ketua pengadilan tinggi tata usaha negara medan · 2020. 3. 13. · ketua pengadilan tinggi tata...

7
KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN NOMOR: W1-TUN/ 26 /HK.06.01/1/2020 TENTANG PANJAR BIAYA PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA YANG BERLAKU D! PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN Menimbang ; a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung Rl dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. b. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan perlu menetapkan Panjar Biaya Perkara/Biaya Proses yang besarnya ditaksir oleh Panitera dan ditetapkan dalam suatu Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan. Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Beriaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya; 3. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung Rl dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya; 4. Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan Biaya Perkara;. 5. Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor: 42/WKMA-N.Y/XI/2008 Tentang Penunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2008; 6. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Rl No. 002A/SK/PAN/1/2013 Tentang Penunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor: 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses Penyetesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung Rl dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya; 7. Peraturan Pemerintah Nomor: 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Beriaku pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya. MEMUTUSKAN

Upload: others

Post on 01-May-2021

5 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN · 2020. 3. 13. · KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN ... Rincian

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

NOMOR: W1-TUN/ 26 /HK.06.01/1/2020

TENTANG

PANJAR BIAYA PENYELESAIAN PERKARA DAN PENGELOLAANNYA YANG BERLAKU D!PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN

Menimbang ; a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun

2012 Tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada

Mahkamah Agung Rl dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

b. Bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan perlu menetapkan Panjar

Biaya Perkara/Biaya Proses yang besarnya ditaksir oleh Panitera dan ditetapkan

dalam suatu Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;

2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2008 Tentang Jenis dan

Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Beriaku pada Mahkamah

Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

3. Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Biaya Proses

Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung Rl dan Badan

Peradilan yang berada dibawahnya;

4. Surat Edaran Mahkamah Agung Rl Nomor 4 Tahun 2008 Tentang Pemungutan

Biaya Perkara;.

5. Surat Wakil Ketua Mahkamah Agung Rl Nomor: 42/WKMA-N.Y/XI/2008 Tentang

Penunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor: 53 Tahun 2008;

6. Keputusan Panitera Mahkamah Agung Rl No. 002A/SK/PAN/1/2013 Tentang

Penunjuk Pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Rl Nomor: 3 Tahun 2012

Tentang Biaya Proses Penyetesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah

Agung Rl dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya;

7. Peraturan Pemerintah Nomor: 5 Tahun 2019 Tentang Jenis dan Tarif atas Jenis

Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Beriaku pada Mahkamah Agung dan

Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

Page 2: KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN · 2020. 3. 13. · KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN ... Rincian

Menetapkan

Pertama

Kedua

Ketiga

Keempat

Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Tentang Panjar

Biaya Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya yang berlaku di Pengadilan

Tinggi Tata Usaha Negara Medan;

Besarnya Biaya Perkara/Biaya Proses ditentukan sebagai berikut:

I. Panjar Biaya Gugatan Rp. 500,000,- (lima ratus ribu rupiah).

II. Panjar Biaya Gugatan Pilkada/Pileg Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu

rupiah).

III. Biaya Banding Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah).

IV. Panjar Biaya Kasasi rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah).

V. Panjar Biaya Kasasi Pilkada/Pileg Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).

VI. Panjar Biaya PK Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah).

VII. Panjar Biaya Eksekusi Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).

Rincian Penggunaan biaya perkara tersebut sebagaimana dalam lampiran I sampai

dengan lampiran VII Keputusan ini;

dengan diberlakukannya Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Medan ini maka seluruh Keputusan Ketua yang berhubungan dengan Penetapan

biaya perkara/biaya proses pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa

apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan

perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 02 Januari 2020

, E T U A

H. BAMBANG EDTSUTANTO SOEDEWO, SH.,MH NIP. 19540717 1985031 006

Tembusan Kepada:

1. YM. Ketua Kamar ULDILTUN MARI di Jakarta.2. Yth. DIRJEN BADILMILTUN MARi di Jakarta.3. Yth. Panitera MARi di Jakarta.4. Arsip.

Page 3: KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN · 2020. 3. 13. · KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN ... Rincian

Lampiran: I

No. JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK JUMLAH (Rp) KETERANGAN

I. Panjar Biaya Perkara Gugatan. 500.000,-

1. Pendaftaran 30.000

2. Biaya EDC/Admin Bank - Sesuai bukti bank

3. Surat Panggilan:

- Pertama kepada Penggugat/Pemohon 10.000

- Pertama kepada Tergugat/Termohon 10.000

- Pertama kepada pihak ketiga yang berkepentingan 10.000

- Saksi Penggugat/Pemohon. 10.000

- Saksi Tergugat/Termohon 10.000

- Panggilan ahli Penggugat/Pemohon. 10.000

- Panggilan ahli Tergugat/Termohon. 10.000

- Panggilan Penterjemah. 10.000

4. Surat Pemberitahuan Putusan/Penetapan:

- Kepada Penggugat/Pemohon. 10.000

- Kepada Tergugat/Termohon. 10.000

5. Pencabutan gugatan/permohonan 10.000

6. S u ra t P em b eritah u an P en cab u tan kep a d a TergugatZ-Term ohon 10.000

7. Permohonan Pengawasan Eksekusi 25.000

8. Penetapan Pengumuman Eksekusi 25.000

9. Redaksi Putusan/Penetapan 10.000

No. HAK-HAK KEPANITERAAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN

1. Materai 6.000

2. ATK Perkara 150.000

3. Transport ke Kantor Pos 30.000 Per No. Perkara

4. Transport JSP 75.000 Per surat

5. Biaya Petugas Sumpah 20.000 Per sumpah

6. Biaya Pemeriksaan Setempat - Berpedoman SPPD

7. Percepatan Minutasi 75.000

8, Penjilitan/Pemberkasan Bunde) A 75,000

9. Pengesahan dan Pendaftaraan Surat di bawah tangan 10.000 Per surat

10. Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pangadilan 500 Per Lembar

11. Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan 10.000 Per Putusan/-

Peradilan Penetaran

Page 4: KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN · 2020. 3. 13. · KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN ... Rincian

Lampiran: II

No. JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK JUMLAH (Rp) KETERANGAN

II. Panjar Biaya Gugatan Pilkada/Pileg 750.000

1. Pendaftaran 30.000

2. Biaya EDC/Admin Bank - Sesuai bukti bank

3. Surat Panggilan:

- Pertama kepada Penggugat/Pemohon 10.000

- Pertama kepada Tergugat/Termohon 10.000

- Pertama kepada pihak ketiga yang berkepentingan 10.000

- Saksi Penggugat/Pemohon. 10.000

- Saksi Tergugat/Termohon 10.000

- Panggilan ahli Penggugat/Pemohon. 10.000

- Panggilan ahli Tergugat/Termohon. 10.000

- Panggilan Penterjemah. 10.000

4. Surat Pemberitahuan Putusan/Penetapan:

- Kepada Penggugat/Pemohon. 10.000

- Kepada Tergugat/Termohon. 10.000

5. Pencabutan gugatan/permohonan 10.000

5. Surat Pemberitahuan Pencabutan kepada Tergugat/-Termohon TO. 000

7. Permohonan Pengawasan Eksekusi 25.000

8. Penetapan Pengumuman Eksekusi 25.000

9. Redaksi Putusan/Penetapan 10.000

No. HAK-HAK KEPANITERAAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN

1. Materai 6.000

2. ATK Perkara 150.000

3. Transport ke Kantor Pos 30.000 Per No. Perkara

4. Transport JSP 75.000 Per surat

5. Biaya Petugas Sumpah 20.000 Per sumpah

6. Biaya Pemeriksaan Setempat - Berpedoman SPPD

7. Percepatan Minutasi 125.000

a. Penjilitan/Pemberkasan Bundei A 125.000

9. Pengesahan dan Pendaftaraan Surat di bawah tangan 10.000 Per surat

Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pangadilan 500 Per Lembar

10. Pendapatan Uang Meja (leges) dan Upah pada Panitera Badan 10.000 Per Putusan/-

Peradilan Penetaran

Page 5: KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN · 2020. 3. 13. · KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN ... Rincian

Lampiran: III

No. JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK JUMLAH (Rp) KETERANGAN

III. Biaya Perkara Banding. 250.000,-

1. Hak Redaksi 10.000

No. HAK-HAK KEPANITERAAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN

1. Materai 6.000

2. ATK Perkara 30.000

3. Surat Pemberitahuan - Sesuai resi pos

4. Transport ke Kantor Pos 20.000

5. Percepatan Minutasi 5.000

6. Materai 6.000

7. Hak Redaksi 10.000

8. Pemberkasan Bundel B 5.000

9 Pengiriman berkas perkara - Sesuai resi pos

10. Insentif -

Lampiran: IV

No. JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK JUMLAH (Rp) KETERANGAN

IV. Panjar Biaya Kasasi 1.500.000

1. Pendaftaran 50.000

2. Penyerahan Akta Permohonan Kasasi 10.000 Per Akta

3. Surat Pemberitahuan Akta Kasasi 10.000 Sesuai resi pos

4. Surat Penyerahan Memori Kasasi 10.000 Per Surat

5. Surat Penyerahan Kontra Memori Kasasi 10.000 Per Surat

6. Surat Pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Pemohon 10.000 Per Surat

Kasasi

7. Surat Pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Termohon 10.000 Per Surat

Kasasi

8. Pencabutan Kasasi 10.000 Per Akta

9. Surat Pemberitahuan Pencabutan Kasasi 10.000 Per Surat

10. Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat 10.000 Per Surat

Formal

11. Redaksi/Penetapan 10.000

Page 6: KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN · 2020. 3. 13. · KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN ... Rincian

No. HAK-HAK KEPANITERAAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN

1. Materai 6.000

2. ATK Perkara 100.000 -

3. Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pangadilan 500 Per Lembar

4. Transport ke Kantor Pos 30.000 Per No. Perkara

5. Transport foto copy 5.000

6. Kirim biaya Kasasi ke bank - Sesuai resi bank

7. Biaya Kasasi Mahkamah Agung 500.000

8. Penjilitan/Pemberkasan Bundel B 50.000

Pengiriman berkas perkara - Sesuai resi pos

9. Insentif 100.000

Lampiran : V

No. JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK JUMLAH (Rp) KETERANGAN

V. Panjar Biaya Kasasi Pilkada/Pileg 8.000.000

1. Pendaftaran 50.000

2. Penyerahan Akta Permohonan Kasasi 10.000

3. Surat Pemberitahuan Akta Kasasi 10.000 Sesuai resi pos

4. Surat Penyerahan Memori Kasasi 10.000 Sesuai bon FC

5. Surat Penyerahan Kontra Memori Kasasi 10.000

6. Surat Pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Pemohon 10.000

Kasasi

7. Surat Pemberitahuan Putusan/Penetapan kepada Termohon 10.000

Kasasi

8. Pencabutan Kasasi 10.000 Sesuai resi bank

9. Surat Pemberitahuan Pencabutan Kasasi 10.000

10. Surat Pemberitahuan Penetapan Tidak Memenuhi Syarat 10.000

Formal

11. Redaksi/Penetapan 10.000 Berpedoman SPPD

No. HAK-HAK KEPANITERAAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN

1. Materai 6.000

2. ATK Perkara 100.000

3. Penyerahan Turunan/Salinan Putusan/Penetapan Pangadilan 500

4. Transport ke Kantor Pos 30.000

5. Transport foto copy 5.000

Page 7: KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN · 2020. 3. 13. · KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA MEDAN ... Rincian

«6. Transport JSP 75.000

7. Kirim biaya Kasasi ke bank -

8. Biaya Kasasi Mahkamah Agung 500.000

9. Penjiiitan/Pemberkasan Bundei B 50.000

Kirim/Mengantar berkas perkara ke MA - Berpedoman SPPD

10. Insentif 100.000

Lampiran: V

No. JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK JUMLAH (Rp) KETERANGAN

VII. Panjar Biaya Eksekusi 400.000

1. Pendaftaran Permohonan Eksekusi 10.000 Per Permohonan

2. Penetapan Teguran 10.000 Per Penetapan

3. Relaas Panggilan Teguran kepada Termohon 10.000 Per relaas

4. Berita Acara Teguran 10.000 Per berita acara

No. HAK-HAK KEPANITERAAN JUMLAH (Rp) KETERANGAN

1. Materai 6.000

2. ATK perkara 25.000

3. Surat panggilan/pemberitahuan - Sesuai resi pos

4. Transport ke Kantor Pos 30.000

5. Transport JSP 75.000

6. Biaya foto copy Rp 200/lembar - Sesuai bon FC

Transport foto copy 5.000

7. Insentif 50.000

Ditetapkan di : Medan

Pada Tanggal : 02 Januari 2020

H. BAMBANG EDY SUTANTO SOEDEWO, SH,MH NIP. 19540717 198503 1 006