ketentuan majelis tentang pimpinan aumkes #3

7/30/2019 Ketentuan Majelis Tentang Pimpinan Aumkes #3

1/6

KETENTUAN MAJELIS

No. :01/KTN/I.6/H/2012

Tentang :

PIMPINAN AMAL USAHA KESEHATAN

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Persyarikatan adalah Persyarikatan Muhammadiyah2. Majelis adalah Majelis Pembina Kesehatan Umum (MPKU) Muhammadiyah, yang

selanjutnya disebut Majelis3. Amal Usaha bidang Kesehatan adalah unit kegiatan yang bergerak dalam bidang

kesehatan, yang selanjutnya disingkat AUK4. Pemilik adalah Persyarikatan Muhammadiyah sebagai induk organisasi yang berstatus

badan hukum5. Pendiri adalah Pimpinan Muhammadiyah setempat6. Penyelenggara adalah Majelis7. BPH adalah Badan Pelaksana Harian sesuai Keetentuan Majelis Nomor

01/KTN/I.6/H/2012

8. Pimpinan adalah Direksi atau kepala AUK9. Direksi adalah direktur utama dan direktur10. Direktur Utama adalah pimpinan tertinggi rumah sakit11. Kepala adalah pimpinan tertinggi AUK selain rumah sakit

BAB II

PIMPINAN AMAL USAHA KESEHATAN

Pasal 2

PIMPINAN

1. Pimpinan Amal Usaha Rumah Sakita. Pimpinan amal usaha berupa Rumah Sakit Umum atau Rumah Sakit Khusus

disebut Direksib. Direktur Utama Rumah Sakit adalah Tenaga Medis sesuai dengan peraturan

perundang-undangan yang berlaku.c. Direktur Utama dalam pelaksanaan tugasnya dapat dibantu oleh Direktur/Pejabat

yang kualifikasi dan jumlahnya sesuai dengan kebutuhan.d. Direktur Utama rumah sakit bertanggungjawab kepada Penyelenggara melalui

Badan Pelaksana Harian (BPH).


2/6

2. Pimpinan Amal Usaha Kesehatan selain Rumah Sakita. Pimpinan amal usaha kesehatan selain rumah sakit disebut kepalab. Kepala dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada penyelenggara.

Pasal 3

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

1. Direksi Rumah Sakit diangkat dan diberhentikan dengan ketentuan sbb :a. Rumah sakit kelas A dan B oleh Pimpinan Pusatb. Rumah sakit kelas C dan D oleh pimpinan persyarikatan setingkat diatas

persyarikatan pendiri.2. Calon direksi diajukan oleh penyelenggara kepada pimpinan persyarikatan pendiri untuk

diteruskan kepada pimpinan persyarikatan setingkat diatasnya setelah melaluimekanisme seleksi sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Direksi Rumah Sakit yang diselenggarakan oleh Pimpinan Pusat diangkat dandiberhentikan oleh Pimpinan Pusat atas pertimbangan Majelis Pusat.

4. Kepala AUK selain rumah sakit diangkat dan diberhentikan oleh penyelenggara ataspersetujuan Pimpinan Persyarikatan setingkat.

Pasal 4

MASA JABATAN

1. Masa jabatan Direksi/kepala AUK satu periode adalah 4 tahun2. Direksi/kepala AUK dapat dipilih kembali berturut-turut maksimal 2 (dua) periode untuk

satu jabatan dalam satu institusi.3. Pengangkatan kembali secara berturut-turut lebih dari 2 (dua) periode harus dengan

persetujuan Pimpinan Wilayah untuk AUK non-Rumah Sakit, dan Pimpinan Pusat untukRumah Sakit, atas usulan penyelenggara.4. Apabila Direksi/KepalaAUKdikarenakan satu dan lain hal berhalangan atau tidak dapat

melaksanakan tugasnya, maka dapat dilakukan pemberhentian yang bersangkutan danmengangkat penggantinya samapai selesai masa jabatan pejabat yang digantikannya.

5. Pemberhentian dan pengangkatan pejabat pengganti seperti pada ayat 4 diatasdilaksanakan sesuai pasal 3 peraturan ini.

BAB III

KEWAJIBAN, HAK, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

Pasal 5

KEWAJIBAN dan HAK

1. Kewajiban :a. Menyelenggarakan Amal Usaha Muhammadiyah di bidang kesehatan sebagai

amanat dakwah Persyarikatan.b. Mempertanggungjawabkan pengelolaan AUK kepada penyelenggara melalui BPHc. Memelihara dan meningkatkan asset amal usahad. Melaksanakan tugas secara profesional

e. Menjabarkan pelaksanaan kebijakan manajemen untuk Pimpinan amal usahaf. Menjabarkan pelaksanaan visi, misi amal usaha


3/6

g. Menyusun program dan rencana anggaran pendapatan dan balanjah. Meningkatkan dan mengembangkan mutu pelayanan amal usahai. Membuat prosedur kerja untuk pelaksanaan amal usahaj. Meningkatkan kesejahteraan pelaksana amal usahak. Memberikan laporan pertanggungjawaban kepada penyelenggara secara periodik

setiap triwulan dan pada akhir jabatanl. Mempertanggungjawabkan terlaksananya pembinaan Keislaman dan

Kemuhammadiyahan pada pelaksana amal usaha.

2. Hak :a. Mendapatkan imbalan jasa dan fasilitas sebagai Pimpinanb. Mengangkat dan memberhentikan pegawai dengan persetujuan BPHc. Mendayagunakan sumber daya amal usaha secara professionald. Memperoleh perlindungan dan bantuan hukume. Memperoleh jaminan kesehatanf. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja amal usaha kepada BPHg. Mengusulkan peraturan kepegawaian amal usaha kepada BPHh. Menjalin kemitraan strategis dengan pihak lain dengan persetujuan BPH

Pasal 6

TANGUNG JAWAB DAN WEWENANG

1. Tanggung Jawab

a. Direksi bertanggung jawab atas aset yang dimiliki amal usaha yang dipimpinnya.

b. Direksi bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan yang bermutu

dengan memperhatikan aspek keselamatan pasien.

2. Wewenang

a. Direksi berwenang untuk mengelola dan mengembangkan seluruh sumberdaya

yang dimiliki amal usaha yang dipimpinnya.

b. Direksi berwenang untuk mengangkat dan memberhentikan karyawan di amal

usaha yang dipimpinnya.

BAB IV

KOMPETENSI

Pasal 7

1. Pengangkatan direksi dilakukan setelah memenuhi persyaratan kualifikasi sertastandar kompetensi jabatan yang akan dipangkunya melalui proses rekruitmen danseleksi sesuai peraturan perundang-undangan.


4/6

2. Persyaratan kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuaiketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Standar kompetensi jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputikompetensi generik, kompetensi manajerial dan kompetensi khusus.

Pasal 8

1. Kompetensi Generik harus dimiliki oleh direksi sesuai ketentuan peraturanperundang-undangan.

2. Kompetensi Manajerial didapat melalui pendidikan dan pelatihan teknis danfungsional kesehatan sesuai dengan bidang pekerjaannya

3. Kompetensi Khusus harus dimiliki oleh direksi dalam mengemban tugas pokok danfungsinya sesuai dengan jabatan dan kedudukannya.

Pasal 9Kompetensi Direktur Utama

1. Direktur Utama Rumah Sakit harus seorang tenaga medis yang mempunyaikemampuan dan keahlian di bidang perumahsakitan.

2. Direktur Utama rumah sakit harus sudah mengikuti program pelatihan kepemimpinan(Darul Arqom) yang diselenggarakan oleh Persyarikatan.

3. Direktur Utama Rumah Sakit harus mampu membaca dan menghayati danberpedoman kepada Al Quran dan Sunnah Rasul

4. Ketentuan sebagaimana diatur pada ayat 2, 3 dan 4 harus dipenuhi sebelum ataupaling lama satu tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural.

Pasal 11Kompetensi Direktur Pelayanan Medis

1. Direktur yang membidangi Pelayanan Medis Rumah Sakit yang menyelenggarakanpendidikan profesi kedokteran, pendidikan kedokteran berkelanjutan, dan pendidikantenaga kesehatan lainnya berlatar belakang pendidikan Dokter Spesialis atau Dokterdengan pendidikan Sarjana Strata 2 (dua) bidang kesehatan.

2. Direktur yang membidangi Pelayanan Medis Rumah Sakit yang tidakmenyelenggarakan pendidikan profesi kedokteran, pendidikan kedokteranberkelanjutan, dan pendidikan tenaga kesehatan lainnya berlatar belakang

pendidikan tenaga medis dengan pendidikan Sarjana Strata 2 (dua) bidangkesehatan.

3. Direktur harus sudah mengikuti program pelatihan kepemimpinan (Darul Arqom)yang diselenggarakan oleh Persyarikatan.

4. Direktur harus mampu membaca dan menghayati dan berpedoman kepada AlQuran dan Sunnah Rasul

5. Ketentuan sebagaimana diatur pada ayat 2, 3 dan 4 harus dipenuhi sebelum ataupaling lama satu tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural.

Pasal 12Kompetensi Direktur Bidang Administrasi


5/6

1. Direktur yang membidangi Administrasi Umum berlatar belakang pendidikan Sarjanadengan pengetahuan tentang perumahsakitan dan kesehatan..



4. Ketentuan sebagaimana diatur pada ayat 2 dan 3 harus dipenuhi sebelum ataupaling lama satu tahun pertama setelah menduduki jabatan struktural.

Pasal 13Kompetensi Direktur Bidang Keuangan

1. Direktur yang membidangi Keuangan berlatar belakang pendidikan paling sedikitSarjana Ekonomi atau Akuntansi dengan pengetahuan tentang perumahsakitan dankesehatan.

2. Direktur harus sudah mengikuti program pelatihan kepemimpinan (Darul Arqom)

yang diselenggarakan oleh Persyarikatan.3. Direktur harus mampu membaca dan menghayati dan berpedoman kepada AlQuran dan Sunnah Rasul


Pasal 14Kompetensi Direktur Bidang Sumber Daya Insani

1. Direktur yang membidangi Sumber Daya Insani berlatar belakang pendidikan

Sarjana dengan pendidikan Sarjana dengan pengetahuan tentang perumahsakitandan kesehatan.




Pasal 15Indikator Kinerja

1. Meningkatnya performance pengelolaan dan pelayanan.2. Indikator kinerja klinik sesuai ketentuan kementerian kesehatan.3. Kinerja keuangan yang ditentukan oleh ratio-ratio keuangan.4. Meningkatnya kehidupan Islami di lingkungan AUK sesuai dengan Pedoman Hidup

Islami Warga Muhammadiyah.

Pasal 16Peraturan Peralihan

1. Pada saat Peraturan Majelis ini berlaku, maka peraturan yang berkaitan denganpimpinan amal usaha kesehatan Muhammadiyah yang dimuat dalam Pedomanpenyelenggaraan AUK No..... dinyatakan tidak berlaku lagi.


6/6

2. Tenggat waktu bagi AUK untuk menerapkan peraturan ini adalah satu tahun sejakketentuan ini diberlakukan.

ketentuan majelis tentang pimpinan aumkes #3

Documents