kesiapan implementasi jkn dan peran...
TRANSCRIPT
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
KESIAPAN IMPLEMENTASI JKN
DAN PERAN FAKULTAS KEDOKTERAN
DALAM PENYEDIAAN
DOKTER LAYANAN PRIMER
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
DIREKTORAT JENDERAL BINA UPAYA KESEHATAN
Oleh
Prof. Dr. dr. Akmal Taher, Sp.U(K)
Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan
Kementerian Kesehatan RI
Disampaikan Pada :
Seminar Kesiapan Implementasi JKN Di Provinsi Jawa Barat
Bandung, 21 Desember 2013
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
2
• GAMBARAN UMUM
• KESIAPAN FASKES PRIMER DI ERA JKN
• KEBIJAKAN DOKTER LAYANAN PRIMER DIERA
JKN
• UPAYA DI MASA TRANSISI
• STRATEGI DAN DUKUNGAN PEMERINTAH
DAERAH
OUTLINE
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
GAMBARAN UMUM
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
Memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam
memenuhi kebutuhan dasar kesehatan
AMANAT UU.NO.40 TAHUN 2004
BPJS KESEHATAN
FASILITAS KESEHATAN
PESERTA JKN
UU O.24/2011 PEPRES NO.12/2013
PERMENKES NO.71/2013
Perjanjian Kerjasama Ajukan Klaim
Pembayaran Klaim
PEMERINTAH
Mem
bay
ar iu
ran
Pe
nga
was
an
Pen
yed
iaaa
n f
aske
s Pe
mb
inaa
n d
an p
en
gaw
asan
REGULASI REGULASI
Regulasi Sistem Pelayanan Kesehatan
(rujukan, dll)
Regulasi (standarisasi)
Kualitas Yankes, Nakes, Obat, Alkes
Regulasi Tarif Pelayanan Kesehatan,
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
PRINSIP DASAR PELAYANAN KESEHATAN DALAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
Pelayanan kesehatan mengacu pada konsep “managed care” yaitu keterpaduan antara pelayanan kesehatan yang bermutu dan pembiayaan yang terkendali
Pelayanan kesehatan meliputi promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif dengan pola pembiayaan yang dapat mengendalikan kenaikan biaya pelayanan antara lain dengan Prospective payment dan pelayanan kesehatan berjenjang.
PELAYANAN KESEHATAN DI MULAI
DARI FASILITAS KESEHATAN
TINGKAT PERTAMA
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
6
MASYARAKAT
PELAYANAN PRIMER
PELAYANAN SEKUNDER
PELAYANAN TERSIER SKN 2012 Perpres
72/2012 C
C
C Rujuk Balik
Rujukan Berjenjang
SISTIM PELAYANAN KESEHATAN
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
7
1. Tulang punggung pelayanan kesehatan 2. Titik Berat Pelayanan Kesehatan Primer adalah Promosi dan Prevensi yang
mendorong meningkatnya peran dan kemandirian masyarat dalam mengatasi berbagai faktor risiko kesehatan
3. Keberhasilan Pelayanan Kesehatan Primer akan mendukung pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional, dimana akan mengurangi jumlah pasien yang di rujuk.
4. Mengurangi biaya pelayanan kesehatan yang bersifat kuratif 5. Pelaksanana pelayanan kesehatan primer di daerah yang baik akan mendukung
Pembangunan kesehatan Nasional
Pelaksanaan Pelayanan kesehatan primer akan berbeda antar wilayah karena : 1. Kondisi geografis dan demografis 2. Kemampuan fiskal daerah dan individu 3. Status kesehatan masyarakat 4. Perhatian pemda pada pembangunan kesehatan di wilayahnya
MENGAPA PELAYANAN KESEHATAN PRIMER ?
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
DI ERA JKN
HARUS ADA
PENINGKATAN
KUALITAS PELAYANAN
KESEHATAN PRIMER
DOKTER LAYANAN PRIMER SEBAGAI PELAKU AWAL PADA
LAYANAN KESEHATAN TINGKAT PERTAMA HARUS MAMPU
MELAKUKAN PENAPISAN RUJUKAN TINGKAT PERTAMA KE TINGKAT
KEDUA DAN MELAKUKAN KENDALI MUTU SERTA KENDALI BIAYA SESUAI DENGAN STANDAR
KOMPETENSI DOKTER DALAM SISTEM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL
JKN SEBAGAI TANTANGAN DAN PELUANG
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
Keterbatasan kualitas dan kuantitas SDM Terbatasnya jumlah dan kualitas SDM yang diperlukan untuk melaksanakan pelayanan
kesehatan Prime dokter layanan primer Akses, jangkauan dan disparitas, Luasnya wilayah Indonesia dengan disparitas yang sangat beragam karena kondisi geografi
dan ilkim, memerlukan pola pendekatan khusus sesuai kondisi wilayah. Sarana prasarana dan alkes Keterbatasan pemenuhan sarana prasarana dan alkes untuk mendukung pelaksanaan
pelayanan seringkali akibat kurangnya pemahanan dan perencanaan daerah dalam menterjemahkan pola pelayanan kesehatan .
Fokus pelayanan primer pada kuratif Pemahaman pelaksana maupun stake holder bahwa pelayanan kesehatan primer adalah
pelayanan kuratif mengakibatkan terbatasnya pembiayaan dan kegiatan UKM .
TANTANGAN STRATEGIS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
KESIAPAN FASKES
PRIMER/TINGKAT PERTAMA
Perpres No 12 tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan Nasional
Pasal 35 (Ketersediaan) PEMERINTAH dan PEMERINTAH DAERAH bertanggung jawab atas ketersediaan fasilitas kesehatan
Pasal 36 (Penyelenggara Pelayanan Kesehatan) • Faskes Pemerintah/Pemda yang memenuhi persyaratan
Wajib kerjasama dengan BPJS Kesehatan. • Faskes swasta yang memenuhi persyaratan
dapat kerjasama dengan BPJS Kesehatan. • Kerja sama membuat perjanjian tertulis.
• PERSYARATAN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan
ayat (3) diatur dengan PERATURAN MENTERI.
SELEKSI Faskes (credentialing)
Termasuk Penilaian Kinerja Faskes pd Rekredensialing
Pasal 37 (1) Besaran pembayaran kepada Fasilitas
Kesehatan ditentukan berdasarkan kesepakatan BPJS
Kesehatan dengan asosiasi Fasilitas Kesehatan di wilayah
tersebut dengan mengacu pada standar tarif yang ditetapkan
oleh Menteri.
ASOSIASI FASILITAS KESEHATAN
Pasal 39(1) Dalam hal Faskes tingkat PERTAMA di suatu
Daerah TIDAK memungkinkan pembayaran beradasarkan
KAPITASI, BPJS Kesehatan diberikan kewenangan untuk
pembayaran dengan mekanisme lain yang lebih berhasil guna
CARA PEMBAYARAN (Kompensasi)
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
12
PERMENKES 71/2013
JENIS FASKES TINGKAT
PERTAMA DI ERA JKN
1. PUSKESMAS ATAU YANG SETARA
2. PRAKTEK DOKTER
3. PRAKTEK DOKTER GIGI
4. KLINIK PRATAMA ATAU YANG SETARA
5. RS KELAS D PRATAMA ATAU YANG
SETARA
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
13
KEDUDUKAN/POSISI & PERAN FASKES TINGKAT PERTAMA DI ERA JKN
P e m b e r i P e l a y a n a n K e s e h a t a n
( G A T E K E E P E R )
Penyelenggara pelayanan kesehatan dasar yang berperan
sebagai kontak pertama dan penapis rujukan sesuai
dengan standar pelayanan medik.
KECUALI GAWAT DARURAT, SEMUA PESERTA HARUS
MELALUI FASKES TINGKAT PERTAMA BARU DAPAT
MEMPEROLEH PELAYANAN DI TINGKAT LANJUT (RS)
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
14
Pelayanan kesehatan non spesialistik yang mencakup: 1. Administrasi pelayanan; 2. Pelayanan promotif dan preventif; 3. Pemeriksaan, pengobatan, dan konsultasi medis; 4. Tindakan medis non spesialistik, baik operatif maupun non
operatif; 5. Pelayanan obat dan bahan medis habis pakai; 6. Transfusi darah sesuai dengan kebutuhan medis; 7. Pemeriksaan penunjang diagnostik laboratorium 8. Tingkat pratama; dan 9. Rawat inap tingkat pertama sesuai dengan indikasi. 10. Pertolongan persalinan : persalinan normal atau dengan penyulit
bagi puskesmas poned
KEMAMPUAN UKP FASKES TINGKAT
PERTAMA PERPRES NO12/2013 DAN PERMENKES NO/71/2013
PEMENUHAN STANDAR & PEDOMAN PEDOMAN
PEMBUATAN PEDOMAN (selesai 2013)
1. Panduan Praktik Klinis bagi dokter layanan primer / Standar Pelayanan Medik
2. Panduan Penatalaksanaan Klinis berdasarkan symton di Pelayanan Primer
3. Panduan Ketrampilan Klinis di layanan primer
4. Pedoman Pelayanan Dokter di layanan primer
5. Panduan Pelayanan Kesehatan Primer & Sistem Rujukan ( Gatekeeper)
6. Peningkatan Teknis Dokter di layanan Primer
7. Pedoman & Pelaksanaan Audit Medis di layanan primer
8. Pemenuhan SPA di seluruh Puskesmas
9. Pedoman & Pelaksanaan Akreditasi Puskesmas & Fasyankes Primer Lainnya
BUKU PEDOMAN PELAYANAN BAGI DOKTER DI FASYANKES PRIMER
PANDUAN PRAKTIK KLINIS BAGI DOKTER DI FASYANKES PRIMER
1
3 4
2
Panduan ketrampilan klinis bagi DOKTER di Fasyankes Primer
Panduan Penataan klinis berdasarkan simpton pd layanan primer
Panduan Pelayanan Dokter di Fasyankes Primer
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
31
5011
001
104
86
000
30111
01
54
03
11
48
43
51
25
21
611
24
848
75
33
37
17
65
23
36
310
77
2018
102
25
24
410
71
21
510
21
215
316
7
101
9
14
71
106
1
23
1
25
5
315
1113
1
2
21
11
1
2
0 10 20 30 40
PAPUAPAPUA BARAT
MALUKU UTARA MALUKU
SULBARGORONTALO
SULTRASULSEL
SULTENGSULUT
KALTIMKALSEL
KALTENGKALBAR
NTTNTBBALI
BANTENJATIM
DIYJATENG
JABARDKI Jakarta
KEPRIBABEL
LAMPUNGBENGKULU
SUMSELJAMBI
RIAUSUMBAR
SUMUTACEH
<= 2.500 2.501-5.000 5.001-10.000 >10.000 NA
KONDISI SAAT INI (Satu dokter melayani 2,500 Penduduk Tahun 2013)
Puskesmas & Klinik Praktek Mandiri
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
KEBIJAKAN DOKTER LAYANAN
PRIMER DI ERA JKN
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
19
TUGAS :
FUNGSI :
TUGAS & FUNGSI
DOKTER LAYANAN PRIMER
1. MENYELENGGARAKAN KESEHATAN DASAR
MASYARAKAT MELALUI PELAYANAN
KESEHATAN DASAR BERDASARKAN
KOMPETENSI & KEWENANGANNYA
2. MENGATUR PELAYANAN KESEHATAN
LANJUTAN MELALUI SISTEM RUJUKAN.
3. PENASEHAT, KONSELOR, DAN PENDIDIK
UNTUK MEWUJUDKAN KELUARGA SEHAT
4. MANAJER SUMBER DAYA
1. KONTAK PERTAMA PASIEN
2. PENAPIS RUJUKAN
3. KENDALI MUTU DAN BIAYA
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
20
KOMPETENSI DOKTER PELAYANAN PRIMER
Dokter
Spesialis
Mahal Kompetensi
Bidang ilmu kedokteran
Intern
al M
edicin
e
Ob
s-Gyn
ecolo
gy
Surgery
Pediatrics
Op
hth
almo
log
y
Derm
atolo
gy
Etc
Kedokteran Dasar
Family Medicine Ib
II
III III
II
I
Spesialis
DK / DU / Dokter
PelayananPrimer
Murah
Ia
Sub-Spesialis
SAAT INI GOAL Dokter yang mampu memenuhi sebagian
besar kebutuhan kesehatan individu
dan keluarga
Marjinalisasi Dokter Pelayanan Primer
Revitalisasi Dokter Pelayanan Primer melalui program
pendidikan dokter
Kondisi ini tidak mendukung JKN
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
1. Pelayanan Tingkat Pertama (primary care); 2. Pelayanan yang mengutamakan promosi dan pencegahan
(promotif dan preventive); 3. Pelayanan bersifat pribadi (personal care); 4. Pelayanan paripurna (comprehensive care); 5. Pelayanan menyeluruh (holistic care); 6. Pelayanan terpadu (integrated care); 7. Pelayanan berkesinambungan (continuum care); 8. Koordinatif dan kerjasama; 9. Berorientasi pada keluarga dan komunitas (family and
community oriented); 10. Patient safety.
PRINSIP PELAYANAN DOKTER LAYANAN PRIMER
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
UPAYA DI MASA TRANSISI
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
23
Tahun Daerah Perkotaan Daerah Pedesaan
Dokter/Daerah Terpencil &
Sangat Terpencil
2014 - 2019 Dokter Dokter/Bidan/
Perawat
Dokter/Bidan/ Perawat
2020- 2025 Dokter / Dokter Layanan Primer
Dokter Dokter/Bidan/
Perawat
2030 Dokter Layanan Primer
Dokter Layanan Primer
Dokter Layanan Primer
POLA SDM KESEHATAN DI FASYANKES PRIMER
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
24
Tahun
Bentuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan Primer, Minimal
Daerah Perkotaan Daerah
Pedesaan
Daerah Terpencil dan
Sangat Terpencil
2014-2019 Puskesmas Klinik Pratama/Praktek
bersama
Praktek Dokter Mandiri + paramedik
Puskesmas Praktek Bidan/Perawat
Puskesmas Praktek Bidan/Perawat
2020-2025 Puskesmas Klinik Pratama/Praktek
Bersama
Puskesmas Praktek Dokter Mandiri +
paramedik
Puskesmas Praktek Bidan/Perawat
2030 Klinik Pratama Klinik Pratama Klinik Pratama
BENTUK FASILITAS PELAYANAN KESEHATAN PRIMER DI ERA JKN
BERDASARKAN PERPRES 12/2013, YANG MENJADI PERHATIAN KHUSUS PEMERINTAH, PEMDA DAN BPJS KESEHATAN
FASYANKES DI
DAERAH
TERPENCIL DAN
SANGAT
TERPENCIL
FASYANKES
DENGAN
JUMLAH
PESERTA YANG
TERBATAS
FASYANKES
PADA DAERAH
YANG TIDAK
DIMINATI
WILAYAH
DENGAN
FASYANKES
YANG PADAT
PENDUDUK
4
3
2
1
TUJUAN YANKES DI DAERAH TERPENCIL DAN SANGAT
TERPENCIL DI ERA JKN
• Terpenuhinya kebutuhan pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di daerah terpencil dan sangat terpencil sesuai manfaat JKN
• Terlaksananya pelayanan kesehatan dasar di daerah terpencil dan sangat terpencil secara terpadu dan berkesinambungan
• Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan dasar pada di daerah terpencil dan sangat terpencil
• Meningkatnya pemanfaatan fasilitas pelayanan kesehatan/utilisasi : Pembiayaan Home Care, Transport rujukan, Operasional
PEMBERIAN KOMPENSASI PELAYANAN KESEHATAN DI DTPK
penggantian uang tunai
pengiriman tenaga kesehatan
penyediaan fasilitas kesehatan
tertentu
penggantian atas biaya pelayanan kesehatan yang
diberikan oleh Fasilitas Kesehatan yang tidak bekerja sama dengan
BPJS Kesehatan
Kompensasi dalam bentuk pengiriman tenaga kesehatan dan penyediaan Fasilitas Kesehatan tertentu, BPJS Kesehatan dapat bekerja sama
dengan dinas kesehatan, organisasi profesi kesehatan, dan/atau asosiasi fasilitas kesehatan
PASAL 30 , PERMENKES NO.71/2013 TTG PELAYANAN KESEHATAN PADA JKN
? Ketentuan lebih lanjut mengenai kriteria kompensasi ditetapkan
dengan Peraturan BPJS Kesehatan
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
STRATEGI DAN DUKUNGAN DOKTER LAYANAN PRIMER
Pasien
Anamnesis
Penatalaksanaan
Diagnosis
Pemeriksaan
Penunjang
Pemeriksaan
Fisik
Diagnosis
Psikososial
Intervensi
Medis
Berbasis EBM
Preventive Measures
Pekerjaan
Rumah
Lingkunga
n
Fisik
Dinamika
Keluarga
HOLISTIK
HOLISTIK
KOMPREHENSIF
Diagnosis
Medis
Aspek Personal:
alasan kedatangan, harapan, kekhawatiran dan persepsi pasien
Aspek Klinis
Aspek Risiko Internal
Aspek Risiko Eksternal
Derajat Fungsional
LPI: level 2-4
Intervensi Psikososial:
Edukasi pasien/ Konseling
Keterlibatan keluarga
Rehabilitative Measures
Family
assessment
tools Family
SCREEM
Family
APGAR
Family
Life Line
Family
Life Cycle
Family Map
Genogram
Lintas provinsi
Pemenuhan Dokter
Pendidikan Kedokteran
Sisi Suplai Sisi Kebutuhan
Layanan kesehatan primer
Sebaran dan ketersediaan
Tuntutan masyarakat akan
kesehatan/tenaga strategis
Layanan dokter spesialis
Mutu, kompetensi dan etika profesi
Dorongan pasar kesehatan
Mutu pendidikan kedokteran dan misi sosial Fakultas Kedokteran
Dosen klinik
Pendidikan/pelatihan dokter layanan primer
Sebaran pendidikan kedokteran
Fakultas, RSP, Wahana PK
Keterjangkauan biaya pendidikan
Permasalahan dan Tantangan
Pendidikan Kedokteran
Permasalahan dan Tantangan
PERSIAPKAN JENJANG KARIR IDEAL UNTUK DOKTER
Lulusan dokter Internship
mengarah ke
Spesialisasi
berbasis Rumah
Sakit Kira-kira total 6 Tahun Pendidikan
Internship
mengarah ke
dokter layanan
primer
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL
2014-2019
Description of
the contents
> 2019
STRATEGI
DOKTER
LAYANAN
PRIMER SETARA
DOKTER
SPESIALIS
DOKTER + PENDIDIKAN
DOKTER LAYANAN PRIMER
PELATIHAN DOKTER DI FASYANKES
PRIMER
• Pendidikan dokter
• Pelatihan dokter dokter layanan primer
• Pendidikan dokter layanan primer
Pendidikan dokter layanan primer Pendayagunaan dokter layanan primer Pelatihan dokter di fasker primer dimasa transisi Penyesuaian kompensasi dokter layanan primer sesuai
dengan kompetensi yang ada
Pelatihan dokter di faskes primer
Pendidikan dokter layanan primer
Pendayagunaan dokter layanan primer
PERGURUAN
TINGGI
PEMERINTAH
DAN PEMDA
REGULASI DAN KEBIJAKAN
ANGGARAN
1
2
PERAN
• Standar Kompetensi Dokter Layanan Primer
• Standar Pendidikan Dokter Layanan Primer
• Penetapan Standar Kompetensi Dokter Layanan Primer
Pendirian Program Studi Dokter Layanan Primer
Kurikulum
Pendidikan dan pelatihan Dokter layanan primer
Kolegium
Dokter Primer
KKI
Kemdikbud
PERAN
Fakultas Kedokteran
JAMINAN
KESEHATAN
NASIONAL