ketersediaan obat di era jkn: e-catalogueobat · ditjen bina kefarmasian dan alat kesehatan ......
TRANSCRIPT
Ketersediaan Obat di Era JKN:
e-Catalogue Obat
Engko Sosialine M.
Ditjen Bina Kefarmasian dan Alat Kesehatan
Kementerian Kesehatan
Upaya Peningkatan Ketersediaan, Pemerataan dan Keterjangkauan Obat
dalam JKNPengaturan Obat
ForNas e-CataloguePenetapan jenis berdasarkan
kriteria pemilihan obatPenetapan harga berdasarkan hasil lelang dan negosiasi oleh
LKPP
Kendali Mutu – Kendali Biaya
Obat aman, bermutu, berkhasiat, Cost-effective
E-Purchasing
3
e-Purchasing Berdasarkan
e-Catalogue
Kerjasama LKPP denganKementerian Kesehatan
Website LKPP
Tender atau negosiasi olehLKPP berdasarkan RKO dankapasitas produksi
Independen
National
Harga Kompetitif
RKO 2015 RKO 2016
Dinkes: 461RS Pemerintah: 505RS Swasta: 79Apotek PRB: 51
Dinkes: 507RS Pemerintah: 500RS Swasta: 13Apotek PRB: 294Addendum: 93
e-Catalogue Obat Tahun 2013-2015
• 2013: 326 item obat generik saja
• 2014-2015: 796 item obat generik (308 item) dan nama dagang (488 item)
∑ Sediaan
• 2013: 29 Industri Farmasi
• 2014-2015: ± 100 Industri Farmasi
∑ Industri Farmasi
• Dinas Kesehatan Prov, Kab/Kota
• RS Pemerintah (2013) & RS Swasta ygbekerjasama dgn BPJS (2014-2015)
Pengguna
e-Catalogue Obat Tahun 2015
Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentangPerubahan Keempat atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah diperjelas bahwa K/L/D/I wajibmelakukan e-purchasing terhadap barang/jasayang sudah dimuat dalam sistem katalog sesuaidengan kebutuhan K/L/D/I
7
Kendala Penerapan e-catalogue Obat (1)
Kendala Solusi
Tidak ada di e-Catalogue Pemesanan tidak direspons oleh IF
Penyedia sementara kebutuhanmendesak dan tdk dapat ditunda IF Penyedia telah menyetujui
pemesanan tapi baru tersedia beberapa bulan kemudian atauwaktu pengiriman terlalu lama Penolakan pemesanan oleh IF
Penyedia karena stok tidak tersedia IF penyedia dikenakan sanksi
administratif berupa PSK
Pelaksanaan pengadaan dilakukanmelalui metode pemilihan penyediasesuai Perpres Pengadaan B/J Pemerintah.
Dasar:1. Peraturan Menteri Kesehatan No.
63/2014 ttg Pengadaan Obatberdasarkan Katalog Elektronik
2. Surat Edaran Kepala LKPP No. 3Tahun 2015 tentang PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa melalui E-
Purchasing.
8
Kendala Penerapan e-catalogue Obat (2)
Kendala Solusi
Kendala operasional e-purchasing
Faskes swasta tidak bisa lakukanpengadaan dg e-Catalogue
Pelaksanaan pengadaan dilakukansecara offline (manual) langsungkepada IF Penyedia
Dasar:1. Peraturan Menteri Kesehatan No.
63/2014 ttg Pengadaan Obatberdasarkan Katalog Elektronik
2. Surat Edaran Kepala LKPP No. 3Tahun 2015 tentang PelaksanaanPengadaan Barang/Jasa melalui E-
Purchasing.
9
Kendala Penerapan e-catalogue Obat (3)
Kendala Solusi
Pembayaran yang tertunda Penyedia: pembayaran maksimal30 hariDituangkan dalam kontrak
Tidak ada tenaga kefarmasiandalam pemesanan obat olehSatker Dinkes atau Puskesmas
Surat Penunjukan Kepala Dinkeskepada Tenaga Kefarmasian atauTenaga Kesehatan lain untukmelakukan pendampinganpengadaan
Dasar UU No. 36 ttg Kesehatan
Permenkes ttg Yanfar di Puskesmas
Permenkes No. 63 tahun 2014 ttg Pengadaan Obat berdasarkan Katalog Elektronik (e-Catalogue)
Jika ada kendala operasional dalam aplikasi, pembelian e-cataloguesecara manual dengan pemesanan langsung ke penyedia / industrifarmasi
Penolakan oleh industri farmasi dg menyampaikan alasanpenolakan dapat beralih ke metode pengadaan lain sesuaiPerpres Pengadaan B/J Pemerintah
Satker melaporkan penolakan kepada LKPP, cc ke Binfar & Alkes FKTP dan FKTRL swasta yang bekerjasama dengan BPJS: dapat melaksanakan pengadaan obat berdasarkan katalog
elektronik melakukan pembelian e-catalogue secara manual dengan
pemesanan langsung ke penyedia /industri farmasi
Surat Edaran Kepala LKPP No. 3 Tahun 2015 ttg
Pelaksanaan Pengadaan B/J Melalui e-Purchasing
Surat Edaran Kepala LKPP No. 3 Tahun 2015 ttg
Pelaksanaan Pengadaan B/J Melalui e-Purchasing
Surat Edaran Kepala LKPP No. 3 Tahun 2015 ttg
Pelaksanaan Pengadaan B/J Melalui e-Purchasing
1. Daftar harga dasar obat PRB, Penyakit Kronisdan Sitostatika yg belum ada di e-Catalogue (19 sediaan)
2.Harga obat per satuan terkecil, termasuk PPN sebesar 10% pada regional I, II, III dan IV
3. Digunakan sbg harga dasar bagi faskes untukpengajuan klaim.
4.Dalam hal obat tersebut telah tercantum dalame-Catalogue, maka harga ini tidak berlaku lagi
LKPP
Server e-Catalogue LKPP
Server Aplikasi e-Monev
Kemenkes
Aplikasi Rencana Kebutuhan
Obat (RKO)
Aplikasi Data Realisasi e-Purchasing dan Manual
e-MONEV IMPLEMENTASI e-KATALOG OBAT
Penutup
Rencana Kebutuhan Obat (RKO)
• Perencanaan yang akurat
• Dukungan data RKO dari faskes dan satker
• e-monev realisasi terhadap RKO
e-Purchasing berdasarkan e-Catalogue
• Komitmen 3 pihak (IF, PBF dansatker/faskes)
• e-monev realisasi terhadap RKO dankomitmen industri/kapasitas
Perencanaan
Pengadaan
19
TERIMA KASIH
Direktorat Bina Obat Publik:Email: [email protected]
HP: 081281753081 atau
(021) 5214872