keterbukaan informasi publik di zaman...

GEDENARAYANA

Ketua Komisi InformasiPusat

KETERBUKAAN

INFORMASI

PUBLIK DI

ZAMAN NOW

Keterbukaan Informasi Publik berlandaskan pada

hak setiap individu, negara demokrasi dan

terwujudnya good governance (Pembukaan UU

Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan

Informasi Publik )

Filosofi dari Keterbukaan

Informasi Publik

•63 organisasi mempelopori gagasan RUU Kebebasan MemperolehInformasi

•DPR-RI menginisiasiRUU Keterbukaan

2000 InformasiPublik

•Kebebasan berorganisasi/be rpolitik•Transparansi•Partisipasi•Akuntabilitas

•Amandemen UUD 45•UU HAM, UU Pers•UU Parpol,•UU Pemilu

19991998

REF

OR

MA

SI

UU KeterbukaanInformasi Publik disahkan DPR RI

2008

•Negara Cenderung otoritarian•Konflik Struktural/Kultural•Demontrasi menjurusAnarchi/Kekerasan

•Dinamika Sosial Berubah•Tata Kelola PemerintahanBerubah 2009

Komisi Informasi PusatDibentuk

2010

UU KIPdiberlakukanmulai 30 April 2010

Tata Kelola

Pemerintahan

Yang Baik:

Transparan,

Partisipatif,

Akuntabel,

Berkeadilan,

Efektif, Efisien

2011Open Government

Psrtnership

SEJARAH KETERBUKAAN INFORMASIPUBLIK DI INDONESIA

Transparansi dan

akuntabilitas

Badan Publik

Terciptanya

tata kelola

pemerintahan

yang baik

Akselerasi

pemberantasan KKN

Optimalisasi

perlindungan

hak-hak masyarakat

terhadap

pelayanan publik

MANFAAT UU KIP

TUJUAN KETERBUKAAN

INFORMASIPUBLIK

TransparansiPengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik yang menghasilkan layanan informasi yang berkualitas Badan Publik

Partisipasi

Mendorong peran serta masyara

kat dalam proses pengambilan

kebijakan publik

AkuntabilitasMewujudkan

Penyelenggaraan

Negara yang baik

Meningkatkan peran aktif

masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik dan

pengelolaan Badan Publik

yang baik

INFORMASI YANG TIDAK UNTUK PUBLIK a. informasi yang dapat membahayakan

negara;

b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha dari persaingan usaha tidak sehat;

b. informasi yang berkaitan dengan hak-hak pribadi;

c. informasi yang berkaitan dengan rah asia jabatan;

Pasal 6 UU KIP

Sumber: We are social 2018

Sumber : Mastel 2017

PERILAKU MASYARAKAT MENERIMA HOAX

DIHASILKAN

DISIMPAN

INFORMASI PUBLIK MELAWANHOAX

Mengoordinasikan dan

mengonsolidasikan

pengumpulan bahan

Informasi dan

dokumentasi dariPPID

Pembantu;

Melakukan verifikasi

Bahan Informasi

dan dokumentasi publik;

DIKIRIM DIKELOLA

Melakukan pemutakhiran

informasi dan dokumentasi;

Melakukan uji konsekuensi atas Informasi dan dokumentasi yang dikecualikan;

Menyediakan informasi

dan dokumentasi untuk

diakses oleh masyarakat;

Menyimpan, mendokumentasikan,

menyediakan, dan memberi

pelayanan informasi dan dokumentasi Kepada publik;

Badan Publik dapat memanfaatkan sarana

dan/atau media elektronik dan nonelektronik

Pasal 7 ayat (6)

Siapa yang melakukan

Pelayanan Informasi Publik?

HU

K

Pasal 1 angka 3 UU KIP:

Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan

organisasinon pemerintah sepanjang sebagian atau seluruhdananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja

ba.dan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan

penyelenggaraan negara, yang sebagian atau seluruh dananya be.rsumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negaradan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau

.Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.

PPID

HAK BADAN PUBLIK

PASAL 3 UU KIP(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi

yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.

(2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) InformasiPublik yang tidak dapat diberikan oleh BadanPublik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:a. informasi yang dapat membahaya kannegara;b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha

dari persaingan usaha tidak sehat;c. informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi;d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/ataue. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau

didokumentasikan.

HAK BADAN PUBLIK

PASAL 6 UU KIP(1) Badan Publik berhak menolak memberikan informasi

yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturanperundangundangan.

(2) Badan Publik berhak menolak memberikan Informasi Publik apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

(3) InformasiPublik yang tidak dapat diberikan oleh BadanPublik, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:a. informasi yang dapat membahaya kannegara;b. informasi yang berkaitan dengan kepentingan perlindungan usaha

dari persaingan usaha tidak sehat;c. informasi yang berkaitan dengan hak hak pribadi;d. informasi yang berkaitan dengan rahasia jabatan; dan/ataue. Informasi Publik yang diminta belum dikuasai atau

didokumentasikan.

KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

PASAL 7 UU KIP(1) Badan Publik wajib menyediakan, memberikan dan/atau

menerbitkan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kepada Pemohon Informai Publik, selain informasi yang dikecualikan seusai dengan ketetuan.

(2) Badan Publik wajib menyediakan Informasi Publik yang akurat,benar, dan tidak menyesatkan;

(3) Badan Publik harus membangun dan mengembangkan systeminformasi dan dokumentasi untuk mengelola Informasi Publiksecara baik dan efisien sehingga dapat diakses denganmudah;

(4) Badan Publik wajib membuat pertimbangan tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas Informasi Publik;

(5) Pertimbangan tertulis antara lain memuat pertimbangan politik,ekonomi, sosial, budaya, dan/atau pertahanan keamangan;

(6) Badan publik dapat memanfaatkan saran dan/atau media elektronik dan nonelektronik.

KEWAJIBAN BADAN PUBLIK

No. Kewajiban berdasarkan Peraturan Perundang-undangan Ketentuan

1 Melakukan pengklasifikasian informasi publik berdasarkan kategori informasi yang wajib diumumkan secara berkala, serta-merta dan tersedia setiap saat.

• Pasal 9, 10, 11,14, 15 dan 16

2 Membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi secara cepat, mudah, dan wajar (Standar Operating Procedure) sesuai dengan petunjuk teknis standar layanan Informasi Publik yang berlaku secara nasional (Perki No. 1/2010).

• Pasal 13 ayat (1) huruf b UUKIP

3 membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap Orang atas Informasi Publik (untuk informasi terbuka)

• Pasal 7 ayat (4) dan (5) UUKIP

4 melakukan pengujian tentang konsekuensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dengan saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang (untuk informasi dikecualikan)

• Pasal 19 UUKIP

5 Melayani permohonan informasi berdasarkan permintaan sesuaidengan tata carapermintaan informasi ke Badan Publik.

• Pasal 22 UUKIP

6 mengumumkan layanan informasi setiap tahun, yang meliputi: (a) jumlah permintaan informasi yang diterima; (b) waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan informasi; (c) jumlah pemberian dan penolakan permintaan informasi; dan/atau (d) alasan penolakan permintaan informasi.

• Pasal 12 UUKIP

#BukaInformasiPublik

Komisi Informasi PusatRepublik Indonesia

Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, mewajibkan instansi pemerintah pusat dan daerah untuk membuat laporan kinerja serta membuka akses informasi publik seperti diatur dalam UU no. 14 Tahun 2008 (Program Nawa Cita Jokowi – JK)

"A Democracy requires accountability, and accountability requires transparency " Michael Obama,Presiden USA

“Sumber kekuatan yang baru bukan lagi uang di tangan segelintir elit, tetapi informasi di tangan semua” (John Naisbitt, Futurolog dan Penulis Buku MEGATREND)

“Informasi adalah kekuatan, terutama ketika persaingan mengabaikan kesempatan untuk melakukan hal yang sama” (Mark Cuban, Pengusaha dan Investor USA)

“Membuat publik melek informasi, agar tidak mudahtermakan fitnah dan caci maki” (Najwa Shihab, Presenter Jurnalis)

SEKILAS KEGIATAN KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Istana Wakil Presiden RI, November 2018


Bersama Menteri Keuangan RI, Ibu Sri Mulyani Bersama Menteri Sekretariat Negara RI, Bapak Pratikno

Istana Presiden RI, Cipanas

Kementerian Keuangan RI


RTKD, bersama Menteri Kominfo dan Prof. Mahfud MD (Duta Keterbukaan Informasi)

Right To Know Day, wawancara dengan kawan media bersama Ibu Niken, Dirjen IKP Kominfo

Kunjungan KIP ke Majelis Ulama Indonesia (MUI)


Indeks Kerawanan Pemilu oleh Bawaslu RI

Visitasi Monev Mudik 2018Talk show di Media Televisi

Bedah buku, bersama Ketua DPR RI dan Wakil Ketua DPR RI

keterbukaan informasi publik di zaman...

Documents