kerjasasama kelompok ikhwanul muslimin dan salafi …

LANTIP Jurnal Ilmu Sosial dan Ekonomi Vol 06. No.2 Oktober 2016

KERJASASAMA KELOMPOK IKHWANUL MUSLIMIN DAN

SALAFI DALAM PEMBENTUKAN NEGARA ISLAM DI

MESIR PASKA REVOLUSI

(The Cooperation of Ikhwanul Muslimin and Salafi In The Establish of Islamic

Country In Egypt In The Post Revolution)

Bagus Subekti Nuswantoro

Email : [email protected]

Abstract

Ikhwanul muslimin and Salafi are two of groups who have an effort to get

the power after revolution that happened in Mesir in January 2011. Actually both

of groups had a bad relation especially before this revolution. But today they get

come together in election to gain the higher posisition in Egypt. It is because they

actually have a similar perception about Islamic Country that they want to

achieve. They do this way because Egypt has not been Islamic Country yet since a

houndred years ago.

Here, the revolution has the special meaning because it successfully

changes the Salafi perception about politic. The revolution changes Salafi mind

and action that makes them in line with Ikhwanul Muslimin and start to work

together to achieve and run the Islamic Country in Egypt.

Key Word: Cooperation Theory, the Concept of Islamic Country

Pendahuluan

Ikhwanul Muslimin dan Salafi merupakan dua kekuatan Islam yang baru-

baru ini muncul, terutama setelah digulingkannya Hosni Mubarak setelah demo

besar-besaran di halaman Tahrir Mesir, januari 2011 lalu. Kedua INGO berbasis

Islam ini sejatinya telah menanamkan banyak pengaruh di negara tersebut,

khususnya pada abad 19-an. Dan dengan lengsernya rezim Hosni Mubara kini

mereka berkesempatan untuk kemudian berusaha mewujudkan cita-cita mereka

mempersatukan umat Islam seluruh dunia dengan cara membentuk satu jama’ah

yang mereka kenal dengan “Jama’atul Muslimin”1, yang mana semuanya itu

akan berawal dari pembentukan Negara Islam di Mesir.

1 Di dalam al mu’jam-al wasith, jama’ah Islamiyah diartikan dengan “sejumlah besar manusia”,

atau “sekelompok manusia yang berhimpun untuk mencapai tujuan yang sama”. Lihat Hussain

mailto:[email protected]


Sejak awal berdirinya Ikhwanul Muslimin, Hasan Al Banna sebagai

Mursyid Am yang pertama telah menjelaskan dua tujuan utama dari pembentukan

kelompok ini. Beliau berkata:

"Camkan selalu, bahwa kalian memiliki dua sasaran utama:

Membebaskan Negeri-Negeri Islam dari seluruh cengkraman pihak agresor

asing, sebab kemerdekaan merupakan hak setiap manusia yang tidak ada

yang memungkirinya kecuali orang zalim dan durjana.

Hendaknya pada Negeri Islam yang bebas itu berdiri kedaulatan

Islam yang merdeka memberlakukan hukum Islam, menerapkan sistem

masyarakat Islam, memproklamirkan prinsip-prinsipnya yang lurus dan

menyampaikan dakwahnya ke seluruh manusia. selama kondisi seperti ini

belum terealisir, maka kaum Muslimin seluruhnya menanggung dosa dan

bertanggungjawab di hadapan Allah SWT, disebabkan kelalaian mereka dan

sikap diam mereka dari mewujudkannya. 2

Selama ini terdapat beberapa INGO berbasis Islam yang mengklaim

kelompok mereka sebagai representasi untuk mewujudkan Jama’atul Muslimin

tersebut seperti Hizbut Tahrir, Jama’ah Tabligh, Jama’ah Anshar As-Sunnah Al

Muhammadiyah termasuk juga Ikhwanul Muslimin dan Salafi. Namun ajaran dan

orientasi yang berbeda menyebabkan beberapa kelompok tersebut saling

bertentangan antara satu dengan yang lainnya meskipun mereka sama-sama

gerakan Islam.

Ikhwanul Muslimin dan Salafi di Mesir menjadi contoh dari gerakan Islam

yang saling bertentangan. Walaupun pada dasarnya mereka sama-sama membawa

panji Islam, namun beberapa hal telah menyebabkan mereka saling bertentangan

satu dengan yang lainnya. Perbedaan yang pertama adalah bentuk interaksi kedua

kelompok tersebut terhadap pemerintahan Mesir sebelum revolusi, dimana

Ikhwanul Muslimin sangat keras menentang pemerintah sedangkan Salafi

bin Muhammad bin Ali Jabir, M. A. Menuju Jama’atul Muslimin, Telaah Sistem Jamaah Dalam

Gerakan Islam, rabbani press, Jakarta. 2011. 2Syaikh Jasim Muhalhil. Ikhwanul Muslimin: Deskripsi, Jawaban Tuduhan Dan Harapan

diunduh dari http://www. oocities. org/gigih67/document/Ikhwanul_Muslimin. pdf 09/29/2012

http://www.oocities.org/gigih67/document/ikhwanul_muslimin.pdf


memilih untuk bersikap lebih permisif dengan pemerintah bahkan mereka tidak

terlibat dalam revolusi yang menjatuhkan rezim otoriter Hosni Mubarak.

Perbedaan kedua yaitu pada proses perjuangan kedua kelompok tersebut

dalam pembentukan Negara Islam, khususnya pada bidang politik. Perjuangan

Ikhwanul Muslimin dalam bidang politik sebelum revolusi sangat bertentangan

dengan pendapat Salafi pada masa itu. Selama itu, tidak pernah ada wacana,

bahwa Salafi akan mendirikan partai politik, karena mereka menganggap partai

politik sebagai sebuah “bid’ah”. Mereka hanya terfokus pada kegiatan dakwah,

dan mendidik umat mengenal Islam dan mendalaminya, terutama mendidik

generasi muda Muslim, agar mereka mengikuti jejak para generasi pertama Salaf,

yang benar-benar hanya mengutamakan al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad

shallahu alaihi wassalam. 3

Perbedaan selanjutnya terlihat pada bagaimana pandangan kedua

kelompok tersebut terhadap kelompok Islam lainnya. Berinteraksi dengan

kelompok Islam lain yang kurang disukai oleh kelompok Salafi, mendorong

kelompok Salafi untuk melontarkan beberapa pernyataan yang kurang bersahabat,

bahkan sampai pada titik membid’ahkan. Pernyataan ini muncul dalam tulisan Al-

Ustadz Qomar ZA, Lc dalam tulisannya yang berjudul “Sejarah Suram Ikhwanul

Muslimin”, beliau menjelaskan Lima point pokok yang membuktikan bahwa

Ikhwanul Muslimin sangat dekat dengan bid’ah. Pertama, Menggabung

Kelompok-kelompok Bid’ah. Kedua, Lemahnya Al-Wala` dan Al-Bara`. Ketiga,

Tidak Perhatian terhadap Aqidah. Keempat, Menganggap Sepele Bid’ah dalam

Agama. Kelima, Bai’at Bid’ah. 4

Mesir sendiri pada abad 15 masih berada di bawah kekuasaan kaum

Mamluk. Sejak ditaklukkan oleh Sultan Salim tahun 1517, daerah ini pada

hakekatnya merupakan bagian dari kerajaan Utsmani. Tetapi setelah bertambah

3http://www. globalMuslim. web. id/2012/04/alafi-kami-menolak-negara-agama. Html

4http://www. Salaf. web. id/1043/sejarah-suram-Ikhwanul-Muslimin-al-ustadz-qomar-za-lc. htm

http://www.salaf.web.id/1043/sejarah-suram-ikhwanul-muslimin-al-ustadz-qomar-za-lc.htm


lemahnya kekuasaan Sultan-Sultan di abad ke tujuh belas, Mesir mulai

melepaskan diri dari kekuasaan Istambul dan akhirnya menjadi daerah otonom.5

Mesirpun terus mengalami pergantian penguasa hingga pada awal abad ke

18 Mesir berhasil dikuasai oleh seorang Napoleon Bonaparte dari Perancis dan

berhasil menanamkan ide-ide baru sebagai produk dari revolusi Perancis pada

abad ke 16. Ide-ide tersebut antara lain, Pertama adalah sistem pemerintahan

Republik yang di dalamnya kepala negara dipilih untuk waktu tertentu, tunduk

pada Undang-Undang Dasar dan bisa dijatuhkan oleh parlemen. Kedua adalah ide

persamaan (egalite) dalam arti sama kedudukan dan turut sertanya rakyat dalam

soal pemerintahan. Yang ketiga adalah ide kebangsaan.6 Maka sejak saat itulah

Mesir selalu menggunakan sistem pemerintahan Barat dan mulai menjauh dari

Islam.

Meskipun kita ketahui bahwa Islam berkembang pesat di Mesir, namun

rezim-rezim yang berkuasa setelahnya secara eksplisit konstitusi Mesir,

menegaskan bahwa Islam sebagai agama negara, tetapi tidak secara tegas

menjadikan syariah Islam sebagai sumber hukum tertinggi dalam Undang-Undang

di Mesir. Oleh karena itu, rezim-rezim yang berkuasa pada abad ke 19 selalu

mengebiri penegakkan Syariah Islam di negeri Spinx tersebut.7

Pada tanggal 23 juli 1952 Gamal Abdul Nasser melakukan kudeta

terhadap Raja Farouq dan berhasil menumbangkannya. Selanjutnya mengangkat

Muhammad Najib sebagai Presiden pertama Mesir pada tahun 1953, tetapi

kendali pemerintahan tetap berada di tangannya. Pada tahun 1954 Muhammad

Najib dipecat karena tuduhan mengadakan persekongkolan dengan kelompok

Ikhwanul Muslimin. Setelah itu Nasser mengangkat dirinya sendiri sebagai

perdana menteri kemudian menjadi Presiden pada tahun 1956, dari situlah Nasser

5Harun nasution, Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran Dan Gerakan, bulan bintang,

Jakarta 1975.Hal 28. 6Ibid hal. 31

7http://m. voa-Islam. com/news/opini/2012/09/02/20434/Mesir-Salafi-dan-Ikhwan-bersatu-

menegakkan-syariah-Islam/


mulai menghancurkan Ikhwanul Muslimin. Kantor-kantor organisasinya ditutup,

ribuan anggotanya ditangkap dan sejumlah pimpinannya dihukum mati.

Gamal Abdul Nasser membawa Ideologi Pan Arabnya ke Dunia Islam.

Beliau tidak anti Islam, hanya saja perhatiannya terhadap Islam menduduki

tempat kedua. Selanjutnya tidak memberikan kesempatan kepada kelompok Islam

untuk ikut serta dalam kekuasaan. Dengan demikian dukungan Ikhwanul

Muslimin kepada Nasser ditarik kembali karena Nasser tidak bersedia memenuhi

aspirasi pembentukan Negara Islam Mesir.8

Presiden Gamal Abdul Nasser meninggal dunia pada tahun 1970, dan

wakilnya, Anwar Sadat, dilantik menggantikannya. Saat itulah dimulai sebuah era

baru yang sering disebut sebagai era “Al-Infitah” (keterbukaan). Mesir

memberikan ruang bernapas yang lebih lega kepada kelompok-kelompok Islam.

Presiden Anwar Sadat berusaha membangun basis dukungan di kalangan rakyat

untuk menghadapi musuh-musuh politiknya. Salah satunya dengan membebaskan

beberapa tahanan Ikhwanul Muslimin yang ditahan pada masa Gamal Abdul

Nasser. Sikap Ikhwanul Muslimin yang kritis terhadap pemerintah membuat

Anwar Sadat tidak suka sehingga atmosfer politik Mesirpun berubah. Hingga

puncaknya di era 1960-an, umat Islam mengalami kemunduran yang parah.

Syariat Islam ditinggalkan dalam kehidupan masyarakat. Dalam buku Fi Zhilali

Suratit Taubah, Dr. Abdullah Azzam menggambarkan bahwa pada masa itu di

Universitas Al-Azhar hampir tidak ada mahasiswi yang mengenakan jilbab.

Hanya saudara perempuan Sayyid Quthub yang mengenakan busana syar’i.9

Sejak Mesir dikalahkan secara telak oleh Israel pada Perang 5 Juni 1967

pelaksanaan Syariat Islam semakin sulit untuk diwujudkan. Beberapa kelompok

seperti Jamaah Jihad10

yang ingin ikut meneggakkan Syariat Islam harus

8http://file. upi. edu/Direktori/FPIPS/M_K_D_U/195504281988031MAKHMUD_SYAFE'I

/JAMAL_ABDUL_NASSER_(NASIONALISME_ARAB). pdf 9Hani As-Siba’I, Qishatu Jama’atil Jihad, Al-Maqrezy Centre for Historical Studies, London

terjemahan Balada Jamaah Jihad Melacak Kiprah Aiman Azh-Zhawahiri [Orang ke-2 Al-

Qa’idah], Jazêra, Solo 2005. Hal 13 10

Suatu jema’ah Islam yang dipimpin oleh Aiman Azh-Zhawahiri yang berdiri tahun 1960-

an


menghadapi tantangan besar karena negara mereka justru berasaskan sekularisme.

Ideologi sekuler ini dikawal langsung oleh kekuasaan, militer dan sistem yang

established (mapan).11

Hal tersebut mempertegas kepada pembaca bahwa sebelum

revolusi terjadi, Negara Mesir meskipun dihuni oleh mayoritas umat Islam, namun

sistem Negaranya sendiri adalah sekuler dan bukan Syariat Islam. Sehingga

Undang-Undang yang digunakan tidak berlandaskan pada Syariat Islam.

Hingga pada masa rezim Hosni Mubarak, penindasan terhadap umat Islam

masih terus terjadi. Bahkan Mesir dibawah pimpinannya mau bekerjasama dengan

Israel untuk ikut menindas Palestina malalui perjanjian-perjanjian, sehingga pada

masa itu Mesir merupakan sekutu setia Israel. Pemerintah Mubarak menjamin

pasokan gas dari Mesir ke Israel. Rezim Mubarak pula yang selama ini

membentengi Israel dan Amerika Serikat dari kelompok radikal yang didukung

Iran di Timur Tengah. Mubarak juga gigih dan aktif menentang Hisbullah di

Libanon dan Hamas di Jalur Gaza.12

Bulan juni 2012 lalu adalah bukti dimana kekuatan Islam mulai bangkit

lagi di Mesir setelah beberapa dekade selalu berada di bawah tekanan rezim yang

otoriter. Tepatnya pada tanggal 25 juni 2012 Komisi Pemilihan Umum yang

diketuai oleh Farouk Sultan, mengumumkan hasil pemilu siang itu. Hasilnya

adalah Mohammad Mursi, calon dari Ikhwanul Muslimin akhirnya resmi

menjadi presiden Mesir dengan memenangkan 51,8 %, yaitu 13,2 juta suara

sedangkan Ahmed Safiq memperoleh 12,3 juta suara dari 26 juta pemilih. Lebih

dari 800.000 surat suara dinyatakan tidak sah.13

Kemenangan itu telah memberi perubahan di negeri piramid tersebut.

Perubahan di Mesir yang sangat dramatis menampilkan gabungan kekuatan Islam,

yaitu Salafi dan Ikhwanul Muslimin yang menjelma menjadi kekuatan politik

utama, karena sekarang telah bersatu dalam satu kapal. Salafi dan Ikhwan saling

11

Op cit. , hal 18 12

http://tempointeraktif. com/khusus/selusur/husni. mubarak/page04. php 13

http://luar-negeri. kompasiana. com/2012/06/24/mohammed-morsy-presiden-Mesir-terpilih/


bahu-membahu, mencari solusi untuk mengatasi berbagai permasalahan paska

revolusi.14

Salah satu bentuk kerjasamanya adalah Salafi dan Ikhwan memiliki

kesepakatan yang sama, bahwa syariah Islam (al-Qur'an dan Sunnah), menjadi

sumber hukum tertinggi dalam perundang-perundangan di negara Mesir. Seperti

yang tertera dalam Konstitusi ayat II, tahun 1971, yang akan diamandemen

menjadi: Islam sebagai agama negara, bahasa Arab menjadi bahasa nasional,

dan kemudian Syariah Islam menjadi sumber hukum tertinggi perUndang-

Undangan.15

Inilah sebuah hasil yang paling pokok (asas) dari kerjasama antara

Salafi dan Ikhwan di Mesir, yang berhasil menguasi parlemen di negeri piramid

itu.

Rumusan Masalah

Berangkat dari beberapa penjelasan komparatif di atas, penulis tertarik

untuk menjawab sebuah pertanyaan mendasar dari kasus tersebut untuk dijelaskan

lebih mendalam dalam pembahasan. Pertanyaan tersebut adalah:

Mengapa kelompok Ikhwanul Muslimin yang selama ini cenderung

bertentangan dengan kelompok Salafi dan sulit bekerjasama, setelah terjadinya

revolusi di Mesir tahun 2011 dapat menjalin kerjasama dengan kelompok tersebut

dalam pembentukan Negara Islam?

Landasan Teoritik

Untuk sampai kepada pembahasan, diperlukan jembatan pemikiran agar

dapat memudahkan penulis dalam menjawab beberapa pertanyaan di atas serta

memudahkan pembaca dalam memahami pokok pembahasan. Maka dari itu,

penulis menggunakan jembatan pemikiran berupa konsep maupun teori yang

mendasar yang berhubungan dengan teori kerjasama dan negara Islam seperti

yang akan dijelaskan di bawah ini:

14

http://m. voa-Islam. com/news/opini/2012/09/02/20434/Mesir-Salafi-dan-Ikhwan-bersatu-

menegakkan-syariah-Islam/ 15

Ibid,.


Teori Kerjasama

Kerjasama pada hakekatnya mengindikasikan adanya dua pihak

atau lebih yang berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan

bersama. Dalam pengertian itu terkandung tiga unsur pokok yang melekat

pada suatu kerangka kerjasama, yaitu unsur dua pihak atau lebih, unsur

interaksi dan unsur tujuan bersama. Jika satu unsur tersebut tidak termuat

dalam satu obyek yang dikaji, dapat dianggap bahwa pada obyek itu tidak

terdapat kerjasama.16

Soerjono Soekanto17

dalam bukunya “Sosiologi Suatu Pengantar”

mengatakan kerjasama merupakan suatu usaha antara orang perorangan

atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan

bersama. Terjadinya kerjasama dilandasi oleh adanya kepentingan yang

sama dimana landasan tersebut menjadi pijakan untuk memecahkan

berbagai permasalahan secara bersama-sama melalui suatu mekanisme

kerjasama.18 Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kerjasama

terjadi jika suatu pihak ataupun kelompok saling berinteraksi untuk sama-

sama memenuhi kepentingan sebagai tujuan bersama.

Dalam kasus ini Ikhwanul Muslimin dan Salafi pada awalnya memang

memiliki beberapa perbedaan, namun pada asasnya mereka memiliki persamaan

mengenai tujuan dan konsep Negara Islam. Dan jika ditelaah dengan teori

kerjasama di atas, penulis mencoba menegaskan bahwa Ikhwanul Muslimin sejak

berdirinya telah miliki tujuan untuk membangun Negara Islam.

Konsep Negara Islam

16

S. Pamudji, Kerjasama antar daerah dalam rangka pembinaan wilayah : suatu

tinjauan dari segi administrasi Negara, Bina Aksara Jakarta : 1985 yang di post di

http://vektorsmg. wordpress. com/2011/12/18/kumpulan-teori-kerjasama/ 17

Lektor Kepala Sosiologi dan Hukum Adat pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia 18

Soerjono Soekanto. Sosiologi Suatu Pengantar.Edisi 4.Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Dari https://docs.google. com/viewer?a=v&q=cache:vGfVcXJQlUJ:elib. unikom. ac. id/download.

php%3Fid%3D27443+konsep+orientasi+hubungan+internasional&hl

http://vektorsmg.wordpress.com/2011/12/18/kumpulan-teori-kerjasama/

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:vGfVcXJQlUJ:elib.unikom.ac.id/download.%20php%3Fid%3D27443+konsep+orientasi+hubungan+internasional&hl

https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:vGfVcXJQlUJ:elib.unikom.ac.id/download.%20php%3Fid%3D27443+konsep+orientasi+hubungan+internasional&hl


Yusuf al Qardhawi berpendapat bahwa Negara Islam adalah

Negara yang menerapkan hukum sebagaimana yang diturunkan Allah

SWT kepada Rasulullah Muhammad SAW. Namun juga bukan Negara

agama sebagaimana yang sering didefinisikan oleh kaum orientalis Barat,

dan semua komunitas yang ada di dalamnya yang terdiri dari berbagai

suku bangsa dan agama hidup di dalamnya dengan menggunakan aturan

Syariat Islam, sebagaimana yang pernah ada pada jaman pemerintahan

Nabi Muhammad SAW di al-Madinah al-Munawwarah, yang pemimpin

Negara Islam bukanlah orang yang ma’shum dan pejabat Negara yang

menopang pemerintahannya tidak pula ma’shum, namun mereka adalah

manusia biasa yang berperilaku benar dan bisa melakukan kesalahan.

Yusuf al-Qardhawi juga menjelaskan bahwa kesatuan Negara

Islam tidak boleh dibatasi dengan batasan geografi. Negara Islam adalah

cakupan luas bangsa sedunia yang di dalamnya terdapat Muslim, ia

menerangkan bahwa di manapun terdapat orang yang beriman, maka

Negara itu juga dinyatakan sebagai Negara Islam yang harus dibela dan

dibantu penduduknya bila terdzalimi. Peniadaan batasan Negara yang

digagas Yusuf al-Qardhawi seolah bertentangan dengan devinisi “nation

state” yang dikenal secara umum, yang dinyatakan sebagai: “A state that

the self-identities as deriving its political legitimacy from serving as

sovereign entity for a nation as sovereign territorial unit. Yang berarti:

Negara yang mengidentifikasikan diri sebagai Negara yang bermuara dari

legitimasi politik yang bertujuan untuk melayani sebuah bangsa yang

berdaulat yang memiliki unit territorial atau batasan wilayah yang jelas.

Perbedaan Gerakan Dakwah Ikhwanul Muslimin Dan Salafi

Ikhwanul Muslimin semula merupakan sebuah “jamaah yang murni

religius dan filantropis yang bertujuan menyebarkan moral Islam dan amal baik”.

Ideologi gerakan ini disebut Islamis karena memiliki cita-cita dan tujuan

menjalankan syariat Islam dan berkeyakinan berdirinya negara Islam sebagai

unsur penting dari tatanan Islami yang diinginkan dan muncul sebagai benteng


dari penetrasi ideologi dan dominasi imperialisme Barat khususnya di Timur

Tengah yang menimbulkan reaksi dan penolakan.19

Imam Hasan Al Banna sebagai Mursyid Am yang pertama telah

menyebutkan beberapa tujuan pendidikan gerakan ini. Yaitu di dalam

penjelasannya tentang rukun amal yang ketiga dari rukun-rukun baiat dalam

jema’ah Ikhwanul Muslimin. Tujuan tersebut didesain menjadi beberapa program

yang memiliki beberapa tingkatan. Dimulai dari tingkatan individu yang artinya

memperbaiki diri sendiri, tingkat keluarga yang artinya membina rumah yang

Islami, tingkat lingkungan sosial masyarakat yang artinya membimbing

masyarakat lokal, tingkat politik (pemerintahan) yang juga berarti membebaskan

negeri dari penguasa asing, tingkat dunia Arab yang artinya memperbaiki

eksistensi internasional bagi umat Islam, tingkat dunia Islam yang artinya menjadi

guru dunia dengan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh penjurunya.20

Sedangkan Dakwah Wahabi bersifat terbuka, bukan berbentuk badan atau

organisasi resmi, maka keterikatan seseorang padanya lebih longgar dari

keterikatan seorang anggota organisasi tertentu memiliki kartu anggota resmi. Hal

ini serupa dengan seorang Muslim yang dikenal sebagai pengikut madzhab

Hanafi, Maliki, Syafi’i atau Hanbali. Mereka sepakat, mengikuti dan mendukung

madzhab itu, tetapi tidak terikat dalam suatu organisasi madzhab fikih dan

memiliki kartu anggota tertentu.21

Pada dasarnya hakekat gerakan dakwah Salafi (Wahabi) adalah gerakan

dakwah yang sama seperti gerekan Ikhwanul Muslimin, Hizbut Tahrir, Anshorus

Sunnah dan gerakan Islam lainnya. Namun yang membedakan gerakan ini adalah

bahwa gerakan Salafi (Wahabi) tidak ada aturan organisasi resmi, seperti

AD/ART, struktur pengurus pusat, pengurus wilayah, pengurus cabang, ketua

umum wakil ketua, sekjen, alamat sekretariat, keanggotaan, logo organisasi, dan

lain-lain. Gerakan dakwah ini menyebar secara natural dan kultural. Basisnya

adalah Majelis Ilmu, Dakwah dan Saling Ta’awun untuk menyebarkan kebaikan.

19

Soebantardjo. Sari Sejarah, Djilid I, Asia-Australia. Yogyakarta. Bopkri. 1955. hlm. 169. 20

Hussain bin Muhammad bin Ali Jabir. Menuju Jama’atul Muslimin, Telaah Sistem Jamaah

Dalam Gerakan Islam, Rabbani Press, Jakarta. 2011. Hal 343 21

Op cit, AM WARSITO. Hal 179


Karena alasan itu pula, sebagian Salafi mencela konsep dakwah melalui

organisasi sebagai bentuk “Hizbiyyah” (Fanatik Kelompok). Mereka menyebut

orang-orang yang berorganisasi sebagai Hizbi. Padahal Hizbi atau tidak Hizbi

tergantung sifat kefanatikan seseorang, bukan organisasinya.22

Beberapa perbedaan yang terdapat pada kedua kelomok tersebut seakan

tidak berarti manakala revolusi telah meletus di Mesir, sehingga membuka pintu

bagi kedua kelompok tersebut untuk bahu-membahu menggapai kekuatan

tertinggi pada pemilu yang di selenggarakan di Mesir. namun justru di situlah

mereka menjalankan kerjasama mereka.

Alasan Ikhwanul Muslimin Menjalin Kerjasama Dengan Salafi Paska

Revolusi

Setelah menjelaskan beberapa karakteristik dakwah kelompok Ikhwanul

Muslimin dan Salafi serta proses yang telah dijalankan oleh kelompok Ikhwanul

Muslimin dalam membentuk sebuah negara Islam melalui tahapan keempat atau

dalam bidang pemerintahan (politik). Kali ini penulis ingin menjelaskan 2 alasan

yang menyebabkan kelompok Ikhwanul Muslimin bersedia menjalin kerjasama

dengan kelompok Salafi dalam membentuk negara Islam di Mesir. Yang pertama

adalah karena terjadi perubahan orientasi yang cukup signifikan pada pihak Salafi

mengenai politik paska terjadinya revolusi di Mesir dan yang kedua adalah

persamaan beberapa sasaran dan metode Salafi dengan kelompok Ikhwanul

Muslimin dalam pembentukan negara Islam.

Perubahan Orientasi Salafi Tentang Politik Paska Revolusi.

Perubahan pemikiran yang dianut komunitas Muslim yang

menyatakan diri mereka sebagi pengikut salaf atau Salafi, semakin

mencolok paska terjadi revolusi di Mesir. Bukan hanya mengoreksi ulang

pendapat mereka mengenai demonstrasi dan penyampaian kritik secara

terang-terangan kepada penguasa, namun pendapat fikih yang berkenaan

dengan masalah pemilu juga tidak luput dari koreksi.

22

Op cit, AM WARSITO. Hal. 181


Perubahan tersebut menjadi suatu yang sangat penting mengingat

bahwa perubahan yang terjadi pada kelompok Salafi adalah pada sisi

politik yang selama ini sangat sulit untuk dirubah. Selain itu, sisi politik ini

telah menjadi fokus tahapan tujuan gerakan dakwah Ikhwanul Muslimin

sebagai batu loncatan menuju dunia Islam yang lebih universal terutama

setelah bergulirnya revolusi d Mesir.

Pada hari jum’at tangal 18 februari 2011, kelompok Salafi

melaksanakan muktamar di Manshurah, Mesir. Awalnya muktamar ini

merupakan bentuk dukungan agar UU pasal 2, yang menyatakan bahwa

syariat adalah sumber hukum Mesir, agar tidak diutak-atik. Namun

pembicaraan juga berisi seruan untuk meninjau ulang pandangan

mengenai pemilu.23

Syeikh Muhammad Hasan selaku salah satu pembicara

menyatakan,

”Saya meminta kepada para Syeikh kita untuk meninjau kembali,

terhadap hal-hal yang telah diterima pada tahun-tahun sebelumnya, seperti

masalah pencalonan dalam parlemen dan syura, serta (pencalonan)

presiden dan pemerintahan. Saya meminta kepada para Syeikh kita untuk

berkumpul untuk mengurai masalah ini, agar para pemuda kita terhindar

dari fitnah dan bercerai-berai.”

Sepertinya, usulan Syeikh Muhammad Hasan kepada para tokoh

Salafi untuk mengoreksi ulang pandapat mengenai hukum mengikuti

pemilu, mendapatkan sambutan. Syeikh Ahmad Farid, yang juga salah

satu tokoh komunitas Salafi Iskandariyah juga menyatakan bahwa

pembentukan partai politik masih merupakan kemungkinan-kemungkinan.

Hal ini menunjukkan tekad komunitas ini berpartisipasi dalam pemilu.24

23

Abu Gozzah, Musim Semi Revolusi Dunia Arab. Maktaba Gaza, Jakarta. Hal 59 di ambil dari

situs berita lokal Mesir, Al Yaum As Sabi’ (19/2) 24

Abu Gozzah, Musim Semi Revolusi Dunia Arab. Maktaba Gaza, Jakarta. dikutip oleh Al

Mafkarah (6/3), dari koran As Syuruq


Revolusi Sebagai Momentum Bertemunya Metode dan Tahapan

Kelompok Ikhwanul Muslimin dan Salafi

Kita ketahui bersama bahwa pada dasarnya dua golongan atau

kelompok tidak akan dapat bersatu jika tidak terdapat kesamaan di

dalamnya baik dalam tujuan ataupun jalan untuk menuju tujuan tersebut.

Kesamaan itu bisa timbul dengan sendirinya atau dengan kata lain, mereka

memang sudah sama sejak awal dilakukannya kerjasama. Dalam kasus

yang lain, kerjasama juga dapat dilakukan oleh dua kelompok yang tidak

memiliki kesamaan. Namun hal itu tidak akan dapat terwujud kecuali

dengan dua syarat. Pertama, salah satu dari kelompok tersebut bersedia

untuk berubah sehingga bisa mengikuti kelompok yang satu lagi. Kedua,

kedua-duanya sama mengubah pendirian mereka sehingga menemukan

satu jalan yang sama sehingga mereka bisa melakukan kerjasama.

Adapun hasil dari analisa ini adalah salah satu kelompok yang dalam

konteks ini adalah Salafi telah merubah pendiriannya atau orientasinya tentang

pemilu sehingga dapat setara dengan Ikhwanul Muslimin yang dari masa-masa

awal didirikannya sudak sangat aktif berpartisipasi dalam pemilu.

Persamaan Kelompok Salafi Dengan Kelompok Ikhwanul Muslimin

Pada bagian awal pembahasan ini selalu ditunjukkan bahwa

terdapat banyak sekali pertentangan antara Salafi dengan Ikhwanul

Muslimin. Dan yang paling menonjol adalah bagaimana pandangan

mereka tentang politik sehingga mempengaruhi ekspresi gerakan mereka

dalam pemilu maupun interaksi mereka dengan pemerintahan. Sehingga

menjadi hal yang sangat menarik ketika kelompok Salafi secara tiba-tiba

merubah pandangan mereka yang dahulu sangat anti dengan pemilu kini

menjadi aktif dan yang dulu tidak terlalu bersuara pada pemerintah kini

cenderung vocal serta kritis terhadap pemerintah.

Dalam hal ini revolusi telah menaruh andil yang sangat besar

karena telah berhasil memunculkan kesamaan-kesamaan yang tersembunyi

dari kedua kelompok tersebut sehingga semakin meluruskan langkah

kedua kelompok tersebut untuk menjalin kerjasama.


Adapun beberapa pesamaan yang bisa penulis tangkap adalah

sebagai berikut:

Pertama, yaitu dalam metode dakwah Salafi. Salafi selalu terfokus

pada kegiatan dakwah, dan mendidik umat untuk mengenal Islam dan

mendalaminya, terutama mendidik generasi muda Muslim, agar mereka

mengikuti jejak para generasi pertama Salaf, yang benar-benar hanya

mengutamakan al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad shallahu alaihi

wassalam.25

Metode yang dilakukan adalah perbaikan-perbaikan dengan

cara berdakwah mengajak manusia kepada Allah, memurnikan mereka

dari polusi kesyirikan, bid’ah, dan maksiat, lalu membimbing dan

membina mereka kepada pemahaman dan praktek Islam yang baik dan

benar.

Hal tersebut serupa dengan kegiatan dakwah Ikhwanul Muslimin

yang terdapat pada tahapan tujuan pertama (individu), kedua (rumah

tangga), dan ketiga (masyarakat lokal) dalam pendidikan kadernya. Di sini

Ikhwanul Muslimin berupaya untuk menempatkan kehidupan setiap

individu dalam naungan sistem Islam sehingga seluruh aspek kehidupan

hanya berada di bawah petunjuk Islam. Dengan demikian individu-

individu tersebut akan membentuk suatu keluarga ataupun rumah tangga

yang Islami dan dengan praktek kehidupan yang selaras dengan sistem

Islam, niscaya rumah tersebut akan menjadi basis dakwah dan

pembangunan masyarakat Muslim yang berpengang teguh pada nilai-nilai

Islam. Keluarga-keluarga yang terbentuk dari individu-individu yang juga

berpegang teguh pada nilai Islam pada akhirnya akan mengantarkan pada

masyarakat lokal yang Islami dan menjadi basis untuk didirikannya

pemerintahan Islam yang ideal.

Dari sini kita bisa melihat bahwa antara kedua kelompok tersebut

sama-sama menempatkan posisi individu pada urutan terpenting sebagai

sasaran utama dakwah sabagai pondasi awal terbentuknya sebuah negara

Islam yang ideal.

25

http://www. globalMuslim. web. id/2012/04/Salafi-kami-menolak-negara-agama. html


Kedua, yaitu dalam konsep negara Islam. “Kaum Salaf

berpendirian, bahwa sebuah negara dinamakan negara Islam selagi masih

ada panggilan untuk sholat (azan) dan didirikan sholat dengan terang-

terangan serta penduduknya (rakyatnya) sentiasa mendirikan sholat

dengan bebas (aman)”.26

Namun di sisi lain mereka juga berusaha menggambarkan

pemerintahan yang ideal melalui pernyataan-pernyataan mereka di bawah

ini, sehingga hal tersebut menunjukkan bahwa sebenarnya Salafi juga

memiliki harapan untuk mewujudkannya, yaitu pemerintahan yang

berlandaskan sistem Islam. Dalam hal ini Salafi selalu menempatkan

seorang pemimpin dan ulama’ sebagai sosok yang sangat penting dalam

suatu pemerintahan yang Islami.

Para pemimpin adalah penguasa yang mampu menggunakan kuasa

mereka melaksanakan pemerintahan berasaskan prinsip Siyasah As-

Syariyah. Para ulama pula adalah terminal ilmu yang mampu dan diberi

mandat membentuk akidah dan pemikiran umat ke arah pemahaman

Siyasah Islamiyah (Siyasah As-Syariyah yang lebih berdisiplin lagi

profesional). Ulama telah diwajibkan oleh syara bekerjasama dengan

pemimpin. Dipikulkan ke atas mereka tanggungjawab sosial mentarbiyah

umat agar mentaati pemimpin demi menghindari perpecahan serta

menghapuskan fitnah di kalangan masyarakat. Maka sebuah negara itu

dinamakan negara Islam apabila ulama dan umara (pemimpin)

bekerjasama membangun rohani dan jasmani, secara fisik dan mental

untuk kebaikan dunia dan akhirat.

Tokoh Salafi juga menjelaskan Bahwa agama dan penguasa adalah

seumpama dua sisi mata yang tidak boleh terpisah. Apabila diangkat salah

satunya, maka akan terangkatlah yang lainnya, kerana agama itu bagaikan

asas bangunan, sedangkan penguasa seperti penjaga asas tersebut. Sesuatu

26

http://shuhmy.multiply.com/reviews/item/21?&show_interstitial=1&u=/reviews/item.

Lihat: Iktiqad Aimmatu Ahlu Hadis, hlm. 50

http://shuhmy.multiply.com/reviews/item/21?&show_interstitial=1&u=/reviews/item


yang tidak ada asasnya akan hancur dan sesuatu yang tidak ada

penjaganya akan lenyap dengan cepat.27

Salafi juga menjelaskan bahwa Termasuk tanda-tanda negara Islam

ialah apabila ulama diberi ruang berada di samping pemimpin Islam,

karena agama dan pemimpin (politik) tidak dapat dipisahkan. Berkata Abu

Abdillah al-Qala’i as-Syafir rahimahullah:

“Keseimbangan urusan agama dan dunia adalah satu tujuan

yang sangat diidam-idamkan. Hal ini tidak akan terlaksana kecuali

dengan adanya penguasa (pemimpin). Kalau kami tidak

memandang wajib adanya penguasa, pasti hal ini akan

menyebabkan manusia berada di dalam perselisihan dan kerusuhan

yang berpanjangan sehingga Hari Kiamat. Kalau manusia tidak

mempunyai pemimpin yang kuat dan ditaati, pasti akan pudar

kemuliaan Islam lalu lenyap tak berbekas. Jika umat tidak

mempunyai penguasa yang berdaulat, pasti akan lenyap aktivitas-

aktivitas ibadah dan terhentilah perdagangan import-eksport”.28

Termasuk tanda negara Islam yang lain ialah apabila pemimpin

dan ulama sentiasa bekerjasama dan senantiasa saling menghormati,

kerana inilah asas kesejahteraan agama, keutuhan politik (siyasah),

keselamatan, perpaduan dan keharmonian rakyat, inilah juga penyebab

pemimpin dan ulama dihormati.29

Hal tersebut mirip dengan yang dialami oleh Ikhwanul Muslimin di

Mesir. Di mana para ulama’ dan pemimpin umat telah merapatkan barisan

untuk mendukung pemerintahan Islam. Dalam pernyataan bersama yang di

tandatangani oleh 19 ulama’ dan pemimpin umat dari partai-partai Islam

pada tanggal 21 oktober 2011 menegaskan untuk menjunjung tinggi

perdamaian dan kepentingan nasional, mengedepankan kerja untuk

menolong agama Allah, menjauhi segala bentuk perbedaan pendapat

meskipun hal itu yang remeh-remeh yang terjadi di barisan kelompok

Islam.

Pernyataan itu juga menambahkan bahwa:

27

Al Alusi. Ruhul Ma’ani 1/174. Cetakan Al-Muniriyah. Lihat: Al-Bahrul Mihit. 2/269. Abi

Hayyan 28

Al Qola’i. Tahzib ar-Riyasah. Hlm 95. Lihat: Majmu al-Fatawa 27/390. Ibn Taimiyah 29




“Kita adalah pemilik aqidah dan prinsip-prinsip rabbaniyah

samawiyah, kami menginginkan kebaikan dan kemajuan bagi

kemanusiaan semuanya tanpa terkecuali. Kami bukanlah pencari

kekuasaan dan kedudukan. Sehingga tidak dinilai bahwa para

Islamis telah gagal sebelum bertanding. Agar semua mata dunia

melihat pada kami, bahwa kami mempunyai misi yang luhur, kami

menyeru untuk menyatukan barisan dan satu tujuan. Persatuan dan

kesatuan ini adalah merupakan garis merah yang tidak boleh

dilewatkan.”30

Dari pernyataan tersebut jelas ditunjukkan bahwa Ikhwanul Muslimin

dengan para ulama’ telah memiliki hubungan yang sangat erat bahkan saling

bahu-membahu dalam membentuk serta memperjuangkan sistem Islam di Mesir.

Sehingga dalam konteks yang kedua ini cukup untuk menunjukkan bahwa

persamaan dalam bidang pemerintahan telah menyebabkan Ikhwanul Muslimin

bersedia untuk bekerjasama dengan kelompok Salafi.

KESIMPULAN

Ikhwanul Muslimin merupakan sebuah gerakan yang sangat masyhur tidak

hanya di Mesir sebagai tempat berdirinya tetapi juga di seluruh dunia. INGO yang

berbasis Islam ini semakin dikenal oleh masyarakat internasional sebab

perjuangannya menggulingkan rezim Hosni Mubarak di Mesir melalui revolusi

damai dengan cara demonstrasi besar-besaran di Tahrir Squer Kairo. Sedangkan

Salafi adalah suatu kelompok yang memiliki basis cukup besar di Mesir melalui

dakwahnya tentang tauhid dan aqidah. Kelompok inipun juga semakin terkenal

akibat perubahan yang dialaminya setelah terjadinya revolusi di Mesir.

Ikhwanul Muslimin dan Salafi adalah kelompok Islam yang sama-sama

menginginkan tegaknya negara Islam melalui negara Mesir ini. Namun karena

banyaknya perbedaan diantara keduanya sebelum terjadinya revolusi, menjadikan

kedua kelompok tersebut saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

Perbedaan yang sangat menonjol pada saat itu adalah interaksi antara kedua

kelompok tersebut dengan penguasa dan metode atau jalan yang mereka tempuh

untuk menuju kepada negara Islam.

30

Abu Gozzah, Musim Semi Revolusi Dunia Arab. Maktaba Gaza, Jakarta. 2012 hal 25


Sebelum revolusi terjadi Ikhwanul Muslimin merupakan kelompok yang

cenderung keras menentang rezim yang berkuasa, begitu pula penguasa bersikap

sangat keras terhadap kelompok tersebut dengan cara menekan bahkan

menangkap serta membunuh para anggotanya. Sedangkan Salafi cenderung

bersifat lunak dan patuh terhadap penguasa sehingga penguasa juga tidak banyak

menekan kelompok tersebut seperti halnya apa yang diterima oleh kelompok

Ikhwanul Muslimin. Selain itu, untuk menuju kepada negara Islam Ikhwanul

Muslimin memilih untuk melalui jalur politik sedangkan Salafi tidak pernah

bersinggungan dengan politik bahkan sangat anti dengan aktifitas tersebut.

Kondisi demikian terus bertahan hingga datangnya revolusi pada januari 2011

lalu.

Revolusi yang terjadi pada bulan januari lalu telah memberikan banyak

perubahan di Mesir. Baik perubahan sistem maupun perubahan kondisi negara

yang dahulu dikendalikan oleh rezim yang otoriter sekarang mulai didominasi

oleh kelompok Islam. Artinya, revolusi tersebut memiliki posisi yang sangat

penting di sisi kedua kelompok tersebut. Bagi Ikhwanul Muslimin, ini merupakan

satu peluang dimana mereka dapat merebut kursi pemerintahan agar dapat

menjalankan sistem yang Islami dalam negara tersebut. Sedangkan bagi Salafi,

revolusi tersebut merupakan momen yang memberikan mereka peluang hingga

kemudian mempengaruhi orientasi mereka terhadap aktifitas politik (pemilu).

Perubahan orientasi Salafi dalam bidang politik ditandai dengan

keikutsertaan mereka dalam pemilu yang diadakan paska revolusi. Meskipun

masih kalah pamor dengan partai Hurriyah Wal Adalah yang diusung oleh

kelompok Ikhwanul Muslimin, partai An Nur yang diusung oleh kelmpok Salafi

tetap mendapatkan suara yang cukup mengejutkan, melihat bahwa ini adalah kali

pertama kelompok tersebut terjun dalam pemilu di Mesir.

Namun yang menjadi catatan di sini sesungguhnya adalah bagaimana

mereka bisa berubah, mengapa mereka bisa berubah dan apa dampak dari

perubahan mereka. Revolusi adalah satu-satunya momen yang memberikan

mereka kesempatan sehingga menyebabkan perubahan pada orientasi mereka


tentang pemilu. Revolusi telah mengubah kondisi di dalam negara tersebut.

Meskipun pada masa rezim mubarak mereka tidak banyak mendapat tekanan,

namun kondisi paska revolusi biar bagaimanapun telah memberikan dunia yang

berbeda pada mereka. Hilangnya rezim yang otoriter telah menjadikan mereka

berani untuk berfikir dan bertindak lebih dari yang biasanya. Karena pada

dasarnya ada suatu harapan dari kelompok Salafi untuk menerapkan sistem Islam

secara kaffah di negara tersebut, dan dengan tidak adanya sistem yang otoriter

seperti sebelum pemilu mereka memperbaiki sistem agar lebih islami atau paling

tidak mencegah pihak sekuler untuk merebut kembali kursi pemerintahan.

Ikhwanul Muslimin sendiri telah memiliki beberapa tahapan tujuan yang

didesain untuk mewujudkan nagara Islam secara universal. Dimulai dari tingkatan

individu yang artinya memperbaiki diri sendiri, tingkat keluarga yang artinya

membina rumah yang Islami, tingkat lingkungan sosial masyarakat yang artinya

membimbing masyarakat lokal, tingkat politik (pemerintahan) yang juga berarti

membebaskan negeri dari penguasa asing, tingkat dunia Arab yang artinya

memperbaiki eksistensi internasional bagi umat Islam, tingkat dunia Islam yang

artinya menjadi guru dunia dengan menyebarkan dakwah Islam ke seluruh

penjurumya. Berdasarkan tahapan tujuan yang keempat, Ikhwanul Muslimin

menempatkan pemilu sebagai salah satu sarana politik untuk kemudian

menunaikan tahapan tersebut. Hal ini diperkuat dengan faktor histori dari

kelompok tersebut dimana sejak awal pendiriannya kelompok ini selalu

memberikan perhatian yang khusus terhadap dunia politik. Seperti upaya

Ikhwanul Muslimin dalam merebut kembali beberapa wilayah khilafah utsmaniah

yang telah jatuh ke tangan orang-orang eropa setelah runtuhnya pada perang dunia

pertama.

Setelah mengetahui perubahan yang terjadi pada kelompok Salafi

sebelumnya dan gambaran tentang jalan dakwah pada kelompok Ikhwanul

Muslimin, kita bisa menyimpulkan bahwa ada kemungkinan terjadinya kerjasama

diantara keduanya meskipun sebelum revolusi kedua kelompok tersebut

cenderung saling bertentangan antara satu dengan yang lainnya. Karena kerjasama


akan terjadi apabila terdapat dua kelompok yang memiliki kesamaan baik dalam

tujuan maupun jalan untuk mewujudkannya. Meskipun kesamaan mereka baru

terlihat setelah terjadinya revolusi yang kemudian mempengaruhi orientasi salah

satu pihak. Namun kesamaan itulah yang kemudian mengantarkan pada kerjasama

kelompok Ikhwanul Muslimin dan Salafi di mesir dalam pembentukan negara

islam paska revolusi.

Referensi

Buku

Gozzah. Abu, Musim Semi Revolusi Dunia Arab. Maktaba Gaza, Jakarta. Hal 59

Al Alusi. Ruhul Ma’ani 1/174. Cetakan Al-Muniriyah. Lihat: Al-Bahrul Mihit.

2/269. Abi Hayyan

Al Qola’i. Tahzib ar-Riyasah. Hlm 95. Lihat: Majmu al-Fatawa 27/390. Ibn

Taimiyah

As-Siba’I. Hani, Qishatu Jama’atil Jihad, Al-Maqrezy Centre for Historical

Studies, London terjemahan Balada Jamaah Jihad Melacak Kiprah

Aiman Azh-Zhawahiri [Orang ke-2 Al-Qa’idah], Jazêra, Solo 2005. Hal

13

Nasution. Harun, Pembaharuan Dalam Islam Sejarah Pemikiran Dan Gerakan,

bulan bintang, Jakarta 1975.Hal 28.

Hussain bin Muhammad bin Ali Jabir. Menuju Jama’atul Muslimin, Telaah

Sistem Jamaah Dalam Gerakan Islam, Rabbani Press, Jakarta. 2011. Hal

343

Pamudji, Kerjasama antar daerah dalam rangka pembinaan wilayah : suatu

Soebantardjo. Sari Sejarah, Djilid I, Asia-Australia. Yogyakarta. Bopkri. 1955.

hlm. 169.

Syaikh Jasim Muhalhil. Ikhwanul Muslimin: Deskripsi, Jawaban Tuduhan Dan

Harapan

tinjauan dari segi administrasi Negara, Bina Aksara Jakarta : 1985


Internet

http://luar-negeri. kompasiana. com/2012/06/24/mohammed-morsy-presiden-

Mesir-terpilih/

http://m. voa-Islam. com/news/opini/2012/09/02/20434/Mesir-Salafi-dan-Ikhwan-

bersatu-menegakkan-syariah-Islam/

http://m. voa-Islam. com/news/opini/2012/09/02/20434/Mesir-Salafi-dan-Ikhwan-

bersatu-menegakkan-syariah-Islam/

http://tempointeraktif. com/khusus/selusur/husni. mubarak/page04. php

http://www. globalMuslim. web. id/2012/04/alafi-kami-menolak-negara-agama.

Html

http://www. oocities. org/gigih67/document/Ikhwanul_Muslimin. pdf 09/29/2012

http://www. Salaf. web. id/1043/sejarah-suram-Ikhwanul-Muslimin-al-ustadz-

qomar-za-lc. htm

http://www.oocities.org/gigih67/document/ikhwanul_muslimin.pdf



kerjasasama kelompok ikhwanul muslimin dan salafi …

Documents