kesiapan faskes di bidang alkes dalam …binfar.depkes.go.id/bmsimages/1369282035.pdf · kajian...
TRANSCRIPT
KESIAPAN FASKES DI BIDANG ALKES
DALAM MENYONGSONG SJSN
dr. Chairul Radjab Nasution, Sp.PD, KGEH, M.Kes Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan
Sosialisasi Peraturan Alat Kesehatan dan PKRT Pontianak, 20 – 22 Mei 2013
dr.Chairul Radjab Nasution, SpPD-KGEH, FINASIM, FACP, M.Kes
Direktur Bina Upaya Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan RI
PENDIDIKAN •1977-1982 :Pendidikan Dokter, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Jakarta. •1985 -1991 :Pendidikan Dokter Spesialis Penyakit Dalam, Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jakarta. •1998-2002 :Master Manajemen Rumah Sakit, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta. •2001 : Health Services Management, Royal Melbourne Institute of Technology,
Australia. •2008 :Konsultan Gastroenterohepatologi, Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jakarta. •2009 :Fellow of The Indonesian Society of Internal Medicine, Fakultas Kedokteran, Universitas Indonesia, Jakarta. •2010 :Fellow of The American College of Physician
PENGALAMAN ORGANISASI •Sekretaris Ikatan Dokter Indonesia, Jakarta. •Wakil Ketua Persatuan Ahli Penyakit Dalam Indonesia
Jakarta Raya. •Ketua Indonesian Association for The Study of the Liver
(InaASL), Cabang Jakarta. •Ketua Perkumpulan Gastroenterologi Indonesia, Cabang
Jakarta. •Ketua Perkumpulan Digestive-Endoscopy Indonesia,
Cabang Jakarta. •Wakil Ketua PB PDMMI (Persatuan Dokter Managemen
Medis Indonesia). •Sekretaris Jenderal PB PAPDI
JABATAN SEBELUMNYA •1992 :Dokter Spesialis Penyakit Dalam RSUP Fatmawati, Jakarta. •1996 :Kepala Bagian Sekretariat RSUP Fatmawati, Jakarta. •2003 :Kepala Bidang Pelayanan Medik RSUP Fatmawati, Jakarta. •2003 :Konsultan Pelayanan RSUP Fatmawati, Jakarta. •2005 :Direktur Medik dan Keperawatan RSUP Fatmawati, Jakarta. •2006 :Kepala Komite Etik dan Hukum RSUP Fatmawati, Jakarta. •2008 :Direktur Utama RS Djamil Padang. •2008 :Direktur Utama RSUP Fatmawati, Jakarta
SEKILAS SJSN
AGENDA PRIORITAS PERSIAPAN IMPLEMENTASI JKN
TARGET PROGRESS
SUB POKJA FASKES, INFRASTRUKTUR DAN RUJUKAN 1. DIRJEN BUK
2. Dr. Chairul R. Nasution, Sp PD
TRACK 5: PENYIAPAN PROVIDERS
Penyiapan providers Dir Yan Askes, BUK Dalam proses
Proyeksi kebutuhan dan pemenuhan fasyankes Dir Yan Askes, BUK sudah ada data
TRACK 6: PENGUATAN PELAYANAN PRIMER DAN RUJUKAN
Penguatan pelayanan kesehatan primer Direktur BUK Dasar Dalam proses
Penguatan sistem rujukan dan rujuk balik Direktur BUK Rujukan Dalam proses
TRACK 7: IT/SIM BPJS KESEHATAN
Penggunaan NIK Siswandi (Askes), Pusdatin Dalam proses
Integrasi Aplikasi INA-CBGs kedalam SIM BPJS Kesehatan
Siswandi (Askes), Pusdatin Dalam proses
Merumuskan Bussiness/Functional Reguirement Siswandi (Askes), Pusdatin Dalam proses
Penyempurnaan Aplikasi: Kepesertaan dan Pelayanan
Siswandi (Askes), Pusdatin Dalam proses
Pengembangan Infrastruktur IT Siswandi (Askes), Pusdatin Dalam proses
AGENDA SJSN POKJA FASKES, INFRASTRUKTUR DAN RUJUKAN
Regulator
BPJS Kesehatan
Peserta Jaminan Kes
Fasilitas Kesehatan Mencari Pelayanan
Memberi Pelayanan
Regulasi Sistem Pelayanan Kesehatan (rujukan, dll)
***Regulasi (standarisasi) Kualitas Yankes, Nakes, Obat,
Alkes
Regulasi Tarif Pelayanan Kesehatan,
Ken
dal
i B
iaya
& k
ual
itas
Yan
kes
Pemerintah
Sistem Rujukan
Single payer, regulated, equity
PETA JALAN ASPEK PELAYANAN KESEHATAN
2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
RENCANA AKSI
PENGEMBANGAN
FASKES, NAKES,
SISTEM RUJUKAN
DAN INFRASTRUKTUR
Kajian berkala tahunan elijibilitas Faskes, kredensialing, kualitas layanan dan
penyesuaian besaran pembayaran harga keekonomian
Implementasi, pemantauan dan penyempurnaan sistem rujukan dan
telaah utilisasi
• Distribusi belum merata
• Kualitas bervariasi
• Sistem rujukan belum
optimal
• cara Pembayaran
belum optimal
-Perluasan dan
Pengembangan
faskes dan nakes
secara
komprehensif
-Evaluasi dan
penetapan
pembayaran
•Jumlah mencukupi
• Distribusi merata
• Sistem rujukan
berfungsi optimal
• Pembayaran dengan
cara prospektif dan
harga keekonomian
untuk semua penduduk
KEGIATAN-KEGIATAN:
Implementasi roadmap: pengembangan faskes, nakes, sistem rujukan
dan infrastruktur lainnya.
Penyusunan
Standar,
prosedur dan
pembayaran
faskes Implementasi pembayaran Kapitasi dan INA-CBGs serta penyesuaian
besaran biaya dua tahunan dengan harga keekonomian
6
Provinsi memiliki sistem
rujukan sendiri-sendiri
(tidak sinkron satu sama
lain)
Koordinasi lemah
diantara implementator
(termasuk Dokter)
Implementasi Kebijakan Sistem Rujukan lambat
Rendahnya
pemahaman SDM
tenaga kesehatan
Akses Faskes
terbatas
Mindset masyarakat
Hospital centrised
Keterbatasan
Transportasi
Perlakuan thd Pasien :
tidak sesuai, lambat, dan tidak aman
Sistem Rujukan
terintegrasi, terstruktur
dan berjenjang
Faskes Primer Merata,
berkualitas dan kredibel
Rumah Sakit Yang Kuat
dan Fokus Patient
Safety Tercapai
Jaminan Kesehatan
Nasional Berjalan
Rakyat Sehat dan
Sejahtera
Sebelum SJSN Pasca SJSN
KEBIJAKAN ALKES
DALAM SJSN
PENDAHULUAN
Alat kesehatan tidak hanya terkait dengan prosedur/tindakan
diagnosa, kuratif, rehabilitatif tetapi juga mencakup promotif,
preventif, dan paliatif.
Alat kesehatan adalah produk teknologi yang bebas dari
resiko yang dapat membahayakan pasien, tenaga
kesehatan dan lingkungan.
Faskes berkewajiban menjamin alat kesehatan yang dimiliki
bermutu, aman dan laik pakai sebagaimana dimanatkan UU
RS, Standar dan Akreditasi RS.
Alat kesehatan dan bangunan merupakan aset yang besar
nilai investasinya.
Ruang lingkup pengendalian alat kesehatan mulai Pre, On
dan Post-Market melibatkan banyak pemangku kepentingan.
LINGKUP URAIAN
1. Alat Kesehatan Jumlah dan jenis Perkembangan teknologi Pemenuhan standar sesuai klasifikasi
2. Tata Kelola
SOTK SPO termasuk pencatatan, pelaporan Ketersedian dokumen/manual alkes Perencanaan, pengadaan, penerimaan, pemanfaatan,
Pemeliharaan dst.
3. Sarana Prasarana dan Alat
Ruang kerja, simpan dokumen dan alkes Alat kerja … pemeliharaan Alat kalibrasi internal
4. Anggaran
Pemeliharaan termasuk suku cadang Pengujian dan kalibrasi Pengembnagan SDM berkelanjutan
5. Sumber Daya Manusia
Kompetensi Jumlah dan distribusi Pelatihan, Tubel Karir dan penghargaan
1. UU No. 36 thn 2009 tentang Kesehatan.
2. UU No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
3. Kepmenkes No. 394 tahun 2001 tentang Institusi Penguji.
4. Peraturan Kepala Bapeten Nomor 8/2011 Tentang Keselamatan Radiasi Dalam Penggunaan Pesawat Sinar-x Radiologi Diagnostik Dan Intervensional.
5. Peraturan Kepala Kepala Bapeten Nomor 9/2011 Tentang Uji Kesesuaian Pesawat Sinar-x Radiologi Diagnostik Dan Intervensional.
6. Permenkes No. 363 tahun 1998 tentang Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan.
7. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 340/MENKES/PER/III/2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit.
DASAR HUKUM
Pasal 98
1) Sediaan farmasi dan alat kesehatan harus aman,
berkhasiat/bermanfaat, bermutu, dan terjangkau.
Pasal 104
1) Pengamanan sediaan farmasi dan alat kesehatan
diselenggarakan untuk melindungi masyarakat
dari bahaya yang disebabkan oleh penggunaan
sediaan farmasi dan alat kesehatan yang tidak
memenuhi persyaratan mutu dan/atau keamanan
dan/atau khasiat/kemanfaatan
1. UU No. 36 thn 2009 tentang kesehatan
1. UU Rumah Sakit No. 44 Tahun 2009)
Institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
Pengertian RS
13
Peralatan RS (pasal 16)
Peralatan medis dan non medis harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laik pakai
Peralatan medis tertentu yang akan digunakan dalam pelayanan kesehatan di rumah sakit harus melalui penapisan teknologi.
Peralatan RS (Pasal 26 ayat 2)
Pasal 7
1) Rumah Sakit harus memenuhi persyaratan lokasi, bangunan, prasarana, sumber daya manusia,
kefarmasian, dan peralatan.
Pasal 16
1) Persyaratan peralatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) meliputi peralatan medis dan
nonmedis harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laik
pakai.
2) Peralatan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diuji dan dikalibrasi secara berkala oleh
Balai Pengujian Fasilitas Kesehatan dan/atau institusi pengujian fasilitas kesehatan yang berwenang.
3) Peralatan yang menggunakan sinar pengion harus memenuhi ketentuan dan harus diawasi oleh
lembaga yang berwenang.
4) Penggunaan peralatan medis dan nonmedis di Rumah Sakit harus dilakukan sesuai dengan indikasi medis
pasien
5) Pengoperasian dan pemeliharaan peralatan Rumah Sakit harus dilakukan oleh petugas yang mempunyai
kompetensi di bidangnya.
6) Pemeliharaan peralatan harus didokumentasi dan dievaluasi secara berkala dan berkesinambungan
7) Ketentuan mengenai pengujian dan/atau kalibrasi peralatan medis, standar yang berkaitan dengan
keamanan, mutu, dan manfaat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.
.
2. UU No. 44 thn 2009 tentang Rumah Sakit
.
Pasal 17
Rumah Sakit yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10,
Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, dan Pasal 16 tidak diberikan izin mendirikan, dicabut atau
tidak diperpanjang izin operasional Rumah Sakit.
a. belum mempunyai sertifikat dan/atau tanda; b. sudah berakhir jangka waktu sertifikat dan tanda; c. diketahui penunjukan atau keluarannya atau kinerjanya
perfomance) atau keamanannya (safety) tidak sesuai lagi walaupun sertifikat dan/atau tanda masih berlaku lagi walaupun sertifkat dan tanda masih berlaku.
d. telah mengalami perbaikan, walaupun sertifikat dan tanda masih berlaku;
e. telah dipindahkan bagi yang memerlukan instalasi, walaupun sertifikat dan tanda masih berlaku.
Kriteria Peralatan Yang Wajib Dikalibrasi (Pasal 2 Ayat 2)
3. Permenkes Nomor 363 Tahun 1998
1. Dokter atau dokter gigi dalam menyelenggarakan praktik kedokteran wajib mengikuti standar pelayanan kedokteran atau kedokteran gigi.
2. Standar pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibedakan menurut jenis dan strata sarana pelayanan kesehatan.
3. Standar pelayanan untuk dokter atau dokter gigi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Menteri.
(1) Dalam rangka penyelenggaraan pelayanan kesehatan secara berjenjang dan fungsi rujukan, rumah sakit umum dan
rumah sakit khusus diklasifikasikan berdasarkan fasilitas dan kemampuan pelayanan RS (2) Klasifikasi RS Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
a. Rumah Sakit umum kelas A;
b. Rumah Sakit umum kelas B
c. Rumah Sakit umum kelas C;
d. Rumah Sakit umum kelas D.
(3) Klasifikasi RS Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas
a. Rumah Sakit khusus kelas A;
b. Rumah Sakit khusus kelas B;
c. Rumah Sakit khusus kelas C.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan
Menteri.
URAIAN KLASIFIKASI RS UMUM DAN RS KHUSUS
Kelas A Rumah Sakit Umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik
paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar, 5 (lima) spesialis penunjang medik, 12 (dua belas) spesialis lain dan 13 (tiga belas) subspesialis.
Kelas B Rumah Sakit Umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar, 4 (empat) spesialis penunjang medik, 8 (delapan) spesialis lain dan 2 (dua) subspesialis dasar.
Kelas C Rumah Sakit Umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 4 (empat) spesialis dasar dan 4 (empat) spesialis penunjang medik.
Kelas D Rumah Sakit umum yang mempunyai fasilitas dan kemampuan pelayanan medik paling sedikit 2 (dua) spesialis dasar.
Kelas A
Rumah Sakit Khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususan yang lengkap.
Kelas B
Rumah Sakit Khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususan yang terbatas.
Kelas C
Rumah Sakit Khusus kelas C adalah Rumah Sakit Khusus yang mempunyai fasilitas dan kemampuan paling sedikit pelayanan medik spesialis dan pelayanan medik subspesialis sesuai kekhususan yang minimal
K R I T E R I A Kls A
Kls B
Kls C
Kls D
KETERANGAN
• Peralatan medis di Instalasi Gawat Darurat + + + +
• Peralatan medis di Instalasi Rawat Jalan + + + +
• Peralatan medis di Instalasi Rawat Inap + + + +
• Peralatan medis di Instalasi Rawat Intensif + + + - Kelas D cukup HCU
• Peralatan medis di Instalasi Tindakan Operasi
+ + + +
• Peralatan medis di Instalasi Persalinan + + + +
• Peralatan medis di Instalasi Radiologi + + + +
• Peralatan medis di Instalasi Anestesi + + + -
• Peralatan medis Laboratorium Klinik + + + -
• Peralatan medis Farmasi + + + +
• Peralatan medis di Instalasi Pelayanan Darah + + + -
• Peralatan medis Rehabilitasi Medik + + + +
• Peralatan medis di Instalasi Gizi + + + +
• Peralatan medis Kamar Jenazah + + + +
PERALATAN
PERMENKES 340/MENKES/PER/III/2010 TENTANG KLASIFIKASI RUMAH SAKIT
Dimensi Mutu Pelayanan Rumah Sakit
INPUT PROSES OUTPUT
Admin dan
manajemen
Sarana dan prasarana
Peralatan kesehatan
Sumber daya
menusia
Standar Pelayanan
Good corporate gov.
Good clinical gov.
Kendali mutu &
biaya
Patient Safety
Pembinaan dan
pengawasan
Kinerja klinik
NDR/ GDR RS
BOR/LOS/TOI
Angka Infeksi
Nosokomial
Kinerja keuangan
Tingkat kepuasan
REGULASI PERUMAH SAKITAN
PERSYARATAN
PERIZINAN PELAYANAN KES DAN
PEMBINAAN MUTU
MONITORING DAN
PENGAWASAN
VISI, MISI DAN STRATEGI
PUSAT DAERAH RS
19
Peralatan kesehatan memiliki peran penting dalam dimensi mutu RS
KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN :
Usulan dari UPT Kementerian Kesehatan
Usulan Pemda Melalui E-Planning
Program Prioritas Kesehatan :
- Poned, Ponek, HIV
- Revitalisasi Puskesmas
- SJSN
Peralatan Canggih
Jenis Alkes diperbaharui secara berkesinambungan
Kebutuhan Alat Kesehatan disusun
berdasarkan :
KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN :
Rumah Sakit Kelas A : harus mempunyai alat
kesehatan untuk paling sedikit 4 pelayanan medik
spesialis dasar, 5 pelayanan spesialis penunjang
medik, 12 pelayanan medik spesialis lain dan 13
Pelayanan medik sub spesialis
• Rumah Sakit Kelas B : harus mempunyai alat
kesehatan untuk paling sedikit 4 pelayanan
medik spesialis dasar, 4 pelayanan spesialis
penunjang medik, 8 pelayanan medik spesialis
lainnya dan 2 Pelayanan medik sub spesialis
dasar
Kebutuhan Alat Kesehatan Berdasarkan kelas RS :
KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN :
Rumah Sakit Kelas C : harus mempunyai alat
kesehatan untuk paling sedikit 4 pelayanan
medik spesialis dasar, 4 pelayanan spesialis
penunjang medik.
• Rumah Sakit Kelas D : harus mempunyai alat
kesehatan untuk paling sedikit 2 pelayanan
medik spesialis dasar
Peralatan kesehatan utama minimal yang berada di kamar ini antara lain : 1) 1 (satu) meja operasi (operation table), 2) 1 (satu) set lampu operasi (Operation Lamp), terdiri dari lampu utama dan lampu satelit. 3) 2 (dua) set Peralatan
Pendant (digantung), masing-masing untuk pendan anestesi dan pendan bedah.
4) 1 (satu) mesin anestesi, 5) Film Viewer. 6) Jam dinding. 7) Instrument Trolley untuk
peralatan bedah. 8) Tempat sampah klinis. 9) Tempat linen kotor. 10) dan lain-lain.
Contoh Alat Kesehatan R. OK Umum ( Sumber : Pedoman Teknis Ruang Operasi )
KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN :
PROV BANTEN
Kawasan
Purwasuka
Kawasan Bogor
Sukabumi Cianjur
Kawasan
Bandung Cimahi
Kawasan
Priangan Timur
Kawasan Kota Bogor,
Bekasi Depok
5/21/2013 24
Sumber : Dinkesjabar
Kawasan
Ciayumajakuning
4,3 juta jiwa
6,6 juta jiwa
7,8 juta jiwa
7,5 juta jiwa
6,5 juta jiwa
Dalam rangka penguatan
regionalisasi sistem
rujukan pemerintah harus
melengkapi alat-alat
kesehatan untuk Rumah
Sakit – Rumah Sakit yang
ditunjuk sebagai RS
Rujukan Regional di Setiap
Propinsi.
Penguatan
regionalisasi
sistem rujukan
9,1 juta jiwa
Provinsi Kalimantan Barat • Administratif =
Terdiri dari 12 Kab,
2 kota
• Ketersediaan Faskes:
a. Rumah Sakit = 34,
RSU Tipe B ada 2 di
Pontianak, 1 di
Singkawang
b. PKM = 235
c. Jumlah TT = 4,160
d. Kekurangan TT =
2,444
Kebutuhan Alkes:
Contoh Sistem Rujukan Terstrukdan Berjenjang Kalbar
B
46Km
67 Km
1.Dari Puskesmas
Pasien di Rujuk ke
Rumah Sakit Tipe C di
RSU Kab. Sambas
2.Apabila dibutuhkan
Rujukan Tersier,
Pasien di Rujuk Ke
Rumah Sakit Tipe B
RSU Provinsi di
Singkawang,
Note : Jarak diukur menggunakan garis lurus
6172011
RSUD Dr Abdul Aziz RSU B
dr. CARLOS DJA’AFARA, M.Kes
Jl. Dr Sotomo No. 28, Singkawang
Sistem Rujukan :
Portabilitas
B
136 Km
36 Km
Legend :
Batas Provinsi
1. X = Jarak
Puskesmas dengan
Rumah Sakit
terdekat dalam
regional.
2. Y = Jarak
Puskesmas Dgn
Rumah Sakit Lintas
Kabupaten atau
Provinsi
Sistem Rujukan tidak
dibatasi wilayah
administratif
Note : Jarak diukur menggunakan garis lurus
6106016
RSU Dr.
Agusdjam Ketapang RSU C
Drg.Y.L. RIHY
PATTIPEILOHI,MPH
Jl. Panjaitan No.51 Ketapang
Saran Kami : Kalbar dapat dibagi setidaknya dalam
3 Regional : • Regional 1 (Warna kuning) RSU Tipe B di Singkawang • Regional 2 (Warna Merah) (perlu dikembangkan) RSU
Tipe B di Sintang • Regional 3 (Warna Biru) RSU Tipe B di Pontianak
Rasio Ideal 1:500
(SWAsembada)
Rasio Ideal 1:1000
(Menurut WHO)
Rasio Ideal 1:1500
(SK Menkes No. 228/ Menkes/SK/III/2000)
Kebutuhan TT TOTAL 475.283 237.641 158.428
Kebutuhan TT Jamkesmas 152.090 76.045 50.696
Kekurangan TT TOTAL 346.940 109.298 30.085
Kekurangan TT JAMKESMAS 90.296 14.251 (+)11.098
• Jumlah Penduduk Indonesia s/d akhir Des 2010 = 237.641.326 Jiwa (BPS)
• Jumlah Penduduk Miskin s/d akhir Des 2010 = 31.026.400 Jiwa
• Jumlah Penduduk Sasaran Jamkesmas : 76.400.000 Jiwa
• Jumlah TT saat ini : 128.343 TT
• Jumlah TT Kelas 3 : 61.794 TT
• Unit Cost untuk 1 TT (Bangunan + Alat) = Rp. 42 Juta
Rasio Kebutuhan TT Dalam Menghadapi Universal Coverage
• Jika dihitung (Kekurangan TT TOTAL menurut WHO), maka dibutuhkan anggaran 109.298 TT x Rp. 42 Juta = Rp. 4,5 T)
Sumber : Ditjen BUK Kemkes RI, 2011
KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN :
Kebutuhan Tempat Tidur RS
Distribusi Kekurangan Tempat Tidur RS di Indonesia Tahun 2011
30
KEBUTUHAN ALAT KESEHATAN :
Alat di RS harus mengikuti Perkembangan Ilmu dan Teknologi Kedokteran
Dilakukan Health Technology Assessment (HTA) dalam Pelayanan Medik di Indonesia (dimanfaatkan oleh direksi dalam investasi peralatan)
Kebutuhan Alat Kesehatan Berdasarkan Perkembangan Ilmu dan Teknologi Kedokteran.
Standar kebutuhan alat kesehatan berdasarkan strata fasilitas pelayanan kesehatan (primer, sekunder, tersier).
Usulan kebutuhan dari Instalasi/Departemen/Unit Kerja Pelayanan : Pemenuhan standar, pengembangan, peningkatan mutu pelayanan
kesehatan.
Tingkat pemanfaatan alat kesehatan internal dan rujukan.
Jumlah dan jenis kompetensi SDM
Kesiapan sarana dan prasarana termasuk listrik
Perkembangan teknologi kesehatan
Ketersediaan dan kesinambungan layanan purna jual dan suku cadang.
Kajian ekonomi (Total Life Cycle Cost).
Sumber pembiayaan/anggaran.
1.PENGENDALIAN PERENCANAAN KEBUTUHAN ALKES
Memastikan peralatan akan berfungsi dengan baik dan tidak akan menimbulkan bahaya keamanan. Pemeriksaan Fisik
mencocokkan alat dengan kontrak dan brosur : Merk, tipe/model, jumlah, Dokumen teknis yang terdiri dari : Certificate of Origin, Test Certificate, Manual
(operation, service, installation, wiring/schematic diagram), Izin Edar.
Uji fungsi Pengujian alat secara keseluruhan, melalui uji bagian-bagian alat dengan kemampuan maksimum (secara teknis saat itu) tanpa beban sebenarnya, sehingga dapat diketahui apakah secara keseluruhan suatu alat dapat dioperasikan dengan baik sesuai fungsinya.
Uji keselamatan
Adalah suatu bentuk pengujian yang dilakukan terhadap produk untuk memperoleh kepastian tidak adanya bahaya yang ditimbulkan sebagai akibat penggunaan produk tersebut, seperti Arus bocor, pembumian, Radiasi bocor dan paparan radiasi dll.
Uji Coba
Operator yang telah mengikuti training menoperasikan pengoperasian alat, dengan pasien/beban sesuai kebutuhan.
Kemampuan fungsi dan kemampuan teknis alat.
2.PENGENDALIAN PENERIMAAN (COMMISIONING)
3. PENGENDALIAN PEMELIHARAAN PERALATAN KESEHATAN
Investasi alkes yang berkualitas, sesuai perkembangan teknologi alkes dan kebutuhan masyarakat
Mempertahankan usia pakai alkes
Mempertahankan mutu dan keamanan alkes
Memperkecil tingkat risiko alat kesehatan
Efisiensi biaya operasional dan investasi
UU RS Pasal 16
………….. peralatan medis dan nonmedis harus memenuhi standar pelayanan, persyaratan mutu, keamanan, keselamatan dan laik pakai
PEMELIHARAAN ALKES
Kegiatan post-market dapat dikategorikan :
Proaktif, yaitu disebut Post-Market Surveillance.
Reaktif, yaitu Vigilance
Post-Market Surveillance
Post-Market Surveillance adalah kegiatan pengumpulan informasi mengenai kualitas, keamanan
dan kinerja peralatan kesehatan secara proaktif setelah ditempatkan di pasar/ digunakan di
fasilitas pelayanan kesehatan.
Vigilance (kewaspadaan)
Vigilance (kewaspadaan} terjadinya insiden peralatan kesehatan tidak berfungsi sebagaimana
mestinya, sehingga dapat menyebabkan cedera atau kematian.
Post-Market Surveillance
Sebagai masukan produsen untuk mengambil langkah langkah
Meningkatkan kualitas, keamanan dan kinerja peralatan kesehatan.
Melakukan recall peralatan kesehatan yaitu : memperbaiki atau mengganti sebagian atau menarik
sebagian atau seluruh produksi peralatan kesehatan tersebut.
Vigilance
Melindungi kesehatan dan keselamatan pasien dan petugas,
Mencegah terulangnya insiden;
Menentukan efektivitas tindakan perbaikan dan tindakan pencegahan dan pemantauan.
PENGENDALIAN POST MARKET SURVEILANCE DAN VIGILANCE
Tindakan untuk mengatasi masalah/insiden peralatan kesehatan
tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku
menyebabkan suatu bahaya pada penggunaannya.
Recall dapat berupa tindakan koreksi atau removal tergantung tingkat masalah yang terjadi.
Koreksi : Mengatasi masalah peralatan kesehatan di tempat alat kesehatan tersebut digunakan atau dijual.
Removal : Mengatasi masalah peralatan kesehatan dengan menarik alat kesehatan tersebut dari peredaran.
4.PENGENDALIAN PENARIKAN (RECALL) INTERNAL FASKES
REKOMENDASI SISTEM PELAPORAN - Alat Kesehatan Bermasalah -
Key Element MD Regulatory and Monitoring Programme
AIDE-MEMOIRE for National Medical Device Administration, WHO, 2002.
MODEL (A ) SISTEM PELAPORAN
YANFAR
PUSAT – DAERAH - TNI – POLRI - SWSATA
MENKES
BUK
DINKES PROV
IPSRS
INSIDEN
DINKES KAB/KOT
RUMAH SAKIT, PKM DAN FASKES LAIN
DOKTER NAKES
ELEKTRO MEDIK DLL
TEMBUSAN
KOMITE
ALKES
NAS
HASIL
KALIBRASI
PRINCIPAL
DISTRIBUTOR
BPFK
INST Lain
Kerusakan Alat,
KTD Pasien
MODEL (B) SISTEM PELAPORAN
PUSAT – DAERAH - TNI – POLRI - SWSATA
DINKES
PROVINSI
IPSRS
INSIDEN
DINKES
KAB/KOT
RUMAH SAKIT, PKM DAN FASKES LAIN
DOKTER NAKES
ELEKTRO MEDIK DLL
TIM
AHLI
HASIL
KALIBRASI
PRINCIPAL/
DISTRIBUTOR
BPFK
INST Lain
RECALL INTERNAL Kerusakan Alat,
KTD Pasien
KEMKES KOMNAS
ALKES
KOMITE ALKES NASIONAL
TUGAS Menyusun kebijakan nasional alat kesehatan
o Pre, On dan Post Market
o Peningkatan mutu dan daya saing produk alkes dalam negeri
Melaksanakan HTA
Menyusun SNI alat kesehatan
Mengembnagkan Sistem Monitoring mutu, keamanan alat kesehatan pre dan post market
Rekomendasi penarikan alat kesehatan
Dalam pelaksanaan tugas dapat membentuk ...................
KEWAJIBAN Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala kepada Menteri
Kesehatan melalui Direktorat Jenderal yang bertanggung jawab melaksanakan pembinaan dan pengawasan alat kesehatan
Penyusunan Formulir Pelaporan tentang :
1. Informasi Administrasi
2. Informasi Penyedia Alat
3. Informasi Pabrikan
4. Informasi Penyedia Alat Kesehatan ( Agen Tunggal )
5. Informasi Penyedia Alat Kesehatan ( Rekanan )
6. Informasi Alat Kesehatan
7. Informasi Insiden
8. Informasi Pasien
9. Informasi Fasilitas Pelayan Kesehatan
10. Tanggapan dari Pabrikan ( Laporan Awal / Tindak Lanjut )
11. Hasil Investigasi Final dari Produsen
DRAFT STANDAR ALKES RUMAH SAKIT DAN PUSKESMAS
DAFTAR ALAT ESENSIAL
PELAYANAN BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN BALITA
RS RS RS RS
Kls D Kls C Kls D Kls C
1 Timbangan bayi √ √ √ √ √ √
2 Lampu periksa √ √ √ √ √ √
3 Alat Pengukur Panjang Bayi dan
Tinggi Anak √ √ √ √ √ √
4 Stetoskop neonatus √ √ √ - - -
5 Stetoskop pediatrik - - - √ √ √
6 Laryngoskop neonatus √ √ √ - - -
7 Laryngoskop bayi dan balita - - - √ √ √
8 Tensimeter Anak - - - √ √ √
9 Thermometer klinik √ √ √ √ √ √
10 Breast pump √ √ √ √ √ √
11 Flow meter neonatus (low flow) √ √ √ - - -
12 Flow meter anak (high flow) - - - √ √ √
13 Oxygen Concentrator √ √ √ √ √ √
14 Baby Suction Pump portable √ √ √ √ √ √
15 Infant T piece resuscitator √ √ √ √ √ √
16 CPAP (Continous Positive
Airways Pressure ) - - √ - - √
17 Oxygen + udara kompres set - √ √ - √ √
No Nama alat
Pelayananan Medik Esensial
Bayi baru lahir Bayi dan balita
Puskes
mas
Puskes
mas
Draft Pedoman Pemeliharaan Peralatan Medik bayi Baru Lahir, Bayi
dan Balita
Lanjutan ....
RS RS RS RS
Kls D Kls C Kls D Kls C
18 Blander - √ √ - √ √
19 Resusitator bayi (balon
mengembang sendiri)
√ √ √ √ √ √
20 infant inkubator √ √ √ √ √ √
21 Inkubator Transport - - √ - - -
22 Infant warmer sederhana √ √ - - - -
23 Infant warmer lengkap - - √ - - -
24 Therapy Sinar (Foto therapy) √ √ √ - - -
25 Elektrocardiograp (EKG) - √ √ - √ √
26 Nebulyzer - - √ - √ √
27 Pulse Oxymeter dengan sensor
untuk neonatus/bayi
√ √ √ √ √ √
28 Syringe Pump √ √ √ - √ √
29 Infuse Pump - √ √ - √ √
30 Bedside Monitor - √ √ - √ √
31 Kompresor udara medis - √ √ - √ √
32 Resusitasi, kit - √ √ - √ √
33 Sterilisator √ √ √ √ √ √
34 Vaccine Refrigerator √ √ √ √ √ √
35 Vaccine carrier √ √ √ √ √ √
No Nama alat
Pelayananan Medik Esensial
Bayi baru lahir Bayi dan balita
Puskes
mas
Puskes
mas
PENUTUP
PENUTUP:
PRINSIP DASAR PEMENUHAN SARANA PRASARANA DAN
PERALATAN KESEHATAN RS
SPA dipenuhi berdasarkan kebutuhan pelayanan di setiap strata faskes guna menjamin kontinuitas pelayanan
Kebutuhan jenis alkes disesuaikan perkembangan teknologi kesehatan dengan memperhatikan mutu, keamanan, efisiensi & efektifitas
Bangunan kesehatan disesuaikan dengan strata faskes dan kapasitas pelayanan, keamanan berwawasan lingkungan serta memperhatikan kondisi setempat
Faskes bergerak dan sarana transportasi rujukan disesuaikan kondisi daerah.
Penutup:
Perencanaan dan Pengadaan
Perencanaan alat kesehatan disusun memperhatikan :
o Klasifikasi RS (pemenuhan) ... Fasilitas dan Kemampuan
o Beban pelayanan (peningkatan)
o Kebutuhan jenis pelayanan (pengembangan)
o Ketersedian SDM termasuk Keteknisian Medik
o Izin operasional SPA tetentu sesuai peraturan perundang –undangan
o Biaya pemeliharaan dan ketersedian suku cadang alkes
Pengadaan peralatan canggih harus mempertimbangkan rencana pemanfaatan/utilisasi internal RS dan rujukan
Penerimaan alat harus disertai dokumen (al. Petunjuk Pengoperasian, Pedoman/Manual Pemeliharaan, Jaminan Purna Jual ) dan Uji Fungsi oleh SDM Kompeten.
Penutup: Kompetensi dan Koordinasi
Kompetensi SDM dalam mengelola dan memelihara alat kesehatan perlu ditingkatkan secara berkesinambungan.
Dinkes Provinsi, Kabupaten/Kota secara berkala melaksanakan pembinaan dan pengawasan alat kesehatan di Rumah Sakit dan fasyankes lainnya.
Pemetaan ketersediaan fasilitas dan kemampuan pelayanan kesiapan SDM dan alat kesehatan sangat mendesak dilaksanakan dalam rangka pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional pada tahun 2014.
Peningkatan koordinasi Dinkes Provinsi, Kabupaten/Kota dan RSUD, Puskemas, Balai dalam : Perencanaan dan penganggaran
Pemutakhiran data
Pemeliharaan termasuk kalibrasi
TERIMA KASIH