kinerja bkprd dalam penyelenggaraan penataan ruang di provinsi sumatera barat
DESCRIPTION
Disampaikan oleh Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat (selaku Ketua BKPRD) pada Rapat Koordinasi Nasional Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Tahun 2014 "Membangun Efektifitas Kinerja Kelembagaan Penataan Ruang Daerah dalam Mendukung Terwujudnya Keberhasilan Pembangunan Daerah" di Bali, 7-9 Mei 2014TRANSCRIPT
KINERJA BKPRD DALAM PENYELANGGARAAN PENATAAN RUANG DI PROVINSI SUMATERA
BARAT( ISU KEBENCANAAN SERTA ASPEK MITIGASI BENCANA DALAM RENCANA TATA RUANG)
Disampaikan pada acara Rakornas BKPRD Tahun 2014
Nusa Dua Provinsi Bali 8 Mei 2014
Oleh : Sekretaris Daerah Provinsi Sumatera Barat, Selaku Ketua BKPRD
POKOK BAHASAN
F. PERMASALAHAN & KENDALA YANG DIHADAPI DALAM PENYUSUNAN & PENETAPAN RTRW DAN RENCANA RINCI
A. GAMBARAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
D. PROGRAM KERJA BKPRD DALAM PENYELANGGARAAN PENATAAN DI PROV. SUMBAR
C. POLA DAN STRUKTUR RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT
H. ISU KEBENCANAAN SERTA ASPEK MITIGASI BENCANA DALAM RENCANA TATA RUANG
B. TUJUAN PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT
E. PENYUSUNAN RENCANA RINCI TATA RUANG SEBAGAI OPERASIONALISASI PERDA RTRW
KONDISI ALAM SUMATERA BARAT
A. GAMBARAN UMUM PROVINSI SUMATERA BARAT
4
Gambaran Umum Wilayah Sumatera Barat• Letak Geografis dan Administasi
•Batas administrasi : Utara : Provinsi Sumatera Utara Timur : Provinsi Riau dan Jambi Selatan : Provinsi Bengkulu Barat : Samudera Hindia
•00 54' Lintang Utara - 30 30' LS •980 36' - 1010 53' Bujur Timur Jumlah penduduk : 5.886.977 jiwa (2013) Luas Daerah : 42.297 km2
(km2) (%)
1. Kepulauan Mentawai 6.011,35 14,20
2. Pesisir Selatan 5.794,95 13,70
3. Solok 3.738,00 9,00
4. Sawahlunto-sijunjung 3.130,80 7,40
5. Tanah Datar 1.336,00 3,10
6. Padang Pariaman 1.328,79 3,10
7. Agam 2.232,30 5,20
8. 50 Kota 3.354,30 7,90
9. Pasaman 4.447,63 10,50
10. Solok Selatan 3.346,20 7,90
11. Dharmasraya 2.961,13 7,00
12. Pasaman Barat 3.387,77 8,00
13. Padang 694,96 1,60
14. Solok 57,64 0,13
15. Sawahlunto 273,45 0,70
16. Padang Panjang 23 0,07
17. Bukittinggi 25,24 0,10
18. Payakumbuh 80,43 0,20
19. Pariaman 73,36 0,20
42.297,30 100,00
No. Kabupaten/Kota
Total
Luas Wilayah
KABUPATEN
KOTA
•4
PETA ADMIISTRASI
PROV.
SUMBAR
PENGGUNAAN LAHAN: ± 60 % KAWASAN HUTAN± 40 % KWS NON HUTAN
2012 - 2032
PETA KONDISI TOPOGRAFI DAN GEOLOGI BAGIAN TENGAH PROVINSI SUMATERA BARAT
1. SECARA GEOLOGIS BANYAK TERDAPAT STRUKTUR GEOLOGI (SALAH SATU YANG TERKENAL: ”PATAHAN SEMANGKA”)
2. TERDAPAT GUNUNG API; 4 BUAH,
3. TERDAPAT 8 DAS DAN ANAK SUNGAI 606
4. TERDAPAT DANAU SEBANYAK 4 BUAH
SEBAGIAN BESAR WILAYAH MERUPAKAN
PEGUNUNGAN DAN PERBUKITAN
PETA RAWAN BENCANA
RAWAN LONSOR
BAHAYA GN. API
RAWAN BANJIR
ABRASI PANTAI
TUJUAN PENATAAN RUANG
PROVINSI SUMATERA BARAT
B TUJUAN PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT
“Terwujudnya Keterpaduan Pola Ruang Provinsi Sumatera Barat Sampai Tahun 2032 Melalui Pengembangan Potensi Sumber Daya Alam Dengan Tetap Memperhatikan Ekosistem Alam dan Daya Dukung Wilayah Secara Berkelanjutan”
BIDANG STATISTIK & PENGENDALIAN PEMBANGUNAN10
TUJUAN PENATAAN RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT
POLA DAN STRUKTUR RUANG PROV. SUMATERA BARAT
B. POLA DAN STRUKTUR RUANG PROVINSI SUMATERA BARAT
Rencana Sistem Perkotaan Provinsi Sumatera Barat
Pusat Kegiatan USULANRTRWP
PKN 1. Kota Padang
PKW 1. Kota Sawahlunto2. Kota Bukittinggi3. Kota Pariaman 4. Kota Tuapejat 5. Kota Solok
PKWp 6. Kota Lb. Sikaping7. Kota Payakumbuh8. Kota Pulau Punjung9. Tapan10. Kota Simpang. Empat
PKL 1. Kota Lubuk. Basung 2. Kota Padang Panjang 3. Kota Batu Sangkar 4. Kota Muaro Sijunjung5. Kota Aro Suka6. Kota Painan7. Kota Padang Aro8. Kota Lubuk Alung9. Kota Sarilamak10. Kota Parit Malintang
13
PETA STRUKTUR RUANG
PETA POLA RUANG
1
2
3
PETA KAWASAN STRATEGIS PROV
SUMBAR
VISI DAN MISI RPJMD 2010-2015Yang diorientasikan dari TATA RUANG
VISI : Terwujudnya Masyarakat Sumatera Barat Madani yang Adil,
Sejahtera dan Bermartabat
MISI :
1.Mewujudkan tata kehidupan yang harmonis, agamais, beradat, dan berbudaya berdasarkan falsafah ”Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah”
2.Mewujudkan tata-pemerintahan yang baik, bersih dan profesional
3.Mewujudkan sumberdaya manusia yang cerdas, sehat, beriman, dan berkualitas tinggi;
4.Mewujudkan ekonomi masyarakat yang tangguh, produktif, berbasis kerakyatan, berdayasaing regional dan global
5.Mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan
RTRW SEBAGAI ACUAN KEBIJAKAN PEMBANGUNAN DI PROV. SUMATERA BARAT
1. ACUAN UNTUK PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH (RPJPD);
2. ACUAN UNTUK PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH (RPJMD)
3. ACUAN/DASAR DALAM PENYUSUNAN DOKUMEN LAINNYA DI DAERAH
RTRWSEBAGAI BAGIAN ACUAN RENCANA PEMBANGUNAN DAERAH
HARUS DIRENCANAKAN DENGAN BAIK DAN DIAWASI PEMANFAATAN SEHINGGA TIDAK TERJADI SALAH PENGGUNAAN
YANG BERAKIBAT RUSAK LINGKUNGAN SUMBERDAYA ALAM
BKPRD(BADAN KOORDINASI PENATAAN
RUANG DAERAH)
DIPERLUKAN BADAN KORRDINASI PENGELOLA
Sekretariat BKPRD
BKPRD PROVINSI
Pokja Perencanaan Tata Ruang
Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang
Berada pada Bappeda Provinsi.
Dipimpin oleh Sekretaris Bappeda Provinsi
Ketua : Kabid. Tata Ruang pada BappedaWakil : Kabid./Kasudin yang
membidangi tata ruangSekretaris : Kasubbid pada BappedaAnggota : SKPD terkait tata ruang
Ketua : Kabid./Kasudin yang membidangi tata ruang
Wakil : Kabag. HukumSekretaris : Kasie/Kasubbid pada dinas
yang membidangi tata ruangAnggota : SKPD terkait tata ruang
TUGAS a. menyiapkan bahan tugas
BKPRD;b. menyusun jadwal dan agenda;c. melakukan fasilitasi kegiatan
BKPRD;d. mengoordinasikan pelaksanaan
kegiatan pada kelompok kerja;e. mengolah data dan informasi;f. menyiapkan dan
mengembangkan informasi tata ruang kabupaten;
g. menyiapkan laporan pelaksanaan koordinasi penataan ruang kabupaten; dan
h. menerima pengaduan masyarakat.
a. memberikan masukan dalam rangka pelaksanaan kebijakan penataan ruang kabupaten;
b. melakukan fasilitasi penyusunan RTR dengan mempertimbangkan KLHS;
c. melakukan fasilitasi penyusunan program dan pembiayaan dalam rangka penerapan rencana tata ruang;
d. melakukan fasilitasi pengintegrasian program pembangunan dalam RTR dengan RPJP/M;
e. menyiapkan bahan persetujuan substansi teknis; dan
f. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam perencanaan serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD.
a. memberikan masukan dalam rangka perumusan kebijakan pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
b. melakukan fasilitasi pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan terhadap penegakkan perda RTR;
c. melakukan fasilitasi pelaksanaan perizinan pemanfaatan ruang;
d. melakukan fasilitasi pelaksanaan penertiban pemanfaatan ruang; dan
e. menginventarisasi dan mengkaji permasalahan dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang serta memberikan alternatif pemecahannya untuk dibahas dalam sidang pleno BKPRD.
dibantu oleh
18
Kabupaten di Provinsi Sumatera Barat
1 Pesisir Selatan Perda Nomor 07 Tahun 2011, tgl 02 Februari 20112 Pasaman Perda Nomor 06 Tahun 2011, tgl 27 Juli 20113 Sijunjung Perda Nomor 5 Tahun 2012, tgl 5 April 20124 Tanah Datar Perda Nomor 2 Tahun 2012, tgl 31 Mei 20125 Dharmasraya Perda Nomor 10 Tahun 2012, tgl 19 Oktober 20126 Padang Pariaman Perda Nomor 5 Tahun 2011, tgl 14 November 20117 Solok Selatan Perda Nomor 8 Tahun 2012 tgl 12 Desember 2012
8 Agam Perda Nomor 13 Tahun 2011 tgl 13 Desember 2011
9 Pasaman Barat Perda Nomor 18 Tahun 2012 tgl 17 Desember 2012
10 Lima Puluh Kota Perda Nomor 7 Tahun 2012 tgl 20 Desember 201211 Solok Perda Nomor 1 Tahun 2013 tgl 14 Maret 2013
12 Kepulauan Mentawai
Sudah mendapatkan Persetujuan substansi dari kementerian PU dan sedang dalam proses pembahasan dengan DPRD Kab. Kepulauan Mentawai untuk mendapatkan kesepakatan bersama DRPD dengan Bupati Kep. Mentawai.Pemprov Sumbar telah melakukan upaya-upaya percepatan pembahasan,antara lain pedampingan, dan surat teguran Gubernur kepada Bupati.
NO NAMA DAERAH PERDA
Propinsi Sumatera Barat Perda Nomor 13 Tahun 2012 tanggal 27 november 2012
GAMBARAN UMUM PENYUSUNAN DAN PENETAPAN PERDA RTRW PROVINSI SUMATERA BARAT DAN KAB/KOTA SAMPAI TAHUN 2013
No NAMA DAERAH PERDA
Kota di Provinsi Sumatera Barat
1 Payakumbuh Perda Nomor 1 Tahun 2012 tgl 25 Jan 2012
2 Bukittinggi Perda Nomor 6 Tahun 2011 tgl Januari 2011
3 Padang Perda Nomor 4 Tahun 2012 tgl29 Juli 2012
4 Sawahlunto Perda Nomor 8 Tahun 2012 tgl 25 Oktober 2012
5 Pariaman Perda Nomor 21 Tahun 2012 tgl 7 November 2012
6 Solok Perda Nomor 13 Tahun 2012 tgl 6 Desember 2012
7 Padang Panjang Perda Nomor 2 Tahun 2013 tgl 11 Maret 2013
Lanjutan…
D. PROGRAM KERJA BKPRD DALAM PENYELANGGARAAN PENATAAN DI PROVINSI SUMATERA BARAT
Tahun 2014 program kerja yang telah disusun BKPRD meliputi :
1. Koordinasi antar Kelompok kerja serta Kabupaten / Kota dalam
pemanfaatan dan pengendalian Ruang (Rakor BKPRD I dan II)
2. Penyusunan dan Pembahasan Dokumen Kawasan Strategis Provinsi
dan Rencana Detail Tata Ruang Kab/Kota
3. Penyiapan Regulasi terkait dokumen Tata Ruang
4. Monitoring dan Pengendalian Ruang
5. Pembinaan Penataan Ruang
6. Pemantapan dan Penyiapan data terkait penataan ruang
KABUPATEN /KOTA YANG TELAH MENYUSUN RDTR • Kabupaten Agam (RDTR Kawasan Lubuk Basung)• Kabupaten Limapuluh Kota (RDTR Kawasan Pusat Kota Sarilamak)• Kabupaten Pasaman (RDTR Kawasan Perkotaan Lubuk Sikaping)• Kabupaten Pasaman Barat (RDTR Pusat Ibukota Simpang Ampek, RTR Kawasan
Lembah Melintang)• Kabupaten Solok (RDTR Pusat Ibukota Aro Suka)• Kabupaten Pesisir Selatan ( RDTR Pusat Ibukota Painan)• Kabupaten Padang Pariaman (Zoning Regulation Ibukota Kabupaten Pemekaran
Kota Parik Malintang Kab. Padang Pariaman)• Kota Sawahlunto (RDTR Kota Lama Sawahlunto, RDTR Kota Talawi – Silungkang,
RDTR Kawasan Perkantoran)• Kota Payakumbuh (RDTR KOTA PAYAKUMBUH)• Kota Bukittinggi (RDTR Kawasan Padang Luar Birugo, Zoning Regulation
Kawasan Baso dan Sekitarnya Perbatasan Kota Bukittinggi dan Kabupaten Agam)
• Kota Pariaman (RDTR Kota Pariaman)• Kota Solok (RDTR Pusat Kota Solok)
E. PENYUSUNAN RENCANA RINCI TATA RUANG SEBAGAI OPERASIONALISASI PERDA RTRW
NO KAWASAN STRATEGIS PROVINSI
1Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis ITBM (Indarung, Teluk Bayur, Bungus, Mandeh)
2Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Provinsi Sumatera Barat - Provinsi Sumatera Utara Kawasan Silapiang Kab. Pasaman Barat
3 Zoning Regulation Kawasan Strategis Sungai Rumbai Kab. Dharmasraya
4 Penyusunan Zoning Regulation Kawasan Strategis Pangkalan Koto Baru Kabupaten Lima Puluh Kota
5 Penyusunan RTR, Zoning Regulation Kawasan Strategis Danau Singkarak
6 Penyusunan RTR Kawasan Strategis Danau Diatas, Danau Dibawah dan Danau Talang
7 Penyusunan RTR dan Zoning Regulation Kawasan Strategis Danau Maninjau8 Penyusunan Zoning Regulation Kawasan Strategis Lunang Silaut
9 Penyusunan RTR Kawasan Ekowisata Taluak Aie Putiah Kabupaten Solok Selatan
LANJUTAN
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PENATAAN RUANG1. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
a. Terbatasnya tenaga auditor dan PPNS tata ruang.b. Terbatasnya tenaga yang memiliki kompetensi di bidang tata ruang dalam BKPRDc. Terbatasnya tenaga fungsional di bidang penataan ruang.d. Seringnya mutasi pejabat yang menangani penataan ruang.e. Belum optimalnya keberadaan PPNS sebagai aparatur penegakan Perda RTRW
2. Peran dan fungsi kelembagaan BKPRD sebagai wadah koordinasi penataan ruang daeraha. Belum optimalnya keberadaan BKPRD (BKPRD masih berjalan secara kasuistik, tidak
dilaksanakan secara rutin)b. Kurangnya koordinasi antar BKPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota.c. Belum terwujudnya sinkronisasi kepentingan sektoral dalam pemanfaatan ruang yang
menyebabkan konflik pemanfaatan ruang antar sektor. Masih terjadi pemahaman yang berbeda terhadap UU 26 tahun 2007 terkait dengan revisi Tata Ruang, sehingga dirasakan menghambat aktivitas pembangunan.
d. Belum optimalnya pelaksanaan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang yang diindikasikan dengan masih adanya alih fungsi peruntukan lahan yang tidak sesuai dengan RTRW.
e. Terbatasnya dukungan anggaran kegiatan BKPRD dalam mengkoordinasikan penataan ruang
F. PERMASALAHAN DAN KENDALA YANG DIHADAPI
3. Mekanisme Revisi Perda RTRW
a. Tidak sinkronnya dokumen teknis, Perda, dan album peta RTRW menyebabkan
penyimpangan dalam pemanfaatan penataan ruang.
b. Kurangnya sosialisasi mekanisme revisi Perda RTRW pada Pemda kabupaten/kota,
sehingga sebagian besar kab/kota yang mengajukan revisi belum mengetahui
mekanisme seharusnya
c. Adanya kegiatan nasional yang tidak sinkron dengan RTRW provinsi dan RTRW
kabupaten/kota untuk dilaksanakan pembangunan di daerah.
4. Pendelegasian kewenangan pembahasan substansi RDTR
a. Belum diberikannya balasan surat terkait permohonan pendelegasian
kewenangan Perda oleh Kemen PU pada Gubernur Sumatera Barat. Dimana
Provinsi Sumatera Barat telah memenuhi 75% dari persyaratan yang ada, salah
satunya 90% RTRW Prov dan RTRW kab/kota di Prov. Sumbar telah perda
Lanjutan…
Dalam UU 24 Tahun 2007 tentang Kebencanaan , pasal 47:
Mitigasi dilakukan untuk mengurangi resiko bencana bagi
masyarakat yang berada di kawasan rawan bencana
Kegiatan mitigasi dilakukan melalui :
1. Pelaksanaaan penataan ruang
2. Pengaturan pembangunan infrastruktur tata bangunan, dan
3. Penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan dan pelatihan baik
konvensional maupun modern
G. ISU KEBENCANAAN SERTA ASPEK MITIGASI BENCANA DALA RENCANA TATA RUANG
• SECARA GEOLOGIS PROVINSI SUMATERA BARAT MERUPAKAN DAERAH RAWAN GEMPA BUMI, TERUTAMA DI JALUR GUNUNG BERAPI. HAL INI TERKAIT DENGAN KONDISI FISIK PULAU SUMATERA SEBAGAI GREAT SUMATRA FAULT DI SEPANJANG PESISIR BARAT SUMATERA DAN MENTAWAI FAULT DI KEPULAUAN MENTAWAI YANG SALING MENDESAK SEHINGGA TERJADI GERAKAN DI LEMPENG BESAR DAN MICRO PLATE. KONDISI TERSEBUT MENJADIKAN RENTAN TERHADAP BENCANA ALAM SEPERTI TANAH LONGSOR, LETUSAN GUNUNG BERAPI, DAN DAN GEMPA BUMI YANG BERPOTENSI TERJADINYA GELOMBANG TINGGI DAN/ATAU TSUNAMI
• SELAMA INI JENIS BENCANA ALAM DI PROVINSI INI TENTUNYA MENJADI KENDALA DALAM UPAYA PENGEMBANGAN KAWASAN BUDIDAYA UNTUK MENINGKATKAN PEMBANGUNAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DIDALAM RTRTW PROVINSI SUMATERA BARAT , BENCANA ALAM MERUPAKAN SALAH SATU ISU STRATEGIS, DIMANA MEMPUNYAI PENGARUH LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG TERHADAP PERKEMBANGAN WILAYAH PROVINSI , HAL INI DISEBABKAN:
JENIS DAERAH RAWAN BENCANA ALAM YANG ADA DI SUMATERA BARAT :1. KAWASAN RAWAN LONGSOR, 2. KAWASAN BANJIR, 3. KAWASAN RAWAN GELOMBANG PASANG, 4. KAWASAN RAWAN BENCANA GEOLOGI DAN GUNUNG API, 5. KAWASAN RAWAN ABRASI, 6. KAWASAN RAWAN TSUNAMI)
DALAM RTRW PROVINSI SUMATERA BARAT PENGELOLAAN ADAPTASI DAN MITIGASI YANG DILAKUKAN PADA KAWASAN RAWAN BENCANA ALAM YANG ADA DIATAS SEBAGAI BERIKUT : 1. MENGINVENTARISASI KAWASAN RAWAN BENCANA ALAM DI PROVINSI SUMATERA2. BARAT SECARA LEBIH AKURAT;3. PENGATURAN KEGIATAN MANUSIA DI KAWASAN RAWAN BENCANA ALAM UNTUK
MELINDUNGI MANUSIA DARI BENCANA YANG DISEBABKAN OLEH ALAM MAUPUN SECARA TIDAK LANGSUNG OLEH PERBUATAN MANUSIA;
4. MELAKUKAN UPAYA UNTUK MENGURANGI /MENIADAKAN RESIKO BENCANA ALAM SEPERTI MELAKUKAN PENGHIJAUAN PADA LAHAN KRITIS;
5. MELAKUKAN SOSIALISASI BENCANA ALAM PADA MASYARAKAT, TERUTAMA MASYARAKAT YANG BERADA PADA /DEKAT DENGAN DAERAH RAWAN BENCANA ALAM.
6. SELURUH RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) KABUPATEN/ KOTA DI PROV. SUMATERA BARAT SUDAH MENGATUR MENGENAI KAWASAN RAWAN BENCANA ;
7. Telah disusun MASTERPLAN KAWASAN BENCANA TSUNAMI PANTAI BARAT SUMATERA BARAT ( Pesisir Selatan – Pasaman Barat) ;
8. Akan disusun RTR KAWASAN STRATEGIS BENCANA ERUPSI GUNUNG TALANG; & RTR KAWASAN STRATEGIS ERUPSI GUNUNG MERAPI;
1. PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENANGANAN DAMPAK BENCANA ALAM2. PROGRAM PENANGANAN TANGGAP DARURAT PASCA BENCANA3. PROGRAM PENINGKATAN MITIGASI BENCANA4. PROGRAM KESIAPSIAGAAN MENGHADAPI BENCANA
DI DALAM RPJMD KEGIATAN MITIGASI BENCANA ALAM INI JUGA TELAH TERAKOMODIR DIDALAM PRIORITAS 10 YAITU .MITIGASI, PENANGGULANGAN BENCANA ALAM DAN PELESTARIAN LINGKUNGAN HIDUP YANG TERDIR DARI :
B E N C A N A
L O K A S IGEMPA TSUNAMI BANJIR G. API LONGSOR KEBAKARAN REKOMENDASI
PEMBENTUKAN BPBD
KOTA PADANG POTENSI POTENSI POTENSI POTENSI POTENSI BPBD TIPE A
KOTA PARIAMAN POTENSI POTENSI POTENSI POTENSI POTENSI BPBD TIPE A
KOTA BUKITTINGGI POTENSI POTENSI POTENSI POTENS BPBD TIPE A
KOTA PD. PANJANG POTENSI POTENSI POTENSI POTENSI BPBD TIPE A
KOTA PAYAKUMBUH POTENSI POTENSI POTENSI BPBD TIPE B
KOTA SAWAHLUNTO POTENSI POTENSI BPBD TIPE B
KOTA SOLOK POTENSI POTENSI POTENSI BPBD TIPE B
KAB.PD. PARIAMAN POTENSI POTENSI POTENSI POTENSI POTENSI POTENSI BPBD TIPE A
KAB. AGAM POTENSI POTENSI POTENSI POTENSI POTENSI POTENSI BPBD TIPE A
KAB. PAS. BARAT POTENSI POTENSI POTENSI POTENSI POTENSI POTENSI BPBD TIPE A
KAB. PASAMAN POTENSI POTENSI POTENSI POTENSI POTENSI BPBD TIPE A
KAB. 50 KOTA POTENSI POTENSI POTENSI POTENSI POTENSI BPBD TIPE A
KAB. TANAH DATAR POTENSI POTENSI POTENSI POTENSI POTENSI BPBD TIPE A
KAB. SOLOK POTENSI POTENSI POTENSI POTENSI POTENSI BPBD TIPE A
KAB. SOLSEL POTENSI POTENSI POTENSI POTENSI POTENSI BPBD TIPE A
KAB. PESSEL POTENSI POTENSI POTENSI POTENSI POTENSI BPBD TIPE A
KAB. SWL/SJJ POTENSI POTENSI POTENSI BPBD TIPE B
KAB.DHARMASRAYA POTENSI POTENSI POTENSI BPBD TIPE B
KAB. MENTAWAI POTENSI POTENSI POTENSI POTENSI BPBD TIPE A
POTENSI BENCANA DISUMATERA BARAT
Dari 19 Kab dan Kota di Sumatera Barat 15 diantaranya memiliki Potensi Banjir dan 17 Kota Kabupaten memiliki Potensi Bencana Longsor
LAMPIRAN
6 Maret 2007 gempa melanda wilayah Solok, Tanah Datar dan Bukit Tinggi, dengan korban 10 orang tewas;
30 September 2009 melanda wilayah Padang, Pariaman dan Agam, dengan korban 1.115 orang meninggal, 135.299 rumah rusak berat, 65.306 rumah rusak sedang, dan 78.591 rumah rusak ringan;
25 oktober 2010 melanda wilayah Kepulauan Mentawai dan diikuti oleh Tsunami dengan korban 408 orang meninggal.
Peristiwa Gempabumi dan Tsunami
KORBAN AKIBAT GEMPA 30 SEPTEMBER 2009Gempabumi Sumatera Barat 30 September 2009 mengakibatkan :1. KORBAN JIWA
a. Meninggal Dunia 1.195 orangb. Luak Berat 619 orangc. Luka ringan 1.179 orang
2. KERUSAKAN INFRASTRUKTUR:d. 249.833 unit rumah rusak (114.797 unit
rusak berat)e. 2.512 unit fasilitas pendidikan (9.051
lokal)f. 1.010 unit fasilitas pemerintahang. 2.104 unit fasilitas ibadahh. 177 km jalani. 4.980 m jembatanj. 25 unit hotelk. sarana irigasi, pasar dan bangunan lainl. putusnya jaringan listrik, jaringan
telekomunikasi, dan jaringan air bersih.
Disamping kerusakan sarana fisik tersebut di atas juga berdampak pada psikologis sendi-sendi kehidupan lainnya seperti pendidikan, ekonomi, dan sosial budaya masyarakat
36
DAMPAK GEMPA TEJADI 30 SEPTEMBER 2009
Su
mate
ra B
ara
tKantor : DINAS PRASARANA JALAN TATA RUANG DAN PERMUKIMAN SUMATERA BARAT
Su
mate
ra B
ara
tLokasi : Kantor Bappeda Prov Sumbar
Bencana alam di wilayah Lembah Anai
TSUNAMI MENTAWAI
Penyebab Kejadian• Gempa 7,2 Skala
Richter • Senin, 25 Oktober
2010 pukul 21:42:20 WIB
• Sumber gempa: – 78 Km Barat Daya
Pulau Pagai Selatan, Kep. Mentawai, Sumatera Barat
– Kedalaman 10 km
TEKTONIK MENTAWAI
42
Sta. 01
Sta. 02
Sta. 03
Pemodelan Tsunami Akibat Megathrust Mentawai
Potensi gempabumi 8,9 SR, 20-35 menit kemudian disusul tsunami di Kota Padang tinggi 6-10 meter dan
sampai pada jarak 2-5 km.
Jumlah penduduk yang terpapar 1,3 juta jiwa. Dengan menggunakan skenario terburuk, diperkirakan 39.321 jiwa meninggal dunia, 52.637 jiwa hilang, dan 103.225 jiwa luka-luka.
Pelabuhan Teluk Bayur, Bandara Minangkabau dan lainnya hancur.
ESCAPE BUILDING
Infrastruktur pendidikan
1. Pembangunan baru sekolah yang rusak berat/roboh dilakukan dengan bangunan baru yang ramah bencana serta dilengkapi area untuk tempat evakuasi
2. Sekolah yang rusak sedang direhabilitasi untuk ramah bencana dengan penguatan struktur dan dinding
Infrastruktur Publik
1. Rumah sakit dan tempat publik (pasar, kantor pemerintah) yang rusak berat dibangun dengan perbaikan struktur serta difungsikan sebagai tempat evakuasi
2. Kantor Dinas Pekerjaan Umum dibangun sebagai model (percontohan) pemanfaatan teknologi modern (seismic reduction/peredam getaran gempa)
FOTO-FOTO
Konsultasi Publik Dokumen RTR KSP Danau Singkarak tanggal 1 Maret 2013 Konsultasi Publik Dokumen RTR KSP Danau Singkarak tanggal 1 Maret 2013
Fasilitasi Rencana Perubahan Perda RTRW Kab. Padang Pariaman Dengan BKPRD Prov. Sumbar tanggal 29 September 2013
Fasilitasi Rencana Perubahan Perda RTRW Kab. Padang Pariaman Dengan BKPRD Prov. Sumbar tanggal 29 September 2013
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARATBADAN PERENCANAAN PEMBANGUNA DARAH
Jalan Khatib Sulaiman No. 25 Kota Padang-Sumatera Barat, telp. 0751-7055284, fax. 0751-443611
Terima Kasih
BATAS EDITING