key sektor dan kebijakan industri di indonesia

UNIVERSITAS INDONESIA

TUGAS PENGGANTI UAS EKONOMI PEMBANGUNAN Dosen : Padang Wicaksono, Ph.D

Keterkaitan Antar-Sektor dan Kebijakan Pengembangan Industri Manufaktur di

Indonesia : Studi Empiris dengan Tabel Input Output Tahun 2008 dan Peraturan

Presiden No 28 Tahun 2008

Oleh:

I Made Ambara NPM 0906583825

FAKULTAS EKONOMI PROGRAM PASCA SARJANA ILMU EKONOMI

DEPOK JULI 2010

Tulisan Pengganti UAS Ekonomi Pembangunan Halaman 1

Abstraksi :

Dengan menggunakan tabel input output Indonesia tahun 2008, dapat diketahui 11 sektor kunci yang

memiliki keterkaitan yang tinggi dengan sektor-sektor lain dalam perekonomian. Dari 11 sektor kunci

tersebut, enam diantaranya termasuk kategori industri, sedangkan sisanya termasuk kategori jasa.

Kesebelas sektor kunci tersebut merupakan sektor-sektor yang paling penting dalam menggerakkan

perekonomian Indonesia, apabila dilakukan penambahan investasi pada sektor-sektor tersebut.

Selanjutnya, berdasarkan aturan kebijakan pengembangan industri di Indonesia, pemerintah Indonesia

saat ini tidak proaktif mengidentifikasi sektor-sektor kunci dalam perekonomian dan memfasilitasi

pengembangannya seperti di masa Orde Baru atau terkesan pasif. Pasifnya kebijakan pemerintah

Indonesia tersebut berimplikasi pada tidak terpecahkannya masalah kegagalan koordinasi antar-sektor

dalam perekonomian untuk melakukan pergeseran dasar perekonomian agar tingkat kemakmuran yang

lebih tinggi bagi seluruh perekonomian seperti dijelaskan dalam teori Big Push dapat tercapai.

Kata kunci : keterkaitan antar-sektor, kegagalan koordinasi, Big Push, tabel I-O, sector kunci, kebijakan

pengembangan Industri

1. Pendahuluan

Perekonomian suatu negara, berdasarkan kesamaan karakteristik kegiatan yang dilakukan, dapat

diklasifikasikan kedalam beberapa sektor. Walaupun kegiatan yang dilakukan dalam setiap sektor

berbeda, namun terdapat kesalingtergantungan (complementarity) antara sektor yang satu dengan sektor

lainnya. Kesalingtergantungan antar-sektor tersebut dapat menjadi hambatan apabila perekonomian

suatu negara ingin dipacu untuk mencapai keseimbangan baru yang dapat meningkatkan kesejahteraan

seluruh sektor, misalnya dengan proses industrialisasi. Hambatan tersebut terjadi karena diperlukan

inisiatif suatu sektor untuk mengambil langkah pertama, sementara setiap sektor dalam perekonomian

cenderung untuk menunggu aksi sektor lainnya daripada menjadi pioneer untuk memulai proses

industrialisasi tersebut.

Dalam kondisi complementarity dan tidak adanya sektor yang berinisiatif mengambil langkah pertama

untuk memulai proses industrialisasi, terjadilah kondisi yang disebut kegagalan koordinasi (coordination

failure). Oleh sebab itu, dalam kondisi tersebut, diperlukan intervensi pemerintah (dikenal dengan

istilah Big Push) untuk mengkoordinasikan proses industrialisasi di seluruh sektor dalam perekonomian

secara bersamaan. Menurut Rosentein-Rodan, jika berbagai sektor dalam perekonomian mengadopsi

teknologi yang bersifat increasing return secara bersamaan (memulai proses industrialisasi), sektor-

sektor tersebut akan menciptakan pendapatan yang dapat menjadi sumber bagi permintaan barang sektor

lainnya dan memperbesar pasar bagi setiap sektor dan membuat industrialisasi menjadi menguntungkan

bagi semua sektor.

Dalam tahap implementasi proses industrialisasi tersebut, pemerintah sebagai faktor penentu harus

menentukan sektor-sektor mana saja yang perlu diberikan insentif dalam berbagai bentuk (Big Push).

Terdapat berbagai pendekatan untuk menentukannya, salah satunya adalah pendekatan keterkaitan antar-

sektor (linkage) Todaro (2009). Dalam pendekatan linkage, sektor-sektor yang perlu diberikan Big Push

disebut sektor kunci (key sectors) yaitu sektor-sektor yang memiliki keterkaitan (linkage) tinggi dengan


sektor lain yang menggunakan output yang dihasilkannya dan dengan sektor lain yang menyediakan

input bagi sektor-sektor berkenaan.

Berdasarkan pendekatan linkage tersebut, tulisan ini bertujuan untuk mengidentifikasi sektor-sektor

kunci dalam perekonomian Indonesia dengan bantuan tabel input output (tabel I-O) Indonesia tahun

2008 dan meneliti kebijakan pengembangan industri di Indonesia apakah telah memperhitungkan faktor

linkage atau tidak. Berkaitan dengan tujuan penulisan tersebut, permasalahan yang ingin dipecahkan

ada dua yaitu :

1. Sektor-sektor apa saja di dalam perekonomian Indonesia yang merupakan Key Sectors? Key sectors

mana yang termasuk kategori industri?

2. Apakah kebijakan pengembangan industri di Indonesia telah mempertimbangkan faktor linkage

antar-sektor dalam menentukan industri prioritas? Apakah pemerintah Indonesia saat ini mempunyai

komitmen yang kuat untuk mengembangkan industri manufaktur lebih lanjut?

Selanjutnya terdapat empat bagian berikutnya dari tulisan ini yaitu : telaah pustaka, metodologi

penelitian yang digunakan, hasil analisis dan terakhir adalah kesimpulan.

2. Telaah Pustaka

2.1 Kebijakan Pengembangan Industri Manufaktur di Indonesia

Sampai dengan tahun 1965, 56% output perekonomian Indonesia bersumber dari sektor pertanian.

Sementara itu, pada tahun yang sama, sektor industri hanya menyumbang 13%. Persentase output dari

sektor pertanian terus menurun pada tahun 1980 dan 2000 seiring dengan kebijakan pengembangan

industri subtitusi impor dan industri manufaktur padat karya yang berorientasi ekspor (lihat tabel 2.1).

Tabel.2.1 Perubahan Persentase Output Sektoral terhadap GDP di Indonesia

Sektor 1965 1980 2000

Agricultural (Pertanian) 56 30 17

Industri 13 49 47

Jasa 31 21 36

Sumber: Hayami & Godo (2009)

Selain itu, pada tahun 1965 prosentase ekspor barang dari industri manufaktur hanya 4% dan berubah

menjadi 57% dari total ekspor barang pada tahun 2000 (Hayami dan Godo, 2000). Keberhasilan

perubahan struktur output seperti ditunjukkan oleh tabel 2.1 dan juga struktur ekspor tidak dapat

dilepaskan dari intervensi kebijakan pemerintah Indonesia untuk memberikan fasilitas berupa proteksi

untuk mendukung pengembangan industri subtitusi impor pada masa oil boom dan penetapan nilai tukar

Rupiah yang overvalue untuk pengembangan industri manufaktur padat karya berorientasi ekspor pasca-

oil boom. Kebijakan seperti itu sangat diperlukan untuk membangun industri yang mampu berperan


dalam perekonomian dalam keadaan akumulasi modal yang rendah, tenaga kerja yang kurang terampil,

dan kemampuan wirausaha dan manajerial yang belum berkembang (Hayami dan Godo, 2009).

Kebijakan pemerintah Indonesia di masa lalu tersebut telah sukses mengubah andalan perekonomian

Indonesia untuk menghasilkan output, pertama dari semula mengandalkan sektor pertanian yang

menghasilkan bahan mentah menjadi mengandalkan hasil industri subtitusi impor. Kedua, dari semula

mengandalkan industri subtitusi impor menjadi mengandalkan industri manufaktur padat karya yang

berorientasi ekspor.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pada masa Orde Baru, pemerintah Indonesia aktif

mengidentifikasi sektor dalam perekonomian yang sangat penting untuk mengubah sektor yang menjadi

andalan penghasil output dan proaktif memberikan insentif kepada sektor tersebut.

2.2 Studi Empiris untuk Mengidentifikasi Key Sectors dengan Alat Tabel I-O

Terdapat banyak metode untuk mengidentifikasi sektor-sektor kunci dalam perekonomian suatu negara.

Hazari (1970) menggunakan dua metode untuk mengidentifikasi sektor-sektor kunci dalam perekonomian

India dengan alat analisis tabel I-O. Metode pertama menggunakan indeks untuk melihat keterkaitan

antar-sektor dengan konsep indeks total keterkaitan ke belakang dan ke depan seperti yang

dikembangkan Hirschman. Penelitian terkini untuk mengidentifikasi sektor kunci sesuai dengan metode

pertama yang digunakan Hazari, dilakukan oleh Hartono (2003), Resosudarmo et all (2008) dan Purnomo

dan Istiqomah (2008). Metode kedua memasukkan preferensi pembuat kebijakan/pemerintah dengan

kondisi keterkaitan antar-sektor. Selanjutnya, Hazari berkesimpulan bahwa sektor kunci dalam

perekonomian dapat tidak didefinisikan atau tidak dapat teridentifikasi karena hasil dari dua metode yang

digunakan tersebut tidaklah unik. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa menurut Hazari, hasil tiap

metode untuk mengidentifikasi key sectors tidak sama dan peran pengambil kebijakan sangatlah penting

dalam hal ini.

Selain metode yang digunakan Hazari, terdapat banyak metode lain yang dapat digunakan untuk

mengidentifikasi key sectors. M. Natsir (2009) menggunakan empat metode untuk mengidentifikasi key

sektor di Sulawesi Tenggara, yaitu : (1) indeks seperti yang dikembangkan Hirschman (2) sektor

penghasil nilai tambah bruto terbesar (3) sektor yang mempunyai nilai multiplier output terbesar (3)

sektor yang mempunyai income multiplier terbesar. Seperti kesimpulan yang dikemukakan Hazari,

sektor kunci yang ditemukan oleh M Natsir tidak sama untuk setiap metode yang digunakan.

Diantara berbagai metode untuk mengidentifikasi sektor kunci tersebut, metode yang dikembangkan oleh

Hirschman lebih menekankan kepada kemampuan suatu sektor untuk menggerakkan pertumbuhan

seluruh sektor lain dalam perekonomian, baik sektor yang menyediakan input bagi sektor berkenaan

maupun sektor lain yang menggunakan output sektor bersangkutan. Oleh sebab itu, metode tersebut akan

digunakan dalam tulisan ini untuk mengidentifikasi key sectors dalam perekonomian Indonesia.

3. Metodologi

3.1 Alat Analisis


Alat analisis yang digunakan dalam tulisan ini ada 2, yaitu : pertama tabel I-O untuk mengidentifikasi

sektor kunci dalam perekonomian Indonesia dan kedua Peraturan Presiden No 28 Tahun 2008 untuk

menilai kebijakan industri pemerintah Indonesia saat ini. Tabel I-O yang digunakan dalam tulisan ini

merupakan tabel I-O transaksi domestik harga produsen tahun 2008 dengan 66 sektor (lihat lampiran 1).

Tabel I-O Indonesia tahun 2008 tersebut merupakan tabel I-O terbaru yang telah dikeluarkan oleh Badan

Pusat Statistik. Selanjutnya, data dalam tabel I-O tersebut diolah dengan Microsoft Excel sesuai metode

analisis yang diperlukan untuk menjawab permasalahan dalam tulisan ini.

3.2 Metode Analisis

3.2.1 Metode Analisis untuk Mengidentifikasi Sektor Kunci dengan Tabel I-O

Untuk melakukan identifikasi sektor kunci dengan bantuan tabel I-O, perlu diketahui konsep-konsep

berikut ini :

1. Matrik Kebalikan Liontief

Matrik Kebalikan Liontief atau (I-A)-1

diperoleh dengan cara melakukan invers dari hasil

pengurangan antara matrik identitas (I) dan matrik A. Matrik identitas adalah matrik bujursangkar

berdimensi n x n, dimana n adalah jumlah sektor dalam perekonomian dengan nilai 1 untuk seluruh

elemen yang terletak pada diagonal utama dan nilai elemen selain yang terletak pada diagonal utama

sama dengan nol.

Gambar 3.1 Kerangka Tabel Input Output

Sumber : Badan Pusat Statistik (2009)

Matrik A, pada gambar 3.1 ditunjukkan oleh hasil bagi tiap elemen matrik I-O kolom “Permintaan

Antara” : 1 s.d. n dan baris “Input Antara” : 1 s.d. N dengan jumlah input tiap sektor, atau dengan

kata lain, matrik A adalah matrik bujur sangkar berukuran N x n, dengan elemen :

aij = xij / Xj

Dimana subscript “i” menunjukkan baris dan subscript “j” menunjukkan kolom dimana jumah

kolom dan baris sama dengan jumlah sektor dalam perekonomian.

aij = elemen matrik A baris ke i kolom ke j


xij = elemen matrik I-O baris ke i kolom ke j

Xj = total masukan (input) baris (sektor) ke j

2. Ukuran Keterkaitan Antar-sektor dalam Perekonomian

a. Total backward linkage Index atau Indeks Keterkaitan Total ke Belakang (IKB)

Nilai Total Keterkaitan Kebelakang (NTKB) suatu sektor adalah jumlah tiap elemen dalam

suatu kolom matrik kebalikan Liontief. Sedangkan Indeks Total Keterkaitan Kebelakang

membandingkan NTKB suatu sektor dengan rata-rata NTKB seluruh sektor. Indeks

Keterkaitan ke Belakang (IKBj), diperoleh dengan cara:

1

1 1

n

ij

ij n n

ij

i j

n b

IK B

b

=

= =

=

∑

∑ ∑

dimana :

IKBj= indeks keterkaitan total ke belakang sektor-j, dimana j menunjukkan kolom pada gambar

2.2.1

bij= unsur matriks kebalikan Leontif baris-i dan kolom-j

n = jumlah sektor dalam perekonomian

b. Total Forward Linkage Index atau Indeks Keterkaitan Total ke Depan (IKD)

Nilai Total Keterkaitan Depan (NTKD) suatu sektor adalah jumlah tiap elemen dalam suatu

baris matrik kebalikan Liontief. Sedangkan Indeks Total Keterkaitan Kedepan membandingkan

NTKD suatu sektor dengan rata-rata NTKD seluruh sektor. Indeks Keterkaitan ke Depan

(IKDi), diperoleh dengan cara:

1

1 1

n

ij

ii n n

ij

i j

n b

IK D

b

=

= =

=

∑

∑ ∑

dimana

IKDi= indeks keterkaitan total ke depan sektor-i, dimana i menunjukkan baris pada gambar

2.2.1

bij= unsur matriks kebalikan Leontif baris-i dan kolom-j

n = jumlah sektor dalam perekonomian

Kedua indeks tersebut menunjukkan posisi NTKB dan NTKD suatu sektor terhadap rata-ratanya,

dimana suatu sektor dinyatakan mempunyai IKB/IKD yang tinggi apabila nilai IKB/IKD sektor

yang bersangkutan lebih besar dari satu.

3. Key Sectors (Sektor Kunci)

Menurut Resosudarmo et.all (2008), sektor kunci menurut pendekatan linkage, didefinisikan

sebagai sektor yang memegang peranan penting dalam penggerakkan roda perekonomian yang

ditentukan berdasarkan nilai IKB dan IKD sektor berkenaan. Sektor kunci adalah sektor yang

memiliki nilai IKB dan IKD lebih besar dari satu.


Selain itu, apabila nilai IKB >1 dan IKD <1 maka suatu sektor disebut Backward Oriented,

yaitu sektor yang tinggi pengaruhnya dalam meningkatkan pertumbuhan sektor-sektor lain yang

menyediakan input bagi sektor berkenaan. Sebaliknya apabila nilai IKB <1 dan IKD>1, maka

suatu sektor disebut Forward Oriented, yaitu sektor yang tinggi pengaruhnya dalam

meningkatkan pertumbuhan sektor lainnya yang menggunakan output sektor bersangkutan untuk

input. Selain itu, apabila nilai IKB <1 dan IKD <1 maka sektor bersangkutan disebut Non Key

Sektor, yaitu sektor yang rendah keterkaitannya dalam hal meningkatkan pertumbuhan sektor

lainnya.

3.2.2 Metode Analisis Kebijakan Industri

Meneliti kebijakan pemerintah dalam sektor industri dengan meneliti Peraturan Presiden nomor 28 tahun

2008 mengenai kebijakan industri nasional dan selanjutnya memberikan penjelasan secara deskriptif

mengenai apakah kebijakan pengembangan industri di Indonesia telah memperioritaskan pengembangan

key sectors atau tidak dan menilai sebapa besar komitmen pemerintah Indonesia untuk pengembangan

industri tersebut.

4. Hasil Analisis

4.1 Hasil Analisis Sektor Kunci

Berdasarkan hasil pengolahan data, dalam perekonomian Indonesia terdapat 11 sektor kunci, 6

diantaranya dapat dikelompokkan sebagai “industri manufaktur” dan sisanya dapat dikelompokkan

sebagai “jasa”.

Tabel 4.1 Sektor Kunci Dalam Perekonomian Indonesia

NO SEKTOR NAMA SEKTOR IKB IKD Keterangan

32 Industri makanan lainnya 1.248 1.307 Industri man

38 Industri kertas, barang dari kertas & percetakan 1.156 1.063 Industri man

39 Industri pupuk & pestisida 1.030 1.852 Industri man

40 Industri kimia 1.032 1.696 Industri man

42 Industri barang dari karet 1.148 1.125 Industri man

48 Industri mesin, mesin listrik, alat2 & perlengkapan listrik 1.072 1.309 Industri man

51 Listrik, gas & air minum 1.122 1.211 Jasa

52 Bangunan 1.129 1.337 Jasa

53 Perdagangan 1.032 2.880 Jasa

56 Pengangkutan darat 1.085 1.289 Jasa

65 Jasa hiburan, kebudayaan, perorangan & rumah tangga 1.001 1.437 Jasa

Sumber : Lampiran 1

Tabel 4.1 menunjukkan bahwa kesebelas sektor kunci tersebut memiliki nilai IKB dan IKD yang lebih

besar dari 1. Nilai IKB yang melebihi 1, menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut mempunyai

kemampuan yang melebihi rata-rata seluruh sektor untuk menarik pertumbuhan output sektor di hulunya


(sektor-sektor yang menyediakan input bagi sektor berkenaan). Sedangkan nilai IKD yang melebihi 1,

menunjukkan bahwa sektor-sektor tersebut memiliki kemampuan melebihi rata-rata untuk menarik

pertumbuhan sektor di hilirnya (sektor-sektor yang menggunakan output ke-11 sektor kunci). Dengan

demikian, 11 sektor tersebut merupakan sektor-sektor yang paling penting dalam menggerakkan

perekonomian Indonsia.

Selanjutnya, peningkatan investasi pada 11 sektor tersebut diharapkan akan menghasilkan peningkatan

output paling tinggi pada seluruh sektor yang ada dalam perekonomian Indonesia. Selain sektor kunci,

dalam tabel di lampiran 1, terdapat juga sektor-sektor yang bersifat backward oriented dan forward

oriented. Apabila dilakukan investasi pada sektor-sektor ini akan menyebabkan peningkatan besar pada

output masing masing untuk sektor di hulu dan hilir sektor berkenaan.

4.2 Hasil Analisis Kebijakan Pengembangan Industri Pemerintah Indonesia

Apakah keenam sektor kunci yang termasuk kategori industri mendapatkan fasilitas untuk

pengembangannya dalam kebijakan industri nasional dalam Perpres no 28 tahun 2008? Bagian D

penjelasan Perpres tersebut tidak menyebutkan nama-nama industri yang dapat memperoleh fasilitas

dalam pengembangannya. Walaupun demikian, disebutkan bahwa fasilitas dapat diberikan kepada

industri pionir, yaitu industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai tambah dan eksternalitas

yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi perekonomian nasional.

Istilah “keterkaitan luas” dalam definisi industri pionir tersebut dapat diartikan bahwa kebijakan

pengembangan industri nasional telah mempertimbangkan faktor keterkaitan antar-sektor, walaupun

bukan satu-satunya faktor yang menentukan untuk dapat memperoleh fasilitas.

Selanjutnya, pemberian fasilitas pengembangan industri tidak langsung ditentukan dan diberikan oleh

pemerintah, tetapi harus melalui serangkaian prosedur pengajuan permohonan dari industri berkenaan

kepada pemerintah melalui Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi (lihat Lampiran

2, kutipan bagian D Perpres no 28 tahun 2008). Berbeda dengan peran aktif pemerintah Indonesia dalam

rangka pengembangan industri di masa Orde Baru, kebijakan pemerintah masa kini terkesan pasif.

Terkesan hanya menunggu industri yang “merasa” sesuai dengan kreteria dalam perpres tersebut

mengajukan aplikasi permohonan pemberian fasilitas.

Dengan “pasifnya” peran pemerintah dalam pengembangan lebih lanjut industri manufaktur Indonesia

tersebut, berarti masalah kegagalan koordinasi seperti dijelaskan dalam teori Big Push tidak terpecahkan.

Implikasinya adalah harapan agar industri manufaktur Indonesia (terutama yang merupakan key sectors)

dapat membantu perekonomian Indonesia untuk berubah secara signifikan dari keadaan saat ini sulit

untuk dicapai.

Ada kemungkinan, keengganan pemerintah secara proaktif menentukan dan memberikan fasilitas kepada

industri dalam kategori prioritas adalah karena kebijakan yang protektif dan interventionis dianggap tidak

lagi sesuai dengan masa kini yang mengedepankan mekanisme pasar. Selain itu keengganan tersebut

dapat terjadi karena Indonesia merupakan anggota organisasi perdagangan dunia (WTO) dan telah

berkomitmen untuk melaksanakan perdagangan bebas tanpa proteksi terhadap industri dalam negeri.


Terakhir perlu dicatat, walaupun tema tulisan ini mengedepankan pentingnya campur tangan pemerintah

dalam perekonomian suatu negara, kebijakan pemerintah dapat menjadi “pisau bermata dua” (Todaro,

2009). Maksud dari istilah Todaro tersebut adalah kebijakan pemerintah dapat membantu perekonomian

menuju tingkat yang lebih baik tetapi dapat juga menjerumuskan perekonomian ke dalam krisis. Contoh

kisah sukses intervensi pemerintah Indonesia adalah pengembangan industri subtitusi impor dan industri

berorientasi ekspor seperti telah dikemukakan pada bagian 2.1 diatas. Sedangkan contoh kebijakan

pemerintah yang membawa dampak buruk pada perekonomian Indonesia adalah kebijakan liberalisasi

sektor keuangan di akhir tahun 1988. Kebijakan tersebut, semula dianggap berhasil namun sembilan

tahun kemudian dianggap menjadi penyebab utama krisis perbankan di Indonesia. Enoch et all (2003)

membagi perkembangan sektor perbankan Indonesia selama periode 1988-1999 kedalam tujuh tahap.

Mereka mengidentifikasi tidak adanya tata kelola yang baik (good governance) dari pemerintah dalam

mengatasi masalah yang timbul dalam setiap tahap yang selanjutnya berimplikasi pada buruknya

kredibilitas kebijakan pemerintah sehingga memicu krisis yang sistemik.

5. Kesimpulan

Dengan menggunakan tabel I-O dapat diketahui 11 sektor kunci yang perlu dikembangkan secara

bersamaan dengan koordinasi pemerintah untuk mencapai keseimbangan baru dalam perekonomian yang

dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh pelaku ekonomi di Indonesia. Dari 11 sektor kunci tersebut,

enam diantaranya termasuk kategori industri, sedangkan sisanya termasuk kategori jasa. Kesebelas sektor

tersebut merupakan sektor-sektor yang paling penting dalam menggerakkan perekonomian Indonsia.

Selanjutnya, berdasarkan aturan kebijakan pengembangan industri, pemerintah Indonesia saat ini tidak

proaktif seperti di masa Orde Baru dan terkesan pasif menunggu industri mengajukan aplikasi untuk

mendapatkan fasilitas. Pasifnya kebijakan pemerintah Indonesia tersebut berimplikasi pada tidak

terpecahkannya masalah kegagalan koordinasi antar-sektor dalam perekonomian untuk melakukan

pergeseran dasar perekonomian agar tercapai tingkat kemakmuran yang lebih tinggi bagi seluruh

perekonomian seperti dijelaskan dalam teori Big Push.


DAFTAR PUSTAKA

Badan Pusat Statistik (2009), Tabel Input Output Updating 2008

Enoch, Charles, Olivier Frécaut and Arto Kovanen (2003), Indonesia’s Banking Crisis : What Happened

and What Did We Learn?, Bulletin of Indonesian Economic Studies, Vol. 39, No. 1, 2003: 75–

92

Hartono, Djoni (2003), Peran Sektor Jasa Terhadap Perekonomian Jakarta : Analisis Input Output,

Jurnal Ekonomi Pembangunan Indonesia, Vol IV No.1, hal 39-57

Hayami, Yujiro & Yoshihisa Godo (2009). Development Economics: From the Poverty to the Wealth of

Nations, 3rd ed. Oxford University Press

Hazari, Bharat R. (1970), Empirical Identification of Key Sectors in The Indian Economy, The Review of

Economics and Statistics, Vol. 52, No. 3 (Aug., 1970), pp. 301-305 Published by: The MIT

Press. Stable URL: http://www.jstor.org/stable/1926298

Natsir, M (2009), Kajian Empiris Peranan Sektor Kunci (Key Sectors) dalam Perekonomian Sulawesi

Tenggara Berdasarkan Tabel Input-Output 2007, website Unhalu Kendari

Purnomo, Didit dan Devi Istiqomah (2008), Analisis Peranan Sektor Industri terhadap Perekonomian

Jawa Tengah Tahun 2000 dan Tahun 2004 (Analisis Input Output), Jurnal Ekonomi

Pembangunan Vol. 9, No. 2, Desember 2008, hal. 137 - 155

Resosudarmo, Budy P., Djoni Hartono dan Ditya A. Nurdianto (2008), Inter-Island Economic Linkages

and Connections in Indonesia , Economics and Finance in Indonesia Vol. 56 (3), Page 297 –

327, LPEM UI

Todaro, Michael P. and Stephen C. Smith (2009). Economic Development, 10th ed. Pearson, Addison-

Wesley

www.kemenperin.go.id


LAMPIRAN 1

KODE SEKTOR NAMA SEKTOR IKB IKD Ket

1 Padi 0.809 1.240 forward otd

2 Penumbukan padi 0.773 0.719

3 Jagung 0.811 0.934

4 Tanaman umbi-umbian 0.724 0.711

5 Sayuran & buah-buahan 0.717 0.889

6 Tanaman bhn makanan lainnya 0.769 0.633

7 Karet 0.941 0.864

8 Tebu gula & gula rakyat 0.872 0.967

9 Kelapa 0.859 0.699

10 Minyak kelapa rakyat & sawit 0.955 1.021 forward otd

11 Tembakau daun & olahan 1.140 0.635 backward otd

12 Kopi & kopi goreng 0.983 0.680

13 Teh daun & teh olahan rakyat 0.762 0.623

14 Cengkeh 0.790 0.635

15 Pala 0.750 0.625

16 Rempah-rempah lainnya 0.925 0.778

17 Tanaman lainnya 0.849 0.875

18 Peternakan 0.988 1.200 forward otd

19 Pemotongan ternak 1.221 0.708 backward otd

20 Perunggasan & hasil-hasilnya 1.213 0.852 backward otd

21 Penebangan & penggergajian kayu 0.817 0.760

22 Hasil hutan lainnya 0.816 0.648

23 Perikanan 0.849 1.016 forward otd

24 Penambangan batubara & biji logam 0.837 1.699 forward otd

25 Penambangan minyak & gas bumi 0.686 2.611 forward otd

26 Penambangan lainnya 0.831 0.807

27 Industri pengolahan & pengawetan makanan 1.274 0.804 backward otd

28 Industri minyak dan lemak 1.300 0.919 backward otd

29 Penggilingan & penyosohan beras 1.279 0.826 backward otd

30 Industri tepung terigu & biji-bijian lainnya 1.136 0.939 backward otd

31 Industri pemurnian gula 1.283 0.763 backward otd

32 Industri makanan lainnya 1.248 1.307 Key Sector

33 Industri minuman 1.210 0.651 backward otd

34 Industri rokok 0.916 0.666

35 Industri pemintalan 1.036 0.729 backward otd

36 Industri tekstil, kulit & pakaian 1.192 0.899 backward otd

37 Industri kayu, and barang dari kayu 1.150 0.910 backward otd

38 Industri kertas, barang dari kertas & percetakan 1.156 1.063 Key Sector

39 Industri pupuk & pestisida 1.030 1.852 Key Sector

40 Industri kimia 1.032 1.696 Key Sector

41 Pengilangan minyak 0.767 2.075 forward otd

42 Industri barang dari karet 1.148 1.125 Key Sector

43 Industri barang yang terbuat dari mineral non metal 1.000 0.683 backward otd

44 Industri semen 1.095 0.676 backward otd

45 Industri besi & baja dasar 1.025 0.726 backward otd


46 Industri logam dasar bukan besi 1.219 0.658 backward otd

47 Industri barang dari logam 0.952 0.949

48 Industri mesin, mesin listrik, alat2 & perlengkapan listrik 1.072 1.309 Key Sector

49 Industri alat pengangkutan & perbaikannya 0.979 1.054

50 Industri barang lain yang tidak dapat digolongkan di mana-mana 1.141 0.655 backward otd

51 Listrik, gas & air minum 1.122 1.211 Key Sector

52 Bangunan 1.129 1.337 Key Sector

53 Perdagangan 1.032 2.880 Key Sector

54 Rumah makan & hotal 1.213 0.875 backward otd

55 Kereta api 1.264 0.626 backward otd

56 Pengangkutan darat 1.085 1.289 Key Sector

57 Pengangkutan air 1.068 0.763 backward otd

58 Pengangkutan udara 1.044 0.739 backward otd

59 Jasa penunjang angkutan 0.977 0.881

60 Komunikasi 0.800 1.017 forward otd

61 Lembaga keuangan 0.916 1.852 forward otd

62 Usaha bangunan & jasa perumahan 0.873 1.313 forward otd

63 Pemerintahan umum & pertahanan 1.008 0.675 backward otd

64 Jasa sosial & kemasyarakatan 1.058 0.718 backward otd

65 Jasa hiburan, kebudayaan, perorangan & rumah tangga 1.001 1.437 Key Sector

66 Kegiatan lain yang tidak jelas batasannya 1.082 0.620 backward otd

Keterangan : IKD = Indeks Total keterkaitan ke Depan, IKB = Indeks Total keterkaitan ke Belakang, Otd

= Oriented

Sumber : hasil pengolahan data atas tabel I-O Indonesia tahun 2008


LAMPIRAN 2

Kutipan Penjelasan Perpres No 28 Tahun 2008 sumber www.kemenperin.go.id menu kebijakan industri

D. FASILITAS PEMERINTAH

Dalam rangka menumbuhkan dan atau mempercepat pembangunan industri nasional, pemerintah dapat

memberikan fasilitas kepada:

a. industri prioritas tinggi, baik industri prioritas nasional maupun industri prioritas berdasarkan

kompetensi inti industri daerah;

b. industri pionir;

c. industri yang dibangun di daerah terpencil, tertinggal, perbatasan atau daerah lain yang dianggap perlu;

d. industri yang melakukan penelitian, pengembangan dan inovasi;

e. industri yang menunjang pembangunan infrastruktur;

f. industri yang melakukan alih teknologi;

g. industri yang menjaga kelestarian lingkungan hidup;

h. industri yang melakukan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, menengah, atau koperasi;

i. industri yang menggunakan barang modal atau mesin atau peralatan yang diproduksi di dalam negeri;

atau

j. industri yang menyerap banyak tenaga kerja.

Yang dimaksud Industri Prioritas Tinggi yaitu industri prioritas yang berorientasi ekspor dan menyerap

tenaga kerja dan atau mampu mendukung secara signifikan kegiatan-kegiatan ekonomi sebagai berikut:

a. Pengembangan infrastruktur;

b. Menanggulangi kemiskinan;

c. Meningkatkan kemampuan industri pertahanan di dalam negeri.

Sedangkan industri pionir adalah industri yang memiliki keterkaitan yang luas, memberi nilai

tambah dan eksternalitas yang tinggi, memperkenalkan teknologi baru, serta memiliki nilai strategis bagi

perekonomian nasional.

Fasilitas pemerintah yang dimaksud dalam Peraturan Presiden ini adalah sebagaimana ditetapkan dalam

Pasal 18 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Pemberian

fasilitas dapat dilakukan peninjauan paling lama setiap 2 (dua) tahun. Adapun mekanisme pemberian

fasilitas pemerintah dilaksanakan melalui proses sebagai berikut:

a. Permohonan pemberian fasilitas diajukan kepada Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan

Investasi (TimNas PEPI).

b. Tim Nasional Peningkatan Ekspor dan Peningkatan Investasi mengkaji, merumuskan, mengevaluasi

dan merekomendasikan pemberian atau pencabutan fasilitas pemerintah kepada Menteri atau Pejabat

terkait untuk diproses lebih lanjut penetapannya.

c. Prosedur dan mekanisme tersebut diatur lebih lanjut oleh Ketua Harian Tim Nasional Peningkatan

Ekspor dan Peningkatan Investasi.

key sektor dan kebijakan industri di indonesia

Documents