keterbukaan informasi publik - lipilipi.go.id/public/uploads/ppid/laporan_ppid_2019.pdfseluruh...

INFORMASI PUBLIKKETERBUKAAN LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA

LAPORAN EVALUASI

2019

lipiindonesia lipiindonesia lipiindonesia lipi channel

TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab :Mila Kencana, S.IP. MA.Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI

Anggota :1. Dr. Dyah Rachmawati S.2. Yudie Aprianto, MS.3. Ika Indah S., ST.4. Haris Mh Numan N., S.I.Kom

Daftar IsiDaftar Isi.............................................................1

Ringkasan Laporan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik LIPI Tahun 2019.........................................2

Pendahuluan ......................................................4

Hasil Evaluasi......................................................6

Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2019.............................................23

Rekomendasi untuk Rencana Perbaikan dan Tindak Lanjut Tahun 2020.............................................25

Laporan Keterbukaan Informasi Publik LIPI Tahun 2019 1

Ringkasan Laporan EvaluasiKeterbukaan Informasi Publik LIPI Tahun 2019Layanan Informasi Publik secara resmi disediakan melalui aplikasi KIP Online LIPI yang kini telah dikembangkan dengan alamat website www.ppid.lipi.go.id, sesuai Peraturan Kepala LIPI No. 02/E/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan LIPI.

Rata-rata waktu layanan KIP Online LIPI sudah memenuhi dari standar minimal menurut regulasi 10 hari kerja, namun tidak semua durasi layanan tercatat akurat di sistem KIP online LIPI pada saat itu. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2019 dilakukan beberapa perbaikan di sistem yang mengakibatkan perhitungan hari pelayanan terganggu dan beberapa layanan dialihkan via media sosial atau menggunakan jalur lain seperti aplikasi Whatsapp.

Untuk Struktur PPID, LIPI melakukan pembaharuan yang disesuaikan dengan reorganisasi di LIPI. Pembaharuan yang dilakukan berupa perampingan dalam struktur PPID LIPI dari PPID Satker menjadi PPID Kawasan sesuai dengan SK Kepala LIPI No. 110/A/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Satuan Kerja di Lingkungan LIPI.

Tujuannya adalah untuk memudahkan koordinasi dalam Tim PPID LIPI dan memotong alur birokrasi dalam pengelolaan dan penyediaan informasi sehingga prosesnya bisa lebih cepat dan ringkas untuk disampaikan ke masyarakat/pihak yang memerlukan informasi.

Selain itu, untuk meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik LIPI juga melakukan beberapa inovasi di tahun 2019, diantaranya adalah :

1. Perampingan struktur PPID 2.Pemutakhiran Peraturan Informasi yang Dikecualikan LIPI3 .Penyusunan SOP Ke terbukaan Informasi Publik4.Revitalisasi Website PPID dan e-Layanan Sains LIPI5.Pengembangan Aplikasi Mobile e-PPID LIPI

Pada pemeringkatan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat, LIPI meraih peringkat 3 besar untuk kategori l e m b a g a p e m e r i n t a h a n n o n k e m e n t e r i a n . S e m e n t a r a n i l a i keterbukaan informasi publik LIPI adalah 87,22 dengan kualikasi Menuju Informati f, naik dari ni lai tahun sebelumnya yaitu 86.69.

Penghargaan KIP ini diserahkan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana disaksikan oleh Wakil Presiden RI KH Ma’ruf Amin, kepada Sekretaris Utama LIPI, Nur Tri Aries Suestiningtyas, di Istana Wakil Presiden, Jakarta pada 21 November 2019.Laporan Keterbukaan Informasi Publik LIPI

Tahun 20192

Rekapitulasi Permohonan Informasi Publik

Tahun 2019

Jumlah Permohonan

Diterima

Jumlah permohonan informasi publik tahun 2019 ke LIPI sebanyak

303 Permohonan Informasi Publik dan70 Pertanyaan terkait Informasi Publik

10%

90%

Telepon

Datang Langsung

Email

KIP Online LIPI

Surat

31%

0

Sumber Permohonan

28%

24%

17%

Ditolak


%

0%

Tidak Direspon

Media Sosial 70 pertanyaan

Dari permohonan yang masuk ada beberapa permohonan y a n g d i t o l a k k a r e n a permohonan tersebut untuk informasi yang tidak dikuasai LIPI dan ada juga yang hanya berupa spamming

Pendahuluan

Hak untuk tahu merupakan bagian dari Hak Asasi Manusia dan melekat pada setiap warga negara sesuai dengan Pasal 14 ayat (1) dan (2) Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia dan Pasal 18 F UUD 1945. Karena hak untuk tahu merupakan hak konstitusional warga negara, maka negara berkewaj iban untuk memenuhinya dalam memperoleh informasi, termasuk informasi terkait pemerintahan. Salah satunya dengan menciptakan open government dengan mendorong akses informasi luas terhadap kegiatan Badan Publik yang dibiayai Negara dan pelayanan publik yang murah, mudah dan berkualitas.

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksaaan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 4 (a) Peraturan Komisi Informasi No. 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai salah satu Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 mempunyai kewajiban untuk memberikan layanan informasi yang dapat diakses oleh publik dan masyarakat.

Sebagai implementasi dari Keterbukaan Informasi Publik dan upaya penciptaan open goverment, LIPI telah mengaplikasikan layanan keterbukaan informasi publik dengan memanfaatkan berbagai media baik online maupun ofine. LIPI mendorong seluruh permohonan informasi melalui layanan online untuk menjamin permohonan dapat diakses maksimal 10 hari kerja sesuai standar waktu layanan dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008.

Namun, LIPI juga membuka akses bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan melalui surat

tercatat , email dan datang langsung ke meja layanan informasi LIPI.

Untuk permohonan informasi publik secara online, sejak tahun 2010 LIPI mengaplikasikan layanan keterbukaan informasi publik berbasis online di situs www.ppid.lipi.go.id. Melalui aplikasi ini, pemohon informasi publik cukup mengajukan permohonan serta menggugah dokumen yang menjadi syarat kelengkapan melalui sambungan internet. Data pemohon, jenis informasi yang diminta, tanggal permohonan, tanggal respon setra durasi dapat terekam dengan baik dalam aplikasi tersebut.

Dalam mendukung pelayanan tersebut, LIPI telah menyusun pedoman layanan dan pengelolaan informasi dan dokumentasi di lingkungan LIPI melalui Peraturan Kepala LIPI No. 02/E/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan LIPI. Selain itu, LIPI juga menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang dijabat secara exofcio oleh Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI. Sedangkan untuk membantu tugas PPID LIPI, Kepala LIPI menetapkan PPID kawasan LIPI yang bertanggungjawab pada pelayanan informasi publik di tingkat satuan kerja LIPI yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala LIPI Nomor No. 110/A/2019 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Satuan Kerja di Lingkungan LIPI.

Selama tahun 2019, permohonan yang masuk melalui jalur online mencapai 51 permohonan. Rata-rata waktu layanan KIP Online LIPI sudah memenuhi dari standar minimal menurut regulasi 10 hari kerja, namun tidak semua durasi layanan tercatat akurat di sistem KIP online LIPI pada saat itu. Hal tersebut terjadi karena pada tahun 2019 dilakukan beberapa perbaikan di sistem yang mengakibatkan perhitungan hari pelayanan terganggu dan beberapa layanan dialihkan via media sosial atau menggunakan jalur lain seperti aplikasi Whatsapp..Laporan Keterbukaan Informasi Publik LIPI

Tahun 20194

Latar Belakang

Pada pemeringkatan yang dilakukan oleh Komisi Informasi Pusat, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menerima Penganugerahan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2019 dengan kualikasi “Badan Publik Menuju Informatif” dengan nilai keterbukaan informasi publik LIPI adalah 87,22, naik dari nilai tahun sebelumnya yaitu 86.69.

Penghargaan tersebut diserahkan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana dan diterima oleh Sekretaris Utama LIPI, Nur Tri Aries Suestiningtyas pada Kamis 21 November 2019 di Istana Wakil Presiden Republik Indonesia, Jakarta.

Penyerahan penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik 2019 disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, K. H Ma'ruf Amin

Namun, pencapaian yang telah diperoleh LIPI dalam Keterbukaan Informasi Publik masih perlu ditingkatkan. Peringkat LIPI sebagai Badan Publik “Menuju Informatif” dapat diartikan bahwa LIPI masih per lu banyak pembenahan dalam implementasi kebijakan Keterbukaan Informasi Publ ik agar menjadi Badan Publ ik yang “Informatif”di masa mendatang.


Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan sebelumnya, maka rumusan masalah yang perlu dikaji adalah :

1 . Apakah imp lemen tas i keb i jakan keterbukaan informasi publik LIPI sudah dilakukan dengan maksimal? 2. Rekomendasi kebijakan dan strategi inovasi apa yang perlu dilakukan PPID LIPI agar implementasi keterbukaan informasi publik di LIPI bisa lebih maksimal dan bisa menjadi Badan Publik dengan kategori “Informatif’?

Tujuan dan Manfaat

Tujuan dari kajian ini adalah untuk mengkaji implementasi keterbukaan informasi publik yang sudah dilakukan LIPI tahun 2019 dan solusi kebijakan untuk permasalahkan dan strategi inovasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan keterbukaan informasi LIPI selanjutnya.

Hasil EvaluasiGambaran Umum dan Capaian

Keterbukaan Informasi Publik LIPI Tahun 2019

Permohonan informasi publik ke Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, dapat dilakukan dengan online dan ofine. Alur permohonan informasi, baik secara online maupun ofine ke LIPI tidak jauh berbeda, hanya terletak pada penggunaan falisitas dan jam kerja pelayanan saja.

Permohonan informasi publik secara online ke LIPI dapat dilakukan melalui :

1.2.

3.4.

Sedangkan permohonan informasi publik melalui jalur ofine dapa dilakukan dengan :

1.

2.

Dalam mendukung pelayanan kepada masyarakat, sejak awal tahun 2016 LIPI membuka Ruang Pelayanan Informasi Publik di Media Center LIPI, Gedung Sasana Widya Sarwono lantai 1 untuk melayani pemohon informasi yang datang langsung berkunjung dengan dilengkapi berbagai sarana pendukung seperti komputer yang terhubung dengan internet, pesawat telepon, dan ruang tunggu yang representatif.

Sarana dan Prasarana

Laporan Keterbukaan Informasi Publik LIPI Tahun 20196

Selain di LIPI Jakarta, Ruang Pelayanan Publik juga disediakan di Kawasan. Tujuannya untuk memudahkan masyarakat mendapatkan informasi yang dibutuhkan tanpa harus datang ke kantor pusat.

Pada tahun 2019, LIPI melakukan beberapa inovas i terkai t sarana dan prasarana permohonan informasi publik baik online maupun ofine. Untuk lebih meningkatkan pelayanan publik secara ofine agar lebih representatif serta lebih nyaman dan luas , saat ini Ruang Pelayanan Informasi Publik LIPI dipindahkan ke Gedung Widya Graha Lt. 2 LIPI Jakarta.

Semua layanan informasi yang diberikan bebas biaya, dalam bentuk softcopy dan hardcopy, kecuali jika pengguna informasi memerlukan penggandaan maka dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku.

KIP Online LIPI http://ppid.lipi.go.id/Telepon dan faximili di 021-5221683 (pada hari dan jam kerja)E-mail [email protected] Aplikasi Mobile PPID LIPI https://play.google.com/store/apps/developer?id

Surat ke PPID LIPI dengan alamat Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI Gedung Sasana Widya Sarwono (lt. 5) LIPI, Jl. Gatot Subroto 10, Jakarta 12510. Tel / fax : 021 - 5221683Datang langsung ke Ruang Pelayanan Informasi Publik LIPI di Gedung Widya Graha Lt. 2, Jl. Gatot Subroto 10, Jakarta, pada hari dan jam

Gambar 1. Ruang Pelayanan Informasi Publik Lt. 1 Gd. Sasana Widya Sarwono LIPI Jakarta (Lama)

Gambar 2. Ruang Pelayanan Informasi Publik Lt. 2 Gd. Widya Graha LIPI Jakarta (Baru)

Telah dilakukan pemindahan lokasi Ruang Pelayanan Informasi Publik LIPI yang semula di Gd. Sasana Widya Sarwono lt. 1 menjadi di Gd. Widya Graha Lt. 2. Tujuan pemindahan adalah agar ruang layanan publik LIPI menjadi lebih luas, nyaman dan representatif untuk dikunjungi pemohon informasi publik LIPI yang datang secara langsung.


Selain ruang pelayanan informasi publik, LIPI juga menyediakan informasi publik secara ofne melalui media brieng dan diskusi publik sebagai respon cepat terhadap isu terkini dengan bekerjasama dengan media atau mengundang publik secara langsung un tuk had i r. Masyaraka t b i sa mendapatkan informasi dari penyelenggaraan acara-acara tersebut sesuai dengan tema yang dibahas.

Sedangkan untuk sarana dan prasarana permohonan informasi publik secara online, pada tahun 2019 LIPI melakukan beberapa inovasi, diantaranya adalah :

1.2.3.

1. Pengembangan Website PPID LIPI

Pe n g e m b a n g a n w e b s i t e P P I D L I P I d i w w w. p p i d . l i p i . g o . i d d i l a k u k a n d e n g a n memperbaiki domain dan tampilan user interface website agar lebih user friendly dan mobile friendly. Selain itu juga ditambahkan beberapa tur seperti menu statistik mencakup rekapitulasi, IKM, kepegawaian dan keuangan dan menu regulasi berupa rancangan peraturan.

Pengembangan ini dilakukan untuk meningkatkan

Pengembangan Website PPID LIPIPengembangan e-Layanan Sains LIPIPengembangan aplikasi mobile PPID LIPI


kemudahan dalam mengakses website PPID LIPI dan kemudahan dan kelengkapan pilihan menu informasi.

2. Pengembangan e-Layanan Sains LIPI

Pengembangan selanjutnya yang dilakukan pada tahun 2019 adalah pengembangan e-Layanan Sains LIPI dengan alamat www.elsa.lipi.go.id. E-Layanan Sains LIPI merupakan web yang dikembangkan L IP I untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi mengenai layanan yang disediakan LIPI untuk masyarakat, terkait penggunaan sarana penelitian, layanan SDM secara umum, b imb ingan tekn i s , penggunaan sarana non penelitian, kerjasama, dan penjualan, baik gratis maupun berbayar dimanapun dan kapanpun.

Website ini dilengkapi dengan berbagai informasi mengenai layanan sarana dan prasarana layanan (riset maupun non riset), konsultasi, bimbingan, kerja sama, dan layanan lainnya seperti ISSC, LIPI HPC, Penerbitan dan Perkebunrayaan.

Setiap item layanan dalam website ini sudah dilengkapi informasi detail terkait biaya, satuan kerja dan lokasi dari layanan tersebut. Masyarakat juga bisa langsung mengajukan permohonan layanan dengan mengisi formulir yang sudah disediakan di tiap item layanan.

Gambar 3. Halaman Website PPID Lama dan Baru

Gambar 4. Halaman Website e-Layanan Lama dan Baru


3. Pengembangan aplikasi mobile PPID LIPI

Dengan adanya kemajuan teknologi yang semakin pesat, berpengaruh pula perkembangan perangkat mobile saat ini. Perkembangan ini sangatlah membantu dalam menyajikan informasi yang cepat dan esien dengan pengaksesan internet melalui perangkat mobile . Oleh sebab i tu, untuk memaksimalkan upaya LIPI menciptakan open goverment, pada tahun 2019 LIPI mengembangkan sarana baru untuk memudahkan masyarakat dalam m e m p e r o l e h i n f o r m a s i , y a i t u d e n g a n mengembangkan aplikasi PPID berbasis mobile. Tujuannya adalah untuk memudahkan masyarakat mengakses informasi yang disediakan LIPI d imanapun dan kapanpun menggunakan smartphone.

Fitur yang terdapat di dalam aplikasi mobile PPID LIPI hampir sama dengan tur yang terdapat di dalam website PPID LIPI hanya tampilannya lebih simple dan mobile friendly.

Aplikasi e-PPID dapat diunduh di Google Playstore :

PPID LIPI

Alur Permohonan Informasi Publik LIPI


Anggaran

Anggaran Pelayanan Informasi Publik LIPI dibebankan ke anggaran APBN di Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI.

Sumber Daya Manusia dan Struktur Organisasi


Gambar 5. Struktur PPID LIPI Tahun 2019

PPID Kawasan / Satker (Manager/ Koordinator Layanan Humas

dan Kerja Sama LIPI)

dan 20 orang PPID Kawasan, serta 3 orang sekretariat PPID. Lebih sedikit dari tahun sebelumnya yang mencapai 53 orang.

PPID LIPI berkedudukan di Kantor Pusat LIPIdengan tugas:

PPID LIPI dalam melaksanakan tugasnya melimpahkan sebagian kewenangannya kepada PPID Kawasan yang melaksanakan tugasnya berpedoman pada Peraturan Kepala LIPI Nomor 02/E/2010 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan LIPI.

Dalam melaksanakan tugas PPID LIPI dan PPID Kawasan dapat dibantu oleh pejabat fungsional yang menangani pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

PPID LIPI bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada Atas PPID dan Kepala LIPI. PPID Kawasan bertanggung jawab dan wajib melaporkan pelaksanaan tugasnya secara tertulis kepada PPID LIPI.

Pada tahun 2019 dilakukan perampingan dalam struktur PPID LIPI dari PPID Satker menjadi PPID Kawasan. Perampingan tersebut dilakukan dengan perubahan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Satuan Kerja di LIPI yang sebelumnya dijabat oleh PPID Satuan Kerja menjadi Manager Kawasan yang bertanggung jawab untuk beberapa satuan kerja sekaligus.

Tujuan dari perubahan ini untuk memudahkan koordinasi dalam Tim PPID LIPI dan memotong alur birokrasi dalam pengelolaan dan penyediaan informasi sehingga prosesnya bisa lebih cepat dan ringkas untuk disampaikan ke masyarakat/ pihak yang memerlukan informasi.

Pembaharuan Struktur PPID LIPI disesuaikan dengan reorganisasi di LIPI dimana seluruh staff pendukung penelitian di satuan kerja dialihkan ke Kawasan (sesuai dengan satuan kerja asal) yang terdiri dari Kawasan Multi Satker dan Kawasan Tunggal. Setiap Kawasan dipimpin oleh Manager Kawasan yang bertanggung jawab untuk multisatker atau tunggal. Manager Kawasanlah yang kemudian diberi tanggung jawab sebagai pengganti PPID Satuan Kerja. Karena menaungi beberapa satuan ker ja sekal igus, maka diharapkan dengan perubahan tersebut, alur pemrosesan permohonan informasi publik dapat lebih cepat dan mudah.

Dari perampingan struktur tersebut, maka pada tahun 2019 jumlah Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi LIPI adalah 24 orang, yang terdiri dari satu orang PPID LIPI yang dijabat oleh Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI,

Melaksanakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;Membuat kebi jakan pengelolaan dan pelayanan informasi publik;Melakukan uji konsekuensi informasi publik yang dikecualikan;Menyelesaikan sengketa informasi publik;Mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

1.

2.

3.

4.5.


Gambar 6. Ketua KIP, Atasan PPID, PPID LIPI dan PPID Kawasan

Daftar Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pusat

dan Kawasan di Lingkungan LIPI Tahun 2019

NO. SATUAN KERJAPEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN

DOKUMENTASI

1 PPID Pusat Kepala Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI

2 Biro Kerjasama, Hukum, dan Humas

Yudie Aprianto, S.P., M.S.3 Biro Perencanaan dan Keuangan

4 Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia

5 Biro Umum

Kawasan Jakarta

1 Inspektorat

Dr. Dyah Rachmawa� Sugiyanto, M.I.Kom

2 Pusat Peneli�an Masyarakat dan Budaya

3 Pusat Peneli�an Ekonomi

4 Pusat Peneli�an Kependudukan

5 Pusat Peneli�an Poli�k

6 Pusat Peneli�an Kewilayahan

7Pusat Peneli�an Kebijakan dan Manajemen Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Inovasi

8 Pusat Peneli�an Oseanografi

Kawasan Cibinong

1 Pusat Peneli�an Limnologi

Kamera Sembiring, M.Si.2 Pusat Peneli�an Bioteknologi

3 Pusat Peneli�an Biologi

4 Pusat Peneli�an Biomaterial

Kawasan Serpong

1 Pusat Peneli�an Metalurgi dan Material

Annisa Dieni Lestari, S.Ds.2 Pusat Peneli�an Fisika

3 Pusat Peneli�an Kimia

4 Pusat Peneli�an Teknologi Pengujian

Kawasan Bandung

1 Pusat Peneli�an Tenaga Listrik dan Mekatronik

Noorfiya Umniya�, M.I.Kom.

2 Pusat Peneli�an Geoteknologi

3 Loka Peneli�an Teknologi Bersih

4 Balai Pengembangan Instrumentasi

5 Pusat Peneli�an Elektronika dan Telekomunikasi

6 Pusat Peneli�an Informa�ka



Kawasan Bogor

1Pusat Peneli�an Konservasi Tumbuhan dan Kebun Raya

Ayi Doni Darussalam, S.I.Kom.

2 Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor

Kawasan Tunggal

1 Pusat Peneli�an Teknologi Tepat Guna Karlina Gusmarani, S.I.Kom.

2 Pusat Data dan Dokumentasi Ilmiah Ya� Surya�, S.Sos., M.Si

3Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Eka KaryaBali

I Gede Wawan Se�adi, S.Sn.

4 Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Cibodas Trisno Utomo

5 Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi Fitria Rizki Wijaya, S.Sos. M. I. Kom

6 Balai Bio Industri Laut Hendra Munandar, S.Si., M.Si.

7 Balai Konservasi Biota Laut Bitung Marenda Pandu Rizqi, S.Pi. M.Sc.

8 Balai Peneli�an Teknologi Mineral Lampung Marsus, S.E.

9 Balai Peneli�an Teknologi Bahan Alam Endah Kawuryan, S.I.P.

10 Balai Informasi dan Kebumian Karang Sambung David Kumoro, A.Md.

11 Pusat Peneli�an Laut DalamRoderyck Levinus Charles Dompeipen, A.Md

12Pusat Pemanfaatan dan Inovasi Ilmu Pengetahuan dan Teknologi

Ye�y Lestriani, S.I.Kom.

13 Pusat Pembinaan, Pendidikan dan Pela�han Ra�h Retno Wulandari, S.Sos, M.Si.

14 Balai Media dan Reproduksi LIPI Rahmi Lestari Helmi, S.Si.,M.Si.

15 Balai Informasi Teknologi

Rincian Pelayanan Informasi Publik LIPI

Tahun 2019

Jumlah total permohonan informasi publik yang masuk ke PPID LIPI selama 2019 mencapai 303 permohonan, dengan perincian :

KIP Online LIPI : 51 permohonanE-mail : 72 permohonanDatang langsung : 85 permohonanSurat : 0 permohonanTelepon : 95 permohonan

Permohonan informasi terbanyak dilakukan via telepon dan datang langsung ke Ruang Pelayanan Informasi Publik, yaitu sebanyak 95 dan 85 permohonan. Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk pengajuan permohonan informasi di LIPI, publik masih cenderung menggunakan cara manual dengan datang langsung atau via telepon. Hal tersebut terjadi karena banyak pemohon yang beranggapan bahwa dengan jalur manual maka informasi yang ingin diperoleh bisa lebih cepat.

Jalur Permohonan Informasi lain berupa email dan KIP online jumlahnya masih lebih rendah dari jalur permohonan informasi lainnya sehingga

perlu ditingkatkan sosialisasi penggunaan KIP Online sebagai jalur permohonan informasi ke publik / masyarakat.

Pada tahun 2019, permohonan informasi publik terbanyak terjadi pada bulan Oktober sebanyak 52 permohonan dengan 23 permohonan melalui jalur email, 13 permohonan dengan melaui KIP online, 12 permohonan dengan datang langsung dan 4 permohonan melalui email.

Permohonan informasi yang masuk ke LIPI masih didominasi dengan permohonan informasi terkait hasil-hasil, data dan konsultasi penelitian, jurnal dan ISSN serta permohonan informasi terkait permagangan di LIPI.

Untuk permohonan informasi publik yang masuk, tidak semua permohonan diterima. Ada beberapa permohonan yang ditolak. Dari 303 permohonan (51 diantaranya melalu i K IP onl ine) , 5 permohonan ditolak karena tidak sesuai tugas dan fungsi LIPI atau karena hanya berupa spamming dan duplikasi pertanyaan.


Tabel 1. Jumlah Permohonan Informasi Publik Berdasarkan Jalur Informasi

Jenis Informasi Akan Dilakukan Sedang Dilakukan Sudah Dilakukan Publikasi

Informasi Terbuka - Profil LIPI

· Sejarah LIPI· Visi LIPI dan Misi LIPI· Struktur Organisasi LIPI· Kewenangan LIPI· Sumberdaya dan

Kompetensi LIPI· Bidang Peneli�an LIPI· Alamat Satuan Kerja LIPI· Kontak LIPI

- Kegiatan dan Kinerja

· Penetapan Kinerja LIPI

Tahun 2019

· Pagu Anggaran LIPI Tahun

2019

· Penetapan Kinerja LIPI

Tahun 2018


2018

· Rencana Kerja LIPI Tahun

2017


2017

· Target Kinerja Rencana

Strategis LIPI 2015-2019

· Indikator Kinerja Utama

LIPI 2017 - 2019

· Indikator Kinerja Utama

LIPI 2015 - 2016

· Laporan Kinerja LIPI

Tahun 2017


Tahun 2016


Tahun 2015

· Laporan Pelayanan

Informasi Publik LIPI

Tahun 2017



Tahun 2016



Tahun 2015



Tahun 2014

· Repositori Karya Ilmiah

LIPI

- Laporan Keuangan Audited

LIPI

· Laporan Keuangan

Audited LIPI Tahun 2018

· Laporan Keuangan


· Laporan Keuangan


· Laporan Keuangan


· Laporan Keuangan


· Laporan Keuangan


· Laporan Keuangan


Web LIPIwww.ppid.lipi.go.id


Laporan Publikasi Daftar Informasi Publik LIPI

2019Tahun

Jenis Informasi Akan Dilakukan Sedang Dilakukan Sudah Dilakukan Publikasi

- Laporan Posisi Barang

Milik Negara LIPI di

Neraca

· Laporan Posisi Barang


Neraca Tahun Anggaran

2018




2017




2016




2015




2014




2013




2012

- Penerimaan CPNS

- Seleksi Terbuka

- Layanan Pengadaan

Secara Elektronik

- Data Sta�s�k

· Kepegawaian

· Keuangan

Informasi Serta merta - Pengumuman Kegiatan

- Berita

- Siaran Pers

- Penyelenggaraan

Kompe�si Ilmiah LIPI

- Peraturan Kepala LIPI No.

1 Tahun 2019 tentang

Organisasi dan Tata Kerja

LIPI

Web LIPI

www.lipi.go.id

Informasi Wajib Disediakan

Se�ap Saat

- Da�ar Informasi Publik

- Peraturan, Keputusan,

dan Edaran Kepala LIPI

- Kerjasama LIPI

- Pedoman Pengelolaan

Organisasi LIPI


Administrasi LIPI

- Pedoman Kepegawaian

LIPI


Keuangan LIPI

Aplikasi KIP LIPI www.informasi.lipi.go.id

Aplikasi JDI Hukum LIPI

www.jdih.lipi.go.id

Aplikasi Portal Kerjasama LIPI

www.kerjasama.lipi.go.id


www.ppid.lipi.go.id

www.ppid.lipi.go.id

Keterbukaan Informasi Publik Melalui Website dan

Media Sosial LIPI

Berdasarkan rilis Webometrics pada tahun 2019, peringkat LIPI mengalami kenaikan dibandingkan tahun 2018. Pada “World Ranking”, LIPI menduduki peringkat 449 (peringkat 563 di tahun 2018). Lalu di tingkat Asia, lembaga ini berada di peringkat 59 (peringkat 60 di tahun 2018). Sedangkan di Asia Tenggara, LIPI berada di urutan keempat setelah Agency for Science, Technology and Research Singapura, International Rice Research Institute (IRRI) Filipina, dan Singapore General Hospital Singapura. Untuk diketahui, pemeringkatan Webometrics berdasarkan beberapa kriteria penelitian.

Kriteria penilaian yang digunakan sebanyak empat kriteria, yaitu presence (bobot 5%), visibility (bobot 50%), transparency (bobot 10%), dan excellence (bobot 35%). Berikut ini adalah ilustrasi dari kriteria penilaian tersebut :

Presence atau kehadiran web LIPI dibutuhkan publik. Ini merupakan kriteria pertama penilaian pemeringkatan Webometrics. Updating konten menjadi prioritas tim pengelola website lipi.go.id.

Visibility atau tampilan visual merupakan kriteria

penilaian Webometrics yang ke dua dan memiliki bobot terbesar. Pada tampilan web LIPI, menu dibuat sederhana dan berita di halaman muka mendominasi tampilan web LIPI.

Transparency atau keterbukaan dalam hal ini adalah link web mudah diakses, tidak ada syarat k h u s u s b a g i p e n g u n j u n g w e b u n t u k membaca/menjelajahi laman-laman dalam web LIPI.

Excellence atau dalam penilaian diartikan sebagai bobot web. Web LIPI tidak memiliki muatan yang memberatkan halaman. Sehingga pengunjung dapat dengan mudah dan cepat dalam mengakses laman demi laman.


Website LIPI dalam Webometrics

LIPI memiliki channel social media dalam menyampaikan berbagai informasi kepada publik. Media sosial merupakan platform engagement LIPI dengan masyarakat dan stakeholder. Keberadaan media sosial memiliki peran penting bagi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) sebagai pelaksana tugas pemerintah dalam penelitian dan pengembangan i lmu pengetahuan dalam menyebarkan informasi hasil penelitian. Selain sebagai wadah dalam mengkomunikasikan informasi terkait LIPI seperti program kegiatan, akun social media LIPI juga digunakan sebagai wadah dalam mengkomunikasikan sains (science communication) serta edukasi sains kepada masyarakat. Contohnya mengenai mitigasi bencana, edukasi penggunaan plastik dalam kehidupan, temuan species baru, dan hal lainnya yang bertemakan sains. Juga sebagai platform alternatif referensi ilmu pengetahuan dan teknologi lewat medium komunikasi yang cepat, mudah, dan menyenangkan.

Saat ini LIPI mengelola lima platform media sosial yakni Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dan yang terbaru LIPI juga memiliki akun media sosial TikTok. Konten sosial media LIPI tersebut, semua

dikelola secara internal oleh Biro Kerja Sama, Hukum, dan Humas LIPI, Bagian Humas dan Informasi Publik, khususnya Subbagian Media dan Hubungan Antar Lembaga.

• Facebook LIPI (https://www.facebook.com/lipiindonesia/) • Twitter LIPI (https://twitter.com/lipiindonesia) • Youtube LIPI(https://www.youtube.com/channel/UCr1ihEI566IJib9P-JjENSA) • Instagram LIPI: lipiindonesia (https://instagram.com/lipiindonesia) • TikTok LIPI ID: lipiindonesia

Keseluruhan dari akun sosial media LIPI diatas, secara resmi telah terverikasi oleh pemilik platform tersebut sehingga publik dapat mempercayai segala informasi yang disampaikan melalui akun-akun tersebut.


Instagram LIPI


Instagram LIPI

Twitter LIPI


Youtube LIPI

Facebook LIPI Tiktok LIPI

Pertanyaan terkait informasi publik LIPI juga dillakukan oleh masyarakat via media sosial. Jumlah rata-rata pertanyaan yang masuk ke media sosial LIPI terkait informasi publik LIPI pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

1.2.3.

Instagram LIPI : 70 pertanyaanTwitter LIPI : 50 pertanyaanFacebook LIPI : 20 pertanyaan

Kajian ini merupakan hasil dari pemetaan informasi –informasi yang dikecualikan untuk dibuka ke publik di Satuan Kerja LIPI dan dilakukan melalui beberapa tahapan, diantaranya adalah dengan mengkompi las i semua Daf ta r In formas i Dikecualikan dari seluruh Satuan Kerja di Lingkungan LIPI.

Selanjutnya draft tersebut dilakukan uji konsekuensi dengan mendengar berbagai masukan-masukan, baik dari pimpinan, perwakilan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) satuan kerja, tim hukum dan perwakilan dari Komisi Informasi Pusat dengan berlandaskan pada UU No. 14 tentang keterbukaan Informasi Publik dengan beberapa kali pertemuan dalam bentuk focus group discussion. Hasilnya adalah rekomendasi kepada pimpinan LIPI untuk dapat mengambil suatu peraturan mengenai informasi yang dikecualikan oleh LIPI untuk tidak dibuka ke masyarakat dengan dilengkapi dengan dasar hukum pengecualian informasi, konsekuensi/pertimbangan dan jangka waktu informasi tersebut. Perumusan tersebut disusun berdasarkan kategori dari pengusulan 5 kedeputian (50 satker) menjadi 6 kategori komprehensif sesuai dengan tusi LIPI sebagai Lembaga Riset, yang terdiri dari informasi-informasi mengenai :

Pemutakhiran Informasi Peraturan

yang Dikecualikan LIPI


Data dan Informasi Terkait Kepegawaian, seperti : Gaji, tunjangan, dan honorarium ASN selain pejabat pimpinan tinggi, bendahara, PPK, PBJ, dan auditor, Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara, dan Hasil Penilaian Jabatan Fungsional Peneliti untuk sidang TP3 yang masih sedang dalam proses.

Data dan Informasi Terkait Dokumen Keuangan, seperti : Dokumen keuangan (termasuk laporan keuangan) beserta lampirannya sebelum diaudit (Unaudited).

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Data dan Informasi Terkait Manajemen Internal, seperti : Berkas pemeriksaan dari auditor internal atau eksternal, Berkas seleksi rapat Baperjakat dan Jabatan Pimpinan Tinggi, termasuk dokumen terkait assessment dan seleksi terbuka, Kode akses LIPI ke aplikasi layanan elektronik penatausahaan dan pengelolaan BMN, pengadaan, dan keuangan, Data dan informasi Infrastruktur TIK ( Sistem Jaringan Terintegrasi LIPI (blueprint jaringan), Akses, Server, Perangkat Network, Cloud, log, history/data) LIPI, dan Dokumen Penyedia Barang/Jasa dalam proses lelang/pengadaan.

Data dan Informasi Mitra, seperti : Data mitra kerjasama klien/perusahaan dan naskah MoU/Perjanjian Kerja Sama yang masih dalam proses/masih berlaku, Data prol pelapor, data pengaduan Masyarakat dan data laporan Pemeriksaan Pengaduan masyarakat, Identitas peserta, hasil penilaian perilaku dan akademik peserta Diklat, Identitas Pelanggan, Proses, Prosedur Kerja, Hasil analisa sampel Jasa pengujian, dan hasil pemeriksaan spesies, dan Biodata reviewer dan penulis publikasi ilmiah.

Data dan Informasi Penelitian, seperti : Proposal Penelitian , Data primer penelitian, analisa data penelitian yang masih dalam proses, dan Hasil Penelitian (berpotensi membahayakan pertahanan dan keamanan negara).

Data dan Informasi Terkait Hak Kekayaan Intelektual (HKI)

Sengketa Informasi Publik LIPI


Sengketa informasi publik nomor register 034/VI/KIP-PS/2016 antara Farid Mu’adz, S.H. dan Perh iasan Gin t ing, S.H. , terhadap L IP I , dilatarbelakangi oleh peristiwa pengusiran sekelompok warga Komplek Kebun Raya LIPI yang dialami oleh Pemohon dan keluarganya pada tanggal 13 Juni 2015 lalu. Atas kejadian pengusiran tersebut pada tanggal 28 Maret 2016, Pemohon mengirimkan surat yang ditujukan kepada Kepala LIPI, perihal Perilaku Tindakan Tidak Beradab dan Tidak Berperikemanusiaan Oknum Pegawai Negeri Puslit Biologi LIPI dan Puslit Biomaterial LIPI. Saat ini kasus sudah sampai pada putusan sidang tanggal 12 Juni 2017 dan LIPI sudah melaksanakan putusan sidang tersebut.

Pada tanggal 21 Januari 2019 Farid Mu’adz, S.H. mengirimkan kembali permohonan informasi via email ke perihal Informasi [email protected] (yang berkaitan dengan) pemanggilan Nur Tri Aries Suestiningtyas dkk Sehubungan Laporan Polisi No. LP/4864/IX/2018/PMJ/Ditreskrimum yaitu berupa pertanyaan terkait waktu kehadiran Sdr. Isrard dan Sdr. Maman, surat penugasan, surat cuti dan absensi.

Permohonan tersebut kemudian diproses dan dijawab oleh LIPI pada tanggal 11 Maret 2019, dengan nomor surat B-2539/SU.3/HK.04/II/2019

dengan memberikan jawaban beserta bukti yang dilampirkan.

Tanggal 13 Maret 2019, Farid Mu’adz, S.H kembali mengirimkan surat permohonan informasi publik terkait bukti disposisi kepala LIPI kepada Sekretaris Utama sebagai pelimpahan wewenang untuk menugaskan 2 pegawai dari Biro Kerja Sama, Hukum dan Humas untuk menghadiri panggi lan Po lda Met ro Jaya v ia emai l [email protected]

Permohonan tersebut diproses dan dibalas oleh LIPI pada tanggal 30 April 2019, dengan nomor surat B-4632/SU.3/HK.04/IV/2019 dilengkapi bukti yang dilampirkan.

Tidak puas dengan jawaban dari LIPI, Farid Mu’adz, S.H. mengirimkan kembali permohonan informasi melalui Ombusman dan Ombusman mengirimkan surat permintaan klarikasi atas mekanisme dan prosedur pemeriksaan PNS LIPI ke LIPI pada tanggal 9 Juli 2019.

Permintaan tersebut kemudian di proses dan dijawab oleh LIPI pada tanggal 22 Juli 2019 dengan nomor surat B-8002/K/KP/VII/2019 disertai dengan bukti-bukti yang dilampirkan.

http://[email protected]

Studi Banding PPID LIPI ke PPID Badan Publik

Pada tanggal 23 Desember 2019 LIPI melakukan benchmarking dengan BATAN, LAPAN dan BPPT serta hasil lesson learned dari PPID Kementerian Keuangan RI terkait penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik yang sudah dilaksanakan

Beberapa hal yang dikaji dalam benchmarking tersebut diantaranya adalah :

Dari hasil benchmarking tersebut dan review pencapaian LIPI tahun 2019,

Struktur pengelola PPIDSistem Informasi Keterbukaan Informasi PublikSistem Keterbukaan Informasi Publik ofineCara menanggapi permohonan informasi yang dikecualikan dan berpotensi menimbulkan masalahKomitmen pimpinan dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi PublikKegiatan pelatihan yang diberikan untuk PPID dan pengurus / petugas pelayanan informasiSistem monitoring dan evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

1.2.3.4.

5.6.7.

8.

Sosialisasi ke masyarakat tentang layanan PPID LIPI masih belum masifResource, komitmen pimpinan, teknologi, infrastruktur, dan sistem perlu ditingkatkanMasih ada permasalahan di tata kelola layanan informasi publikProses bisnis perlu diperbaiki dan harus jelasSOP layanan publik LIPI (seperti SOP menjawab telepon, email dan menerima kunjungan) harus tersediaSosialisasi dan ajakan kepada masyarakat untuk menggunakan aplikasi PPID mobile dan juga inovasi layanan LIPI lainnya perlu dilakukanPerlunya komitmen yang penuh dari pengurus PPID dan membentuk Whatsapp GroupInfrastruktur harus dibuat menarik dengan bisa mengambil contoh dari satker-satker LIPI

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

beberapa hal yang masih perlu diperbaiki dari pengelolaan PPID dan layanan publik LIPI, yaitu:


Rapat Koordinasi Penyusunan Tanggapan Permohonan Informasi,

22 Februari 2019

Rapat Koordinasi Keterbukaan Informasi Publik LIPI,

8 Mei 2019

Rapat Koordinasi Penyusunan Tanggapan Surat Permintaan Klarikasi dari Ombusman,

17 Juli 2019

Rapat Koordinasi Bisnis Proses Sistem PPID dan KIP LIPI dengan Tim IT,

9 Juli 2019


Koordinasi dan Pembinaan SDM PPID LIPI

Tahun 2019

Sosialisasi dan Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik (KIP), 19 Juni 2019

Rapat Koordinasi Monev KIP LIPI, 9 September 2019

Rapat Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik LIPI 2019, 27 Desember 2019



PenganugerahanKeterbukaan Informasi

Badan Publik 2019

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) menerima Penganugerahan Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik 2019 dengan kualikasi “Badan Publik Menuju Informatif”. LIPI meraih peringkat 3 besar untuk kategori lembaga pemerintahan non kementerian. Sementara nilai keterbukaan informasi publik LIPI adalah 87,22 , naik dari nilai tahun sebelumnya yaitu 86.69. Penghargaan tersebut diserahkan oleh Ketua Komisi Informasi Pusat, Gede Narayana dan diterima oleh Sekretaris Utama LIPI, Nur Tri Aries Suestiningtyas serta disaksikan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, K. H Ma'ruf Amin.

Penganugerahan tersebut merupakan suatu bentuk apresiasi terhadap komitmen badan publik dalam mendorong Keterbukaan Informasi Publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Wakil Presiden menjelaskan, tantangan keterbukaan informasi saat ini tidak terbatas pada akses namun juga konten yang harus ditingkatkan kualitasnya. Wakil Presiden juga mengharapkan badan publik harus jadi referensi utama masyarakat dalam mendapat informasi sekaligus menangkal hoax agar misi pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya dapat terlaksana dengan baik.

Kendala Beberapa kendala yang dihadapai pada

implementasi keterbukaan informasi publik LIPI tahun 2019 diantaranya adalah :

Proses reorganisasi di lingkungan LIPI yang berpengaruh pada pergantian struktur PPID di p u s a t d a n s a t u a n k e r j a s e h i n g g a mempengaruhi waktu pemrosesan permintaan informasi publik Perbaikan dan pengembangan website PPID LIPI yang masih dalam proses sehingga ada beberapa tur yang masih belum berfungsi dengan baik

1.

2.

Catatan Perbaikan dari Komisi Informasi Pusat

Disediakannya Daftar Informasi Publik yang telah dimutakhirkan (pengesahan) tahun 2019Laporan Kepuasan Terhadap Informasi PublikDisediakannya SOP mengenai Pengelolaan Permohonan Informasi yang telah disahkanDisediakannya SOP mengenai Pengelolaan Keberatan atas informasi yang telah disahkanDisediakannya SOP mengenai Penetapan dan Pemutakhiran DIP yang telah disahkan

1.

2.

3.

4.

Catatan Perbaikan dari Komisi Informasi Pusat

Strategi Inovasi Untuk Peningkatan Kualitas

Keterbukaan Informasi Publik LIPI

Meningkatkan pelatihan untuk peningkatan kualitas pelayanan petugas informasi publik dengan training, workshop , atau sharing knowledge dalam scope Kawasan Membangun data terintegrasi tentang informasi kepakaran, peneli t ian terkini, layanan penelitian dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan masyarakat dan diperbaharui secara berkalaInternalisasi penggunaan e-ppid mobile dan sosialisasi ke masyarakatPeningkatan fasi l i tas dan infrastruktur penyediaan informasi baik online maupun ofine

1.

2.

3.

4.


Berperan aktif memperkuat sinergi komunikasi antar badan public dengan meningkatkan intensitas komunikasi dan penyebaran informasi kebi jakan s t rategis kepada masyarakat melalui forum-forum KIPMenjalankan monitoring dan evaluasi terkait kelengkapan paket informasi yang disediakan untuk pemohon informasiMembuat akun sosial media sebagai wadah sosialisasi kegiatan dan informasi publik LIPI yang lebih interaktif

5.

6.

7.

Rekomendasi Untuk Rencana Perbaikan

dan Tindak Lanjut Tahun 2020 Perlunya updating data pada halaman web LIPI khususnya inovasi-inovasi satker (prioritas)Perbaikan ruang layanan publik LIPI (prioritas) Membentuk media sosial PPID seperti instagramMembuat inovasi layanan LIPI Meningkatkan tingkat awareness masyarakat tentang layanan LIPI seperti dengan membuat lomba youtuber dan humas membuat tulisan tentang LIPIMeningkatkan kelengkapan pendukung layanan seperti infrastruktur dan inovasiMembuat SOP layanan publik LIPIMembuat konsep PPID ofine kawasanMemperbaiki tata kelola informasi dan proses bisnis pengelolaan PPIDAdapun dalam jangka waktu tiga (3) bulan akan fokus kepada:

1.

2.3.4.5.

6.

7.8.9.

10.

Penyusunan proses bisnis PPID dan juknisPenataan dan pemasangan fasilitas standard (telepon, internet, dll) di Ruang Publik LIPI di Widya Graha Lt.2Updating website LIPI terkait menu, kepakaran, dll.

a.b.

c.


keterbukaan informasi publik - lipilipi.go.id/public/uploads/ppid/laporan_ppid_2019.pdfseluruh...

Documents