Kerangka Regulasi Pengembangan Ekosistem Keuangan Syariah Digital Indonesia

Friday, 15th November 2019

Moch. MuchlasinDirector of Sharia Non Bank Finansial Institution Directory OJK

“ Outline

Landscape Keuangan Syariah di Indonesia

2

1

Tantangan dan Potensi Keuangan Syariah di Indonesia

Keuangan Syariah Digital di Indonesia

Regulasi Fintech di Indonesia

Landscape Keuangan Syariah di

Indonesia

3

4

2015 2016 2017 2018Agustus

2019

Pasar Modal Syariah 318.5 438.2 595.65 700.84 783.91

IKNB Syariah 65.05 88.69 99.13 97.24 103.52

Perbankan Syariah 304.0 365.7 435.02 489.69 496.20

Growth (yoy) (RHS) 22.41% 29.81% 26.59% 13.98% 12.43%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

0

200

400

600

800

1000

1200

1400

1600

(dala

m t

riliu

n R

upia

h)

56,15%

7,50%

36,35%

Jenis Industri 2015 2016 2017 2018Agustus 2019

Rp T USD Bn

Perbankan Syariah

304,00 365,66 435,02 489,69 496,20 34,85

Asuransi Syariah 26,52 33,24 40,52 41,96 44,32 3,11

PembiayaanSyariah

22,83 36,94 34,48 25,71 26,82 1,88

Lembaga Non-Bank SyariahLainnya

15,54 18,49 24.14 29,35 32,38 2,27

Sukuk Korporasi 9,90 11,88 15,74 22,02 30,40 2,14

Reksa Dana Syariah

11,02 14,91 28,31 34,49 50,29 3,53

Sukuk Negara 297,58 412,63 551,56 646,45 703,22 49,39

Kapitalisasi Saham Syariah

Saham Syariah 2.946,9 2.600,8 3.170,66 3.704,5 3.859,33 271,08

Total Aset Keuangan Syariah Indonesia (dalam triliun rupiah)

Per Agustus 2019, total

aset keuangan syariah

Indonesia (tidak termasuk

Saham Syariah) mencapai

Rp1.383 triliun atau

USD 97,19 miliar.

(Kurs Tengah BI per 31 Agustus 2019 = Rp14.237,-/USD) Keuangan Syariah

KeuanganSyariah

8,78%

Keuangan

Konvensional

91,22%

Industri

Total Aset (dalam triliun rupiah dan dolar AS) Market Share

(%)Nasional National Syariah Sharia

Rp T USD Bn Rp T USD Bn

Perbankan 8.401,38 590,11 496,20 34,85 5,91%

IKNB 2.483,52 174,44 103,52 7,27 4,17%

Pasar Modal 4.873,11 342,29 783,91 55,06 16,09%

Total 15.758,01 1106,84 1.383,63 97,19 8,78%

*) tidak termasuk

Saham Syariah

Landscape Keuangan Syariah di Indonesia (August 2019)

Total Aset

Rp496,20 triliun USD 34,85 Bn

14Bank Umum

Syariah

20Unit Usaha

Syariah

165Bank Pembiayaan

Rakyat Syariah

Sektor Perbankan

Syariah

Instrumen Jumlah Nilai (Rp)Market Share

Nilai Efek (%)

Saham Syariah 421 3.859,33T 53,16%

Sukuk Korporasi 144 30,40T 6,75%

Reksa Dana

Syariah265 50,29T 9,35%

Sukuk Negara* 67 703,22T 18,10%

*) Sukuk Negara berada di luar pengawasan OJKPerbankan Syariah

5,91%

Perbankan

Konvensional

94,09%

Sektor Pasar Modal Syariah

IKNB Syariah

4,17%

IKNB Syariah

94,09%

Pasar Modal

Syariah

16,09%

Pasar Modal

Konvensional

83,91%

Total Aset

Rp103,52 triliun USD 7,27 Bn

62AsuransiSyariah

Sektor Industri Keuangan Non

Bank Syariah

42Pembiayaan

Syariah

71Lembaga Keuangan

Mikro Syariah

7Penjaminan

Syariah

8FintechSyariah

12Industri Non Bank Syariah Lainnya

Landscape Keuangan Syariah di Indonesia (August 2019)

5

Tantangan dan Potensi Keuangan

Syariah di Indonesia

6

Index Inklusi Keuangan Gap Pembiayaan UMKM

Inklusi keuangan

masih rendah

Pembiayaan UKM

tidak optimal

Kurangnya literasi

dan akse terhadap

keuangan syariah

Kapasitas lembaga

masih rendah

Target

54 juta orang tanpa akun bankGap sebesar

165 Miliyar USD

Terbatasnya akses dan produk

ekonomi syariah yang

menyebabkab pasar industri

syariah di Indonesia masih kecil.

Kapasitas lembaga yang belum

efektif dan efisien karena

kurangnya bakat dan pengetahuan

tentang keuangan syariah.

Rp33.2 triliun

didanai melalui P2P

Tantangan Keuangan Syariah di Indonesia

7

Potensi Keuangan Syariah di Indonesia

Negara kepulauan terbesar di dunia,

dengan infrastruktur yang masih terbatas

dan banyaknya jumlah masyarakat serta

UMKM yang masih unbankable

17.504pulau

$165 jutaGap Pembiayaan

171 jutaPengguna internet

171 juta penduduk atau 65.3% dari

populasi tersambung ke internet

Negara terbesar

ke 4 di dunia

Dengan jumlah penduduk sebanyajk

261,890,900, Indonesia merupakan

negara terbesar ke 4 setelah Cina, India

and Amerika Serikat

70% UMKMKurang akses

UMKM merupakan 99% dari sekitar 59 juta

usaha di Indonesia. Kurangnya akses

pembiayaan adalah hambatan utama bagi

70% UMKM.

Ekonomi TerbesarKe- 16 di dunia

Indonesia adalah negara dengan ekonomi

terbesar ke-16 di dunia, dan bisa menjadi

ekonomi terbesar ke-7 pada tahun 2030.

Fintech bisa menjadi solusi untuk mengisi

kesenjangan pembiayaan, karena lebih hemat

biaya dan efisien untuk menjangkau nasabah

yang tidak terjangkau lembaga keuangan

konvensional.

225 jutaPenduduk Muslim

Total penduduk muslim yang mencapai

225 juta dari 260 juta penduduk Indonesia

Indonesia dinobatkan sebagai World's Best

Halal Travel Destination dari Global Muslim

Travel Index (GMTI) 2019

Menjadi Tujuan

Wisata Halal

$ 3 triliunEkonomi Syariah

Potensi ekonomi syariah Indonesia dinilai

masih besar dan bisa mencapai USD 3 triliun.8

9

Dalam Global Islamic Finance

Report (GIFR) 2019, Indonesia

berhasil mencatat skor 81,93

pada Islamic Finance Country

Index (IFCI) 2019.

Dengan skor tinggi tersebut,

Indonesia berada di

peringkat pertamadalam Pasar Keuangan Syariah

Global

Indonesia Di Keuangan Syariah Global

10

Dukungan politik tingkat

tertinggi

Presiden RI memimpin langsung

Komite Nasional Keuangan

Syariah untuk mempromosikan

keuangan Islam di negara ini.

Fakta bahwa Indonesia

adalah ekonomi terbesar di

blok-OKI, baik dalam hal

populasi maupun PDB.

Perkembangan regulasi di bidang IBF

juga sangat membantu negara ini

menjadi pasar IBF teratas. Peran OJK

dan Bank Indonesia dalam bekerja erat

untuk menciptakan lapangan permainan

yang setara bagi IBF di negara.

Ekosistem untuk IBF telah meningkat

secara signifikan di negara ini.

Pariwisata halal, zakat pengumpulan

dan distribusi, obligasi wakaf / sukuk

dan kerangka peraturan terkait

hanyalah beberapa contoh rekam

jejak Indonesia yang mengesankan

baru-baru ini di IBF.

Sektor swasta juga

memainkan peran yang

sangat penting dalam

mempromosikan IBF.

Salah satunya Bank

Syariah Mandiri (BSM)

yang kini muncul sebagai

pemimpin global dalam

IBF, meskipun demikian

fokus utama tetap pada

pasar nasional /

domestik.

Faktor-faktor yang menyebabkan kenaikan peringat Indonesia pada Islamic

Finance Country Index (IFCI) 2019 antara lain adalah;

Sumber: Islamic Finance

Country Index – IFCI 2019

Indonesia Di Keuangan Syariah Global ...(2)

Keuangan Syariah Digital

di Indonesia

11

Sumber: Hootsuite (2019)

Per Januari 2019, pertumbuhan digitalisasi

di dunia meningkat jauh lebih besar dari

peningkatan total populasi yang hanya

meningkat 1,1% yoy. Peningkatan mobile

social media users, internet users, active

social media users, dan unique mobile

users berturut-turut mencapai 10%, 9,1%,

9%, dan 2%.

Indonesia memiliki jumlah mobile users

mencapai 133% dari total populasi. Jumlah

internet users di Indonesia yang mencapai

150 juta dengan pertumbuhan 13% yoy. Ini

merupakan pasar yang besar dan terus

bertumbuh untuk potensi pengembangan

fintech di Indonesia.

DUNIA DIGITAL IN INDONESIA

12

13

Inovasi dunia digital turut berperan dalam perkembangan keuangan

syariah digital di Indonesia, hal tersebut termasuk juga mendorong

perkembangan Financial Technology (Fintech) Syariah

di Indonesia

Teknologi Informasi

Internet dan Smartphone.

Definisi Fintech:

Layanan Jasa Keuangan Berbasis Teknologi Informasi.

Jasa Keuangan:

- Pembayaran (Payment);

- Pendanaan (Lending);

- Perbankan (Digital Banking);

- Pasar Modal (Online StockTrading);

- Perasuransian (Insurtech); dan

- Jasa Pendukung Lainnya

Ekosistem

FinTech

Lending

14

JUMLAH

144

Jabodetabek

13

136

DOMISILI

10

044

Lokal

Penanaman

Modal Asing

STATUS

Perusahaan Terdaftar/Berizin

2Bandung

Data Per 6 November 2019

TERDAFTAR

131

Lampung 1Surabaya 3

Rekening Borrower

Penyaluran Pinjaman

Rekening Lender

Karakteristik Pinjaman Sept-19 :

Nilai pinjaman terendah:

Rp 1.555

Rata-rata nilai pinjaman

terendah: Rp 17.868.347

Rata-rata nilai pinjaman yang

disalurkan: Rp 88.902.739

5

Des-17

Des-18

Sept-19

Jumlah Outstanding Pinjaman Sept-19:

Rp 10,18 Triliun meningkat 101,83% ytd

Outstanding Pinjaman

Akumulasi Jumlah

Pinjaman Sept-19:

Rp 60,41 Triliun

meningkat 166,51%ytd

Tingkat Keberhasilan 90 hari (TKB90):

Des-18 (98,55%); Sept-19

(97,11%)

12KONVENSIONAL

132SYARIAH

BERIZIN

Profil dan Perkembangan

Fintech LendingJumlah Akumulasi Rekening

Lender Sept-19:

558.766 entitas meningkat

169,28% ytd Jumlah Akumulasi

Rekening Borrower Sept-

19:

14.359.918 entitas

meningkat 229,40% ytd

Makassar 11Badung (Bali)

BORROWERLENDER

558.766

61,41%

38,41%

0,18%

USIA

14.359.918

51,47%

48,41%

0,12%

USIA

Laki-Laki

Perempuan

Badan Usaha

Akumulasi

Karakteristik Pengguna

Fintech Lending

Data Per 30 September 2019

1.23%

69.84%

26.72%

2.21%0.34%

70.65%

27.84%

1.17%

Laki-Laki

Perempuan

Akumulasi

Badan Usaha

16

Digital Financial Innovation Cluster

50 conventional companies 11 sharia-based companies

15 clusters 5 clusters

Blockchain – Aggregator –

Project Financing

Funding Agent - Financing Agen17

Sharia Fintech Lending

12

1

Data per November

2019

18

Regulasi Fintech di Indonesia

19

Ekosistem

Regulasi

Financial

Technology

20

01 02

03 04POJK Nomor 13 /POJK.02/2018

Tentang Inovasi Keuangan

Digital Di Sektor Jasa Keuangan

Peraturan OJK

terkait Fintech(konvensional dan syariah)

P2P Lending Digital Banking

Inovasi Keuangan

Digital

Equity

Crowdfunding

POJK Nomor 77 /POJK.01/2016

Tentang Layanan Pinjam

Meminjam Uang Berbasis

Teknologi Informasi

POJK Nomor 12 /POJK.03/2018

Tentang Penyelenggaraan

Layanan Perbankan Digital Oleh

Bank Umum

POJK Nomor 37 /POJK.04/2018

Tentang Layanan Urun Dana

Melalui Penawaran Saham

Berbasis Teknologi Informasi

(Equity Crowdfunding)21

22

Peraturan OJK terkait Fintech

POJK Nomor 13/2018

Tentang Inovasi

Keuangan Digital Di

Sektor Jasa Keuangan

POJK Nomor 77 /2016

Tentang Layanan

Pinjam Meminjam

Uang Berbasis

Teknologi Informasi

POJK Nomor 37 /2018

Tentang Layanan

Urun Dana Melalui

Penawaran Saham

Berbasis Teknologi

Informasi (Equity

Crowdfunding)

POJK Nomor 12

/POJK.03/2018

Tentang

Penyelenggaraan

Layanan Perbankan

Digital Oleh Bank

Umum

Cakupan Inovasi Keuangan

Digital Peer to peer Lending Equity Crowdfunding Perbankan Digital

Badan Hukum PT PT PT Bank

Modal Minimumn/a

Rp 1 Miliar dan

Rp 2,5 MiliarRp 2,5 Miliar

n/a

Perizinan Rekaman dan

Pendaftaran

Pendaftaran dan

PerizinanPerizinan Perizinan Produk

Perlindungan

KonsumenYa Ya Ya Ya

Proses Regulatory sandbox - - -

Pendekatan

PengawasanMarket Conduct Prudential Prudential Prudential

UU 40/2007 ttg Perseroan Terbatas

UU 25/1992 ttg Perkoperasian

UU 11/2008 diubah dengan UU

19/2016 ttg Informasi dan

Transaksi Elektronika.PP 82/2012 ttg Penyelenggaraan

Sistem dan Transaksi Elektronik

b.Permenkominfo 20/2016 ttg

Perlindungan Data Pribadi dalam

Sistem Elektronik

UU 21/2011 ttg Otoritas Jasa Keuangan

a.POJK 1/2013 ttg Perlindungan Konsumen

b.POJK 1/2014 ttg Lembaga Alternatif

Penyelesaian Sengketa

c. POJK 77/2016 Layanan Pinjam Meminjam

Uang Berbasis Teknologi Informasi

d.POJK 18/2018 ttg Layanan Pengaduan

Konsumen di Sektor Jasa Keuangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

UU No. 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen

EKOSISTEM REGULASI FINTECH LENDING

23

Badan Hukum &

Kepemilikan

1

Pendaftaran &

Perizinan

2

Batasan Kegiatan3

Ekosistem Fintech4

Manajemen Risiko5

EPK6

Tanda Tangan

Elektronik

7

APU-PPT8

Larangan9

Laporan10

POJK 77/2016 (FP2PL)

24

Badan Hukum

Penyelenggara dinyatakan sebagai Lembaga Jasa

Keuangan Lainnya.

Badan hukum: perseroan terbatas atau koperasi.

Kepemilikan

WNI dan/atau badan hukum Indonesia; atau

WNA dan/atau badan hukum asing maks 85%.

BENTUK BADAN HUKUM, KEPEMILIKAN,

DAN PERMODALAN (Pasal 2-4)

Badan hukum Indonesia antara lain berupa pemerintah pusat, pemerintah daerah,

yayasan, atau perseroan terbatas. Badan hukum asing antara lain naamloze

vennootschap (NV), private limited (Pte. Ltd), atau sendirian berhad (Sdn. Bhd).

• Modal disetor (PT) atau modal sendiri

(koperasi) min. Rp1 M saat pendaftaran

dan menjadi Rp2,5 M saat mengajukan

izin.

• Yang dimaksud dengan “modal sendiri”

adalah simpanan pokok, simpanan

wajib, dana cadangan, dan hibah

sebagaimana dimaksud dalam UU No.

25/1992 tentang Perkoperasian.

Syarat Permodalan (Rp)

1M2,5

M

25

Pendaftaran

Penyelenggara wajib mengajukan pendaftaran dan perizinan kepada

OJK.

Penyelenggara yang akan melakukan kegiatan LPMUBTI mengajukan

permohonan pendaftaran kepada OJK.

Penyelenggara yang beroperasi sebelum memperoleh surat tanda bukti

terdaftar dari OJK akan dinyatakan sebagai fintech ilegal dan

penanganan selanjutnya diserahkan kepada Satgas Waspada Investasi.

Perizinan

Permohonan izin paling lama 1 tahun sejak terdaftar. Jika tidak, surat

tanda bukti terdaftar dinyatakan batal.

PENDAFTARAN DAN PERIZINAN (Pasal 7-11)

26

ALUR PENDAFTARAN FP2PL

27

LARANGAN PENYELENGGARA (Pasal 43)

01

02

Melakukan kegiatan usaha selain darilayanan pinjam meminjam uang

berbasis teknologi informasi

Melakukan penawaran melalui

sarana komunikasi pribadi tanpa

seizin pengguna.

Bertindak sebagai kreditur

(lender) atau debitur

(borrower)

Memberikan jaminan dalam segala

bentu atas pemenuhan kewajiban

pihak lain.

Menerbitkan surat

utang

Mempublikasikan informasi fiktif

dan/atau menyesatkan

Mengenakan biaya pengaduan.

03

04

05

06

07

08

Memberikan rekomendasi

kepada Pengguna.

28

Sanksi administratif denda, PKU, dan CIU dapat dikenakan dengan atau tanpa

didahului pengenaan sanksi administratif berupa peringatan tertulis.

Sanksi administratif berupa denda dapat dikenakan secara tersendiri atau

secara bersama-sama dengan pengenaan sanksi administratif PKU dan CIU.

PERINGATAN TERTULIS

DENDAPEMBATASAN

KEGIATAN USAHA

CABUT IZIN USAHA

SANKSI (Pasal 47)

29

TERIMA KASIH

30