kerangka acuan kerja - kementerian koordinator bidang ... · ... melaksanakan survey dan analisis...

7
TAHUN ANGGARAN 2015 KEMENTERlAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN Kerangka Acuan Kerja PEGAWAI TIDAK TETAP (S1) DAN PEGAWAI TIDAK TETAP LAINYA (SLTA/SMK) BIDANG KELAUTAN, PERIKANAN DAN PETERNAKAN

Upload: phungbao

Post on 03-Mar-2019

228 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: Kerangka Acuan Kerja - Kementerian Koordinator Bidang ... · ... Melaksanakan survey dan analisis lapangan ke daerah-daerah untuk ... Menyiapkan bahan-bahan penyusunan laporan

TAHUN ANGGARAN 2015

KEMENTERlAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN

Kerangka Acuan KerjaPEGAWAI TIDAK TETAP (S1) DAN PEGAWAI TIDAK TETAP

LAINYA (SLTA/SMK) BIDANG KELAUTAN, PERIKANAN

DAN PETERNAKAN

Page 2: Kerangka Acuan Kerja - Kementerian Koordinator Bidang ... · ... Melaksanakan survey dan analisis lapangan ke daerah-daerah untuk ... Menyiapkan bahan-bahan penyusunan laporan

Peran strategis pangan sebagaimana tertuang RPJPN Tahun 2005 - 2025

bahwa sistern ketahanan pangan diarahkan untuk menjaga ketahanan dan

kemandirian pangan nasional dengan mengembangkan kemampuan produksi

dalam negeri yang didukung kelembagaan ketahanan pangan yang mampu

rnenjamin pemenuhan kebutuhan pangan yang cukup di tingkat rumah tangga,

baik dalam jumlah, rnutu, kearnanan, maupun harga yang terjangkau, yang

didukung oleh sumber-sumber pangan yang beragam sesuai dengan keragarnan

lokal.

Pangan dan sumber daya alam memiliki peran strategis dalam mewujudkan

pemenuhan kebutuhan dasar untuk kesejahteraan masyarakat Indonesia dan

kontribusinya pada pertumbuhan ekonomi nasional, penyerapan tenaga kerja

serta penurunan tingkat kernisklnan. Pangan berasal dari sumber daya hayati

meliputi produk pertanian, perkebunan, kehutanan, perikanan, peternakan,

perairan, dan air. Dalam pengelolaannya perlu dioptimalkan dengan menganut

prinsip-prinsip keberlaniutan, sehingga diharapkan dapat memberikan jaminan

kearnanan pangan untuk konsumsi masyarakat guna peningkatan ketahanan

pangan dalam mewujudkan kemandirian dan kedaulatan pangan, sebagaimana

tertuang dalam Undang-undang Nomor 18 Tahun 2012 dan peraturan lain secara

terintegrasi dalam pelaksanaannya.

Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia karena rnemiliki

luas daratan 1,9 juta krn-, dengan jumlah pulau 17.504 buah. Panjang pantai

Indonesia mencapai 95.181 km (World Resources Institute, 1998) dengan luas

wilayah laut 5,8 juta km2 yang terdiri dari Perairan Nasional 3,1 juta km2 dan Zona

Ekonomi Eksklusif (ZEE) 2.7 juta km2 (Konvensi Hukum Laut, 1982). Potensi

tersebut menempatkan Indonesia sebagai negara yang dikaruniai sumber daya

kelautan yang besar termasuk kekayaan keanekaragaman hayati dan non hayati

kelautan. Penegasan Negara Kepulauan sejalan dengan Misi dalam RPJ PN 200S -

2025: "Mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, rnaju, kuat

dan berbasis kepentingan nasional".

I. Pendahuluan

I<ERANGKA ACUAN KERJA (KAK)PTT (51) dan PTT Lainya Bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan

..

2

Page 3: Kerangka Acuan Kerja - Kementerian Koordinator Bidang ... · ... Melaksanakan survey dan analisis lapangan ke daerah-daerah untuk ... Menyiapkan bahan-bahan penyusunan laporan

3

Sektor kelautan, perikanan dan peternakan sebagai sumber daya hayati yang

mempunyai peran penting untuk menghasilkan bahan pangan sumber protein

hewani dalam rangka pemantapan ketahanan pangan dan kemandirian pangan

nasional, yang merupakan bagian integral perekonomian nasional. Kontribusi

sektor perikanan dan peternakan dalam pembentukan PDB pada triwulan I tahun

2014 masing-masing 3,24% dan 1,80%. rnelalui tingkat pertumbuhan PDB

ditargetkan pada tahun 2014 sekitar 3,7 - 3,9%, penyerapan tenaga kerja untuk

meningkatkan ketersediaan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi dan nilai

tambah produk ikan dan ternak serta tingkat kesejahteraan nelayan, pembudidaya

ikan dan peternak melalui indeks Nilai Tukar Nelayan (NTN), Nilai Tukar

Pembudidaya Ikan (NTPI) dan Nilai Tukar Peternak (NTP) pada rata-rata pada

triwulan 12014 masing-masing 103,68, 101,62 dan 105,69.

Kebijakan Pangan dalam rancangan awal RPJMN 2015-2019 diarahkan pada

pencapaian kedaulatan pangan yang diarahkan antara lain:

1. Peningkatan ketersediaan pangan melalui produksi perikanan dan

peternakan;

2. Akses peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap pangan khususnya

produk perikanan dan peternakan serta pengembangan sistem logistik ikan;

3. Meningkatkan perbaikan kualitas konsumsi pangan dan gizi masyarakat

melalui konsumsi protein hewani: telur, ikan, dan daging;

4. Mitigasi gangguan terhadap ketahanan pangan dalam penyediaan benih yang

adaptif terhadap perubahan iklim dan asuransi pertanian untuk mengcover

resiko kegagalan.

Asisten Deputi Kelautan, Perikanan dan Peternakan melaksanakan penyiapan

koordinasi perencanaan dan penyusunan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan

kebijakan, pemantauan, analists, evaluasi dan pelaporan tentang masalah atau

kegiatan di bidang kelautan (pengembangan produk garam dan rumput laut

berkelanjutan), bidang perikanan (pengembangan produk perikanan

berkelanjutan) dan bidang peternakan (pengembangan produk peternakan

berkelanjutan yakni ternak sapi potong/perah, unggas dan persusuan) serta

pengembangan ekonorni wilayah pesisir dan pulau-pulau keci!'

Page 4: Kerangka Acuan Kerja - Kementerian Koordinator Bidang ... · ... Melaksanakan survey dan analisis lapangan ke daerah-daerah untuk ... Menyiapkan bahan-bahan penyusunan laporan

4

(1) Teridentifikasinya kondisi dan permasalahan pengelolaan Kelautan,

Perikanan dan Peternakan di Indonesia

Pegawai Tidak Tetap Bidang Kelautan. Perikanan dan Peternakan

2.2. Sasaran

Membantu tugas Asdep Kelautan, Perikanan dan Peternakan dalam

administrasi persuratan, pelaksanaan kegiatan

Rakor/FGD/Workshop/LokakaryaJSeminar, dan penyelesaian adrninistrasi

keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan di bidang

Kelautan, Perikanan dan Peternakan.

Pegawai Tidak Tetap Lainnva Bidang Kelautan, Perikanan dan

Peternakan

Membantu tugas Asdep Kelautan, Perikanan dan Peternakan dalarn

pengumpulan data /informasi dan analisis isu-isu dan permasalahan terkait

Pangan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan secara berkeJanjutan

melalui pemantauan dan evaluasi, sinkronisasi dan koordinasi serta sosialisasi

kebijakan Kelautan, Perikanan dan Peternakan.

Pegawai Tidal< Tetap Bidang Kelautan. Perikanan dan Peternakan

2.1. Tujuan

II. Tujuan dan Sasaran

Melalui koordinasi dan slnkronisasi serta monitoring dan evaluasi yang

dilakukan, diharapkan dapat tersusun rekornendasi untuk dapat rnendorong

percepatan pengembangan dan pengelolaan bidang kelautan, perikanan dan

peternakan.

Untuk rnendukung kegiatan tersebut diatas diperlukan dukungan

narasumber, tenaga ahli dan tenaga pendukung dari Kementerian/Lembaga,

Perguruan Tinggi, Pemerintah Daerah dan Pelaku Usaha/ Asosiasi Terkait

Page 5: Kerangka Acuan Kerja - Kementerian Koordinator Bidang ... · ... Melaksanakan survey dan analisis lapangan ke daerah-daerah untuk ... Menyiapkan bahan-bahan penyusunan laporan

(1) Membantu penyiapan bahan koordinasi perencanaan dan penyusunan

kebijakan serta sinkronisasi pelaksanaan kebijakan bidang Kelautan,

Perikanan dan Peternakan;

(2) Melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan

masyarakat terkait dengan pembangunan Kelautan, Perikanan dan

Peternakan;

(3) Melakukan sosialisasi program pemerintah berkaitan dengan kebijakan

pangan meliputi Kelautan, Perikanan dan Peternakan.

(4) Melaksanakan survey dan analisis lapangan ke daerah-daerah untuk

pengumpulan data dan pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan

Kelautan, Perikanan dan Peternakan:

Pegawai Tidak Tetap Bidan~ Kelautan. Perikanan dan Peternakan

IlL. Ruang Lingkup Pekerjaan

Laporan pelaksanaan tugas PTT Lainnya Bidang Kelautan, Perikanan dan

Peternakan

Keluaran

Kelancaran pelaksanaan kegiatan dan proses administrasi pelaksanaan

kegiatan koordinasi, sinkronisasi dan monitoring dan evaluasi

Pegawai Tidal, Tetap Lainnya Bidang Kelautan. Perikanan dan

Peternal,an

Laporan pelaksanaan tugas PTT Bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan

Keluaran

(2) Tersusunnya bahan rekomendasi kebijakan terutama dalam bidang

Kelautan, Perikanan dan Peternakan sebagai upaya untuk rnenunjangperbaikan sistem kebijakan Kelautan, Perikanan dan Peternakan di

Indonesia

5

Page 6: Kerangka Acuan Kerja - Kementerian Koordinator Bidang ... · ... Melaksanakan survey dan analisis lapangan ke daerah-daerah untuk ... Menyiapkan bahan-bahan penyusunan laporan

a. Kualifikasi PTT Bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan

1. Pendidikan Sarjana (Sl) Perikanan;

2. Memiliki Pengalaman Kerja:

3. Menguasai Ms. Office (word, excel, Power Point);

4. Memiliki kemampuan presentasi yang baik;

lV. Kebutuhan Tenaga AhUdan Kualifikasi

Untuk melaksanakan pekerjaan tersebut dibutuhkan PTT Bidang Kelautan,

Perikanan dan Peternakan sebanyak 1 (satu) orang dan PTT Lainnya Bidang

Kelautan, Perikanan dan Petemakan sebanyak 1 (satu) orang dengan

kualifikasi:

(1) Menyiapkan bahan-bahan penyusunan laporan Seminar, Workshop, Focus

Croup Discussion (FGD), dan Perjalanan Dinas di Bidang Kelautan,

Perikanan dan Peternakan;

(2) Membantu Penyusunan Rencana Kerja dan Alokasi Anggaran Kegiatan

Asisten Deputi Kelautan. Perikanan dan Peternakan

(3) Membantu pengarsipan dokumen persuratan dan pelaksanaan kegiatan

(4) Membantu pengadministrasian pelaksanaan kegiatan

(5) Menyusun laporan akhir kegiatan PTT Lainnya Bidang Kelautan, Perikanan

dan Peternakan dalam rangka pemantauan dan evaluasi pelaksanaan

kebijakan Kelautan, Perikanan dan Peternakan

6

Pegawai Tidak Tetap Lainnya Bidang Kelautan. Perikanan dan

Peternakan

(5) Menyiapkan bahan-bahan dan menyusun laporan Seminar, Workshop,

Focus Croup Discussion (FGD), dan Perjalanan Dinas di Bidang Kelautan,

Perikanan dan Peternakan;

(6) Membantu Penyusunan Rencana Kerja dan Alokasi Anggaran Kegiatan

Asdep Kelautan, Perikanan dan Peternakan.

(7) Menyusun laporan akhir kegiatan PTT Bidang Pangan dalam rangka

pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Kelautan, Perikanan dan

Petemakan;

Page 7: Kerangka Acuan Kerja - Kementerian Koordinator Bidang ... · ... Melaksanakan survey dan analisis lapangan ke daerah-daerah untuk ... Menyiapkan bahan-bahan penyusunan laporan

Jakarta, Desember 2014Asisten Deputi Kelautan,Perikanan dan Peternakan

Segala biaya yang diperlukan bagi pelaksanaan tugas PTT dan PTT Lainnya

Bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan tersebut dibebankan kepada

Kegiatan Koordinasi Pengembangan Perikanan dan Peternakan (Kegiatan

2524), Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koordinator

Bidang Perekonomian Tahun Anggaran 2015. Adapun jumlah honorarium PTT

Bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan sebesar Rp. 3.500.000,­

/bulan/orang dan PTT Lainnya Bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan

sebesar Rp. 2.700.000/bulan/orang

VI. Pembebanan Biaya

Waktu yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan ini adalah 12 (dua

belas) bulan efektif kalender

V. Periode Penugasan

1. Pendidikan Setingkat SLTA/SMK;

2. Merniliki Pengalaman Kerja;

3. Menguasai Ms.Office (word, excel, Power Point);

4. Memiliki pengalaman Kerja

5. Mampu bekerja independent dan efektifbekerja dalam tim

6. Diutamakan yang pernah bekerja di instansi pernerintahan

Untuk penilaian kualifikasi dan pemenuhan administrasi penugasan, tenaga

menyampaikan kelengkapan dokumen administrasi kepada Pejabat Pembuat

Komitmen (P2K) Kegiatan 2524, yaitu Curriculum Vitae (CV), copy ijazah,

NPWP,surat penugasan dan copy dokumen kontrak penugasan.,

b. Kualifikasi PTT Lainnya Bidang Kelautan, Perikanan dan Peternakan

5. Mampu bekerja independent dan efektif bekerja dalam tim

6. Diutamakan yang pernah bekerja di instansi pemerintahan

7