kewenangan anggota babinsa dan …
TRANSCRIPT
i
KEWENANGAN ANGGOTA BABINSA DAN BHABINKAMTIBMAS DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH RI NOMOR 73 TAHUN 2005 TENTANG KELURAHAN
(Pemecatan Ketua RW Oleh Lurah Singonegaran Banyuwangi)
SKRIPSI
Diajukan Sebagai Penulisan Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum
Oleh :
ELMY AYUNI QORINA PUTRI
NIM : 1410111082
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2019
ii
PERSETUJUAN
Dengan ini menyatakan bahwa penulisan hukum yang dibuat oleh :
Nama : Elmy Ayuni Qorina Putri
NIM : 1410111082
Judul : Kewenangan Anggota Babinsa Dan Bhabinkamtibmas Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI
Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Pemecatan Ketua RW Oleh
Lurah Singonegaran Banyuwangi)
Isi dan formatnya telah disetujui dan dinyatakan memenuhi syarat untuk
mengajukan sebagai penulisan hukum pada Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Jember
Jember, 24 Juni 2019
Dosen Pembimbing,
Djoko Purwanto, S.H., M.Hum
NPK. 88 03 191
iii
PENGESAHAN
KEWENANGAN ANGGOTA BABINSA DAN BHABINKAMTIBMAS DALAM
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN BERDASARKAN PERATURAN
PEMERINTAH RI NOMOR 73 TAHUN 2005 TENTANG KELURAHAN
(Pemecatan Ketua RW Oleh Lurah Singonegaran Banyuwangi)
Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :
Hari : Senin
Tanggal : 24 Juni 2019
Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember
Tim penguji
Menik Chuamaidah. S.H,.M.Hum Drs.Sulistiyono, M. Si.
Ketua Sekertaris
Djoko Purwanto, S.H., M.Hum.
Anggota
Mengesahkan
Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum
Dekan,
H. Suyatna, S.H., M.Hum.
NIK : 88 09 225
iv
PERSEMBAHAN
Alhamdulillahhi robbil alamin segala puji syukur kepada allah SWT yang
telah memberikan kesehatan, kemudahan, kelancaran serta kesuksesan dalam
mengerjakan tugas akhir ini, atas ridhonya, taufiq serta pertolongannya saya bisa
memiliki keimanan, menikmati indahnya islam serta senantiasa bisa mengasah
kemampuan dan tentunya selalu bersabar dalam menjalani segala proses yang telah
aku jalani dalam masa kuliah maupun dalam penyussunan tugas akhir.
Skripsi ini saya persembahkan untuk kedua orang tua saya Ayah Terkasih dan
Ibu Tercinta tanpa doa dari kalian diriku bukan siapa-siapa, Untuk Ibu Tersayang
yang telah memberikan kasih sayang serta mendidikku hingga seperti
sekarang,Saudara dan saudariku (Kak Ibnu, Ayu Ratu, Ocha) dan semua keluargaku
yang selalu mensupport dan mendoakanku hingga mampu menyelesaikan tugas akhir
ini.
Terimakasih saya ucapkan kepadatunanganku Chaffi Brantanaka yang selalu
mendukung, memberikan semangat, doa serta keceriaan selama saya menempuh
proses masa perkuliahan, serta Bapak/Ibu dosen semua yang selalu membimbing dari
awal hingga akhir sehingga banyak sekali ilmu yang saya serap dan puncaknya bisa
menyelesaikan tugas akhir ini. Sahabat saya dan teman perjuangan: Devi, Rahma,
Anita, Diky, Arika, Silviana, Febby, Renal, Ainun, Intan dan teman-teman Fakultas
Hukum angkatan 2014, Teman KKN, dan sahabat terbaikku Intan Ayu, Dhian, Any
serta semua teman-temanku yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu . Semoga
kesuksesan dapat kita raih dan semoga diberikan kemudahan, kelancaran dalam
menjalankan segala urusan. Semoga tali silaturrahmi kita akan terus terjalin sampai
akhir hayat kita Amin.
v
MOTTO
س
أ ن
ن
لا ان ح ك
مت م
ي
و
إ
ذ
ا
ها
ه
ل
ت
إ ل
ى أ
ما
ان
ؤ دوا ا
ل
ك م
أ ن
ت
م
ر
للا
ي أ
إ
ن
را
ص
ي
س
م ا
ك
ا
ن
ل
ل
ا
ه
إ ن
ظ
ك
م
ي
ع
ام
ن
ع
ل
ل
ا
إ
ن
ل
موا ا
لع د
ت
ح ك
Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak
menerimanya. Dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia,
hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sesungguhnya Allah sebaik-
baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar
lagi Maha Melihat. – (Q.S An-Nisa: 58)
vi
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis kami ucapkan ke hadirat Allah SWT yang telah
melimpahkan kasih sayangnya kepada kita, sehingga penulis bisa menyelesaikan
skripsi dengan tepat waktu, yang kami beri judul : Kewenangan Anggota Babinsa
Dan Bhabinkamtibmas Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan
Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan (Pemecatan
Ketua Rw Oleh Lurah Singonegaran Banyuwangi). Tujuan dari penyusunan
skripsi ini telah melibatkan banyak pihak yang sangat membantu dalam banyak
hal. Oleh sebab itu, disini penulis sampaikan rasa terimakasih sedalam-dalamnya
kepada :
1. Bapak Suyatna, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Jember, yang telah memberikan izin dan kesempatan guna
menyelesaikan skripsi ini;
2. Bapak Djoko Purwanto, S.H., M.Hum., selaku dosen pembimbing yang dengan
penuh kesabaran dan ketekunan memberikan dukungan, perhatian, bimbingan,
pengarahan, serta saran dalam pembuatan skripsi ini mulai dari awal sampai
akhir;
3. Kepada seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas
Muhammadiyah Jember yang telah membagi ilmunya disini, juga staf dan
karyawan pengajaran di Fakultas Hukum saya ucapkan terimakasih telah
banyak membantu;
4. Orang tua tercinta yang telah banyak memberikan doa dan dukungan baik
secara formil dan materil hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
vii
5. Kakak dan adik tercinta juga anggota keluarga dan kerabat yang senantiasa
memberikan doa dan dukungan semangat kepada saya.
6. Sahabat dan rekan seperjuangan tercinta yang tiada henti memberi dukungan
dan motivasi dalam pembuatan skripsi ini. Semoga kita tetap menjaga tali
silahturahmi diantara kita semua, amin.
7. Semua pihak banyak membantu dalam penyusunan skripsi ini yang tidak bisa
penulis sebutkan semuanya.
Jember, 23 Juni 2019
Elmy Ayuni Qorina Putri
viii
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL ........................................................................................................ i
HALAMAN PERSETUJUAN ........................................................................................ ii
HALAMAN PENGESAHAN ......................................................................................... iii
HALAMAN PERSEMBAHAN .................................................................................. iv
HALAMAN MOTTO ................................................................................................. v
KATA PENGANTAR...................................................................................................... vi
DAFTAR ISI ................................................................................................................ viii
I. PENDAHULUAN ......................................................................................................... 1
1.1 Latar Belakang ............................................................................................ 1
1.2 Rumusan Masalah ....................................................................................... 8
1.3 Tujuan Penelitian. ........................................................................................ 8
1.4 Manfaat Penelitian ....................................................................................... 9
1.5 Metode Penelitian ........................................................................................ 9
1.5.1 Pendekatan Masalah..................................................................... 10
1.5.2 Jenis Penelitian............................................................................. 10
1.5.3 Bahan Hukum .............................................................................. 11
1.5.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum ............................................ 12
1.5.5 Analisis Bahan Hukum ................................................................ 13
II. KERANGKA DASAR TEORI ......................................................................... 14
2.1 Teori Kewenangan ............................................................................ 14
2.2 Pemerintahan Daerah ......................................................................... 21
2.3 Kelurahan .......................................................................................... 23
x
2.4 Teori Kelembagaan Negara ................................................................... 24
2.5Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara ................................ 26
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN......................................... 28
IV. PENUTUP................................................................................................... 47
4.1 Kesimpulan ........................................................................................... 47
4.2 Saran ...................................................................................................... 48
DAFTAR PUSTAKA
i
Daftar Pustaka
Buku/ Literatur
Bambang Sunggono, 2002, Metodologi Penelitian Hukum, Raja Grafindo Persada,
Jakarta.
HAW. Widjaja, 2005, Penyelenggaraan Otonomi di Indonesia, PT Rajagrafindo
Persada, Jakarta.
Jimly Asshidduqie, 2010, Perkembangan & Konsolidasi Lembaga Negara Pasca
Amandemen, Sinar Grafika, Jakarta.
Lukman Hakim, 2010, Kedudukan Hukum Komisi Negara Di Indonesia, Program
Pasca Sarjana Universitas Brawijaya Malang, Malang.
M. Makhfudz, 2013, Hukum Administrasi Negara, Graha Ilmu, Yogyakarta.
Ni’Matul Huda, 2005, Hukum Tata Negara Indonesia (Edisi Revisi, PT
RajaGrafindo Persada, Jakarta.
Peter Mahmud Marzuki, 2006, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media,
Jakarta.
Philipus M.Hadjon dalam buku Abdul latif, 2014, Hukum Administrasi Dalam
Praktik Tindak Pidana Korupsi, Kharisma Putra Utama, Jakarta.
Ridwan HR, 2010, Hukum Administrasi Negara,Raja Grafindo Persada, Jakarta.
Sakai Yohanes, 2015, Peranan Bintara Pembina Desa (BABINSA) Dalam
Menjaga Keamanan dan Keertiban Masyarakat, Jurnal.
Sirajuddin, 2016, Hukum Administrasi Pemerintahan Daerah, Setara Press,
Malang.
Titik Triwulan Tutik, 2010, Konstruksi Hukum Tata Negara Indonesia Pasca
Amandemen UUD 194, Prenada Media, Jakarta.
ii
49
3
Peraturan Perundang-Undangan
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Ketetapan MPR RI No. VII/MPR/2000 tentang Peran TNI dan Peran POLRI
Undang-undang No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara
Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia
Peraturan Pemerintahan Ri Nomor 73 Tahun 2005 Tentang Kelurahan
Peraturan Pemerintah RI Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah
Pertahanan Negara
Perkap No.3 Tahun 2015 tentang Wewenang BHABINKAMTIBMAS
Sumber Internet
http://eprints.ums.ac.id/44423/3/BAB%20l.pdf , diakses pada hari selasa tanggal 4
september 2018 pukul 13.43
http:digilib.unila.ac.id/10339/11/BAB%20l.pdf, diakses pada hari selasa tanggal 4
september 2018 pukul 14.00
http://faktanews.co.id/sekongkol-pecat-rw-ptun-batalkan-surat-lurah-
singonegaran/, diakses pada hari rabu tanggal 5 september 2018 pukul 19.12
4
50