kerangka acuan kerja pembinaan penyelenggaraan...
TRANSCRIPT
KERANGKA ACUAN KERJA
PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA
A. LATAR BELAKANG
Pembangunan nasional merupakan perwujudan tujuan nasional bangsa Indonesia yang
bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur yang merata baik materiil maupun
spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pembangunan nasional mencakup
semua aspek kehidupan manusia yang dilakukan secara terarah, terpadu dan berkesinambungan
serta menyeluruh. Agar pembangunan nasional sesuai dengan sasaran, maka pelaksanaannya dapat
diarahkan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus kegiatan pembangunannya sendiri.
Dalam pelaksanaannya sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999
tentang Pemerintahan Daerah yang telah telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 Tentang Pemerintahan Daerah, maka penyelenggaraan otonomi daerah dalam substansinya
juga mengalami perubahan, namun pada esensinya tetap menggunakan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam arti daerah diberikan kewenangan mengurus dan mengatur semua unsur
pemerintahan di luar yang menjadi urusan Pemerintah Pusat dengan prinsip otonomi yang nyata
dan bertanggung jawab. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi
pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada
peningkatan kesejahteraan rakyat.
Implementasi kebijakan otonomi daerah tersebut mendorong terjadinya perubahan secara
struktural, fungsional dan kultural dalam keseluruhan tatanan penyelenggaraan pemerintahan
daerah. Salah satu perubahan yang sangat esensial adalah yang berkenaan dengan kedudukan,
kewenangan, tugas dan fungsi Camat. Perubahan paradigmatik penyelenggaraan pemerintahan
daerah tersebut, mengakibatkan pola distribusi kewenangan Camat menjadi sangat tergantung pada
pendelegasian sebagian kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan
otonomi daerah dan penyelenggaraan pemerintahan umum, yang mempunyai implikasi langsung
terhadap optimalisasi peran dan kinerja Camat dalam upaya pemenuhan pelayanan kepada
masyarakat.
Dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Kecamatan
tidak lagi merupakan satuan wilayah kekuasaan pemerintahan, melainkan sebagai satuan wilayah
kerja atau pelayanan. Camat memiliki kewenangan untuk membina penyelenggaraan pemerintahan
desa. Yang dimaksud membina dalam ketentuan ini adalah dalam bentuk fasilitasi pembuatan
peraturan desa dan terwujudnya administrasi tata kelola pemeritahan yang baik.
B. DASAR HUKUM
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan
Permusyawaratan Desa;
6. Peraturan Daerah Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2011 Tentang RT/RW;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 tentang Kepala Desa
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang
perubahan atas Peraturan Daerah kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 10 Tahun 2018 Tentang Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Pelimpahan sebagian
Kewenangan Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Desa Kepada Camat;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan
Monografi Desa;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 36 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi Dan
Tata Kerja Pemerintah Desa;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
14. Peraturan daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Lembaga
Kemasyarakatan Desa;
15. Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati
Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2015 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan daerah
Kabupaten Gunungkidul Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Kepala desa;
16. Peratuiran Bupati Gunungkidul Nomor 61 tahun 2018 Tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Desa
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 72 tahun 2018 Tentang Penjabaran Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2019;
C. TUJUAN
Tujuan Kegiatan Pembinaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah:
1. Tersusunnya Siklus Tahunan Desa Tahun 2019 yang tepat waktu dan sesuai dengan
peraturan yang berlaku.
2. Meningkatkan SDM Pengelola Keuangan Desa.
3. Terisinya Jabatan Kepala desa dan Perangkat Desa sesuai dengan Peraturan yang berlaku.
4. Tersedianya Data Tanah Kas Desa dengan baik.
5. Terciptanya upaya Kerjasama Antar Desa di wilayah Kecamatan Ngawen
6. Tersusunnya data Monografi Desa yang tepat waktu dan sesuai dengan Peraturan yang
berlaku.
7. Terwujudnya Tata kelola wilayah Perkotaan di setiap Desa
D. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dilaksanakan dalam waktu 1 tahun
(Januari 2019 s/d Desember 2019).
E. LOKASI PELAKSANAAN
Lokasi Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah di Kecamatan Ngawen
Kabupaten Gunungkidul
F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT
No. Waktu
Pelaksanaan Sub-Aktivitas Pihak Terkait
Jumlah
Orang
Terlibat
Ket.
1. Januari 2019 Bimtek Pengelolaan
Keuangan Desa
- Tim
- Pemerintah Desa
40 orang
2. Februari
2019
Rakor Penyusunan
Pertanggungjawaban dan
LPPDesa Tahun 2018
- Tim
- Pemerintah Desa
45 orang
3. Maret 2019 Sosialisasi produk hukum
desa
- Tim
- Pemerintah Desa
40 orang
4 April 2019 - Monitoring APBDesa
Triwulan I
- Penguatan Kapasitas
Lembaga Desa
- Tim
- Tim
- DP3AKBPM&D Kab.
GK
9 orang
60 0rang
5 Mei 2019 Penguatan Kapasitas
Lembaga Kemasyarakatan
Desa
- Tim
- DP3AKBPM&D Kab.
GK
80 orang
6 Juni 2019 Rakor Penyusunan
Monografi Semester 1
- Tim
- Pemerintah Desa
15 orang
7 Juli 2019 - Monitoring APBDesa
Triwulan II
- Fasilitasi persiapan
Pengisian Perades
- Tim Kecamatan
- Tim Kecamatan
9 orang
9 orang
8 Agustus
2019 - Rakor Penyusunan
RKPDesa
- Penguatan Kapasitas
Perades
- Tim Kecamatan
- Tim Kecamatan
- DP3AKBPM&D
Kab.Gunungkidul
30 orang
80 orang
No. Waktu
Pelaksanaan Sub-Aktivitas Pihak Terkait
Jumlah
Orang
Terlibat
Ket.
9 September
2019
- Rakor Penyusunan
RAPBDesa Perubahan
- Tim Kecamatan
9 orang
10 Oktober
2019 - Monitoring APBDesa
Triwulan IV
- Fasilitasi Pendataan
Tanah Kas
- Tim Kecamatan
- Tim Kecamatan
- Pemerintah Desa
9 orang
30 Orang
11 Nopember
2019
Koordinasi Pemanfaatan
tata Ruang Wilayah
- Tim Kecamatan
- Dispertaru GK
62 orang
12 Desember
2019
- Rakor Penyusunan
RAPBDesa 2020
- Rakor Pengisian
Perades
- Penyusunan Monografi
semester II
- Tim Kecamatan
- Tim Kecamatan
- Pemerintah Desa
- Tim Kecamatan
73 orang
30 orang
15 orang
G. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah sebagai
berikut:
1. Tahap I (Januari s.d. Maret)
Dokumen Pelaksanaan Bimtek Pengelolaan Keuangan Desa
Laporan Hasil Fasilitasi Penyusunan Pertanggungjawaban APBDesa dan LPPDesa
2. Tahap II (April s.d. Juni)
Laporan Monitoring APBDesa Triwulan I
Laporan Pelaksanaan Penguatan Kapasitas Lembaga Desa dan Lembaga
Kemasyarakatan Desa
Arsip Monografi Desa Semester I
3. Tahap III (Juli s.d. September)
Laporan Monitoring APBDesa Triwulan II
Laporan Pemilihan Kepala Desa dan Pengisian Perangkat Desa
Laporan Penguatan Kapasitas Kepala Desa dan Perangkat Desa
Laporan Penyusunan RKPDesa dan APBDesa Perubahan
4. Tahap III (Oktober s.d. Desember)
Laporan Monitoring APBDesa Triwulan III
Data Tanah Kas Desa
Laporan Kegiatan Pemanfaatan tata Ruang Wilayah
Laporan Monitoring APBDesa Triwulan IV
Arsip Monografi Desa Semester II
Laporan Penyusunan APBDesa Tahun 2020
H. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa adalah Seksi Tata
Pemerintahan Kecamatan Ngawen. Seksi Tata Pemerintahan dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul dan mempunyai Kedudukan, Susunan Organisasi,
Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan berdasarkan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76
Tahun 2016 Susunan Organisasi Kecamatan terdiri dari :
a. Camat;
b. Sekretariat yang membawahi :
1. Subbagian Perencanaan dan Keuangan;
2. Subbagian Umum;
c. Seksi Tata Pemerintahan;
d. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
e. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
f. Seksi Kesejahteraan Sosial;
g. Seksi Pelayanan Umum; dan
h. Kelompok Jabatan Fungsional
I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019
sebesar Rp. 64.240.000,00 (Enam puluh empat ribu dua ratus empat puluh ribu rupiah) yang
akan digunakan untuk:
1. Fasilitasi Penyusunan Siklus Tahunan Desa, Penyuluhan Produk Hukum Desa dan Bimtek
Pengelolaan Keungan Desa
2. Pembinaan dan Koordinasi Pengisian Kepala Desa dan Perangkat Desa.
3. Penguatan Kapasitas Kades dan Perangkat Desa, Lembaga Desa dan Lembaga
Kemasyarakatan Desa.
4. Koordinasi dan Pendampingan Kerjasama antar Desa.
5. Koordinasi dan Pendampingan Penyusunan Monografi Desa.
6. Koordinasi Pemanfaatan Tata ruang Wilayah.
J. PENUTUP
Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai Pembinaan
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2019, dan
memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hukum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan,
keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.
KERANGKA ACUAN KERJA
PEMBINAAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
A. LATAR BELAKANG
Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial atau yang lebih memegang
peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan pada
hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional. Hal tersebut
terlihat melalui banyaknya program pembangunan bidang Kesejahteraan Sosial yang
dirancang pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Hampir
seluruh instansi, terutama pemerintah daerah mengakomodir pembangunan bidang
kesejahteraan Sosial dalam program kerjanya. Di Kabupaten Gunungkidul khususnya
pembangunan bidang kesejahteraan Sosial harus berlandaskan Basis Data Terpadu
(BDT). Progaram pengentasan Kemiskinan dan Bidang Jaminan Kesehatan yang
telah dianggarkan pada kegiatan masing-masing OPD harus berdaqsarka BDT
tersebut.
Dengan demikian, pembangunan bidang kesejahteran sosial masih memiliki
peran yang sangat penting dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan peningkatan
derajat kesehatan bagi warga.
Fakta tersebut menyebabkan pemerintah semakin intensif menggulirkan
program dan proyek pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan
sosial. Namun demikian program atau proyek yang diarahkan dalam pembangunan
bagi warga masyarakat justru tidak dapat berjalan optimal, karena kebanyakan
direncanakan jauh dari Pusat (Korten, 1988:247). Masyarakat masih dianggap
sebagai obyek/sasaran yang akan dibangun. Hubungan yang terbangun adalah
pemerintah sebagai subyek/pelaku pembangunan dan masyarakat sebagai
obyek/sasaran pembangunan (Kartasasmita, 1996:144). Partisipasi yang ada masih
sebatas pemanfaatan hasil. Tingkat partisipasi dalam pembangunan Kesejahteraan
Masyarakat masih terbatas, misalnya masih sebatas peran serta secara fisik tanpa
berperan secara luas sejak dari perencanaan sampai evaluasi.
Kondisi tersebut mengakibatkan peranan pemerintah semakin besar.
Terutama Pendamping, Pemerintah berperan dominan sejak dari perencanaan hingga
pelaksanaan program dan kegiatan dalam pembangunan. Fakta ini berangkat dari
perspektif stakeholders pemerintahan bahwa berhasilnya programatau proyek
pembangunan diukur dari penyelesaian yang tepat pada waktunya (efisiensi dan
efektifitas) serta sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dengan orientasi seperti ini,
tentunya masyarakat desa beserta Stakeholder lainnya di desa yang seharusnya
memiliki peranan yang besar tidak dapat mengembangkan kemampuannya dan
menjadi “terbelenggu” dalam berinovasi. Hal tersebut misalnya dapat dilihat dari
implementasi program BPNT dan PKH selama ini, justru peranan birokrat
pemerintah yang amat menonjol
. Walaupun sesungguhnya program tersebut sudah lama dilaksanakan dan
cukup dikenal luas di desa, namun masyarakat selalu dianggap kurang mampu,
sehingga bimbingan dan arahan dari pemerintahbegitu kuat pengaruhnya dan
merasuk (internalisasi) dalam masyarakat. Pada akhirnya masyarakat tergantung
pada bimbingan dan arahan dari pemerintah. Bila kondisi tersebut tetap
dipertahankan, maka masyarakat tidak akan pernah dapat menunjukkan
kemampuannya dalam mengelola pembangunan di desanya. Apapun bentuk
pembangunan, secara substantif akan selalu diartikan mengandung unsur proses dan
adanya suatu perubahan yang direncanakan untuk mencapai kemajuan masyarakat.
Karena ditujukan untuk merubah masyarakat itulah maka sewajarnya masyarakatlah
sebagai pemilik (owner) kegiatan pembangunan. Hal ini dimaksudkan supaya
perubahan yang hendak dituju adalah perubahan yang diketahui dan sebenarnya yang
dikehendaki oleh masyarakat (Conyers, 1991:154-155). Ada kesiapan masyarakat
untuk menghadapi dan menerima perubahan itu. Untuk itu keterlibatannya harus
diperluas sejak perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pemanfaatannya, sehingga
proses pembangunan yang dijalankan dapat memberdayakan masyarakat, bukan
memperdayakan. Pembangunan desa secara konseptual mengandung makna proses
dimana usaha-usaha dari masyarakat desa terpadu dengan usaha-usaha dari
pemerintah. Tujuannya untuk memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan budaya
masyarakat. Sehingga dalam konteks pembangunan desa, paling tidak terdapat dua
stakeholder yang berperan utama dan sejajar (equal)yaitu pemerintah dan
masyarakat. Meskipun demikian, dalam konteks yang lebih luas, juga terdapat
peranan “Agen Eksternal” seperti LSM, Konsultan, Lembaga Donor dll. Domain
pembangunan desa juga tidak terlepas dari wacana tentang model perencanaan
pembangunan yaitu dari atas ke bawah (top down planning) dan dari bawah ke atas
(bottom up planning).Pada dasarnya setiap program dari pemerintah senantiasa
mencerminkan kombinasi kedua model tersebut, hanya intensitasnya yang berbeda.
Sesuai dengan tuntutan paradigma baru tentang pembangunan yang berpusat pada
manusia (people centered development), maka pendekatan bottom up planning sudah
sewajarnya diperbesar dan menjadi inti dari proses pembangunan bidang
kesejahteraan social.
B. DASAR HUKUM
1. Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja pada tahun 2016 ini adalah : Undang-
undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2018.
C. TUJUAN
Tujuan Kegiatan Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan adalah :
1. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat melalui beberapa program yang
dikucurkan, seperti Porgram PKH, BPNT dan Jambanisasi serta program yang
lain
3. Meningkatkan sumber daya manusia untuk cepat tanggap dengan kondisi warga
masyarakat
4. Menguatkan sinergi antar pemerintah Kecamatan Ngawen, Pemerintah Desa serta
lembaga Kemasyarakatan sepert6i Karang Taruna, PSM dan Tagana
D. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa dilaksanakan dalam waktu 1 tahun (Januari 2019 s/d Desember 2019):
E. LOKASI PELAKSANAAN
Lokasi kegiatan Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan adalah di Kecamatan
Ngawen
F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT
No Waktu
Pelaksanaan Sub-Aktivitas Pihak Terkait
Jumlah
Orang
Terlibat
Keterangan
1 Maret 2019 Pembinaan
Kesehatan
Masyarakat
Kasi Pelayanan
Desa, Kader
Kesehatan,
PLKB
55 Orang
2 Maret 2019 Kegiatan awal
Jambanisasi
Kasi
Pelayanan,
TKSK,
Pendamping
PKH
15 Orang
3 April 2019 Jambanisasi Tim yang
sudah
terbentuk, Kasi
Pelayanan
Desa
45 Orang
4 Mei 2019 Lanjutan
Jambanisasi
Perangkat
Desa, Lembaga
Desa, Tokoh
Masyarakat
40 Orang
5 Mei 2019 Safari Tarawih Perangkat
Desa, Lembaga
Desa, Tokoh
Masyarakat,
KUA
91 Orang
6 Agustus 2019 Forum
Komunikasi
Umat
Beragama
Tokoh Agama,
KUA
60 orang
7 Nopember
2019
Monev KUBE
dan PKH
TKSK,
Pendamping
PKH, Kasi
Pelayanan
Desa
6 Desa
G. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari kegiatan Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan adalah sebagai
berikut:
1. Tahap I (Januari s/d Maret)
- Jumlah Peserta Pembinnaan Kesehatan dan KB
- Pembentukan TIM
-
2. Tahap II (April s/d Juni)
-Jumlah Jamban bagi KK Miskin Meningkat
- Jumlah peserta rakor Safari Tarawih Kecamatan dan Desa
3. Tahap III (Juli s/d September)
- Prosentase penyelenggaraan Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan
terlaksana dengan baik
4. Tahap IV (Oktober s/d Desember)
- Jumlah peserta monev KUBE dan PKH
H. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan Kecamatan Ngawen.
I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 221.970,000,00 (Dua
raatus dua puluh satu juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu Rupiah) yang akan
digunakan untuk:
1. Pembinaan Kesehatan Masyarakat
2. Jambanisasi
3. Pembinaan PMKS
4. Menyelenggarakan Forum Komunikasi Umat Beragama
5. Safari Tarawih
6. Monitoring dan Evaluasi KUBE dan PKH
KERANGKA ACUAN KERJA
PEMBINAAN PEREMPUAN, BUDAYA, PEMUDA DAN
OLAH RAGA
A. LATAR BELAKANG
Pembangunan Bidang Perempuan, Budaya Pemuda dan Olah raga atau yang
lebih memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah utamanya
Daerah Istimewa Yogyakarta dan nasional. Hal ini terbukti dengan dikucurkannya
dana keistimewaan dari Pusat ke Pemerintah Propinsi dan selanjutnya dari
Pemerintah Propinsi dialokasikan ke Pemerintah Kabupaten. Yang paling dominan
adalah alokasi untuk bidang kebudayaan.Hal tersebut terlihat melalui banyaknya
program pembangunan bidang social budaya yang dirancang pemerintah untuk
meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat. Beberapa instansi, terutama
Instansi pemerintah daerah mengakomodir pembangunan bidang Perempuan,
Budaya, Pemuda dan Olahraga dalam program kerjanya. Di Kabupaten Gunungkidul
khususnya pembangunan bidang Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olahraga
ditangani oleh beberapa Dinas.
Dengan demikian, pembangunan yang menangani bidang Perempuan, Budaya
Pemuda dan Olahraga ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan warga
masyarakat melalui kegiatan Perempuan, Seni Budaya serta Pemuda dan Olahraga.
Fakta tersebut menyebabkan pemerintah semakin intensif menggulirkan
program dan proyek pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan kesejahteraan
sosial. Namun demikian program atau proyek yang diarahkan dalam pembangunan
bagi warga masyarakat justru tidak dapat berjalan optimal, karena kebanyakan
direncanakan jauh dari Pusat (Korten, 1988:247). Masyarakat masih dianggap
sebagai obyek/sasaran yang akan dibangun. Hubungan yang terbangun adalah
pemerintah sebagai subyek/pelaku pembangunan dan masyarakat sebagai
obyek/sasaran pembangunan (Kartasasmita, 1996:144). Partisipasi yang ada masih
sebatas pemanfaatan hasil. Tingkat partisipasi dalam pembangunan Kesejahteraan
Masyarakat masih terbatas, misalnya masih sebatas peran serta secara fisik tanpa
berperan secara luas sejak dari perencanaan sampai evaluasi.
Kondisi tersebut mengakibatkan peranan pemerintah semakin besar.
Terutama Pendamping, Pemerintah berperan dominan sejak dari perencanaan hingga
pelaksanaan program dan kegiatan dalam pembangunan. Fakta ini berangkat dari
perspektif stakeholders pemerintahan bahwa berhasilnya program atau proyek
pembangunan diukur dari penyelesaian yang tepat pada waktunya (efisiensi dan
efektifitas) serta sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dengan orientasi seperti ini,
tentunya masyarakat desa beserta Stakeholder lainnya di desa yang seharusnya
memiliki peranan yang besar tidak dapat mengembangkan kemampuannya dan
menjadi “terbelenggu” dalam berinovasi bagi kaum perempuan, Pelaku seni dan
budaya serta Atlit-atlit bidang olahraga. Hal tersebut misalnya dapat dilihat dari
implementasi program Peningkatan Peranan Wanita, Peningkatan seni dan budaya
serta pembinaan Atlit berprestasi selama ini, justru peranan birokrat pemerintah
yang amat menonjol
. Walaupun sesungguhnya program tersebut sudah lama dilaksanakan dan
cukup dikenal luas di desa, namun masyarakat selalu dianggap kurang mampu,
sehingga bimbingan dan arahan dari pemerintah begitu kuat pengaruhnya dan
merasuk (internalisasi) dalam masyarakat. Pada akhirnya masyarakat tergantung
pada bimbingan dan arahan dari pemerintah. Bila kondisi tersebut tetap
dipertahankan, maka masyarakat tidak akan pernah dapat menunjukkan
kemampuannya dalam mengelola pembangunan di desanya. Apapun bentuk
pembangunan, secara substantif akan selalu diartikan mengandung unsur proses dan
adanya suatu perubahan yang direncanakan untuk mencapai kemajuan masyarakat.
Karena ditujukan untuk merubah masyarakat itulah maka sewajarnya masyarakatlah
sebagai pemilik (owner) kegiatan pembangunan. Hal ini dimaksudkan supaya
perubahan yang hendak dituju adalah perubahan yang diketahui dan sebenarnya yang
dikehendaki oleh masyarakat (Conyers, 1991:154-155). Ada kesiapan masyarakat
untuk menghadapi dan menerima perubahan itu. Untuk itu keterlibatannya harus
diperluas sejak perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pemanfaatannya, sehingga
proses pembangunan yang dijalankan dapat memberdayakan masyarakat, bukan
memperdayakan. Pembangunan desa secara konseptual mengandung makna proses
dimana usaha-usaha dari masyarakat desa terpadu dengan usaha-usaha dari
pemerintah. Tujuannya untuk memperbaiki kondisi social kaum perempuan, ekonomi
dan budaya masyarakat. Sehingga dalam konteks pembangunan Perempuan, budaya,
pemuda dan olahraga, paling tidak terdapat dua stakeholder yang berperan utama dan
sejajar (equal)yaitu pemerintah dan masyarakat. Meskipun demikian, dalam konteks
yang lebih luas, juga terdapat peranan “Agen Eksternal” seperti LSM, Konsultan,
Lembaga Donor dll. Domain pembangunan desa juga tidak terlepas dari wacana
tentang model perencanaan pembangunan yaitu dari atas ke bawah (top down
planning) dan dari bawah ke atas (bottom up planning).Pada dasarnya setiap program
dari pemerintah senantiasa mencerminkan kombinasi kedua model tersebut, hanya
intensitasnya yang berbeda. Sesuai dengan tuntutan paradigma baru tentang
pembangunan yang berpusat pada manusia (people centered development), maka
pendekatan bottom up planning sudah sewajarnya diperbesar dan menjadi inti dari
proses pembangunan bidang bidang seperti tersebut diatas.
B. DASAR HUKUM
1. Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja pada tahun 2016 ini adalah : Undang-
undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor
32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan
Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara
Penyusunan, Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan
Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman
Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan,
Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2018.
C. TUJUAN
Tujuan Kegiatan Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah raga adalah :
1. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi dalam kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara
2. Meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat melalui beberapa program yang
dikucurkan, seperti Porgram Peningkatan Peran Perempuan, Gelar Potensi
Budaya, Pelaksanaan PORKAB dan PORDA dan peningkatan sarana dan
prasarana olah raga serta program yang lain
3. Meningkatkan sumber daya manusia untuk cepat tanggap dengan kondisi warga
masyarakat
4. Menguatkan sinergi antar pemerintah Kecamatan Ngawen, Pemerintah Desa serta
lembaga Kemasyarakatan sepert PKK, Karang Taruna, PSM dan Dewan budaya
D. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah raga dilaksanakan
dalam waktu 1 tahun (Januari 2019 s/d Desember 2019):
E. LOKASI PELAKSANAAN
Lokasi kegiatan Pembinaan Sosial dan Kemasyarakatan adalah di Kecamatan
Ngawen
F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT
No Waktu
Pelaksanaan Sub-Aktivitas Pihak Terkait
Jumlah
Orang
Terlibat
Keterangan
1 Februari 2019 Seleksi Peserta
Uyon-uyon
Ketua Dewan
Budaya, Kasi
Pelayanan
Desa
15 Orang
2 Maret 2019 Pembinaan
PKK
kecamatan dan
Desa
PKK Desa dan
PKK Kec.
35 Orang
3 Mei 2019 Kirab Hari Jadi
Gunungkidul
Perangkat
Desa, Tokoh
Masyarakat,
Pelaku seni
70 Orang
4 Juni 2019 Pembinaan
PKK
kecamatan dan
Desa
PKK
Kecamatan dan
PKK Desa
35 Orang
5 Juli 2019 Pentas
Kethoprak dan
Karawitan Putri
Ketua Dewan
Budaya,
Pelaku seni
25 Orang
6 Agustus 2019 Pentas Langen
Carita, Festival
dalang
Ketua Dewan
Budaya,
Pelaku seni
60 orang
6 September
2019
Pembinaan
PKK
kecamatan dan
Desa
PKK
Kecamatan dan
PKK Desa
60 orang
7 Desember
2019
Pembinaan
PKK
kecamatan dan
Desa
PKK
Kecamatan dan
PKK Desa
6 Desa
G. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari kegiatan Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah Raga
adalah sebagai berikut:
1. Tahap I (Januari s/d Maret)
- Jumlah Kelompok Seni yang dipentaskan
- Jumlah Pertemuan PKK
2. Tahap II (April s/d Juni)
-Jumlah Partisipan Upacara Hari Jadi Kab. Gunungkidul
- Jumlah Pertemuan PKK
3. Tahap III (Juli s/d September)
- Jumlah kelompok seni yang dibina
- Jumlah Pertemuan PKK
4. Tahap IV (Oktober s/d Desember)
- Jumlah Pertemuan PKK
H. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan Pembinaan Perempuan, Budaya, Pemuda dan Olah raga
Kecamatan Ngawen.
I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan
Masyarakat Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 21.215,000,00 (Dua
puluh satu juta dua ratus lima belas ribu Rupiah) yang akan digunakan untuk:
KERANGKA ACUAN KERJA
PEMBINAAN KETENTERAMAN, KETERTIBAN, DAN PENCEGAHAN
BENCANA
A. LATAR BELAKANG
Keamanan dan Kenyamanan merupakan kebutuhan dasar bagi semua orang
sehingga pemerintah mempunyai kewajiban dalam pemenuhan kebutuhan dasar
tersebut. Untuk mewujudkan situasi dan kondisi keamanan dan kenyamanan
lingkungan yang kondusif diperlukan perumusan kebijakan dan strategi untuk
mengimplementasikannya.
Kecamatan sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten juga
berkewajiban untuk menyusun rencana kebijakan di bidang keamanan, ketertiban
umum dan penanggulangan bencana alam. Untuk mencapai efisiensi dan
efektifitas pelaksanaan program/kegiatan tersebut tentu tidak lepas dari tugas
umum dan fungsi kecamatan yang salah satunya adalah mengkoordinasikan
penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
B. DASAR HUKUM
Dalam menyusun rencana kebijakan dalam penyelenggaraan di bidang
keamanan, ketertiban umum, ketentraman masyarakat dan penanggulangan serta
penanganganan kejadian bencana alam, tahun 2019i didasarkan pada peraturan
dan perundang-undangan yang ada agar sesuai dengan peraturan di tingkat pusat
maupun daerah. Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan program kegiatan di
bidang keamanan, ketertiban umum dan penanggulangan dan penanganan
bencana berpedoman pada :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015; tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang no. 23 tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun
2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-
2021;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2019;
10. Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/2139 Tahun 2018 Tentang
Pedoman, Penyusunan, Penyempurnaan, dan Penetapan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2019.
11. Keputusan Camat Ngawen Nomor 19/KPTS/2019 tentang Tim Pelaksana
Kegiatan Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan (Forkompinca) Pengendalian
Keamanan Lingkungan Kecamatan Ngawen Tahun 2019.
C. TUJUAN
1. Tujuan penyelenggaraan kebijakan di bidang keamanan dan ketertiban umum
serta penanggulangan dan penanganan korban bencana alam Kecamatan
Ngawen Tahun 2019 adalah:
a. Untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat.
b. Terlaksananya pembinaan Linmas Inti Kecamatan sebagai upaya peningkatan
sumber daya manusia di bidang keamanan dan ketertiban untuk mewujudkan
ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
c. Sebagai upaya pencegahan dini timbulnya penyakit masyarakat.
e. Terlaksanya upaya pencegahan bencana dan penanganan korban bencana
alam.
D. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan penyelenggaraan dibidang keamanan ketertiban umum dan
penanggulangan bencana dan penanganan korban bencana alam dilaksanakan
dalam waktu 1 tahun (Januari 2019 s/d Desember 2019).
E. LOKASI PELAKSANAAN
Lokas kegiatan penyelenggaraan dibidang keamanan ketertiban umum dan
penanggulangan bencana dan penanganan korban bencana alam dilaksanakan
Wilayah Kecamatan Ngawen.
F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT
No. Waktu
Pelaksanaan Sub-Aktivitas Pihak Terkait
Jumlah
Orang
Terlibat
Keterangan
1. Januari -
Maret 2019
Persiapan
Forkopinca
Persiapan
rakor mitigasi
bencana
Tim Forkopinca
Desa se-Kec.
Ngawen
Masyarakat
18 orang
34 orang
2. April - Juni
2019
Persiapan
Forkompinca
Pembinaan
Linmas Inti
Kecamatan
Tim Forkopinca
18 orang
40 orang
3. Juli – Sept.
2019
Persiapan
Forkopinca
18 orang
No. Waktu
Pelaksanaan Sub-Aktivitas Pihak Terkait
Jumlah
Orang
Terlibat
Keterangan
Tim Forkopinca
4.
Oktober-
Desember
2019
Persiapan
Pembinaan
Pekat
Rakor
mitigasi
bencana
Forkopinca
Desa, toga/tomas
dan Siswa
Kecamatan,,Koramil,
Polsek dan Desa
Tim Forkopinca
44 orang
34 orang
18 orang
G. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari kegiatan penyelenggaraan dibidang keamanan ketertiban umum dan
penanggulangan bencana dan penanganan korban bencana alam adalah sebagai
berikut :
1. Terlaksananya 12 kali patrol terpadu (Januari – Desember 2019)
2. Pembinaan Linmas Inti Kecamatan 31 orang ( Mei minggu ke dua 2019)
3. Rapat koordinasi mitigasi bencana dan penanganan bencana alam 60 orang
(Februari minngu ke-III dan Desember minggu ke- II 2019)
4. Pembinaan pekat 36 orang (Oktober minggu ke- I 2019)
5. Terlaksananya patrol terpadu pekat 12 kali (Januari –Desember 2019)
H. PELAKSANA
Pelaksana kegiatan penyelenggaraan dibidang keamanan ketertiban umum dan
penanggulangan bencana dan penanganan korban bencana alam Tahun 2019
adalah Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Ngawen Kabupaten
Gunungkidul.
I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan penyelenggaraan dibidang keamanan ketertiban umum dan
penanggulangan bencana dan penanganan korban bencana alam Tahun 2019 di
Kecamatan Ngawen bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019 sebeser Rp. 24.045.000 (dua puluh
empat juta empat puluh lima ribu rupiah) yang akan digunakan untuk:
1. Belanja Alat Tulis Kantor (ATK)
2. Belanja fotocopy/pengadaan
3. Belanja makan, sneck dan minum rapat
4. Transport peserta rapat
5. Honor Non PNS
6. Biaya Perjalanan Dinas
KERANGKA ACUAN KERJA
PENYIAPAN PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA (PASKIBRAKA)
KECAMATAN
A. LATAR BELAKANG
Untuk menumbuhkan dan menjaga rasa Nasionalisme Bangsa, Momentum
yang menjadi sejarah bagi Bangsa Indonesia perlu dijaga, karena bangsa yang
besar adalah bangsa yang senantiasa mengingat sejarah bangsanya dan
menghargai jasa Pahlawannya. Salah satunya adalah sejarah yang menjadi
tonggak berdirinya Bangsa Indonesia untuk menjadi Bangsa yang Berdaulat yaitu
Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945.
Adalah menjadi kewajiban kita semua sebaga komponen bangsa untuk
menjaga Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Apalagi bagi
generasi muda yang akan menjadi pewaris dan mengisi Kemerdekaan Bangsa
Indonesia. Salah satu bentuk kegiatan untuk mengenang dan menumbuhkan rasa
Nasionalisme Bangsa adalah Upacara memperingati Detik-detik Proklamasi Hari
Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang dilaksanakan setiap tahun
pada tanggal 17 Agustus, termasuk di Kecamatan Ngawen.
Kecamatan Ngawen sebagai salah satu Perangkat Daerah Kabupaten
berkewajiban melaksanakan Upacara Peringatan Detik-detik Proklasmasi Hari
Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia, untuk melaksanakan kewajiban
tersebut diperlukan rencana kegiatan agar dalam pelaksanaannya dapat berjalan
dengan baik.
B. DASAR HUKUM
Dalam menyusun rencana kegiatan pelaksanaan Upacara Memperingati
Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun
2019 didasarkan pada peraturan dan perundang-undangan yang ada agar dalam
pelaksanaannya sesuai dengan pedoman secara nasional baik di tingkat pusat
maupun daerah. Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan program kegiatan
Upacara Memperingati Detik-detik Proklamasi Negara Kesatuan Republik Indonesia
berpedoman pada :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah
Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015; tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang no. 23 tahun 2014
tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 2 Tahun 2010 tentang
Rencana Kerja Pembangunan Jangka Panjang daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun 2005-2025;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 18 Tahun 2012 tentang Tata
Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Daerah dan Pelaksanaan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan
Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 Tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 Tahun 2017 tentang
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
9. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Tahun 2019;
10 Surat Edaran Bupati Gunungkidul Nomor 050/2139 Tahun 2018 Tentang
Pedoman, Penyusunan, Penyempurnaan, dan Penetapan Rencana Kerja
Perangkat Daerah Tahun 2019.
C. TUJUAN
Tujuan persiapan dan pelaksanaan Upacara memperingati Detik-detik Proklamasi
Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-74 Tahun 2019 Kecamatan
Ngawen adalah ;
a. Terbentuknya Anggota Pasukan Pengibar Bendera.
b. Terlaksananya latihan Anggota Paskibra agar dalam melaksanakan tugas
mengibarkandan menurunkan bendera Merah Putih saat pelaksanaan
Upacara memperingati Detik-detik Proklamasi HUT RI Ke-74 Tahu 2019 dapat
berjalan dengan baik.
c. Terbentuk mental disiplin dan tanggungjawab Anggota Paskibra.
e. Terlaksanya Upacara memperingati Detik-detik Proklamasi Hari Ulang Tahun
Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-74 Kecamatan Ngawen Tahun 2019.
D. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan persiapan dan pelaksanaan Upacara memperingati Detik-detik Proklamasi
Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-74 Tahun 2019 Kecamatan
Ngawen akan dilaksanakan dalam waktu 2 bulan (Juli dan Agustus 2019).
E. LOKASI PELAKSANAAN
Lokas kegiatan Upacara memperingati Detik-detik Proklamasi Hari Ulang Tahun
Kemerdekaan Republik Indonesia Ke-74 Tahun 2019 akan dilaksanakan Lapangan
Kecamatan Ngawen.
F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT
No. Waktu
Pelaksanaan Sub-Aktivitas Pihak Terkait
Jumlah
Orang
Terlibat
Keterangan
1. Juli 2019
Persiapan
pembentuka
n Paskibra
Kecamatan, Koramil,
dan Polsek
SMA/SMK se-Kec.
Ngawen
100 orang
Seleksi
paskibra
No. Waktu
Pelaksanaan Sub-Aktivitas Pihak Terkait
Jumlah
Orang
Terlibat
Keterangan
2. Agustus
2019
Latihan
paskibra
Pengukuhan
paskibra
Gladi
bersih/kotor
Upacara
detik-detik
Proklamasi
Instruktur anggota
Paskibra
Muspinca,
Instruktur,paskibra,
orang tua wali,
Muspinca,
Instruktur,paskibra,
petugas upacara,
Muspinca,
Instruktur,paskibra,
petugas upacara,
69 orang
150
orang
150orang
150orang
G. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari kegiatan Upacara Memperingati Detik-detik Proklamasi HUT RI KE-74
Tahun 2019 bencana adalah sebagai berikut :
1. Terbentuknya Anggota Paskibra 62 orang (Juli 2019)
2. Terlaksananya latihan Paskibra 62 orang sepuluh kali( Agustus 2019)
3. Terlaksannya Gladi upacara 150 orang (Agustus 2019)
4. Terlaksannya pengukuhan Anggota Paskib 150 orang (Agustus 2019)
5. Terlaksananya Upacara Perigatan Detik-detik Proklamasi Kemerdekaan HUT RI
KE-74 (Agustus 2019)
H. PELAKSANA
Pelaksana kegiatan Upacara Memperingati Detik-detik Proklamasi HUT RI KE-74
Tahun 2019 Seksi Ketentraman dan Ketertiban Umum Kecamatan Ngawen
Kabupaten Gunungkidul.
KERANGKA ACUAN KERJA
PEMBINAAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAN PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DESA
A. LATAR BELAKANG
Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional.
Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang dirancang pemerintah untuk
pembangunan desa. Hampir seluruh instansi, terutama pemerintah daerah mengakomodir
pembangunan desa dalam program kerjanya. Tentunya berlandaskan pemahaman bahwa desa
sebagai kesatuan geografis terdepan yang merupakan tempat sebagian besar penduduk
bermukim. Dalam struktur pemerintahan, desa menempati posisi terbawah, akan tetapi justru
terdepan dan langsung berada di tengah masyarakat. Karenanya dapat dipastikan apapun bentuk
setiap program pembangunan dari pemerintah akan selalu bermuara ke desa.
Meskipun demikian, pembangunan desa masih memiliki berbagai permasalahan, seperti
adanya desa terpencil atau terisolir dari pusat-pusat pembangunan (centre of excellent), masih
minimnya prasarana sosial ekonomi serta penyebaran jumlah tenaga kerja produktif yang tidak
seimbang, termasuk tingkat produktivitas, tingkat pendapatan masyarakat dan tingkat pendidikan
yang relatif masih rendah. Semuanya itu pada akhirnya berkontribusi pada kemiskinan
penduduk.
Fakta tersebut menyebabkan pemerintah semakin intensif menggulirkan program dan
proyek pembangunan dalam pelaksanaan pembangunan desa. Namun demikian program atau
proyek yang diarahkan dalam pembangunan desa justru tidak dapat berjalan optimal, karena
kebanyakan direncanakan jauh dari desa (Korten, 1988:247). Masyarakat masih dianggap
sebagai obyek/sasaran yang akan dibangun. Hubungan yang terbangun adalah pemerintah
sebagai subyek/pelaku pembangunan dan masyarakat desa sebagai obyek/sasaran pembangunan
(Kartasasmita, 1996:144). Partisipasi yang ada masih sebatas pemanfaatan hasil. Tingkat
partisipasi dalam pembangunan masih terbatas, misalnya masih sebatas peran serta secara fisik
tanpa berperan secara luas sejak dari perencanaan sampai evaluasi.
Kondisi tersebut mengakibatkan peranan pemerintah semakin besar. Pemerintah
berperan dominan sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan program atau proyek
pembangunan. Fakta ini berangkat dari perspektif stakeholders pemerintahan bahwa berhasilnya
programatau proyek pembangunan diukur dari penyelesaian yang tepat pada waktunya (efisiensi
dan efektifitas) serta sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Dengan orientasi seperti ini,
tentunya masyarakat desa beserta Stakeholder lainnya di desa yang seharusnya memiliki peranan
yang besar tidak dapat mengembangkan kemampuannya dan menjadi “terbelenggu” dalam
berinovasi. Hal tersebut misalnya dapat dilihat dari implementasi program bantuan desa
(Bangdes) selama ini, justru peranan birokrat pemerintah yang amat menonjol. Walaupun
sesungguhnya program tersebut sudah lama dilaksanakan dan cukup dikenal luas di desa, namun
masyarakat selalu dianggap kurang mampu, sehingga bimbingan dan arahan dari
pemerintahbegitu kuat pengaruhnya dan merasuk (internalisasi) dalam masyarakat. Pada
akhirnya masyarakat tergantung pada bimbingan dan arahan dari pemerintah. Bila kondisi
tersebut tetap dipertahankan, maka masyarakat tidak akan pernah dapat menunjukkan
kemampuannya dalam mengelola pembangunan di desanya. Apapun bentuk pembangunan,
secara substantif akan selalu diartikan mengandung unsur proses dan adanya suatu perubahan
yang direncanakan untuk mencapai kemajuan masyarakat. Karena ditujukan untuk merubah
masyarakat itulah maka sewajarnya masyarakatlah sebagai pemilik (owner) kegiatan
pembangunan. Hal ini dimaksudkan supaya perubahan yang hendak dituju adalah perubahan
yang diketahui dan sebenarnya yang dikehendaki oleh masyarakat (Conyers, 1991:154-155). Ada
kesiapan masyarakat untuk menghadapi dan menerima perubahan itu. Untuk itu keterlibatannya
harus diperluas sejak perencanaan, pelaksanaan, evaluasi hingga pemanfaatannya, sehingga
proses pembangunan yang dijalankan dapat memberdayakan masyarakat, bukan
memperdayakan. Pembangunan desa secara konseptual mengandung makna proses dimana
usaha-usaha dari masyarakat desa terpadu dengan usaha-usaha dari pemerintah. Tujuannya untuk
memperbaiki kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat. Sehingga dalam konteks
pembangunan desa, paling tidak terdapat dua stakeholder yang berperan utama dan sejajar
(equal)yaitu pemerintah dan masyarakat. Meskipun demikian, dalam konteks yang lebih luas,
juga terdapat peranan “Agen Eksternal” seperti LSM, Konsultan, Lembaga Donor dll. Domain
pembangunan desa juga tidak terlepas dari wacana tentang model perencanaan pembangunan
yaitu dari atas ke bawah (top down planning) dan dari bawah ke atas (bottom up planning).Pada
dasarnya setiap program dari pemerintah senantiasa mencerminkan kombinasi kedua model
tersebut, hanya intensitasnya yang berbeda. Sesuai dengan tuntutan paradigma baru tentang
pembangunan yang berpusat pada manusia (people centered development), maka pendekatan
bottom up planning sudah sewajarnya diperbesar dan menjadi inti dari proses pembangunan yang
memberdayakan masyarakat.
B. DASAR HUKUM
1. Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja pada tahun 2016 ini adalah : Undang-undang
Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan
Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah
Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2018.
C. TUJUAN
Tujuan Kegiatan Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
adalah :
1. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang,
antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah
2. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan
3. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan
desa.
4. Menguatkan sinergi antar pemerintah Kecamatan Ngawen, Pemerintah Desa serta lembaga
Kemasyarakatan Desa.
D. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
dilaksanakan dalam waktu 1 tahun (Januari 2019 s/d Desember 2019):
E. LOKASI PELAKSANAAN
Lokasi kegiatan Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa
adalah di Kecamatan Ngawen
F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT
No Waktu
Pelaksanaan Sub-Aktivitas Pihak Terkait
Jumlah Orang
Terlibat Keterangan
1 Februari 2019 Musrenbang RKPD
tahun 2020
Perangkat
Desa,
Lembaga
Desa, Tokoh
Masyarakat
180 Orang
2 Maret 2019 Evaluasi
Perlombaan Desa
Perangkat
Desa,
Lembaga
Desa, Tokoh
Masyarakat
140 Orang
3 April 2019 Bimbingan Teknis Perangkat
Desa,
Lembaga
Desa, Tokoh
Masyarakat
120 Orang
4 Juli 2019 Rakor Aset Perangkat
Desa,
Lembaga
Desa, Tokoh
Masyarakat
40 Orang
5 November 2019 Profil Desa Perangkat
Desa,
Lembaga
Desa, Tokoh
Masyarakat
40 Orang
6 Desember 2019 Monitoring dan
Evaluasi
Perangkat
Desa,
Lembaga
Desa, Tokoh
Masyarakat
60 Orang
G. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari kegiatan Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa adalah sebagai berikut:
1. Tahap I (Januari s/d Maret)
- Dokumen usulan rencana pembangunan
2. Tahap II (April s/d Juni)
-Jumlah Desa yang dievaluasi
3. Tahap III (Juli s/d September)
- Frekuensi rakor pelestarian asset program pemberdayaan
4. Tahap IV (Oktober s/d Desember)
- Dokumen profil desa
- Frekuensi monitoring dan evaluasi pembangunan desa
H. PELAKSANA
Pelaksana Kegiatan Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa adalah Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa Kecamatan Ngawen.
I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Perencanaan Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat
Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul
Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp. 40.165.000,00 (Empat Puluh Juta Seratus Enam Puluh
Ribu Rupiah) yang akan digunakan untuk:
1. Musrenbang RKPD tahun 2020
2. Evaluasi Perlombaan Desa
3. Bimbingan Teknis
4. Rakor Aset
5. Profil Desa
6. Monitoring dan Evaluasi
J. PENUTUP
Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan-
kegiatan pembinaan perencanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang
akan dilaksanakan pada tahun 2019, dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar
hokum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan, keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.
Mengetahui
KERANGKA ACUAN KERJA
PEMBINAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT DESA
A. LATAR BELAKANG
Pembangunan desa memegang peranan yang penting karena merupakan bagian yang
tidak terpisahkan dan pada hakikatnya bersinergi terhadap pembangunan daerah dan nasional.
Hal tersebut terlihat melalui banyaknya program pembangunan yang dirancang pemerintah untuk
pembangunan desa. Salah satunya adalah melalui peningkatan perekonomian masyarakat desa.
Pada zaman sekarang ini setiap negara dituntut untuk menjadikan kondisi ekonomi
negaranya menjadi semakin efektif, efisien, dan kompetitif. Indonesia merupakan salah satu
negara berkembang dari beberapa negara berkembang di dunia seperti Malaysia, Thailand,
Filipina yang terus mengupayakan pembangunan. Pembangunan yang berkembang di Indonesia
pada saat ini adalah pembangunan ekonomi, sehingga fokus pembangunan ekonomi di Indonesia
mengacu pada usaha mencapai pertumbuhan ekonomi yang setinggi-tingginya.
Memajukan perekonomian di desa adalah tugas yang sangat penting. Hal ini dikarenakan
mayoritas penduduk Indonesia adalah masyarakat pedesaan. Dalam memutar roda perekonomian, jelas
ada perbedaan yang jauh antara masyarakat desa dengan masyarakat kota. Ekonomi masyarakat desa
ditopang oleh beberapa sektor pendapatan. Semua sektor inilah yang harus ditingkatkan agar ekonomi
masyarakat desa bisa maju dan berkembang.
Kondisi tersebut mengakibatkan peranan pemerintah semakin besar. Pemerintah berperan
dominan sejak dari perencanaan hingga pelaksanaan program untuk upaya peningkatan
perekonomian desa. Pemerintah telah memusatkan pada peningkatan lapangan pekerjaan dan
kesempatan kerja di pedesaan sesuai dengan potensi yang dimiliki di masing-masing daerah.
Salah satu upaya yang dapat dilakukan pemerintah dalam rangka peningkatan perekonomian
masyarakat desa yaitu dengan memaksimalkan atau meningkatkan peran usaha kecil mikro di
pedesaan. Adanya industri kecil di pedesaan dipandang mampu meningkatkan produktivitas
masyarakat serta dapat mengatasi masalah sempitnya lapangan pekerjaan sehingga
meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
B. DASAR HUKUM
Dasar hukum penyusunan Rencana Kerja pada tahun 2019 ini adalah :
1. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun
1950;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan,
Pengendalian dan evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan
Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan
evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan,
Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 tahun 2016 tentang Urusan Pemerintah
Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gunungkidul;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 76 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 27 Tahun 2017 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Tahun 2018.
C. TUJUAN
Tujuan Kegiatan Pembinaan perekonomian masyarakat desa adalah :
1. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi baik antar-Daerah, antar-ruang,
antar-waktu, antar-fungsi pemerintah maupun antara Pusat dan Daerah
2. Meningkatkan kinerja aparatur pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan
3. Meningkatkan sumber daya manusia aparatur pemerintah desa dan lembaga kemasyarakatan
desa.
4. Menguatkan sinergi antar pemerintah Kecamatan Ngawen, Pemerintah Desa serta lembaga
Kemasyarakatan Desa.
D. WAKTU PELAKSANAAN
Kegiatan pembinaan perekonomian masyarakat desadilaksanakan dalam waktu 1 tahun
(Januari 2019 s/d Desember 2019):
E. LOKASI PELAKSANAAN
Lokasi kegiatan pembinaan perekonomian masyarakat desa adalah di Kecamatan Ngawen
F. TAHAPAN PELAKSANAAN KEGIATAN DAN PIHAK TERKAIT
No Waktu
Pelaksanaan Sub-Aktivitas Pihak Terkait
Jumlah Orang
Terlibat Keterangan
1 Juli 2019 Pameran UKM Masyarakat
Desa
36 Orang
2 September 2019 Pembinaan UKM Masyarakat
Desa
100 Orang
G. KELUARAN (OUTPUT)
Keluaran dari kegiatan pembinaan perekonomian masyarakat desa adalah sebagai berikut:
- Jumlah peserta pameran UKM
- Jumlah peserta pembinaan UKM
H. PELAKSANA
Pelaksana kegiatan pembinaan perekonomian masyarakat desa adalah Seksi Pemberdayaan
Masyarakat Desa Kecamatan Ngawen.
I. SUMBER DANA (PEMBIAYAAN)
Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan Perekonomian Masyarakat Desa bersumber dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.
13.490.000,00 (Tiga Belas Juta Empar Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah) yang akan
digunakan untuk:
1. Pameran UKM
2. Pembinaan UKM
J. PENUTUP
Kerangka Acuan Kerja ini sebagai gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan-
kegiatan pembinaan perekonomian masyarakat desa yang akan dilaksanakan pada tahun 2019,
dan memuat informasi mengenai latar belakang, dasar hokum, tujuan, waktu, lokasi, tahapan,
keluaran, pelaksana kegiatan serta pembiayaannya.
Mengetahui
KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
KEGIATAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU KECAMATAN
NGAWEN TAHUN 2019
A. LATAR BELAKANG
Pelayanan publik adalah Kegiatan atau kebutuhan pelayanan bagi setiap warga nagara dan
penduduk atas barang, jasa dan atau pelayanan administratif yang disediakan oleh
penyelenggara pelayanan publik.
Menurut Undang-Undang No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dijelaskan bahwa
ruang lingkup pelayanan publik dapat digolongkan dalam 2 bentuk yaitu : Pelayanan Barang
dan Jasa Publik dan Pelayanan Administratif.
Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik meliputi :
1. Kepastian hukum dimaksudkan adanya peraturan perundang undangan yang
menjamin terselenggaranya pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan dan rasa keadilan
masyarakat.
2. Keterbukaan dimaksudkan bahwa setiap penerima pelayanan dapat dengan mudah
mengakses dan memperoleh informasi mengenai pelayanan yang diinginkan.
3. Partisipatif dimaksudkan untuk mendorong peran serta masyarakat dalam
penyelenggaraan peleyanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan
harapan masyarakat.
4. Akuntabilitas dimaksudkan bahwa proses penyelenggaraan pelayanan publik harus dapat
dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.
5. Kepentingan umum dimaksudkan bahwa dalam pemberian pelayanan publik tidak boleh
mengutamakan kepentingan pribadi dan/atau golongan.
6. Profesionalisme dimaksudkan bahwa aparat penyelenggara pelayanan harus memiliki
kompetensi yang sesuai dengan bidang tugasnya.
7. Kesamaan hak dimaksudkan bahwa dalam pemberian pelayanan publik tidak
diskriminatif dalam arti tidak membedakan suku, ras, agama, golongan, gender dan status
ekonomi.
8. Keseimbangan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan baik oleh pemberi maupun
penerima pelayanan.
Berdasarkan Surat Keputusan Camat Ngawen Nomor 26/KPTS/2018 tentang Perubahan
atas Keputusan PLT Camat Ngawen Nomor 23/KPTS/2017 tentang Standart Pelayanan pada
Kecamatan Ngawen meliputi : Pelayanan Permohonan Kartu Keluarga, Pelayanan
Permohonan Kartu Tanda Penduduk, Pelayanan Penerbitan Surat Pindah antar
Kabupaten/Kota atau Provinsi dan Surat Pengantar Pindah yang Bertransmigrasi antar
Kabupaten/Kota atau antar Provinsi, Pelayanan Permohonan Pindah datang WNI antar
Kabupaten/Kota atau antar Provinsi, Pelayanan Study Banding, Pelayanan Konsultasi,
PengesahanRekomendasi Kepesertaan BPJS KIS APBD Kabupaten, Rekomendasi
Pelaksanaan Nikah karena dilaksanakan kurang dari 10 hari setelah pendaftaran, Pelayanan
Pemberian Iin Usaha Mikro dan Kecil.
B. DASAR HUKUM.
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang
Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik.
3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15
Tahun 2014 Tentang Pedoman Standart Pelayanan.
4. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2013 Tentang
Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2015.
5. Peraturan Bupati Nomor 23 Tahun 2013 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan
Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Gunungkidul.
6. Peraturan Bupati Gunugkidul Nomor 76 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Kecamatan.
7. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 26 Tahun 2010 Tentang Petunjuk Pelaksanaan
Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Administrasi
Kependudukan.
8. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 58 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang
Pelaksanaan Izin Usaha Mikro dan Kecil Kepada Camat.
9. Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2018 tentang Petunjuk Teknis Pemebrian Izin Usaha
Mikro dan Kecil dalam Rangka Pelaksanaan Administrasi Terpadu Kecamatan.
C. TUJUAN.
Agar terdapat batasan dan hubungan yang jelas tentang hak, tanggungjawab dan
kewajiban serta kewenangan seluruh pihak yang terkait dalam pelaksanaan pelayanan publik
sehingga ada keseimbangan antara hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan baik oleh
pemberi maupun penerima pelayanan. Selain daripada itu akan memperjelas acuan dan
pedoman pelaksanaan rencana kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu di Kecamatan
Ngawen Tahun 2019 yang dituangkan dalam matrik kegiatan dan penganggarannya selama
satu tahun.
D. WAKTU PELAKSANAAN.
Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan di Kecamatan Ngawen Tahun
2019 dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) Tahun terhitung mulai bulan Januari 2019
sampai dengan bulan Desember 2019.
E. LOKASI PELAKSANAAN.
Lokasi Pelaksanaan Kegiatan Penyelengaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan Tahun
2019 adalah di Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul.
F. TAHAPAN PELAKSANAAN.
No
.
Waktu
Pelaksanaan
Sub-Aktivitas
Pihak Terkait
Jumlah
Orang
Terliba
t
Keteranga
n
1 Januari -
Maret 2019
-Menyiapkan SOP
Pelayanan
-Menyiapan blangko
IUMK
-Pelaksanaan 10
jenis pelayan (1
pelayanan masih
dalam proses yaitu
IMB)
.6 (enam) desa di
Kecamatan Ngawen
.Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
.Dinas Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah.
.Bagian Organisasi
Kabupaten.
.Pelaku usaha
54
2 April -
Juni 2019
- Pelaksanaan 10
jenis pelayan (1
pelayanan masih
dalam proses yaitu
IMB)
- Monitoring dan
evaluasi
.6 (enam) desa di
Kecamatan Ngawen
.Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
.Dinas Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah.
-Pelaku usaha
60
3
Juli –
September
2019
-Pelaksanaan 10
jenis pelayan (1
pelayanan masih
dalam proses yaitu
IMB)
.6 (enam) desa di
Kecamatan Ngawen
.Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
.Dinas Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah.
.Perbankan
.Pelaku usaha
78
4 Oktober -
Desember
2019
-Pelaksanaan 10
jenis pelayanan (1
pelayanan masih
dalam proses yaitu
IMB)
- Monitoring dan
evaluasi
-Penyusunan
Laporan
.6 (enam) desa di
Kecamatan Ngawen
.Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil
.Dinas Koperasi Usaha
Kecil dan Menengah.
-Pelaku usaha
48
G. KELUARAN ( OUTPUT ).
Jumlah Layanan selama 1 (satu) tahun pada Kegiatan Penyelenggaraan Terpadu
Kecamatan sebanyak 2.640 layanan
H. PELAKSANA.
Pelaksana Kegiatan Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Kecamatan Tahun 2019
adalah Seksi Pelayanan Umum Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunungkidul.