kinerja kantor lingkungan hidup kota surakarta …/kinerja...memberikan gambaran tentang kegiatan...
TRANSCRIPT
KINERJA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA
SURAKARTA DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
SUNGAI AKIBAT LIMBAH INDUSTRI
Disusun Oleh : Ali Haryanto
D 0104020
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas
Dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna Mencapai Gelar Sarjana
Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
JURUSAN ILMU ADMINISTRASI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SEBELAS MARET
SURAKARTA
2009
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
Skripsi dengan judul :
KINERJA KANTOR LINGKUNGAN HIDUP KOTA
SURAKARTA DALAM PENGENDALIAN PENCEMARAN
SUNGAI AKIBAT LIMBAH INDUSTRI
Surakarta, April 2009
Disetujui dan diterima oleh
Dosen Pembimbing untuk diuji
Drs. Sudarmo, M.A. Ph.D NIP. 196311011990031002
HALAMAN PENGESAHAN
Telah diterima dan disahkan oleh Panitia Penguji Skripsi
Jurusan Ilmu Administrasi, Program Studi Administrasi Negara,
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sebelas Maret
Pada hari : Tanggal :
Panitia Penguji
Ketua : Drs. Susartono, SU ( ) NIP. 19460714 197903 1 001 Sekretaris : Drs. Sudarto, M.Si ( ) NIP. 19550202 198503 1 006 Penguji : Drs. Sudarmo, MA. Ph.D ( ) NIP. 19631101 199003 1 002
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Dekan
Drs. Supriyadi SN, SU NIP 19530128 198103 1 001
MOTTO
Dan Hanya kepada Tuhanmulah hendaknya kamu berharap (Al Insyiroh)
Setiap benih yang tumbuh selalu akan mencari matahari sampai dia mati
(penulis)
Tidak perlu menjadi bintang, menjadi kunang-kunang pun sudah cukup bukankah
semuanya mengindahkan malam.
(penulis)
PERSEMBAHAN
Karya Kecil ini saya persembahkan kepada :
1. Ibu dan Bapak tercinta.
2. Kakakku
3. My All Mistery
4. Keluargaku
5. Guru-guru dan Dosenku yang telah mendidik dan
membimbingku dengan penuh kesabaran.
6. Semua orang yang pernah mengenalku
ABSTRAKSI
Ali Haryanto. D0104020. Kinerja Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai Akibat Libah Industri. skripsi, Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret. 2009 Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan kinerja pelaksanaan program pengendalian pencemaran air sungai oleh limbah industri di Kota Surakarta dengan memberikan gambaran tentang kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta dimana kegiatan ini terdiri dari kegiatan penyuluhan, pengawasan, dan penertiban. Kinerja dilihat dengan mengunakan beberapa indikator sebagai tolok ukur kegiatan, selain itu penelitian ini juga melihat faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan kegiatan. Penelitian ini mengambil lokasi di Kota Surakarta dan dilakukan di Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif, dimana penelitian ini berusaha untuk menggambarkan tentang suatu keadaan atau fenomena sosial tertentu dan melakukan penilaian mengenai permasalahan penelitian. Pengumpulan data dilakukan dengan tehnik dokumentasi dan wawancara. Data mengunakan data primer dan data sekunder, data primer didapatkan langsung dari dari informan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pengendalian baik dari Kantor Lingkungan Hidup maupun dari masyarakat. Sedangkan data sekunder berasal dari buku-buku, dokumen dan sumber informasi lain yang terkait dengan penelitian. Dari hasil penelitian dapat diambil kesimpulan bahwa secara umum pelaksanaan kegiatan pengendalian telah dilaksanakan. Namun dari hasil yang dicapai dari pelaksanaan pengendalian belum menunjukan hasil yang maksimal dan efektif mencapai tujuan, dimana tingkat pencemaran air sungai yang terjadi masih menunjukan diatas baku mutu yang ditetapkan dan masih banyak industri yang belum memiliki IPAL. Hal ini dikarenakan oleh beberapa faktor yang berasal dari aparat pelaksana maupun dari pelaku industri diantaranya adalah sumber daya manusia, dana, sarana dan prasarana. Namun demikian KLH sebagai aparat pelaksana sudah berusaha untuk melaksanakan seluruh kegiatan. Berdasarkan hasil penelitian maka KLH perlu meningkatkan produktivitasnya untuk mengoptimalkan kegiatan pengendalian terutama pada kegiatan pengawasan dan pemantauan terhadap industri, selain itu perlu tindakan yang lebih tegas terhadap industri-indutri yang melanggar peraturan sehingga ada efek jera dari masyarakat.
ABSTRACTION Ali Haryanto. D0104020. Environment Office Performance Controlling Rivers Pollution by Industrial Disposal. skripsi, Administrative science, Social and Politics Science Faculty Sebelas Maret University. 2009 This research aim to discriptt execution performance of control of contamination program of river water by industrial disposal in Surakarta by giving picture about operation activity done by local government through Surakarta environmental office where this activity consisted of counselling activity, observation, and publisher. Performance is seen with use some indicators as activity measuring rod, besides this research also sees factors influencing execution performance of activity This research takes location in Surakarta and done in Surakarta environmental office. Research type is qualitative descriptive, where this research tries to depict about a certain situation or social phenomenon and does assessment about research problems. Data collecting is done technicsly documentation and interview. This research using primary data and secondary data, primary data is got directly from from informan related to execution of activity of operation of either from Surakarta environmental office nor public. While secondary data is coming from books, document and information source related to research. From result of research can be taken conclusion that in general execution of activity of operation has been executed. But result has reached from execution of operation show that the result has not effective and maximum reachs purpose, where level of water pollution of river happened still be to quality standard specified and still many industries which has not owned IPAL. This thing is because of by some factors coming from industrial executor government officer nor perpetrator between it is human resource, fund, facilities and basic facilities. However enviromental office as executor government officer have tried to execute all activity. Based on result of research hence enviromental office need to increase productivity by it to optimal of operation activity especially at observation activity and watcher to industry, besides needing action which more assertive to industri-indutri impinging regulation so that there are effect discourages from public. Key words: performance, controlling, river pollutions,and industrial disposal.
KATA PENGANTAR
ÉOó¡Î0 «!$# Ç`»uH÷q§•9$# ÉOŠÏm§•9$#
Assalammulaikum.Wr.Wb.
Segala puji hanya untuk ALLAH SWT, yang telah memberikan rahmat,
hidayah, dan inayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi “ Kinerja
Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta Dalam Pengendalian Pencemaran Sungai
Akibat Limbah Industri.”
Tidak lupa penulis ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua
pihak yang secara langsung maupun tidak langsung memberikan bantuannya
sehingga skripsi ini bisa diselesaikan, Oleh karena itu dengan kerendahan hati dan
ketulusan yang mendalam penulis menghaturkan terima kasih kepada :
1. Bapak Drs. Sudarmo,MA. Ph.D. selaku pembimbing skripsi yang selama ini
telah meluangkan waktu, memberikan arahan, masukan, dan perhatian yang
sangat besar dalam penulisan skripsi ini
2. Bapak Drs. Marsudi, MS, selaku Pembimbing Akademik
3. Bapak Drs. Supriyadi.SN.SU, selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu politik
Universitas Sebelas Maret Surakarta.
4. Drs.Sudarto, M.si, selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Program Studi
Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas
Maret Surakarta.
5. Seluruh Dosen pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik jurusan Ilmu
Administrasi Universitas Sebelas Maret Surakarta yang telah memberikan banyak
ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis..
6. Ibu dan Bapak terima kasih atas segala doa, kasih sayang, dan perhatiannya.
7. Bapak Supono, Ibu Sri Sulistyawati, Bapak Edy, seluruh staff dan karyawan
Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang telah banyak membantu penulis
dalam mengumpulkan data yang sangat berguna dalam penyusunan skripsi.
8. Keluarga besar D’Papaya: mas Abe, Om Iwan, mas Feri, mas Herman, mas
Rendra, mas Agus, mas Andika, mas Rudi, mas Oday, mas Pentoel, mas Candra,
dan keluarga X’ Papaya semuanya.
9. Teman-teman AN'04 terimakasih atas segala kebaikannya
10. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas
semua bantuan yang telah diberikan kepada penulis.
Penulis berharap semoga Allah S.W.T memberi balasan dan pahala atas budi
baik beliau semua.
Wasalammulaikum.Wr.Wb
Surakarta, April 2009
Penulis
DAFTAR ISI
Halaman
HALAMAN JUDUL .................................................................................. i
PERSETUJUAN......................................................................................... ii
HALAMAN PENGESAHAN.................................................................... iii
HALAMAN MOTO .................................................................................. iv
HALAMAN PERSEMBAHAN ................................................................ v
HALAMAN ABSTRAK ............................................................................ vi
KATA PENGANTAR................................................................................ vii
DAFTAR ISI............................................................................................... x
DAFTAR TABEL ...................................................................................... xii
DAFTAR GAMBAR.................................................................................. xiii
BAB
I. PENDAHULUAN ................................................................................... 1
A. Latar Belakang Masalah..................................................................... 1
B. Rumusan Masalah .............................................................................. 9
C. Tujuan Penelitian ............................................................................... 9
D. Manfaat Penelitian ............................................................................. 10
E. Tinjauan Pustaka ................................................................................ 11
1. Kinerja.......................................................................................... 11
1.1 Faktor yang mempengaruhi kinerja ....................................... 13
1.2 Indikator Penilaian Kinerja .................................................... 16
2. Pengendalian ................................................................................ 22
2.1 Penyuluhan............................................................................. 23
2.2 Pengawasan............................................................................ 24
2.3 Penertiban............................................................................... 26
3. Pencemaran Sungai ...................................................................... 27
3.1 Pencemaran ............................................................................ 27
F. Kerangka Pemikiran ............................................................................ 29
G. Definisi Konseptual dan Operasional.................................................. 32
H. Metode Penelitian................................................................................ 33
II. DESKRIPSI LOKASI .......................................................................... 40
A. Gambaran umum Kota Surakarta ....................................................... 40
1. Letak dan Luas Wilayah .............................................................. 41
2. Kondisi Topografi ........................................................................ 41
3. Kondisi Geologi ........................................................................... 41
4. Kondisi Hidrologi ........................................................................ 41
B Kantor Lingkungan Hidup.................................................................... 44
1. Umum........................................................................................... 44
2. Visi ............................................................................................... 45
3. Misi .............................................................................................. 46
4. Tujuan dan Sasaran ...................................................................... 47
5. Tugas Pokok dan Fungsi .............................................................. 49
III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.................................. 65
A. Pelaksanaan Pengendalian Pencemaran Sungai................................. 65
1. Kegiatan Penyuluhan .................................................................... 66
2. Kegiatan Pengawasan ................................................................... 72
3. Kegiatan Penertiban ...................................................................... 78
B. Kinerja Pengendalian Pencenaran sungai ......................................... 82
1. Tolok Ukur Kinerja....................................................................... 82
a. Responsifitas ............................................................................. 82
b. Responbilitas............................................................................. 83
c. Produktifitas .............................................................................. 85
d. Efektivitas ................................................................................. 88
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi................................................. 99
a. Pelaksana................................................................................... 99
b. Komunikasi ............................................................................... 101
c. Dukungan Masyarakat sasaran.................................................. 102
3. Kendala yang dihadapi................................................................... 103
a. Pendanaan.................................................................................. 103
b. Sumber Daya Manusia .............................................................. 104
IV. KESIMPULAN DAN SARAN ........................................................ 109
A. Kesimpulan ........................................................................................ 109
B. Saran................................................................................................... 116
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN
DAFTAR TABEL Halaman
Tabel 1.1 Kondisi sungai Jenes di Kelurahan sangkrah .............................. 6
Tabel 1.2 Kondisi air sumur di kelurahan Sangkrah.................................... 7
Tabel 2.1 Sungai yang ada di Surakarta ...................................................... 43
Tabel 3.1 Penyuluhan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian
Kerusakan Sumber-Sumber Air Kota Surakarta Tahun 2008..................... 68
Tabel 3.2 Baku mutu air berdasarkan PP no 82 tahun 2001 ....................... 89
Tabel 3.3 Monitoring keadaan sungai tahun 2005 ..................................... 91
Tabel 3.3 Monitoring keadaan sungai tahun 2006 ..................................... 92
Tabel 3.3 Monitoring keadaan sungai tahun 2007 ..................................... 93
Tabel 3.3 Monitoring keadaan sungai tahun 2008 ..................................... 94
DAFTAR GAMBAR Halaman
Gambar 1.1 Kerangka pemikiran ................................................................ 32
Ganbar 1.2 Model analitis Interaktif .......................................................... 39
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Pembangunan merupakan upaya sadar dan terencana dalam rangka
mengelola dan memanfaatkan sumber daya, guna mencapai tujuan pembangunan
yakni meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa Indonesia.
Pembangunan tersebut dari masa ke masa terus berlanjut dan berkesinambungan
serta selalu ditingkatkan pelaksanaannya, guna memenuhi dan meningkatkan
kebutuhan penduduk tersebut berjalan seiring dengan pertumbuhan penduduk.
Pembangunan yang selama ini dilaksanakan dalam kenyataanya seringkali
tidak atau kurang memperhatikan aspek lingkungan dalam pelaksanaanya. Kita
keliru memandang dan menempatkan diri dalam konteks lingkungan hidup secara
holistik. Ini bersumber dari kesalahan/kebablasan memahami etika
antroposentrisme, yang menempatkan manusia sebagai pusat dari alam, bahkan
dipahami sebagai penguasa atas alam yang boleh melakukan apa saja. Sehingga
melahirkan sikap-perilaku eksploitatif yang cenderung memarginalkan kelestarian
lingkungan.( Hery Susanto, Sinar Harapan )
Air merupakan kebutuhan utama bagi proses kehidupan. Tidak akan ada
kehidupan jika tidak ada air. Air yang bersih sangat didambakan oleh manusia,
balik untuk keperluan sehari-hari, untuk keperluan industri, pertanian dan lain
sebagainya. Saat ini air menjadi masalah yang perlu mendapatkan perhatian
khusus. Untuk mendapatkan air yang baik sesuai dengan standar tertentu
sekarang bukanlah suatu yang mudah karena air sudah banyak tercemar oleh
berbagai macam limbah dari kegiatan manusia, baik itu limbah dari industri,
limbah dari kegiatan rumah tangga, maupun limbah dari kegiatan yang lainya.
Pembuangan limbah secara langsung ke lingkungan inilah yang menjadi
penyebab utama terjadinya pencemaran air. Limbah ( baik berupa zat padat
maupun zat cair ) yang masuk ke air akan menyebabkan terjadinya penyimpangan
dari keadaan normal air dan ini berarti adalah suatu pencemaran
Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau dimasukkannya
makhluk hidup,zat,energi dan ataukomponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh
kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun sampai tingkat tertentu yang
menyebabkan lingkungan tidak dapat berfungsi sesuai peruntukkannya (Undang-
Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Pasal 1 angka 12)
Pencemaran air adalah masuknya limbah ke dalam air yang
mengakibatkan fungsi air turun, sehingga tidak mampu lagi mendukung aktifitas
manusia dan menyebabkan timbulnya masalah penyediaan air bersih. Bagian
terbesar yang menyebabkan pencemaran air adalah limbah cair dari industri,di
samping limbah padat berupa sampah domestik.
Pencemaran air yang terus meningkat telah menurunkan kualitas air
diseluruh dunia. Jika pencemaran terus berlanjut tanpa perbaikan pengolahan
limbah yang dibuang, tidak ada lagi air bersih yang tersediadan seluruh bentuk
kehidupan terancam punah karena keracunan zat toksik yang mencemari. Untuk
menghindari hal itu diperlukan pengawasan yang ketat dari instansi yang
berwenang dalam pengelolaan lingkungan. Monitoring sangat diperlukan untuk
memantau keadaan dan tingkat pencemaran yang telah terjadi serta efektivitas
pengolahan limbah,sehingga efek negatif dari pencemaran dapat dihindari dan
diantisipasi sebelum terjadi pencemaran yang lebih parah.
Hampir semua sungai yang ada di Indonesia tercemar kualitasnya
akibat aktivitas industri, kuantitas dan kualitas limbah yang dibuang kesungai
seringkali tidak terkontrol. Sungai sungai yang ada didaerah pedalamanpun tidak
terbebas dari pencemaran hasil riset dari Takanobu Inoue, Department of
Architecture and Civil Engineering, Toyohashi University of Technology bahwa
tingkat pencemaran di Sungai Kahayan telah menunjukan tingkat kandungan
logam berat ( merkuri) sudah sangat tinggi. (Takanobu Inoue, 2007: 6)
Hal serupa juga terjadi di sungai sungai di Bali pencemaran timbal
(Pb) dan krom (Cr) juga menunjukan kadar yang sangat berbahaya. Dari hasil
penelitian menunjukan bahwa kandungan kedua bahan tersebut dimuara sungai
Badung telah melebihi kelayakan sebagai bahan pangan berkisar 0,14-0,96 mg/l
Pb 0.09-0,056 mg/l Cr. Dan hasil dari kandungan ikan nila yang hidup ditempat
tersebutkadar Pb berkisar 10,1910- 10,7710mg/kgdan kadar Cr 1,3460-2,9640
mg/kg jauh dari keputusan badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) No
03725/B/sk/VII/89 batas maksimum cemaran logam berat pada makanan,
khususnya daging dan hasil olahanya, ditentukan batas maksimumya adalah
untuk Pb = 2,0 mg/kg , sedangkan menurut Zook(1976)batas maksimum Cr pada
makanan (daging) adalah 0,4 mg/kg berat basah.(Bogoriani,2007: 4-7 )
Surakarta ada di titik persimpangan antara Jawa Timur, Jawa Tengah, dan
Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan lokasi yang sangat strategis, ini tentunya
memberikan suatu keuntungan yang sangat menggiurkan bagi para pelaku usaha
untuk menanamkan modalnya di daerah ini. Keadaan seperti tentunya
menyemarakan kegiatan perindustrian di kota ini.
Namun perlu ada yang disayangkan dengan pesatnya pertumbuhan
industri ini. Pertumbuhan industri juga membawa pengaruh buruk terhadap
lingkungan kota, terutama pada sungai-sungai yang ada di kota Surakarta. Sungai-
sungai yang mengalir di sini mengalami pencemaran yang sudah sangat
mengkawatirkan. Sedikitnya ada sembilan sungai yang melewati wilayah
Surakarta sudah dalam kondisi yang mengkhawatirkan. Sebut saja Sungai Jenes
Sungai Pepe Sungai Wingko, Sungai Gajah Putih, Sungai Premulung, Sungai
Boro, Kali Anyar, Sungai Brojo dan bahkan Sungai Bengawa Solo yang
legendaris itupun tidak luput dari dampak buruk pencemaran ini. Tingginya
tingkat pencemaran membuat sungai ini keruh dan berbau. Nasib yang serupa
juga dialami oleh sungai-sungai lain yang menjadi alirannya, penyebabnya tentu
saja tidak lain adalah karena pembuangan limbah secara serampangan.
Sungai-sungai yang mengalami pencemaran terparah di Surakarta ada di
wilayah Kecamatan Laweyan dan Pasar Kliwon. Hal ini dikarenakan di kedua
wilayah ini terdapat banyak industri rumah tangga. Banyaknya pengusaha yang
tidak melakukan pengolahan limbah merupakan penyumbang terbesar dari
pencemaran sungai yang terjadi. Bahkan dari 27 pengusaha batik yang
tergabung dalam Forum Pengembangan Kampeong Batik laweyan hanya satu
yang membuang limbahnya melalui Istalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL).( Visi
2006:33).
Susilo seorang pengusaha batik mengaku telah membuang limbahnya
langsung ke sungai tanpa terlebih dahulu melakukan pengolahan melalui IPAL
” Dari dulu saya membuang limbah melalui gorong-gorong ke sungai, warnanya
memang agak buthek tapi tidak apa-apa”. ( Visi 2006:37 )
Tentunya hal tersebut telah menyalahi PP No 82 Tahun 2001.karena dalam
peraturan ini jelas telah ditetapkan bahwa setiap penanggung jawab usaha atau
kegiatan yang membuang limbahya ke air atau sumber air wajib mencegah dan
menanggulangi terjadinya pencemaran air.( PP No 82 Tahun 2001 pasal 37 ) dan
setiap penanggung jawab usaha atau kegiatan yang membuang limbahya ke air
atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan salam izin. ( PP No
82 Tahun 2001 pasal 38 angka 1 )
Berdasarkan data Kantor Lingkungan Hidup (KLH) Surakarta, setelah
dilakukan pengujian di beberapa titik sungai, menunjukan bahwa ternyata semua
sungai telah mendalami pencemaran yang telah melebihi ambang batas baku mutu
pencemaran yang ditolerir.
Hasil riset dari Pusat Penelitian Lingkungan Hidup Universitas Sebelas
Maret ( PPLH UNS) dalam Visi (2006:38) mengenai pencemaran sungai Jenes
di kelurahan Sangkrah menunjukan bahwa kadar BOD (Biochemical Oxygent
Demand), COD ( Chemical Oxygent Demand), Amoniak, Besi, dan Sulfat sudah
menunjukan angka yang sangat mengkawatirkan. Untuk BOD dan COD telah
melebihi baku mutu sebagai mana yang telah ditetapkan berdasarkan PP No 82
Tahun 2001. Untuk kadar kandungan Amoniaknya juga telah melebihi Baku
Mutu yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Jawa Tengah No 10 Tahun 2004.
Untuk Besi dan dan Sulfat memang belum ada peraturan yang mengatur
mengenai Baku Mutu keduanya. Namun berdasarkan hasil penelitian tersebut
kadarnya sudah dalam tingkat yang mengkawatirkan sehingga sangat perlu untuk
mendapatkan perhatian dari pemerintah
Tabel 1.1
Hasil Penelitian Air Sungai Jenes di Kelurahan Sangkrah.
Hasil Analisa Sungai No Parameter Satuan Pagi Siang Sore
Baku Mutu
1 BOD mg/L 75.2 114.2 120.67 12 2 COD mg/L 211 331 407 100 3 Amoniak mg/L 0.800 0.740 0.443 - 4 Besi mg/L 2.94 4.63 1.06 - 5 Sulfat mg/L 69 43 100 -
Sumber : Hasil Penelitian PPLH UNS dalam (Visi 2006:38).
Keterangan: Baku Mutu Berdasarkan PP No 82 Tahun 2001.
Pencemaran Sungai Jenes ini telah berdampak terhadap kualitas air sumur
yang dimiliki oleh warga yang bertempat tinhhal di bantaran sungai ini. Penelitian
yang dilakukan oleh PPLH UNS ini juga mendapatkan bahwa kadar sulfat pada
air sumur di Kelurahan Sangkrah sudah dalam tingkat yang mengkawatirkan.
Bahkan sumur-sumur yang berjarak kurang dati 25 meter dari Sungai Jenes
ini memiliki kadar COD yang melebihi Baku Mutu yang ditetapkan PP No 82
Tahun 2001.
Tabel 1.2
Hasil Penelitian Air Sumur di Kelurahan Sangkrah.
Hasil Analisis Sumur No Parameter Satuan 1 2 3 4 5 6
Baku Mutu
1 BOD mg/L 0.21 0.08 0.07 0.64 0.23 0.13 2 2 COD mg/L 7.78 22.1 15.8 8.79 6.92 3.75 10 3 Amoniak mg/L 0.01 ttd ttd ttd 0.01 0.1 0.5 4 Besi mg/L 0.69
9 0.86
3 0.48
4 0.10
5 0.05 0.18 0.3
5 Sulfat mg/L 75.1 182 121 100 44 123.17 - Sumber: Hasil Penelitian PPLH UNS. dalam (Visi 2006:38)
Keterangan: Sumur 1, 2, 3 berjarak < 25 meter dari Sungai Jenes Sumur 4, 5, 6 berjarak > 25 meter dari Sungai Jenes ttd: tidak terdeteksi Baku Mutu yang ditetapkan PP No 82 Tahun 2001 Dalam rangka melaksanakan program pengendalian pensemaran air,
Pemerintah telah membuat beberapa peraturan perundang-undangan antara lain
UU no 23 Tahun 1997 tentang lingkungan hidup; UU No 7 Tahun 2004 tentang
Sumberdaya Air; dan PP No 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan kualitas air dan
Pengendalian Pencemaran Air.
Berdasarkan UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, upaya
konservasi sumberdaya air khususnya yang terkait dengan pengelolaan kualitas
air dan pengendalian pencemaran air yang juga dimuat dalam PP No 82 Tahun
2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian pencemaran air, bahwa
upaya pengendalian pencemaran air yaitu mengendalikan kualitas masukan ke
badan air penampung yang dalam hal ini sungai, danau, dan waduk serta air tanah
akifer
Pemerintah dalam hal ini adalah pihak yang bertanggung jawab terhadap
penanggulangan pencemaran ini. Pemerintah memiliki kewenangan untuk
melakukan kegiatan-kegiatan pengendalian pencemaran.
Pemerintah dan pemerintah propisi, pemerintah kabupaten/kota sesuai
dengan kewenangan masing-masing dalam rangka pengendalian air pada sumber
air berwenang:
1. Menetapkan daya tampung pencemaran.
2. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemaran.
3. Menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada air tanah.
4. Menetapkan persyaratan pembuanga air limbah ke air atau sumber air.
5. Memantau kualitas air pada sumber air, dan
6. Memantau faktor-faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.
(PP No 82 Tahun 2001 Pasal 20 ).
Terhadap masalah pencemaran sungai ini Kantor Lingkungan Hidup Kota
Surakarta pun mengaku telah melakukan berbagai kegiatan untuk menanggulangi
pencemaran ini baik melalui tindakan preventif maupun tindakan represif. Dalam
hal ini tindakan preventif dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota
Surakarta dengan melakukan pemantauan minimal dua bulan sekalimelalui Seksi
Pemantauan dan Pemulihan lingkungan serta Seksi Penanggulangan Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan. Untuk upaya represif, dilakuakan dengan jalan
menutup saluran pembuangan limbah badi perusahaan yang tidak mengindahkan
peringatan dari KLH.baik berupa peringatan lisan maupun peringatan tertulis.
Berangkat dari situasi dan kondisi inilah yang mendorong peneliti untuk
mengadakan penelitian tentang penengdalian pencemaran air khusunya pada
pengendalian pencemaran sungai di wilayah Surakarta.
B. Perumusan Masalah
Dari latar belakang masalah di atas maka dapat ditarik rumusan masalah
yaitu sebagai berikut :
1. Bagaimana kinerja kegiatan pengendalian pencemaran sungai oleh Kantor
Lingkungan Hidup Kota Surakarta?
2. Kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian
pencemaran sungai ini?
C. Tujuan Penelitian
Tujuan dari penelitian pengendalian pencemaran sungai oleh Kantor
Lingkungan Hidup Kota Surakarta ini adalah sebagai berikut:
1. Tujuan Operasional
a. Menggambarkan kinerja kegiatan pengendalian pencemaran sungai di
Surakarta.
b. Mencari dan mendeskripsikan faktor-faktor yang mempengaruhi
pelaksanaan kegiatan penendalian pencemaran sungai.
2. Tujuan Fungsional
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak,
sebagai bahan pemikiran dalam melanjutkan dan meningkatkan kualitas
kinerja pelaksanaan Program Pengendalian Pencemaran Sungai Kota
Surakarta oleh KantorLingkungan Hidup Kota Surakarta maupun didaerah
Lainnya.
3. Tujuan Individual
Untuk memenuhi persyaratan guna meraih gelar sarjana S-1 di jurusan
Ilmu Administrasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Sebelas
Maret, Surakarta
D. Manfaat Penelitian
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, antara lain sebagai
berikut :
1. Dapat digunakan sebagai perbendaharaan penelitian deskriptif yang dapat
digunakan sebagai gambaran mengenai pelaksanaan pengendalian
pencemaran sungai di Surakarta.
2. Sebagai bahan pertimbangan bagi Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta
dalam melaksanakan kegiatan pengendalian pencemaran di wilayah Surakarta.
3. Dengan hasil penelitian ini dapat dirumuskan kebijakan-kebijakan lebih lanjut
dalam melaksanakan kegiatan pengendalian pencemaran di wilayah Surakarta
4. Dapat menambah wawasan dan pengetahuan bagi peneliti, pembaca, dan
pihak-pihak yang terkait dalam masalah penelitian kegiatan pengendalian
pencemaran di wilayah Surakarta.
E. Tinjauan Pustaka
1. Kinerja
Achmad S. Ruky ( 2004:14 ) mengatakan bahwa kinerja atau prestasi
sebenarnya adalah pengalihbahasaan dari kata Inggris “performance”, kata
performance itu sendiri mempunyai tiga arti kata yaitu: “prestasi”,
“pertunjukan”, dan “pelaksanaan tugas.” Sementara itu menurut pendapat
Mahsun ( 2006:25 ) kinerja (performance) adalah gambaran mengenai tingkat
pencapaian suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan sasaran,
tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam strategik planning
organisasi.
Bernadin dan Rusel dalam Ruky (2002:15) memberikan definisi
tentang performance seperti berikut:
“Performance is definied as the record of outcomes produced on a specified job function or activity during a specified time periode ( prestasi adalah catatan dari hasil-hasil yang diperoleh dari fungsi-fungsi pekerjaan dalam kurun waktu tertentu.).”
Sementara itu Otley dalam Mahmudi (2001: 15) mengatakan “
Kinerja mengacu pada suatu yang terkait dengan kegiatan melakukan
pekerjaan, dalam hal ini meliputi hasil yang dicapai kerja tersebut.”
Jakson dan Morgan dalam Riawan (2005:38) mengemukakan
pendapat bahwa kinerja pada umumnya menunjukan tingkat tujuan yang ingin
dicapai. Sementara Pamungkas juga masih dalam buku yang sama
menjelaskan bahwa kinerja adalah penampilan cara-cara untuk menghasilkan
sesuatu hasil yang diperoleh dengan aktivitas yang dicapai dengan suatu
unjuk kerja. Dengan demikian dari konsep tersebut dapat dipahami bahwa
kinerja adalah konsep utama organisasi yang menunjukan seberapa jauh
tingkat kemampuan pelaksanaan tujuan organisasi dalam rangka pencapaian
tujuan orgaisasi.
Kinerja oleh Lembaga Administrasi Negara dalam Joko Widodo
(2001:60) diartikan sebagai gambaran mengenai tingkat pencapaian
pelaksanaan suatu kegiatan / program / kebijakan dalam mewujudkan
sasaran/ visi/ misi organisasi.
Sementara itu Suyadi Prawirosentono (1999:2) mengatakan bahwa
kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok
orang dlam suatu organisasi yang sesuai dengan wewenang dan tanggung
jawab masing-masing, dalam rangka upaya mencapai tujuan organisasi yang
bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum, dan sesuai dengan moral
maupun etika.
Suatu kinerja sangat penting untuk dinilai atau diukur agar suatu
organisasi atau program dapat diketahui keberhasilanya. Hal ini sesuai
dengan pendapat Mahmudi ( 2005: 6 ) bahwa pengukuran kinerja digunakan
sebagai dasar untuk melakukan penilaian kinerja, yaitu untuk menilai sukses
atau tidaknya suatu organisasi, program atau kegiatan.
Dari beberapa pendapat tersebut diatas maka dapat ditarik suatu
kesimpulan bahwa kinerja adalah kemampuan seseorang atau sekelompok
orang dalam organisasi untuk melaksanakan tugasnya
1.1 Faktor yang mempengaruhi kinerja.
Kinerja organisasi sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor yang ada
di dalam maupun di luar organisasi. Yuwono dkk dalam Tangkilisan
(2005: 178-179) mengemukakan pendapat bahwa kinerja organisasi
berhubungan dengan berbagai aktivitas dalam rantai nilai (value chain)
yang ada pada organisasi.
Soesilo dalam Zainal Syafrudin (2003:31-32) mengemukakan
kinerja suatu organisasi dipengaruhi:
1. Struktur organisasi sebadai hubungan interval yang terkait dengan
fungsi menjalankan aktivitas organisasi.
2. Kebijakan penggelolaan, berupa visi dan misi.
3. Sumber Daya Manusia, yang berkaitan dengan kualitas
karyawanuntuk bekerja dan berkarya secara optimal.
4. Sistem Informasi Manajemen, yang berhubungan dengan pengelolaan
data base untuk digunakan dalam mempertiggi kierja organisasi.
5. Sarana dan prasarana yang dimiliki, yang berhubungan dengan
penggunaan teknologi bagi penyelenggaraan organisasi pada setiap
aktivitas organisasi.
Sementara Atmosoeprapto dalam Zainal Syafrudin ( 2003:32-33 )
mengemukakan bahwa kinerja suatu organisasi akan sangat dipengaruhi
oleh faktor internal dan eksternal sebagai berikut ini:
a. Faktor eksternal terdiri dari
§ Faktor politik, yaitu hal yang berhubungan dengan keseimbangan
kekuasaan negara yang berpengaruh pada keamanandan ketertiban
yang akan mempengaruhi ketenangan organisasi untuk berkarya
secara maksimal.
§ Faktor ekonomi, yaitu tingkat perkembangan ekonomi yang
berpengaruh pada tingkat pendapatan massyarakat sebagai daya beli
untuk menggerakan sektor-sektor lainya sebagai suatu system
ekonomi yanglebih besar.
§ Faktor sosial, yaitu orientasi nilai yang berkembang di masyarakat
yang mempengaruhi pandangan mereka terhadap erot kerja yang
dibutuhkan bagi peningkatan kinerja organisasi.
b. Faktor internal terdiri dari
§ Tujuan organisasi,yaitu apa yang ingin dicapai dan apa yang inhin
diproduksi oleh suatu organisasi.
§ Struktur organisasi,sebagai hasil desain antara funsi yang akan
dijalankan oleh unit organisasi dengan stuktur formal yang ada.
§ Sumber Daya Manusia, yaitu kualitas dan pengelolaan anggota
orgaisasi secara keseluruhan.
§ Budaya Organisasi, yaitu gaya dan identitas suatu organisasi dalam
pola kerja yang baku dan menjadi citra organisasi yang
bersangkutan.
Brison dalam Riawan (2005 :48-49) menjelaskan bahwa untuk
lebih meningkatkan kinerja organisasi publik perlu diperhatikan seluruh
aspek-aspek yang berpengaruh dalam kierja organisasi public, yakni:
1) Aspek-aspek input atau sumber daya (resources) antara lain:
pengawasan, sumberdaya manusia, anggaran, sarana dan prasarana,
informadsi dan budaya organisasi.
2) Hal yang berkaitan dengan proses manajemen dalam dinas seperti:
proses perencanaan, proses pengorganisasian, proses pelaksanaan,
proses penganggaran, proses pengawasan dan proses evaluasi dan
sebagainya.
Setiap aspek memiliki kemungkinan yang sama untuk muncul
sebagai faktor dominan yang mempengaruhi kinerja organisasi, baik
pengaruh positif ( meningkatkan kinerja ) ataupun negatif ( melemahkan
kinerja ). Disamping faktor internal tersebut perlu juga diperhatikan
aspek-aspek linhkunggan eksternal yang secara langsung maupun tidak
ikut dalam menpengaruhi kinerja organisasi, seperti perubahan kondisi
sosial, ekonomi,politik dan teknologi.
Dari pendapat–pendapat tersebut diatas dapat dibuat kesimpulan
bahwa ada begitu banyak sekali faktor yang domiinan yang
mempengaruhi kinerja yang akan dicapai oleh suatu organisasi. Faktor itu
dapat berasal dari lingkungan dalam organisasi itu sendiri ( internal )
maupun berasal dari lingkungan luar organisasi tersebut ( eksternal ).
1.2 Indikator penilaian kinerja
Penilaian kinerja adalah hal yang sangat penting karena dengan itu
dapat digunakan untuk mengetahui kinerja organisasi. Dengan melakukan
penilaian terhadap kinerja maka upaya untuk mememperbaiki kinerja
dapat dilakukan dengan lebih terarah dan sistematis.
Pada dasarya terdapat beberapa indikator yang biasanya
digunakan dalam mengukur kinerja. Agus Dwiyanto (2002:48-49)
mengemukakan indikator-indikator yang biasa digunakan dalam menilai
kinerja organisasi publik antara lain:
a. Produktifitas
Produktifitas tidak hanya mengukur tingkat efisiensi, tetapi juga
efektifitas pelayanan. Produktifitas pada umumnya dipahami sebagai
rasio antara input dan output. Konsep produktifitas dirasa terlalui
sempit dan kemudian General Accaunting Office (GAO) mencoba
mengembangkan satu ukuran produktifitas yang lenih luas dengan
memasukan seberapa besar pelayanan publik itu memiliki hasil yang
diharapkan sebagai salah satu indikator kinerja yang penting. Indikator
produktifitas secara luas digunakan untuk mengukur dan mengetahui
output atau keluaran yang dihasilkan oleh suatu organisasi pada suatu
periode waktu tertentu.
b. Orientasi kualitas layanan
Isu mengenai kualitas layanan cenderung menjadi semakin penting
dalam menjelaskan kinerja organisasi pelayanan publik. Banyak
pandangan negatif yang terbentuk mengenai organisasi muncul karena
ketidak puasan masyarakat terhadap kualitas layanan yang iterima dari
organisasi publik. Dengan demikian, kepuasn masyarakat terhadap
layanan dapat dijadikan indikator kinerja organisasi public.
Keuntungan utama menggunakan kepuasan masyarakat sebagai
indikator kinerja adalah informasi mengenai kepuasan masyarakat
tersedia secara mudah dan murah. Informasi mengenai kepuasan
terhadap kualitas pelayanan seringkali dapat diperoleh dari media
massa atau diskusi public. Akibat akses informasi mengenai kepuasan
masyarakat terhadap kualitas layanan relative sangat tinggi, maka bisa
menjadi satu ukuran kinerja organisasi public yang mudah dan murah
dipergunakan. Kepuasan masyarakat bisa menjadi parameter untuk
untuk menilai kinerja organisasi publik.
c. Responsifitas
Responsivitas adalah kemanpuan organisasi untuk mengenali
kebutuhan masyarakat, menyusun agenda dan prioritas pelayanan, dan
mengembangkan program-program pelayanan publik sessuai dengan
kebutuhandan aspirasi masyarakat Responsivitas disini menunjukan
keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan dengan kebutuhan
dan aspirasi masyarakat. Responsivitas dimasukan kedalam salah satu
indikator kinerja karena responsivitas secara langsung
menggambarkan kemampuan organisasi pulik dalam menjalankan misi
dan tujuanya, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.
Responsivitas yang rendah ditunjukan dengan ketidak selarasan antara
pelayanan dengan kebutuhan masyarakat. Hal tersebut menunjukan
kegagalan organisasi dalam mewujudkan misi dan tujuan organisasi
publik. organisasi yang memiliki responsivitas rendah dengan
sendirinya memiliki kinerja yang jelek pula.
d. Responsibilitas
Lenvine dalam Agus Dwiyanto (2002:49) menyatakan bahwa
responsibilitas menjelaskan apakah pelaksanaan kegiatan organisasi
publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi yang
benar atau sesuai sengan kebijakan organisasi, baik yang eksplisit
maupun implisit. Oleh karena itu responsibilitas bisa saja pada suatu
ketika berbenturan dengan responsivitas.
e. Akuntabilitas
Akuntabilitas berhubugan dengan seberapa besar kebijakan dan
kegiatan organisasi publik tunduk pada para pejabat politik yang
dipilih oleh rakyat. Asumsinya adalah bahwa para pejabat politik
tersebut karena dipilih oleh rakyat, dengan sendirinya akan selalu
merepresentasikan kepentingan rakyat. Dalam konteks ini, konsep
akuntabilitas publik dapat digunakan untuk melihat seberapa besar
kebijakan dan kegiatan organisasi publik itu konsisten dengan
kehendak masyarakat banyak. Kinerja organisasi publik tidak hanya
bisa dilihat dari ukuran internal yang dikembangkan oleh organisasi
publik atau pemerintah, seperti pencapaian target. Kinerja sebaiknya
harus dinialai dari ukuran eksternal, seperti nilai-nilai dan norma yang
berlaku dalam masyarakat. Suatu kegiatan organisasi publik memiliki
akuntabilitas yang tinggi kalau kegiatan itu dianggap benar dan sesuai
dengan norma yang berkembang dalam masyarakat.
Menurut Lembaga Administrasi Negara dalam Riawan (2005: 40)
pengukuran kinerja dapat dilakukan dengan metode AKIP (Akuntabilitas
Kinerja Organisasi Publik). metode ini menggunakan indikataor kinerja
sebagai dasar penetapan pencapaian kinerja. Pengukuran kinerja
menggunakan formulir Pengukuran Kinerja (PK), penetapan indikator
didasarkan pada masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome),
manfaat (benefit), dan dampak (impact).
Mardiasmo dalam Riawan (2005: 41-42) menerangkan lebih lanjut
mengenai kelima indikator tersebut sebagai berikut:
a. Indikator masukan (inputs) yang mengukur sumber daya yang
diinvestasikan dalam suatu proses, program maupun aktivitas untuk
menghasilkan keluaran (output maupun outcome ) indikator ini
mengukur jumlah sumber daya seperti anggaran, sumber daya
manusia, informasi,, kebijaksanaan,atau peraturan perundangan dan
sebagainya yang dipergunakan untuk melaksanakan kegiatan. Dengan
meninjau distribusi sumber daya suatu lembaga dapat menganalisais
apakah alokasi sumbsrdaya yang dimiliki sudah sesuai dengan rencana
yang tellah ditetapkan.
b. Indikator keluaran (outputs) adalah sesuatu yang diharapkan langsung
dicapai dari suatu kegiatanyang dapat berupa fisik maupun non fisik.
Indicator ini digunakan untuk mengukur output yang dihasilkan dari
suatu kegiatan. Dengan membandingkan output yanmg direncanakan
dan yang betul-betul terealisir, instansi dapat menganalisis sejauh maa
kegiatan terlaksana sesuai dengan rencana, indicator output hanya
dapat menjadilandasan untuk menialai kemajuan suatu kegiatan
aopabila tolok ukur dikaitkan dengan sasaran-sasaran kegiatan yang
terdefinisai dengan baik dan terukur. Oleh sebab itu indikator output
harus sesuai dengan lingkup dan kegiatan instansi.
c. Indikator hasil (outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan
berfungsinya output (efek langsung) pada jangka menengah. Dalam
banyak hal informasi yang diperlukan untuk mengukur hasil (outcome)
seringkali tudak lengkap dan tidak mudah diperoleh. Oleh karena itu
setiap instansi perlu mengkaji berbagai pendekatan untuk mengukur
outcopme dari output suatu kegiatan.
d. Indikator manfaat (benefits) menggambarkan manfaat yang diperoleh
dari indikator outcpme. Manfaat tersebut pada umumnya tidak segera
tampak. Setelah beberapa waktu kemudian yaitu dalam jangka
menengah atau jangka panjangdari manfaatnya tampak. Indicator
benefit menunjukan hal-hal yang diharapkan untuk dicapai bila output
dapat diselesaikan dan berfungsi dengan optimal (tepat lokasi dan
waktu).
e. Indikator dampak (impacts) memperlihatkan pengaruh yang
ditimbulkandari manfaat yanmg diperoleh. Indikator dampak
menunjukan dasar pemikiran dilaksanakan kegiatan yang
menggambarkanaspaek makro pelaksanaan kegiatan , tujuan kegiatan
secara sektoral regiomal dan nasional.
Lenvine dalam Riawan (2005: 43) mengemukakan tiga konsep
yang dapat dijadikan acuan untuk mengukur kinerja organisasi publik,
yakni responsifitas (responsiveness), responsibilitas (responsibillity),
dan akuntabilitas (accountabillity). Responsivitas mengacu pada
keselarasan antara program dan kegiatan pelayanan yanag diberikan
oleh organisasi publik dengan kebutuhan dan keinginan masyarakat.
Semakin banyak kebutuhan dan atau aspirasi masyarakat yang
diprogramkan oleh organisasi publik maka kinerja organisasi tersebut
akan semakin baik Responsivitas dalam pelayanan publik adalah
merupakan suatu yang sangat penting dalam suatu kegiatan pelayanan
public, responsivitas disini merupakan satu dari lima dimensi seperti
yang dikatakan oleh McKoy ( 2008 ) the standard instrument focuse
on five service quality dimentions, tangibles, realibility, responsivness,
and empaty.
Responsibilitas menjelaskan sejauh mana pelaksanan kegiatan
orhganisasi publik itu dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang
implisit ataupun eksplisit. Semakin kegiatan organisasi publik itu
dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip administrasi dan peraturan
serta kebijakan organisasi, maka kinerjanya akan dinilai semakin baik.
Akuntabilitas mengacu pada seberapa besar pejabat politik yang
dipilih oleh rakyat. Dalam konteks ini kinerja organisasi publik dinilai
baik apabila seluruh atau setidaknya sebagian besar kegiatanya
didasarkan pada upaya-upaya untuk memenuhi harapan dan keinginan
para wakil rakyat. Semakin banyak tindak lanjut organisasi atas
harapan dan aspirasi pejabat politik , maka kinerja organisasi tersebut
dinilai semakin baik
Dalam penelitian ini indikator-indikator yang akan digunakan
dalam mengukur kinerja pengendalalian adalah produktifitas, efektivitas,
responbilitas, dan responsivitas.
2. Pengendalian
Pengendalian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994) adalah
proses atau perbuatan mengendalikan,atau pengawasan atas dasar kemajuan
(tugas) dengan membandingkan hasil dan sasaran secara teratur serta
menyesuaikan usaha dengan hasil pengawasan.
Pengendalian menurut Ibnu Syamsi (1988) adalah fungsi manejemen
yang mengusahakan agar pekerjaan atau kegiatan terlaksana sesuai dengan
rencana, instruksi, pedoman, patokan atau peraturan yang telah di tetapkan
dalam sebelumnya.
Sementara itu Koesnadi Harjo Sumantri (1991:122) mengemukakan
bahwa istilah pengendalian mencakup dua kegiatan, yaitu kegiatan
pencegahan dan penanggulangan.
Dari beberapa pengertian tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa
pengendalian adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk memastikan
kegiatan-kegiatan yang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah
ditetapkan.
Beberapa ahli ada yang menyamakan pengendalian dengan
pengawasan atau controlling. Tetapi ada pula yang berpendapat bahwa
terdapat perbedaan antara pengendalian dengan pengawasan. Dalam
penelitian ini, dalam kegiatan pengendalian terdiri dari beberapa kegiatan
yaitu kediatan sosialisasi, kegiatan pengawasan dan kegiatan penertiban.
2.1 Penyuluhan atau Sosialisasi
Menurut kamus istilah manejemen (1981), penyuluhan adalah
tehnik memberikan nasihat atau pertimbangan kepada orang lain yang
memiliki masalah. Sedangkan menurut kamus istilah manejemen susunan
BN. Marbun (2001), penyuluhan atau conseling adalah proses dalam
belajar secara organis, dimana seseorang membuat orang lain mengubah
perilaku mereka. Segangkan definisi penyuluhan berdasarkan Kamus
Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penyuluhan terdiri dari tiga makna yaitu
proses, cara, perbuatan menyuluh; penerangan; dan penyelidikan.
Sedangkan istilah sosialisasi menurut Kamus Besar Bahasa
Indonesia (KBBI), adalah upaya memasyarakatkan sesuatu sehingga
menjadi sesuatu sehingga menjadi dikenal, dipahami, dihayatkan oleh
masyarakat atau pemasyarakatan.
Sementara itu Warsito Utomo (2003:120) memberikan pengertian
bahwa sosialisasi pada hakekatnya, adalah mengubah cara berfikir,
winning minds, perubahan sikap, dan tingkah laku.
Jadi dalam hal ini, sosialisasi yang dilakukan adalah upaya untuk
memasyarakatkan peraturan pengendalian pencemaran air (PP No 82
Tahun 2001) kepada masyarakat.
3.2 Pengawasan
Sujamto (1989:53-54) menbedakan antara pengendalaian dan
pengawasan. Pengawasan adalah pengawasan dalam arti sempit yang
didefinisikan sebagai segala usaha atau kegiatan untuk mengetahui dan
menilai kenyataan yang sebenarnya tentang pelaksanan tugas atau
pekerjaan, apakah sudah sesuai dengan semestinya atau tidak. Pengawasan
dalam arti sempit ini biasanya disebut pengawasan fungsional.
Sementara itu pengendalian memiliki arti yang lebih forcefull
daripada pengawasan yaitu bawa pengendalian merupakan segala usaha
atau kegiatan yang menjamin dan menggarahkan agar pelaksanaan tugas
atau pekerjaan berjalan dengan semestinya.
Jadi disini perbedaan antara pengawasan ( dalam arti sempit) dan
pengendalian adalah pada kewenangan korektif. Dari hal ini dapat
disimpulkan bahwa fungsi pengawasan dalam arti luas adalah pengawasan
dalam arti sempit dan pengendalian,jika digambarkan dalam rumus adalah
sebagai berikut:
DAL=WAS+TK Keterangan:
DAL : Pengendalian
WAS : Pengawasan
TK : Tindakan Korektif
Manullang (1988:176-179) menggolongkan jenis pengawasan
berdasarkan waktu (preventif dan represif) obyek (produksi, keuangan,
waktu dan manusia), subyek (intern dan ekstern), dan cara mengumpulkan
fakta-fakta guna pengawasan. Dari penggolongan tersebut, pengertian
pengendalian dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan jenis
pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Surakarta
yaitu pengawasan pereventif, represif, pengawasan terhadap manusia dan
kegiatan-kegiatanya dan pengawasan ekstern. Jenis-jenis pengawasan
tersenut dapat dijelaskan sebagai berikut:
1. Pengawasan preventif adalah pengawasan yang dilakukan untuk
mencegah atau sebelum terjadi penyelewengan, kesalahan atau
deviation
2. Pengawasan represif adalah pengawasan yang dilakukan sebelum
terjadinya penyelewengan, kesalahan atau deviation
3. Pengawasan terhadap manusia dan kegiatan-kegiatanya adalah
pengawasan yang bertujuan untuk mengetahui apakah kegiatan-
kegiatan yang dilakukan sesuai dengan instruksi atau tata kerja
4. Pengawasan ekstern adalah pengawasan yang dilakukan oleh orang-
orang di luar organisasi yang bersangkutan. Dalam hal ini Kantor
Lingkungan Hidup Surakarta adalah organisasi pemerintah yang
memiliki kewenangan untuk mengawasi dan mengendalikan kegiatan-
kegiatan yang berkenaan dengan pencemaran air oleh masyarakat.
3.3 Penertiban
Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), penertiban
adalah proses, cara, perbuatan untuk menertibkan
Jadi penertiban pencemaran air sungai adalah kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah kota Surakarta untuk menertibkan kegiatan-
kegiatan masyarakat dan industri yang dilakukan dan dapat
menyebabkan terjadinya pencemaran air khususnya pencemaran sungai.
3. Pencemaran air sungai
3.1 Pencemaran
Pencemaran lingkungan hidup adalah masuknya atau
dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan atau komponen lain ke
dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga kualitasnya turun
sampai tingkat tertentu yang menyebabkan lingkungan tidak dapat
berfungsi sesuai peruntukkannya (Undang-Undang Pengelolaan
Lingkungan Hidup Ps 1 angka 12).
Jadi disini pernasalahan pencemaran akan sangat berkaitan dengan
masuknya komponen asing kedalam lingkungan yang menyebabkan
turunya kualitas dan menyebabkan terganggunya fungsi sebagai keadaan
biasanya. Pencemaran dapat dikategorikan menjadi :
a. Pencemaran tanah
Pencemaran tanah adalah masuknya limbah kedalam tanah
yang mengakibatkan fungsi tanah turun (menjadi keras atau tidak
subur) sehingga tidak mampu lagi mendukung aktifitas manusia
b. Pencemaran udara
Pencemaran udara adalah masuknya limbah ke dalam udara
yang mengakibatkan fungsi udara turun sehingga tidak mampu lagi
mendukung aktifitas manusia.
c. Pencemaran air
Pencemaran air adalah masuknya limbah ke dalam air yang
mengakibatkan kualitas air turun sampai ketingkat tertentu yang
menyebabkan air tidak dapat berfungsi sesuai dengan peruntukanya.
sehingga tidak mampu lagi mendukung aktifitas manusia
Indikator atau tanda bahwa air lingkungan telah tercemar
adalah adanya perubahan atau tanda yang dapat diamati melalui:
1. Adanya perubahan suhu air
2. Adanya perubahan pH atau konsentrasi ion Hidrogen
3. Adanya perubahan warna, bau, dan rasa air
4. Timbulnya endapan, koloidal, bahan terlarut
5. Adanya mikro organisme
6. Meningkatnya radio aktifitas air lingkungan. (Wisnu Arya Wardana,
1995:74)
Walaupun penetapan standar air yang bersih tidak mudah
namun ada kesepakatan bahwa air yang bersih tidak ditetapkan pada
kemurnian air, akan tetapi didasarkan pada keadaan normalnya.
Apabila terjadi penyimpangan dari keadaan normal maka hal itu
berarti air tersebut telah mengalami pencemaran.( Wisnu A. Wardana
1995: 72)
Pencemaran air pada dasarnya terjadi karena air limbah
langsung dibuang ke badan air ataupun ke tanah tanpa mengalami
proses pengolahan terlebih dulu, atau proses pengolahan yang
dilakukan belum memadai. Pengolahan limbah bertujuan memperkecil
tingkat pencemaran yang ada agar tidak membahayakan lingkungan
hidup Banyak penyebab pencemaran air tetapi secara umum dapat
dikategorikan sebagai sumber kontaminan langsung dan tidak
langsung. Sumber langsung meliputi efluen yang keluar dari industri,
TPA (tempat Pembuangan Akhir Sampah), dan sebagainya. Sumber
tidak langsung yaitu kontaminan yang memasuki badan air dari tanah,
air tanah, atau atmosfer berupa hujan.
F. Kerangka Pemikiran.
Sesuai dengan isi PP No. 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas
Air dan Pengendalian Pencemaran Air. Maka pemerintah adalah pihak yang
memiliki wewenang untuk melakukan pengendalian pencemaran air. Pemerintah
kabupaten atau kota memiliki kewenangan untuk melakukan pengendalian
pencemaran air yang berada pada sumber air yang berada didaerah kabupaten atau
kota. Berdasarkan hal tersebut tentunya pemerintah Kota Surakarta adalah pihak
yang berwenang dalam pengendalian pencemaran air termasuk didalamya sungai-
sungai yang ada di wilayah ini. Namun dalam kenyataaanya di lapangan
menunjukan bahwa masih banyak terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap
peraturan-peraturan yang berkaitan dengan permasalahan pengelolaan kualitas air
ini sehingga diperlukan adanya pegendalian dari pemerintah Kota Surakarta.
Dalam penelitian ini, pengedalian pencemaran air sungai terdiri dari
beberapa kegiatan yaitu penyuluhan, pengawasan dan penertiban. Sedangkan
evaluasi kinerja pengendalian pencemaran air sungai oleh Kantor Lingkungan
Hidup Kota Surakarta dilihat dari indikator-indikator produktifitas, responsivitas,
responbilitas, dan efektifitas kegiatan serta beberapa faktor yang mempengaruhi
pelaksanaan kegiatan tersebut, yaitu pelaksana kegiatan, komunikasi, sumber
daya, dan dukungan dari masyarakat.
Pengendalian pencemaran air sungai ini dikatakan berhasil apabila:
§ Pemerintah sebagai pelaksana kegiatan memiliki kinerja yang baik yaitu
melaksanakan semua kegiatan sesuai dengan posedur kegiatan yang berlaku.
§ Komunikasi dan koordinasi antara pihak-pihak yng berwenang terjalin dalam
semuake giatan yang dilakukan.
§ Sumber daya yang tersedia memadai dalam menukung setiap pelaksanaan
kegiatan.
§ Masyarakat sasaran mendukung, berupa adanya tanggapan positif terhadap
pelaksanaan kegiatan tersebut
Dalam penelitian ini digunakan juga tolak ukur untuk mengukur
keberhasilan kinerja pengendalian pencemaran sungai yaitu:
1. Tingkat kondisi pencemaran sungai-sungai yang ada apakah sudah sesuai
dengan baku mutu air yang sudah ditetapkan oleh pemerintah.
2. Tingkat perkembangan pengelolaan limbah industri, yaitu keberhasilan
dilihat dari banyakya industri yang melakukan pengolahan limbah
industri sebelum dibuang ke badan sungai.
Berdasarkan faktor-faktor dan tolok ukur tersebut, maka dapat dilakukan
evaluasi untuk mengetahui sejauh mana kinerja pengendalian pencemaran ini
telah berhasil untuk mencapai tujuan, serta kendala-kendala apa saja yang
dihadapi saat pelaksanaan kegiatan pengendalian.
Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran.
G. Definisi Konseptual dan Operasional
Definisi konseptual dan operasional dalam penelitian diperlukan untuk
memberikan batasan-batasan yang jelas terhadap objek yang akan diteliti.
1. Definisi konseptual:.
a. Kinerja adalah kemampuan organisasi untuk melaksanakan tugasnya
b. Pengendalian adalah usaha yang dilakukan agar suatu kegiatan
teerlaksana sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan
sebelumnya.
c. Pencemaran air sungai adalah masuknya limbah kedalam badan
sungai oleh karena kegiatan manusia.
2. Definisi Operasional
Pengendalian Pencemaran Sungai
Kinerja Pengendalian
Tolak Ukur Kinerja
Rekomendasi
Faktor yang mempengaruhi (hambatan & dorongan): Pelaksana, Masyarakat Sasaran, Komunikasi, dan Sumber daya
Kinerja pengendalian pencemaran air sungai adalah kegiatan penilaian
terhadap usaha pemerintah khususnya Kantor Lingkungan Hidup Kota
Surakarta dalam melaksanakan pengendalian terhadap pencemaran air sungai
yang terjadi di Surakarta.
H. Metode Penelitian
1. Jenis Penelitian
Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bermaksud
menberikan gambaran secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-
fakta tertentu. Arah kajian penelitian kualitatif adalah pada perilaku manusia
sehari-hari dalam keadaan rutin secara apa adanya. Berdasarkan arah kajianya
penelitia ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang jelas mengenai
kinerja Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta dalam pelaksanaan kegiatan
pengendalian pencenaran air sungai di Wilayah Surakarta.
Karena penelitian ini berusaha untuk menggambarkan, menafsirkan
dan menganalisis kinerja Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta dalam
melaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran air sungai di Wilayah
Surakarta. Maka penelitian ini diketegorikan sebagai bentuk penelitian
deskriptif yaitu penelitian yang berusaha untuk menggambarkan keadaan
fenomena sosial tertentu.
2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini mengambil lokasi di wilayah Kota Surakarta dan
dilakukan di Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta. Pertimbangan
mendasar pemilihan lokasi ini adalah;
a. Banyaknya industri di daerah ini yang membuang limbahya kesungai-
sungai yag ada di wilayah ini yang telah menyebabkan terjadinya
pencemaran yang sudah pada tingkatan yang mengkawatirkan yang
menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan.
b. Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta adalah istansi yang
memiliki kewenangan dan bertanggung jawab dalam pengendalian
pencemaran air di Surakarta
3. Sumber Data
Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
a. Data Primer
Yaitu data yang diperoleh langsung dari informan yang memahami
permasalahan penelitian.
b. Data Sekunder
Yaitu data yang diperoleh secara tidak langsung atau data yang diperoleh
selain dari sumber data primer. Penelitian yang memanfaatkan data
sekunder ini tidak perlu hadir, kapan, dan dimanapun data tersebut
dikumpulkan (tidak dibatasi oleh ruang dan waktu).
4. Tehnik Pengumpulan Data
Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah
a. Wawancara
Untuk mengumpulkan informasi dari sumber data ini diperlukan teknik
wawancara, yang dalam penelitian kualitatif khususnya dilakukan dalam
bentuk wawancara mendalam dengan cara mengajukan pertanyaan
langsung kepada informan. Disini peneliti menggunakan pedoman
wawancara sebagai kegiatan bertanya lebih terarah.
b. Observasi
Teknik observasi digunakan untuk menggali data dari sumber data yang
berupa peristiwa, tempat atau lokasi, benda, serta rekaman gambar.
c. Dokumentasi
Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data dengan mencari,
mengumpulkan, dan mempelajari dokumen yang relevan dengan
penelitian berupa arsip, laporan, peraturan, dokumen, dan literatur lainnya.
5. Teknik Pengambilan Sampel
Karena penelitian ini merupakan penelitian deskriptif, maka teknik
pengambilan sampel yang dilakukan secara selektif dengan menggunakan
pertimbangan secara teoritis, keinginan dari peneliti, karakteristik empiris,
serta kebutuhan dan tujuan penelitian, maka penelitian ini menggunakan
metode penarikan sampel yang lebih tepat adalah purposive sampling atau
sampel bertujuan, dimana peneliti cenderung menggunakan atau memilih
informan yang dianggap tahu dan dapat dipercaya untuk menjadi sumber data
yang mantap dan mengetahui permasalahannya secara lengkap tanpa
didasarkan pada strata maupun random, tetapi lebih ditekankan pada tujuan
tertentu.( HB. Sutopo: 2002:56)
6. Validitas Data
Dalam menentukan keabsahan data atau validitas data, peneliti
menggunakan teknik pemeriksaan trianggulasi yaitu teknik pemeriksaan data
yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan yang
lain untuk pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Ada 4
macam trianggulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan
penggunaan sumber, metode, penyidik, dan teori. Dalam penelitian ini
menggunakan trianggulasi dengan sumber berarti membandingkan dan
mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui
waktu dan alat yang berbeda dalam metode kualitatif. Hal ini menurut Lexy J.
Moleong (2002 : 178) dapat dicapai dengan langkah :
a. Membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
b. Membandingkan apa yang dikatakan di depan umum dengan apa yang
dikatakan secara pribadi.
c. Membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi
penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
d. Membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai
pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang
berpendidikan menengah atau tinggi, orang berada, dan orang
pemerintahan.
e. Membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang
berkaitan.
Berdasarkan langkah di atas maka dalam penelitian ini pengunpukan
data dilakukan dengan cara membandingkan data hasil pengamatan dengan
data hasil wawancara dari berbagai sumber yang berbeda yang tersedia.
Dengan demikian data yang satu akan dikontrol oleh data yang lain dari
sumber yang berbeda.
7. Tehnik Analisis Data
Analisis data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teknik
analisis data model interaktif, yang terdiri dari tiga komponen analisis data
yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.
a. Reduksi data
Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan, dan
abstraksi data yang ada dalam fieldnote. Proses ini berlangsung terus
sepanjang pelaksanaan riset yang dimulai bahkan sebelum pengumpulan
data dilakukan. Reduksi dimulai sejak peneliti mengambil keputusan
tentang kerangka kerja konseptual, pemilihan kasus, pertanyaan-
pertanyaan yang diajukan, dan tentang cara pengumpulan data yang
dipakai. Pada saat pengumpulan data berlangsung, reduksi data berupa
membuat singkatan, coding, memusatkan tema, membuat batas
permasalahan, dan menulis memo. Proses reduksi ini berlangsung sampai
penelitian berakhir.
b. Penyajian data
Merupakan suatu rakitan organisasi informasi yang
memungkinkan kesimpulan riset dapat dilakukan. Dengan melihat suatu
penyajian data, peneliti akan mengerti apa yang terjadi dan
memungkinkan untuk mengerjakan sesuatu pada analisis ataupun
tindakan lain berdasarkan penelitian tersebut. Susunan penyajian data
yang baik dan jelas sistematikanya akan banyak menolong peneliti sendiri.
c. Penarikan kesimpulan
Pada awal pengumpulan data, peneliti harus sudah mengerti apa
arti dan hal-hal yang ia temui dalam melakukan pencatatan peraturan,
pokok pernyataan konfigurasi yang mungkin, arahan sebab akibat, dan
proposi-proposisi.
Aktivitas diantara ketiga komponen tersebut dilaksanakan dalam
bentuk interaktif dalam proses pengumpulan data dalam suatu proses
siklus. Dalam bentuk ini penelitian berlangsung. Kemudian peneliti
bergerak diantara 3 (tiga) kompenen analisis yaitu reduksi data, sajian
data, dan penarikan kesimpulan.
Ketiga komponen tersebut di atas, yaitu reduksi data, penyajian
data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang jalin-
menjalin pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam
bentuk sejajar, untuk membangun wawasan umum yang disebut analisis.
Untuk lebih jelasnya, proses analisis data dengan model
interaktif ini dapat digambarkan sebagai beriku
Gambar 1.2
Model Analisis Interaktif (H. B Sutopo, 2002 : 96)
Pengumpulan Data
Reduksi Data
Verifikasi
Penyajian data
BAB II
DESKRIPSI LOKASI
A. Gambaran Umum Kota Surakarta.
1. Letak dan Luas Wilayah
Kota Surakarta terletak antara 1100 , 45’15’’ Bujur Timur dan 70 ,
35’dan 70 , 56’ Lintang Selatan.
Wilayah Kota Surakarta merupakan daratan rendah dengan
ketinggian rata-rata 92 meter dari permukaan air laut dengan batas-batas
administrasi sebagai berikut:
Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali dan Karanganyar
Sebelah Selatan : Kabupaten Sukoharjo
Sebelah Barat : Kabupaten Boyolali, Karanganyar dan Sukoharjo
Sebelah Timur : Kabupaten Karanganyar dan Sukoharjo
Luas wilayah Kota Surakarta mencapai 44,0406 km2 , Secara
administratif Kota Surakarta terbagi menjadi 51 kelurahan dari 5 kecamatan
yaitu; Kecamatan Jebres, Kecamatan Laweyan, Kecamatan Pasar Kliwon,
Kecamatan Banjarsari, dan Kecamatan Serengan. Kecamatan terluas adalah
Kecamatan Banjarsari dengan luas 14,81 km2 , dan wilayah dengan luas
terkecil adalah Kecamatan Serengan dengan luas 3,19 km2 , . kepadatan
penduduk tertinggi berada di daerah Kecamatan Serengan dan kepadatan
penduduk terendah ada di Kecamatan Banjarsari.
2. Kondisi Topografi
Secara geografis wilayah Kota Surakarta terlatak diantara gunung-
gunung berapi. Susebelah Timur asa Gunung Lawu dan disebelah barat
terdapat Gunung Merapi san Gunung Merbabu. Wilayah kota surakarta
terletak pada cekungan diantara gunung sehingga mempunyai topografi ryang
relatuf datar antara 0%-15%. Keadaan ini menyebabkan bangyak sungai yang
mengalir di daerah ini.
3. Kondisi Geologi
Stuktur tanah di Kota Surakarta seagian besar merupakan tanah liat
nerpasir , termasuk jenis tanah regodolkelabudan alluvial. Di daerah utara
Kota Surakarta memiliki jenistanah liat grumosol dan bagian timur memiliki
tanah berjenis tanah litosol mediteran.
4. Kondisi Hidrologi
Kondisi hidrologi di wilayah Kota Surakarta mencakup air
permukaan yang berupa air tanah (dangkal dan dalam) dan air sungai. Di Kota
surakarta terdapat beberapa sungai yang merupakan bagian dari drainase
Kota Surakarta, yaitu:
1. Bengawan Solo
Terletak di perbatasan Kota Surakarta bagian timur, sungai ini menjadi
muara semua sungai yang mengalir di wilayah Surakarta. sungai ini
mengalirr melalui wilayah Kecamatan Jebres.
2. Sungai Gajah Putih
Terletak di bagian tengah Kota Surakarta yang mengalir melewati
kecamatan Banjarsari bermuara di Bengawan Solo
3. Sungai Pepe
Terletak di bagian tengah Kota Surakarta dan merupakn anak Kali
Anyar yang berfungsi sebagai jaringan drainase dan penggelontor yang
bermuara di Bengawan Solo. Sungai ini melaui wilayah Kecamatan
Banjarsari, Kecamatan Pasar Kliwon dan kecamatan Jebres
4. Sungai Kali Anyar
Terletak di bagian tengah Kota Surakarta yang mengalir dari wilayah
barat menuju timur yang bernuara di Bengawan Solo. Kondisi air Sungai
Anyar mengalir sepanjang tahun, namun pada Sungai Anyar hilir pada
musim kemarau tidak ada aliran air karena dari Sungai Anyar hulu
dialirkan menuju Sungai Pepe sebagai gelontoran.
5. Sungai Boro
Terletak dibagian timur Kota Surakarta. Sungai ini mengalir melewati
wilayah Kecamatan Jebres dan bermuara di Bengawan Solo
6. Sungai Jenes
Sungai jenes terletak di bagian selatan Kota Surakarta yang merupakan
anak sungai Sungai Premulung yang mengalir menuju muara Sungai
Pepe
7. Sungai Wingko
Terletak di bagian selatan Kota Surakarta yang merupakan anak sungai
Sungai Premulung yang mengalir dan bermuara di Sungai Pepe
8. Sungai Premulung
Terletak di bagian selatan Kota Surakarta. Sungai ini merupakan induk
dari beberapa sungai yang mengalir di bagian selatan Kota Surakarta.
Sungai ini bermuara pada Sungai Pepe
9. Sungai Brojo
Terletak di bagian barat Kota Surakarta. Sungai ini adalah anak sungai
dari sungai Premulung.
Tabel 2.1
Sungai di Surakarta
No Nama
Kecamatan
Nama Sungai Kelurahan yang dilewati
Sungai Anyar Gilingan
Sungai Pepe Gilingan, Punggawan, Manahan,
Mangkubumen, Ketelan,
Kestalan,Stabelan.
Sungai Gajah Sumber
1 Banjarsari
Sungai Putih Sumber
Sungai Premulung Tipes
Sungai Tanggul Serengan, Joyotakan
Sungai Jenes Serengan, Danukusuman
2 Serengan
Sungai Wingko Danukesuman, Joyotakan
Sungai Pepe Kepatihan Wetan, Kepatihan Kulon,
Sudiroprajan, Gandekan, Kampung Sewu.
Sungai Buntung Gandekan
Sungai Boro Jagalan, Pucang Sawit.
Sungai Mojosongo Mojosongo
3 Jebres
Sungai Bengawan Solo Kampong Sewu, Pucang Sawit
Sungai Jenes Bumi, Panularan, Sondakan, Laweyan,
Sungai Brojo Pajang
4 Laweyan
Sungai Premulung Pajang
Sungai Jenes Sangkrah, Kedung Lumbu, Semanggi,
Joyosuran, Pasar Kliwon
5 Pasar Kliwon
Sungai Pepe Kampong sewu, Kedung lumbu.
Sedangkan kondisi air tanah dangkal di wilayah Surakarta memiliki
kedalaman yang relatif dangkal, yaitu antara 5-10 meter di Surakarta bagian
selatan, 10-20 meter di Surakarta bagian utara. Di sebagian wilayah,
masyarakat masih menggunakan air tanah dangkal untukl memenuhi
kebutuhan air bersih. Sedangkan air tanah dalam (> 100 m) dimanfaatkan oleh
PDAM untuk memenuhi kebutuhan air bersuh masyarakat, serta sebagian oleh
perusahaan swasta (industri) untuk memenuhi kebutuhan produksinya.
dengan luas wilayah dan kepadatan penduduk yang beragam.
B. Kantor Lingkungan Hidup
1. Umum
Dengan berlakunya Undang-Undang No 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah maka terjadi perubahan pemerintahan yang semula
sentralistik menjadi pemerintahan desentralistik dan demokratis serta
sekaligus mendorong pada usaha untuk mewujudkan sitem pemerintahan yang
Good Governance. Kewenangan berdasarkan Undang-Undang No 32 Tahun
2004 tentang pemerintahan daerah menegaskan bahwa urusan pengendalian
lingkungan hidup merupakan urusan wajib daerah. Inti yang terkandung
dalam pengendalian lingkungan hidup ini adalah adanya upaya pencegahan,
penanggulangan dan pemulihan pencemaran atau kerusakan lingkungan
melalui kegiatan perencanaan, pengawasan dan pemeliharaan.
Semenjak memasuki era otonomi daerah yang salah satu tujuanya
adalah untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan pembangunan.
KLH sebagai slah satu unsure pelaksana pemrintahan daerah mempunyai
tugas pokok menyelenggarakan urusan pemeruntahan di bidang lingkungan
hidup. Terlebih lagi pada saat ini dimana kita berada pada era globalisasi yang
menuntut selalu peka terhadap perubahan lingkungan dan pembangunan.
Untuk menghadapi tantangan tersebut dengan mendasarkam pada visi Kota
Surakarta demi terwujudnya Kota Surakarta sebagai kota budaya yang
bertumpu pada potensi perdagangan, jasa, pariwisata, dan olah raga maka
KLH senantiasa berusaha memberikan pendampingan dalam rangka
menggendaklikan lingkungan hidup di Surakarta agar tidak terjadi kerusakan
lingkungan.
2. Visi
Visi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan cita-cita atau
impian sebuah organisasi yang ingin dicapai di masa depan. Secara singkat
dapat diyatakan, bahwa visi adalah pernyataan want to be dari suatu
organisasi.
Berdasarkan pengertian tersebut, maka Kantor Lingkungan Hidup
Kota Surakarta merumuskan visinya sebagai berikut
“Pengelolaan Lingkungan Hidup yang diselaraskan dengan asas
tanggung jawab Negara, asas berkelamjutan, dan asas manfaat untuk
mewujudkan pembangunan Kota Surakarta yang berkelanjutan dan
berwawasan lingkungan hidup untuk meningkatkan derajat kesehatan
dan kesejahteraan masyarakat.”
3. Misi
Misi merupakan rangkaian kalimat yang menyatakan tujuan atau
alasan eksistensi organisasi yang memuat apa yang disediakan oleh organisasi
kepada masyarakat baik berupa produk atau jasa. Tujuan dari peryataan misi
adalah untuk mengkomunikasikan kepada stakeholder, di dalam maupun
diluar organisasi tentang alasan pendirian organisasi dan kearah mana
organisasi akan dibawa.
Dengan demikian misi merupakan sesuatu yang harus dijalankan agar
tujuan organisasi dapat tercapai dan berhasil baik sesuai dengan visi yang
telah ditetapkan. Sejalan dengan tupoksi kantor Lingkungan Hidup maka misi
yang ditetapkan adalah sebagai berikut:
1. Penggelolaan Lingkungan Hidup yang bertumpu pada keselarasan,
keserasian, dan keseimbangan antara manusia dan lingkungan
2. Pengelolaan sumberdaya alam secara bijaksana dan terkendali dengan
tetap memperhatikan kelestarian fungsi dan keseimbangan lingkungan.
3. Peningkatan akses Sistem Informasi Lingkungan.
4. Peningkatan pengendalian dan pemantauan sumber-sumber pencemaran
lingkungan.
5. Penataan dan penambahan vegetasi kota diruang terbuka hijau.
6. Peningkatan dan pengembangan pelayanan prima dalam rangka
penggalian potensi sumber-sumber PAD.
4. Tujuan dan Sasaran
Berdasarkan karakteristik dari Visi dan Misi yang telah ditetapkan
maka tujuan dan sasaran yang ingin dicapai oleh Kantor Lingkungan Hidup
Kota Surakarta adalah ;
Misi 1 : Penggelolaan Lingkungan Hidup yang bertumpu pada
keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara manusia
dan lingkungan
Tujuan : 1. Tertanamya pola hidup bersih dan sehat pada masyarakat serta
terciptanya kota yang tertata rapi.
2. Terciptanya masyarakat taat hukum dan meminimalisasi konflik
lingkungan
3. Terciptanya system drainase alami (sungai) untuk mencegah
banjir.
4. Terlaksananya pembangunan perluasan terminal yang
berwawasan lingkungan.
5. Peningkatan gerakan pelestarian lingkungan di kota Surakarta.
Sasaran: 1. Meningkatan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan
keindahan kota
2. - Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap kebersihan dan
keindahan kota.
- Adanya dasar hukum bagi aparat untuk menagani persoalan
prokasih, resapan air dan AMDAL.
3. Peningkatan fungsi dan kualitas air sungai dan badan sungai.
4. Membantu kelancaran pelaksanaan pembangunan perluasan
terminal Tirtonadi.
5. Peningkatan kepedulian masyarakat pada lingkungannya.
Misi 2 : Penggelolaan limgkungan hidup yang bertumpu pada
keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara manusia
dan lingkungan hidup.
Tujuan : 1. Terciptanya Kota yang rapi, indah dan tertata sesuai kaidah
lingkungan dan pendayagunaan fungsi bantaran sungai sesuai
peruntukanya.
2. Terciptanya kota dengan cadangan air tanah yang cukup untuk
masyarakat.
3. Terciptanya kota yang sehat dengan udara yang bebas polusi.
Sasaran : 1. Terwujudnya taman kota yang indah dan berfungsi ganda sebagai
resapan air
2. Meningkatnya pengetahuan peserta sosialisasi akan hak dan
kewajibanya dalam upaya pengelolaan lingkungan.
3. Tertahanya limpasan air hujan menjadi air tanah sehingga
menambah cadangan air tanah.
4. Pembangunan jalur hijau berfungsi sebagai paru-paru kota untuk
meminimalisasi pencemaran udara.
Misi 3 : Peningkatan akses Sistem Informasi Lingkungan
Tujuan.: Peningkatan wawasan masyarakat dan aparatur pemerintah
terhadap informasi dan teknologi lingkungan
Sasaran: Akses informasi lingkungan yang lebih kepada masyarakat
sehingga mempermudah program lingkungan hidup.
Misi 4: Peningkatan pengendalian dan pemantauan sumber-sumber
pencemaran lingkungan
Tujuan; Terciptanya kota yang sehat dengan udara yang bebas polusi.
Sasaran: Peningkatan kualitas udara ambient di kota Surakarta
Misi 5 : Penataan dan penambahan vegetasi kota diruang terbuka
hijau.
Tujuan: Terciptanya ruang terbuka hijau yang luas dan koridor kota yang
rapi.
Sasaran: Terciptanya kawasan perkotaan yang sejuk dan nyaman.
Misi 6 : Peningkatan dan pengembangan pelayanan prima dalam
rangka penggalian potensi sumber-sumber PAD.
Tujuan: Peningkatan PAD kota Surakarta.
Sasaran: Penggalian sumber-sumber pendapatan dari sektor perijinan HO.
5. Tugas pokok dan fungsi
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomer: 6 Tahun 2001
Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota
Surakarta, kantor Lingkungan Hidup mempunyai tugas menyelenggarakan
urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup. Dan dalam melaksanakan
tugas tersebut Kantor Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :
1. Penyelengaraan tata usaha kantor.
2. Penyusunan rencana program, pengendalian, evaluasi, dan pelaporan.
3. Pengawasn dan pengendalian dampak lingkungan.
4. Pemantauan dan pemulihan lingkungan.
5. Penyelenggaran penyuluhan
6. Pembinaan jabatan
Adapun susunan organisasi Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta
terdiri dari :
v Kepala Kantor
v Sub Bagian Tata Usaha
v Seksi Perencanaan
v Seksi pengembangan Kapasitas.
v Seksi Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan lingkungan
v Seksi Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan
v Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
v Kelompok Jabatan Struktural
Rincian tugas dari masing-masing adalah sebagai berikut:
1. Kepala Kantor
Kepala Kantor mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan
di bidang lingkungan hidup.
Uraian tugas tersebut adalah:
§ Menyusun rencana strategis dan program kerja tahunan kantor sesuai
dengan Program Pembangunan daerah (propeda)
§ Membagi tugas kepada bawahan agar tercipta pemerataan tugas
§ Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan
peelaksanaan tugas.
§ Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan.
§ Memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan
serta memberikan jalan keluarnya.
§ Menilai hasil kerja bawahan secara periadik guna bahan peningkatan
kinerja
§ Merumuskan kebijakan teknis, pemberian bimbingan dan pembinaan
terhadap urusan perencanaan, pengembangan kapasitas, penanggulangan
pencemaran dan kerusakan lingkungan , pemantauan kualitas lingkungan ,
penegakan hukum lingkungan.
§ Menyusun program pengegahan dan penenggulangan pencemaran derta
kerusakan lingkungan
§ Melaksanakan koordinasipelaksanaan pencegahan dam penanggulangan
pencemaran, kerusakan lingkungan serta pengawasan dan pemantauan
pelaksanaan Analisi Dampak Lingkungan (AMDAL)
§ Memproses pengesahan dokumen Rencana Pengelalaan lingkungan
(RKL) dan Rencana Pemantauan Lingkungan(RPL), Analisis Mengenai
Dampak Lingkungan (AMDAL) derta Upaya Pengelolaan
Lingkungan(UPL) dan Upaya Pemamtauan lingkungan.
§ Menyelenggarakan penerapan dan pengenbangan fungsi informasi
lingkungan
§ Menyusunkebijakan teknis pelaksanaan kegiatan pengelolaan lingkungan
hidup.
§ Memproses permohonan ijin gangguan
§ Menyelenggarakan urusan tata usaha kantor
§ Menyelenggarakan pembinaan kelompok jabatan fungsional
§ Menyelenggarakan Sistem Jaringan dokumentasi dan informasi hukum
§ Menginventarisasi permasalahan-permasalahan guna menyiapkan bahan
petunjk pemecahan masalah
§ Menyelenggarakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala
tahunam
§ Melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait guma kelancaran
pelaksanaan tugas
§ Memberi usul dan sran kepada atasan dalam rangka kelamcaan
pelaksanaan tugas.
§ Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggung
jawaban pelaksanaan tugas
§ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
2. Sub Bagian Tata Usaha
Kepala Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan
administrasi umum, kepegawaian dan keuangan sesuai dengan kebijakan
teknisyang ditetapkan oleh Kepala Kantor.
Uraian tugasnya adalah sebagai berikut:
§ Menyusun program da rincian merja Sub bagian Tata Usaha berdasarkan
rencana strategis dan program kerja tahunan kantor
§ Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta
pemerataan tugas Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna
kejelasan peelaksanaan tugas.
§ Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan.
§ Memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan
serta memberikan jalan keluarnya.
§ Menilai hasil kerja bawahan secara periadik guna bahan peningkatan
kinerja
§ Menyusun program dan rincian kerja sub bagian Tata Usaha berdasarkan
rencana strategis dan program kerja tahunan Kantor.
§ Mengelola administrasi surat menyurat, perlengkapan kantor, rumah
tangga, perjalanan dinas, dokumentasidan perpudtakaan serta hubungan
masyarakat dan protokol
§ Mengelola administrasi kepegawaian meliputi pengangkatan, kenaikan
pangkat, perpindahan, pemberhentian, pensiun, kenaukan gaji berkala dan
tunjangan serta presensi atau saftar hadirpegawai. Melaporkan hasil
pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai pertanggung jawaban
pelaksanaan tugas
§ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
3. Seksi Perencanaan
Kepala seksi perencanaan mempunyai tugas menyusun rencana
strategis dan program kerja tahunan kantor, monitoring pengendalian, evaluasi
dan pelaporan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala
kantor.
Uraian tugasnya adalah sebagai berikut:
§ Menyusun program dan rincian kerja Seksi Perencanaan berdasarkan
rencana strategis dan program kerja tahunan kantor
§ Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta
pemerataan tugas
§ Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan
peelaksanaan tugas.
§ Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan.
§ Memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan
serta memberikan jalan keluarnya.
§ Menilai hasil kerja bawahan secara periadik guna bahan peningkatan
kinerja.
§ Menghimpun, mengolah dan menyajikan data data dan informasi untuk
menyusun rencana dtrategis dan program kerja tahunan kantor
§ Melaksanakan monitoring dan pengendalian pelaksanaan rencana strategis
dan program kerja tahunan kantor
§ Melaksanakan evaluasi dan analisa hasil kerja guna pengembangan
rencana stategis dan program kerja tahunan kantor
§ Menyediakan data publikasi sistin informasi lingkungan pengembangan
rekayasa teknologi
§ Melaporkan hasil pelaksanaan program kerja
§ Menginventaris permasalahan-permasalahan guna menyiapkan bahan
petunjuk pemecahan masalah
§ Melaksanakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala san
tahunan
§ Melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas
§ Memberi usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas
§ Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
§ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
4. Seksi Pengembangan Kapasitas
Kepala seksi Pengembangan Kapasitas mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan pengenbangn kelembagaan dan kapasitas
pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan kebijakan teknis yang
ditetapkan oleh kepala kantor.
Uraian tugasnya adalah sebagai berikut:
§ Menyusun program dan rincian kerja Seksi Pengembangan Kapasitas
berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan kantor
§ Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta
pemerataan tugas
§ Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan
peelaksanaan tugas.
§ Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan.
§ Memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan
serta memberikan jalan keluarnya.
§ Menilai hasil kerja bawahan secara periadik guna bahan peningkatan
kinerja
§ Melaksanakan pembinaan pengembangan kelembagaan dan kapasitas
pengendalian dampak lingkungan.
§ Menyiapkan dan memprosespemberian rekomendasi air bawah tanah dan
bahan baku golomgan C
§ Melaksanakan pengawasan peklaksanaan dan menilai penerapan Rencana
Pengelalaan lingkungan (RKL) dan Rencana Pemantauan
Lingkungan(RPL), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
dan Upaya Pengelolaan Lingkungan(UKL) serta Upaya Pemamtauan
lingkungan(UPL).
§ Memproses Rencana Pengelolaan lingkungan (RKL) dan Rencana
Pemantauan Lingkungan(RPL), Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL) dan Upaya Pengelolaan Lingkungan(UPL) serta Upaya
Pemantauan lingkungan(UKL).
§ Pelaksanaan pencegahan danpenanggulangan kerusakan lingkungan.
§ Pengawasan dan pengendalian pembuangan limbah
§ Pengawasan dan pengendalian penerapan pelaksanaan Rencana
Pengelolaan lingkungan (RKL), Rencana Pemantauan Lingkungan(RPL),
dam pengendalian teknis Analisis Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL)
§ Melaksanakan penyuluhan dalam rangka meningkatkan peran serta
masyarakat dan dunia usaha dalam pengelolaan lingkunagan hidup
§ Menginventaris permasalahan-permasalahan guna menyiapkan bahan
petunjuk pemecahan masalah
§ Melaksanakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala san
tahunan
§ Melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas
§ Memberi usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas
§ Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
§ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
5. Seksi Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan lingkungan
Kepala Seksi Penanggulangan Pencemaranmempunyai tugas
melaksanakan pencegahan dan penanggulangan pencemaran dan kerusakan
lingkungan sesuai dengan kebijakan teknis yng sitetapkan oleh kepala kantor.
Uraian tugasnya adalah sebagai berikut:
§ Menyusun program dan rincian kerja Seksi Penanggulangan Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan berdasarkan rencana strategis dan program
kerja tahunan kantor
§ Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta
pemerataan tugas
§ Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan
peelaksanaan tugas.
§ Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan.
§ Memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan
serta memberikan jalan keluarnya.
§ Menilai hasil kerja bawahan secara periadik guna bahan peningkatan
kinerja
§ Mencegah dan menanggulangi pencemaran dan kerusakan lingkungan
§ Memproses permohonan ijin gangguan
§ Memproses permohonan ijin pengelolaan limbah air dan padat
§ Melaksanakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi maupun swasta
dalam pencegahan dan penanggulanganpencemaran serta kerusakan
lingkungan
§ Menginventaris permasalahan-permasalahan guna menyiapkan bahan
petunjuk pemecahan masalah
§ Melaksanakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala san
tahunan
§ Melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas
§ Memberi usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas
§ Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
§ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.
6. Seksi Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan
Kepala Seksi Pemantauan dan Pemulihan Kualitas Lingkungan
mempunyai tugas melaksanakan pemantauan dan pemulihan kualitas
limgkungan sesuai dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala
kantor
Uraian tugasnya adalah sebagai berikut :
§ Menyusun program dan rincian kerja Seksi Penanggulangan Pencemaran
dan Kerusakan Lingkungan berdasarkan rencana strategis dan program
kerja tahunan kantor
§ Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta
pemerataan tugas
§ Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan
peelaksanaan tugas.
§ Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan.
§ Memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan
serta memberikan jalan keluarnya.
§ Menilai hasil kerja bawahan secara periadik guna bahan peningkatan
kinerja
§ Mengamati dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian lingkungan,
pemantauan dan pemulihan kualitas lingkungan
§ Mengkoordinasi pelaksanaan pemantauan kialitas lingkungan
§ Melaksanakan analisis data hasil pemantauan lingkingan atau kegiatan
usaha
§ Melaksanakan pengoperasian labolatorium dan penataan baku mutu
lingkungan bagi kegiatan usaha yang menimbulkan pencemaran atau
kerusakan lingkungan
§ Menginventaris permasalahan-permasalahan guna menyiapkan bahan
petunjuk pemecahan masalah
§ Melaksanakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala san
tahunan
§ Melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas
§ Memberi usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas
§ Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
§ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
7. Seksi Penegakan Hukum Lingkungan
Kepala Seksi Penegakn Hukum LIngkungan mempunyai tugas
menghimpun, mendokumentasikan, mempelajari peraturan perundang-
undangan, penyrluhan dan penegakan hukum lingkungan seduai dengan
kebijakan teknis yang ditetapkan oleh kepala kantor
Uraian tugasnya adalah sebagai berikut :
§ Menyusun program dan rincian kerja Seksi Penegakan Hukum
Lingkungan berdasarkan rencana strategis dan program kerja tahunan
kantor
§ Membagi tugas kepada bawahan sesuai bidang tugas agar tercipta
pemerataan tugas
§ Memberi petunjuk dan arahan kepada bawahan guna kejelasan
peelaksanaan tugas.
§ Mengawasi pelaksanaan tugas bawahan agar tidak terjadi penyimpangan.
§ Memeriksa hasil kerja bawahan untuk mengetahui kesulitan dan hambatan
serta memberikan jalan keluarnya.
§ Menilai hasil kerja bawahan secara periadik guna bahan peningkatan
kinerja
§ Mengadakan pengawasan dan penegakan hukum lingkungan
§ Melaksanakan penyuluhan hukum lingkungan
§ Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan
teknis serta bahan-bahan lain yang berhubungan sengan lingkungan hisup
§ Menyimpan dokumentasi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan
(AMDAL), Rencana Pengelolaan lingkungan (RKL) dan Rencana
Pemantauan Lingkungan(RPL), Rencana Pemantauan Lingkungan(RPL)
serta Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL), dan Upaya Pengelolaan
Lingkungan (UPL)
§ Menyelesaikan kasus-kasus sengketa lingkungan
§ Menginventaris permasalahan-permasalahan guna menyiapkan bahan
petunjuk pemecahan masalah
§ Melaksanakan tertib administrasi serta membuat laporan berkala san
tahunan
§ Melaksanakan koordinasi guna kelancaran pelaksanaan tugas
§ Memberi usul dan saran kepada atasan dalam rangka kelancaran
pelaksanaan tugas
§ Melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada atasan sebagai
pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
§ Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan
8. Kelompok Jabatan Fungsional
Tugas kelompok jabatan fungsional mengikuti pedoman uraian tugas
sesuai ketentuan perundangan yang berlaku
Gambar.2.1 Bagan Susunan Organisasi
Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta
Seksi Penanggulangan Pemcemaran &
Kerusakan Lingkungan
Jabatan Fungsional
Seksi Pemantauan &
pemulihan Kualitas Lingkungan
Seksi Pengembangan
Kapasitas
Seksi Perencanaan
Sub-Bagian Tata Usaha
Kepala KLH
BAB III
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Pelaksanaan pengendalian pencemaran sungai
Sektor industri merupakan salah satu sektor usaha yang sangat penting
dalam menggerakkan kegiatan ekonomi masyarakat di Kota Surakarta. Sektor
industri memberikan sumbangan yang sangat besar terhadap penyerapan tenaga
kerja di Kota Surakarta sehinggan sektor ini menjadi sektor yang perlu untuk
dikembangkan. Namun disamping dampak positif yang ditimbulkan sektor ini
juga memiliki dampak negatif dari pelaksanaan aktivitas yang dilakukan.
Kegiatan pada sektor ini mempunyai dampak yang sangat besar, terutama dampak
yang berhubungan dengan ancaman terhadap kelestarian lingkungan hidup.
Guna untuk mengatur dan mencegah agar supaya kegiatan industri
yang dilaksanakan oleh masyarakat tidak menyebabkan kerusakan terhadap
lingkungan hidup maka pemerintah mengeluarkan UU No 23 Tahun 1997 tentang
Lingkungan Hidup yang mengatur segala aktifitas yang berkaitan dengan
lingkungan hidap. UU No 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air. Dalam hal
pencemaran terhadap air pemerintah mengeluarkan PP No 82 Tahun 2001 tentang
Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air dimana dalam
peraturan pemerintah ini memuat persyaratan yang sangat ketat yang harus
dipenuhi oleh pelaku kegiatan industri selama melakukan aktivitas industri.
Tujuan dari dikeluarkanya PP ini oleh pemerintah untuk mencegah atau
meminimalisir terjadinya pencemaran terhadap sumber air yang diakibatkan oleh
pembuangan limbah dari aktivitas industri.
Terhadap permasalahan pencemaran air khususnya pencemaran air
sungai yang diakibatkan banyaknya industri yang ada di Kota ini, pemerintanh
Kota Surakarta melalui Kantor Lingkungan Hidup melakukan berbagai usaha
untuk mengendalikan pencemaran sungai ini. Sebagai instansi yang berwenang
dalam kegiatan pengendalaian pencemaran sungai ini Kantor Lingkungan Hidup
melakukan beberapa kegiatan dalam pelaksanaanya Usaha yang dilakukan
diantaranya adalah dengan melakukan kegiatan penyuluhan terhadap masyarakat,
kegiatan pengawasan dan kegiatan penertiban pencemaran sungai. Berikut ini
adalah penjabaran pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran sungai oleh
Kantor Lingkungan Hudup Kota Surakarta.
1. Kegiatan Penyuluhan
Kegiatan penyuluhan pencemaran sungai adalah kegiatan yang
dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta yakni melalui Kantor Lingkungan
Hidup dalam rangka untuk meningkatkan pengertian, pengetahuan, dan
kesadaran masyarakat terhadap pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 82
Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Perda No 2 Tahun 2006
Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup khususnya terhadap Pencemaran
Air. Selain untuk bertujuan untuk memasyarakatkan peraturan ini kegiatan
penyuluhan yang dilakukan ini juga dimaksudkan untuk menggugah
kesadaran masyarakat agar tetap menjaga kelestarian lingkungan sungai dan
mencegah terjadinya pencemaran sungai yang diakibatkan oleh kegiatan
industri yang membuang limbahnya tanpa melalui Instalasi Pengolahan
Limbah (IPAL) terlabih dahulu. Hal ini sesuai dengan apa yang dijelaskan
oleh Bapak Edi Puryanto selaku staf dari Seksi Penanggulangan Pencemaran
dan Kerusakan lingkungan Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta
“Tujuan dari kegiatan penyuluhan ini adalah untuk memberikan pemahaman dan penjelasan kepada para pelaku industri tentang PP no 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Perda No 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup.” (wawancara, 12 01 09)
Kegiatan penyuluhan ini diselenggarakan setiap tahun mulai tahun
2002. pada tahun 2002 kegiatan penyuluhan dilakukan hanya untuk
mensosialisasikan permasalahan pengelolaan kialitas air dan Sedangkan pada
tahun 2006 sampai dengan tahun 2008 kegiatan penyuluhan ini dilakukan
selain untuk mensosialisasikan PP No 82 tahun 2001 juga disosialisasikan
tentang Perda No 2006 Tentang Pengendalian Lingkungan Hidup yang
didalamya berisi tengtang hal-hal yang lebih mendetil tentang kegiatan
pengendalian ini yang tidak terdapat dalam PP No 82 Tahun 2001.
Terkait dengan kegiatan penyuluhan yang dilakukan ini, tingkat
partisipasi dari masyarakat untuk mengikuti kegiatan sangat tinggi dari
undangan yang diberikan kepada masyarakat sasaran kegiatan semua mau
menghadiri kegiatan penyuluhan tersebut.
` Tingginya persentase kehadiran dari masyarakat yang diundang dalam
kegiatan ini menunjukan bahwa masyarakat di Kota Surakarta ini sebenarnya
sangat sadar terhadap kondisi lingkungan yang ada dan betapa pentingnya
pemeliharan lingkungan. Hal ini seperti yang diutarakan oleh Bapak Edy
sebagai berikut.
“ Sebenarnya tingkat kesadaran masyarakat tentang permasalahan lingkungan hidup ini sangat besar, mereka mengetahui bahwa kondisi lingkungan di Kota Solo ini sudah sangat mengkawatirkan. Setiap masyarakat yang kami undang untuk mengikuti kegiatan penyuluhan selalu menghadiri.”( wawancara 12 01 09)
Untuk kegiatan pelaksanan sosialisasi 2008 dilakukan pada
Kecamatan Laweyan, Banjarsari, Pasar Kliwon, Serengan, dan Jebres dimana
kegiatan penyuluhan ini dilaksanakan dari tanggal 2 Juli 2008 sampai dengan
8 Juli 2008.
Tabel. 3.1
Penyuluhan Konservasi Sumber Daya Air dan Pengendalian Kerusakan
Sumber-Sumber Air Kota Surakarta Tahun 2008
Waktu Sosialisasi No
Kecamatan Tempat Hari/Tanggal
1 Laweyan Kantor kecamatan Rabu, 2 Juli 2008 2 Banjarsari Kantor kecamatan Kamis, 3 Juli 2008 3 Pasar Kliwon Kantor kecamatan Jumat, 4 Juli 2008 4 Serengan Kantor kecamatan Senin, 7 Juli 2008 5 Jebres Kantor kecamatan Selasa, 8 Juli 2008 Sumber: KLH
Pelaksanaan kegiatan penyuluhan ini adalah merupakan suatu bentuk
sosialisaasi secara langsung kepada masyarakat . selain melalui kegiatan ini,
sosialisasi juga dilaksanakan secara tidak langsung yaitu melalui brosur, atau
selebaran. Secara umum isi brosur hampir sama dengan materi yang
disampaikan pada penyuluhan kegiatan pengendalian pencemaran air,namun
dalam brosur ini isinya lebih umumyaitu mengenai pengendalian lingkungan
hidup, yang berisi segala hal yang berhubungan dengan lingkunga hidup
mulai dari kebijakan pengendalian lingkungan hidup sampai dengan ketentuan
pidana terhadap pelanggaran yang terjadi.
Dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan ini untuk menarik minat
dari masyarakat untuk mengikuti kegiatan ini adalah dengan menyampaikan
kepada masyarakat tentang arti pentingnya kegiatan tersebut bagi usaha
industri yang mereka lakukan . upaya ini dirasakan sangat berhasil hal ini
terbukti dengan persentase kehadiran dari masyarakat yang diundang
menunjukan kehadiran 100% ( lihat tabel 3). Seperti yang ditegaskan oleh
Bapak Edy dari Kantor Lingkungan Hidup, sebagai berikut:
“Kesadaran masyarakat sangat besar terhadap kegiatan ini. Dari undangan yang kami kirimkan kepada para pelaku industri untuk mengikuti kegiatan penyuluhan semua industri menghadiri kegiatan ini.” (wawancar 12 01 09)
Dalam pelaksanan kegiatan penyuluhan ini, kegiatan penyuluhan yang
dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup pelaksananya dilaksanakan sesuai
dengan jenis sosialisasi dan target kegiatan sosialisasi itu sendiri, hal ini
seperti dari penjelasan Bapak Edy Puryanto sepserti berikut ini:
“Tergantung dari jenis sosialisasi dan targetnya kemarin kita juga pernah melakukan sosialisasi perkecamatan kemudian satu kota juga pernah dibalikota, kalau targetnya bersifat umun kita bisa pecah-pecah
ke perkecamatan sehinga nanti pesertanya bisa banyak, kalau tergetnya sepesifik kita lakukan perkota sehingga pesertanya juga banyak takutnya nanti kaluau dilakukan perkecamatan cuma sedikit yang bisa ikut.” (wawancara, 14 01 09)
Secara umum para peserta kegiatan penyuluhan ini menyambut baik
dan mendukung terhadap pelaksanaan kegiatan ini, karena masyarakat dengan
diadakanya penyuluhan ini bisa mengetahui dan memahami peraturan
perundang-undangan dan hal-hal yang berhubungan dengan pengelolaan dan
pengendalian lingkungan hidup. Tanggapan positif ini seperti yang
dikemukakan oleh Bapak Sukino selaku pelaku industri , sebagai berikut
”Saya sangat mendukung sekali kegiatan ini karena dengan kegiatan ini kami sebagai pelaku usaha industri mendapatkan pengetahuan tentang pengelolaan lingkungan ,dengan masukan-masukan yang diberikan itu kami tentunya tidak akan sembarangan dalam membuang limbah dari sisa aktifitas usaha kami.” (wawancara, 15 01 09)
Hal serupa juga diungkapkan oleh oleh bapak Bambang selaku
pengusaha batik di kampung Laweyan.
“Saya secara pribadi mendukung kegiatan penyuluhan ini yang mana materi dari kegiatan ini cukup jelas dalam mengarahkan para pelaku industri untuk mengikuti aturan yang benar dalam melaksanakan usahanya.” ( Wawancara 15 01 09 )
Dalam hal petugas penyuluhan, petugas penyuluhan berasal dari staf
Seksi Penanggulangan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan, kantor
Lingkungan Hidup kota Surakarta dan terkadang ditambah juga dengan
praktisi maupun akademisi yang diundang untuk memberikan penyuluhan
kepada para peserta, hal ini seperti yang diungkapkan oleh Bapak Edy
Puryanto seperti berikut ini:
“Mengenai petugas dalam pelaksanan kegiatan sosialisi tergantung dari apa yang menjadi sasaran dari sosialisasi tersebut, terkadang ada dua sampai tiga orang dalam sosialisasi dan latarbelakangnya pun berbeda-beda ada yang praktisi dan akademis, beberapa kali kita bekerjasama dengan mengundang akademisi Pak Sentot dari hukum lingkungan UNS.”.( wawancara, 14 01 09)
Secara kualitas petugas pelaksana penyuluhan tesebut sudah cukup
memadai hal ini di dukung oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta
yang selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dari petugasnya dengan
mengirimkan mereka jika ada pelatihan–pelatihan yang dilakukan baik oleh
pemeriantah maupun instansi non pemerintah. Namun kalu dilihat dari segi
kuantitas atau jumlah petugas penyuluhan dirasakan masih sangat kurang.
Dengan jumlah petugas penyuluhan yang tidak lebih dari dua petugas tiap
penyuluhan tentunya hal ini sangat tidak sebanding dengan jumlah peserta
yang begitu banyak yaitu 50 orang. Seperti pendapat dari Bapak Bambang
selaku pelaku industri di Kecamatan Laweyan berikut ini.
“Kalau masalah petugas penyuluhan menurut saya dengan jumlah petugas penyuluhan yang hanya dua orang tentunya saya rasa masih sangat kurang.” ( wawancara 04 02 09)
Secara umum pelaksanaan kegiatan penyuluhan terhadap pengendalian
pencemaran air yang dilakukan oleh kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta
ini telah berjalan dengan baik dan lancer, tidak ditemui kendala-kendala yang
berarti. Keberhasilan kegiatan ini didukung oleh peran serta dari masyarakat
industri. Hal ini ditunjukan dengan besarnya animo masyarakat pelaku
industri yang sangat besar dalam meminta penjelasan tentang kegiatan
industri mereka yang berkaitan dengan peraturan-peraturan yang ada terutama
berkaitan dengan permasalahan pengelolaan dan pengendalian pencemaran
air. Hasil langsung tersebut dapat dirasakan dalam setiap sesi tanya jawab atau
diskusi yang dilaksanakan selama kegiatan penyuluhan berlangsung. Selaku
instansi pelaksana kegiatan penyuluhan petugas Kantor Lingkungan Hidup
sendiri mengharapkan supaya pemahaman yang masyarakat ini telah terima
pada saat kegiatan penyuluhan ini tidak hanya dipahami namun juga dapat
diterapkan semaksimal mungkin dalam pelaksanaan kegiatan industri mereka.
Berikut ini adalah harapan dari bapak Edy
“ Setelah kegiatan penyuluhan , kegiatan yang selanjutnya diadakan adalah kegiatan pengawasan. Kegiatan pegawasan yang dilakukan ini bersifat pembinaan terhadap masyarakat pelaku industri. Dari kegiatan pengawasan ini diharapkan ara pelaku kegiatan industri melaksanakan semua prosedur yang telah ditetapkan.”( wawancara, 12 02 09)
2. Kegiatan Pengawasan
Kegiatan pengawasan pengendalian pencemaran air adalah kegiatan
yang dilakukan oleh pemeritah Kota Surakarta melalui Kantor Lingkungan
Hidup untuk menjamin dan mengarahkan agar dalam pelaksanaan aktivitas
industri yang dijalankan oleh masyarakat berjalan sesuai dengan yang telah
ditentukan. Tujuan utama dilakukanya kegiatan pengawasan pengendalian
pencemaran air adalah untuk melakukan pengawasan terhadap aspek-aspek
kegiatan industri dalam kegiatan yang berhubungan dengan limbah yang
dihasilkan agar sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan
perundang-undangan
Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup disini
ada dua aspek yang dilakukan pengawasan, pertama pengawasan yang terkait
dengan penegakan hukum dan yang kedua pengawasan yang terkait dengan
administrasi perijinan seperti yang dijelaskan oleh Bapak Bambang Wijayani
seperti beriut ini:
“Dalam pengawasan itu minimal ada dua item pokok, yang pertama yang terkait dengan penegakan hukum artinya kaidah kidah peraturan perundangan yang mereka lakukan sesuai dengan ketentuan yang ada ataupun sesuai kesepakatan yanga ada, yang kedua kaidah –kaidah yang terkait dengan administrasi perijinan.kira-kira begitu.” (wawancara, 04 02 09)
Mengenai pengawasan terhadap penegakan hukum lingkungan ini
beliau menjelaskan bahwa pengawasan ini bertujuan untuk memangawasi
terhadap pelaksanan ketentuan ketentuan yang ada dalam peraturan
perundang-undangan apakah industri sudah melaksanakan sesuai dengan
ketentuan ketentuan yang berlaku.
“Kalau mengenai pengawasan yang terkait dengan penegakan hukum itu kita melihat terhadap ketentuan-ketentuan yang ada di dalam undang-undang, apakah sudah sesuai apa belum sudah dilaksanakan atau belum.”(wawancara, 04 02 09)
Pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup adalah
pengawasan terhadap industri dalam pelaksanan undang-undang lingkungan
hidup dalam kegiatan industri mereka, hal ini seperti yang dijelaskan oleh
bapak Edy Puryanto, seperti berikut ini;
“Dalam hal ini pengawasan dilakukan untuk mengawasi pelaksanan terhadap hal-hal yang ada didalam peraturan undang-undang lingkugan hidup. itu yang menjadi fokus dari kita, jadi berdasarkan
peraturan perundang- undangan itu ada beberapa hal yang harus ditaati oleh perusahaan dan itu yang menjadi fokus dari pengawasan yang kita lakukan, semuanya berdasarkan itu karena memang kewenangan dari kita kita juga bersumber dari itu.”(wawancara, 04 02 09)
Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran ini aspek-
aspek yang diawasi meliputi kegiatan pengawasan terhadap daya tampung
beban pencemaran; inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar;
persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah; persyaratan pembuangan air
limbah ke air atau sumber air; kualitas air pada sumber air; dan faktor lain
yang menyebabkan perubahan mutu air. Hal ini sesuai dengan pasal 20 PP
No 82 tahun 2001 Pemerintah dan Pemerintah Propinsi, Pemerintah
Kabupaten/ Kota sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam rangka
pengendalian pencemaran air pada sumber air berwenang :
1. Menetapkan daya tampung beban pencemaran
2. Melakukan inventarisasi dan identifikasi sumber pencemar
3. Menetapkan persyaratan air limbah untuk aplikasi pada tanah
4. Menetapkan persyaratan pembuangan air limbah ke air atau sumber air
5. Memantau kualitas air pada sumber air
6. Memantau faktor lain yang menyebabkan perubahan mutu air.
Dalam usaha untuk mengendalikan permasalahan lingkungan hidup
Pemerintahan Daerah Kota Surakarta membentuk Instansi Pengendalian
Lingkungan Hidup.
Instansi Pengendalian Lingkungan Hidup melakukan pengawasan
terhadap penaatan pengendalian lingkungan hidup yang dilakukan oleh
penanggujawab usaha dan/atau kegiatan Dalam melaksanakan tugasnya PPLH
Daerah berwenang:
a. melakukan pemantauan yang meliputi pengamatan, pemotretan, perekaman,
audio visual, dan pengukuran;
b. meminta keterangan kepada masyarakat yang berkepentingan, karyawan yang
bersangkutan, konsultan, kontraktor, dan perangkat pemerintah setempat;
c. membuat salinan dari dokumen dan/atau membuat catatan yang diperlukan,
yang meliputi dokumen perizinan dokumen AMDAL, UKL, UPL, data hasil
swapantau, dokumen surat keputusan organisasi perusahaan serta dokumen
lainnya yang berkaitan dengan kepentingan pengawasan;
d. memasuki tempat tertentu;
e. mengambil contoh dari limbah yang dihasilkan, limbah yang dibuang, bahan
baku, dan bahan penolong;
f. memeriksa peralatan yang digunakan dalam proses produksi, utilities, dan
instalasi pengolah limbah;
g. memeriksa instalasi dan/atau alat transportasi;
h. meminta keterangan dari pihak yang bertanggung jawab atas usaha dan/atau
kegiatan; dan
i. wewenang lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Instansi Pengendalian Lingkungan Hidup wajib melakukan pemantauan
terhadap setiap usaha dan/atau kegiatan secara periodik dan sewaktu-waktu
sesuai dengan kebutuhan.
a. Penaatan persyaratan yang dicantumkan dalam izin melakukan usaha
dan/atau kegiatan;
b. Proses produksi yang diperkirakan dapat menjadi sumber pencemaran
dan/atau perusakan lingkungan hidup;
c. Penggunaan instalasi pengolah limbah;
d. Penggunaan sistem pencegahan dini; dan
e. Hal-hal lainnya yang diperkirakan mempunyai keterkaitan terhadap
kemungkinan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup.
Selain tujuan tersebut diatas , tujuan lain dari pelaksanaan kegiatan
pengawasan ini adalah untuk memberikan bimbingan dan pembinaan kepada
masyarakat pelaku industri tentang ketentuan dan hal-hal yang berkaitan
dengan usaha untuk meminimalisir kemungkinan pencemaran yang mungkin
diakibatkan dari aktivitas industri yang dilakukan. Hal ini seperti yang
diungkapkan oleh Bapak Edy,dari KLH seperti beriokut ini:.
“Sifat dari kegiatan pengawasan yang dilakukan adalah pembinaan, jadi ababila terjadi hambatan-hambatan ataupun kesalahan dari pelaku industri dalam kegiatanya. Kantor Lingkungan Hidup disini memberikan pembinaan agar dalam pengelolaan limbah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan .”( wawancara, 15 01 09)
Hal yang serupa juga diungkapkan oleh Bapak Bambang Wijayani
selaku staf dari Kantor Lingkungan Hidup,sebagai berikut;
“Dalam pengawasan ini selain pengawasan dilakukan terhadap hal-hal yang terkait secara umum dengan permasalahan perizinan yang berkaitan dengan permasalahan pegelolaan limbah, kegiatan pengawasan ini juga bertujuan memberikan bimbingan dan pembinaan terhadap para pelaku industri supaya mengetahui tatacara pengelolaan limbah yang baik dan menerapkan dalam aktivitas industri mereka.” (wawancara, 15 01 09 )
Dalam pelaksanan kegiatan pengawasan terhadap pengendalian
pencemaran air sungai yang terjadi di Kota Surakarta ini pelaksanan kegiatan
pengawasan ini tidak dapat mencakup semua industri yang ada, namun hanya
sebagian kecil saja industri yang mampu untuk dipantau. Hal ini dikarenakan
jumlah dari petugas yang dimiliki oleh Kantor Lingkungan Hidup sendiri
yang sangat tidak sebanding dengan jumlah industri yang ada di Kota
Surakarta. Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta sendiri hanya memiliki
jumlah petugas pengawas sebanyak lima orang. Hal ini sesuai dengan yang
diungkapkan oleh Bapak Edy sebagai berikut:
“Dalam kegiatan pengawasan ini kami memang tidak dapat secara maksimal dalam melakukan pengawasan. Karena jumlah petugas yang kita miliki memang sangat tidak memadahi, di sini kami hanya memiliki petugas pengawas sejumlah lima sampai dengan enam orang. Jumlah sebanyak itu tentunya tidak sebanding dengan jumlah industri yang ada di Kota Surakarta ini, disini ada sekitar sepuluh perusahan besar dan ada ratuasan industri kecil dan menengah yang berjumlah ratusan.” (Wawancara 15 01 09)
Namun dalam pelaksanan kegiatan pengawasan ini dalam melakukan
kegiatanya pengawasan tidak hanya dilakukan sendiri oleh Kantor
Lingkungan Hidup tetapi juga dilaksanakan bersama dengan instansi yang
terkait lainya.hal ini disampaikan oleh Bapak Edy sebagai berikut ini;
“Dalam kegiatan pengawasani ini kami tidak melakukanya sendiri tetapi kami juga berkerjasma dan berkoordinasi dengan instansi-instansi lainya yang terkait seperti dengan Dinas Industri Usaha kecil dan menengah dan juga Balai Pengembangan Sumber Daya Air.”( Wawancara 15 01 09)
Dalam kegiatan pengawasan yang dilakukan oleh KLH dalam hal
pelaksananya dilakukan secara terjadwal sebanyak tiga sampai empat bulan
sekali. hal ini sebagaimana yang diutarakan oleh bapak Edi seperti berikut ini:
“Pengawasan terjadwal dilakukan secara langsung ke industri-industri untuk melihat bagaimana pengolahan limbah dilaksanakan di industri tersebut setiap tiga sampai dengan empat bulan sekali.”( Wawancara, 15 01 09)
Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan ini terdiri dari tiga tahapan ,
yaitu tahapan persiapan, tahapan kegiatan pengawasan dan pemantauan, dan
yang terakhir tahap pelaporan. Tahapan-tahapan ini seperti yang digambarkan
oleh bapak Edy Puryanto seperti berikut ini:
“Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan ini terdapat tiga tahapan yaitu, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahapan pelaporan. Pada saat persiapan petugas pelaksana pengawasan mempersiapkan terlebih dahulu hal-hal yang diperlukan,seperti peralatan pendukung kegiatan. Pada tahapan selanjutnya petugas menyusun program pengawasan, melakukan pemeriksaan dan membuat laporan dari hasil.”( wawancara, 10 02 09)
3. Kegiatan Penertiban
Kegiatan penertiban pengendalian pencemaran air adalah suatu
kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Surakarta untuk menertibkan
kegiatan industri di Kota Surakarta yang dalam pelaksanan aktivitas usahanya
telah melanggar ketentuan dan peraturan yang berlaku dalam kaitan ini adalah
PP No 82 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian
Pencemaran Air dan Perda No 2 Tahun 2006 tentang Pengendalian
Lingkungan Hidup. Dari pengertian ini terkandung tujuan diadakanya
kegiatan tersebut, sebagai mana yang dikemukakan oleh bapak Edy sebagai
berikut ini:
“Tujuan dari kegiatan penertiban yang dilakukan ini adalah untuk menertibkan industri yang dalam melaksanakan kegiatannya telah menyalahi peraturan-peraturan yang telah ada, terutama terhadap permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan dengan limbah yang dibuang yang kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya pencemaran air.” (wawancara, 15 01 09)
Penertiban dalam rangka pengendalian pencemaran air di Kota
Surakarta dilaksanakan berdasarkan hasil laporan dari kegiatan pengawasan
dan pemantauan yang telah dilakukan sebelumnya, untuk mewujudkan
kondisi lingkungan yang optimal dan dapat untuk mendukung dalam kegiatan
sehari-hari masyarakat.
Bentuk dari penertiban yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup
Kota Surakarta ini disesuaikan dengan tingkatan dari pelanggaran yang
dilaklukan oleh industri seperti yang diungkapkan oleh Bapak Edy sebagai
berikut ini.
“Kalau jenis penertiban yang kita lakukan terhadap industri yang melanggar peraturan yang ada itu kita sesuaikan dengan jenis pelangaranya, kita lihat pelanggaranya berat atau tidak.”( wawancara, 03 03 09)
Hal serupa juga diungkapkan oleh Bapak Supono Kepala Kantor
Lingkungan Hidup Kota Surakarta yang menggungkapkan bahwa KLH
Surakarta akan melihat bentuk pelanggaran dan tingkat pencemarannya.
"Tidak bisa serta-merta ditutup," ujarnya (Tempo interaktif, diakses 10 02 09)
Terhadap pelanggaran yang terjadi penertiban dapat dilalukan dari
pencabutan ijin (operasi) sementara maupun pencabutan ijin secara permanen
tergantung dari pelanggaranya.
Penanggungjawab kegiatan (industri) dapat dikenakan sanksi berupa
penghentian atau penutupan sementara usaha dan/atau kegiatan. Pengenaan
sanksi penghentian atau penutupan sementara dilakukan apabila :
a. sifat dan bobot pelanggaran pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan
hidup belum menimbulkan dampak yang besar;
b. belum terpenuhi persyaratan pokok perizinan yang telah ditentukan;
c. terdapat keberatan atau pengaduan dari pihak ketiga;
d. pelanggaran atau kesalahan yang bersifat teknis.
Sementara itu Pengenaan sanksi pencabutan izin permanen Pengenaan
sanksi penghentian dilakukan terhadap pelanggaran:
a. persyaratan pokok yang diajukan ternyata mengandung cacat, masih dalam
sengketa, kekeliruan, penyalahgunaan, ketidakbenaran, ketidakakuratan,
kebohongan dan/ atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;
b. pelaksanaan izin telah menyimpang dari ketentuan dan persyaratan yang
tercantum dalam izin;
c. dalam waktu selama-lamanya 6 (enam) bulan ternyata tidak terpenuhinya
suatu keharusan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;
d. usaha dan/atau kegiatan telah dihentikan selama 12 (dua belas) bulan
berturut-turut dan tidak diajukan lagi.
Tata cara pengenaan sanksi pencabutan izin dilakukan dengan tahapan
sebagai berikut:
a. kepada penanggung jawab diberikan teguran pertama secara tertulis dalam
jangka waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari untuk segera
menghentikan pelanggaran;
b. apabila teguran pertama sebagaimana dimaksud belum diindahkan oleh
penanggung jawab, dikenakan teguran kedua secara tertulis dalam jangka
waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari untuk segera menghentikan
pelanggaran;
c. apabila teguran kedua sebagaimana dimaksud belum diindahkan oleh
penanggung jawab, dikenakan teguran ketiga secara tertulis dalam jangka
waktu selama-lamanya 30 (tiga puluh) hari untuk segera menghentikan
pelanggaran;
d. apabila teguran ketiga sebagaimana dimaksud belum diindahkan oleh
penanggung jawab, dikenakan pencabutan izin sesuai dengan peraturan
perundang-undangan yang berlakku
Pada setiap tahapan sebagaimana dimaksud pemberi izin ( pemerintah)
wajib memberikan kesempatan seluas mungkin kepada pemegang izin untuk
memberikan penjelasan.
Apabila peringatan tersebut tidak diindahkan maka pemerintah dapat
melakukan tindakan paksaan terhadap industri. Bentuk sanksi paksaan
pemerintah sebagaimana dimaksud dapat dilakukan berupa:
a. penghentian mesin;
b. pemindahan sarana produksi;
c. penutupan saluran pembuangan limbah;
d. melakukan pembongkaran;
e. melakukan penyitaan terhadap barang atau alat yang berpotensi menimbulkan
pelanggaran; dan
f. tindakan-tindakan lain yang bertujuan untuk menghentikan pelanggaran serta
tindakan memulihkan lingkungan hidup pada keadaan semula
B. Kinerja Pengendalian Pencemaran Air Sungai Oleh Kantor Lingkungan
Hidup Kota Surakarta
1. Tolak ukur kinerja.
untuk dapat mengetahui seberapa besar kinerja kegiatan
pengendalian pencemaran air sungai oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota
Surakarta yang telah dicapai selama ini, berikut ini dapat dijelaskan melalui
indikator kinerja yang meliputi
a) Responsivitas.
Responsivitas disini dilihat dari tanggapan Kantor Lingkungan
Hidup terhadap keinginan-keinginan dari masyarakat baik masyarakat
umum maupun masyarakat pelaku industri. Terhadap keinginan dari
masyarakat industri responsivitas KLH dapat dikatakan baik, hal ini dapat
dilihat dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti dalam kegiatan
sosialisasi jika ada masyarakat yang belum mengetahui suatu
permasalahan petugas akan memberikan informasi yang dibutuhkan,
dalam kegiatan pengawasan KLH juga memberikan bantuan terhadap
pelaksanan pengolahan limbah di industri yang belum atau tidak sesuai
dengan yang ditetapkan. Sementara itu terkait dengan penertiban yang
dilakukan petugas pun juga memberikan waktu industri untuk
memperbaiki apa yang tidak sesuai tersebut sebelum diberikan surat
peringatan tertulis. Dalam tahapan ini pula pelaku industri juga diberikan
kesempatan untuk menjelaskan apa yang terjadi
“ Kalau masalah responsifitas KLH sudah cukup baik dalam menanggapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh para pengusaha terkait dengan permasalahan kami dalam mengolah limbah.”(wawancara, 27 01 2009)
Sementara itu responsivitas terhadap masyarakat umum juga
cukup baik dengan adanya Tata cara peran serta masyarakat dilaksanakan
dengan pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan
masukan terhadap informasi tentang arah pengembangan, potensi dan
masalah pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Responsifitas terhadap
laporan dari masyarakat ini seperti yang dikatakan oleh bapak Edy seperti
berikut ini:
“Kalau pengawasan secara periodik sih kita lakunkan tiga sampai dengan empat bulan sekali.tetapi kalau ada laporan dari masyarakat kita juga akan mengadakan pengecekan kelokasi tersebut.”(wawancara, 03 03 09)
b) Responsibilitas.
Responbilitas disini dilihat dari bagai mana pelaksanan
pengendalian pencemaran sungai ini dalam pelaksananya sudah dilakukan
sesuai dengan dengan prinsip- prinsip administrasi yang benar ataupun
sesuai dengan kebijakan organisasi,baik yang eksplisit maupun yang
implisit.
Dalam pengendalian ini responsibilitas dilihat dari pelaksanan
kegiatan-kegiatan pengendalian pencemaran yaitu sosialisasi, pengawasan
dan penertiban.
Dalam kegiatan sosialisasi, responbilitas KLH sudah
menunjukan optimal yaitu ditandai dengan pelaksanan sosialisasi yang
dilaksanakan sudah mengakup semua aspek dan target dari kegiatan yaitu
permasalahan umum dan spesifik.
Terhadap petugas pelaksana kegiatan sosialisasipun petugas
yang melaksanakan telah memiliki kompetensi yang sesuai dengan
kebutuhanya dan KLH selalu berusaha untuk meningkatkan kualitas dari
petugas-petugasnya.
Dalam hal pengawasan, pengawasan yang dilakukan sudah
mengakup semua hal, baik pengawasan terkait dengan permasalahan
perijinan maupun pengawasan terhadap kegiatan industri yang dilakukan
yang terkait dengan produksi dan limbah yang dihasilkan.
Terhadap jumlah dari petugas pelaksana pengawasan ini jumlah
dari petugas dirasakan masih sangat kurang untuk mengawasi semua
indutri yang ada. Dengan jumlah petugas pengawas yang hanya enam
orang dan jumlah industri yang ada mencapai ratusan menunjukan
perbandingan yang sangat tidak maksimal.
Dalam hal penertiban yang dilakukan oleh KLH penertiban yang
dilakukan sudah sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan dalam
peraturan perundang-undangan tentang mekanisme dari penertiban, yaitu
mulai dari penemuan pelanggaran oleh petugas kemudian diberikan
peringatan tertulis pertama, apabila dalam kurun waktu yang telah
ditentukan ( 30 hari ) tidak mengindahkan akan diberikan peringatan
tertulis yang kedua dan apabila tidak mengindahkan lagi akan diberikan
peringatan yang ketiga, dan apabila tetap tidak mengindahkan peringatan
tersebut maka akan dicabut izin perusahaan yang bersangkutan
c) Produktifitas
Produktifitas dapat digunakan sebagai salah satu indikator dalam
menilai kinerja dari suatu organisasi, dalam permasalahan ini adalah
Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta.
Berkitan dengan produktifitas ini kinerja KLH dapat diukur dari
pencapian target yang telah ditetapkan dengan hasil realisasi. Berdasarkan
itu produktifitas dalam pengendalian pencemaran sugai ini dapat dilihat
dari kegiatan sosialisasi dan kegiatan pengawasan ataupun pemantauan.
Dalam kegiatan sosialisasi produktifitas kegiatan yang dilakukan
oleh KLH dapat dikatakan sudah maksimal hal ini dikarenakan
pengapaian pelaksanan kegiatan sudah sesuai dengan yang direncanakan.
Pencapaian target tersebut dapat dilihat pada Tabel. 3.1. dari tabel
tersebut dapat dilihat bahwa dari tahun 2002-2008 kegiatan sosialisasi
yang dilakukan oleh KLH sudah mencapai target yang ditetapkan
Sementara itu untuk kegiatan pengawasan produktifitasnya bisa
dikatakan masih kurang, karena kegiatan pengawasan yang dilakukan
hanya dalam periode tiga sampai dengan empat bulan sekali. hal ini
tentunya sangat kurang sekali untuk dapat mengetahui keadaan sungai
yang ada. Mengenai kurangnya produktifitas dari kegiatan pengawasan ini
diakui oleh Bapak Edy.
“Kalau pengawasan secara periodik sih kita lakunkan tiga sampai dengan empat bulan sekali.tetapi kalau ada laporan dari masyarakat kita juga akan mengadakan pengecekan kelokasi tersebut.”(wawancara, 03 03 09)
Terkait dengan produktifitas dalam pengawasan ini faktor jumlah
petugas pelaksana menjadi faktor utama yang mempengaruhinya, hal ini
sesuai dengan yang diungkapkan oleh Bapak Edy sebagai berikut:
“Dalam kegiatan pengawasan ini kami memang tidak dapat secara maksimal dalam melakukan pengawasan. Karena jumlah petugas yang kita miliki memang sangat tidak memadahi, di sini kami hanya memiliki petugas pengawas sejumlah lima sampai dengan enam orang. Jumlah sebanyak itu tentunya tidak sebanding dengan jumlah industri yang ada di Kota Surakarta ini, disini ada sekitar sepuluh perusahan besar dan ada ratuasan industri kecil dan menengah yang berjumlah ratusan.” (Wawancara 15 01 09)
Mengenai keterbatasan jumlah dari petugas pengawasan ini juga
diakui oleh Bapak Supono Kepala KLH Kota Surakarta: “ Kalau
mengenai jumlah petugas memang terlalu sedikit untuk mengawasi semua
industri yang ada.”( wawancara, 03 03 09)
Sementara itu untuk kegiatan penertiban produktifitas ini dalam
kegiatan ini dapat dikatakan masih kurang jika dibandingkan dengan
jumlah pelanggaran yang terjadi. Terkait dengan keadaan ini Bapak Edy
Puryanto mengatakan bahwa kalau masalah penertiban ini juga harus
dilihat dari tujuan kegiatan pengandalian ini yaitu untuk membina para
pelaku industri.
“Tujuan dari kegiatan inikan selain untuk menaggulangi pencemaran yang terjadi kan juga untuk membina masyarakat pelaklu industri untuk lebih peduli terhadap lingkungan hidup maka kalau terjadi pelanggaran-pelanggaran pertama-tamakan kita menberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaikinya dulu”( wawancara, 10 02 09)
Namun kalau dilihat dari kondisi pencemaran yang terjadi di
sungai sungai yang ada menunjukan bahwa pelanggaran itu masih terus
terjadi dan sesuai dengan peraturan-peraturan yang ada jelas meyebutkan
sanki yang dapat dilakukan oleh pemerintah yang berupa pencabutan izin
operasi dari industri tersebut baik itu pencabutan izin semsntara maupun
pencabutan permanen sesuai dengan pelanggaranya. Terkait dengan
dengan permasalahan sangsi pencabutan izin ataupun penutupan operasi
industri belum pernah dilakukan oleh KLH, hal ini seperti yang yang
diungkapkan oleh Bapak Edy, sebagai berikut ini:
“Kalau masalah penertiban terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi dalam kaitan dengan pengendalian pencemaran air ini, yang berupa pencabutan izin atau penutupan seingat saya belum pernah dilakukan selama saya bekerja disini, tetapi kalau sebelum-sebelumnya saya tidak tahu, tapi berdasarkan data yang ada belum ada.” ( wawancara, 03 03 09)
Berdasarkan hasil wawancara tersebut diatas dapat diketahui
bahwa dalam hal produktifitas kegiatan sosialisasi yang dilakukan, sudah
mencapai target yang direncanakan. Sementara itu untuk kegiatan
pengawasan dapat disebut belum maksimal dikarenakan jumlah petugas
yang kurang memadai, dan dalam kegiatan penertiban kurang berani
memberikan sangsi yang tegas terhadap pelanggaran-pelanggaran yang
terjadi.
d) Efektivitas.
Efektivitas kegiatan dapat dilihat dari tercapainya pemenuhan
tujuan atau target kegiatan yang telah ditentukan. Dalam kegiatan
pengendalian pencemaran air oleh KLH Kota Surakata ini efektivitas
kegiatan dapat dilihat dari tingkat pencemaran air sungai dan Instalasi
Pengolahan Air limbah (IPAL).
1.Tingkat pencemaran air sungai
Tingkat pencemaran merupakan ukuran dari keberhasilan yang
paling penting dalam kegiatan pengendalian pencemaran sungai oleh
limbah Industri ini. Pemerintah telah menetapkan baku mutu air yang
dalam baku mutu tersebut telah disesuaikan dengan keperluan dari
penggunaan air tersebut. Berdasarkan baku mutu yang telah ditetapkan
dalam PP No 82 tahun 2001 ini jelas memberikan gambaran yang jelas
tentang batas maksimal kandungan zat- zat kimia yang boleh
terkandung dalam air. Berikut ini adalah baku mutu air sesuai dengan
peruntukanya.
Tabel 3.2
Baku mutu air berdasarkan PP No 82 Tahun 2001
Baku Mutu No Kelas
BO D COD pH Seng Tembaga Krom Nikel Timbal Nitrit Nitrat kadmium
1 Kelas I 2 - 6-9 0.05 0.02 0.05 - 0.03 0.06 10 0.01
2 Kelas II 3 25 6-9 0.05 0.02 0.05 10 0.03 0.06 10 0.01
3 Kelas III 6 50 6-9 0.05 0.02 0.05 20 0.03 0.06 20 0.01
4 Kelas IV 12 100 5-9 2 0.2 1 20 1 - 20 0.01
Keterangan: Kelas I : air yang peruntukanya dapat digunakan untuk air minum Kelas II : air yang peruntukanya dapat digunakan untuk sarana/prasarana rekreasi air,
pengelolaan ikan air tawar, peternakan, air untuk mengairi pertanaman. Kelas III : air yang peruntukanya dapat digunakan untuk pembudidayaan ikan air tawar, peternakanair untuk mengairi pertanaman. Kelas IV : air yang peruntukanya dapat digunakan untuk mengairi pertanaman.
Terkait dengan kondisi pencemaran sungai yang terjadi di
beberapa sungai dari tahun 2005-2008 dapat dilihat bahwa pencemaran
masih terjadi terjadi . Dari hasil monitoring yang dilakukan oleh Kantor
Lingkungan Hidup dapat dilihat jika kondisi perairan sungai yang ada
masih banyak yang kandungan zat-zat kimia yang ada masih diatas
ambang batas baku mutu yang ditetapkan dalam PP No 82 Tahun 2001.
Dari monitoring keadaan sungai-sungai yang ini menunjukan
bahwa ada juga terjadi fluktuasi kondisi pencemaran yang ada
dibeberapa sungai yang menunjukan kenaikan dan penurunan beberapa
kandungan zat kimia dalam air. Fluktuasi yang begitu terlihat terjadi
pada seng, tembaga dan nitrit yang perubahan kandunganya terjadi
relatif signifikan. Kondisi beberapa sungai yang ada di Kota Surakarta
dari tahun 2002-2008 dapat dilihat pada tabel-tabel berikut ini :
Terkait dengan permasalahan fluktuasi ini KLH memberikan
alasan bahwa kondisi tersebut disebabkan oleh aktifitas kegiatan industri
yang juga mengalami fluktuasi dimana ada masa-masa perusahan
memiliki aktifitas yang sangat intensif sekali sehingga limbah yang
dihasilkanya pun banyak dan ada masa-masa dimana industri hanya
berproduksi sedikit atau bahkan tidak berproduksi sehingga limbah yang
dihasilkanpun juga sedikit. Hal ini seperti yang dikatakan oleh Bapak
Edy:
“Kalau mengenai pencemaran yang terjadi, disini juga dipengaruhi dari aktifitas industri-industri yang ada, kalau aktifitas industri tinggi tentunya beban pengeluara pencemaranya juga tinggi jika aktifitasnya rendah tentunya beban pencemaranya juga rendah, misalnya pada saat sibuk suatu industri dalam operasional menghasilkan 100 m3 , (meter kubik) limbah cair dan pada masa sepi tentunya kurang dari itu terkadang hanya 10 m3 , atau bahkan kegiatan industri berhenti total sehingga tidak menghasilkan limbah.” (wawancara, 10 02 09)
Terkait dengan jumlah limbah yang dihasilkan oleh industri ini
juga dibenarkan oleh bapak Bambang seorang penggusaha batik di
laweyan sebagai berikut:
“Kalau limbah yang dihasilkan dari usaha pembatikan ini tergantung dari kegiatan kita juga, ya mas. Kalau lagi rame ya kegiatanya produksinya banyak tentunya limbah yang di hasilkan juga banyak.” (wawancara, 11 02 09).
Mengenai kondisi pencemaran yang terjadi dibeberapa titik
sungai yang dipantau itupun juga tidak bisa ditetapkan bahwa
pencemaran yang itu disebabkan industri yang disekitar situ. Hal itu
seperti yang dijelaskan oleh bapak Edy, sebagai berikut ini:
“Kalau masalah pencemaran yang terjadi di suatu titik ini bisa saja akumulasi dari pencemaran-pengemaran yang terjadi di hulu yang kemudian menumpuk di titik tersebut.” ( wawancara 03 03 09)
Hal inipun senada dengan apa yang diungkapkan oleh Alfa
Fabela Ketua Forum Pengembangan Kampung Batik
Laweyan.Persoalan limbah di Laweyan disebut Alfa bukan semata-mata
salah pengusaha batik. Limbah, menurut dia, juga berasal dari kampung-
kampung di utara Laweyan "Geografis yang rendah membuat limbah
tersebut terakumulasi di Laweyan sehingga seolah-olah kamilah
penghasil limbah di Kali Premulung," ( Tempo interktif, diakses 10 01
09)
Satu hal yang patut untuk disayangkan dari hasil data
monitoring ini adalah bahwa limbah yang telah mengalami proses
pengolahan limbah yang dimiliki pemerintahpun menunjukan data
keadaan yang masih mengandung bahan-bahan kimia yang diatas dari
baku mutu yang telah ditetapkan. Dari hasil monitoring tahun 2005
menunjukan bahwa outlet IPAL Semangi menunjukan kandungan seng
(0,206), tembaga (0,037), krom (0,093), BOD (31,63), COD (155), pada
tahun 2006 kandungan seng (0,015), tembaga (0,052), krom (ttd), BOD
(23,90), COD (83,93). Sementara kondisi di outlet Kedungtungkul
Mojosongo menunjukan hal yang lebih baik, limbah yang diolah
ditempat ini hanya menunjukan tembaga (0,056), Nitrit (0,179), BOD
(18,06), dan COD ( 70,96) yang melampaui baku mutu yang telah
ditetapkan. Dari hal ini menunjukan bahwa IPAL yang dimiliki
Pemerintahpun belum mampu untuk mengolah limbah supaya limbah
yang dibuang kesungai tidak lagi berbahaya bagi lingkungan.
Terkait dengan hal tersebut Bapak Edy memberikan pendapat
bahwa hal tersebut dikarenakan outlet IPAL yang ada di kedua tempat
tersebut di Semanggi dan Mojosongo digunakan secara komunal bagi
industri –industri yang ada di daerah tersebut sehingga hasilya tidak
maksimal. Seperti yang dikatannya sebagai berikut ini:
“IPAL yang ada di Semangi dan di Mojosongo itu penggunanya memang untuk mengolah limbah-limbah yang dihasilkan oleh industri-industri yang ada disekitar kawasan tersebut sehingga memang hasilnya tidak maksimal karena walaupun dalam satu jenis industri yang sama namun tingkat pencemaran limbah yang dihasilkan oleh industri itu berbeda-beda Kadarnya.”(wawancara, 03 03 09)
2.Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
Berdasarkan PP No 82 Tahun 2001 pasal 37 ayat (1)
menyebutkan bahwa Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan
yang membuang air limbah ke air atau sumber air wajib mentaati
persyaratan yang ditetapkan dalam izin. Salah satu dari persyaratan yang
harus dipenuhi dalam izin pembuangan limbah adalah ketentuan
kewajiban untuk mengolah limbah, sebagaimana yang dimaksud dalam
pasal 37 ayat (2) point pertama.
Dari sini jelas bahwa setiap industri yang dalam melakukan
kegiatan usahanya menghasilkan limbah dan membuangnya ke air atau
sumber air wajib untuk mengolah limbahnya terlebih dahulu sebelum di
buang ke air atau sumber air. Hal ini memberikan pengertian bahwa
setiap industri harus memiliki Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)
untuk mengolah limbah yang dihasilkannya.
Namun dalam kenyataanya masih banyak industri yang tidak
memiliki IPAL dalam menjalamkan usahanya. Hal ini seperti yang
diungkapkan oleh Bapak Edy Puryanto,seperti berikut ini:
“Kalau dilihat dari jumlah persentase industri yang sudah memiliki Istalasi Pengolahan Air limbah dengan jumlah perusahaan yang belum memiliki di Surakarta ini masih banyak peruisahaan yang belum memiliki Istalasi Pengolahan Air limbah.”(wawancara, 12 01 09 )
Pernyataan tersebut sesuai dengan apa yang ditemukan oleh
LSM Pusat Telaah dan Informasi Regional (Pattiro) Lembaga Swadaya
Masyarakat di Surakarta dan masyarakat sekitar Laweyan, Surakarta,
mengeluhkan pembuangan limbah industri batik di Laweyan langsung
ke sungai. Sungai yang biasa dijadikan tempat pembuangan limbah
adalah Kali Premulung, yang melewati sisi selatan Surakarta dan
berakhir di Sungai Bengawan Solo.
“Dari hasil penelusuran kami sepanjang 2008 ini, ternyata banyak industri batik yang membuang limbah ke sungai tanpa melewati proses pengolahan," ujar Setyo Dwi Herwanto, koordinator Pattiro.( Tempo interaktif, diakses 10 02 09)
Tentang pembuangan limbah langsung ke sungai tanpa melalui
instalasi pengolahan limbah terlebih dahulu ini juga diakui oleh para
pelaku industri itu sendiri. Seperti pengakuan dari Bapak Susilo seorang
pengusaha batik yang membuang limbahnya langsung ke sungai seperti
berikut ini, “Dari dulu saya membuang limbah melalui gorong-gorong
ke sungai, warnanya memang buthek tapi tidak apa-apa.” ( wawancara,
15 02 09)
Ketika ditanya alasan mengapa mereka tidak membuat dan
mengolah limbahnya terlebih dahulu, alasan ekonomi menjadi alasan
yang sering kali dipakai oleh mereka, hal ini seperti yang diungkapkan
oleh Bapak Edy , sebagai berikut ini:
“Pengusaha masih banyak yang engan untuk membuat IPAL sendiri karena memang dalam hal ini membutukkan biaya yang tidak sedikit,bisa mencapai ratusan juta rupiah, itu saja baru dalam pembuatanya tidak lagi nanti dalam operasionalnya tiap bulan juga membutuhkan dana yang tidak sedikit untuk mengolah limbahya.”( wawancara, 10 02 09)
Hal ini seperti juga penuturan dari bapak Susilo , seorang
pengusaha batik dilaweyan,seperti berikut ini; “Kalau harus membuat
pengolahan limbah, ya butuh dana yang banyak mas, ngaksangup untuk
bikin bisa-bisa malah duitnya habis.”( wawancara, 15 02 09)
Hal yang samapun diungkapkan oleh Setyo Dwi Herwanto,
koordinator Pattiro yang mengungkapakan bahwa banyak perusahaan
yang menggunakan satu IPAL dipakai beramai-ramai. Bahkan banyak
industri rumah tangga tidak memiliki IPAL. "Alasannya klasik: dana,"
kata Setyo ( Tempo Interaktif,diakses 01 02 09)
2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan pengendalian
pencemaran air sungai oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta
a. Pelaksana
Dalam hal kegiatan penyuluhan yang dilaksanakan oleh pelaksana
kegiatan sudah menunjukan kinerja yang sangat baik dalam hal usaha
untuk memberikan pengetahuan dan pengertian kepada masyarakat
terutama kepada para pelaku industri. Kegiatan penyuluihan ini telah
dilakukan secara berkesinambungan setiap tahunya mulai dari tahun 2002
sampai dengan tahun 2008 dan akan terus dilakukan pada tahun-tahun
berikutnya. Namun dalam pelaksanan penyuluhan ini belum dapat untuk
mencakup keseluruhan semua pelaku industri yang ada di kota ini,
padahal masih banyak pelaku industri yang tidak mengetahui dan
memahami tentang peraturan pengelolaan dan pnegndalian pencemaran
ini. Dalam melaksanakan kegiatan penyuluhan para petugas bersikap
terbuka, atas tanggapan dari para peserta penyuluhan.
Dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan terutama dalam hal
pembinaan terhadap pelaku industri dalam pelaksanan kegiatan
pengawasan ini produktifitas dari petugas pelaksana dapat dikatakan
kurang begitu maksimal, karena kegiatan pengawasan hanya dilakukan
setiap tiga sampai dengan empat bulan sekali. Di sini pengawasan
tentunya tidak dapat memantau perubahan yang terjadi dilapangan apabila
terjadi kegiatan yang meyalahi aturan-aturan yang telah ditetapkan
sehingga nantinya dalam melakukan kegiatan penertibanpun tidak dapat
dilakukan secara cepat untuk meminimalisr kemungkinan pencemaran
yang terjadi. Walaupun demikian adanya terhadap pelaksanaan kegiatan
pengawasan yang berkitan dengan usaha untuk mengendalikan pencenaran
air sungai di Kota Surakarta telah menunjukan kinerja yang cukup baik,
dengan menberikan pembinan kepada masyarakat pelaku industri tentang
hal-hal yang berkaitan dengan usaha untuk mengendalikan pencemaran
sungai ini. Dengan adanya kegiatan ini jelas bahwa pemerintah memiliki
perhatian terhadap lingkungan hidup.
Sedangkan untuk kegiatan penertiban, pelaksanaanya menunjukan
kinerja yang yang kurang baik dalam melakukan penertiban terhadap
industri-industri yang melakukan pelanggaran, baik melalui kegiatan
terjadwal maupun melalui laporan masyarakat. Dalam pelaksanan
kegiatan penertiban ini kadangkala petugas kurang bersikap tegas dengan
masih memberikan toleransi kepada industri yang menyalahi peraturan
yang telah ditetapkan.
Dari peraturan yang ada menunjukan secara jelas bahwa bila terjadi
pelanggaran dapat di ambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah
terjadinya pencemaran.
b. Komunikasi
Selain melalalui kegiatan penyuluhan, sosialisasi tentang
pengendalian pencemaran lingkungan ini juga dilakukan dengan
menggunakan berbagai media komunikasi, seperti dengan penyebaran
brosur dan selebaran. Dalam pelaksanaan sosialisasi secara langsung yaitu
pada saat penyuluhan , komunikasi antara aparat pelaksana dengan
masyarakat sasaran dapat dikatakan sudah berjalan dengan baik.
Komunikasi sudah dilakukan dengan secara dua arah dengan adanya sesi
Tanya jawab dan diskusi, dimana banyak peserta penyuluhan yang
antusias dalam menayakan atau meminta penjelasan lebih lanjut tentang
hal-hal yang kurang mereka mengerti.
Dalam tahapan pengawasan komunikasi yang terjalin dengan
masyarakat umum dan masyarakat pelaku kegiatan industri adalah hal
yang sangat penting yang harus diperhatikan dlam kegiatan ini. Hal ini
dikarenakan dalam pelaksanan kegiatan pengawasan juga sangat
bergantung pada laporan dari masyarakat jika terjadi adanya pelanggaran
dalam kegiatan usaha industri yang menyebabkan terjadinya pencemaran
air sungai. Selama ini komunikasi yang terjalin antara masyarakat dengan
petugas KLH sudah cukup baik dengan adanya partisipasi aktif dari
masyarakat terhadap permasalahan pencemaran air sungai ini. Sedangkan
dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan dilapangan KLH sebagai salah
satu dari Instansi Pengendalian Lingkungan telah melakukan koordinasi
dengan instansi –instansi yang terkait dengan permasalahan ini seperti
Balai Pengembangan Sumberdaya Air (BPSDA) Kota Surakarta dan juga
koordinasi dengan pihak-pihak yang terkait seperti aparat pemerintahan
baik itu ditingkat desa maupun ditingkat kecamatan. Dalam
memperlancar komunikasi ini kegiatan koordinasi antara KLH dengan
instansi dilakukan melalui kegiatan surat menyurat, maupun telepon.
Pada kegiatan penertiban, komunikasi dan koordinasi antara
petugas pelaksana juga sudah dapat dikatakan berjalan dengan baik.
Selain melalui kegiatan koordinasi antara instansi terkait, kegiatan
penertiban ini juga diawali dengan adanya pelaporan dari masyarakat.
Sama halnya dengan kegiatan pengawasan, masyarakat umumnya juga
berpartisipasi dengan memberikan laporan terhadap kegiatan industri yang
melanggar peraturan untuk segara ditertibkan. Dengan adanya laporan dari
masyarakat ini, tugas dari aparat pelaksana kegiatan menjadi lebih mudah.
Dalam pelaksanan penertiban ini pun KLH tidak berkerja sendiri
melainkan dengan kerjasama dengan pihak-pihak yang terkait.
c. Dukungan masyarakat sasaran
Dalam kegiatan penyuluhan, dukungan masyarakat pelaku
industri sebagai kelompok sasaran kegiatan penyuluhan dapat dikatakan
sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari jumlah peserta yang
mendapatkan undangan untuk menghadiri kegiatan menunjukan bahwa
jumlah kehadiran peserta telah mencapai 100%
Dalam hal kegiatan pengawasan, dukungan dari masyarakat
pelaku industri dapat dikatakan masih kurang. Namun demikian tidak
semua pelaku industri bersikap tidak mendukung, tetapi hanya para pelaku
industri yang tidak mengerti tujuan dari pelaksanaan kegiatan ini saja.
Sementara dukungan dari masyarakat umum dalam kegiatan pengawasan
dan pemantauan pencemaran ini cukup baik hal ini terlihat dari adanya
LSM yang turut memantau keadaan sungai-sungai yang ada.
3. Kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan pengendalian pencemaran
air sungai oleh KLH Kota Surakarta.
3.1 Pendanaan
Sumber dana dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian
pencemaran air sungai ini berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD) Kota Surakarta yang dianggarakan setiap tahunya untuk
kegiatan ini. Alokasi dana yang ada dalam pelaksanaan kegiatan ini
dirasakan masih sangat tidak memadai untuk mendapatkan hasil yang
maksimal, sehingga Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta sebagai
organisasi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam permasalahan
kegiatan pengendalian ini berusaha mendayagunakan sumberdaya yang
ada ini dengan seefektifdan seefisien mungkin. Hal ini seperti yang
diungkapkan oleh bapak Edy Puryanto sebagi berikut:
“Masalah dana memang menjadi permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian ini. Bahkan untuk meningkatkan kualitas dari petugas pelaksana saja seperti jika ada kegiatan seminar dan lain sebagainya yang dilakukan dimana kegiatan itu ada kontribusinya kita harus berfikir terlebih dahulu apakah ada alokasi dana untuk megikuti kegiatan tersebut.” (wawancara, 27 01 09)
Dari penuturan tersebut diatas, bisa kita ketahui bahwa minimya
anggaran yang dimiliki merupakan salah suatu kendala yang dihadapi
dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian yang dilakukan oleh
kantorLingkungan Hidup Kota Surakarta. Sementara itu kegiatan industri
di Kota Surakarta terus berjalan dan memiliki kecenderungan peningkatan.
Akibatya adalah kegiatan penyuluhan, pengawasan, dan kegiatan
penertiban sangat minim dilakukan.
3.2 Sumber Daya Manusia
Dalam setiap pelaksanan suatu kegiatan peranan Sumber Daya
Manusia yang terlibat adalah faktor yang paling dominan dalam
menentukan tingkat keberhasilan dalam kegiatan tersebut. Berikut ini
adalah kendala yang muncul dalam pelaksanan kegiatan pengendalian
yang berhubungan dengan sumber daya manusia.
a. Organisasi pelaksana
Sumber daya manusia adalah salah satu faktor yang harus
dipersiapkan dan dipenuhi oleh Kantor Lingkungan Hidup dalam
setiap kegiatan yang akan dilaksanakan untuk melakukan
pengendalian pencenaran air sungai ini. Dari tentang permasalahan
lingkungan hidup. Namun kalau sumber daya manusia yang ada ini
dilihat dari sisi kuantitas, jumlah dari petugas pengendalian gambaran
yang ada di Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta tentang sumber
daya manusia oleh kantor ini relative telah memiliki pengetahuan yang
memadai masih sangat jauh dari kata memadai. Sehinga dalam
pelaksanan kegiatan pengendalian pengemaran air sungai ini Kantor
Lingkungan Hidup Kota Surakarta tentunya tidak dapat melaksanakan
tugasnya dengan semaksimal mungkin.
b. Pelaku industri
Dalam pelaksanan kegiatan pengendalian pencemaran sungai
yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup, baik dalam kegiatan
penyuluhan, kegiatan pengawasan dan kegiatan penertiban, petugas
tidak jarang menjumpai kendala-kendala yang bersumber dari
masyarakat industri itu sendiri. Kendala-kendala itu sangat beragam,
sebagai berikut:
1. Kesadaran pelaku industri
Kesadaran dan peran serta masyarakat terhadap kegiatan
pengendalian yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup
dapat dikatakan masih sangat rendah. Masyarakat pelaku industri
seringkali tidak memperdulikan permasalahan lingkungan hidup
dalam pelaksanan kegiatan industri mereka. Mereka seringkali
menganggap bahwa sungai adalah tempat untuk menbuang sampah
tanpa menghiraukan akibat yang dapat timbul. Hal ini seperti yang
dituturkan oleh Bapak Edy Puryanto, ST dari KLH seperti berikut
ini:
“Kesadaran masyarakat pelaku industri disini masih sangat kurang, kebanyakan mereka masih memganggap bahwa sungai adalah tempat untuk menbuang sampah sehingga mereka juga membuang limbah ke sungai dengan begitu saja.” (wawancara 27 01 09)
Hal senada juga diungkapkan oleh Ir. Paryanto, Dosen
Tehnik Pengolahan Limbah, Fakultas Tehnik Universitas
Sebelasmaret Surakarta. Yang menyayangkan masih rendahnya
budaya peduli lingkungan yang dimiliki oleh para pelaku industri.
“Mental pengusaha kita kita adalah mental pedagang, bukan mental industrialis yang memperhatikan segala aspek dalam mendirikan pabrik, misalnya aspek lingkungan.” ( Visi, 2006)
Pencemaran dan perusakan lingkungan bisa diminimalisir
apabila perusahaan industri menggunakan alat-alat pegendali
pencemaran. Namun dalam prakteknya pengunaan alat-alat ini
akan menyebabkan kenaikan ongkos investasi yang harus
dikeluarkan oleh penggusaha. Hal ini lah yang menyebabkan
banyak pelaku industri tidak menggunakan pengendali
pencemaran. Selama ini pelaku industri menganggap bahwa biaya
yang dikeluarkan olehnya untuk mendirikan Istalasi Pengolahan
Limbah tidak akan kembali. Hal ini seperti yang diungkapkan oleh
bapak Edy Puryanto, seperti berikut ini.
“Penggusaha enggan untuk menggeluarkan biaya lagi untuk membuat pengolahan limbah karena hal ini akan menambah pengeluaran mereka. Selama ini pengusaha hanya mau mengeluarkan dana pada hal yang berhubungan dengan kegiatan poduksi saja.” (wawancara, 27 01 09)
2. Pelaksanaan pengolahan limbah
Pencemaran dan perusakan lingkungan bisa diminimalisir
apabila perusahaan industri menggunakan alat-alat pegendali
pencemaran. Namun dalam prakteknya pengunaan alat-alat ini
akan menyebabkan kenaikan ongkos invesstasi yang harus
dikeluarkan oleh penggusaha. Hal ini lah yang menyebabkan
banyak pelaku industri tidak menggunakan pengendali pencemaran
Kendala lain yang dihadapi dalam pengendalian
pencemaran sungai ini adalah dalam pelaksanan pengolahan
limbah yang dihasilkan oleh kegiatan industri. Industri-industri
yang telah melaksanakan pengolahan limbah yang dihasilkan
sebelum dibuang ke sungai masih belum memperhatikan
kesesuaian antara tugas yang harus dilakuka oleh orang tersebut
dengan pengetahuanya. Seringkali pelaksana pengolahan limbah
tersebut hanya asal saja. Hal tersebut sesperti yang diungkapkan
oleh Bapak Edy Puryanto, berikut ini:
“Orang- orang yang bertanggung jawab sebagai pelaksana dalam pengolahan limbah di sebagian yang industri adapun seringkali tidak memiliki pengetahuan yang memadahi terhadap permasalahan limbah, ada lulusan dari ilmu sosial yang menjadi pelaksana bahkan ada yang hanya lulusan SMA yang dijadikan penaggung jawab kegiatan yang secara basik tidak mengetahui tentang cara pengolahan limbah yang akibatnya tidak optimal.” (Wawancara, 15 01 09)
Keadaan ini tentunya menyebabkan kurang atau tidak
optimalnya dalam pengendalian pencemaran sungai ini karena dari
awal kegiatan yang dilakukan oleh industri untuk meminimalisir
pencemaran itu sendiri sudah tidak optimal.
Tabel 3.3 MONITORING SUNGAI KOTA SURAKARTA KANTOR LINGKUNGAN
HIDUP KOTA SURAKARTA tahun 2008
Parameter Fisika Parameter Kimia Temp TSS TDS pH Seng Tembaga Mangan Kadmium Besi Timbal Krom Klorida
No
Lokasi
(oC) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L)
1 S.Brojo Hulu 27.8 53.0 677 7.59 0.055 ttd 0.014 ttd 0.579 ttd ttd 113.50
2 S.Brojo Tengah 27.8 50.0 458 7.25 0.038 ttd 0.188 ttd 0.126 ttd ttd 76.98
3 S Brojo Hilir 28.0 51.5 451 7.27 0.037 ttd 0.203 ttd 0.267 ttd ttd 72.97
4 S.Gajah Putih Hulu 27.4 51.0 273 7.15 ttd ttd 0.008 ttd 0.047 ttd ttd 25.60
5 S.Gajah Putih Tengah 27.6 56.0 317 7.32 ttd ttd 0.009 ttd 0.076 ttd ttd 29.30
6 S. Gajah Putih Hilir 27.5 54.0 297 7.21 0.004 ttd 0.003 ttd 0.067 ttd ttd 30.10
7 S.Kalianyar Hilir 28.2 59 475 7.61 0.029 ttd 0.754 ttd 0.286 ttd ttd 59.00
8 S.Kalianyar Tengah 28.1 61 301 7.47 0.030 ttd 0.007 ttd 0.051 ttd ttd 29.50
9 S.Kalianyar Hulu 28.2 53.2 252 7.66 0.032 ttd 0.001 ttd 0.059 ttd ttd 23.20
10 S.Pepe Hilir 27.8 49.5 248 7.13 ttd ttd 0.003 ttd 0.098 ttd ttd 26.65
11 S.Pepe Tengah 28.0 47.5 309 6.27 ttd ttd 0.008 ttd 0.051 ttd ttd 33.86
12 S.Pepe Hulu 28.1 48.0 345 7.04 ttd ttd ttd ttd 0.076 ttd ttd 41.03
13 S.Jenes Hulu 28.1 59.0 554 7.57 0.058 ttd 0.339 ttd 0.247 ttd ttd 77.20
14 S.Jenes Tengah 28.2 82 447 7.63 0.051 0.012 0.165 ttd 0.059 ttd ttd 62.40
15 S.Jenes Hilir 28.0 80.0 452 7.38 0.065 ttd 0.181 ttd 0.041 ttd ttd 58.00
Sumber: Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta
Tabel 3.4 MONITORING SUNGAI KOTA SURAKARTA KANTOR LINGKUNGAN
HIDUP KOTA SURAKARTA tahun 2007
Parameter Fisika Parameter Kimia Temp TSS TDS pH Seng Tembaga Mangan Kadmium Besi Timbal Krom Klorida
No
Lokasi
(oC) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 1 S.Brojo Hulu 28.0 119.0 2207 8.19 2.948 ttd 0.840 ttd 0.840 ttd ttd 173.90
2 S.Brojo Tengah 28.4 102.0 1981 8.38 1.179 ttd 0.413 ttd 8.066 ttd ttd 195.82
3 S Brojo Hilir 28.5 111.0 1475 7095 0.725 ttd 0.622 ttd 5.773 ttd ttd 211.10
4 S.Gajah Putih Hulu 29.1 42.0 401 7.03 ttd ttd 1.545 ttd 0.860 ttd ttd 35.10
5 S.Gajah Putih Tengah 29.3 62.0 626 7.84 0.016 ttd 1.631 ttd 0.431 ttd ttd 63.80
6 S. Gajah Putih Hilir 29.2 71.0 637 7.63 0.003 ttd 1.026 ttd 0.435 ttd ttd 64.40
7 S.Kalianyar Hilir 28.8 71.0 485 6.93 0.004 ttd 0.015 ttd 0.125 ttd ttd 53.90
8 S.Kalianyar Tengah 29.0 69.0 543 6.81 0.010 ttd 0.026 ttd 0.182 ttd ttd 57.00
9 S.PepeHulu(Gilingan) 28.7 81.0 526 8.13 ttd ttd 0.508 ttd ttd ttd ttd 30.60
10 S.Pepe Hilir 28.4 61.0 244 7.04 ttd ttd ttt ttd 1.068 ttd ttd 25.50
11 S.Pepe Tengah 28.6 46.5 351 6.99 ttd ttd ttt ttd 0.067 ttd ttd 39.90
12 S.Pepe Hulu 29.0 48.0 395 6.93 ttd ttd ttt ttd 0.030 ttd ttd 39.40
13 S.Jenes Hulu 29.2 55.0 668 7.38 0.030 ttd 0.922 ttd 0.491 ttd ttd 84.80
14 S.Jenes Tengah 29.4 62.0 618 7.14 0.032 ttd 0.507 ttd 0.283 ttd ttd 79.30
15 S.Jenes Hilir 29.2 69.0 591 6.81 0.017 ttd 0.780 ttd 0.428 ttd ttd 66.90
Sumber: Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta
Tabel 3.5 MONITORING SUNGAI KOTA SURAKARTA KANTOR LINGKUNGAN
HIDUP KOTA SURAKARTA tahun 2005
Parameter Fisika Temp TSS TDS pH Seng Tembaga Mangan Kadmium Besi Timbal Krom Klorida
No
Lokasi
(oC) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 1 S. tangul, sltn laweyan 28.2 48.0 471 7.56 0.068 0.004 0.039 ttd 0.193 0.016 0201 184.7
2 S. Brojo, pajang indah 28.8 55.5 523 7.05 0.175 0.009 0.037 ttd 3.999 0.139 0.179 208.01
3 S. Premulung Pajang 27.0 42.0 681 7.50 0.073 0.002 0.024 ttd 0.177 0.05 0.145 41.25
4 Jembatan kleco 26.5 43.0 830 7.60 0.051 0.005 0.027 ttd 0.154 0.102 0.145 43.35
5 S. Baturan,Sumber 28.7 46.0 367 7.84 0.072 0.106 1.225 ttd 0.635 ttd 0.170 27.93
6 S.komplang, Nusukan 28.1 48.0 381 8.98 0.079 0.022 0.508 ttd 0.466 ttd 0.134 30.13
7 Barat bdgan tirtonadi 30.5 50.0 581 8.81 0.082 0.001 0.023 ttd 0.178 0.113 0.142 48.15
8 S. Mojosongo 28.9 47.0 538 7.50 0.089 0.007 0.023 ttd 0.151 0.011 0.112 51.26
9 Jembatan palur 27.5 48.0 221 7.48 0.116 0.026 0.304 ttd 3.792 ttd 0.079 21.22
10 Jembatan jongke 28.3 45.0 392 7.63 0.020 0.005 0.032 ttd 0.148 0.011 0.177 44.85
11 Plesungan, B. Solo 30.4 54.0 387 7.15 0.104 0.013 0.473 ttd 0.750 0.065 0.106 23.93
12 Kali Pepe, Sangkrah 27.9 58.5 781 8.07 0.014 0.011 0.027 ttd 0.106 ttd 0.0603 79.09
13 Inlet Semanggi 28.6 65.0 936 7.70 0.017 0.009 0.141 ttd 0.284 0.032 0.091 220.84
14 Outlet Semanggi,B.Solo
29.8 69.0 876 7.91 0.114 0.021 0.045 ttd 0.183 ttd 0.074 128.64
15 Outlet IPALSemangi 28.4 66.0 504 6.75 0.206 0.037 0.615 ttd 1.796 0.016 0.093 64.07
16 K. Tanggul, Jogonalan 27.0 52.0 1210 7.50 2.799 0.045 0.713 ttd 46.94 ttd 0.091 256.88
17 S.Jenes, Danukusuman 27.3 42.0 510 5.67 0.086 0.260 0.758 ttd 0.792 ttd 0.101 55.56
18 S.Jenes,Joyontakan 28.6 47.0 480 7.25 0.136 0.269 0.022 ttd 0.167 0.016 0.116 57.56
19 S.Sangkrah 28.0 69.0 620 6.19 0.141 0.045 0.045 ttd 0.144 ttd 0.113 95.2
20 S.Pepe 26.8 54.0 354 7.78 0.008 0.029 0.064 ttd 0.085 ttd 0.103 114.93
Sumber: Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta
Tabel 3.6 MONITORING SUNGAI KOTA SURAKARTA KANTOR LINGKUNGAN
HIDUP KOTA SURAKARTA tahun 2006
Parameter Fisika Parameter Kimia Temp TSS TDS pH Seng Tembaga Mangan Kadmium Besi Timbal Krom Klorida
No
Lokasi
(oC) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) (mg/L) 1 S.Premulung, Jbt
laweyan 27.4 61.0 436 6.88 0.068 0.064 0.046 0.006 0.052 ttd ttd 43.84
2 S.Bayangkara 26.6 50.0 307 6.85 0.007 0.074 ttd ttd 0.064 ttd ttd 122.11
3 S.Premulung, Jbt Kleco
28.8 44.0 254 6.60 0.015 0.072 ttd ttd 0.084 ttd ttd 133.26
4 S.Brojo, Pajang 28.2 59.0 412 6.77 0.025 0.041 ttd ttd 1.157 ttd ttd 83.87
5 S.Premulung, Jongke 28.0 51.0 258 6.99 0.015 0.043 ttd ttd 0.169 ttd ttd 43.41
6 S.Premulung, Serengan 27.8 50.0 524 6.69 0.037 0.052 0.348 ttd 0.126 ttd ttd 82.06
7 S.Premulung,semanggi 27.4 51.5 361 7.05 0.022 0.040 0.282 ttd 0.168 0.053 ttd 165.50
8 Outlet IPAL Semanggi 27.7 49.5 342 7.09 0.015 0.052 0.006 ttd 0.292 0.074 ttd 205.02
9 B.Solo Hulu,Semanggi 29.2 43.0 275 7.42 0.059 0.033 0.020 ttd 0.260 ttd ttd 28.30
10 S.Jenes,Hilir,Sangkrah 28.6 58.0 417 7.07 0.049 0.048 0.441 ttd 0.295 ttd ttd 78.68
11 S.Pepe,Hilir,Kp Sewu 27.7 51.0 332 7.17 0.047 0.071 0.487 ttd 0.212 ttd ttd 60.83
12 B.Solo, KP Sewu 27.2 47.0 312 7.13 0.048 0.062 0.242 ttd 0.139 ttd ttd 50.32
13 B.Solo, Jbt Jurug 27.8 47.0 346 6.44 0.046 0.037 0.207 ttd 0.260 ttd ttd 38.52
14 Tempuran Kali Anyar 28.0 48.5 297 6.86 0.041 0.042 0.240 ttd 0.192 ttd ttd 39.81
15 Kali Anyar,(Tengah) Ngemplak
28.2 52.0 598 7.29 0.044 0.049 0.587 ttd 0.212 ttd ttd 137.45
16 S.Gajah Putih,Utar Fajar Indah
27.4 41.0 263 6.65 0.043 0.052 0.706 ttd 0.147 ttd ttd 29.65
17 S.Sumber 27.8 44.0 230 6.57 0.044 0.450 0.225 ttd 0.217 ttd ttd 30.52
18 S.Komplang,B. Anyar 27.2 48.5 225 6.98 0.045 0.054 0.105 ttd 0.109 ttd ttd 28.18
19 S.Pepe Hulu Gilingan 27.5 49.0 268 6.89 0.047 0.055 0.070 ttd 0.138 ttd ttd 38.37
20 Outlet IPAL Mojosongo
27.0 59.0 467 8.44 0.044 0.056 0.020 ttd 0.094 ttd ttd 74.10
Sumber: Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta
BAB IV
KESIMPULAN DAN SARAN
A. Kesimpulan
Pengendalian pencemaran sungai oleh limbah industri adalah usaha
yang dilakukan oleh pemerintah kota Surakarta dalam upaya untuk
mengendalikan tingkat pencemaran yang ditimbulkan oleh industri. Dalam proses
kegiatan pengendalian ini terdiri dari beberapa kegiatan yaitu kegiatan
penyuluhan terkait dengan peraturan-peraturan yang berkaitan dengan usaha
untuk mengegah terjadinya pengemaran, kegiatan pengawasan yang berkaitan
dengan operasional aktivitas industri, dan kegiatan penertiban yang berkaitan
dengan usaha untuk menertibkan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang terjadi.
Pelaksanan kegiatan pengendalian pencemaran sungai oleh limbah industri ini
meemiliki tujuan untuk mencegah terjadinya pencemaran air sungai oleh limbah
industri yang menyebabkan terjadinya penurunan mutu air. Dalam pelaksanan
kegiatan pengendalian ini pemerintah daerah khususnya Kantor Lingkungan
Hidup memegang peranan yang sangat besar terhadap keberhasilan program
dikarenakan sebagai aparat pelaksana kegiatan pengendalian yang secara
langsung berhubungan dengan kelompok sasaran.
Secara umum dari hasil evaluasi pelaksanan kegiatan pengendalian
pencemaran sungai dapat dikatakan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan
pengedalian ini telah dilaksanakan secara baik akan tetapi pelaksanan kegiatan
yang telah dijalankan belum efektif dalam mencapai tujuan yang ditetapkan yang
dikarenakan oleh beberapa hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan
kegiatan,namun Kantor Lingkungan Hidup sebagai instansi yang melaksanakan
kegiatan telah berusaha untuk melaksanakan seluruh kegiatan secara optimal
Kinerja pelaksanaan pengendalian pencemaran sungai oleh limbah
industri Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta dilihat dari faktor-faktor yang
mempengaruhi dan indikator-indikator yang digunakan dalam mengukur kinerja
pelaksanan kegiatan ini, dapat diuraikan sebagai berikut;
1. Produktifitas
Dilihat dari dari segi produktifitas dari pelaksanan kegiatan
pengendalian ini dapat dikatakan bahwa produktifitas dari kegiatan
pengawasan terhadap industri masih relative rendah hal ini dikarenakan
jumlah dari petugas pengawas yang dimiliki oleh Kantor Lingkungan Hidup
kota Surakarta yang terbatas. Dengan keterbatasan jumlah petugas ini
pelaksanan kegiatan pengawasan berkala yang telah direncanakan hanya
dapat dilakukan ddalam kurun waktu empat bulan sekali. tentunya dengan
jangka waktu yang begitu lama tersebut akan mengakibatkan tidak akuratnya
data yang diperoleh dari lapangan tentang terjadinya pencemaran, kurangnya
pengawasan ini juga dapat dimanfaatkan oleh para pelaku industri yang nakal
saat tidak ada pengawasan limbah yang dihasilkan tidak diolah dahulu dalam
Instalasi Pengolahan Limbah tetapi langsung dibuang kesungai
2. Efektifitas
Dilihat dari efektifitas kegiatan pengendalian pencemaran yang telah
dilakukan menunjukan bahwa kegiatan ini belum cukup efektif untuk dapat
mencegah terjadinya pencemaran sungai oleh limbah industri. Hal ini terlihat
dari masih banyaknya sungai yang mengandung zat-zat kimia dari limbah
industri yang masih diatas ambang batas baku mutu yang telah ditetapkan
oleh pemerintah. Selain itu juga jumlah industri yang telah melengkapi
kegiatan operasionalnya dengan Instalasi Pengolahan Limbah sebagai suatu
syarat izin operasional industri, tetapi dariperusahan-perusahaan yang ada di
Surakarta sebagian besar malah belum memiliki Instalasi Pengolahan Limbah
3. Responsifitas
Dilihat dari responsifitas dalam pelaksanan kegiatan pengendalian ini
telah menunjukan hal yang optimal. Terhadap keinginan dari masyarakat
industri responsifitas KLH dapat dikatakan baik, hal ini dapat dilihat dari
kegiatan-kegiatan yang dilakukan seperti dalam kegiatan sosialisasi jika ada
masyarakat yang belum mengetahui suatu permasalahan petugas akan
memberikan informasi yang dibutuhkan, dalam kegiatan pengawasan KLH
juga memberikan bantuan terhadap pelaksanan pengolahan limbah di industri
yang belum atau tidak sesuai dengan yang ditetapkan. Sementara itu terkait
dengan penertiban yang dilakukan petugaspun juga memberikan waktu
industri untuk memperbaiki apa yang tidak sesuai tersebut sebelum diberikan
surat peringatan tertulis. Dalam tahapan ini pula pelaku industri juga
diberikan kesempatan untuk menjelaskan apa yang terjadi
Sementara itu responsivitas terhadap masyarakat umum juga cukup
baik dengan adanya Tata cara peran serta masyarakat dilaksanakan dengan
pemberian saran, pertimbangan, pendapat, tanggapan, keberatan masukan
terhadap informasi tentang arah pengembangan, potensi dan masalah
pencemaran dan perusakan lingkungan hidup. Selain itu petugaspun juga akan
menindak lanjuti lapiran dari masyarakat tentang pencemaran yang terjadi dan
kemudian akan mengadakan pemantauan.
4. Responsibilitas
Dilihat dari responbilitas, responsibilitas dalam pelaksanan kegiatan
pengendalian pencemaran ini kantor lingkungan hidup telah berusaha untuk
memenuhi kompetensi dari para petugas pelaksana. Dalam rangka menagani
masalah pencemaran ini pemerintah telah berusaha untuk menyesuaikan dan
meningkatkan Sumber Daya Manusia yang dibutuhkan. Kompetensi yang
Sumber Daya Manusia dalam pelaksanan kegiatan pengendalian pencemaran
sungai ini dapat dilihat dari para petugas pengawas dan pemantau yang
berasal dari disiplin ilmu yang sesuai.
Untuk pelaksanaan kegiatanpun telah dilaksanakan sesuai dengan
prosedur yang telah ditetapkan terutama pada kegiatan pengawasan,
pemantauan dan juga pada penertiban.
Dari hasil penelitian di atas juga ditemukan adanya faktor-faktor yang
mendukung maupun menghambat dalam kinerja pelaksanan pengendalian
pencemaran yang dilakukan oleh Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta.
Faktor-faktor itu adalah:
a. Sumber Daya Manusia
Ketersediaan Sumber Daya Manusia ( aparat pelaksana) kegiatan
pengendalian pencemaran air sungai oleh limbah industri baik secara
kualitas dan kuantitas akan sangat mempengaruhi kinerja pelaksanan
kegiatan pengendalaian pencemaran. Dalam hal kualitas petugas
pelaksana kegiatan, petugas yang dimiliki telah memiliki ketrampilan dan
kompeten terhadap permasal;ahan diseputar pencemaran, hal ini
dikarenakan para petugas telah memiliki bekal pendidikan yang cukupdan
pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan masalah pencemaeran
lingkungan
Namun dalam hal kuantitas petugas yang dimiliki oleh Kantor
Lingkungan Hidup dalam pelaksanaan pengendalian masih sangat kurang
dalam hal jumlah. Jumlah petugas sangat tidak sebanding dengan
kebutuhan yang dibituhkan untuk mengawasi industri-industri yang ada.
Dengan sumber daya yang dimiliki yang secara kualitas memenuhi
kompetensi yang diperlukan namun secara kuantitas jumlahnya tidak
sesuai tentunyasulit untuk mewujudkan kinerja pengendalian pencemaran
sungai yang maksimal dalam hasil dan mampu untuk
dipertanggungjawabkan baik kepada atasan maupun kepada masyarakat
umum.
b. Dukungan masyarakat sasaran
Dukungan dari kelompok sasaran merupakan salah satu hal yang
mutlak harus ada untuk mewujudkan keberhasilan dari kegiatan
pengendalian. Dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran
sungai ini. Dukungan masyarakat pelaku industri optimal hanya pada
kegiatan sosialisasi yang diadakan oleh pemerintah dengan menunjukan
tingkat kehadiran 100% dari semua yang diundang. Untuk kegiatan
pengawasan dan penertiban menunjukan kurangnya dukungan untuk
memperbaiki kondisi yang telah ada seperti untuk memperbaiki ataupun
membangun instalasi pengolahan limbah.
c. Komunikasi
Komunikasi yang ada dalam pelaksanaan kegiatan pengendalian
dilakukan melalui komunikasi satu arah ( brosur dan selebaran) dan dua
arah (penyuluhan). Dalam hal ini komunikasi telah dilaksanakan dengan
baik untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pengendalian
pencemaran air dan kualitas air. Selain itu komunikasi dengan instansi-
instansi lain yang terkaitpun telah terjalin dengan dengan baik untuk
mengawasi kegiatan-kegiatan industri maupun untuk memantau keadaan
pencemaran sungai-sungai di Surakarta
Dari keseluruhan hal tersebut diatas dapat diambil beberapa
kesimpulan antara lain:
1. Sikap pelaksana sudah cukup baik dalam melaksanakan kegiatan
pengendalian, namun masih terdapat pelaku ijndustri yang menggapi kegitan
ini secara negatif atau menunjukan sikap tidak pedulu terhadap kegiatan.
Sebagai contohnya masih banyak para pengusaha yang tidal memiliki
Instalasi Pengolahan Air limbah (IPAL) dan membuang limbahnya secara
langsung kebadan sungai tampa lebih dahulu menjalani proses pengolahan
2. Secara umum pelaksanaan kegiatan pengendalian sudah baik. Seluruh
rangkaian kegiatan pengendalian sudah dilaksanakan dengan cukup baik,
namun masih banyak pelaku industri yang melakukan pelanggaran. Hal ini
dikarenakan dari pelaksanaan kegiatan pengawasan masih terkendala dengan
jumlah petugas pelaksana sehingga pelaknsanaanya belum dapat dilaksanakan
secara menyeluruh dan dalam jangka waktu yang relatif singkat
3. Penegakan terhadap PP No. 82 Tahun 2001 belum dilaksanakan secara
optimal oleh pemerintah. Hal ini dapat dilihat dari pelaksanan kegiatan
penertiban, dimana belum diterapkanya sanksi atas pelanggaran yang
dilakukan oleh pelaku industri. Dalam peraturan ini tertulis bahwa setiap
“Setiap penanggung jawab usaha dan atau kegiatan yang membuang air
limbah ke air atau sumber air wajib mentaati persyaratan yang ditetapkan
dalam izin” pasal 38 ayat 1 dan salah satu syarat yang terdapat dalam
perijinan adalah kewajiban iuntuk mengolah limbah. Sebagaimana yang
tertulis “Dalam persyaratan izin pembuangan air limbah sebagaimana
dimaksud dalam ayat (1) wajib dicantumkan kewajiban untuk mengolah
limbah” Pasal 38 ayat 2 (1).
4. Hasil dari pelaksanan monitoring terhadap sungai-sungai yang dari tahun
2005 sampai dengan tahun 2008 di kota Surakarta menunjukan terjadainya
tingkat pencemaran yang masih tinggi terhadap kandungan-kandungan zat
kimia yang ada dalam air sungai, dan terjadi fluktuasi tingkat pencemaranya.
Apabila dilihat dari tingkat pencemaran yang terjadi disungai-sungai yang
masih terjadi, tentunya hal ini menunjukan bahwa upaya pengendalian
pencemaran yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Solo belum
menunjukan hasil yang optimal. Namun walaupun demikian hal ini bukan saja
dikarenakan kinerja Kantor Lingkungan Hidup dalam pelaksanan kegiatan
pengendalian pencemaran ini kurang, namun juga dipengaruhi oleh beberapa
faktor yang berasal dari luar organisasi. Diantaranya adalah dari kesadaran
para pelaku industri. Pelaku industri masih banyak yang tidak memiliki
kepedulian terhadap kelestaraian lingkungan hidup. Banyak yang
menganggap bahwa sungai adalah tempat untuk membuang limbah mereka
tampa harus mengolahnya terlebih dahulu yang tentunya menbutuhkan proses
yang rumit dan dana yang besar.
B. Saran
Dari hasil evaluasi yang telah dilakukan, maka dapat diberikan beberapa
masukan sebagai rekomendasi terhadap pelaksanan kegiatan pengendalian
pencemaran sungai di Kota Surakarta yang disebabkan oleh limbah industri di
waktu-waktu berikutnya. Antara lain adalah sebagai berikut:
1. Perlu ditingkatnya produktifitas dari petugas pelaksana karena selama ini
produktifitas untuk kegiatan pengawasan terhadap industri dan monitoring
kondisi sungai masih sangat rendah
2. Untuk pelaksanan kegiatan pengawasan dan pemantauan terhadap industri
perlu untuk ditingkatkan, selama ini kegiatan pengawasan yang terjadwal
dilakukan selama empat bulan sekali tenyunya hal ini tidak efektif dalam
mengawasai industri secara maksimal karena itu pengawasanya perlu
diintensifkan dngan menjadwalkan pengawasan yang lebih sering terhadap
industri-industri yang ada.
3. Untuk pelaksanan kegiatan penertiban perlu tindakan yang lebih tegas
terhadap para pelanggar sesuai dengan ketentuan yang ada dalam peraturan-
peraturan yang ada.
4. Perlu adanya kerjasama dengan lembaga-lembaga diluar pemerintah (LSM)
untuk turut serta dalam kegiatan pengawasan dan pemantauan terhadap
pencemaran lingkungan sungai yang terjadi.
DAFTAR PUSTAKA Dwiyanto, Agus. 1995. Penilaian Kinerja Organisasi Pelayanan Publik. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada Mahmudi. 2005. Manejemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta : UPP AMP YKPN. Mahsun, Muhammad. Pengukuran Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta :BPFE Sarana Indonesia Maleong, Lexy.J. 2002. Metode Penelitian Kualitatif. Bandung: Remaja Rosdakarya Manulang. 1988. Asas- Asas Manejemen. Jakarta: Ghalia Indonesia Marbun, B.N. 2003. Kamus Manejemen. Jakarta: CV Mulia Sari. Poerwodarminto, W.J.S.. 1994. Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta:Balai Pustaka. Prawirosentono, Suyadi.1999. Kebijakan Kinerja Karyawan. Karyawan. Yogyakarta:BPFI Riawan, Tjandra dkk.2005. Peningkatan Kapasitas Pemerintah Daerah Dalam Pelayanan Publik. Yogyakarta: PT. Pembaharuan Ruky,. Achmad.S. 2002. Sistem Manejemen Kinerja. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama Sujamto. 1989. Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika. Sumantri, Koesnadi Harjo.1991.HukumPerlindunganLingkungan:konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemya. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press Sutopo, H.B.. 2002. Metode Penelitian Kualitatif; Dasar Teori dan Terapanya Dalam Penelitian. Surakarta: UNS Press Syamsi, Ibnu. 1998. Pokok-Pokok Organisasi dan Pengendalian Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. Manejemen Publik. Jakarta : PT. Gramedia Widia Utomo, Warsito.2003. Dinamika Administrasi Publik, Analisis Empiris Sepitar Isu- Isu Kontemporer dalam Administrasi Publik. Yogyakarta : Pustaka Pelajar
Wardana, Wisnu Arya. 1995. Dampak Pencemaran Lingkungan.Yogyakarta: Andi Offset.. Widodo, Joko. 2001. Good Governance: Telaah Dari Dimensi Akuntabilitas dan Kontrol Birokrasi. Surabaya. PT Insan Cendekia. Sumber lain: Mckoy, Derrick.V. (2008). Measuring the Utility of Institutional Reform The Public Service. Journal University of The West Indies. N.W Bogoriani.2007. Penetapan Kadar Pencemaranran Logam Pb dan Cr Pada Ikan Nila (Oreochremis niloticus) Di Muara Sungai Badung. Jurusan MIPA Universitas Udayana Rosana Elvince, Takanobu Inoue, Kouji Tsushima et al. 2008. Assessment of Mercury Contamination in the Kahayan River, Central Kalimantan, Indonesia. Journal of Water and Environment Technology, Vol. 6, No.2, UU No 23 Tahun 1997 PP No 82 Tahun 2001 Perda No 2 tahun 2006 http: //www.menlh.go.id/popup.php?cat=201&id=2549 http://www.inawater.com/news LAKIP Kantor Lingkungan Hidup Kota Surakarta 2008 Majalah Visi .
FIELD NOTE
Nama : Edy Puryanto
Jenis kelamin : Pria
Pendidikan : S1
Pekerjaan : PNS
Jabatan : Petugas pengendalian kerusakan lingkungan
1. Tanggal wawancara :12 01 09
Tempat wawancara : KLH
Waktu wawancara. : 09.00-10.00
Peneliti terlebih dahulu menggutarakan naksud dan tujuan dari wawancara yang
dilakukan, yaitu untuk menggali dan mendapatkan data guna penyusunan skripsi
jurusan Ilmu administrasi Program Studi Administrasi Negara Universitas Sebelas
Maret. Setelah kedatangan, maksud dan tujuan peneliti dipahami maka informan
bersedia untuk membantu dan memberikan data serta informasi yang dibutuhkan
dalam penelitian yang dibutuhkan dala penelitian yang dilakukan oleh peneliti
. Pertama-tama informan memberikan penjelasan tentang kegiatan pengendalian
pencemaran sungai akibat limbah industri ini sesuai dengan PP No 82 Th 2001.
kemudian informan menerangkan bahwa kegiatan yang dilakuakan terdiri dari
tiga tahapan yaitu; penyuluhan, pengawasan dan penertiban. Selain itu informan
juga memberikan informasi tentang keadaan pencemaran lingkungan yang terjadi
di Surakarta dan tentanmg bagaimana tingkat kesadaran dari masyarakat itu
sendiri.
2. Tanggal wawancara : 14 01 09
Tempat wawancara : KLH
Waktu wawancara. : 09.00-10.00
Kedatangan peneliti untuk mewawancarai informan terlebih dahulu peneliti
menjelaskan bahwa peneliti sekali lagi membutuhkan tambahan informasi dari
wawancara terdahulu. Setelah mendapatkan penjelasan dari peneliti, informan
tidak keberatan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti untuk
melakukan penelitian.
Informan kali ini menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan penyuluhan yang
dilakukan. Di sini kegiatan penyuluhan dapat dilakukan perkecamatan maupun
satu kota tergantung dari target dari sosialisasi yang dilakukan apakah bersifat
umum ataupun spesifik. Selain itu informan juga menjelaskan tentang pelaksana
kegiatan yang berasal dari petugas kantor lingkungan hidup sendiri danjuga
terkadang mendatangkan para praktisi dan akadenisi yang memiliki kompetensi
terkait degan permasalahan lingkugan ini.
3. Tanggal wawancara : 15 01 09
Tempat wawancara : KLH
Waktu wawancara. : 09.00-10.00
Kedatangan peneliti untuk mewawancarai informan terlebih dahulu peneliti
menjelaskan bahwa peneliti sekali lagi membutuhkan tambahan informasi dari
wawancara terdahulu. Setelah mendapatkan penjelasan dari peneliti, informan
tidak keberatan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti untuk
melakukan penelitian.
Kali ini peneliti menbutuhkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan
pengawasan yang dilakukan. Informan menerangkan bahwa pengawasan yang
dilakukan ini juga bersifat pembinaan, apabila ada kesalahan-kesalahan dan
hambatan dalam pelaksanan pengolahan limbah petugas dapat menberikan
masukan agar sesuai dengan apa yang seharusnya. Selain itu imforman juga
memberikan informasi bahwa pelaksanaan kegiatan pengawasan yang dilakukan
tidak haya dilakukan oleh petugas KLH tetapi pengawasan juga dilakukan dengan
melakukan koordinasi dengan instansi-instasi lain yang terkait seperti BPSDA.
Selain itu informan memberikan keterangan bahwa pelaksanan kegiatan
pengawasan yang dilakukan oleh petugas KLH memang tidak dapat maksimalkan
dilakukan karena keterbatasan dari jumlah petugas pengawas yang dimiliki.
Petugas pengawas yang hanya berjumlah 6 orang diakuinya tidak sebanding
dengan jumlah industri yang harus diawasi. Informan memberikan informasi
bahwa pengawasan yang dilakukan secara terjadwal hanya dilakukan setiap 3-4
bulan sekali. selain itu beliau juga menerangkan tentang kegiatan penertiban yang
dilakukan KLH adalah untuk menertibkan industri yang dalam melaksanakan
kegiatannya telah menyalahi peraturan-peraturan yang telah ada, terutama
terhadap permasalahan yang berkaitan dengan permasalahan yang berkaitan
dengan limbah yang dibuang yang kemungkinan dapat menyebabkan terjadinya
pencemaran air
4. Tanggal wawancara : 27 01 09
Tempat wawancara : KLH
Waktu wawancara. : 09.30-10.00
Kedatangan peneliti untuk mewawancarai informan terlebih dahulu peneliti
menjelaskan bahwa peneliti sekali lagi membutuhkan tambahan informasi dari
wawancara terdahulu. Setelah mendapatkan penjelasan dari peneliti, informan
tidak keberatan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti untuk
melakukan penelitian.
Infornan menberikan informasi bahwa masih banyak pemgusaha yang enggan
untuk harus mengeluarkan biaya lagi untuk mengolah limbah mereka karena akan
menambah jumlah pengeluaran mereka. Terkait dengan hal itu ketika peneliti
meminta data tentang industri-industri yang sudah memiliki IPAL dan yang
belum beliau mengatakan bahwa beliau tidak memiliki data tersebut
5. Tanggal wawancara : 04 02 09
Tempat wawancara : KLH
Waktu wawancara. : 09.30-10.00
Kedatangan peneliti untuk mewawancarai informan terlebih dahulu peneliti
menjelaskan bahwa peneliti sekali lagi membutuhkan tambahan informasi dari
wawancara terdahulu. Setelah mendapatkan penjelasan dari peneliti, informan
tidak keberatan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti untuk
melakukan penelitian.
Informan menerangkan bahwa dalam hal ini pengawasan dilakukan untuk
mengawasi pelaksanan terhadap hal-hal yang ada didalam peraturan undang-
undang lingkungan hidup itu sendiri yang menjadi fokus utama , selain itu juga
beliau menerangkan bahwa kewengangan petugas bersumber dari peraturan-
peraturan yang ada tersebut
6. Tanggal wawancara : 10 02 09
Tempat wawancara : KLH
Waktu wawancara. : 09.30-10.00
Kedatangan peneliti untuk mewawancarai informan terlebih dahulu peneliti
menjelaskan bahwa peneliti sekali lagi membutuhkan tambahan informasi dari
wawancara terdahulu. Setelah mendapatkan penjelasan dari peneliti, informan
tidak keberatan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti untuk
melakukan penelitian.
Informan memberikan keterangan bahwa Pelaksanaan pengawasan dilakukan
dalam tiga tahapan yaitu; tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahapan
pelaporan. Pada saat persiapan petugas pelaksana pengawasan mempersiapkan
terlebih dahulu hal-hal yang diperlukan,seperti peralatan pendukung kegiatan.
Pada tahapan selanjutnya petugas menyusun program pengawasan, melakukan
pemeriksaan dan membuat laporan dari hasil pengawasan sebagai bahan laporan
bagi atasan. Selain itu informan juga memberikan penjelasan tentang kegiatan
penertiban yang dilakukan Informan juga menmberikan informasi bahwa masih
banyak industri yang tidak nau untuk membuat istalasi pengolahan limbah
7. Tanggal wawancara : 10 02 09
Tempat wawancara : KLH
Waktu wawancara. : 09.30-10.00
Kedatangan peneliti untuk mewawancarai informan terlebih dahulu peneliti
menjelaskan bahwa peneliti sekali lagi membutuhkan tambahan informasi dari
wawancara terdahulu. Setelah mendapatkan penjelasan dari peneliti, informan
tidak keberatan untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh peneliti untuk
melakukan penelitian.
Informan menberikan informasi bahwa selama ini dalam pelaksanaan kegiatan
penertiban yang dilakukan oleh KLH belum pernah menutup atau mencabut izin
dri perusahan yang melanggar peraturan. Beliau juga menerangkan bahwa IPAL
yang dimiliki penerintah di Mojosongo dan Semanggi yang outputnya masih
belum maksimal dikarenakan walaupun dalam satu jenis industri namun kadar
pencemaranya berbeda beda.
FIELD NOTE
Nama : Bambang Wijayani
Jenis kelamin : Pria
Pendidikan : S2
Pekerjaan : PNS
Jabatan : Kepala seksi pengembangan kapasiatas
1. Tanggal wawancara :04 02 09
Tempat wawancara : KLH
Waktu wawancara. : 09.00-10.00
Peneliti terlebih dahulu menggutarakan naksud dan tujuan dari wawancara yang
dilakukan, yaitu untuk menggali dan mendapatkan data guna penyusunan skripsi
jurusan Ilmu administrasi Program Studi Administrasi Negara Universitas Sebelas
Maret. Setelah kedatangan, maksud dan tujuan peneliti dipahami maka informan
bersedia untuk membantu dan memberikan data serta informasi yang dibutuhkan
dalam penelitian yang dibutuhkan dala penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
Informan memberikan informasi tentang pelaksanaan kegiatan pengawasan yang
dilakukan oleh KLH ini pada dasarnya terdiri dari dua kegiatan pengawasan
pertama yang terkait dengan penegakan hukum yang berhubungan dengan
peraturan perundangan ataupun sesuai kesepakatan yanga ada, yang kedua kaidah
–kaidah yang terkait dengan administrasi perijinan. pengawasan yang terkait
dengan penegakan hukum adalah pengawasan yang bertujuan untuk melihat
apakah apa yang dilakukan oleh industri itu sesuai dengan ketentuan-ketentuan
dalam perundang-undangan dan juga apakah ketentuan-ketentuan yang ada dalam
perundang-undangan itu sudah dilaksanakan oleh industri. Selain itu informan
juga menerangkan bahwa kegiatan pengawasan yang dilakukan juga untuk
memberikan pembinaan terhadap pelaku industri terkait dengan kegiatan industri
mereka.
FIELD NOTE
Nama : Bambang
Jenis kelamin : Pria
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Pengusaha
1. Tanggal wawancara :05 01 09
Tempat wawancara : Laweyan
Waktu wawancara. : 09.00-10.00
Peneliti terlebih dahulu menggutarakan naksud dan tujuan dari wawancara yang
dilakukan, yaitu untuk menggali dan mendapatkan data guna penyusunan skripsi
jurusan Ilmu administrasi Program Studi Administrasi Negara Universitas Sebelas
Maret. Setelah kedatangan, maksud dan tujuan peneliti dipahami maka informan
bersedia untuk membantu dan memberikan data serta informasi yang dibutuhkan
dalam penelitian yang dibutuhkan dala penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
Informan memberikan keterangan bahwa ia sangat mendukung kegiatan yang
dilakukan oleh KLH ini dan mengatakan bahwa materi yang disampaikan sangat
jelas
2. Tanggal wawancara :27 01 09
Tempat wawancara : Laweyan
Waktu wawancara. : 09.00-10.00
Peneliti terlebih dahulu menggutarakan naksud dan tujuan dari wawancara yang
dilakukan, yaitu untuk menggali dan mendapatkan data guna penyusunan skripsi
jurusan Ilmu administrasi Program Studi Administrasi Negara Universitas Sebelas
Maret. Setelah kedatangan, maksud dan tujuan peneliti dipahami maka informan
bersedia untuk membantu dan memberikan data serta informasi yang dibutuhkan
dalam penelitian yang dibutuhkan dala penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
Informan mengutarakan pendapatnya bahwa petugas dari KLH sudah cukup responsive dalam menagani permasalahan-pernasalahan yang dihadapi oleh pera pengusaha dan dirinya.
3. Tanggal wawancara :15 01 09
Tempat wawancara : Laweyan
Waktu wawancara. : 09.00-10.00
Peneliti terlebih dahulu menggutarakan naksud dan tujuan dari wawancara yang
dilakukan, yaitu untuk menggali dan mendapatkan data guna penyusunan skripsi
jurusan Ilmu administrasi Program Studi Administrasi Negara Universitas Sebelas
Maret. Setelah kedatangan, maksud dan tujuan peneliti dipahami maka informan
bersedia untuk membantu dan memberikan data serta informasi yang dibutuhkan
dalam penelitian yang dibutuhkan dala penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
Informan mengutarakan pendapatnya bahwa petugas penyuluhan menurutnya
jumlah petugas penyuluhan yang hanya dua orang dirasanya masih sangat kurang.
FIELD NOTE
Nama : Sukino
Jenis kelamin : Pria
Pendidikan : SMA
Pekerjaan : Pengusaha
1. Tanggal wawancara :15 01 09
Tempat wawancara : Laweyan
Waktu wawancara. : 09.00-10.00
Peneliti terlebih dahulu menggutarakan naksud dan tujuan dari wawancara yang
dilakukan, yaitu untuk menggali dan mendapatkan data guna penyusunan skripsi
jurusan Ilmu administrasi Program Studi Administrasi Negara Universitas Sebelas
Maret. Setelah kedatangan, maksud dan tujuan peneliti dipahami maka informan
bersedia untuk membantu dan memberikan data serta informasi yang dibutuhkan
dalam penelitian yang dibutuhkan dala penelitian yang dilakukan oleh peneliti.
Informan menberikan keterangan bahwa ia sangat mendukung kegiatan
penyuluhan yang dilakukan oleh KLH karena dengan itu beliau dapat lebih
mengerti tentang pengelolaan lingkungan sehingga tidak sembarangan lagi
membuang limbahnya.
REFLEKSI
Dalam kegiatan pengendalian pencemaran sungai khususnya pada kegiatan
pengendalian pencemaran sungai akibat dari limbah industri yang dibuang
kebadan sungai kantor lingkungan hidup mengalami dilemma berkaitan dengan
pelaksanaan kegiatan pengendalian pencemaran ini. Dari Segi Sumberdaya
manusia Jumlah petugas pelaksana yang tidak cukup memadai mempegaruhi
dalam produktifitas terhadap beberapa kegiatan yang harus dilakukan. Selain itu
juga sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Kantor Lingkungan Hidup juga
nasih kurang IPAL yang dimiliki juga belum mampu umtuk menekan tingkat
pencemaran yang dikehendaki yaitu dibawah baku mutu yang ditetapkan.
Partisipasi dari masyarakat industri dalam pengendalian pencemaran ini juga
nasih terbatas terhadap kegiatan –kegiatan tertentu saja (sosialisasi) sementara
untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang ada dalam peraturan perundangan
masih belum.
Pedoman Wawancara A. Kegiatan Penyuluhan
1. Apa tujuan dari kegiatan ini? 2. Kapan dan dimana kegiatan penyuluhan iniu dilakukan? 3. Siapa sajakah yang menjadi sasaran penyuluhan ini? 4. Bagaimana tanggapan dari peserta penyuluhan atas kegiatan ini?(mendukung
atau tidak) 5. Hal-hal apa saja yang disampaikan saat penyuluhan? 6. Bagaimana pemahaman masyarakat tentang pengendalian pencemaran sungai
ini? 7. Bagaimana kesadaran masyarakat untuk mengikuti penyuluhan? 8. Bagaimana cara menarik minat masyarakat untuk mengikuti penyuluhan? 9. Bagaimana pemahaman peserta penyuluhan setelah diadakan kegiatan
penyuluhan? 10. Manfaat apa yang secara langsung dapat dirasakan setelah diadakanya
penyuluhan? 11. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan? 12. Kondisi apa saja yang mendukung keberhasilan kegiatan?
B. Kegiatan Pengawasan 1. Apa tujuan dari kegiatan pengawasan ini? 2. Kapan dan dimana kegiatan pengawasan dilaksanakan? 3. Bagaimanakah mekanisme pengawasannya? 4. Hal-hal apa sajakah yang menjadi focus dari pengawasan ini? 5. Apakah kegiatan pengawasan dilakukan terhadap seluruh kegiata industri
yang ada di sini? 6. Apakah jumlah dan kualitas petugas sudah memadai dalam melakukan
pengawasan? 7. Bagaimana tanggapan pelaku industri terhadap kegiatan pengawasan ini? 8. Bagaimanakah hasil dari kegiatan pengawasan ini? 9. Kondisi apa yang menunjang keberhasilan kegiatan ini? 10. Kendala apa yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ini?
C. Kegiatan Penertiban 1. Apakah tujuan kegiatan penertiban ini? 2. Kapan dan dimana kegiatan penertiban ini dilakukan? 3. Bagaimanakah mekanisme kegiatan penertibanpengendalian pencemaran ini
dilakukan? 4. Hal-hal apa saja yang menjadi focus kegiatan penertiban? 5. Apa yang menjadi sebab industri ditertibkan? 6. Selama berlakunya peraturan sudahkah ada industri yang ditertibkan? 7. Pelanggaran apa saja yang akan mendapatkan sanksi/ 8. Bagaumana hasil dari penertiban ini? 9. Apakah hasil yang dicapai sudah sesuai dengan yang diharapkan? 10. Sanksi apa sajakan yang dikenakan untuk setiapo pelanggaran?
11. Apakah sanksi yang diberikan sudah dilaksanakan secara tegas? 12. Kendala-kendala apa saja yang dihadapi dalam penertiban ini?
Pertanyaan Umum
1. Seberapa efektif dan efisienkah kegiatan pengendalian pencemaran air ini terhadap kondisi pencemaran air sungai di surakarta ini?
2. Apakah sumberdaya yang dibutuhkan sudah mecukupi? 3. Bagaimanaklah sikap pelaksana dalam pengendalian pencemaran sungai ini? 4. Bagaimanakah komunikasi dan koordinasi dalam pengendalian ini? 5. Bagaimanakah sikap masyarakat terhadap kegiatan ini? 6. Bagaimanakah perkembangan industri setelah diadakanya kegiatan
pengendalian ini?
DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL UNIVERSITAS SEBELAS MARET
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK Jl. Ir. Sutami No.36 Kentingan Surakarta Telp. 648379
============================================== Nomor : /H27.1.13/PL/
Lampiran : 1 (satu) bendel
Hal : Permohonan Ijin Penelitian
Kepada : Yth. Bpk/Ibu/Sdr
Kepala Kantor Lingkungan hidup Surakarta
Dalam rangka menyelesaikan studi tingkat sarjana, (S1) kami mohon
perkenan Bapak/Ibu/ Saudara memberi ijin untuk mengadakan
penelitian bagi mahasiswa:
Nama : Ali Haryanto
NIM : D0104020
Jurusan : Ilmu Administrasi
Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas
Maret
Judul Skipsi : EVALUASI KINERJA PENGENDALIAN
PENCEMARAN SUNGAI OLEH KANTOR LINGKUNGAN
HIDUP SURAKARTA.
Tempat penelitian : Kantor Lingkungan Hidup Surakarta
Jangka waktu penelitian : Desember 2008- selesai