IDENTIFIKASI KENDALA PELAKSANAAN KERJASAMA PEMERINTAH

DENGAN SWASTA SEBAGAI ALAT PERCEPATAN PROYEK MP3EI DI

INDONESIA

Ahmad Yusuf

Mahasiswa Program D-IV Akuntansi Kurikulum Khusus Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

Email : fusuy.damha@gmail.com

ABSTRAK

Proyek MP3EI yang digagas pemerintah membutuhkan pendanaan yang besar. Oleh karena itu,

peran pihak swasta sangat penting untuk mengatasi keterbatasan APBN dalam mendanai proyek

tersebut. Peran tersebut difasilitasi pemerintah melalui Kerja sama Pemerintah denga Swasta

(KPS). Dalam pelaksanaan KPS menemui beberapa hambatan. Tulisan ini bertujuan untuk

menguraikan hambatan hambatan tersebut.

Keywords : MP3EI, KPS, PPP, APBN

I. Pendahuluan

Pertumbuhan ekonomi suatu negara di

pengarui oleh banyak faktor. Salah satu faktor

tersebut adalah berasal dari investasi baik

dari dalam maupun luar negeri. Kemudahan

berinvestasi di suatu negara akan

digambarkan dengan indeks daya saing.

Sebagaimana penilaian World Economic

Forum (WEF) daya saing infrastruktur

Indonesia meningkat dari urutan 96 dari 134

negara pada 2009, menjadi urutan 82 dari 148

negara pada 2013 (Berita Satu). Penilaian

daya saing infrastruktur mencakup kualitas

dan kapasitas infrastruktur seperti jalan,

kereta api, pelabuhan, bandar udara, energi

dan telekomunikasi.

Pembangunan infrastruktur di Indonesia

telah menjadi fokus pemerintah era Susilo

Bambang Yudhoyono melalui program

Masterplan Percepatan dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Latar belakang proyek tersebut adalah melalui

langkah MP3EI, percepatan dan perluasan

pembangunan ekonomi akan menempatkan

Indonesia sebagai negara maju pada tahun

2025 dengan pendapatan per kapita yang

berkisar antara USD 14.250-USD 15.500

dengan nilai total perekonomian (PDB)

berkisar antara USD 4,0-4,5 triliun. Untuk

mewujudkannya diperlukan pertumbuhan

ekonomi riil sebesar 6,4-7,5 persen pada

periode 2011-2014, dan sekitar 8,0-9,0 persen

pada periode 2015-2025. Pertumbuhan

ekonomi tersebut akan dibarengi oleh

penurunan inflasi dari sebesar 6,5 persen

pada periode 2011-2014 menjadi 3,0 persen

pada 2025. Kombinasi pertumbuhan dan

inflasi seperti itu mencerminkan karakteristik

negara maju.

Proyek MP3EI selaras dengan visi

pembangunan nasional sebagaimana tertuang

dalam Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2007

tentang Rencana Pembangunan Jangka

Panjang Nasional 2005-2025, maka visi

Percepatan dan Perluasan Pembangunan

Ekonomi Indonesia adalah “Mewujudkan

Masyarakat Indonesia yang Mandiri, Maju,

Adil, dan Makmur”.

Sebagai suatu mega proyek, MP3EI

membutuhkan dana yang tidak sedikit. Buku

edisi ke-5 dari seri Buku PPP Project Planning

Bappenas mencantumkan 27 proyek

infrastruktur dengan nilai sebesar US$ 47,5

miliar (Rp 551, 2 triliun dengan kurs Rp

11.600 per US$) (Majalah SWA). Kebutuhan

dana sebesar itu tidak dapat semuanya

dipenuhi melalui Anggaran Pendapatan dan

Belanja Negara (APBN). Sebagai alternatif

pemerintah mulai menggandeng pihak swasta

untuk mendanai proyek pembangunan

infrastruktur dalam bentuk Public Private

Partnership (PPP) atau Kerja sama Pemerintah

dan Swasta (KPS).

Dalam pelaksanaannya, KPS menemui

kendala-kendala yang menghambat

kelancarannya. Hal ini yang mendasari penulis

untuk mengidentifikasi kendala kendala yang

ditemui pada pelaksanaan KPS.

II. Pembahasan

Masterplan Percepatan Dan Perluasan

Pembangunan Ekonomi Indonesia

Menurut Peraturan Presiden Nomor 32

tahun 2011 Tentang Masterplan Percepatan

Dan Perluasan Pembangunan Ekonomi

Indonesia 2011-2025 MP3EI merupakan

arahan strategis dalam percepatan dan

perluasan pembangunan ekonomi Indonesia

untuk periode 15 (lima belas) tahun terhitung

sejak tahun 2011 sampai dengan tahun 2025

dalam rangka pelaksanaan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005 –

2025 dan melengkapi dokumen perencanaan.

Sedangkan menurut Wikipedia, MP3EI adalah

sebuah pola induk perencanaan ambisius dari

pemerintah Indonesia untuk dapat

mempercepat realisasi perluasan

pembangunan ekonomi dan pemerataan

kemakmuran agar dapat dinikmati secara

merata di kalangan masyarakat.

Percepatan dan perluasan pembangunan

ekonomi ini akan didukung berdasarkan

potensi demografi dan kekayaan sumber daya

alam, dan dengan keuntungan geografis

masing-masing daerah.

Pembangunan Infrastruktur dan

Keterbatasan APBN

Pembangunan infrastruktur di Indonesia

dapat dilakukan dengan berbagai pola antara

lain:

1. Proyek Pemerintah Pusat/Daerah yang

dibiayai oleh APBN/APBD.

Pembangunannya dilaksanakan oleh

BUMN/BUMD/swasta. Sumber dananya

bisa melalui:

a. Rupiah murni, atau

b. Pinjaman/hibah luar negeri (lembaga

multilateral/ bilateral/kredit ekspor),

biasanya disertai dengan rupiah

pendamping

2. Proyek BUMN/BUMD, yang dibiayai oleh

anggaran perusahaan sesuai dengan

RKAP yang disetujui oleh Meneg

BUMN/Pemda.

3. Proyek Kerjasama Pemerintah-Swasta

(Konsesi), yang dibiayai oleh modal

investor swasta, pinjaman

perbankan/pasar modal domestik dan

luar negeri. Peran Pemerintah hanya

memberikan dukungan untuk proyek

yang kurang menarik minat swasta, tetapi

mempunyai kelayakan ekonomi yang

tinggi.

Terbatasnya dana yang dimiliki,

menyebabkan pemerintah tidak mampu

membiayai pembangunan seluruh

infrastruktur yang dibutuhkan oleh

masyarakat seperti jalan, jembatan, jaringan

air minum, dan pelabuhan. Sesuai data dari

BAPENAS, diketahui bahwa estimasi

kebutuhan investasi infrastruktur pada tahun

2010 -20014 sebagaimana digambarkan

dalam grafik 1.

Dari grafik 1, terdapat informasi bahwa

dari total biaya yang dibutuhkan untuk

pembangunan infrastuktur, hanya + 31% saja

yang mampu untuk dibiayai oleh pemerintah

melalui APBN, sementara sisanya yang + 69%

direncanakan diperoleh dari sumber lain di

luar APBN.

Grafik 1

Pendanaan Kebutuhan Pembangunan Infrastruktur

Sumber : http://www.kppu.go.id

Dengan melihat fakta diatas, maka peran

swasta dalam pembangunan infrastruktur

sangat dibutuhkan sehingga pendanaan atau

investasi untuk pembangunan infrastruktur

dapat terpenuhi. Bentuk kerjasama ini biasa

dikenal dengan istilah kerjasama pemerintah

swasta atau konsesi.

Gambar 1

Tingkat Peran Pemerintah dan Swasta dalam Pengelolaan KPS

Sumber : http://www.kppu.go.id

Di ujung sebelah kiri, pengelolaan

sepenuhnya dikuasai dan dilaksanakan oleh

pemerintah. Sementara di ujung sebelah

kanan, pengelolaan sepenuhnya dikuasai dan

dilaksanakan oleh pihak swasta. Pada model

outsourcing, manajemen pengelolaan diambil

dari pihak luar dimana pihak luar tersebut

bisa berasal dari pihak swasta, sementara

untuk konsesi pengelolaan diserahkan kepada

swasta tetapi kepemilikan aset masih di

tangan pemerintah dan pengelolaannya akan

dikembalikan kepada pemerintah setelah

seluruh jangka waktu yang diperjanjikan

selesai.

Bentuk kerjasama konsesi dilakukan

untuk sektor-sektor tertentu yang dengan

alasan politik atau hukum dianggap tidak

layak untuk dilakukan privatisasi. Konsesi

dapat didefinisikan sebagai bentuk pemberian

hak kepada pihak swasta untuk melakukan

pembangunan atau pengelolaan pada sektor

tertentu (biasanya di sektor infrastruktur),

dimana pihak swasta menerima penghasilan

dari hasil pengelolaan tersebut, namun hak

milik dari lahan/tanah tersebut tetap di

tangan pemerintah.

Bentuk konsesi bisanya muncul pada

situasi dimana kompetisi dalam pasar tidak

berkembang dengan baik, karena adanya

monopoli alamiah atau kondisi struktur yang

kurang mendukung. Dengan adanya konsesi

diharapkan peluang terciptanya persaingan di

pasar dapat terbuka sehingga memberikan

keuntungan bagi konsumen.

Dalam penyelenggaraan infrastruktur

dengan menggunakan metode konsesi

terdapat beberapa keuntungan yang dapat

diperoleh, yaitu:

a. Tercukupinya kebutuhan pendanaan yang

berkelanjutan yang menjadi masalah utama

pemerintah dalam membangun

infrastruktur;

b. Meningkatkan kuantitas, kualitas, dan

efisiensi pelayanan melalui persaingan

yang sehat;

c. Meningkatkan kualitas pengelolaan dan

pemeliharaan infrastruktur;

d. Mendorong prinsip “pakai-bayar”, dan

dalam hal tertentu dipertimbangkan

kemampuan membayar dari si pemakai.

Menteri Keuangan Chatib Basri

mengungkapkan Indonesia akan menjadi pilot

project untuk Kerjasama Pemerintah dan

Swasta (Public Privat Partnership/PPP) yang

dapat diterapkan di negara-negara

berkembang. PPP di Indonesia masih

bermasalah, sehingga kami ingin bisa

menjadikan skema ini menjadi show case

bagaimana menyelesaikan proyek PPP di

Indonesia dan bisa diterapkan di emerging

market lain, termasuk APEC Member

Economy. Chatib menambahkan, skema PPP

tersebut baru dalam tahap memulai, dan

belum sepenuhnya berjalan efektif. Sehingga

dalam pelaksanaan pilot project PPP memberi

kesempatan bagi pihak-pihak terkait untuk

mencari model terbaik. (Liputan6)

Kendala-kendala Implementasi KPS di

Indonesia

Implementasi KPS di Indonesia menemui

kendala-kendala yang menghambat. Adapun

kendala kendala tersebut antara lain

(Indonesia Investment):

1. Ketidakpastian dan tumpang tindih

peraturan di Indonesia

Ikatan Ahli Perencanaan Indonesia (IA)P

menyatakan RI terancam menjadi negara

yang tidak memiliki rencana tata ruang

akibat masih tumpang tindihnya berbagai

kebijakan sektoral. Beberapa aturan yang

berpotensi menciptakan konflik tata ruang

itu adalah Undang-Undang (UU) No 26/

2007 tentang Penataan Ruang, UU No

27/2007 tentang Perencanaan Pesisir, UU

No 25/2004 tentang Perencanaan

Pembangunan Nasional, UU No 12/ 2008

tentang Perubahan kedua atas UU No

32/2004, dan berbagai kebijakan sektoral

lainnya (Investor).

Kondisi konflik akhirnya berdampak saat

penyusunan rencana tata ruang wilayah

(RTRW) pemerintah

provinsi/kabupaten/kota menjadi

peraturan daerah (perda). Penyusunan

aturan tersebut terbukti berjalan lambat.

Data Ditjen Penataan Ruang, Kementerian

Pekerjaan Umum menunjukkan, baru 51%

provinsi yang sudah memiliki perda RTRW.

Sedangkan di tingkat kabupaten dan kota

masing-masing baru 62,6% dan 72% yang

telah memiliki perda RTRW.

2. Indeks korupsi masih tinggi

Setiap tahun Transparency International

(TI) meluncurkan Corruption Perception

Index (CPI). Sejak diluncurkan pada tahun

1995, CPI digunakan oleh banyak negara

sebagai referensi tentang situasi korupsi.

CPI merupakan indeks gabungan yang

mengukur persepsi korupsi secara global.

Indeks gabungan ini berasal dari 13 (tiga

belas) data korupsi yang dihasilkan oleh

berbagai lembaga independen yang

kredibel. CPI digunakan untuk

membandingkan kondisi korupsi di suatu

negara terhadap negara lain. CPI mengukur

tingkat persepsi korupsi di sektor publik,

yaitu korupsi yang dilakukan oleh pejabat

negara dan politisi. Menurut laporan TI,

untuk 2013 Indonesia berada di posisi 114

dari 177 negara yang dinilai. Skor

Indonesiaadalah 32 dari 100.

3. Kompleksitas birokrasi

Belum adanya sinkronisasi antara pusat

sebagai pembuat masterplan dengan

pemerintah daerah sebagai obyek yang

akan dikembangkan menyebabkan masih

banyak persyaratan administratif maupun

teknis yang membutuhkan waktu lama

untuk dipenuhi. Salah satu sebabnya adalah

jumlah perizinan yang banyak dan pada

organisasi yang berbeda pula.

4. Pembebasan lahan

Pembebasan lahan di Indonesia adalah

masalah yang dapat menghabiskan waktu

yang sangat lama serta biaya untuk

menyelesaikan . Banyak proyek-proyek

infrastruktur di Indonesia ditunda atau

ditinggalkan sama sekali karena masalah

yang melibatkan pembebasan lahan. Pada

akhir tahun 2011 , pemerintah dan DPR

menyetujui UU Pembebasan Lahan yang

baru (UU No 2 /2012) yang dianggap untuk

mempercepat proses pembebasan lahan

terutama karena berhubungan dengan

pencabutan hak atas tanah untuk melayani

kepentingan umum , menempatkan batas

waktu pada setiap tahap prosedural dan

memastikan perlindungan bagi pemegang

hak tanah.

III. Simpulan

Pemerintah telah mencanangkan M3EI

sebagai masterplan pembangunan

infrastruktur di Indonesia dalam rangka

mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil

dan menjadi negara maju pada 2025.

KPS merupakan langkah pemerintah

untuk mengatasi keterbatasan APBN untuk

membiayai belanja infrastruktur tersebut.

Akan tetapi, dalam praktiknya, KPS menemui

beberapa hambatan seperti masih adanya

tumpang tindih peraturan, indeks korupsi

yang masih tinggi, birokrasi dan pembebasan

lahan.

IV. Daftar Pustaka

Pemerintah Republik Indonesia. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Masterplan

Percepatan Dan Perluasan Pembangunan

Danendra. KPPU. Kerjasama Pemerintah dan Swasta pada Sektor Infrastruktur.

http://www.kppu.go.id/id/2010/07/kerjasama-pemerintah-dan-swasta-pada-sektor-

infrastruktur/ diakses 11 Maret 2014.

Ariyanti, Fiki. Menkeu: Kerja Sama Pemerintah & Swasta Masih Banyak Masalah.

http://bisnis.liputan6.com/read/712189/menkeu-kerja-sama-pemerintah-swasta-masih-

banyak-masalah diakses 11 Maret 2014.

Transparency International Indonesia. Corruption Perception Index 2013.

http://www.ti.or.id/index.php/publication/2013/12/03/corruption-perception-index-

2013 12 Maret 2014.

Indonesia Investment. Bappenas: Indonesia Needs IDR 7.200 Trillion for Infrastructure

Development. http://www.indonesia-investments.com/news/todays-

headlines/bappenas-indonesia-needs-idr-7.200-trillion-for-infrastructure-

development/item1423 diakses 12 Maret 2014.

http://www.beritasatu.com/makro/157344-bappenas-catat-pembangunan-infrastruktur-

2013-naikkan-daya-saing.html diakses 11 Maret 2014.

Iskandar, Eddy Dwinanto. Bappenas Luncurkan Buku 27 Proyek Infrastruktur Senilai Rp 551, 2

Triliun. http://swa.co.id/business-strategy/bappenas-luncurkan-buku-27-proyek-

infrastruktur-senilai-rp-551-2-triliun diakses 11 Maret 2014.

Wikipedia. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia.

http://id.wikipedia.org/wiki/Masterplan_Percepatan_dan_Perluasan_Pembangunan_Ekon

omi_Indonesia diakses 11 Maret 2014.

Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia. Latar Belakang MP3EI.

http://kp3ei.go.id/in/main_ind/content2/69/68 diakses 11 Maret 2014.