kesepakatan bersama w badan pengembangan …jdih.dephub.go.id/.../kesepakatan_bersama_bpsdmp... ·...
TRANSCRIPT
KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARABADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
PERHUBUNGAN
DENGANPT DIRGANTARA INDONESIA (PERSERO)
TENTANGKERJASAMA DALAM PEMANFAATAN SUMBER DAYA,
SARANA DAN PRASARANA
W INDOsUlAN ACRCSHACC (lAt|
NOMOR : Hk. / 1 / 1 .epsDrvip- 19
NOMOR : PTD/ooel / UT0 0 0 0 /0 1 / 2019
Pada hari ini Kamis, tanggal sepuluh, bulan Januari, tahun dua ribu
sembilan belas (10-01-2019) bertempat di Jakarta, yang bertandatangan
dibawah ini:
1. UMIYATUN HAYATI TRIASTUTI, Selaku Kepala Badan Pengembangan
Sumber Daya Manusia Perhubungan, Badan Pengembangan Sumber
Daya Manusia Perhubungan, Kementerian Perhubungan, dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan Sumber Daya
Manusia Perhubungan, dengan alamat di Jl. Medan Merdeka Timur
No. 8 Jakarta Pusat 10110, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. ELFIEN GOENTORO, selaku Direktur Utama PT Dirgantara Indonesia
(Persero), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT Dirgantara
Indonesia (Persero) diangkat berdasarkan Akta Notaris Kristi Andana
Yulianes S.H. No. 08 tanggal 14 September 2017, dengan alamat di
Jalan Pajajaran Nomor 154, Bandung - Jawa Barat selanjutnya disebut
PIHAK KEDUA.
PihakPertam a
PihakKedua
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama
disebut PARA PIHAK dengan terlebih dahulu, memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah suatu institusi di bawah Kementerian
Perhubungan Republik Indonesia yang melaksanakan pengembangan
sumber daya manusia di bidang Transportasi.
b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha Milik Negara yang
bergerak dalam industri kedirgantaraan dan memiliki kemampuan
dalam bidang rancang bangun, pengujian, produksi, perawatan,
perbaikan dan modifikasi pesawat terbang.
c. Bahwa dalam rangka meningkatkan sinergi dan produktivitas sumber
daya yang dimiliki serta sebagai bagian dari salah satu upaya dalam
mengembangkan kemandirian pendidikan calon penerbang dan/atau
mekanik bagi pesawat terbang produk yang dihasilkan oleh PIHAK
KEDUA, maka diperlukan kerjasama diantara PARA PIHAK.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK sepakat untuk
menandatangani Kesepakatan Bersama tentang Kerjasama dalam
Pemanfaatan Sumber Daya, Sarana dan Prasarana, yang selanjutnya
disebut Kesepakatan Bersama dengan ketentuan sebagai berikut:
Pasal 1
DASAR HUKUM
Dasar Hukum dibuatnya Kesepakatan Bersama ini adalah :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Negara
Republik Indonesia Nomor 4956);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
PihakPertam a
PihakKedua
X *
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 12,
Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah
Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya
Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5310);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan
Pendidikan Tinggi dan Pengeolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
7. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 8);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2002 tentang Penyertaan
Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham PT
Dirgantara Indonesia, PT PAL Indonesia, PT Pindad, PT Dahana, PT
Krakatau Steel, PT Barata Indonesia, PT Boma Bisma Indra, PT In
dustri Kereta Api, PT Industri Telekomunikasi Indonesia Dan PT LEN
Industri Dan Pembubaran Perusahaan Perseroan (Persero) PT Bahana
Pakaiya Industri Strategis;
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perhubungan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844), sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 56 Tahun
2018 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri
PihakPertam a
PihakKedua
ifr
Perhubungan Nomor PM. 189 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Perhubungan Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2018 Nomor 814).
Pasal 2MAKSUD DAN TUJUAN
(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai acuan untuk
melakukan kerja sama diantara PARA PIHAK.
(2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk pengembangan
kemandirian dalam bidang pendidikan dan pelatihan calon penerbang
dan/atau mekanik melalui pemanfaatan sumber daya, sarana dan
prasarana yang dimiliki oleh PARA PIHAK, dengan tetap berpegang
pada prinsip kerja sama yang progesional serta tidak bertentangan
dengan peraturan perundang-undangan.
Pasal 3RUANG LINGKUP
Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi:
a. Kerja sama pemanfaatan Sumber Daya Manusia dari PARA PIHAK;
b. Kerjasama pemanfaatan sarana dan prasarana pendidikan dan
pelatihan, yang meliputi pendidikan dan pelatihan penerbang dan/atau
mekanik yang dimiliki oleh PARA PIHAK;
c. Ruang Lingkup yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Kesepakatan
Bersama ini dapat ditambah dengan lingkup kerjasama lainnya,
sepanjang disepakati secara tertulis oleh PARA PIHAK.
PihakPertam a
PihakKedua
£ M—
4
Pasal 4MASA BERLAKU
(1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal ditandatangani, dan dapat diperpanjang
sesuai dengan kesepakatan tertulis PARA PIHAK.
(2) PARA PIHAK sepakat bahwa apabila salah satu Pihak bermaksud
untuk memperpanjang atau mengakhiri Kesepakatan Bersama ini,
maka Pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri harus
memberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya selambat-
lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum Kesepakatan Bersama berakhir.
(3) Apabila dalam jangka waktu seperti dimaksud pada ayat (1)
Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK tidak melaksanakan
perpanjangan dan tidak membahas tindak lanjut, maka Kesepakatan
Bersama ini akan berakhir dengan sendirinya, dengan tanpa
kewajiban apapun dari PARA PIHAK.
Pasal 5PELAKSANAAN
(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama Ini akan diatur lebih lanjut dalam
bentuk Perjanjian Kerjasama antara PIHAK KEDUA dengan Unit
Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan PIHAK PERTAMA, sesuai
kebutuhan PARA PIHAK yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
(2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus
sudah dimulai selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan
setelah Kesepakatan Bersama ini ditandatangani.
(3) Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud jangka
waktunya tidak dapat melebihi masa berlaku dari Kesepakatan
Bersama ini.
PihakPertam a
PihakKedua
K - s
(4) Kesepakatan Bersama dan Perjanjian Kerjasama, dibuat dan
dilaksanakan dengan tetap menghormati dan mengindahkan ketentuan
peraturan perundang-undangan serta prinsip-prinsip tata kelola yang
baik (good govemance) dan dengan itikad baik dalam upaya
melaksanakan fungsi kelembagaan masing-masing.
Pasal 6
PEMBIAYAAN
Pembiayaan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Kesepakatan
Bersama ini akan dibebankan kepada PARA PIHAK sesuai tugas dan
tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah dengan tetap
mematuhi peraturan perundang-undangan.
Pasal 7KERAHASIAAN
(1) PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga dan menangani setiap
data dan informasi yang diketahui atau timbul dari Kesepakatan
Bersama ini, secara rahasia dan tidak akan menyampaikannya kepada
Pihak Ketiga yang tidak berkepentingan dengan alasan apapun juga,
kecuali data dan informasi yang sudah menjadi milik umum (Public
Domain), atau diharuskan disampaikan berdasarkan peraturan
perundang-undangan.
(2) PARA PIHAK tidak akan membuka kerahasiaan tersebut kepada pihak
ketiga manapun tanpa persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
(3) Ketentuan kerahasiaan ini akan terus berlangsung dan mengikat PARA
PIHAK meskipun Kesepakatan Bersama ini telah berakhir, kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
PihakPertam a
PihakKedua
(ftr~6
Pasal 8PENYELESAIAN PERSELISIHAN
PARA PIHAK sepakat bahwa pada prinsipnya, setiap perbedaan pendapat
yang terjadi dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan diselesaikan
secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
Pasal 9PEMBERITAHUAN
Setiap pemberitahuan atau komunikasi antara PARA PIHAK harus
disampaikan dalam bentuk tertulis dan dianggap telah diterima jika
dikirimkan secara langsung atau dengan surat tercatat disertai dengan
tanda terimanya atau faksimili atau surat elektronik/e-mail, ke alamat
sebagai berikut:
PIHAK PERTAMA :
Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan
Jl. Medan Merdeka Timur No. 8 Jakarta Pusat 10110
Telepon : (021) 3456585
Faksimili : (021)3865064
E-mail : [email protected]
PIHAK KEDUA :
PT Dirgantara Indonesia (Persero)
Kepala Divisi Pusat Uji Terbang
Jalan Pajajaran Nomor 154, Bandung 40174
Telepon : (022) 6054278
Faksimili : (022) 6310708
E-mail : [email protected]
PihakPertam a
PihakKedua
X lf^\______L_________
7
Pasal 10MONITORING DAN EVALUASI
PARA PIHAK secara bersama-sama atau mandiri melakukan monitoring dan
evaluasi terhadap pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini paling sedikit 6
(enam) bulan sekali.
Pasal 11AMENDEMEN/ADDENDUM
(1) Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau belum tercakup dalam
Kesepakatan Bersama ini, akan diatur lebih lanjut berdasarkan
kesepakatan PARA PIHAK dalam bentuk Amendemen/Addendum.
(2) Amendemen/Addendum sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama
ini.
Pasal 12
LAIN-LAIN
Kesepakatan Bersama ini tidak memberikan ikatan hukum maupun
finansial bagi PARA PIHAK.
PihakPertam a
PihakKedua
(p c—
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA
PIHAK di Jakarta, pada tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam
rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai cukup, masing-masing untuk
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum
yang sama.
PIHAK KEDUA,PT DIRGANTARA INDONESIA
(PERSERO)
ELFIEN GOENTORO
DIREKTUR UTAMA
PIHAK PERTAMA, BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
PERHUBUNGAN
PihakPertam a
PihakKedua
f&r-9
Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA
PIHAK di Jakarta, pada tanggal sebagaimana tersebut di atas, dalam
rangkap 2 (dua) asli, dibubuhi materai cukup, masing-masing untuk
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dan mempunyai kekuatan hukum
yang sama.
PIHAK KEDUA,PT DIRGANTARA INDONESIA
(PERSERO)
ELFIEN GOENTORO
DIREKTUR UTAMA KEPALA
PIHAK PERTAMA, BADAN PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA
PERHUBUNGAN
AYATI TRIASTUTI
PihakPertam a
PihakKedua
X9