kertas posisi nomor 10 tahun 2011
DESCRIPTION
DONGGI-SENORO UNTUK SIAPA? (Studi kasus rencana pembangunan kilang Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai-Sulawesi Tengah) Oleh : Danel LasimpoTRANSCRIPT
Kertas Posisi Nomor 10
DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?(Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah)
Danel Lasimpo
YTM 2011
Yayasan Tanah MerdekaJl. Tanjung Manimbaya III No III B
Palu Sulawesi Tengah Telp/Fax: 0451-425892
E-mail:[email protected] Website: http://www.ytm.or.id
Gambar foto master plan Sinoro 2
DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?
28 Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah
Kertas Posisi Nomor 10
DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?(Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah)
Penulis :
Danel Lasimpo
Tata Letak :
Jopi Peranginangin
Gambar foto sampul :
Master Plan Sinoro 2
Diterbitkan oleh :
Yayasan Tanah Merdeka Palu
Jl. Tanjung Manimbaya III No III B Palu Sulawesi Tengah Telp/Fax: 0451-425892 E-mail: [email protected] Website: http://www.ytm.or.id
DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?
1Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah
Saya tidak ingat lagi, berapa kali aparat keamanan dan pemerintah datang membujuk dan mengancam kami jika kami tidak mau menjual
tanah tersebut. Masih segar dalam ingatan saya, ketika pegawai camat Kecamatan Batui, pak Ogotan mengancam kami. “Hak ibu hanya tiga centimeter di atas tanah, apalagi ibu tidak memiliki sertifikat tanah, jadi semua tanah ibu adalah hak Negara, makanya kalian harus mau menjual tanah tersebut”. Akhirnya dalam suasana tertekan, suami saya bernama (Laba) menanda tangani pembayaran ganti rugi yang hanya dihargai sebesar Rp.300,- per meter. Peristiwa diatas dialami oleh Ibu Ungke dan keluarganya warga Desa Sinorang Kec. Batui Selatan, Kab. Banggai – Sulawesi pada akhir tahun 1999 yang lalu.
Sebenarnya, kami tidak mau menanda-tangani penjualan tanah kami pada waktu itu, namun karena rumah kami sudah didatangi dan dikelilingi satu truk tentara dan beberapa orang polisi serta bersama dengan aparat pe-merintah dari desa, kecamatan hingga kabu-paten, lalu suami saya dengan mengucurkan air mata menanda tangani surat penjualan ta-
nah. Saya sedih, tanah kami di rampas dan sua-mi jatuh sakit hingga meninggal dunia. Janji pembangunan rumah besar untuk kami tidak pernah direalisasikan hingga kini, janji hanya tinggal janji. Sekarang, saya terpaksa beker-ja makan gaji harian di sawah-sawah tetangga dan bahkan terkadang menggarap sawah milik saudara dengan perjanjian bagi hasil untuk me-menuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Dari hasil itu, saya masih bisa bertahan hidup memenu-hi kebutuhan yang makin mahal sekarang ini. “Andaikan tanah itu masih menjadi milik kami, mungkin saya tidak terlalu susah membiayai sekolah anak-anak saya” Kata Ibu Ungke.
Sekitar tahun 2002, perusahaan penggebo-ran kembali menggadakan peledakan dinamit untuk membuat sumur-sumur minyak baru. Ledakan dinamit berturut-turut tiga kali dan keras mengguncang seperti gempa bumi mem-buat pondasi rumah retak – retak dan terbe-lah menganga selebar kurang lebih 5 cm. Op-erator perusahaan menjanjikan ganti rugi atas kerusakan rumah kami. Tetapi sampai saat ini ganti rugi tidak pernah diterima masyarakat sepersenpun. Masyarakat menderita dan ber-harap agar masalah ini bisa segera diselesaikan.
DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?(Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah)
Danel Lasimpo
DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?
2 Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah
DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?
3Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah
Mereka berharap perusahaan menyelesaikan pembayaran ganti rugi.
Harapan dari fakta di atas, mengawali tulisan ini, untuk menyelidiki lebih dalam carut-marut rencana pembangunan kilang migas di Kecamatan Batui, Blok Donggi-Sinoro dan Matindok yang dimulai sekitar tahun 1990 an di Kecamatan Batui dan Kecamatan Toili. Kurang lebih sepeluh tahun yang lalu, pemilik konsesi Blok Migas Donggi-Sinoro, yakni PT Medco Energy Internasional (Medco), mulai melakukan upaya pembebasan lahan, yang difasilitasi oleh pemerintah setempat.
Praktiknya, masyarakat kebanyakan meno-lak proyek ini dan ganti rugi yang murah atas la-
han mereka untuk pembangunan mega proyek bernama Donggi Sinoro Liquified Natural Gas, yang di masyarakat lebih dikenal dengan nama DS-LNG. Karenanya, Medco melakukan bujuk rayu hingga intimidasi pun dilakukan dengan menggunakan tangan pemerintah daerah dan aparat keamanan untuk memuluskan kegia-tan investasi disana. Pola-pola intimidasi den-gan cara kekerasan yang dialami oleh rakyat, seakan menjadi suatu keniscayaan yang harus dilakukan oleh setiap industri tambang skala besar yang masuk menanamkan modalnya.
Dalam perkembangannya proyek DS-LNG mengalami kebuntuhan, diperkirakan tertunda sampai tahun 2015, karena para pengambil kebijakan di Jakarta, masih tarik menarik pada
pemenuhan gas dalam negeri atau luar negari (ekspor).
Mengacuh pada persoalan yang di timbulkan dari rencana pembangunan kilang migas DS-LNG, tulisan ini, ingin mengulas, seperti apa posisi daerah penghasil (pemerintah daerah) terhadap mega proyek tersebut dan bagaimana mereka berkolusi dengan pemodal serta apa dampak secara sosial dan ekonomi, khususnya terhadap rakyat Banggai dan Sulawesi Tengah secara umum, yang ditimbulkan apa bila kilang DS-LNG beroperasi dan keuntungan pihak lain terutama aparat keamanan pada mega proyek tersebut.
CADANGAN MIGAS DI AREAL KONSESI
Blok Senoro – Toili sendiri memiliki 3 lapangan, masing-masing Lapangan Minyak
Tiaka dengan jumlah cadangan minyak mentah (original oil in place) di Lapangan Minyak Tiaka sebesar 106,56 MMBO (million metric
barrel oil/juta barel) dengan Recoverable
Reserves sebesar 10,7 MMBO (10 persen recovery factor). Dengan cadangan yang tidak sebegitu besarnya, direncanakan produksinya hanya sekitar sepuluh tahun saja, terhitung sejak 31 Juli 2005 hingga tahun 2011. Dengan total kapasitas produksi maksimum per hari sekitar 6.500 BOPD (barrel oil per day) atau barel minyak per hari (Berdasarkan data dari JOB PMTS). Kemudian Lapangan Minyak
Kolo (5 Km sebelah selatan Lapangan Minyak Tiaka) yang telah dieksplorasi namun sampai
saat ini belum dieksploitasi, lapangan ini memiliki cadangan minyak, diperkirakan dapat diolah selama 30 tahun. Terakhir Lapangan
Gas Senoro yang seluas 6.100 hektar dengan dimensi panjang 20 kilometer dan lebar 3,5 kilometer punya cadangan gas alam terbukti (proven) sebesar 1,532 TCF (triliun kaki kubik), cadangan kemungkinan (probable) 1,051 TCF, dan cadangan harapan (possible) 1,083 TCF. Selain gas, Senoro juga menyimpan cadangan kondensat dengan jumlah cadangan terbukti sebesar 24,50 MMBBL, cadangan kemungkinan sebesar 31,38 MMBBL dan cadangan harapan sebesar 31,60 MMBBL. Potensi sumber daya alam ini diinginkan Jepang untuk memenuhi pasokan bahan baku gas bagi penduduknya.
Blok Sinoro sendiri selain akan mem-produksi 10.000 BCPD (barrel kondensat per hari) juga akan memasok 250 MMSCFD (juta kaki kubik gas per hari) selama 15 tahun mu-lai tahun 2013 ke kilang LNG (liquified natural
gas) yang akan dibangun PT. Donggi Senoro LNG (DSLNG) di Desa Uso. Selain dari Blok Se-noro - Toili, Kilang yang akan dibangun oleh PT. DSLNG juga akan mendapat Suplai gas dari Blok Matindok yang dikelola oleh PT. Pertami-na E P PPGM, Blok Matindok sendiri memiliki 6 Lapangan gas, masing-masing lapangan Gas Matindok, lapangan Gas Maleo Raja, Lapangan Gas Sukamaju, Lapangan Gas Donggi, Lapangan Gas Mentawa, dan Lapangan Gas Minahaki, namun hanya 4 lapangan gas yang akan me-masok gas ke kilang PT. DSLNG, sedangkan 2 lapangan gas lainnya dipersiapkan untuk me-masok gas bagi rencana pembangunan PLTG
• LokasieksploitasiDonggiSenorodalampetaIndonesia
Sumber Foto : http://w
ww
.lngpedia.com/indonesias-pertam
ina-ups-stake-in-donggi-senoro-lng
DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?
4 Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah
DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?
5Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah
yang merupakan proyek kerjasama antara PT. Pertamina EP PPGM dengan PT. Banggai Energi Utama.
Menurut Julian Sudarmonegoro General
Affairs Manager (Luwuk Operations) PT. DS LNG akan menginvestasikan USD 1,4 miliar atau sekitar Rp 14 triliun untuk membangun kilang mini LNG (liquefied natural gas/gas alam cair) di Desa Uso, Kecamatan Batui, biaya sebesar itu dialokasikan untuk pembangunan kilang yang akan dimulai pada tahun 2010 hingga 2012 mendatang. Nantinya, dari satu train kilang ini akan dihasilkan 2 juta ton LNG per tahun. Karena PT. DS LNG telah menandatangani kontrak jual
beli gas senilai USD 16 miliar atau setara Rp 114 triliun dengan JOB (Join Operation Body) Pertamina – Medco EP Tomori Sulawesi dan PT. Pertamina EP untuk pasokan bahan baku gas alam ke kilang mini LNG di Uso. (PANTAU Luwuk Edisi 26/ 10 September 2008)
GANTI RUGI LAHAN DAN INTIMIDASI
Dari sekian banyak perusahaan tambang dan perkebunan yang berinvesitasi di wilayah Kabupaten Banggai dan Kabupaten Morowali. Ternyata, bukannya membawa alam kemakmuran bagi masyarakat Sulawesi
Tengah, khususnya di Kabupaten Banggai dan Morowali justru menuai banyak masalah serta kerugian di alami masyarakat hingga saat ini (Gogali 2007; 21). Misalnya, sejak tahun 1999, PT. Pertamina EP PPGM dan PT. Medco Energy International telah melakukan pembebasan lahan dengan menggunakan aparat keamanan dan pemerintah setempat (Pemda Banggai) untuk menakut-nakuti masyarakat, agar mau membebaskan lahannya dengan harga murah.
Proyek Gas Donggi Sinoro di Blok Matindok, diperkirakan menggunakan lahan seluas 20.000 hektar, yang tersebar di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Toili, Kecamatan Batui dan Kecamatan Toili Barat. 15.000 hektar lahan sumur gas Donggi dan 5.000 hektar lahan di sumur gas Sinoro.
Dalam waktu dekat, paling lambat tahun 2012, pabrik kilang gas di Sinoro sudah harus berproduksi, kendalanya adalah sampai saat ini baru sekitar 1000 hektar lebih lahan yang baru dibebaskan. Di desa Onbola, Sinorang dan Desa Uso, Kecamatan Batui, menurut Drs.
Muhammad Djuanda Balahanti yang waktu itu menjabat sebagai Kepala Bagian Pemerintahan Kabupaten Banggai.
Tetapi, ada 58 hektar lahan yang di gunakan untuk pembangunan Central Position Plant (CPP) di desa Sinorang belum dibebaskan dengan pemilik lahan berjumlah 27 orang. Masyarakat bertahan, dengan alasan, bahwa penawaran harga dari perusahaan sangat murah, dengan harga antara Rp. 9.000,- s/d
Rp-12.500/m2. Masyarakat mau menjual lahan mereka dengan harga antara Rp 200.000,- per meter. Sampai saat ini, belum ada kesepakatan harga dengan pihak DS-LNG, dengan tawaran harga tersebut.
• Kolusi antara Penguasa dan Pengusaha
Untuk mempermudah pembebasan lahan pemerintah daerah membuat tim yang me-nangani pembebasan lahan di wilayah Dongi-senoro yang di sebut tim 9 dan di ketuai oleh Drs. Altris Saadjat, MM. Tim sembilan inilah yang bekerja menekan warga melalui Camat, Polsek dan Koramil kecamatan Batui, dengan cara-cara yang sangat intimidatif. Para unsur Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) dan tim 9 yang berperan terhadap pembebasan lahan di Donggi-Sinoro. Pemerintah Kabupaten Banggai,melalui kepala bagian Adiminstrasi Pertanahan Drs. Alfian Djibran.MM, menyata-kan Undang-undang akan paksa Pemilik lahan sesuai UU No 51 tahun 1960. Pemerintah boleh mengambil paksa tanah masyarakat atas dasar kepentingan investasi (Mercusuar edisi 6 Juli 2009).
Penetapan Ganti Rugi yang di lakukan secara sepihak oleh pemerintah daerah Rp 90 juta s/d Rp125 juta per hektar, penetapan harga tersebut bedasarkan. Surat Izin Bupati Banggai Nomor 593/824/ BAG TAPEM tertanggal 18 Agustus 2007, tentang izin lokasi pengadaan tanah untuk proyek LNG. Hal ini sangat bertentangan dengan UU No 25 Tahun 2007, tentang Penanaman Modal yang menyebutkan penetapan harga pengadaan tanah bagi
• Areallahanmasyarakatyangdibebaskan
Foto : Dokum
en YT
M
DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?
6 Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah
DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?
7Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah
investasi, haruslah merupakan kesepakatan antara pemilik Lahan dan Pemodal.
Tim sembilan mengundang masyarakat untuk hadir pada sosialisasi halaman belakang Bank BNI 46 cabang Luwuk. Tetapi apa yang terjadi, ada pembicaraan soal harga, masyarakat dipanggil satu per satu ke dalam bank. Abner M (pemilik lahan 2 hektar – warga desa Uso) adalah salah satu korban, tanahnya dihargai 180 juta. Ia tidak ikhlas pembayaran hari itu, karena undangan yang mereka terima adalah sosialisasi harga tanah, bukan pembayaran. Selain tim sembilan pada hari itu, ada juga Kapolsek Batui, yang melarang wartawan meliput pembayaran tanah warga, yang berkedok sosialisasi (Majalah PANTAU Luwuk, 31/01/08)
Pembebasan Lahan terkesan sangat dipaksakan, yang terjadi di Desa Uso kecamatan Batui yang di mulai sejak desember 2007, ternyata pembebasan Lahan, tersebut terjadi di saat dokumen AMDAL (Analisisi Dampak Lingkungan) belum di setujui oleh Departeman kementrian Lingkungan Hidup, Dokumen AMDAL baru di setujui pada Bulan November 2008.tetapi oleh Fihak perusahaan DS LNG melalui Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai terus melaksanakan Pembebasan. Dalam Dokumen Amdal juga disebutkan Adanya Kompensasi Tanam Tumbuh di lokasi hutan produksi, tetapi hal ini tidak terjadi.
Perkembangan terkini, ada lahan baru yang mau dibebaskan oleh JOB PMTS, seluas
74 Hektar berada di tepi pantai untuk pembangunan Jetty dan Central Procecing Plan, untuk menggantikan lahan seluas 58 hektar Karena tidak ada kesepakatan masalah harga dengan petani, maka JOB PMTS melakukan pemindahan lokasi dari Desa Sinorang ke Desa Paisubololi, Kec Batui Selatan, pecahan dari Kec Batui, yang dimekarkan pada bulan Januari 2010 lalu
Upaya negosiasi pembebasan lahan, terus dilakukan saat ini sudah di bentuk tim khusus yangg mengatasnamakan pemilik lahan untuk ketemu langsung dgn BP Migas membicarakan masalah harga. Keberadaan tim sangat meresahkan masyarakat, karena mereka menetapkan harga kepada pemilik lahan sebesar Rp 50.000,- per meter, tetapi harga jual ke JOB PMTS Pusat dengan harga Rp 150.000,- ribu per meter. Menurut H.A, seorang warga desa Sinorang, tim ini mulai bekerja, sekitar bulan Maret 2010, keterangan salah seorang anggota tim khusus kepada H.A, bahwa pertemuan antara tim khusus dengan JOB PMTS di Jakarta, selalu difasilitasi oleh Ketua DPRD Banggai, Syamsul Bahri Mang, hal ini dibenarkan oleh Alun (salah seorang petani pemilik lahan 74 hektar) yang dibawa oleh tim khusus ke Jakarta, untuk negosiasi ganti rugi lahan dengan JOB PMTS, yang tidak mau dibebaskan lahannya dengan harga sebesar Rp.50.000,- per meter1.
Selama tim khusus melakukan negosiasi
1 Wawancara dengan H.A, November 2010, via telepon
harga tanah dengan JOB PMTS, tidak pernah mensosialisasikan hasil pertemuan mereka kepada pemilik lahan. Tetapi pemilik lahan dipaksa untuk menerima harga yang sudah di tetap oleh tim khusus. Belakangan diketahui, bahwa orang-orang yang terlibat sebagai anggota tim khusus, adalah Azis T. Parman (Kades Sinorang skrg), Suardin (Ketua BPD
Desa Sinorang) dan Wahid Hi. Ineng (Mantan Kades Sinorang)2
September 2010, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kab. Banggai, membentuk panitia khusus (pansus) hak angket
2 Idem
Surat pengajuan pembelian 1 unit laptop dan komputer dari Kepolisian
DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?
8 Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah
DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?
9Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah
menyelesaikan carut-marut pembebasan lahan Uso. Pembentukan pansus, berdasarkan laporan masyarakat desa Uso, adanya perbedaan harga pembebasan lahan petani. Hasil kerja pansus, menghasilkan beberapa temuan-temuan baru. Ketidakberesan yang terjadi selama ini, tidak hanya pada persoalan pembesan lahan, tetapi, pansus menemukan adanya gratifikasi atas pemberian dana kepada sejumlah satuan kerja perangkat dinas (SKPD), di kab. Banggai (Luwuk Post, 12 Nov.2010). Meskipun kerja-kerja pansus tidak berpengaruh secara signifikan terhadap aktifitas DS-LNG saat ini. Tetapi temuan pansus, membuktikan bahwa penguasa selalu berpihak terhadap pemilik modal.
Selain temuan pansus, DS-LNG menfasilitasi tiket pesawat Luwuk – Jakarta pulang pergi (PP), Camat Batui, Drs Abuhanifah Manassai dengan bukti surat permohonan bantuan tiket perjalanan kepada pihak DS-LNG tertanggal 05 Maret 2009. Serta bantuan tiket kepada Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Banggai, Drs. Altris Saadjat, MM. Dengan bukti surat tertanggal 22 Mei 2009. Permohonan bantuan ini disetujui ole pihak DS-LNG dan membuktikan bahwa adanya kolusi yang sangat baik antara pengusaha dan penguasa. Pada hal publik tahu, setiap kali perjalanan dinas pejabat keluar kota, sudah pasti dibiayai oleh negara yang anggarannya ditetapkan melalui
surat perintah perjalanan dinas (SPPD).
• Keterlibatan Aparat Keamanan
Pada pertengahan tahun 2007, Kapolda
Sulteng Brigjen Pol Badrodin Haiti, membentuk
organisasi kemitraan antara polisi dan
masyarakat dengan nama Forum Kemitraan
Polisi dan Masyarakat (FKPM). Organisasi
berisikan preman kampung dan Polmas. Di
Sinorang, organisasi tersebut melakukan
intimidasi kepada petani (masyarakat) agar
mau membebaskan lahannya untuk kebutuhan
pembangunan pabrik gas Donggi-Senoro.
Tetapi, sebelum pembentukan FKPM,
sudah terjadi praktek intimidasi terhadap
masyarakat. Pada pembebasan lahan milik
masyarakat untuk pembangunan pabrik gas
Donggi-Senoro sangat intimidatif, seperti
yang dialami oleh ibu Ungke (42 tahun) warga
desa Sinorang, pihak investor menggunakan
aparat keamanan (polisi dan tentara) dan
Pemerintah daerah untuk menakut-nakuti
masyarakat di kawasan investasi tadi. Pada
waktu itu perusahaan dan pemerintah daerah
menjanjikan akan membangun rumah sebagai
ganti lahan miliknya. Tetapi sampai saat ini
tidak terpenuhi. Sejak peristiwa perampasan
tanah mereka tahun 1999, untuk menghidupi
anak-anaknya. Ibu Ungke harus menjadi buruh
tani di sawah milik tetangganya.
Hal yang sama juga terjadi pada tahun 2000
dialami oleh beberapa warga desa Sinorang,
waktu itu satu truk tentara dari Kodim Banggai
bersama Danramil Batui dan Babinsa Desa
Sinorang dengan Camat dan Kapolsek Batui
serta Pemda (Asisten I) Banggai dan Badan
Pertanahan Banggai, datang mematok tanah
Surat pengajuan permohonan dana untuk perjalanan dinas Camat ke Jakarta
DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?
10 Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah
DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?
11Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah
milik masyarakat, milik Pak Muni, Masdur,
Baki, Sukari, Burhan dan H. Matarang. Sesudah
mematok tanah masyarakat, untuk keperluan
pembangunan perkantoran perusahaan, baru
melakukan negosiasi dengan masyarakat dan
menghargai tanah mereka, dengan harga tanah
yang variatif ada yang Rp 1.250/meter, Rp
1.500/meter dan juga Rp 1.000/meter.
Pada bulan Ramadhan September 2009, PT.
Medco juga menggunakan Polisi Masyarakat
(Polmas), untuk membujuk masyarakat agar
mau menjual tanah mereka, dengan pendekatan
yang berbeda, seperti yang dialami oleh Halim
(juga warga Desa Sinorang). Pak Halim adalah
salah satu pemilik lahan 58 Hektar ini, di iming-
iming, kalau mau menjual tanahnya, anak-
anaknya Pak Halim dijamin masuk Pegawai
Negeri Sipil (PNS) di pemda Banggai.
Masyarakat yang tidak mau dibebaskan
lahannya dengan harga murah dituduh
provokator, menentang pembangunan/
pemerintah dah lebih parah lagi aparat keamanan
dan pemerintah daerah masih menggunakan
pola-pola lama dan mengintimidasi masyarakat
dengan tuduhan komunis gaya baru.
• Keterlibatan Kroni Bupati Banggai
Selain keterlibatan pemerintah sipil dan
aparat keamanan dalam pembebasan lahan
para petani, perusahaan lokal juga sangat
diuntungkan. Meskipun tidak melakukan
intimidasi PT Banggai Sentral Sulawesi, yang
pemiliknya adalah Hedeo Amir, kakak kandung
dari Ma`mun Amir Bupati Banggai saat ini.
Sentral Sulawesi mematok harga tanah antara
Rp 3.000 s/d Rp 5.000/meter. Sementara
konsorsium PT. DS-LNG membeli lahan
masyarakat antara Rp 8.000 s/d Rp 12.500/
meter.
Menurut Arnold Tongayo, salah seorang
warga Desa Uso mengaku terkejut dengan
besaran harga yang diungkapkan DS LNG,
sebab menurutnya, selama ini warga pemilik
lahan di desanya oleh Sentral Sulawesi membeli
lahan dengan harga tertinggi Rp 5 ribu per
meter. Berarti ada selisih keuntungan Rp 7,5
ribu per meter atau Rp 75 juta per hektar
yang didapatkan Sentral Sulawesi, ketika
menjualnya kepada DS-LNG. Menurutnya,
warga Uso bersedia melepas tanahnya dengan
harga tersebut dikarenakan tidak mengetahui
patokan harga pembebasan lahan yang
sebenarnya (PANTAU Luwuk, 13/11/08).
Pernyataan yang lebih mengejutkan justru
diperoleh dari sumber lain di lingkungan
Sentral Sulawesi. Sumber, mengatakan, harga
pembebasan lahan yang sebenarnya berada
pada angka Rp 35 ribu per meter. Kehadiran
Sentral Sulawesi sebagai tangan kedua di Desa
Uso, mendapatkan keuntungan dari penjualan
tanah, karena disinyalir ada kandungan nikel
pada lahan-lahan yang sudah dibebaskan.
Ketika tanah di Uso yang berbukit-bukit itu
diratakan untuk pembangunan industri hilir
nantinya, maka Sentral Sulawesi akan menjual
bongkahan-bongkahan tanah yang diperkirakan
mengandung nikel tersebut (PANTAU Luwuk,
13/11/08).
Terlepas dari semua itu, campur tangan
Bupati Banggai sebagai kroninya atas kehadiran
Sentral Sulawesi pada sejumlah pembebasan
lahan masyarakat di areal konsesi blok migas
donggi-senoro adalah bagian dari masalah
yang muncul saat ini.
DAMPAK
Rencana pembangunan pabrik gas Donggi Sinoro, berdampak pada:
• Ekonomi
Kebutuhan Lahan begitu besar sebanyak 350 Hektar, yang tersebar di Kecamatan Batui dan Kecamatan Batui Selatan. Lahan yang dibutuhkan terdiri atas, merampas lahan produktif yang isinya perkebunan dan persawahan masyarakat serta pemukiman warga. Memberikan dampak secara langsung kepada masyarakat akan kehilangan tempat tinggal dan lahan pertanian tempat mereka menyandarkan hidup.
Alih fungsih lahan masyarakat tersebut dapat dipastikan akan menurunkan produksi beras di kabupaten banggai khususnya dan
Sulawesi Tengah secara keseluruhan. Luas
areal pertanian di tiga kecamatan yaitu
Kecamatan Batui, Batui Selatan Toili dan Toili
Barat sebesar 19.348 H,dengan produksi beras
di sebesar 74.554 ton pertahun (www.sulteng.
go.id), alih fungsi lahan pertanian menjadi
kawasan industri melalui pembebasan lahan
untuk kepentingan pabrik gas Donggi-Senoro
mengancam produksi beras di tiga kecamatan
yang menjadi lumbung bagi kebutuhan beras
masyarakat kabupaten Banggai dan Sulawesi
Tengah.
Bisa di lihat pada kegiatan pengoboran
sumur gas sinoro 4, pada tahun 2001 di Desa
Sinorang, ada larangan dari pihak perusahaan
terhadap masyarakat agar tidak mendekat pada
lokasi pengoboran dengan radius 300 meter.
Sementara lokasi pengoboran tersebut berada
di tengah-tengah persawahan masyarakat.
Tetapi ada kompensasi yang di berikan oleh
pihak perusahaan kepada para petani sesuai
luas kepemilikan lahan masing-masing dalam
bentuk uang tunai dan tidak sesuai dengan
hasil panen yang mereka dapatkan. Dampaknya
secara ekonomi terhadap masyarakat
penghasilan mereka menjadi berkurang, karena
ada sekian hektar sawah tidak bisa di olah.
Saat ini, bagi petani yang tidak memiliki
lahan, harus menjadi buruh tani di lahan petani
yang lain, pada musim panen dan menjadi
nelayan untuk memenuhi kebutuhan sehari-
hari.
DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?
12 Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah
DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?
13Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah
• Kesehatan dan Lingkungan
Dampak ekologi yang di timbulkan oleh aktifitas eksplorasi yang di lakukan oleh PT. Medco terjadi pada saat pengoburan sumur Sinoro II, pada tahun 2001. Dampaknya, pada saat terjadi kebocoran pipa, di susul dengan kobaran api, seluruh penduduk di relokasi sampai radius 1 KM dari lokasi pengoboran sumur Sinoro II dengan menggunakan mobil truk, namun ada sebagian masyarakat yang terlambat di relokasi sehingga menderita keracunan, muntah-muntah, karena menghirub udara yang tercampur gas beracun ( H2SO4). Tepatnya sekitar 5 orang warga yang menderita muntah-muntah, dan terpaksa harus mendapat perawatan oleh dokter yang di sediakan oleh pihak PT. Medco.
Pengalaman eksploitasi tambang nikel oleh PT. INCO, di Soroako-Sulawesi Selatan, Jarak pabrik dengan kota Soroako yang sangat dekat, mengakibatkan partikel yang keluar dari corobong pabrik nikel di Soroako dengan mudah menyebar ke pemukiman penduduk. Menurut penduduk Soroako, jika menjemur pakaian di malam hari, maka resikonya jemuran dipenuhi debu kehitam-hitaman pada pagi hari (Sangaji 2001; 7).
Di Aceh Utara, efek buruk dari bau busuk gas (H2S) pada PT. Arum, mengakibatkan cacat pada mata yang dialami oleh beberapa orang warga yang disebabkan oleh tebaran gas yang hinggap ke sumur-sumur air terbuka milik masyarakat disana. Tebaran gas tersebut dari
pengoperasian NSO (North Sulfhur Offshare).
Penghasil sulfhur atau blerang milik PT. Exxon Mobil yaang di operasikan oleh PT. Arun NGL Co sejak tahun 1999 (harian-aceh.com, 12 November 2008).
Selain gas, menurut Kepala Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bapedal) Daerah Aceh, Husaini Syamaun yang melakukan uji sampel pada lokasi bekas Areal Eksplorasi PT. Exxon Mobil di Aceh utara. Pengujian tersebut dilakukan di dua laboratorium yang berbeda, hasilnya sampel tanah permukaan hingga kedalaman 20 cm mengandung merkuri dan timbal (Nusantara-Aceh 12 Agustus 2010)
Kurangnya publikasi tentang eksploitasi migas Donggi-Sinoro yang rama lingkungan, yang bisa di akses masyarakat baik lewat sosialisasi maupun pemberitaan di media yang dilakukan oleh perusahaan. Dominan yang menjadi bahan pemberitaan, seputar pembebasan lahan bermasalah, rencana pembangunan, dll..
Saat ini, belum ada dampak secara signifikan merusak kesehatan dan lingkungan dari rencana pembangunan kilang migas blok Donggi Sinoro. Contoh kasus di atas, adalah agar masyarakat memiliki pengetahuan dan mendapatkan informasi yang berimbang tentang dampak buruk dari pertambangan skala besar di daerah lain di Indonesia. Sosialisasi yang dilakukan oleh DS-LNG terhadap masyarakat di areal konsesi selama ini, hanya menampilkan sisi baik dari wajah pertambangan di Indonesia.
• Rencana Relokasi.
Dampak lain, dari rencana investasi tersebut dan kebutuhan lahan untuk investasi berada di tengah pemukiman dan perkebunan/persawahan masyarakat. Masyarakat akan kesulitan mencari lahan baru untuk pemukiman dan persawahan mereka. Karena sampai saat ini, belum ada tempat atau lahan baru untuk masyarakat, yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dan pihak perusahaan. maka akan bertambah angka pengangguran dan terjadi perubahan corak produksi di masyarakat, yang dulunya adalah petani, karena lahan mereka sudah tidak ada lagi, maka mereka mencari
alternatif lain menjadi buruh tani. Perusahaan berpikir, bahwa sejumlah uang sebagai ganti rugi lahan masyarakat, kewajiban perusahaan telah selesai. Pemerintah daerah tidak memikirkan nasib masyarakatnya ke depan secara ekonomi.
Khusus di blok Donggi-Senoro, ada bebera-pa desa terancam direlokasi, Kecamatan Batui Selatan. Karena sumur gas dan lokasi pem-bangunan pabrik (DS-LNG) berada di tengah-tengah pemukiman masyarakat. Jika direlokasi, masyarakat menolak dengan alasan bahwa ti-dak ada lagi lokasi baru yang memiliki tingkat kesuburan tanah seperti di desa mereka saat ini. Menghadapi ancaman ditempat baru, terba-
• ArealpemukimanwargaSidoarjoyangterendamlumpurakibatpengeborangasPTLapindoBrantas
Sumber Foto : http://tribunindonesia.w
ordpress.com
DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?
14 Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah
DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?
15Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah
tasnya akses mereka terhadap lahan dan harus beradaptasi dengan penduduk lokal.
Kondisi ini semakin menunjukan, bahwa antara penguasa dan pemilik modal melakukan penelantaran dan lepas tangan atas tanggung jawab mereka terhadap nasib masyarakat.
PROYEK PENGAMANAN
Bagi aparat keamanan masuknya investasi skala besar, memberi keuntungan yang sangat besar. Pihak perusahaan menggunakan personil BRIMOB, bertugas mengawal setiap mobil truk yang memuat bahan peledak yang di butuhkan
oleh PT. Medco dalam melakukan aktifitas pengoboran. Selain itu pihak perusahaan juga menempatkan 4 orang personil kopolisian dari Kapolres Kabupaten Banggai setiap harinya di pintu masuk lokasi pengoboran, di bantu oleh 45 orang satpam, yang tugas mereka mengawasi para petani agar tidak berada pada radius 300 meter dari lokasi pengoboran.
Berbagai contoh kasus di atas, mulai dari
mengintimidasi masyarakat untuk rela menjual
tanah dengan harga murah sampai mengawal
kendaraan perusahaan adalah bukti, bahwa
keberadaan sejumlah komando teritorial TNI/
Polri diwilayah timur Sulawesi Tengah, untuk
mengamankan sejumlah investasi raksasa
disana. Latihan perang-perangan di Toili,
Kabupaten Banggai—awal Agustus 2002, yang
dilakukan militer sebagai usaha pemerintah
untuk melindungi investor. Serta latihan militer
yang digelar di Batui, Kabupaten Banggai
tanggal 1 sampai dengan 3 Oktoer 2002 dengan
menurunkan satu pleton pasukan dari kompi
A Raktasama 711 Luwuk, dua pleton pasukan
Brimob dan Perintis Polres Banggai serta
dua Pleton dari Kodim Luwuk dengan jumlas
seluruhnya 125 personil. Latihan ini dihadiri
Komandan Kodim Banggai, Kapolres Banggai
dan unsur Muspida Kabupaten Banggai.
(Aditjondro, 2005).
Fakta-fakta yang terungkap dalam tulisan ini, baru sebagian kecil. Tetapi, temuan pansus hak angket pembebasan lahan di desa Uso tentang gratifikasi atas pemberian dana kepada sejumlah SKPD di Kab. Banggai oleh DS-LNG, mungkin saja terjadi dan berlaku sama terhadap institusi keamanan.
Meskipun bukan dalam bentuk gratifikasi, pihak DS-LNG juga memberikan bantuan satu unit komputer kepada Polsek Batui, pemberian bantuan tersebut, berdasarkan pemebicaraan Kapolsek Batui, IPTU Hanafi Tjinong dengan General Affairs Manager PT. DS-LNG, Julian Sudarmonegoro, pada hari Jum`at, 09 Januari 2009.
• AreallahanmasyarakatyangdiklaimsebagaimilikPTDonggiSenoroLNG
Foto : Dokum
en YT
M
• LuasnyaarealpertambanganPTDS-LNGinipastiakanmenggusurlahan-lahanrakyat
Sumber Foto : http://w
ww
.lngpedia.com/indonesias-pertam
ina-ups-stake-in-donggi-senoro-lng
DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?
16 Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah
DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?
17Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah
Serta pada surat yang tertanggal, 20 Agustus 2009, yang ditujukan kepada Sumardiyono, SH perihal laporan tindak lanjut, mengenai perkembangan pemilik lahan yang sampe saat ini belum mau di bebaskan lahannya. Pada surat tersebut, juga terdapat poin penjelasan tentang kerjasama DS-LNG dengan Kepolisian Sektor Batui, untuk pengawasan lapangan.
Bukan hanya itu, TNI juga berencana membangun satu Batalyon TNI, diperbatasan Kec. Batui dan Toili, hal ini diungkapkan oleh Kepala Komandan Korem 132/Tadulako, Kolonel AA Gode Suardhana. Nantinya tiga Batalyon, yakni Batalyon 714 Sintuwu Maroso
- Poso , Batalyon 711 Raksatama – Palu. (Harian
Mercuasuar 13 September 2007). Ketiga
Batalyon tersebut akan dibawahi oleh satu
Brigade Infantri (Brigif), sementara dibangun
di Poso saat.
Keberadaan sejumlah komando teritorial
TNI/Polri saat ini, sangat jelas untuk
mengamankan investasi dan meredam
kemarahan rakyat dari tindakan perusahaan
yang menggunakan tangan aparat keamanan
dan pemerintah daerah yang melakukan
intimidasi terhadap petani yang kehilangan alat
produksinya, atas nama pembangunan.
SOSIALISASI DAN JANJI KESEJAHTERAAN
Sepanjang tahun 2008 s/d 2009, ada berapa kali pertemuan sosialisasi. Di Desa Uso, Kec. Batui 2 kali pertemuan, Desa Sinorang 2 Kali pertemuan, Kec. Batui Selatan (Kecamatan hasil pemekaran bulan Januari 2010) dan di Ibu Kota Kec. Batui 1 kali pertemuan serta di Ibu Kota Kab Banggai (Luwuk) 2 kali pertemuan. Tetapi, setiap kali sosialisasi kepada masyarakat desa lingkar tambang migas selalu dilakukan secara terpisah dan tidak pernah disatukan disatu tempat. Sosialisasi membahas membahas pembebasan lahan milik masyarakat, harganya harus disesuaikan dengan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP).
Kepapa masyarakat yang sudah dibebaskan lahannya, perusahaan dan pemerintah menjanjikan lapangan kerja. Janji tersebut tidak sesuai dengan apa yang ungkapkan oleh Humas DS-LNG kepada Rahmat Azis dari Indonesia Energy Watch, yang mengatakan, bahwa buruh yang melamar untuk bekerja di DS-LNG, seleksinya sangat ketat dan persyaratan serta memiliki klasifikasi, jadi sarjana tambang pun, kalau melamar belum tentu diterima, kalau tidak ahli gas. Sementara tingkat pendidikan masyarakat di kecamatan Batui dan Toili mayoritas tamatan Sekolah Dasar.
Memang dalam pembangunan konstruksi
Sebaran komando teritorial TNI/Polri di Sulawesi Tengah • Tandalaranganuntukmelintasbagisiapapunjikatakpunyaizin
Foto : Dokum
en YT
M
DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?
18 Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah
DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?
19Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah
Kilang di desa Uso, diperkirakan selama dua tahun, menurut Julian Sudarmonegoro dari PT DS-LNG akan menyerap sekitar 1.500-an tenaga kerja dengan memprioritaskan tenaga kerja lokal Kabupaten Banggai. Setelah kilang selesai di bangun, maka tenaga kerja yang akan digunakan tinggal sekitar 300-an, yang diisi oleh tenaga ahli (Majalah PANTAU Luwuk Edisi
26/ 10 September 2008). Bagaimana dengan nasib masyarakat sesudah kilang beroperasi, yang telah kehilangan tanah dan lapangan pekerjaan.
Tetapi mimpi tentang kesejahteraan akan kehadiran perusahaan yang akan mengelolah migas terus dilakukan secara sistematis, agar masyarakat rela menjual tanahnya, tanpa menjelaskan dampak buruk yang akan dialami masyarakat secara ekonomi dan kesehatan serta dampaknya terhadap lingkungan dari rencana eksploitasi migas donggi-senoro di masa datang.
Kasus lumpur Lapindo, adalah contoh kasus kecerobohan dalam proses penambangan gas yang menyebabkan kerusakan lingkungan, ekonomi, sosial, budaya, dan keamanan. Peristiwa itu berubah menjadi tragedi ketika lumpur panas tersebut menggenangi areal persawahan, pemukiman penduduk dan kawasan industri, mengakibatkan masyarakat harus tinggal di barak-barak pengungsian3.
Pelajaran buruk lain, yang bisa dipetik, pada
3 www.jatam.or.id/ Ketika Indonesia Jadi Kelinci Percobaan Indus-tri Migas 22 mei 2008. Diakses tanggal 10 Januri 2010.
arel konsesi PT. INCO di Kab. Morowali, rakyat selalu dalam posisi yang tidak diuntungkan, bahkan kerap menjadi korban. Konflik-konflik pertanahan selalu menempatkan rakyat sebagai pihak yang kalah, ketika menghadapi PT. INCO yang selalu di dukung pemerintah. konflik lahan yang terjadi sejak tahun 80-an tak kunjung selesai sampai saat ini. Pemerintah Indonesia memperoleh keuntungan sangat sedikit, dibanding keuntungan yang di raih oleh PT. INCO, penyebab dasarnya adalah kontrak karya warisan rezim Orde Baru yang merupakan wujud kongkrit dari politik pertambangan yang memihak pemodal (Sangaji 2001; 14)
Kasus yang paling dekat, secara kasat
mata bisa dilihat pada, proses penyingkiran Petani Sawit di Kec. Toili Barat, untuk usaha perkebunan Kelapa Sawit skala besar, milik PT. Kurnia Luwuk Sejati, dengan dalih mensejahterakan petani, melalui program perkebunan inti plasma, Murad Husen, pemilik utama PT. KLS, melakukan penyerobotan lahan masyarakat. Penyerobotan tersebut, mendapat perlawanan rakyat yang mencuat dari tahun 2008 s/d 2010. Aksi petani terhadap tindakan sewenang-wenang PT. KLS, kemudian di kriminalisasi yang berakibat pada pemenjaraan 2 orang pertani, masing di vonis 3 tahun, 6 bulan dan satu orang aktifis yang bernama Eva Bande, di vonis 4 tahun oleh pengadilan negeri Luwuk (Syafei 2010; 42).
Sangat susah membayangkan, apa yang dialami oleh masyarakat Sidoarjo sekarang ini, akan sangat berbeda dengan masyarakat
Surat PT Donggi Senoro tentang pembebasan lahan yang harus dipercepat prosesnya
DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?
20 Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah
DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?
21Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah
yang berada diareal konsesi blok migas donggi-sinoro, di masa yang akan datang. Tetapi proses yang terjadi selama 10 tahun terakhir, banyak petani terutama di desa-desa pada areal migas donggi-sinoro, yang tersebar di kec. Batui dan kec. Batui Selatan, kehilangan alat produksinya (tanah) dengan ganti rugi yang sangat murah. Membuktikan, bahwa belum ada investasi skala besar, yang mampu mensejaterakan rakyat.
KOMPOSISI SAHAM
Dalam skema hulu (upstream) adalah PT. Medco Energy International dan PT. Pertamina E & P pemilik tiga blok konsesi migas diwilayah Kab. Morowali dan Kab. Banggai, masing-masing adalah Blok Toili, Blok Sinoro dan Blok Matindok, kepemilikan saham dua perusahaan tersebut masing-masing 50%. Namun demikian secara lebih rinci dapat dijelasakan bahwa Blok Senoro dan Blok Toili dalam perkembangannya kemudian lebih dikenal dengan sebutan Blok Sinoro – Toili karena kedua blok tersebut dikelola oleh dua konsorsium, yang kemudian tergabung dalam JOB Pertamina – Medco EP Tomori Sulawesi (JOB PMTS), sedangkan untuk Blok Matindok hanya dikelola oleh PT. Pertamina melalui PT. Pertamina EP PPGM (Proyek Pengembangan Gas Matindok).
Dalam release Mitsubishi Corp, melalui situs resmi perusahaan tersebut, pada keputusan terakhir tentang investasi eksploitasi LNG Donggi-Sinoro yang dilaksanakan oleh PT Donggi-Senoro LNG, di mana Mitsubishi
memiliki saham 51%. Jumlah investasi adalah 2,8 milyar dolar (230 milyar yen). DS-LNG berencana mulai menjual LNG 2 juta ton per tahun sejak akhir tahun 2014. Kontrak EPC (Engineering, Procurement, and Construction Contract) akan ditandatangani dengan JGC (Japan Gasoline Company) Corporation. DS-LNG sudah menandatangani kontrak jual-beli dengan Chubu Electronic dan Kyushu Electronic. Setelah keputusan terakhir komposisi kepemilikan saham di Sulawesi LNG Development (Mitsubishi 75% + Korea Gas (Kogas) 25%) 59.9%, Pertamina Hulu Energy 29%, Medco LNG Indonesia 11.1% saham4.
Namun sebelumnya, hingga Desember 2010, sektor hilir ini, kilang LNG yang akan di bangun oleh konsorsium PT DS-LNG berkapasitas 2,1 juta ton per tahun dan membeli gas dari operator hulu. Pertamina EP menguasai 29 % saham, Pt. Medco menguasai 20% dan saham terbesar dimiliki Mitsubishi Corporation sebesar 51%. Pembeli gas dari konsorsium DS-LNG adalah dari Jepang yaitu Chubu Elektric dan Toyota Electric (jakartapress.com, 08/05/09).
Sejak pertengahan tahun 2009, pemerintah tidak kunjung memutuskan apakah gas donggi-sinoro akan di ekspor atau untuk konsumsi domestik. Sementara Konsorsium proyek (Pertamina-Medco-Mitsubishi) tahun lalu telah membuat perjanjian jual-beli gas dengan Chubu dan Kansai Electric Power. Namun, pada akhir
4ht tp: / /www.mitsubishicorp.com/jp/ ja/pr/archive/2011/html/0000011632.html. Rilis Mitsubishi, 24 Jan 2011. Di akses tgl 30 Januari 2011.
Juli 2010 Kansai memutuskan kontrak, karena tidak ada kejelasan keputusan pemerintah. Konsorsium kemudian mencari calon pembeli lainnya, yaitu Kyushu dan Korea gas5.
Release yang dikeluarkan melalui situs resmi, Chubu Electronic menandatangani kontrak jual-beli dengan DLNG pada 15 Okt 2010. Chubu berencana akan membeli LNG 1 juta ton per tahun sejak akhir 2014 sampai dengan Desember 20276 dan Kyushu Electronic akan membeli LNG 300 ribu ton per tahun sejak akhir 2014 sampai dengan 2027.
BAGI HASIL
Sejak akhir tahun 2010, PT. DS-LNG, memberikan bantuan berupa alat peraga pendidikan kepada salah satu sekolah di kec. Batui (Luwuk Post; 09 Nov 2010). Hal tesebut merupakan tanggung jawab perusahaan dalam bentuk kompensasi yang disebut dengan Company Social Responsibility (CSR) dan Community Devolopment (CD). Kedua program ini, diluar kontrak resmi dengan pemerintah dan merupakan pengembangan lebih jauh tentang tanggung jawab perusahaan sebagai bagian dari kompensasi terhadap lingkungan dan sosial.
Seharusnya bukan hanya kompensasi,
5 http://www.tempointeraktif.com, Senin, 03 Mei 2010, Pembeli Gas Donggi Ancam Mundur dari Proyek. Di akses 10 november 2011 6http://www.chuden.co.jp/corporate/publicity/pub_release/press/3107166_6926.html, 15 oktober 2010. Diakses tgl 30 Januari 2011.
sebagai daerah penghasil, pemerintah daerah seharusnya mendapat porsi penting dalam investasi. Di sektor hilir, pada komposisi pemilikan saham DS-LNG, pemerintah daerah tidak bisa ganggu gugat. Di sektor hulu juga demikian, pada Pasal 19 ayat 2 dan 3 Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 dijelaskan secara terperinci terkait Dana Bagi Hasil (DBH) yang diterima Pemerintah Daerah. DBH Minyak Bumi sebesar 15,5% dibagi dengan rincian, 3% dibagikan untuk Provinsi yang bersangkutan, 6% Kabupaten/Kota penghasil, 6% untuk Kabupaten/Kota lainnya dalam Provinsi yang bersangkutan dan sisanya sebesar 0,5% dialokasikan untuk menambah anggaran pendidikan dasar. Disamping itu, beberapa aturan lain yang juga mengatur soal itu misalnya, pengaturan mengenai cost recovery dari kegiatan usaha hulu migas diamanatkan oleh UU APBN tahun 2009 dan UU PPh.
Propaganda sesat yang menjelaskan, bahwa kab. Banggai akan kehilangan penerimaan sebesar Rp. 5 Triliun kalau produksi gas Donggi-Sinoro diperuntukan memenuhi kebutuhan domestik (Luwuk Post; 03 Maret 2010), angka tersebut sangat menggiurkan dan sekaligus tidak masuk akal. Dari mana nilai nominal tersebut muncul, sementara tidak ada aturan yang jelas, mengenai posisi pemerintah daerah pada bisnis migas tersebut.
Ketidakjelasan aturan tidak harus melakukan penyesatan infomasi ke publik dengan dalih, keuntungan ekspor penjualan gas lebih tinggi, dari pada melayani kebutuhan gas domestik. Serta tidak membuat pemerintah
DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?
22 Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah
DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?
23Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah
daerah penghasil migas tidak mampu berbuat apapun untuk menuntut hak mereka. Celah bagi hasil migas untuk pemerintah daerah masih dimungkinkan dengan adanya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang akan mulai berlaku pada tanggal 30 April 2010. Pasal 3 UU KIP menegaskan bahwa Undang-Undang ini bertujuan untuk; (1) menjamin hak warga Negara untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik; (2) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik; serta (3) ,meningkatkan peran aktif masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan pengelolaan Badan Publik yang baik.
Kedua undang-undang tersebut sangat umum dan kabur menjelaskan posisi pemerintah daerah (daerah penghasil) pada bisnis migas, undang-undang juga tidak menyebutkan secara spesifik jenis pembagian hasil dalam kontrak yang mana. Hanya untuk diketahui skema ini, hanya berlaku pada sektor hulu untuk pemerintah daerah. Dari mana hitungan rupiah dalam jumlah triliunan itu muncul, sedangkan tidak ada aturan yang memberikan kedudukan penting kepada pemerintah daerah terhadap DS-LNG. Sebagai daerah penghasil, pemerintah daerah mempunyai hak yang lebih besar dan diberi kesempatan untuk memiliki saham yang dikelola Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang bisa dipertanggungjawabkan secara transparan dalam pengawasan rakyat di Kabupaten Banggai.
TARIK MENARIK KEPENTINGAN
Mega proyek DS-LNG, tampaknya mengalami kebuntuhan, Mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla mengingatkan produksi gas blok Donggi-Sinoro di Sulawesi Tengah sebaiknya tidak diekspor dan tetap diperuntukkan memenuhi kebutuhan dalam negeri, karena keuntungannya tiga kali lipat dibandingkan diekspor antara lain terpenuhinya pasokan listrik, pertumbuhan ekonomi dan berkurangnya subsidi listrik7. Pernyataan JK, bertolak belakang dengan Menteri Koordinator Perekonomian Hatta Radjasa mengatakan skenario 70 persen gas untuk ekspor dan 30 persen untuk kebutuhan dalam negeri merupakan skenario yang paling tepat untuk diterapkan di blok gas Donggi-Senoro di Sulawesi Tengah. Menurut Hatta, skenario ini dianggap tepat berdasarkan keseimbangan produksi gas secara nasional8.
Publik pun, bereaksi atas keputusan pemerintah tentang peruntukan gas DS-LNG yang lebih mengutamakan ekspor Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRES) Marwan Batubara. menilai pemerintah tidak konsisten terhadap keputusan pernah dibuat sebelumnya terkait dengan penetapan alokasi gas Donggi Senoro, Sulawesi Tengah hanya sebesar 25 persen sampai 30 persen untuk kepentingan domestik. ”Saya menyesalkan keputusan pemerintah tersebut. Keputusan ini menunjukkan pemerintah tetap mementingkan
7 www.metronews.com, Jum`at 23 April 2010. Kalla meminta gas donggi-sinoro tak di exspor. Di akses tgl 10 November 2010. 8 www.kompas.com, Jum`at 21 Mei 2010. Tepat, Skenario 70-30 Donggi-Sinoro. Di akses tgl 10 November 2010.
kepentingan pemilik modal, bukan rakyat. Justru dengan keputusan ini rakyat dan negara yang dirugikan (waspadamedan.com: 21 Juni 2010).
Wajar saja, keputusan pemerintah yang lebih mementingkan kebutuhan gas pasar luar negeri dan tunduk pada kepentingan asing. Pemilihan Mitsubishi sebagai vendor LNG plant dengan harga sebesar US$ 2,1 miliar di atas tawaran vendor lain seperti LNG Energi Utama yang menawarkan US$ 1,6 miliar atau konsorsium nasional (PT Tripatra Eng, PT
Rekayasa Industri dan PT Inti Karya Persada) yang hanya sebesar US$ 1,2 miliar. Kasus ini pernah digugat oleh LNG EU ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). LNG EU melaporkan ada pesekongkolan antara Medco dan Mitsubishi pada tender proyek DS- LNG.
Pada tanggal 05 Januari 2011, KPPU memutuskan bersalah Pertamina, Medco dan Mitsubishi, Konsorsium DS-LNG tersebut terbukti melanggar Pasal 22 dan 23 UU No. 5. Tahun 1999 tentang persekongkolan tender dan persekongkolan dalam mendapatkan informasi
• JalurdistribusipenjualangasyangdirencanakanPTDonggiSenoroLNG
Sumber Foto : http://w
ww
.lngpedia.com/indonesias-pertam
ina-ups-stake-in-donggi-senoro-lng
DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?
24 Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah
DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?
25Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah
rahasia perusahaan lain dan informasi tersebut diklasifikasi sebagai rahasia perusahaan untuk menyusun proposal beauty contest (kontes kecantikan) untuk mengikuti tender proyek DS-LNG (kppu.go.id : 5 Januari 2011)
Selain lebih mahal, pemilihan Mitsubishi juga memunculkan “keharusan” menjual gas ke Jepang. Juga berpotensi menimbulkan kerugian negara berupa menurunnya pasokan gas di dalam negeri. Sementara itu Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai rencana pengembangan proyek Donggi Senoro Liquid Natural Gas (DSLNG) tidak akan optimal bagi penerimaan negara. ICW memperkirakan negara justru berpotensi mengalami kerugian jika proyek tersebut tetap dijalankan hingga 5,389 miliar dollar AS. Kepala Pusat Data dan Informasi Indonesia Corruption Watch (ICW) Firdaus Ilyas, mengatakan total kerugian tersebut terdiri dari skema pengembangan gas hilir dari pengembangan kilang 400-800 juta dollar AS. Sedangkan dari penjualan gas dari hulu ke hilir 4,589 miliar dollar AS (Kompas, 23 Agustus 2009).
Meskipun KPPU telah memutuskan bersa-lah terhadap konsorsium DS-LNG, kenyataan-nya Mitsubishi tetap sebagai pemegang saham terbesar di sektor hilir. Posisi Mitsubishi saat ini, merupakan buah dari hasil kerja sama 50 ta-hun Indonesia-Jepang pada bulan Agustus 2007 menyepakati Perjanjian Kemitraan Ekonomi (EPA: Economic Partnership Agreement) mene-tapkan susunan kerangka pemberian bantuan/investasi dari Jepang demi tujuan eksplorasi
energi di Indonesia. Forum Bisnis Jepang Indo-nesia yang diselenggarakan saat kesepakatan EPA telah menyetujui rencana 7 proyek, dian-tara itu 6 proyek adalah proyek pengembangan energi di Indonesia.
Bagi Jepang, negara bersumber daya energi yang terbatas, keamanan pasokan energi dianggap masalah terpenting. Hubungan Indonesia-Jepang pun tak mungkin terpisah dengan energi dan sumberdaya alam. Salah satu tujuan utama Perang Pasifik adalah mengamankan minyak bumi Hindia-Belanda, sedang Selat Malaka disebut ”Garis Hidup Jepang” hingga kini karena seluruh kapal tanker minyak dari Timur Tengah melewatinya. Menurut data Departemen Keuangan Jepang 2003, 3,6% minyak bumi (keenam terbanyak), 29,8% gas (terbanyak), 12,8% batu bara (ketiga terbanyak) yang di impor oleh Jepang dari Indonesia9.
Sampai saat ini, belum ada kejelasan DS-LNG tahun berapa mulai beroperasi, tetapi perjanjian-perjanjian tersebut, memposisikan Indonesia semakin tidak berdaya berhadapan dengan kepentingan asing dan merelakan kekayaan alam negeri ini di keruk para pemodal.
PENUTUP
Terlepas dari silang sengkarut yang terjadi selama ini, terhadap rencana pembangunan
9 Saeki Natsuko (2009), Rakyat Jadi Korban demi Kepentingan Ne-gara
kilang migas DS-LNG, Pemerintah harus bertanggung jawab untuk penyelesaian konflik lahan yang diakibatkan oleh perusahaan, sebagai pertanggungjawaban sosial negara terhadap rakyatnya. Sehingga tugas pemerintah, tidak dianggap sebagai calo, yang menyediakan jasa bagi pemodal yang mengejar fee dari pembebasan lahan yang merugikan petani di areal konsesi.
Pemerintah seharusnya pada posisi tawar yang kuat dalam mengambil keputusan tentang peruntukan migas DS-LNG, lebih memperhatikan kebutuhan gas dalam negeri, dengan melakukan penjadwalan kembali
kontrak-kontrak yang telah disepakati dan memposisikan masyarakat sebagai bagian terpenting dalam investasi DS-LNG tersebut. Kepemilikan saham perusahaan tidak boleh lebih dari 50%, dan sebagian besar saham lebih dari 50% di miliki oleh rakyat dan pemerintah Indonesia (terutama pemerintah daerah).
Penjadwalan kembali kontrak yang telah disepakati, untuk menempatkan kembali posisi pemerintah Indonesia dan masyarakat di sekitar areal konsesi secara lebih baik dan menguntungkan, agar kekayaan alam yang kita miliki, dapat dinikmati oleh rakyat Indonesia.
DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?
26 Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah
DONGGI – SINORO UNTUK SIAPA?
27Studi Kasus Rencana Pembangunan Kilang Migas DS-LNG di Kabupaten Banggai – Sulawesi Tengah
Daftar Pustaka
Aditjondro, George (2005). Gemuru Wera Sulewana, Kertas Posisi YTM PaluGogali, Lian (2007), Marmer, Migas dan Militer Di Ketiak Sulawesi Timur; Antara Kedaulatan Rakyat dan Kedaulatan Investor, Kertas Posisis YTM, edisi 06 Natsuko Saeky, 2009. Artikel. Rakyat Jadi Korban Demi Kepentingan Negera.Sangaji, Anto (2001), INCO Rahmat Atau Petaka? Perkebunan Kelapa Sawit, Kertas Posisi YTM Palu, Edisi 02.Sangaji, Anto (2009), Transisi Kapital di Sulawesi Tengah- Pengalaman Industri Perkebunan Kelapa Sawit, Kertas Posisi YTM Palu, Edisi 08.T. Tama, Muhammad Syafei, (2010), Perluasan Sawit Berbuah Petaka- Sketsa Perlawanan Petani Atas Penyingkiran dan Pengingkaran Hak Atas Sumber Daya Agraria di Daratan Toili, Kab. Banggai. Kertas Posisi YTM Palu, Edisi 09.Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan KeuanganUndang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi PublikUndang-Undang Nomor 05 Tahun 2009 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.Laporan hasil wawancara dengan petani di Desa Sinorang dan Desa Uso
MediaMajalah PANTAU Luwuk Edisi 26/ 10 September 2008Harian Mercusuar edisi 6 Juli 2009.Majalah PANTAU Luwuk, 31/01/08
Majalah PANTAU Luwuk, 13/11/08Harian Nusantara-Aceh, 12 Agustus 2010.
Websitewww.harian-aceh.comhttp://www.mitsubishicorp.com http://www.tempointeraktif.com,
www.kompas.com,
http://www.chuden.co.jp.
www.metronews.com www.jatam.or.idwww.jakartapress.comwww.kppu.go.idwww.waspadamedan.com