOSARI PEMKAB GK D -
8 RSIA ALLAUDYA Swasta -
2. DATA UPT PUSKESMAS
` PUSKESMAS STATUS PONED AKREDITASI
1 PANGGANG I Non Perawatan Utama
2 PURWOSARI Non Perawatan Utama
3 PALIYAN Non Perawatan PONED Madya
4 SAPTOSARI Non Perawatan Utama
5 TANJUNGSARI Non Perawatan Utama
6 SEMANU II Non Perawatan Madya
7 KARANGMOJO I Non Perawatan Utama
8 KARANGMOJO II Non Perawatan Utama
9 WONOSARI I Non Perawatan Utama
10 WONOSARI II Non Perawatan Utama
11 PLAYEN II Non Perawatan Madya
12 PATUK II Non Perawatan Madya
13 GEDANGSARI I Non Perawatan Utama
14 GEDANGSARI II Non Perawatan Utama
15 NGLIPAR II Non Perawatan Madya
16 NGAWEN I Non Perawatan Madya
17 PANGGANG II Perawatan PONED Utama
18 TEPUS I Perawatan Madya
19 TEPUS II Perawatan Madya
20 RONGKOP Perawatan Utama
21 GIRISUBO Perawatan Madya
22 SEMANU I Perawatan PONED Madya
23 PONJONG I Perawatan PONED Utama
24 PONJONG II Perawatan Utama
25 PLAYEN I Perawatan Madya
26 PATUK I Perawatan PONED Utama
27 NGLIPAR I Perawatan Utama
28 NGAWEN II Perawatan Utama
29 SEMIN I Perawatan Madya
30 SEMIN II Perawatan PONED Madya
3. DATA APOTEK DI GUNUNGKIDUL 2020
NO NAMA APOTEK ALAMAT KET
1 Apotek Cipta Sakti Duwet, Wonosari, Gunungkidul
2 Apotek Cipta Sakti 2 JL. Baron Km.2 Karangrejek, Wonosari, Gk
3 Apotek Ratih Farma JL. Baron No. 81 Baleharjo, Wonosari, Gk
4 Apotek Anindita JL. Taman Bakti 13, Wonosari, Gunungkidul
5 Apotek Andayani JL. Pramuka 03/15, Pandansari, Wonosari, Gunungkidul
6 Apotek Farmasari JL. Sumarwi No. 28 Wonosari, Gunungkidul
7 Apotek Arga Nirmala JL. Brigjen Katamso No. 59 Wonosari, Gk
8 Apotek Moro Sehat JL. Brigjen Katamso No. 59 Wonosari, Gk
9 Apotek Saras JL. KH Agus Salim No. 54 Kepek, Wonosari, Gunungkidul
10 Apotek Sari Dewi Husada JL. Veteran No. 24, Wonosari, Gunungkidul
11 Apotek K24 Wonosari JL. KH Agus Salim kepek, Wonosari, Gunungkidul
12 Apotek Ayem Jl. K.H. Agus Salim No.114, Ledoksari, Kepek, Wonosari, Gk.
13 Apotek Syifa JL. Taman Bakti KM. 2 Ngemplek, Piyaman, Wonosari, Gk
14 Apotek Kimia Farma JL. KH. Agus Salim No. 6 Kepek Wonosari
15 Apotek F 4 Jl. Baron, Karangrejek 06/03, Wonosari, Gk
16 Apotek Karina Farma Jl. Baron, Tegalsari 09/08, Siraman, Wonosari, Gk
17 Apotek 3 P Kepek JL. Tentara Pelajar No. 71, Kepek, Wonosari, Gk
18 Apotek Kimia Farma JL. Sugiyopranoto No. 23 C, Baleharjo, Wonosari
19 Apotek Anugerah Baron Kulon 02/08 Semugih, Rongkop, Gunungkidul
20 Apotek Bangun Farma Sumberejo, Ngawu, Playen, Gunungkidul
21 Apotek Rahayu Sumberejo 029/004, Ngawu, Playen, Gunungkidul
22 Apotek Paramartha Nogosari I 02/01 Bandung, Playen, Gunungkidul
23 Apotek Wedhasmara Jl. Kyai Legi, Siyono Wetan, Logandeng, Playen, Gunungkidul
24 Apotek Samodro Farma 2 Gading II, Gading, Playen, Gunungkidul
25 Apotek Aulia Ngawu 03/01, Ngawu, Playen, Gunungkidul
26 Apotek Losari Munggi Pasar 01/02, Semanu, Gunungkidul
27 Apotek Semanu Munggi Pasar 10/33, Semanu, Gunungkidul
28 Apotek Aznii Farma Munggi, Semanu, Gunungkidul
29 Apotek Asri Agung JL. Raya Semin-Wonosari Km.1 Semin, Gunungkidul
30 Apotek Alida Farma Jl. Raya semin-Karangmojo 01/01 Semin, Gunungkidul
31 Apotek 3P Semin 01/01, Semin, Semin, Gunungkisul
32 Apotek El Medina Grogol IV 08/04 Bejiharjo,Karangmojo, Gk
33 Apotek Aqueen Kayuwalang, Wiladeg, Karangmojo, Gk
34 Apotek Ratih Farma Karangmojo
Jl. Wonosari-Karangmojo KM 9, Plumbungan, Karangmojo, Gunungkidul
35 Apotek Sahabat Medika Jln. Karangmojo - Semanu, Plumbungan 005/001, Gedangrejo, Karangmojo, Gunungkidul
36 Apotek Hidup Sehat JL. Wonosari-Yogya Km. 28 Sambipitu, Bunder Patuk Gunungkidul
37 Apotek Joint Farma JL. Yogya-Wonosari KM. 17 Patuk, Gk
38 Apotek Kartika Farma Kampung kidul 04/02, Kampung, Ngawen, Gunungkidul
39 Apotek Indah Farma Jl. Raya Nglipar No. 12 Nglipar, Gunungkidul
40 Apotek Mulya Sari Tahunan, Karangduwet, Paliyan, Gk
41 Apotek Surya Trowono A 01/02 Karangasem, Paliyan, Gk
42 Apotek Panggang Panggang III 05/04, Giriharjo, Panggang, Gunungkidul
43 Apotek Samodro Farma Jetis 06/01 Jetis, Saptosari, Gunungkidul
44 Apotek Eka Farma Nglegok 01/03 Giritirto, Purwosari, Gk
45 Apotek Airlangga Bedoyo kulon, Bedoyo, Gunungkidul
46 Apotek Mutu Farma Pati 07/04, Genjahan, Ponjong
47 Apotek Bangun Farma Ponjong Karangijo etan, Genjahan, Ponjong
48 Apotek Parama Sidoharjo, Tepus, Gunungkidul
49 Apotek Salsabilla Farma JL. Sadeng KM 12, Jerukwudel, Girisubo, Gk
50 Apotek Anindya Medika JL. Jepitu - Wonosari, Gk
4. DATA KLINIK
NO. NAMA KLINIK ALAMAT KET.
1 Klinik PRI Cipta Husada Mulo,Wonosari,Gk
2 Klinik PRI Multazam Duwet,Karangrejek,Wno,Gk
3 Klinik PRI Bakti Husada Jeruksari,Wonosari,Gk
4 Klinik PRI Mitra Selang IV,Wonosari,Gk
5 Klinik PRJ Diakonia Tawarsari 04/18,Wno,Gk
6 Klinik PRJ Kartika Kodim Jl.Kasatrian,Wno,Gk
7 Klinik PRJ Sarana Husada Besari 02/04,Siraman,Wno
8 Klinik PRJ Polres GK Jl.M.Sugiyo Pranoto,Wno
9 Klinik Utama RI Leonisa Ledoksari,Wonosari,Gk
10 Klinik Utama RI Amalia Jl. Kasatrian 10, Jeruk, Kepek, Wno
11 Klinik PRI Assyifa Jonge,Pacarejo,Semanu,Gk
12 Klinik PRJ Al Mubarok Ngeposari,Semanu,Gunungkidul
13 Klinik Utama RI Mu'aawanah Wilayu, Pacarejo, Semanu, Gunungkidul
14 Klinik PRI As Salam Tileng,Girisubo,Gk
15 Klinik PRI Amanah Husada Tahunan,Paliyan,Gk
16 Klinik PRJ Kinasih Kedungdowo 15/04, Pampamg, Paliyan, Gk
17 Klinik PRI Mitra Sejahtera Saptosari,Gk
18 Klinik PRJ Asih Sasama Ngloro 01/01,Saptosari,Gk
19 Klinik PRI Kurnia Husada Ngepung,Bunder,Patuk,Gk
20 Klinik PRI Mitra Husada Gojo,Kedungpoh,Nglipar,Gk
21 Klinik PRI Hikmah Husada Ngawen,Gk
22 Klinik PRI Fortuna Husada Grogol,Bejiharjo,Krmojo,Gk
23 Klinik PRJ Mitra 2 Karangmojo I 04/07, Karangmojo, Gunungkidul
24 Klinik PRI Al Amin Semin,Gunungkidul
25 Klinik PRJ Elly Joho,Kalitekuk,Semin,Gk
26 Klinik PRI Wahyu Husada Gading,Playen,Gunungkidul
27 Klinik PRJ Waris Songo Bulurejo,Tambakromo,Ponjong
28 Klinik PRJ Bintang Medika Munggi Wareng 001/020, Semanu, Semanu, Gk
29 Klinik URI Wizula Medika Ngasem Ayu 09/03, Salam, Patuk, Gk
30 Klinik URI PDHI Siyono Wetan, Logandeng, Playen, GK
Scanned by TapScanner
Scanned by TapScanner
Scanned by TapScanner
Scanned by TapScanner
Scanned by TapScanner
Scanned by TapScanner
Scanned by TapScanner
Scanned by TapScanner
Scanned by TapScanner
KAK UPT LABORATORIUM KESEHATAN
Program : 1.02.02
PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN
MASYARAKAT
Kegiatan : 1.02.02.2.02
Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten /
kota
Sub Kegiata n : 1.02.02.2.02.34
Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainya
A. LATAR BELAKANG
UPT Laboratorium Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Gunungkidul merupakan Unit Pelaksana teknis Dinas
kesehatan yang dalam tahun 2021 melaksanakan tugas pokok fungsinya dalam program pemenuhan upaya kesehatan
perorangan dan upaya kesehatan . Untuk mencapai maksud tujuan, sasaran ,ruang lingkup dan pengorganisasianya
maka diperlukan dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiaan tersebut yang disusun dalam satu Kerangka Acuan
kerja sehingga hasil pekerjaan dan keluaran yang sesuai dengan yang diharapkan, perlu didukung dengan anggaran dan
SDM yang memadahi.
B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
3. Permendagri Nomor 77 tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan daerah
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Barang/Jasa pemerintah
5. Permendagri Nomor 19 tahun 2016 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah
6. Permendagri Nomor 55 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penatausahaan dan Penyusunan Laporan
C. TUJUAN
1) pemenuhan pelayanan kepada masyarakat
2) Penyediaan Bahan kimia untuk uji keamanan pangan
3) Penyediaan Bahan kimia untuk uji laboratorium klinik.
4) Meningkatkan mutu / kualitas hasil uji
5) Memperpanjang umur alat-alat laboratorium
6) Pemenuhan standar akreditasi Laboratorium
7) Penyediaan bahan baku uji laboratorium kualitas air secara biologi, kimia, dan fisika air bersih, dan air minum
C. Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Program Surveilans dan Imunisasi dilaksanakan selama 12 (dua belas) Bulan mulai Bulan Januari s/d
Desember 2021
D. Lokasi Pelaksanaaan
Lokasi kegiatan adalah meliputi wilayah Kabupaten Gunungkidul
E. Keluaran (Output)
Tersedianya pelayanan Laboratorium baik air,kesehatan lingkungan,makanan dan klinik kepada masyarakat
kabupaten Gunungkidul
F. PELAKSANA
Kegiatan program pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan maqsyarakat dilaksanakan
Kepala UPT Laboratorium Kesehatan dan seluruh staf
G. SUMBER DANA
Dana kegiatan UPT Laboratorium Kesehatan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2021 dan DAK Fisik 2021 Sebesar Rp 934.000.000,- ( Sembilan ratus tiga
puluh empat juta rupiah )
I. PENUTUP
Kerangka Acuan ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan UPT Laboratorium Kesehatan
yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021, yang memuat informasi mengenai latar Belakang , dasar hukum,
tujuan, waktu, lokasi , keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.
KERANGKA ACUAN KERJA
PROGRAM SURVEILANS DAN IMUNISASI Program : 1.02.02.2.02.- Program Pencegahan Penyakit
Kegiatan : 1.02.02.2.02.20.- Surveilans dan Imunisasi
A. LATAR BELAKANG
Pembangunan bidang kesehatan di Indonesia saat ini mempunyai beban ganda (double
burden), yaitu beban masalah penyakit menular dan penyakit degeneratif. Pemberantasan penyakit
menular sangat sulit karena penyebarannya tidak mengenal batas wilayah administrasi, sehingga
pemberantasannya memerlukan kerjasama antar daerah.
Program Surveilans dan Imunisasi adalah salah satu program yang penting dalam tindakan
pengendalian dan pencegahan penyakit baik menular maupun tidak menular, dan penanggulangan
wabah, Kejadian Luar Biasa (KLB) penyakit dan keracunan. Untuk dapat melakukan kegiatan tersebut
pemerintah telah mengembangkan sistem surveilans penyakit melalui Sistem Surveilans Terpadu
(SST), Sistem Pencatatan Pelaporan Terpadu Puskesmas (SP2TP), dan Sistem Pelaporan Rumah Sakit.
Sedangkan menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, imunisasi merupakan
salah satu upaya untuk mencegah terjadinya penyakit menular yang merupakan salah satu kegiatan
prioritas Kementerian Kesehatan sebagai salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah untuk
mencapai Millennium Development Goals (MDGs) khususnya untuk menurunkan angka kematian
pada anak. Imunisasi merupakan salah satu tindakan pencegahan penyebaran penyakit ke wilayah
lain yang terbukti sangat cost effective.
B. DASAR HUKUM
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3273)
2. Undang_undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5063)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit
Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3447)
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193)
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VII/2010 tentang organisasi dan
Tata kerja kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor
585) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741)
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang jenis Penyakit
Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 nomor 503).
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Kejadian Luar Biasa Keracunan
Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 172),
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Surveilans
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 15 Tahun 2016 tentang Isthitaah Kesehatan Haji
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 12 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Imunisasi
C. TUJUAN
Kegiatan Program Surveilans dan Imunisasi ini bertujuan:
1. Terlaksananya pengendalian KLB penyakit menular dan keracunan pangan sesuai pedoman
2. Terlaksananya Program Imunisasi sesuai dengan pedoman
3. Terlaksananya pemeriksaan kesehatan Calon Jamaah sesuai dengan pedoman
D. Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Program Surveilans dan Imunisasi dilaksanakan selama 12 (dua belas) Bulan mulai
Bulan Januari s/d Desember 2021.
E. Lokasi Pelaksanaaan
Lokasi kegiatan Program Surveilans dan Imunisasi adalah di Dinas Kesehatan dan Puskesmas Se-
wilayah Kabupaten Gunungkidul.
F. Keluaran (Output)
Keluaran kegiatan Program Surveilans dan Imunisasi adalah
1. Jumlah KLB ditangani kurang dari 24 jam sejumlah 20 kasus
2. Jumlah laporan SKDR sejumlah 1560 laporan
3. Jumlah bayi yang diberikan imunisasi per antigen 7854 bayi
4. Jumlah calon jamaah haji yang mendapatkan pelayanan kesehatan 380 orang
G. PELAKSANA
Kegiatan program Surveilans dan Imunisasi dilaksanakan Kepala Seksi Surveilans dan Imunisasi
dan seluruh staf.
H. SUMBER DANA
Dana kegiatan Program Surveilans dan Imunisasi bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2021 Sebesar Rp 253.880,000,- (Dua
Ratus Lima Puluh Tiga Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).
I. PENUTUP
Kerangka Acuan ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan
Program Surveilans dan Imunisasi yang akan dilaksanakan pada Tahun 2021, yang
memuat informasi mengenai latar Belakang , dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi ,
keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.
Wonosari , 2021
Mengetahui Kepala Bidang P2P
Wonosari , 2021 Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan
dr. Sumitro, M.Sc NIP.19701107 200212 1 002
drg. F. Niken Widyawati, MM NIP.19701221 200604 2 005
KERANGKA ACUAN KERJA PENGEMBANGAN LINGKUNGAN SEHAT
DINAS KESEHATAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2021
A. LATAR BELAKANG
Upaya kesehatan promotif dan preventif adalah pilar utama menuju masyarakat sehat,
sehingga pemerintah bertanggung jawab untuk menjamin tersedianya lingkungan yang
sehat baik dari aspek fisik, kimia, biologi maupun sosial untuk mencapai derajat
kesehatan yang setinggi – tingginya melalui peningkatan perilaku, pemberdayaan dan
mendorong peran aktif masyarakat dalam penyelenggaraan kesehatan lingkungan yang
berkesinambungan yang berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat. Pasal
162 Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan telah memberikan
arahan dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan
Lingkungan telah memberikan pengaturan dalam rangka terwujudnya kualitas
lingkungan melalui upaya pencegahan penyakit dan atau gangguan kesehatan dari
faktor resiko kesehatan lingkungan di permukiman, tempat kerja, tempat rekreasi,
tempat dan fasilitas umum.
Program Prioritas seksi kesehatan lingkungan yang menunjang upaya 100-0-100 di
Kabupaten Gunungkidul masih memerlukan dukungan baik lintas program maupun
lintas sector secara terpadu dan berkesinambungan. Program tersebut antara lain : 1)
Program penyehatan Kualitas Air Minum, 2) Jamban Sehat dan Rumah Sehat, 3) STBM
5 Pilar, 4) TTU dan TPP. Capaian Program kesehatan lingkungan Dinas Kesehatan
Lingkungan selama 3 tahun terakhir sebagai berikut :
NO Program Target
Nasional
% Memenuhi Syarat Kesehatan
2018 2019 2020
1 Kualitas Air Minum 100% 70% 70% 70,6%
2 Rumah Sehat 85% 68% 69% 70%
3 Jamban
Keluarga/Sehat
85% 86% 95,6% 95,9%
4 Deklarasi STBM 144 Desa 2 Desa 7 Desa 20 Desa
5 Tempat Pengelolaan
Pangan
75 % 69% 68.3% 71%
6 Tempat Tempat Umum 85 % 89,5% 89,1% 90.8%
Berdasarkan data di atas maka dapat disimpulkan bahwa kondisi penyehatan linkungan
masih menjadi suatau permasalahan yang harus di atasi. Untuk mengatasi
permasalahan kesehatan terkait faktor resiko lingkungan, maka peran pelayanan
kesehatan masyarakat dan kemandirian masyarakat dalam sikap dan perilaku dalam
higieni sanitasi lingkungan sangat menentukan tingkat kesehatan yang dapat menjadi
upaya pencegahan penyakit
Untuk meningkatkan capaian hasil kegiatan kesehatan lingkungan maka Dinas
Kesehatan Kabupaten Gunungkidul beserta jaringannya telah melaksanakan berbagai
upaya kesehatan baik promotif, preventif yang tergabung dalam satu wadah Kabupaten
Sehat yang mana dapat tercapai suatu kondisi wilayah yang bersih, aman dan nyaman
dan sehat secara berkelanjutan dilaksanakan secara terpadu dengan peningkatan SDM
dan Jejaring yang kuat baik vertical maupun horizontal sehingga mendukung pariwisata
sehat di Kabupaten Gunungkidul
B. DASAR HUKUM
1. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah
2. Undang Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah
3. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentanfg Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan
Hidup
4. Undang Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan
5. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan
Pengendalian Pencemaran Air
6. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Lingkungan
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 492/Menkes/Per/IV/2010 Tentang Persyaratan
Kualitas Air Minum
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2269/Menkes/Per/XI/2011 Tentang Pedoman
Pembinaan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
9. Peraturan Bupati nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas,
Fungsi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan
C. Tujuan
1. Tujuan Umum
Mewujudkan kesehatan lingkungan yang memenuhi syarat kesehatan untuk meningkatkan
derajat kesehatan masyarakat melalui upaya preventif dan promotif yang dilakukan secara
terpadu dan berkesinambungan
2. Tujuan Khusus
a. Menurunkan angka kesakitan dan atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh
faktor resiko lingkungan
b. Meningkatkan pengetahuan, kemampuan dan perilaku masyarakat untuk mencegah
penyakit dan atau gangguan kesehatan yang diakibatkan oleh faktor resiko lingkungan
c. Terciptanya keterpaduan kegiatan lintas program dan lintas sector dalam pengendalian
penyakit dan penyehatan lingkungan dengan memberdayakan masyarakat
d. Meningkatkan capaian hasil program yang memenuhi syarat kesehatan, yaitu : Kualitas
Air Minum, Rumah Sehat, Jamban Sehat Keluarga, STBM 5 Pilar, TTU dan Tempang
Pengelolaan Pangan
D. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Pengembangan Lingkungan Sehat dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) tahun
(Januari –Desember 2021)
E. LOKASI PELAKSANAAN
Lokasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Lingkungan Sehat adalah di Kabupaten
Gunungkidul (Puskesmas, Kecamatan, dan Dinas Kesehatan)
F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN
No Waktu Kegiatan Sasaran Lokasi
1 Januari - Maret Pembinaan Kabupaten Kota Sehat
Pertemuan Kabupaten Sehat Tim Pembina dan Tim Forum
Kabupaten Gunungkidul
Pemeriksaan Sampel Air Bersih, Air Minum dan Depot Air Isi Ulang
Spamdes terdaftar di Web PKAM, DAMIU terdaftar di Web HSP dan PKAM
Kabupaten Gunungkidul
Kursus Tempat Tempat Umum (TTU), kursus Laik Sehat Tempat Pengolahan Pangan
Warung makan, jasa boga, restaurant dan Hotel
Kabupaten Gunungkidul
Pertemuan STBM 5 Pilar Puskesmas, Lokus PKTD, kalurahan persiapan deklarasi
Kabupaten Gunungkidul
Pertemuan Limbah Medis Fasyankes
Fasyankes Kabupaten Gunungkidul
Pembinaan Pasar Sehat Komunitas Pasar Kabupaten Gunungkidul
Bantuan Khusus Keuangan 2021
Lokus BKK 2021 (Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan Serut Gedangsari)
Kapanewon Gedangsari
2 April - Juni Pembinaan Kabupaten Kota Sehat
Pertemuan Kabupaten Sehat Tim Pembina dan Tim Forum
Kabupaten Gunungkidul
Pemeriksaan Sampel Air Bersih, Air Minum dan Depot Air Isi Ulang
Spamdes terdaftar di Web PKAM, DAMIU terdaftar di Web HSP dan PKAM
Kabupaten Gunungkidul
Pertemuan STBM 5 Pilar Puskesmas, Lokus PKTD, kalurahan persiapan deklarasi
Kabupaten Gunungkidul
Bantuan Khusus Keuangan 2021
Lokus BKK 2021 (Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan Serut
Kapanewon Gedangsari
Gedangsari)
Pertemuan Limbah Medis Fasyankes
Fasyankes Kabupaten Gunungkidul
Capacity Building RPAM Pamaskarta, Asosiasi KPSPAM Gunungkidul
Kabupaten Gunungkidul
3 Juli - September Pembinaan Kabupaten Kota Sehat
Pertemuan Kabupaten Sehat Tim Pembina dan Tim Forum
Kabupaten Gunungkidul
Pemeriksaan Sampel Air Bersih, Air Minum dan Depot Air Isi Ulang
Spamdes terdaftar di Web PKAM, DAMIU terdaftar di Web HSP dan PKAM
Kabupaten Gunungkidul
Pertemuan STBM 5 Pilar Puskesmas, Lokus PKTD, kalurahan persiapan deklarasi
Kabupaten Gunungkidul
Bantuan Khusus Keuangan 2021
Lokus BKK 2021 (Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan Serut Gedangsari)
Kapanewon Gedangsari
4 Oktober-Desember
Pembinaan Kabupaten Kota Sehat
Pertemuan Kabupaten Sehat Tim Pembina dan Tim Forum
Kabupaten Gunungkidul
Pemeriksaan Sampel Air Bersih, Air Minum dan Depot Air Isi Ulang
Spamdes terdaftar di Web PKAM, DAMIU terdaftar di Web HSP dan PKAM
Kabupaten Gunungkidul
Pertemuan STBM 5 Pilar Puskesmas, Lokus PKTD, kalurahan persiapan deklarasi
Kabupaten Gunungkidul
Bantuan Khusus Keuangan 2021
Lokus BKK 2021 (Kalurahan Hargomulyo, Kalurahan Serut Gedangsari)
Kapanewon Gedangsari
G. KELUARAN (OUTPUT)
NO Indikator Output Target
1 Kegiatan Kabupaten Sehat 225 Orang
2 Kursus laik Sehat bagi Penjamah 60 Orang
3 Kursus laik Sehat Bagi Pengelola 60 Orang
4 Pertemuan Keamanan Pangan 1 Dokumen Perbub
5 Pembinaan Damiu 30 Damiu
6 Pemeriksaan laboratorium mikrobiologi 200 Sampel
7 Pemeriksaan laboratorium Kimia air bersih/Minum 100 Sampel
8 Desa STBM 60 desa
9 Presentase Tempat Pengelolaan Pangan 70%
H. PELAKSANAAN
Kegiatan Program dilaksanakan Seksi Kesehatan Lingkungan
I. SUMBER DANA
Pelaksanaan kegiatan bersumber dari Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2021 Sebesar Rp 944.495.000,- yang terdiri dari beberapa sumber
dana antaralain :
a. Anggaran BOK UKM Sekunder : Rp 304.553.000
b. Anggaran DAU : Rp 114.942.000
c. Abggaran BKK : Rp 525.000.000
J. PENUTUP
Kerangka Acuan kerja ini di susun sebagai acuan dalam kegiatan Pengembangan Lingkungan
Sehat yang akan dilaksanakan pada tahun 2021.
Gunungkidul, 10 Januari 2021
Mengetahui
KERANGKA ACUAN KERJA
PROGRAM PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN PENYAKIT MENULAR
A. LATAR BELAKANG
Paradigma Kesehatan saat ini telah berubah dari upaya kuratif
menjadi preventif dan promotif. Berbagai upaya dikembangkan untuk
menangani kesehatan terutama dalam menghadapi peubahan pola
epidemiologi penyakit, penyakit baru akibat mutasi misalnya virus, dan
beberapa penyakit endemis lain. Penyakit menular masih menjadi
perhatian serius dimana tingkat penularan yang tinggi akan berkontribusi
pada peningkatan mortalitas.
Penyakit menular yang sering ditemukan dalam pelayanan meliputi
diare, ISPA, DBD, TBC, HIV, Kusta, Hepatitis, Kecacingan, Malaria. Kondisi
lingkungan yang mendukung penularan disertai dengan upaya penjaringan
yang belum maksimal mengakibatkan tingginya angka mortalitas dan
morbiditas.
Angka kesakitan (morbiditas) akibat penyakit menular selama ini
sudah ditangani sesuai standar dan pedoman yang berlaku akan tetapi
upaya tersebut belum tertuang secara sistematis dalam acuan, maka
dianggap perlu untuk membuat suatu kerangka acuan yang meliputi
rincian kegiatan pencegahan penyakit menular dalam upaya untuk
menekan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular
Gambaran pencapaian program pencegahan dan pengendalian
penyakit menular di Kabupaten Gunungkidul belum mencapai hasil yang
maksimal terutama penyakit tuberkulosis yang permasalahannya semakin
kompleks, seperti kasus tuberkulosis yang disertai dengan penyakit HIV/
AIDS penderita, kasus tuberkulosis resisten dengan obat anti tuberkulosis
(TB-MDR), kasus TB MDR di Kabupaten Gunungkidul sampai saat ini ada 5
penderita TB MDR. Dalam perjalanannya 1 penderita meninggal dunia dan
5 penderita masih dalam masa pengobatan. Kasus HIV 57 penderita dan
Kasus AIDS 17kasus, kusta yang prevalensi masih >1/ 10.000 penduduk
untuk indikator nasional <1/ 10.000 penduduk. Dan untuk penyakit
menular yang bersumber binatang seperti DBD sudah ada penurunan
namun masih perlu waspada dan masih ada kendala yang dihadapi
sehingga diperlukan inovasi untuk mencapai hasil yang maksimal sehingga
masalah penyakit menular tidak lagi menjadi masalah kesehatan.
B. DASAR HUKUM
1. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang wabah penyakit menular
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 nomor 20, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273)
2. Undang_undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan
Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3447)
4. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193)
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1144/Menkes/Per/VII/2010
tentang organisasi dan Tata kerja kementerian Kesehatan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 585) sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2013 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 741)
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/X/2010 tentang
jenis Penyakit Menular Tertentu yang dapat Menimbulkan Wabah dan
Upaya Penanggulangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010
nomor 503).
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang
Penanggulanagn Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1755);
C. TUJUAN
Kegiatan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
bertujuan :
1. Menurunkan angka kesakitan akibat penyakit menular
2. Pengendalian vector dan lingkungan yang mendukung terjadinya
resiko penyakit menular
3. Menurunkan angka kesakitan dan pengendalian factor resiko penyakit
menular
4. Pemberdayaan masyarakat untuk berpartisipasi secara aktif dalam
pencegahan dan pengendalian penyakit menular.
D. Waktu Pelaksanaan
Kegiatan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
dilaksanakan selama 12 (dua belas) Bulan mulai Januari s/d Desember
2021.
E. Lokasi Pelaksanaaan
Lokasi kegiatan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
adalah di Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas dan jejaring faskes
Se-wilayah Kabupaten Gunungkidul .
F. Keluaran (Output)
Keluaran kegiatan Program Pencegahan dan Pengendalian Menular adalah
1. Jumlah penderita TBC mendapat layanan standar 1.040 kasus
2. Jumlah ibu hamil diketahui status HIV 9.250 ibu hamil
3. Jumlah jenis penyakit menular lainnya (DBD, kecacingan, ispa, kusta,
malaria, hepatitis, typoid, diare) yang ditangani 8 jenis penyakit
G. PELAKSANA
Kegiatan program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
dilaksanakan Kepala Seksi P2PM dan seluruh staf.
H. SUMBER DANA
Dana kegiatan Program Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten
Gunungkidul Tahun Anggaran 2021 Sebesar Rp 1.430.534.500,- (Satu
Milyar Empat Ratus Tiga Puluh Juta Lima Ratus Tiga Puluh Empat Ribu
Lima Ratus Rupiah).
I. PENUTUP
Kerangka Acuan ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai
kegiatan Program Pencegahan dan Pengendalian penyakit Menular yang
akan dilaksanakan pada Tahun 2021, yang memuat informasi mengenai
latar Belakang , dasar hukum, tujuan, waktu pelaksanaan, lokasi ,
keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.