birook.setjen.pertanian.go.idbirook.setjen.pertanian.go.id/public/upload/file/...laporan kinerja...
TRANSCRIPT
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 i
Kementerian Pertanian
KATA PENGANTAR
Pembangunan pertanian tahun 2014 merupakan tahun terakhir dalam pelaksanaan Renstra Kementerian Pertanian periode 2010-2014. Kementerian Pertanian pada periode 2010-2014 telah menetapkan 4 (empat) sasaran utama/target sukses pembangunan pertanian, yaitu: (1) Tercapainya swasembada dan swasembada berkelanjutan; (2) Peningkatan diversifikasi pangan; (3) Peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor; dan (4) Peningkatan kesejahteraan petani.
Keempat sasaran tersebut diupayakan pencapaiannya melalui 12 (dua belas) program pembangunan pertanian, yaitu: (1) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan; (2) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Hortikultura Berkelanjutan; (3) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan; (4) Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal; (5) Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian; (6) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran, dan Ekspor Hasil Pertanian; (7) Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat; (8) Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing; (9) Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani, (10) Peningkatan Kualitas Perkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati; (11) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian; dan (12) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
Dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel, maka pelaksanaan pembangunan pertanian, tata kelola manajemen, dan sistem akuntabilitas kinerja pemerintah yang berbasis kinerja harus dilaksanakan secara konsisten dan penuh tanggung jawab sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian Pertanian.
Sejalan dengan Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka hasil capaian kinerja pembangunan pertanian sepatutnya dipertanggungjawabkan sepenuhnya kepada publik melalui Laporan Kinerja.
Buku Laporan Kinerja Kementerian Pertanian tahun 2014 ini merupakan cerminan akuntabilitas kinerja Kementerian Pertanian selama tahun 2014 dalam rangka pencapaian sasaran, yang dilaksanakan dalam bentuk program dan kegiatan Kementerian Pertanian. Kami menyadari bahwa selain berbagai keberhasilan yang telah dicapai hingga tahun 2014, masih terdapat kendala, permasalahan, dan hambatan yang perlu mendapat perhatian serius dan segera ditindaklanjuti untuk perbaikan dan penyempurnaan pembangunan pertanian ke depan. Tentu saja kita semua berharap kinerja yang akan datang dapat lebih ditingkatkan dengan memanfaatkan peluang yang tersedia, serta mengatasi semaksimal mungkin permasalahan yang terjadi dalam upaya mencapai kinerja Kementerian Pertanian yang lebih baik, benar, transparan, dan akuntabel.
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014ii
Kementerian Pertanian
Keberhasilan dan pencapaian kinerja Kementerian Pertanian selama tahun 2014 adalah hasil kerjasama seluruh jajaran Kementerian Pertanian serta dukungan pemangku kepentingan di pusat dan daerah, baik institusi Pemerintah, Swasta, maupun Petani. Besar harapan kami Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 ini dapat memberikan gambaran kinerja Kementerian Pertanian dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Sebagai akhir dari pengantar ini kami mengajak semua pihak untuk bekerja keras, cerdas, jujur, dan ikhlas dengan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung keberhasilan pembangunan pertanian ke depan.
A
IKHTISAR EKSEKUTIF
Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme; Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Keputusan Kepala LAN RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Tahun 2014 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Pertanian periode 2010-2014. Dalam implementasinya Renstra 2010-2014 tersebut ditindaklanjuti dengan merumuskan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2014, Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Penetapan Kinerja (PK) tahun 2014.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, yang ditindaklajuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, telah ditetapkan tugas dan fungsi unit-unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah, dipimpin oleh Menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertanian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Menteri Pertanian selaku pimpinan Kementerian Pertanian dibantu oleh Wakil Menteri Pertanian dan didukung oleh beberapa unit Eselon I, yaitu: (1) Sekretariat Jenderal; (2) Inspektorat Jenderal; (3) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; (4) Direktorat Jenderal Hortikultura; (5) Direktorat Jenderal Perkebunan; (6) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; (7) Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian; (8) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; (9) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; (10) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian; (11) Badan Ketahanan Pangan; (12) Badan Karantina Pertanian; (13) Staf Ahli Bidang Lingkungan; (14) Staf Ahli Bidang Kebijakan Pembangunan Pertanian; (15) Staf Ahli Bidang Kerja Sama Internasional; (16) Staf Ahli Bidang Inovasi dan Teknologi; dan (17) Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian. Selain itu juga ada beberapa Eselon II yang langsung berada di bawah Menteri Pertanian, yaitu: (1) Pusat Kerjasama Luar Negeri; (2) Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian; serta (3) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
Dalam tatalaksana organisasi Kementerian Pertanian, koordinasi dan pembinaan Pusat Kerjasama Luar Negeri, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, serta Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian berada dibawah Sekretariat Jenderal. Sementara itu koordinasi dan pembinaan Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian serta
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 iii
Kementerian Pertanian
Keberhasilan dan pencapaian kinerja Kementerian Pertanian selama tahun 2014 adalah hasil kerjasama seluruh jajaran Kementerian Pertanian serta dukungan pemangku kepentingan di pusat dan daerah, baik institusi Pemerintah, Swasta, maupun Petani. Besar harapan kami Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 ini dapat memberikan gambaran kinerja Kementerian Pertanian dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.
Sebagai akhir dari pengantar ini kami mengajak semua pihak untuk bekerja keras, cerdas, jujur, dan ikhlas dengan semangat yang tinggi dalam melaksanakan tugas dan fungsi masing-masing guna mendukung keberhasilan pembangunan pertanian ke depan.
A
IKHTISAR EKSEKUTIF
Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) mengacu pada ketetapan MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme; Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; Keputusan Kepala LAN RI Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Pedoman Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
Tahun 2014 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Pertanian periode 2010-2014. Dalam implementasinya Renstra 2010-2014 tersebut ditindaklanjuti dengan merumuskan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) tahun 2014, Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Penetapan Kinerja (PK) tahun 2014.
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, yang ditindaklajuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, telah ditetapkan tugas dan fungsi unit-unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah, dipimpin oleh Menteri yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Pertanian mempunyai tugas menyelenggarakan urusan di bidang pertanian dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
Dalam melaksanakan tugas dimaksud, Menteri Pertanian selaku pimpinan Kementerian Pertanian dibantu oleh Wakil Menteri Pertanian dan didukung oleh beberapa unit Eselon I, yaitu: (1) Sekretariat Jenderal; (2) Inspektorat Jenderal; (3) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan; (4) Direktorat Jenderal Hortikultura; (5) Direktorat Jenderal Perkebunan; (6) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan; (7) Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian; (8) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian; (9) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian; (10) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian; (11) Badan Ketahanan Pangan; (12) Badan Karantina Pertanian; (13) Staf Ahli Bidang Lingkungan; (14) Staf Ahli Bidang Kebijakan Pembangunan Pertanian; (15) Staf Ahli Bidang Kerja Sama Internasional; (16) Staf Ahli Bidang Inovasi dan Teknologi; dan (17) Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian. Selain itu juga ada beberapa Eselon II yang langsung berada di bawah Menteri Pertanian, yaitu: (1) Pusat Kerjasama Luar Negeri; (2) Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian; serta (3) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
Dalam tatalaksana organisasi Kementerian Pertanian, koordinasi dan pembinaan Pusat Kerjasama Luar Negeri, Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian, serta Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian berada dibawah Sekretariat Jenderal. Sementara itu koordinasi dan pembinaan Pusat Perpustakaan dan Penyebaran Teknologi Pertanian serta
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014iv
Kementerian Pertanian
Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian berada dibawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
Dalam melaksanakan pembangunan Jangka Menengah (2010-2014), Kementerian Pertanian menetapkan Visi “Terwujudnya Pertanian Industrial Unggul Berkelanjutan yang Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai Tambah, Daya Saing, Ekspor, dan Kesejahteraan Petani”.
Untuk mewujudkan Visi tersebut Kementerian Pertanian menetapkan sepuluh Misi, yaitu: (1) Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis IPTEK dan sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis; (2) Menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan; (3) Mengamankan plasma-nutfah dan meningkatkan pendayagunaannya untuk mendukung diversifikasi dan ketahanan pangan; (4) Menjadikan petani yang kreatif, inovatif, dan mandiri serta mampu memanfaatkan IPTEK dan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi; (5) Meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) dikonsumsi; (6) Meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian sebagai bahan baku industri; (7) Mewujudkan usaha pertanian yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal guna menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan kerja di perdesaan; (8) Mengembangkan industri hilir pertanian yang terintegrasi dengan sumberdaya lokal untuk memenuhi permintaan pasar domestik, regional, dan internasional; (9) Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas pertanian yang sehat, jujur, dan berkeadilan; dan (10) Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.
Tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Pertanian dalam kurun waktu 2010-2014 adalah: (1) Mewujudkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal; (2) Meningkatkan dan memantapkan swasembada berkelanjutan; (3) Menumbuhkembangkan ketahanan pangan dan gizi termasuk diversifikasi pangan; (4) Meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan ekspor produk pertanian; dan (5) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
Dalam Renstra Kementerian Pertanian (edisi Revisi), empat sasaran utama telah ditetapkan untuk dicapai oleh Kementerian Pertanian dalam periode 5 (lima) tahun (2010-2014). Sasaran Pertama Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan. Pencapaian swasembada difokuskan pada komoditas kedelai, gula, dan daging sapi dengan indikator kinerja produksi tahun 2014 masing-masing untuk kedelai 2,70 juta ton, gula 3,45 juta ton, dan daging sapi 660 ribu ton karkas. Sementara itu, pencapaian swasembada berkelanjutan difokuskan pada mempertahankan dan meningkatkan kualitas swasembada padi dan jagung yang sudah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, di mana sasaran produksi padi di tahun 2014 sebesar 76,57 juta ton dan jagung 29,0 juta ton pipilan kering. Dalam perkembangannya sasaran produksi tahun 2014 berubah seiring dengan perubahan Road Map pencapaian produksi dan tidak terpenuhinya asumsi seperti ketersediaan lahan. Perubahan sasaran produksi tersebut antara lain jagung menjadi 20,82 juta ton, kedelai 1,5 juta ton, gula menjadi 3,1 juta ton, dan daging sapi menjadi 530 ribu ton. Sasaran kedua adalah Peningkatan
Diversifikasi Pangan, meliputi penurunan konsumsi beras per kapita sekurang-kurangnya 1,50 persen per tahun dan skor Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi 93,30 di tahun 2014. Sasaran ketiga adalah Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor, meliputi tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi, dan bahan olahan karet pada 2014 (pemberlakuan sertifikat wajib); meningkatnya produk olahan yang diperdagangkan menjadi 50%; pengembangan tepung-tepungan untuk mensubstitusi 20% gandum/terigu impor; memenuhi sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri; dan meningkatkan surplus neraca perdagangan menjadi US$54,5 miliar pada tahun 2014. Selanjutnya, untuk sasaran keempat
Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Sasaran tersebut, Kementerian Pertanian menyusun arah dan kebijakan pembangunan pertanian 2010-2014 yaitu: (1) Melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya yang terbukti sangat baik kinerja dan hasilnya, antara lain bantuan benih/bibit unggul, subsidi pupuk, bantuan/fasilitasi alsintan, Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT), Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT), dan pola sekolah lapang lainnya; (2) Melanjutkan dan memperkuat kegiatan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat seperti Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), Sarjana Membangun Desa (SMD), Penggerak Membangun Desa (PMD), dan rekruitmen tenaga pendamping lapang guna mempercepat pertumbuhan industri pertanian di perdesaan; (3) Pemantapan swasembada beras, jagung, daging ayam, telur, dan gula konsumsi melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan; (4) Pencapaian swasembada kedelai, daging sapi, dan gula industri; (5) Peningkatan produksi susu segar, buah lokal, dan produk-produk substitusi komoditas impor; (6) Peningkatan kualitas dan kuantitas public goods melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi, embung, jalan desa, dan jalan usahatani; (7) Jaminan penguasaan lahan produktif; (8) Pembangunan sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok tani; (9) Penguatan kelembagaan perbenihan dan perbibitan nasional; (10) Pemberdayaan masyarakat petani miskin melalui bantuan sarana, pelatihan, dan pendampingan; (11) Penguatan akses petani terhadap IPTEK, pasar, dan permodalan berbunga rendah; (12) Mendorong minat investasi pertanian dan kemitraan usaha melalui promosi yang intensif dan dukungan iklim usaha yang kondusif; (13) Pembangunan kawasan komoditas unggulan terpadu secara vertikal dan/atau horizontal dengan konsolidasi usahatani produktif berbasis lembaga ekonomi masyarakat yang berdaya saing tinggi di pasar lokal maupun internasional; (14) Pengembangan bio-energi berbasis bahan baku lokal terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat khususnya di perdesaan dan mensubstitusi BBM; (15) Pengembangan investasi pangan dan pembangunan lumbung pangan masyarakat untuk mengatasi rawan pangan dan stabilisasi harga di sentra produksi; (16) Peningkatan keseimbangan ekosistem dan pengendalian hama penyakit tumbuhan dan hewan secara terpadu; (17) Peningkatan perlindungan dan pendayagunaan plasma-nutfah nasional; (18) Penguatan sistem perkarantinaan pertanian; (19) Penelitian dan pengembangan berbasis sumberdaya spesifik lokasi (kearifan lokal) dan sesuai agro-ekosistem setempat dengan teknologi unggul yang berorientasi kebutuhan petani; (20) Pengembangan industri
adalah Peningkatan Kesejahteraan Petani, meliputi pendapatan per kapita pertanian Rp7,93 juta di tahun 2014, rata-rata laju peningkatan pendapatan per kapita 11,10 persen per tahun, dan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 115-120.
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 v
Kementerian Pertanian
Pusat Analisis Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian berada dibawah Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
Dalam melaksanakan pembangunan Jangka Menengah (2010-2014), Kementerian Pertanian menetapkan Visi “Terwujudnya Pertanian Industrial Unggul Berkelanjutan yang Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai Tambah, Daya Saing, Ekspor, dan Kesejahteraan Petani”.
Untuk mewujudkan Visi tersebut Kementerian Pertanian menetapkan sepuluh Misi, yaitu: (1) Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis IPTEK dan sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis; (2) Menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan; (3) Mengamankan plasma-nutfah dan meningkatkan pendayagunaannya untuk mendukung diversifikasi dan ketahanan pangan; (4) Menjadikan petani yang kreatif, inovatif, dan mandiri serta mampu memanfaatkan IPTEK dan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi; (5) Meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) dikonsumsi; (6) Meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian sebagai bahan baku industri; (7) Mewujudkan usaha pertanian yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal guna menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan kerja di perdesaan; (8) Mengembangkan industri hilir pertanian yang terintegrasi dengan sumberdaya lokal untuk memenuhi permintaan pasar domestik, regional, dan internasional; (9) Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas pertanian yang sehat, jujur, dan berkeadilan; dan (10) Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.
Tujuan yang akan dicapai oleh Kementerian Pertanian dalam kurun waktu 2010-2014 adalah: (1) Mewujudkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal; (2) Meningkatkan dan memantapkan swasembada berkelanjutan; (3) Menumbuhkembangkan ketahanan pangan dan gizi termasuk diversifikasi pangan; (4) Meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan ekspor produk pertanian; dan (5) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
Dalam Renstra Kementerian Pertanian (edisi Revisi), empat sasaran utama telah ditetapkan untuk dicapai oleh Kementerian Pertanian dalam periode 5 (lima) tahun (2010-2014). Sasaran Pertama Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan. Pencapaian swasembada difokuskan pada komoditas kedelai, gula, dan daging sapi dengan indikator kinerja produksi tahun 2014 masing-masing untuk kedelai 2,70 juta ton, gula 3,45 juta ton, dan daging sapi 660 ribu ton karkas. Sementara itu, pencapaian swasembada berkelanjutan difokuskan pada mempertahankan dan meningkatkan kualitas swasembada padi dan jagung yang sudah dicapai pada tahun-tahun sebelumnya, di mana sasaran produksi padi di tahun 2014 sebesar 76,57 juta ton dan jagung 29,0 juta ton pipilan kering. Dalam perkembangannya sasaran produksi tahun 2014 berubah seiring dengan perubahan Road Map pencapaian produksi dan tidak terpenuhinya asumsi seperti ketersediaan lahan. Perubahan sasaran produksi tersebut antara lain jagung menjadi 20,82 juta ton, kedelai 1,5 juta ton, gula menjadi 3,1 juta ton, dan daging sapi menjadi 530 ribu ton. Sasaran kedua adalah Peningkatan
Diversifikasi Pangan, meliputi penurunan konsumsi beras per kapita sekurang-kurangnya 1,50 persen per tahun dan skor Pola Pangan Harapan (PPH) menjadi 93,30 di tahun 2014. Sasaran ketiga adalah Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor, meliputi tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi, dan bahan olahan karet pada 2014 (pemberlakuan sertifikat wajib); meningkatnya produk olahan yang diperdagangkan menjadi 50%; pengembangan tepung-tepungan untuk mensubstitusi 20% gandum/terigu impor; memenuhi sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri; dan meningkatkan surplus neraca perdagangan menjadi US$54,5 miliar pada tahun 2014. Selanjutnya, untuk sasaran keempat
Dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Sasaran tersebut, Kementerian Pertanian menyusun arah dan kebijakan pembangunan pertanian 2010-2014 yaitu: (1) Melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya yang terbukti sangat baik kinerja dan hasilnya, antara lain bantuan benih/bibit unggul, subsidi pupuk, bantuan/fasilitasi alsintan, Sekolah Lapang Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT), Sekolah Lapang Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT), dan pola sekolah lapang lainnya; (2) Melanjutkan dan memperkuat kegiatan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat seperti Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), Sarjana Membangun Desa (SMD), Penggerak Membangun Desa (PMD), dan rekruitmen tenaga pendamping lapang guna mempercepat pertumbuhan industri pertanian di perdesaan; (3) Pemantapan swasembada beras, jagung, daging ayam, telur, dan gula konsumsi melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan; (4) Pencapaian swasembada kedelai, daging sapi, dan gula industri; (5) Peningkatan produksi susu segar, buah lokal, dan produk-produk substitusi komoditas impor; (6) Peningkatan kualitas dan kuantitas public goods melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi, embung, jalan desa, dan jalan usahatani; (7) Jaminan penguasaan lahan produktif; (8) Pembangunan sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok tani; (9) Penguatan kelembagaan perbenihan dan perbibitan nasional; (10) Pemberdayaan masyarakat petani miskin melalui bantuan sarana, pelatihan, dan pendampingan; (11) Penguatan akses petani terhadap IPTEK, pasar, dan permodalan berbunga rendah; (12) Mendorong minat investasi pertanian dan kemitraan usaha melalui promosi yang intensif dan dukungan iklim usaha yang kondusif; (13) Pembangunan kawasan komoditas unggulan terpadu secara vertikal dan/atau horizontal dengan konsolidasi usahatani produktif berbasis lembaga ekonomi masyarakat yang berdaya saing tinggi di pasar lokal maupun internasional; (14) Pengembangan bio-energi berbasis bahan baku lokal terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat khususnya di perdesaan dan mensubstitusi BBM; (15) Pengembangan investasi pangan dan pembangunan lumbung pangan masyarakat untuk mengatasi rawan pangan dan stabilisasi harga di sentra produksi; (16) Peningkatan keseimbangan ekosistem dan pengendalian hama penyakit tumbuhan dan hewan secara terpadu; (17) Peningkatan perlindungan dan pendayagunaan plasma-nutfah nasional; (18) Penguatan sistem perkarantinaan pertanian; (19) Penelitian dan pengembangan berbasis sumberdaya spesifik lokasi (kearifan lokal) dan sesuai agro-ekosistem setempat dengan teknologi unggul yang berorientasi kebutuhan petani; (20) Pengembangan industri
adalah Peningkatan Kesejahteraan Petani, meliputi pendapatan per kapita pertanian Rp7,93 juta di tahun 2014, rata-rata laju peningkatan pendapatan per kapita 11,10 persen per tahun, dan Nilai Tukar Petani (NTP) sebesar 115-120.
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014vi
Kementerian Pertanian
hilir pertanian di perdesaan yang berbasis kelompok tani untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan keseimbangan ekonomi desa-kota; (21) Berperan aktif dalam melahirkan kebijakan makro yang berpihak kepada petani seperti perlindungan tarif dan non tarif perdagangan internasional, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi; (22) Peningkatan promosi citra petani dan pertanian guna menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis; dan (23) Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian yang akuntabel dan good governance.
Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan pertanian tahun 2010-2014 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang bernaung di bawah 12 (dua belas) program pembangunan pertanian, yaitu: (1) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan; (2) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Hortikultura Berkelanjutan; (3) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan; (4) Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal; (5) Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian; (6) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian; (7) Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat; (8) Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing; (9) Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani; (10) Peningkatan Kualitas Perkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati; (11) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian; dan (12) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
Pada tahun 2014, empat sasaran utama (target sukses) rencana strategis Kementerian Pertanian 2010-2014 tersebut dijabarkan dalam bentuk 14 indikator kinerja yang kemudian secara rinci (dengan mempertimbangkan kondisi pagu anggaran tahun 2014) dituangkan dalam bentuk Penetapan Kinerja (PK) Kementerian Pertanian.
Tahun 2014 Kementerian Pertanian mengelola APBN sektoral (BA.018) sebesar Rp14.238.721.451.000,00 yang dialokasikan di pusat dan daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia dengan jumlah DIPA Satker sebanyak 1.619 DIPA Satker. Realisasi penyerapan sampai dengan 31 Desember 2014 mencapai Rp13.251.063.952.569,00 atau 93,06%.
Dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) Kementerian Pertanian Tahun 2014 ditetapkan Indikator Kinerja dan target sebagai berikut: (1) Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan (swasembada kedelai, gula, dan daging sapi serta swasembada berkelanjutan padi dan jagung) dengan target produksi: kedelai sebesar 1,00 juta ton, gula sebesar 2,79 juta ton, daging sapi sebesar 460 ribu ton, padi sebesar 72,30 juta ton, serta jagung sebesar 19,00 juta ton; (2) Peningkatan Diversifikasi Pangan (persentase penurunan konsumsi beras per kapita tahun sebesar 1,50% dan membaiknya Skor Pola Pangan Harapan/PPH menjadi sebesar 82,5); (3) Meningkatnya Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor (tersertifikasinya produk pertanian organik, kakao fermentasi, dan bahan olahan karet sebesar 50%; meningkatnya produk olahan yang diperdagangkan sebesar 35%; meningkatnya produksi tepung-tepungan untuk mensubstitusi gandum/terigu sebesar 11%; meningkatnya sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri sebesar 10%; dan surplus neraca
perdagangan sebesar USD23 Miliar); serta (4) Meningkatnya Kesejahteraan Petani (persentase pertumbuhan pendapatan petani per kapita sebesar 11,10% dan Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 110-115).
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dari 14 sasaran indikator kinerja utama sebagian besar sasaran kinerja cukup berhasil hingga sangat berhasil (Sangat berhasil 5 indikator, berhasil 5 indikator, 1 indikator cukup berhasil, dan kurang berhasil 3 indikator).
Indikator kinerja yang sangat berhasil yaitu: (1) Produksi Jagung mencapai 19,13 juta ton dari target 19,00 juta ton (100,68%); (2) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 83,4 dari target 82,5 (101,09%); (3) Tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi dan bahan olahan karet mencapai 71,87% dari target 50% (143,74%); (4) Meningkatnya sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri mencapai 33,33% dari target 10% (334,10%); dan (5) Pertumbuhan pendapatan per kapita petani mencapai 11,41% dari target 11,10% (102,79%).
Indikator kinerja yang berhasil yaitu: (1) Peningkatan produksi gula mencapai 2,63 juta ton dari target 2,79 juta ton (94,34%); (2) Produksi daging sapi mencapai 370 ribu ton dari target 460 ribu ton (80,43%); (3) Produksi padi mencapai 70,61 juta ton GKG dari target 72,30 juta ton GKG (97,60%); (4) Produksi kedelai mencapai 920 ribu ton dari target 1,00 juta ton (92,10%); dan (5) Nilai Tukar Petani mencapai 107,37 dari target 110-115 (97,61%). Indikator kinerja yang cukup berhasil yaitu Surplus neraca perdagangan sebesar US$15,19 miliar dari target US$23 miliar (66,04%).
Indikator kinerja yang kurang berhasil yaitu: (1) Penurunan konsumsi beras per kapita tiap tahun mencapai 0,10% dari target 1,5% (6,67%); (2) Meningkatnya produk olahan yang diperdagangkan mencapai 8,86% dari target sebesar 35% (25,31%); dan (3) Meningkatnya produksi tepung-tepungan untuk mensubstitusi gandum/terigu mencapai 3,10% dari target 11% (28,18%).
Secara umum, pembangunan pertanian pada tahun 2014 mengalami kemajuan, namun masih ditemui kendala/hambatan, meliputi aspek: (1) Administrasi dan Manajemen; (2) Sumber Daya Manusia; dan (3) Teknis. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ditempuh berbagai upaya, antara lain: (1) Perbaikan sistem perencanaan kinerja; (2) Pembinaan dan pelatihan kepada petugas dan petani; (3) Peningkatan penggunaan sumberdaya lokal; (4) Penurunan porsi penggunaan komoditas atau bahan baku impor; (5) Promosi pemasaran hasil, baik domestik maupun internasional; (6) Merubah perilaku usaha dari paradigma yang berorientasi produk pada paradigma berorientasi pasar; dan (7) Peningkatan koordinasi dan penggalangan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 vii
Kementerian Pertanian
hilir pertanian di perdesaan yang berbasis kelompok tani untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan keseimbangan ekonomi desa-kota; (21) Berperan aktif dalam melahirkan kebijakan makro yang berpihak kepada petani seperti perlindungan tarif dan non tarif perdagangan internasional, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi; (22) Peningkatan promosi citra petani dan pertanian guna menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis; dan (23) Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian yang akuntabel dan good governance.
Untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan pertanian tahun 2010-2014 telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan yang bernaung di bawah 12 (dua belas) program pembangunan pertanian, yaitu: (1) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan; (2) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Hortikultura Berkelanjutan; (3) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Perkebunan Berkelanjutan; (4) Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal; (5) Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian; (6) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian; (7) Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat; (8) Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing; (9) Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani; (10) Peningkatan Kualitas Perkarantinaan dan Pengawasan Keamanan Hayati; (11) Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian; dan (12) Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya.
Pada tahun 2014, empat sasaran utama (target sukses) rencana strategis Kementerian Pertanian 2010-2014 tersebut dijabarkan dalam bentuk 14 indikator kinerja yang kemudian secara rinci (dengan mempertimbangkan kondisi pagu anggaran tahun 2014) dituangkan dalam bentuk Penetapan Kinerja (PK) Kementerian Pertanian.
Tahun 2014 Kementerian Pertanian mengelola APBN sektoral (BA.018) sebesar Rp14.238.721.451.000,00 yang dialokasikan di pusat dan daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) di Indonesia dengan jumlah DIPA Satker sebanyak 1.619 DIPA Satker. Realisasi penyerapan sampai dengan 31 Desember 2014 mencapai Rp13.251.063.952.569,00 atau 93,06%.
Dalam dokumen Penetapan Kinerja (PK) Kementerian Pertanian Tahun 2014 ditetapkan Indikator Kinerja dan target sebagai berikut: (1) Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan (swasembada kedelai, gula, dan daging sapi serta swasembada berkelanjutan padi dan jagung) dengan target produksi: kedelai sebesar 1,00 juta ton, gula sebesar 2,79 juta ton, daging sapi sebesar 460 ribu ton, padi sebesar 72,30 juta ton, serta jagung sebesar 19,00 juta ton; (2) Peningkatan Diversifikasi Pangan (persentase penurunan konsumsi beras per kapita tahun sebesar 1,50% dan membaiknya Skor Pola Pangan Harapan/PPH menjadi sebesar 82,5); (3) Meningkatnya Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor (tersertifikasinya produk pertanian organik, kakao fermentasi, dan bahan olahan karet sebesar 50%; meningkatnya produk olahan yang diperdagangkan sebesar 35%; meningkatnya produksi tepung-tepungan untuk mensubstitusi gandum/terigu sebesar 11%; meningkatnya sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri sebesar 10%; dan surplus neraca
perdagangan sebesar USD23 Miliar); serta (4) Meningkatnya Kesejahteraan Petani (persentase pertumbuhan pendapatan petani per kapita sebesar 11,10% dan Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 110-115).
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dari 14 sasaran indikator kinerja utama sebagian besar sasaran kinerja cukup berhasil hingga sangat berhasil (Sangat berhasil 5 indikator, berhasil 5 indikator, 1 indikator cukup berhasil, dan kurang berhasil 3 indikator).
Indikator kinerja yang sangat berhasil yaitu: (1) Produksi Jagung mencapai 19,13 juta ton dari target 19,00 juta ton (100,68%); (2) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 83,4 dari target 82,5 (101,09%); (3) Tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi dan bahan olahan karet mencapai 71,87% dari target 50% (143,74%); (4) Meningkatnya sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri mencapai 33,33% dari target 10% (334,10%); dan (5) Pertumbuhan pendapatan per kapita petani mencapai 11,41% dari target 11,10% (102,79%).
Indikator kinerja yang berhasil yaitu: (1) Peningkatan produksi gula mencapai 2,63 juta ton dari target 2,79 juta ton (94,34%); (2) Produksi daging sapi mencapai 370 ribu ton dari target 460 ribu ton (80,43%); (3) Produksi padi mencapai 70,61 juta ton GKG dari target 72,30 juta ton GKG (97,60%); (4) Produksi kedelai mencapai 920 ribu ton dari target 1,00 juta ton (92,10%); dan (5) Nilai Tukar Petani mencapai 107,37 dari target 110-115 (97,61%). Indikator kinerja yang cukup berhasil yaitu Surplus neraca perdagangan sebesar US$15,19 miliar dari target US$23 miliar (66,04%).
Indikator kinerja yang kurang berhasil yaitu: (1) Penurunan konsumsi beras per kapita tiap tahun mencapai 0,10% dari target 1,5% (6,67%); (2) Meningkatnya produk olahan yang diperdagangkan mencapai 8,86% dari target sebesar 35% (25,31%); dan (3) Meningkatnya produksi tepung-tepungan untuk mensubstitusi gandum/terigu mencapai 3,10% dari target 11% (28,18%).
Secara umum, pembangunan pertanian pada tahun 2014 mengalami kemajuan, namun masih ditemui kendala/hambatan, meliputi aspek: (1) Administrasi dan Manajemen; (2) Sumber Daya Manusia; dan (3) Teknis. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, ditempuh berbagai upaya, antara lain: (1) Perbaikan sistem perencanaan kinerja; (2) Pembinaan dan pelatihan kepada petugas dan petani; (3) Peningkatan penggunaan sumberdaya lokal; (4) Penurunan porsi penggunaan komoditas atau bahan baku impor; (5) Promosi pemasaran hasil, baik domestik maupun internasional; (6) Merubah perilaku usaha dari paradigma yang berorientasi produk pada paradigma berorientasi pasar; dan (7) Peningkatan koordinasi dan penggalangan dukungan dari seluruh pemangku kepentingan.
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014viii
Kementerian Pertanian
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ....................................................................................................................................................... i IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................................................................................................... iii DAFTAR ISI ................................................................................................................................................................. viii DAFTAR TABEL ............................................................................................................................................................. ix DAFTAR GAMBAR ......................................................................................................................................................... x DAFTAR GRAFIK ............................................................................................................................................................ x BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang ......................................................................................................................................... 1 1.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan .......................................................................................... 2 1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian ..................................................................... 3 1.4 Sumberdaya Manusia Kementerian Pertanian ......................................................................................... 11 1.5 Dukungan Anggaran ................................................................................................................................ 11
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ..................................................................................................... 12 2.1 Rencana Strategik 2010-2014 .................................................................................................................... 12
2.1.1 Visi ..................................................................................................................................................... 13 2.1.2 Misi ................................................................................................................................................... 13 2.1.3 Tujuan dan Sasaran ........................................................................................................................... 13 2.1.4 Arah Kebijakan Kementerian Pertanian ............................................................................................ 15 2.1.5 Program dan Kegiatan ...................................................................................................................... 18
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 ............................................................................................ 18 2.3 Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014 ......................................................................................................... 19
2.3.1 Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan ................................................................................. 21 2.3.1.1 Swasembada Kedelai ............................................................................................................. 21 2.3.1.2 Swasembada Gula.................................................................................................................. 22 2.3.1.3 Swasembada Daging Sapi ...................................................................................................... 23 2.3.1.4 Swasembada Beras Berkelanjutan ......................................................................................... 24 2.3.1.5 Swasembada Jagung Berkelanjutan ...................................................................................... 25
2.3.2 Meningkatnya Diversifikasi Pangan................................................................................................... 26 2.3.3 Meningkatnya Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor ...................................................................... 27 2.3.4 Peningkatan Kesejahteraan Petani .................................................................................................. 28
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN .................................................................................... 29 3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran .................................................................................... 29 3.2. Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2014 ........................................................... 29 3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 ................................................. 30
3.3.1 Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan ................................................................................. 30 3.3.1.1 Produksi Kedelai .................................................................................................................... 30 3.3.1.2 Produksi Gula ......................................................................................................................... 33 3.3.1.3 Produksi Daging Sapi ............................................................................................................. 37 3.3.1.4 Produksi Padi ......................................................................................................................... 43 3.3.1.5 Produksi Jagung .................................................................................................................... 47 3.3.1.6 Dukungan dalam Upaya Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan ............ 50
3.3.2 Meningkatnya Diversifikasi Pangan .................................................................................................. 60 3.3.2.1 Persentase Penurunan Konsumsi Beras Per Kapita Tiap Tahun .............................................. 60 3.3.2.2 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) .......................................................................................... 64
3.3.3 Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor ........................................................................... 67 3.3.3.1 Tersertifikasinya Semua Produk Organik, Kakao Fermentasi, dan Bahan Olahan Karet ........ 67 3.3.3.2 Meningkatnya Produk Olahan yang Diperdagangkan........................................................... 73 3.3.3.3 Meningkatnya Produksi Tepung-tepungan untuk Mensubsitusi Gandum/Terigu Impor ....... 75 3.3.3.4 Meningkatnya Sarana Pengolahan Kakao Fermentasi Bermutu untuk Industri Coklat
Dalam Negeri ....................................................................................................................... 77 3.3.3.5 Surplus Neraca Perdagangan Komoditas Pertanian ............................................................. 79
3.3.4 Peningkatan Kesejahteraan Petani ................................................................................................... 83 3.3.4.1 Nilai Tukar Petani (NTP) ....................................................................................................... 84
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 ix
Kementerian Pertanian
DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ....................................................................................................................................................... i IKHTISAR EKSEKUTIF .................................................................................................................................................... iii DAFTAR ISI ................................................................................................................................................................. viii DAFTAR TABEL ............................................................................................................................................................. ix DAFTAR GAMBAR ......................................................................................................................................................... x DAFTAR GRAFIK ............................................................................................................................................................ x BAB I. PENDAHULUAN ............................................................................................................................................. 1
1.1 Latar Belakang ......................................................................................................................................... 1 1.2 Kedudukan, Tugas, Fungsi, dan Kewenangan .......................................................................................... 2 1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian ..................................................................... 3 1.4 Sumberdaya Manusia Kementerian Pertanian ......................................................................................... 11 1.5 Dukungan Anggaran ................................................................................................................................ 11
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA ..................................................................................................... 12 2.1 Rencana Strategik 2010-2014 .................................................................................................................... 12
2.1.1 Visi ..................................................................................................................................................... 13 2.1.2 Misi ................................................................................................................................................... 13 2.1.3 Tujuan dan Sasaran ........................................................................................................................... 13 2.1.4 Arah Kebijakan Kementerian Pertanian ............................................................................................ 15 2.1.5 Program dan Kegiatan ...................................................................................................................... 18
2.2 Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014 ............................................................................................ 18 2.3 Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2014 ......................................................................................................... 19
2.3.1 Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan ................................................................................. 21 2.3.1.1 Swasembada Kedelai ............................................................................................................. 21 2.3.1.2 Swasembada Gula.................................................................................................................. 22 2.3.1.3 Swasembada Daging Sapi ...................................................................................................... 23 2.3.1.4 Swasembada Beras Berkelanjutan ......................................................................................... 24 2.3.1.5 Swasembada Jagung Berkelanjutan ...................................................................................... 25
2.3.2 Meningkatnya Diversifikasi Pangan................................................................................................... 26 2.3.3 Meningkatnya Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor ...................................................................... 27 2.3.4 Peningkatan Kesejahteraan Petani .................................................................................................. 28
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN PERTANIAN .................................................................................... 29 3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran .................................................................................... 29 3.2. Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2014 ........................................................... 29 3.3 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 ................................................. 30
3.3.1 Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan ................................................................................. 30 3.3.1.1 Produksi Kedelai .................................................................................................................... 30 3.3.1.2 Produksi Gula ......................................................................................................................... 33 3.3.1.3 Produksi Daging Sapi ............................................................................................................. 37 3.3.1.4 Produksi Padi ......................................................................................................................... 43 3.3.1.5 Produksi Jagung .................................................................................................................... 47 3.3.1.6 Dukungan dalam Upaya Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan ............ 50
3.3.2 Meningkatnya Diversifikasi Pangan .................................................................................................. 60 3.3.2.1 Persentase Penurunan Konsumsi Beras Per Kapita Tiap Tahun .............................................. 60 3.3.2.2 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) .......................................................................................... 64
3.3.3 Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor ........................................................................... 67 3.3.3.1 Tersertifikasinya Semua Produk Organik, Kakao Fermentasi, dan Bahan Olahan Karet ........ 67 3.3.3.2 Meningkatnya Produk Olahan yang Diperdagangkan........................................................... 73 3.3.3.3 Meningkatnya Produksi Tepung-tepungan untuk Mensubsitusi Gandum/Terigu Impor ....... 75 3.3.3.4 Meningkatnya Sarana Pengolahan Kakao Fermentasi Bermutu untuk Industri Coklat
Dalam Negeri ....................................................................................................................... 77 3.3.3.5 Surplus Neraca Perdagangan Komoditas Pertanian ............................................................. 79
3.3.4 Peningkatan Kesejahteraan Petani ................................................................................................... 83 3.3.4.1 Nilai Tukar Petani (NTP) ....................................................................................................... 84
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014x
Kementerian Pertanian
3.3.4.2 Pertumbuhan Pendapatan per Kapita .................................................................................. 88 3.4 Capaian Kinerja Lainnya ............................................................................................................................ 97 3.5 Akuntabilitas Keuangan ............................................................................................................................ 97 3.6 Hambatan dan Kendala ............................................................................................................................ 99 3.7 Upaya dan Tindak Lanjut .......................................................................................................................... 100
BAB IV. PENUTUP ......................................................................................................................................................... 102 LAMPIRAN ................................................................................................................................................................. 105
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Perubahan Target Perjanjian Kinerja Kementerian Pertanian 2014 Karena Adanya Penyesuaian Anggaran pada APBN-P TA 2014............................................................................................................................................ 21
Tabel 2. Program Utama dan Program Pendukung pada Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Kedelai Tahun 2014 ...... 22 Tabel 3. Program Utama dan Program Pendukung pada Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Gula Tahun 2014 ........... 23 Tabel 4. Program Utama dan Program Pendukung pada Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Daging Sapi Tahun
2014 ...................................................................................................................................................... 24 Tabel 5. Program Utama dan Program Pendukung pada Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Padi Tahun 2014 ........... 25 Tabel 6. Program Utama dan Program Pendukung pada Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Jagung Tahun 2014 ...... 26 Tabel 7. Program Utama dan Program Pendukung pada Sasaran Strategis Meningkatnya Diversifikasi Pangan Tahun
2014 ...................................................................................................................................................... 26 Tabel 8. Program Utama dan Program Pendukung pada Sasaran Strategis Meningkatnya Nilai Tambah, Daya Saing
dan Ekspor Tahun 2014 ......................................................................................................................................... 27 Tabel 9. Program Utama dan Program Pendukung pada Sasaran Strategis Peningkatan Kesejahteraan Petani Tahun
2014 ...................................................................................................................................................... 28 Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 ............................................................................. 29 Tabel 11. Capaian Sasaran Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Tahun 2014 ........................................................ 30 Tabel 12. Capaian Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Kedelai Tahun 2014 ................................................................... 30 Tabel 13. Perkembangan Produksi, Produktivitas, Luas Panen Kedelai Tahun 2010-2014 ..................................................... 31 Tabel 14. Neraca Produksi dan Kebutuhan Kedelai Tahun 2014 ........................................................................................... 32 Tabel 15. Kegiatan Mendukung Pencapaian Target Swasembada Kedelai Tahun 2014 ........................................................ 33 Tabel 16. Pencapaian Sasaran Swasembada Gula Tahun 2013-2014 ...................................................................................... 34 Tabel 17. Laju Pertumbuhan Komoditi Tebu dari tahun 2010-2014 ...................................................................................... 35 Tabel 18. Produksi Gula di Indonesia selama Tahun 2010-2014 ............................................................................................. 35 Tabel 19. Kegiatan-Kegiatan Tahun 2013 yang turut Mendukung Pencapaian Produksi Gula Tahun 2014 ............................. 36 Tabel 20. Kegiatan-Kegiatan Pencapaian Produksi Gula yang dilakukan Tahun 2014 ............................................................ 37 Tabel 21. Perkembangan Produksi dan Konsumsi Daging Sapi Periode 2010-2014 ............................................................... 39 Tabel 22. Perkembangan Harga Komoditas Peternakan Tahun 2010-2014 ........................................................................... 40 Tabel 23. Kegiatan-kegiatan Tahun 2010-2014 dalam rangka Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Kerbau 2014 ......... 42 Tabel 24. Capaian Produksi Padi Tahun 2013-2014 ................................................................................................................ 44 Tabel 25. Neraca dan Kebutuhan Beras Tahun 2014 ............................................................................................................. 45 Tabel 26. Perkembangan Produksi, Produktivitas, Luas Panen Padi Tahun 2014 .................................................................. 45 Tabel 27. Pelaksanaan Kegiatan APBN Pendukung Produksi Padi Tahun 2014 ..................................................................... 46 Tabel 28. Capaian Produksi Jagung Tahun 2013-2014 ........................................................................................................... 47 Tabel 29. Neraca Produksi dan Kebutuhan Jagung Tahun 2014 ............................................................................................ 48 Tabel 30. Perkembangan Produksi, Produktivitas, Luas Panen Jagung Tahun 2014 ............................................................. 48 Tabel 31. Kegiatan Mendukung Pencapaian Swasembada Jagung Berkelanjutan ............................................................... 49 Tabel 32. Kegiatan pada Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Tahun 2014
yang Mendukung Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan ..................................................... 51 Tabel 33. Indikator Sasaran Kegiatan-kegiatan pada Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan
Kelembagaan Petani Tahun 2014 yang Mendukung Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan ...................................................................................................................................................... 53
Tabel 34. Kegiatan pada Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran, dan Ekspor Hasil Pertanian dalam mendukung Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Tahun 2014 ................. 58
Tabel 35. Frekuensi Sertifikasi Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan Pada Tahun 2009-2014 .................................... 58
Tabel 36. Temuan Organisme Penggangu Tumbuhan Karantina (OPTK) Asal Luar Negeri Hasil Pemeriksaan Karantina Tumbuhan yang Terdeteksi Positif dan Tertangkal Tahun 2014............................................................................. 59
Tabel 37. Capaian Sasaran Peningkatan Diversifikasi Pangan Tahun 2014 ........................................................................... 60 Tabel 38. Perkembangan Konsumsi Beras Tahun 2009 – 2014 ............................................................................................. 61 Tabel 39. Perkembangan Konsumsi Pangan Nasional Berdasarkan Kelompok Pangan Periode Tahun 2009-2014 ............... 62 Tabel 40. Perkembangan Konsumsi Pangan Energi dan Protein serta Nilai PPH Tahun 2009- 2014 ...................................... 64 Tabel 41. Konsumsi Energi Rumah Tangga Berdasarkan Kelompok Pangan Tahun 2009-2014 ............................................. 65 Tabel 42. Capaian Sasaran Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor Tahun 2014 ................................................. 67 Tabel 43. Capaian Indikator Kinerja Tersertifikasinya Semua Produk Pertanian Organik, Kakao Fermentasi, dan Bahan
Olahan Karet (Pemberlakukan Sertifikasi Wajib) Tahun 2014 ................................................................................ 68 Tabel 44. Target dan Realisasi Sertifikasi Produk Pertanian Organik Tahun 2010-2014 ......................................................... 69 Tabel 45. Perbandingan Kakao Fermentasi Dalam Negeri Yang diserap Industri Kakao Terhadap Produksi Kakao
Fermentasi 2010-2014............................................................................................................................................ 71 Tabel 46. Jumlah UPPB dan jumlah UPPB teregister periode 2010-2014 ............................................................................... 72 Tabel 47. Volume Ekspor Olahan, Segar, dan Total Olahan dan Segar Tahun 2014 ............................................................... 74 Tabel 48. Jumlah Ekspor dan Impor Tepung Terigu Periode 2010-2014 ................................................................................ 75 Tabel 49. Jumlah Sarana Pengolahan Kakao Fermentasi Bermutu Untuk Industri Cokelat Dalam Negeri Selama Kurun
Waktu 2010-2014 ................................................................................................................................................... 79 Tabel 50. Target dan Capaian Neraca Perdagangan Komoditas Pertanian Periode Tahun 2010-2014 ................................... 80 Tabel 51. Perbandingan Produksi Hortikultura Tahun 2013 dan Tahun 2014 ........................................................................ 83 Tabel 52. Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Kesejahteraan Petani Kementerian Pertanian Tahun 2014 .................... 84 Tabel 53. Perkembangan Nilai Tukar Petani (2007=100), 2010-2014 ...................................................................................... 86 Tabel 54. Perkembangan Nilai Tukar Petani per Sub Sektor (2007=100), 2010 – 2014 ........................................................... 87 Tabel 55. Perkembangan Pendapatan Petani per Kapita, 2010-2014 3) ................................................................................ 89 Tabel 56. Deskripsi Capaian Indikator Inefektifitas dan Inefisiensi Periode 2010 – 2014........................................................ 93 Tabel 57. Deskripsi Nilai Kerugian Negara Kementan Tahun 2009 – 2014 ............................................................................. 93 Tabel 58. Deskripsi Unit Kerja Eselon II/UPT Berpredikat WBK Tahun 2010 - 2014 ................................................................ 94 Tabel 59. Perkembangan Anggaran Kementerian Pertanian tahun 2010-2014 ...................................................................... 98
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Produksi Kedelai di Indonesia selama Tahun 2010-2014......................................................................................... 32 Gambar 2. Produksi Gula di Indonesia selama Tahun 2010-2014 ............................................................................................. 35 Gambar 3. Pertanaman Tebu dan Panen Tebu oleh Menteri Pertanian Suswono .................................................................. 36 Gambar 4. Produksi Padi di Indonesia selama Tahun 2010-2014 ............................................................................................. 45 Gambar 5. Produksi Jagung di Indonesia selama Tahun 2010-2014 ......................................................................................... 48 Gambar 6. Combine Harvester Besar, Bantuan Kementerian Pertanian pada Kegiatan Penanganan Pascapanen
TanamanPangan Tahun 2014 ................................................................................................................................ 50 Gambar 7. Tepung premix berbasis tepung ubijalar termodifikasi (kiri) dan produk rerotian berbasis tepung premix
(tengah dan kanan) .......................................................................................................................................... 77 Gambar 8. Panen Jeruk dan Padi Oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ........................................................................ 82 Gambar 9. Pelaksanaan Cetak Sawah di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo ............................................................................ 82 Gambar 10. Perkembangan Nilai Tukar Petani, 2010-2014 (2007 = 100) .................................................................................... 85 Gambar 11. Pengembangan Sapi .......................................................................................................................................... 85 Gambar 12. Presiden RI Meletakkan Batu Pertama Perbaikan Jaringan Irigasi (Teknologi Ferosemen) ................................... 100
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1. Tingkat Partisipasi Konsumsi Daging Penduduk Indonesia Tahun 2002-2013 ........................................................ 41 Grafik 2. Perkembangan NTP Tahun 2010- 2014 (Januari s.d Desember) ............................................................................. 86 Grafik 3. Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Per Kewenangan TA. 2014 .......................................................................... 98
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 xi
Kementerian Pertanian
3.3.4.2 Pertumbuhan Pendapatan per Kapita .................................................................................. 88 3.4 Capaian Kinerja Lainnya ............................................................................................................................ 97 3.5 Akuntabilitas Keuangan ............................................................................................................................ 97 3.6 Hambatan dan Kendala ............................................................................................................................ 99 3.7 Upaya dan Tindak Lanjut .......................................................................................................................... 100
BAB IV. PENUTUP ......................................................................................................................................................... 102 LAMPIRAN ................................................................................................................................................................. 105
DAFTAR TABEL
Tabel 1. Perubahan Target Perjanjian Kinerja Kementerian Pertanian 2014 Karena Adanya Penyesuaian Anggaran pada APBN-P TA 2014............................................................................................................................................ 21
Tabel 2. Program Utama dan Program Pendukung pada Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Kedelai Tahun 2014 ...... 22 Tabel 3. Program Utama dan Program Pendukung pada Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Gula Tahun 2014 ........... 23 Tabel 4. Program Utama dan Program Pendukung pada Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Daging Sapi Tahun
2014 ...................................................................................................................................................... 24 Tabel 5. Program Utama dan Program Pendukung pada Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Padi Tahun 2014 ........... 25 Tabel 6. Program Utama dan Program Pendukung pada Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Jagung Tahun 2014 ...... 26 Tabel 7. Program Utama dan Program Pendukung pada Sasaran Strategis Meningkatnya Diversifikasi Pangan Tahun
2014 ...................................................................................................................................................... 26 Tabel 8. Program Utama dan Program Pendukung pada Sasaran Strategis Meningkatnya Nilai Tambah, Daya Saing
dan Ekspor Tahun 2014 ......................................................................................................................................... 27 Tabel 9. Program Utama dan Program Pendukung pada Sasaran Strategis Peningkatan Kesejahteraan Petani Tahun
2014 ...................................................................................................................................................... 28 Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 ............................................................................. 29 Tabel 11. Capaian Sasaran Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Tahun 2014 ........................................................ 30 Tabel 12. Capaian Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Kedelai Tahun 2014 ................................................................... 30 Tabel 13. Perkembangan Produksi, Produktivitas, Luas Panen Kedelai Tahun 2010-2014 ..................................................... 31 Tabel 14. Neraca Produksi dan Kebutuhan Kedelai Tahun 2014 ........................................................................................... 32 Tabel 15. Kegiatan Mendukung Pencapaian Target Swasembada Kedelai Tahun 2014 ........................................................ 33 Tabel 16. Pencapaian Sasaran Swasembada Gula Tahun 2013-2014 ...................................................................................... 34 Tabel 17. Laju Pertumbuhan Komoditi Tebu dari tahun 2010-2014 ...................................................................................... 35 Tabel 18. Produksi Gula di Indonesia selama Tahun 2010-2014 ............................................................................................. 35 Tabel 19. Kegiatan-Kegiatan Tahun 2013 yang turut Mendukung Pencapaian Produksi Gula Tahun 2014 ............................. 36 Tabel 20. Kegiatan-Kegiatan Pencapaian Produksi Gula yang dilakukan Tahun 2014 ............................................................ 37 Tabel 21. Perkembangan Produksi dan Konsumsi Daging Sapi Periode 2010-2014 ............................................................... 39 Tabel 22. Perkembangan Harga Komoditas Peternakan Tahun 2010-2014 ........................................................................... 40 Tabel 23. Kegiatan-kegiatan Tahun 2010-2014 dalam rangka Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Kerbau 2014 ......... 42 Tabel 24. Capaian Produksi Padi Tahun 2013-2014 ................................................................................................................ 44 Tabel 25. Neraca dan Kebutuhan Beras Tahun 2014 ............................................................................................................. 45 Tabel 26. Perkembangan Produksi, Produktivitas, Luas Panen Padi Tahun 2014 .................................................................. 45 Tabel 27. Pelaksanaan Kegiatan APBN Pendukung Produksi Padi Tahun 2014 ..................................................................... 46 Tabel 28. Capaian Produksi Jagung Tahun 2013-2014 ........................................................................................................... 47 Tabel 29. Neraca Produksi dan Kebutuhan Jagung Tahun 2014 ............................................................................................ 48 Tabel 30. Perkembangan Produksi, Produktivitas, Luas Panen Jagung Tahun 2014 ............................................................. 48 Tabel 31. Kegiatan Mendukung Pencapaian Swasembada Jagung Berkelanjutan ............................................................... 49 Tabel 32. Kegiatan pada Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Tahun 2014
yang Mendukung Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan ..................................................... 51 Tabel 33. Indikator Sasaran Kegiatan-kegiatan pada Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan
Kelembagaan Petani Tahun 2014 yang Mendukung Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan ...................................................................................................................................................... 53
Tabel 34. Kegiatan pada Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran, dan Ekspor Hasil Pertanian dalam mendukung Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Tahun 2014 ................. 58
Tabel 35. Frekuensi Sertifikasi Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan Pada Tahun 2009-2014 .................................... 58
Tabel 36. Temuan Organisme Penggangu Tumbuhan Karantina (OPTK) Asal Luar Negeri Hasil Pemeriksaan Karantina Tumbuhan yang Terdeteksi Positif dan Tertangkal Tahun 2014............................................................................. 59
Tabel 37. Capaian Sasaran Peningkatan Diversifikasi Pangan Tahun 2014 ........................................................................... 60 Tabel 38. Perkembangan Konsumsi Beras Tahun 2009 – 2014 ............................................................................................. 61 Tabel 39. Perkembangan Konsumsi Pangan Nasional Berdasarkan Kelompok Pangan Periode Tahun 2009-2014 ............... 62 Tabel 40. Perkembangan Konsumsi Pangan Energi dan Protein serta Nilai PPH Tahun 2009- 2014 ...................................... 64 Tabel 41. Konsumsi Energi Rumah Tangga Berdasarkan Kelompok Pangan Tahun 2009-2014 ............................................. 65 Tabel 42. Capaian Sasaran Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor Tahun 2014 ................................................. 67 Tabel 43. Capaian Indikator Kinerja Tersertifikasinya Semua Produk Pertanian Organik, Kakao Fermentasi, dan Bahan
Olahan Karet (Pemberlakukan Sertifikasi Wajib) Tahun 2014 ................................................................................ 68 Tabel 44. Target dan Realisasi Sertifikasi Produk Pertanian Organik Tahun 2010-2014 ......................................................... 69 Tabel 45. Perbandingan Kakao Fermentasi Dalam Negeri Yang diserap Industri Kakao Terhadap Produksi Kakao
Fermentasi 2010-2014............................................................................................................................................ 71 Tabel 46. Jumlah UPPB dan jumlah UPPB teregister periode 2010-2014 ............................................................................... 72 Tabel 47. Volume Ekspor Olahan, Segar, dan Total Olahan dan Segar Tahun 2014 ............................................................... 74 Tabel 48. Jumlah Ekspor dan Impor Tepung Terigu Periode 2010-2014 ................................................................................ 75 Tabel 49. Jumlah Sarana Pengolahan Kakao Fermentasi Bermutu Untuk Industri Cokelat Dalam Negeri Selama Kurun
Waktu 2010-2014 ................................................................................................................................................... 79 Tabel 50. Target dan Capaian Neraca Perdagangan Komoditas Pertanian Periode Tahun 2010-2014 ................................... 80 Tabel 51. Perbandingan Produksi Hortikultura Tahun 2013 dan Tahun 2014 ........................................................................ 83 Tabel 52. Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Kesejahteraan Petani Kementerian Pertanian Tahun 2014 .................... 84 Tabel 53. Perkembangan Nilai Tukar Petani (2007=100), 2010-2014 ...................................................................................... 86 Tabel 54. Perkembangan Nilai Tukar Petani per Sub Sektor (2007=100), 2010 – 2014 ........................................................... 87 Tabel 55. Perkembangan Pendapatan Petani per Kapita, 2010-2014 3) ................................................................................ 89 Tabel 56. Deskripsi Capaian Indikator Inefektifitas dan Inefisiensi Periode 2010 – 2014........................................................ 93 Tabel 57. Deskripsi Nilai Kerugian Negara Kementan Tahun 2009 – 2014 ............................................................................. 93 Tabel 58. Deskripsi Unit Kerja Eselon II/UPT Berpredikat WBK Tahun 2010 - 2014 ................................................................ 94 Tabel 59. Perkembangan Anggaran Kementerian Pertanian tahun 2010-2014 ...................................................................... 98
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1. Produksi Kedelai di Indonesia selama Tahun 2010-2014......................................................................................... 32 Gambar 2. Produksi Gula di Indonesia selama Tahun 2010-2014 ............................................................................................. 35 Gambar 3. Pertanaman Tebu dan Panen Tebu oleh Menteri Pertanian Suswono .................................................................. 36 Gambar 4. Produksi Padi di Indonesia selama Tahun 2010-2014 ............................................................................................. 45 Gambar 5. Produksi Jagung di Indonesia selama Tahun 2010-2014 ......................................................................................... 48 Gambar 6. Combine Harvester Besar, Bantuan Kementerian Pertanian pada Kegiatan Penanganan Pascapanen
TanamanPangan Tahun 2014 ................................................................................................................................ 50 Gambar 7. Tepung premix berbasis tepung ubijalar termodifikasi (kiri) dan produk rerotian berbasis tepung premix
(tengah dan kanan) .......................................................................................................................................... 77 Gambar 8. Panen Jeruk dan Padi Oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ........................................................................ 82 Gambar 9. Pelaksanaan Cetak Sawah di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo ............................................................................ 82 Gambar 10. Perkembangan Nilai Tukar Petani, 2010-2014 (2007 = 100) .................................................................................... 85 Gambar 11. Pengembangan Sapi .......................................................................................................................................... 85 Gambar 12. Presiden RI Meletakkan Batu Pertama Perbaikan Jaringan Irigasi (Teknologi Ferosemen) ................................... 100
DAFTAR GRAFIK
Grafik 1. Tingkat Partisipasi Konsumsi Daging Penduduk Indonesia Tahun 2002-2013 ........................................................ 41 Grafik 2. Perkembangan NTP Tahun 2010- 2014 (Januari s.d Desember) ............................................................................. 86 Grafik 3. Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Per Kewenangan TA. 2014 .......................................................................... 98
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 1
Kementerian Pertanian
1.1 Latar Belakang
Pembangunan pertanian tahun 2014 merupakan pelaksanaan tahun terakhir Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014. Pada periode RPJMN tahun
kelima ini, pembangunan pertanian tetap memegang peran strategis dalam perekonomian
nasional. Hal tersebut digambarkan dalam kontribusinya melalui penyediaan bahan pangan,
bahan baku industri, pakan dan bio-energi, penyerap tenaga kerja, sumber devisa negara,
sumber pendapatan, dan pelestarian lingkungan.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pangan, kebutuhan akan
pangan merupakan hak mendasar bagi setiap penduduk, sehingga ketersediaan dan
keterjangkauan terhadap pangan yang bermutu dan bergizi seimbang menjadi sangat
fundamental. Ketersediaan pangan sangat berpengaruh terhadap ketahanan pangan suatu
bangsa. Suatu negara dikatakan mempunyai ketahanan pangan yang baik, apabila mampu
menyelenggarakan pasokan pangan yang stabil dan berkelanjutan bagi seluruh penduduknya
dan masing-masing rumah tangga mampu memperoleh pangan sesuai kebutuhannya.
Ketahanan pangan merupakan prasyarat bagi suatu bangsa (tidak terkecuali Indonesia) untuk
dapat membangun sektor lainnya, karena bila kebutuhan masyarakat yang paling mendasar
(azasi) ini belum terpenuhi akan sangat mudah terjadi kerawanan sosial. Selain itu akan
menjadikan negara mudah tertekan oleh kekuatan luar karena ketergantungannya terhadap
pangan.
Menyadari arti penting pertanian, Presiden Republik Indonesia periode 2010-2014 bersama
jajaran Kabinet Indonesia Bersatu-II (KIB-II) telah meletakkan pertanian sebagai salah satu
Prioritas Pembangunan Jangka Menengah selaras dengan strategi nasional yang disebut
sebagai Triple + One Track Strategy yaitu Pro Growth, Pro Poor, Pro Job, dan Pro Environment.
Dalam upaya meningkatkan peran strategis pertanian tersebut, Rencana Strategis
Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014 telah menetapkan EMPAT TARGET SUKSES sebagai
sasaran yang ingin dicapai Kementerian Pertanian yaitu: (1) pencapaian swasembada untuk
kedelai, gula, dan daging sapi serta swasembada berkelanjutan untuk padi dan jagung;
(2) peningkatan diversifikasi pangan; (3) peningkatan nilai tambah, daya saing, dan ekspor;
serta (4) peningkatan kesejahteraan petani. Strategi pembangunan pertanian yang ditempuh
BAB I PENDAHULUAN
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 20142
Kementerian Pertanian
difokuskan pada penanganan tujuh aspek dasar yang disebut TUJUH GEMA REVITALISASI,
yaitu: (1) revitalisasi lahan; (2) revitalisasi perbenihan dan perbibitan; (3) revitalisasi
infrastruktur dan sarana; (4) revitalisasi sumberdaya manusia; (5) revitalisasi pembiayaan
petani; (6) revitalisasi kelembagaan petani; dan (7) revitalisasi teknologi dan industri hilir.
Pencapaian Empat Target Sukses tersebut tentunya tidak mudah, karena kebijakan, program,
dan kegiatan yang disusun harus mampu menjawab permasalahan mendasar dan isu strategis
pembangunan pertanian saat ini, antara lain: (1) Harga komoditas pertanian yang fluktuatif
dan terus meningkat; (2) Defisit kedelai, gula, dan daging sapi (impor relatif masih cukup
tinggi); (3) Peningkatan produksi pangan yang semakin sulit sebagai akibat dari konversi
lahan pertanian ke non pertanian, dan terjadinya perubahan iklim; (4) Pembiayaan pertanian
kurang efektif (akses petani terhadap permodalan masih terbatas dan masih tingginya suku
bunga kredit usahatani); (5) belum optimalnya sistem perbenihan dan perbibitan nasional;
(6) Pergeseran konsumsi pangan rumah tangga masih belum sesuai harapan (konsumsi masih
terfokus pada padi-padian dan konsumsi non padi-padian masih rendah); (7) Kesejahteraan
petani belum optimal (masih rendahnya nilai tambah dan margin keuntungan yang diterima
oleh petani); (8) masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh; dan (9) belum
optimalnya koordinasi antar pusat-daerah maupun antar sektor terkait.
Membangun sektor pertanian merupakan proses yang kompleks, karena melibatkan berbagai
sub sistem agribisnis yang meliputi sub sistem hulu, usahatani, sub sistem hilir, dan sub sistem
pendukung. Selain proses pembangunan yang kompleks, tantangan yang dihadapi sektor
pertanian pun begitu kompleks. Salah satu tantangan yang dihadapi dan berdampak luas
pada pembangunan pertanian adalah kondisi cuaca yang ekstrim.
Disadari pula bahwa kinerja pembangunan sektor pertanian tidak hanya merupakan
pelaksanaan program/kegiatan yang ada di lingkup Kementerian Pertanian, akan tetapi ada
peran sektor lain yang ikut berkontribusi secara langsung ataupun tidak langsung terhadap
pembangunan pertanian, seperti Kementerian/Lembaga Pemerintah lainnya, Pemerintah
Daerah (provinsi/kabupaten/kota), dunia usaha, perbankan, dan lembaga pembiayaan bukan
bank, serta peran aktif dari semua petani, pekebun, dan peternak di seluruh tanah air sebagai
pelaku utama pembangunan pertanian.
1.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian
Negara, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, telah
ditetapkan Tugas dan Fungsi unit-unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian yang
merupakan unsur pelaksana pemerintahan, dipimpin oleh Menteri Pertanian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Pertanian mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan di bidang pertanian dalam pemerintahan untuk membantu
Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kementerian Pertanian
menyelenggarakan fungsi:
(1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
(2) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian;
(3) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian;
(4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pertanian di daerah; dan
(5) Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, ditetapkan Susunan Unit Organisasi
Kementerian Pertanian yang terkait secara langsung atau berada di bawah Menteri Pertanian,
terdiri atas:
(1) Wakil Menteri Pertanian;
(2) Sekretariat Jenderal;
(3) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
(4) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
(5) Direktorat Jenderal Hortikultura;
(6) Direktorat Jenderal Perkebunan;
(7) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
(8) Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
(9) Inspektorat Jenderal;
(10) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
(11) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian;
(12) Badan Ketahanan Pangan;
(13) Badan Karantina Pertanian;
(14) Staf Ahli Menteri:
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 3
Kementerian Pertanian
difokuskan pada penanganan tujuh aspek dasar yang disebut TUJUH GEMA REVITALISASI,
yaitu: (1) revitalisasi lahan; (2) revitalisasi perbenihan dan perbibitan; (3) revitalisasi
infrastruktur dan sarana; (4) revitalisasi sumberdaya manusia; (5) revitalisasi pembiayaan
petani; (6) revitalisasi kelembagaan petani; dan (7) revitalisasi teknologi dan industri hilir.
Pencapaian Empat Target Sukses tersebut tentunya tidak mudah, karena kebijakan, program,
dan kegiatan yang disusun harus mampu menjawab permasalahan mendasar dan isu strategis
pembangunan pertanian saat ini, antara lain: (1) Harga komoditas pertanian yang fluktuatif
dan terus meningkat; (2) Defisit kedelai, gula, dan daging sapi (impor relatif masih cukup
tinggi); (3) Peningkatan produksi pangan yang semakin sulit sebagai akibat dari konversi
lahan pertanian ke non pertanian, dan terjadinya perubahan iklim; (4) Pembiayaan pertanian
kurang efektif (akses petani terhadap permodalan masih terbatas dan masih tingginya suku
bunga kredit usahatani); (5) belum optimalnya sistem perbenihan dan perbibitan nasional;
(6) Pergeseran konsumsi pangan rumah tangga masih belum sesuai harapan (konsumsi masih
terfokus pada padi-padian dan konsumsi non padi-padian masih rendah); (7) Kesejahteraan
petani belum optimal (masih rendahnya nilai tambah dan margin keuntungan yang diterima
oleh petani); (8) masih lemahnya kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh; dan (9) belum
optimalnya koordinasi antar pusat-daerah maupun antar sektor terkait.
Membangun sektor pertanian merupakan proses yang kompleks, karena melibatkan berbagai
sub sistem agribisnis yang meliputi sub sistem hulu, usahatani, sub sistem hilir, dan sub sistem
pendukung. Selain proses pembangunan yang kompleks, tantangan yang dihadapi sektor
pertanian pun begitu kompleks. Salah satu tantangan yang dihadapi dan berdampak luas
pada pembangunan pertanian adalah kondisi cuaca yang ekstrim.
Disadari pula bahwa kinerja pembangunan sektor pertanian tidak hanya merupakan
pelaksanaan program/kegiatan yang ada di lingkup Kementerian Pertanian, akan tetapi ada
peran sektor lain yang ikut berkontribusi secara langsung ataupun tidak langsung terhadap
pembangunan pertanian, seperti Kementerian/Lembaga Pemerintah lainnya, Pemerintah
Daerah (provinsi/kabupaten/kota), dunia usaha, perbankan, dan lembaga pembiayaan bukan
bank, serta peran aktif dari semua petani, pekebun, dan peternak di seluruh tanah air sebagai
pelaku utama pembangunan pertanian.
1.2 Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi
Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian
Negara, yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, telah
ditetapkan Tugas dan Fungsi unit-unit kerja di lingkup Kementerian Pertanian yang
merupakan unsur pelaksana pemerintahan, dipimpin oleh Menteri Pertanian yang berada di
bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Pertanian mempunyai tugas
menyelenggarakan urusan di bidang pertanian dalam pemerintahan untuk membantu
Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan negara.
Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana tersebut diatas, Kementerian Pertanian
menyelenggarakan fungsi:
(1) Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang pertanian;
(2) Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian;
(3) Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pertanian;
(4) Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan Kementerian Pertanian di daerah; dan
(5) Pelaksanaan kegiatan teknis yang berskala nasional.
1.3 Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian
Berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian, ditetapkan Susunan Unit Organisasi
Kementerian Pertanian yang terkait secara langsung atau berada di bawah Menteri Pertanian,
terdiri atas:
(1) Wakil Menteri Pertanian;
(2) Sekretariat Jenderal;
(3) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian;
(4) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan;
(5) Direktorat Jenderal Hortikultura;
(6) Direktorat Jenderal Perkebunan;
(7) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
(8) Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian;
(9) Inspektorat Jenderal;
(10) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian;
(11) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian;
(12) Badan Ketahanan Pangan;
(13) Badan Karantina Pertanian;
(14) Staf Ahli Menteri:
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 20144
Kementerian Pertanian
a. Staf Ahli Bidang Lingkungan;
b. Staf Ahli Bidang Kebijakan Pembangunan Pertanian;
c. Staf Ahli Bidang Kerjasama Internasional;
d. Staf Ahli Bidang Inovasi dan Teknologi;
e. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian;
(15) Pusat Kerjasama Luar Negeri;
(16) Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian;
(17) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian;
Masing-masing unit organisasi tersebut di atas mempunyai tugas dan fungsi:
(1) Wakil Menteri Pertanian:
Wakil Menteri Pertanian mempunyai tugas membantu Menteri Pertanian dalam
memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud, Wakil Menteri Pertanian mempunyai rincian tugas sebagai
berikut:
a. Melaksanakan tugas khusus dari Menteri Pertanian yang tidak menjadi tugas Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Staf Ahli atau Staf Khusus;
b. Membantu Menteri Pertanian dalam mengupayakan perbaikan iklim investasi pertanian dan peningkatan nilai investasi publik, swasta, dan masyarakat di bidang pertanian;
c. Membantu Menteri Pertanian dalam upaya menghilangkan dan/atau mengurai hambatan-hambatan (debottlenecking) yang dihadapi dalam pembangunan pertanian yang bersifat lintas kementerian; dan
d. Melaksanakan tugas lainnya yang bersifat ad hoc.
(2) Sekretariat Jenderal:
Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan
Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Jenderal
menyelenggarakan fungsi:
a. Koordinasi kegiatan Kementerian Pertanian;
b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pertanian;
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pertanian;
d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
e. Koordinasi dan penyusunan peraturan Perundang-undangan dan bantuan hukum;
f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pertanian.
(3) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian:
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang prasarana dan sarana
pertanian sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas
tersebut, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian; dan
e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
(4) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan:
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang tanaman pangan. Dalam
melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyelenggarakan
fungsi:
a. Perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen tanaman pangan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen tanaman pangan;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen tanaman pangan;
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen tanaman pangan; dan
e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 5
Kementerian Pertanian
a. Staf Ahli Bidang Lingkungan;
b. Staf Ahli Bidang Kebijakan Pembangunan Pertanian;
c. Staf Ahli Bidang Kerjasama Internasional;
d. Staf Ahli Bidang Inovasi dan Teknologi;
e. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian;
(15) Pusat Kerjasama Luar Negeri;
(16) Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian;
(17) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian;
Masing-masing unit organisasi tersebut di atas mempunyai tugas dan fungsi:
(1) Wakil Menteri Pertanian:
Wakil Menteri Pertanian mempunyai tugas membantu Menteri Pertanian dalam
memimpin pelaksanaan tugas Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugas
sebagaimana dimaksud, Wakil Menteri Pertanian mempunyai rincian tugas sebagai
berikut:
a. Melaksanakan tugas khusus dari Menteri Pertanian yang tidak menjadi tugas Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, Direktur Jenderal, Kepala Badan, Staf Ahli atau Staf Khusus;
b. Membantu Menteri Pertanian dalam mengupayakan perbaikan iklim investasi pertanian dan peningkatan nilai investasi publik, swasta, dan masyarakat di bidang pertanian;
c. Membantu Menteri Pertanian dalam upaya menghilangkan dan/atau mengurai hambatan-hambatan (debottlenecking) yang dihadapi dalam pembangunan pertanian yang bersifat lintas kementerian; dan
d. Melaksanakan tugas lainnya yang bersifat ad hoc.
(2) Sekretariat Jenderal:
Sekretariat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan
pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan
Kementerian Pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut Sekretariat Jenderal
menyelenggarakan fungsi:
a. Koordinasi kegiatan Kementerian Pertanian;
b. Koordinasi dan penyusunan rencana dan program Kementerian Pertanian;
c. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pertanian;
d. Pembinaan dan penyelenggaraan organisasi dan tata laksana, kerjasama, dan hubungan masyarakat;
e. Koordinasi dan penyusunan peraturan Perundang-undangan dan bantuan hukum;
f. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara; dan
g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri Pertanian.
(3) Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian:
Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang prasarana dan sarana
pertanian sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas
tersebut, Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang pengelolaan lahan, air irigasi, pembiayaan, pupuk, pestisida, dan alat mesin pertanian; dan
e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian.
(4) Direktorat Jenderal Tanaman Pangan:
Direktorat Jenderal Tanaman Pangan mempunyai tugas merumuskan serta
melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang tanaman pangan. Dalam
melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan menyelenggarakan
fungsi:
a. Perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen tanaman pangan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen tanaman pangan;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen tanaman pangan;
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen tanaman pangan; dan
e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Tanaman Pangan.
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 20146
Kementerian Pertanian
(5) Direktorat Jenderal Hortikultura:
Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hortikultura. Dalam melaksanakan tugas
tersebut, Direktorat Jenderal Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen hortikultura;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen hortikultura;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen hortikultura;
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen hortikultura;
e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hortikultura.
(6) Direktorat Jenderal Perkebunan:
Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perkebunan. Dalam melaksanakan tugas
tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan dibidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan;
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan;
e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan.
(7) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan:
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas merumuskan
serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peternakan dan
kesehatan hewan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan
dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan di bidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
(8) Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian:
Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut,
Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian menyelenggarakan
fungsi:
a. Perumusan kebijakan di bidang mutu dan standardisasi, pengolahan, pengembangan usaha, dan pemasaran hasil pertanian;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang mutu dan standardisasi, pengolahan, pengembangan usaha, dan pemasaran hasil pertanian;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang mutu dan standardisasi, pengolahan, pengembangan usaha, dan pemasaran hasil pertanian;
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang mutu dan standardisasi, pengolahan, pengembangan usaha, dan pemasaran hasil pertanian;
e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
(9) Inspektorat Jenderal:
Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan
Kementerian Pertanian. Dalam tugas tersebut, Inspektorat Jenderal mempunyai fungsi:
a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian;
b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pertanian;
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian; dan
e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.
(10) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian:
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan
penelitian dan pengembangan pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian menyelenggarakan fungsi:
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 7
Kementerian Pertanian
(5) Direktorat Jenderal Hortikultura:
Direktorat Jenderal Hortikultura mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang hortikultura. Dalam melaksanakan tugas
tersebut, Direktorat Jenderal Hortikultura menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen hortikultura;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen hortikultura;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen hortikultura;
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen hortikultura;
e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Hortikultura.
(6) Direktorat Jenderal Perkebunan:
Direktorat Jenderal Perkebunan mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang perkebunan. Dalam melaksanakan tugas
tersebut, Direktorat Jenderal Perkebunan menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan dibidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan;
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbenihan, budidaya, perlindungan, dan pascapanen perkebunan;
e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Perkebunan.
(7) Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan:
Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas merumuskan
serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang peternakan dan
kesehatan hewan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Jenderal Peternakan
dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan kebijakan di bidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner;
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang perbibitan, pakan, budidaya ternak, kesehatan hewan, dan kesehatan masyarakat veteriner; dan
e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan.
(8) Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian:
Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai tugas
merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standardisasi teknis di bidang
pengolahan dan pemasaran hasil pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut,
Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian menyelenggarakan
fungsi:
a. Perumusan kebijakan di bidang mutu dan standardisasi, pengolahan, pengembangan usaha, dan pemasaran hasil pertanian;
b. Pelaksanaan kebijakan di bidang mutu dan standardisasi, pengolahan, pengembangan usaha, dan pemasaran hasil pertanian;
c. Penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang mutu dan standardisasi, pengolahan, pengembangan usaha, dan pemasaran hasil pertanian;
d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi di bidang mutu dan standardisasi, pengolahan, pengembangan usaha, dan pemasaran hasil pertanian;
e. Pelaksanaan administrasi Direktorat Jenderal Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian.
(9) Inspektorat Jenderal:
Inspektorat Jenderal mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan
Kementerian Pertanian. Dalam tugas tersebut, Inspektorat Jenderal mempunyai fungsi:
a. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian;
b. Pelaksanaan pengawasan intern di lingkungan Kementerian Pertanian terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
c. Pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Menteri Pertanian;
d. Penyusunan laporan hasil pengawasan di lingkungan Kementerian Pertanian; dan
e. Pelaksanaan administrasi Inspektorat Jenderal.
(10) Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian:
Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian mempunyai tugas melaksanakan
penelitian dan pengembangan pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan
Penelitian dan Pengembangan Pertanian menyelenggarakan fungsi:
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 20148
Kementerian Pertanian
a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian dan pengembangan pertanian;
b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pertanian;
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pertanian; dan
d. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
(11) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian:
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian mempunyai
tugas melaksanakan penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian
sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut,
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian
menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standarisasi, dan sertifikasi sumberdaya manusia pertanian sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
b. Pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standarisasi, dan sertifikasi sumberdaya manusia pertanian sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi sumberdaya manusia pertanian sesuai dengan peraturan Perundang-undangan; dan
d. Pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian.
(12) Badan Ketahanan Pangan:
Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian,
pengembangan, dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan. Dalam
melaksanakan tugas tersebut, Badan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
a. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;
b. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan distribusi pangan, serta cadangan pangan;
c. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan pola konsumsi, dan penganekaragaman pangan;
d. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pengawasan keamanan pangan segar; dan
e. Pelaksanaan administrasi Badan Ketahanan Pangan.
(13) Badan Karantina Pertanian:
Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perkarantinaan pertanian.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Karantina Pertanian menyelenggarakan
fungsi:
a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
b. Pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; dan
d. Pelaksanaan administrasi Badan Karantina Pertanian.
(14) Staf Ahli Menteri Pertanian:
Staf Ahli Menteri Pertanian mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah
tertentu sesuai dengan bidang tugasnya. Staf Ahli Menteri Pertanian terdiri atas:
a. Staf Ahli Bidang Lingkungan;
b. Staf Ahli Bidang Kebijakan Pembangunan Pertanian;
c. Staf Ahli Bidang Kerjasama Internasional;
d. Staf Ahli Bidang Inovasi dan Teknologi;
e. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian;
Tugas dari masing-masing Staf Ahli Menteri Pertanian tersebut adalah:
a. Staf Ahli Bidang Lingkungan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pertanian mengenai masalah lingkungan;
b. Staf Ahli Bidang Kebijakan Pembangunan Pertanian mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pertanian mengenai masalah kebijakan pembangunan pertanian;
c. Staf Ahli Bidang Kerjasama Internasional mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pertanian mengenai masalah kerjasama internasional;
d. Staf Ahli Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pertanian mengenai masalah inovasi dan teknologi; dan
e. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pertanian mengenai masalah investasi pertanian.
(15) Pusat Kerjasama Luar Negeri:
Pusat Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan
kerjasama luar negeri di bidang pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat
Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 9
Kementerian Pertanian
a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana, dan program penelitian dan pengembangan pertanian;
b. Pelaksanaan penelitian dan pengembangan pertanian;
c. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan penelitian dan pengembangan pertanian; dan
d. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian.
(11) Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian:
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian mempunyai
tugas melaksanakan penyuluhan dan pengembangan sumberdaya manusia pertanian
sesuai dengan peraturan Perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut,
Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian
menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standarisasi, dan sertifikasi sumberdaya manusia pertanian sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
b. Pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standarisasi, dan sertifikasi sumberdaya manusia pertanian sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan, standardisasi dan sertifikasi sumberdaya manusia pertanian sesuai dengan peraturan Perundang-undangan; dan
d. Pelaksanaan administrasi Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian.
(12) Badan Ketahanan Pangan:
Badan Ketahanan Pangan mempunyai tugas melaksanakan pengkajian,
pengembangan, dan koordinasi di bidang pemantapan ketahanan pangan. Dalam
melaksanakan tugas tersebut, Badan Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:
a. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan ketersediaan pangan, serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan;
b. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan distribusi pangan, serta cadangan pangan;
c. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pemantapan pola konsumsi, dan penganekaragaman pangan;
d. Pengkajian, penyiapan perumusan kebijakan, pengembangan, pemantauan, dan pengawasan keamanan pangan segar; dan
e. Pelaksanaan administrasi Badan Ketahanan Pangan.
(13) Badan Karantina Pertanian:
Badan Karantina Pertanian mempunyai tugas melaksanakan perkarantinaan pertanian.
Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Karantina Pertanian menyelenggarakan
fungsi:
a. Penyusunan kebijakan teknis, rencana dan program perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
b. Pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati;
c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perkarantinaan hewan dan tumbuhan, serta pengawasan keamanan hayati; dan
d. Pelaksanaan administrasi Badan Karantina Pertanian.
(14) Staf Ahli Menteri Pertanian:
Staf Ahli Menteri Pertanian mempunyai tugas memberikan telaahan mengenai masalah
tertentu sesuai dengan bidang tugasnya. Staf Ahli Menteri Pertanian terdiri atas:
a. Staf Ahli Bidang Lingkungan;
b. Staf Ahli Bidang Kebijakan Pembangunan Pertanian;
c. Staf Ahli Bidang Kerjasama Internasional;
d. Staf Ahli Bidang Inovasi dan Teknologi;
e. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian;
Tugas dari masing-masing Staf Ahli Menteri Pertanian tersebut adalah:
a. Staf Ahli Bidang Lingkungan mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pertanian mengenai masalah lingkungan;
b. Staf Ahli Bidang Kebijakan Pembangunan Pertanian mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pertanian mengenai masalah kebijakan pembangunan pertanian;
c. Staf Ahli Bidang Kerjasama Internasional mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pertanian mengenai masalah kerjasama internasional;
d. Staf Ahli Bidang Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pertanian mengenai masalah inovasi dan teknologi; dan
e. Staf Ahli Bidang Investasi Pertanian mempunyai tugas memberikan telaahan kepada Menteri Pertanian mengenai masalah investasi pertanian.
(15) Pusat Kerjasama Luar Negeri:
Pusat Kerjasama Luar Negeri mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan
kerjasama luar negeri di bidang pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat
Kerjasama Luar Negeri menyelenggarakan fungsi:
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201410
Kementerian Pertanian
a. Penelaahan, penyusunan program, dan penyiapan pelaksanaan kerjasama bilateral di bidang pertanian;
b. Penelaahan, penyusunan program, dan penyiapan pelaksanaan kerjasama regional di bidang pertanian;
c. Penelaahan, penyusunan program, dan penyiapan pelaksanaan kerjasama multilateral di bidang pertanian;
d. Pelaksanaan urusan atase pertanian; dan
e. Pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Kerjasama Luar Negeri.
(16) Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian:
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan, pengembangan sistem informasi pertanian, dan pelayanan data dan
informasi pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Data dan Sistem
Informasi Pertanian menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana, program, anggaran;
b. Penyediaan dan pelayanan data dan informasi komoditas pertanian;
c. Penyediaan dan pelayanan data dan informasi non komoditas pertanian;
d. Pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan sistem informasi Kementerian Pertanian; dan
e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
(17) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian:
Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan perlindungan varietas tanaman serta pelayanan perizinan
dan rekomendasi teknis pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat
Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan rencana, program dan anggaran, serta kerjasama;
b. Pemberian pelayanan permohonan hak dan pengujian perlindungan varietas tanaman, serta pendaftaran varietas dan sumberdaya genetik tanaman;
c. Penerimaan, analisis, fasilitasi proses teknis penolakan atau pemberian izin, rekomendasi teknis, dan pendaftaran di bidang pertanian;
d. Pelayanan penamaan, pemberian, penolakan permohonan, pembatalan hak, serta pelayanan permohonan banding, konsultasi, pertimbangan, dan perlindungan hukum perlindungan varietas tanaman; dan
e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
1.4 Sumberdaya Manusia Kementerian Pertanian
Jumlah pegawai Kementerian Pertanian pada tahun 2014 pada 12 Unit Kerja Eselon I termasuk
160 Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebanyak 20.341 orang, terdiri dari Golongan I sebanyak 743
orang, golongan II sebanyak 5.378 orang, golongan III sebanyak 11.825 orang, dan golongan IV
sebanyak 2.395 orang. Jika dilihat dari jenjang pendidikannya terdiri dari: S3 sebanyak 621
orang, S2 sebanyak 3.626 orang, S1/D4 sebanyak 6.395 orang, Sarjana Muda/D3/D2/D1
sebanyak 1.553 orang, SLTA sebanyak 6.782 orang, SLTP sebanyak 591 orang, dan SD
sebanyak 773 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 dengan jumlah pegawai 20.147
orang, maka jumlah pegawai tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 194 orang atau
0,96%. Peningkatan jumlah pegawai pada tahun 2014 disebabkan karena adanya
penambahan/penerimaan pegawai baru. Secara rinci jumlah pegawai Kementerian Pertanian
tahun 2014 dapat dilihat pada Lampiran 2.
1.5. Dukungan Anggaran
Pagu awal APBN Kementerian Pertanian TA 2014 adalah senilai Rp15.470.610.980.000,00.
Dalam perjalanan tahun anggaran 2014, terjadi pengurangan dan penambahan anggaran,
yaitu: (1) penghematan anggaran Pemerintah untuk subsidi BBM senilai
Rp1.902.984.562.000,00, (2) penambahan dana Pinjaman Hibah Luar Negeri senilai
Rp66.523.715.000,00, dan (3) penambahan dana kontingensi untuk program Upaya Khusus
Peningkatan Produksi Padi senilai Rp578.145.076.000,00, sehingga total APBN Kementerian
Pertanian TA 2014 senilai Rp14.238.721.451.000,00.
Sebagian besar APBN Kementerian Pertanian dialokasikan di daerah dalam bentuk Dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Untuk TA 2014, jumlah DIPA Satker lingkup
Kementerian Pertanian sebanyak 1.619 DIPA Satker.
Rincian pagu dan realisasi APBN Kementerian Pertanian tahun anggaran 2014 dapat dilihat
pada Lampiran 3.
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 11
Kementerian Pertanian
a. Penelaahan, penyusunan program, dan penyiapan pelaksanaan kerjasama bilateral di bidang pertanian;
b. Penelaahan, penyusunan program, dan penyiapan pelaksanaan kerjasama regional di bidang pertanian;
c. Penelaahan, penyusunan program, dan penyiapan pelaksanaan kerjasama multilateral di bidang pertanian;
d. Pelaksanaan urusan atase pertanian; dan
e. Pelaksanaan urusan tata usaha Pusat Kerjasama Luar Negeri.
(16) Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian:
Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian mempunyai tugas melaksanakan
pembinaan, pengembangan sistem informasi pertanian, dan pelayanan data dan
informasi pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat Data dan Sistem
Informasi Pertanian menyelenggarakan fungsi:
a. Penyusunan rencana, program, anggaran;
b. Penyediaan dan pelayanan data dan informasi komoditas pertanian;
c. Penyediaan dan pelayanan data dan informasi non komoditas pertanian;
d. Pengelolaan dan pelaksanaan pengembangan sistem informasi Kementerian Pertanian; dan
e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Data dan Sistem Informasi Pertanian.
(17) Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian:
Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan perlindungan varietas tanaman serta pelayanan perizinan
dan rekomendasi teknis pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Pusat
Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian menyelenggarakan fungsi:
a. Perumusan rencana, program dan anggaran, serta kerjasama;
b. Pemberian pelayanan permohonan hak dan pengujian perlindungan varietas tanaman, serta pendaftaran varietas dan sumberdaya genetik tanaman;
c. Penerimaan, analisis, fasilitasi proses teknis penolakan atau pemberian izin, rekomendasi teknis, dan pendaftaran di bidang pertanian;
d. Pelayanan penamaan, pemberian, penolakan permohonan, pembatalan hak, serta pelayanan permohonan banding, konsultasi, pertimbangan, dan perlindungan hukum perlindungan varietas tanaman; dan
e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian.
1.4 Sumberdaya Manusia Kementerian Pertanian
Jumlah pegawai Kementerian Pertanian pada tahun 2014 pada 12 Unit Kerja Eselon I termasuk
160 Unit Pelaksana Teknis (UPT) sebanyak 20.341 orang, terdiri dari Golongan I sebanyak 743
orang, golongan II sebanyak 5.378 orang, golongan III sebanyak 11.825 orang, dan golongan IV
sebanyak 2.395 orang. Jika dilihat dari jenjang pendidikannya terdiri dari: S3 sebanyak 621
orang, S2 sebanyak 3.626 orang, S1/D4 sebanyak 6.395 orang, Sarjana Muda/D3/D2/D1
sebanyak 1.553 orang, SLTA sebanyak 6.782 orang, SLTP sebanyak 591 orang, dan SD
sebanyak 773 orang. Jika dibandingkan dengan tahun 2013 dengan jumlah pegawai 20.147
orang, maka jumlah pegawai tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar 194 orang atau
0,96%. Peningkatan jumlah pegawai pada tahun 2014 disebabkan karena adanya
penambahan/penerimaan pegawai baru. Secara rinci jumlah pegawai Kementerian Pertanian
tahun 2014 dapat dilihat pada Lampiran 2.
1.5. Dukungan Anggaran
Pagu awal APBN Kementerian Pertanian TA 2014 adalah senilai Rp15.470.610.980.000,00.
Dalam perjalanan tahun anggaran 2014, terjadi pengurangan dan penambahan anggaran,
yaitu: (1) penghematan anggaran Pemerintah untuk subsidi BBM senilai
Rp1.902.984.562.000,00, (2) penambahan dana Pinjaman Hibah Luar Negeri senilai
Rp66.523.715.000,00, dan (3) penambahan dana kontingensi untuk program Upaya Khusus
Peningkatan Produksi Padi senilai Rp578.145.076.000,00, sehingga total APBN Kementerian
Pertanian TA 2014 senilai Rp14.238.721.451.000,00.
Sebagian besar APBN Kementerian Pertanian dialokasikan di daerah dalam bentuk Dana
Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan. Untuk TA 2014, jumlah DIPA Satker lingkup
Kementerian Pertanian sebanyak 1.619 DIPA Satker.
Rincian pagu dan realisasi APBN Kementerian Pertanian tahun anggaran 2014 dapat dilihat
pada Lampiran 3.
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201414 15
Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201414
Kementerian Pertanian
2.1. Rencana Strategis 2010-2014
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian 2010-2014 dilaksanakan dengan mengacu
kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.
Pada tahun 2011, Kementerian Pertanian melakukan revisi terhadap Renstra 2010-2014
sehubungan dengan adanya: (1) Perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian
Pertanian yang tertuang dalam Permentan Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010;
(2) Perubahan lingkungan strategis global dan domestik; (3) Refocusing program/kegiatan
untuk pencapaian empat target sukses; (4) Penyempurnaan output/outcome dengan
indikator yang lebih SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timely); dan
(5) Adanya Direktif Presiden dan data terbaru hasil Sensus Sapi 2011. Berkaitan dengan hal
tersebut, rencana pelaksanaan dan pembangunan pertanian tahun 2010-2014 telah banyak
mengalami penyesuaian, sehingga perlu dilakukan revisi terhadap Renstra Kementerian
Pertanian 2010-2014, melalui Permentan No. 83.1/Permentan/RC.110/12/2011.
Renstra Kementerian Pertanian 2010-2014 merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi,
misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan
pertanian yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian selama lima tahun (2010-2014).
Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, tantangan, dan
permasalahan termasuk isu strategis yang dihadapi dalam pembangunan pertanian. Renstra
Kementerian Pertanian 2010-2014 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 di sektor pertanian. Dokumen Renstra ini
selanjutnya digunakan sebagai acuan dan arahan bagi Unit Kerja Jajaran Birokrasi di lingkup
Kementerian Pertanian dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertanian
periode 2010-2014 secara menyeluruh, terintegrasi, dan sinergis baik di dalam maupun antar
sektor/sub sektor terkait.
Reformasi perencanaan dan penganggaran 2010-2014 mengharuskan Kementerian Pertanian
merestrukturisasi program dan kegiatan dalam rangka Penganggaran Berbasis Kinerja
(Performance-based Budgeting). Untuk itu, Dokumen Renstra Kementerian Pertanian
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201414 15
Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian
2.1. Rencana Strategis 2010-2014
Rencana Strategis (Renstra) Kementerian Pertanian 2010-2014 dilaksanakan dengan mengacu
kepada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2005-2025, dan Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014.
Pada tahun 2011, Kementerian Pertanian melakukan revisi terhadap Renstra 2010-2014
sehubungan dengan adanya: (1) Perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian
Pertanian yang tertuang dalam Permentan Nomor 61/Permentan/OT.140/10/2010;
(2) Perubahan lingkungan strategis global dan domestik; (3) Refocusing program/kegiatan
untuk pencapaian empat target sukses; (4) Penyempurnaan output/outcome dengan
indikator yang lebih SMART (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Timely); dan
(5) Adanya Direktif Presiden dan data terbaru hasil Sensus Sapi 2011. Berkaitan dengan hal
tersebut, rencana pelaksanaan dan pembangunan pertanian tahun 2010-2014 telah banyak
mengalami penyesuaian, sehingga perlu dilakukan revisi terhadap Renstra Kementerian
Pertanian 2010-2014, melalui Permentan No. 83.1/Permentan/RC.110/12/2011.
Renstra Kementerian Pertanian 2010-2014 merupakan dokumen perencanaan yang berisi visi,
misi, tujuan, sasaran strategis, kebijakan, strategi, program, dan kegiatan pembangunan
pertanian yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian selama lima tahun (2010-2014).
Dokumen ini disusun berdasarkan analisis strategis atas potensi, peluang, tantangan, dan
permasalahan termasuk isu strategis yang dihadapi dalam pembangunan pertanian. Renstra
Kementerian Pertanian 2010-2014 merupakan implementasi dari Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 di sektor pertanian. Dokumen Renstra ini
selanjutnya digunakan sebagai acuan dan arahan bagi Unit Kerja Jajaran Birokrasi di lingkup
Kementerian Pertanian dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan pertanian
periode 2010-2014 secara menyeluruh, terintegrasi, dan sinergis baik di dalam maupun antar
sektor/sub sektor terkait.
Reformasi perencanaan dan penganggaran 2010-2014 mengharuskan Kementerian Pertanian
merestrukturisasi program dan kegiatan dalam rangka Penganggaran Berbasis Kinerja
(Performance-based Budgeting). Untuk itu, Dokumen Renstra Kementerian Pertanian
BAB II
PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201416 17
Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian
dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Permentan Nomor
49/Permentan/OT.140/8/2012, sehingga akuntabilitas pelaksanaan kegiatan berserta
organisasinya dapat dievaluasi selama periode tahun 2010-2014.
2.1.1 Visi
Visi Kementerian Pertanian adalah Terwujudnya Pertanian Industrial Unggul Berkelanjutan
yang Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai Tambah,
Daya Saing, Ekspor, dan Kesejahteraan Petani.
2.1.2 Misi
Untuk mewujudkan Visi tersebut, Misi yang harus dilaksanakan, yaitu:
(1) Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis IPTEK dan sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis.
(2) Menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan.
(3) Mengamankan plasma-nutfah dan meningkatkan pendayagunaannya untuk mendukung diversifikasi dan ketahanan pangan.
(4) Menjadikan petani yang kreatif, inovatif, dan mandiri serta mampu memanfaatkan IPTEK dan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi.
(5) Meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) dikonsumsi.
(6) Meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian sebagai bahan baku industri.
(7) Mewujudkan usaha pertanian yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal guna menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan kerja di perdesaan.
(8) Mengembangkan industri hilir pertanian yang terintegrasi dengan sumberdaya lokal untuk memenuhi permintaan pasar domestik, regional, dan internasional.
(9) Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas pertanian yang sehat, jujur, dan berkeadilan.
(10) Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.
2.1.3 Tujuan dan Sasaran
Sesuai dengan visi, misi, tugas, dan fungsi Kementerian Pertanian, maka tujuan yang akan
dicapai adalah:
(1) Mewujudkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal.
(2) Meningkatkan dan memantapkan swasembada berkelanjutan.
(3) Menumbuhkembangkan ketahanan pangan dan gizi termasuk diversifikasi pangan.
(4) Meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan ekspor produk pertanian.
(5) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran yang ingin dicapai Kementerian
Pertanian selama tahun 2010-2014, sesuai Renstra Revisi Permentan Nomor
83.1/Permentan/RC.110/12/2011, tanggal 2 Desember 2011 sebagai berikut:
(1) Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
a. Swasembada meliputi: produksi kedelai naik dari 1,30 juta ton biji kering (2010) menjadi 2,7 juta ton biji kering di tahun 2014 (rata-rata pertumbuhan 20,05% per tahun); produksi gula naik dari 2,29 juta ton (2010) menjadi 3,45 juta ton di tahun 2014 (kenaikan rata-rata 10,80% per tahun); produksi daging sapi naik dari 500 ribu ton karkas (2010) menjadi 660 ribu ton karkas di tahun 2014 (kenaikan rata-rata 7,13% per tahun).
b. Swasembada Berkelanjutan meliputi: produksi padi naik dari 66,47 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) pada tahun 2010 menjadi 76,57 juta ton GKG di tahun 2014 (kenaikan rata-rata 3,56% per tahun) dan produksi jagung naik dari 19,80 juta ton (2010) menjadi 29,00 juta ton pipilan kering di tahun 2014 (kenaikan rata-rata 10,02% per tahun).
(2) Peningkatan Diversifikasi Pangan, meliputi:
a. Konsumsi beras per kapita menurun sekurang-kurangnya 1,50% per tahun, dibarengi peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah-buahan, dan sayuran.
b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) naik dari 86,40 (2010) menjadi 93,30 (2014).
(3) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor, meliputi:
a. Tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi, dan bahan olahan karet pada 2014 (pemberlakuan sertifikat wajib).
b. Meningkatkan produk olahan yang diperdagangkan dari 20% (2010) menjadi 50% (2014).
c. Pengembangan tepung-tepungan untuk mensubstitusi 20% gandum/terigu impor pada 2014.
d. Memenuhi semua sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri (2014).
e. Meningkatkan surplus neraca perdagangan US$24,30 miliar (2010) menjadi US$54,50 miliar (2014).
(4) Peningkatan Kesejahteraan Petani, meliputi:
a. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 115-120.
b. Rata-rata laju peningkatan pendapatan per kapita 11,10% per tahun.
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201416 17
Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian
dilengkapi dengan Indikator Kinerja Utama (IKU) sesuai Permentan Nomor
49/Permentan/OT.140/8/2012, sehingga akuntabilitas pelaksanaan kegiatan berserta
organisasinya dapat dievaluasi selama periode tahun 2010-2014.
2.1.1 Visi
Visi Kementerian Pertanian adalah Terwujudnya Pertanian Industrial Unggul Berkelanjutan
yang Berbasis Sumberdaya Lokal untuk Meningkatkan Kemandirian Pangan, Nilai Tambah,
Daya Saing, Ekspor, dan Kesejahteraan Petani.
2.1.2 Misi
Untuk mewujudkan Visi tersebut, Misi yang harus dilaksanakan, yaitu:
(1) Mewujudkan sistem pertanian berkelanjutan yang efisien, berbasis IPTEK dan sumberdaya lokal, serta berwawasan lingkungan melalui pendekatan sistem agribisnis.
(2) Menciptakan keseimbangan ekosistem pertanian yang mendukung keberlanjutan peningkatan produksi dan produktivitas untuk meningkatkan kemandirian pangan.
(3) Mengamankan plasma-nutfah dan meningkatkan pendayagunaannya untuk mendukung diversifikasi dan ketahanan pangan.
(4) Menjadikan petani yang kreatif, inovatif, dan mandiri serta mampu memanfaatkan IPTEK dan sumberdaya lokal untuk menghasilkan produk pertanian berdaya saing tinggi.
(5) Meningkatkan produk pangan segar dan olahan yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal (ASUH) dikonsumsi.
(6) Meningkatkan produksi dan mutu produk pertanian sebagai bahan baku industri.
(7) Mewujudkan usaha pertanian yang terintegrasi secara vertikal dan horizontal guna menumbuhkan usaha ekonomi produktif dan menciptakan lapangan kerja di perdesaan.
(8) Mengembangkan industri hilir pertanian yang terintegrasi dengan sumberdaya lokal untuk memenuhi permintaan pasar domestik, regional, dan internasional.
(9) Mendorong terwujudnya sistem kemitraan usaha dan perdagangan komoditas pertanian yang sehat, jujur, dan berkeadilan.
(10) Meningkatkan kualitas kinerja dan pelayanan aparatur pemerintah bidang pertanian yang amanah dan profesional.
2.1.3 Tujuan dan Sasaran
Sesuai dengan visi, misi, tugas, dan fungsi Kementerian Pertanian, maka tujuan yang akan
dicapai adalah:
(1) Mewujudkan sistem pertanian industrial unggul berkelanjutan yang berbasis sumberdaya lokal.
(2) Meningkatkan dan memantapkan swasembada berkelanjutan.
(3) Menumbuhkembangkan ketahanan pangan dan gizi termasuk diversifikasi pangan.
(4) Meningkatkan nilai tambah, daya saing, dan ekspor produk pertanian.
(5) Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan petani.
Untuk mencapai tujuan tersebut, maka ditetapkan sasaran yang ingin dicapai Kementerian
Pertanian selama tahun 2010-2014, sesuai Renstra Revisi Permentan Nomor
83.1/Permentan/RC.110/12/2011, tanggal 2 Desember 2011 sebagai berikut:
(1) Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
a. Swasembada meliputi: produksi kedelai naik dari 1,30 juta ton biji kering (2010) menjadi 2,7 juta ton biji kering di tahun 2014 (rata-rata pertumbuhan 20,05% per tahun); produksi gula naik dari 2,29 juta ton (2010) menjadi 3,45 juta ton di tahun 2014 (kenaikan rata-rata 10,80% per tahun); produksi daging sapi naik dari 500 ribu ton karkas (2010) menjadi 660 ribu ton karkas di tahun 2014 (kenaikan rata-rata 7,13% per tahun).
b. Swasembada Berkelanjutan meliputi: produksi padi naik dari 66,47 juta ton Gabah Kering Giling (GKG) pada tahun 2010 menjadi 76,57 juta ton GKG di tahun 2014 (kenaikan rata-rata 3,56% per tahun) dan produksi jagung naik dari 19,80 juta ton (2010) menjadi 29,00 juta ton pipilan kering di tahun 2014 (kenaikan rata-rata 10,02% per tahun).
(2) Peningkatan Diversifikasi Pangan, meliputi:
a. Konsumsi beras per kapita menurun sekurang-kurangnya 1,50% per tahun, dibarengi peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah-buahan, dan sayuran.
b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) naik dari 86,40 (2010) menjadi 93,30 (2014).
(3) Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor, meliputi:
a. Tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi, dan bahan olahan karet pada 2014 (pemberlakuan sertifikat wajib).
b. Meningkatkan produk olahan yang diperdagangkan dari 20% (2010) menjadi 50% (2014).
c. Pengembangan tepung-tepungan untuk mensubstitusi 20% gandum/terigu impor pada 2014.
d. Memenuhi semua sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri (2014).
e. Meningkatkan surplus neraca perdagangan US$24,30 miliar (2010) menjadi US$54,50 miliar (2014).
(4) Peningkatan Kesejahteraan Petani, meliputi:
a. Nilai Tukar Petani/NTP sebesar 115-120.
b. Rata-rata laju peningkatan pendapatan per kapita 11,10% per tahun.
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201418 19
Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian
2.1.4 Arah Kebijakan Kementerian Pertanian
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 ditujukan untuk lebih
memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang termasuk pertanian. Untuk itu
arah kebijakan Kementerian Pertanian guna mencapai sasaran sesuai Visi dan Misi adalah:
(1) Melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya yang terbukti sangat baik kinerja dan hasilnya, antara lain bantuan benih/bibit unggul, subsidi pupuk, alsintan, Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT), Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT), dan pola Sekolah Lapangan lainnya;
(2) Melanjutkan dan memperkuat kegiatan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat seperti Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), Sarjana Membangun Desa (SMD), Penggerak Membangun Desa (PMD), Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat dan rekruitmen tenaga pendamping lapang guna mempercepat pertumbuhan industri pertanian di perdesaan;
(3) Pemantapan swasembada beras, jagung, daging ayam, telur, dan gula konsumsi melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan;
(4) Pencapaian swasembada kedelai, daging sapi, dan gula industri;
(5) Peningkatan produksi susu segar, buah lokal, dan produk-produk substitusi komoditas impor;
(6) Peningkatan kualitas dan kuantitas public goods melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi, embung, jalan desa, dan jalan usahatani;
(7) Jaminan penguasaan lahan produktif;
(8) Pembangunan sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok tani;
(9) Penguatan kelembagaan perbenihan dan perbibitan nasional;
(10) Pemberdayaan masyarakat petani miskin melalui bantuan sarana, pelatihan, dan pendampingan;
(11) Penguatan akses petani terhadap IPTEK, pasar, dan permodalan bunga rendah;
(12) Mendorong minat investasi pertanian dan kemitraan usaha melalui promosi yang intensif dan dukungan iklim usaha yang kondusif;
(13) Pembangunan kawasan komoditas unggulan terpadu secara vertikal dan/atau horizontal dengan konsolidasi usahatani produktif berbasis lembaga ekonomi masyarakat yang berdaya saing tinggi di pasar lokal maupun internasional;
(14) Pengembangan bio-energi berbasis bahan baku lokal terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat khususnya di perdesaan dan mensubstitusi BBM;
(15) Pengembangan investasi pangan dan pembangunan lumbung pangan masyarakat untuk mengatasi rawan pangan dan stabilisasi harga di sentra produksi;
(16) Peningkatan keseimbangan ekosistem dan pengendalian hama penyakit tumbuhan dan hewan secara terpadu;
(17) Peningkatan perlindungan dan pendayagunaan plasma-nutfah nasional;
(18) Penguatan sistem perkarantinaan pertanian;
(19) Penelitian dan pengembangan berbasis sumberdaya spesifik lokasi (kearifan lokal) dan sesuai agro-ekosistem setempat dengan teknologi unggul yang berorientasi kebutuhan petani;
(20) Pengembangan industri hilir pertanian di perdesaan yang berbasis kelompok tani untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan keseimbangan ekonomi desa-kota;
(21) Berperan aktif dalam melahirkan kebijakan makro yang berpihak kepada petani seperti perlindungan tarif dan non tarif perdagangan internasional, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi;
(22) Peningkatan promosi citra petani dan pertanian guna menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis; dan
(23) Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian yang akuntabel dan good governance.
Mulai tahun 2013 pembangunan pertanian diarahkan untuk fokus komoditas dan lokasi
dengan pendekatan kawasan pertanian. Pendekatan kawasan ini disebut dengan cluster.
Pendekatan cluster dibangun dengan mengembangkan kawasan yang sudah ada (existing)
atau dapat pula mengembangkan kawasan baru.
(1) Pola Pengembangan Kawasan yang Sudah Ada (existing). Pola ini ditujukan bagi kawasan pertanian yang sudah ada dan berkembang, untuk memperluas skala produksi, serta melengkapi/memperkuat simpul-simpul agribisnis yang belum berfungsi optimal. Luasan kawasan dapat bertambah sesuai dengan daya dukung wilayah. Kawasan yang telah mandiri diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi daerah sekitarnya (trickle-down effect).
(2) Pola Pengembangan Kawasan Baru. Pola ini ditujukan untuk kawasan komoditas unggulan pada wilayah baru/potensial yang belum dikembangkan. Ada dua pendekatan pengembangan kawasan, yaitu: (a) memperluas skala dan mengadakan kegiatan yang belum terlaksana, dan (b) membangun kawasan baru di kawasan potensial secara bertahap hingga mencapai skala minimum kawasan.
Pengembangan cluster ini difokuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan
dengan mengembangkan 40 komoditas strategis dan unggulan nasional, meliputi 30
komoditas pangan dan sepuluh komoditas non pangan secara terpadu dan multi-years. Jenis
komoditas yang akan dikembangkan antara lain:
(1) Tanaman pangan (7 komoditas), yaitu: padi, kedelai, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar.
(2) Hortikultura (10 komoditas), yaitu: cabai, bawang merah, kentang, mangga, pisang, jeruk, durian, manggis, rimpang (temulawak dan non temulawak), dan tanaman florikultura (krisan dan anggrek).
(3) Perkebunan (15 komoditas), yaitu: kelapa sawit, kelapa, kakao, kopi, lada, jambu mete, teh, tebu, karet, kapas, tembakau, cengkeh, jarak pagar, nilam, dan kemiri sunan.
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201418 19
Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian
2.1.4 Arah Kebijakan Kementerian Pertanian
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2010-2014 ditujukan untuk lebih
memantapkan penataan kembali Indonesia di segala bidang termasuk pertanian. Untuk itu
arah kebijakan Kementerian Pertanian guna mencapai sasaran sesuai Visi dan Misi adalah:
(1) Melanjutkan dan memantapkan kegiatan tahun sebelumnya yang terbukti sangat baik kinerja dan hasilnya, antara lain bantuan benih/bibit unggul, subsidi pupuk, alsintan, Sekolah Lapangan Pengelolaan Tanaman Terpadu (SLPTT), Sekolah Lapangan Pengendalian Hama Terpadu (SLPHT), dan pola Sekolah Lapangan lainnya;
(2) Melanjutkan dan memperkuat kegiatan yang berorientasi pemberdayaan masyarakat seperti Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP), Lembaga Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3), Sarjana Membangun Desa (SMD), Penggerak Membangun Desa (PMD), Pengembangan Desa Mandiri Pangan, Penguatan lembaga distribusi pangan masyarakat dan rekruitmen tenaga pendamping lapang guna mempercepat pertumbuhan industri pertanian di perdesaan;
(3) Pemantapan swasembada beras, jagung, daging ayam, telur, dan gula konsumsi melalui peningkatan produksi yang berkelanjutan;
(4) Pencapaian swasembada kedelai, daging sapi, dan gula industri;
(5) Peningkatan produksi susu segar, buah lokal, dan produk-produk substitusi komoditas impor;
(6) Peningkatan kualitas dan kuantitas public goods melalui perbaikan dan pengembangan infrastruktur pertanian seperti irigasi, embung, jalan desa, dan jalan usahatani;
(7) Jaminan penguasaan lahan produktif;
(8) Pembangunan sentra-sentra pupuk organik berbasis kelompok tani;
(9) Penguatan kelembagaan perbenihan dan perbibitan nasional;
(10) Pemberdayaan masyarakat petani miskin melalui bantuan sarana, pelatihan, dan pendampingan;
(11) Penguatan akses petani terhadap IPTEK, pasar, dan permodalan bunga rendah;
(12) Mendorong minat investasi pertanian dan kemitraan usaha melalui promosi yang intensif dan dukungan iklim usaha yang kondusif;
(13) Pembangunan kawasan komoditas unggulan terpadu secara vertikal dan/atau horizontal dengan konsolidasi usahatani produktif berbasis lembaga ekonomi masyarakat yang berdaya saing tinggi di pasar lokal maupun internasional;
(14) Pengembangan bio-energi berbasis bahan baku lokal terbarukan untuk memenuhi kebutuhan energi masyarakat khususnya di perdesaan dan mensubstitusi BBM;
(15) Pengembangan investasi pangan dan pembangunan lumbung pangan masyarakat untuk mengatasi rawan pangan dan stabilisasi harga di sentra produksi;
(16) Peningkatan keseimbangan ekosistem dan pengendalian hama penyakit tumbuhan dan hewan secara terpadu;
(17) Peningkatan perlindungan dan pendayagunaan plasma-nutfah nasional;
(18) Penguatan sistem perkarantinaan pertanian;
(19) Penelitian dan pengembangan berbasis sumberdaya spesifik lokasi (kearifan lokal) dan sesuai agro-ekosistem setempat dengan teknologi unggul yang berorientasi kebutuhan petani;
(20) Pengembangan industri hilir pertanian di perdesaan yang berbasis kelompok tani untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, membuka lapangan kerja, mengurangi kemiskinan, dan meningkatkan keseimbangan ekonomi desa-kota;
(21) Berperan aktif dalam melahirkan kebijakan makro yang berpihak kepada petani seperti perlindungan tarif dan non tarif perdagangan internasional, penetapan Harga Pembelian Pemerintah (HPP), dan Harga Eceran Tertinggi (HET) pupuk bersubsidi;
(22) Peningkatan promosi citra petani dan pertanian guna menumbuhkan minat generasi muda menjadi wirausahawan agribisnis; dan
(23) Peningkatan dan penerapan manajemen pembangunan pertanian yang akuntabel dan good governance.
Mulai tahun 2013 pembangunan pertanian diarahkan untuk fokus komoditas dan lokasi
dengan pendekatan kawasan pertanian. Pendekatan kawasan ini disebut dengan cluster.
Pendekatan cluster dibangun dengan mengembangkan kawasan yang sudah ada (existing)
atau dapat pula mengembangkan kawasan baru.
(1) Pola Pengembangan Kawasan yang Sudah Ada (existing). Pola ini ditujukan bagi kawasan pertanian yang sudah ada dan berkembang, untuk memperluas skala produksi, serta melengkapi/memperkuat simpul-simpul agribisnis yang belum berfungsi optimal. Luasan kawasan dapat bertambah sesuai dengan daya dukung wilayah. Kawasan yang telah mandiri diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi daerah sekitarnya (trickle-down effect).
(2) Pola Pengembangan Kawasan Baru. Pola ini ditujukan untuk kawasan komoditas unggulan pada wilayah baru/potensial yang belum dikembangkan. Ada dua pendekatan pengembangan kawasan, yaitu: (a) memperluas skala dan mengadakan kegiatan yang belum terlaksana, dan (b) membangun kawasan baru di kawasan potensial secara bertahap hingga mencapai skala minimum kawasan.
Pengembangan cluster ini difokuskan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kawasan
dengan mengembangkan 40 komoditas strategis dan unggulan nasional, meliputi 30
komoditas pangan dan sepuluh komoditas non pangan secara terpadu dan multi-years. Jenis
komoditas yang akan dikembangkan antara lain:
(1) Tanaman pangan (7 komoditas), yaitu: padi, kedelai, jagung, kacang tanah, kacang hijau, ubi kayu, dan ubi jalar.
(2) Hortikultura (10 komoditas), yaitu: cabai, bawang merah, kentang, mangga, pisang, jeruk, durian, manggis, rimpang (temulawak dan non temulawak), dan tanaman florikultura (krisan dan anggrek).
(3) Perkebunan (15 komoditas), yaitu: kelapa sawit, kelapa, kakao, kopi, lada, jambu mete, teh, tebu, karet, kapas, tembakau, cengkeh, jarak pagar, nilam, dan kemiri sunan.
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201420 21
Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian
(4) Peternakan (7 komoditas), yaitu: sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing/domba, babi, ayam buras, dan itik.
Dari 40 jenis komoditas tersebut, terdapat lima jenis komoditas strategis nasional yaitu padi,
jagung, kedelai, tebu, dan daging sapi yang diharapkan dapat mencapai swasembada
berkelanjutan untuk padi dan jagung, serta mencapai swasembada pada 2014 untuk kedelai,
tebu, dan daging sapi. Komoditas cabai dan bawang merah juga mendapat perhatian guna
menjamin kontinuitas pasokan bagi konsumen dan stabilisasi harga pasar.
Fokus lokasi mencakup wilayah sentra produksi pangan dan komoditas unggulan lainnya.
Kegiatan di dalam lokasi cluster bersifat pengutuhan kegiatan pada kondisi yang sudah ada
(existing) dengan rancangan program/kegiatan disusun secara terpadu dan multi-years. Dalam
hal ini, perlu dilakukan identifikasi potensi dan kebutuhan kegiatan, serta peluang bagi
investor untuk berpartisipasi. Kegiatan swasta yang dapat dibangun antara lain mencakup
usaha di bidang perbenihan yang teknologinya belum dikuasai petani, industri alat-mesin,
industri pasca panen dan pengolahan, pemasaran, maupun usaha kemitraan dengan petani.
Pengembangan cluster tersebut diantaranya guna mendukung Koridor Pengembangan
Ekonomi Indonesia (KPEI).
Sentra pertanian merupakan bagian dari kawasan yang memiliki ciri tertentu di mana di
dalamnya terdapat kegiatan produksi suatu jenis produk pertanian unggulan. Disamping itu,
sentra merupakan area yang lebih khusus untuk satu komoditas dalam kegiatan ekonomi
yang telah membudaya yang ditunjang oleh prasarana dan sarana produksi untuk
berkembangnya produk tersebut. Pada area sentra terdapat suatu kesatuan fungsional
secara fisik lahan, geografis, agroklimat, infrastruktur, kelembagaan, serta SDM, yang
berpotensi untuk berkembangnya suatu komoditas unggulan. Kawasan pertanian adalah
gabungan dari sentra-sentra pertanian yang terkait secara fungsional baik dalam faktor
sumber daya alam, sosial budaya, maupun infrastruktur, sedemikian rupa sehingga memenuhi
batasan luasan minimal skala ekonomi dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah.
Kementerian Pertanian memfasilitasi pengembangan lima komoditas strategis nasional di
kabupaten/kota di lokasi cluster melalui penyediaan sarana dan prasarana, kemudahan
perijinan, pemanfaatan lahan, penyediaan data dan informasi, promosi, penganggaran dan
lainnya. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mensinergikan kegiatannya
untuk mendukung pengembangan “cluster” tersebut melalui dana APBD maupun sumber
pembiayaan lainnya.
Berdasarkan tingkat perkembangannya, proses pengembangan kawasan setidaknya dapat
dikelompokkan menjadi lima kelompok, yaitu: (1) tahap inisiasi pada kawasan yang belum
berkembang; (2) tahap penumbuhan pada kawasan yang belum berkembang; (3) tahap
pengembangan kawasan; (4) tahap pemantapan kawasan; dan (5) tahap integrasi antar
kawasan. Jenis kegiatan pada masing-masing tahap berbeda-beda tergantung pada tingkat
keterkaitan antar pertanian, kekuatan sub sistem agribisnis yang ada (hulu, produksi, hilir dan
penunjang), maupun kualitas SDM dan aplikasi teknologi yang telah dilakukan.
2.1.5 Program dan Kegiatan
Sesuai pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran (RPP) yang ditetapkan melalui
Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 0142/M.PPN/06/2009-SE 1848/MK/2009 tanggal 19
Juni 2009, setiap Eselon I mulai tahun 2011 mempunyai program, dengan nama program
sesuai dengan basis kinerja Eselon I yang bersangkutan. Untuk itu Kementerian Pertanian
telah menetapkan pelaksanaan 12 program untuk periode 2010-2014 sebagai berikut:
(1) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai
Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan; (2) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan
Mutu Tanaman Hortikultura Berkelanjutan; (3) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu
Tanaman Perkebunan Berkelanjutan; (4) Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan
Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal; (5) Penyediaan
dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian; (6) Peningkatan Nilai Tambah, Daya
Saing, Industri Hilir, Pemasaran, dan Ekspor Hasil Pertanian; (7) Peningkatan Diversifikasi dan
Ketahanan Pangan Masyarakat; (8) Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing;
(9) Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani; (10) Peningkatan Kualitas
Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati; (11) Pengawasan dan
Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian; dan (12) Dukungan Manajeman
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian. Program-program tersebut
diimplementasikan ke dalam kegiatan–kegiatan yang berada pada seluruh Eselon I lingkup
Kementerian Pertanian.
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014
Kebijakan pembangunan pertanian tahun 2014 dirancang sebagai bagian dan keberlanjutan
dan tahun terakhir dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2010-2014. Selain itu tentu saja kebijakan tersebut merupakan komponen dari
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014, khususnya dalam menunjang salah satu prioritas
pembangunan nasional, yaitu prioritas nomor lima berupa Peningkatan Ketahanan Pangan.
Kebijakan tahun 2014 mempertimbangkan kinerja capaian tahun 2010-2012, kondisi yang
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201420 21
Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian
(4) Peternakan (7 komoditas), yaitu: sapi potong, sapi perah, kerbau, kambing/domba, babi, ayam buras, dan itik.
Dari 40 jenis komoditas tersebut, terdapat lima jenis komoditas strategis nasional yaitu padi,
jagung, kedelai, tebu, dan daging sapi yang diharapkan dapat mencapai swasembada
berkelanjutan untuk padi dan jagung, serta mencapai swasembada pada 2014 untuk kedelai,
tebu, dan daging sapi. Komoditas cabai dan bawang merah juga mendapat perhatian guna
menjamin kontinuitas pasokan bagi konsumen dan stabilisasi harga pasar.
Fokus lokasi mencakup wilayah sentra produksi pangan dan komoditas unggulan lainnya.
Kegiatan di dalam lokasi cluster bersifat pengutuhan kegiatan pada kondisi yang sudah ada
(existing) dengan rancangan program/kegiatan disusun secara terpadu dan multi-years. Dalam
hal ini, perlu dilakukan identifikasi potensi dan kebutuhan kegiatan, serta peluang bagi
investor untuk berpartisipasi. Kegiatan swasta yang dapat dibangun antara lain mencakup
usaha di bidang perbenihan yang teknologinya belum dikuasai petani, industri alat-mesin,
industri pasca panen dan pengolahan, pemasaran, maupun usaha kemitraan dengan petani.
Pengembangan cluster tersebut diantaranya guna mendukung Koridor Pengembangan
Ekonomi Indonesia (KPEI).
Sentra pertanian merupakan bagian dari kawasan yang memiliki ciri tertentu di mana di
dalamnya terdapat kegiatan produksi suatu jenis produk pertanian unggulan. Disamping itu,
sentra merupakan area yang lebih khusus untuk satu komoditas dalam kegiatan ekonomi
yang telah membudaya yang ditunjang oleh prasarana dan sarana produksi untuk
berkembangnya produk tersebut. Pada area sentra terdapat suatu kesatuan fungsional
secara fisik lahan, geografis, agroklimat, infrastruktur, kelembagaan, serta SDM, yang
berpotensi untuk berkembangnya suatu komoditas unggulan. Kawasan pertanian adalah
gabungan dari sentra-sentra pertanian yang terkait secara fungsional baik dalam faktor
sumber daya alam, sosial budaya, maupun infrastruktur, sedemikian rupa sehingga memenuhi
batasan luasan minimal skala ekonomi dan efektivitas manajemen pembangunan wilayah.
Kementerian Pertanian memfasilitasi pengembangan lima komoditas strategis nasional di
kabupaten/kota di lokasi cluster melalui penyediaan sarana dan prasarana, kemudahan
perijinan, pemanfaatan lahan, penyediaan data dan informasi, promosi, penganggaran dan
lainnya. Pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota mensinergikan kegiatannya
untuk mendukung pengembangan “cluster” tersebut melalui dana APBD maupun sumber
pembiayaan lainnya.
Berdasarkan tingkat perkembangannya, proses pengembangan kawasan setidaknya dapat
dikelompokkan menjadi lima kelompok, yaitu: (1) tahap inisiasi pada kawasan yang belum
berkembang; (2) tahap penumbuhan pada kawasan yang belum berkembang; (3) tahap
pengembangan kawasan; (4) tahap pemantapan kawasan; dan (5) tahap integrasi antar
kawasan. Jenis kegiatan pada masing-masing tahap berbeda-beda tergantung pada tingkat
keterkaitan antar pertanian, kekuatan sub sistem agribisnis yang ada (hulu, produksi, hilir dan
penunjang), maupun kualitas SDM dan aplikasi teknologi yang telah dilakukan.
2.1.5 Program dan Kegiatan
Sesuai pedoman Reformasi Perencanaan dan Penganggaran (RPP) yang ditetapkan melalui
Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala
Bappenas dan Menteri Keuangan Nomor 0142/M.PPN/06/2009-SE 1848/MK/2009 tanggal 19
Juni 2009, setiap Eselon I mulai tahun 2011 mempunyai program, dengan nama program
sesuai dengan basis kinerja Eselon I yang bersangkutan. Untuk itu Kementerian Pertanian
telah menetapkan pelaksanaan 12 program untuk periode 2010-2014 sebagai berikut:
(1) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai
Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan; (2) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan
Mutu Tanaman Hortikultura Berkelanjutan; (3) Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu
Tanaman Perkebunan Berkelanjutan; (4) Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan
Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh, dan Halal; (5) Penyediaan
dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian; (6) Peningkatan Nilai Tambah, Daya
Saing, Industri Hilir, Pemasaran, dan Ekspor Hasil Pertanian; (7) Peningkatan Diversifikasi dan
Ketahanan Pangan Masyarakat; (8) Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing;
(9) Pengembangan SDM Pertanian dan Kelembagaan Petani; (10) Peningkatan Kualitas
Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati; (11) Pengawasan dan
Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian; dan (12) Dukungan Manajeman
dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian. Program-program tersebut
diimplementasikan ke dalam kegiatan–kegiatan yang berada pada seluruh Eselon I lingkup
Kementerian Pertanian.
2.2. Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2014
Kebijakan pembangunan pertanian tahun 2014 dirancang sebagai bagian dan keberlanjutan
dan tahun terakhir dari implementasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
(RPJMN) 2010-2014. Selain itu tentu saja kebijakan tersebut merupakan komponen dari
Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2014, khususnya dalam menunjang salah satu prioritas
pembangunan nasional, yaitu prioritas nomor lima berupa Peningkatan Ketahanan Pangan.
Kebijakan tahun 2014 mempertimbangkan kinerja capaian tahun 2010-2012, kondisi yang
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201422 23
Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian
berkembang pada tahun 2013, dan antisipasi tantangan serta kebutuhan tahun 2014 dalam
kerangka pembangunan jangka menengah.
Kegiatan pembangunan pertanian 2014 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan prioritas
nasional, prioritas bidang, dan prioritas Kementerian sesuai yang tertuang dalam RKP 2014
dan Renstra Kementerian Pertanian tahun 2010-2014.
Sasaran empat target sukses sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan
Kementerian Pertanian tahun 2014, adalah sebagai berikut:
(1) Tercapaianya Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
a. Swasembada Berkelanjutan: (1) Produksi Padi: 76,57 juta ton GKG dan (2) Produksi Jagung: 20,82 juta ton.
b. Swasembada: (1) Produksi Kedelai: 1,50 juta ton, (2) Produksi Gula 3,10 juta ton, dan (3) Produksi Daging Sapi: 0,53 juta ton.
(2) Meningkatnya Diversifikasi Pangan:
a. Penurunan Konsumsi Beras per kapita tiap tahun: 1,5%
b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH): 93,3
(3) Meningkatnya Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor
a. Tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi, dan bahan olahan karet sebesar 90%;
b. Meningkatnya produk olahan yang diekspor sebesar 63%; c. Meningkatnya produksi tepung-tepungan untuk mensubstitusi gandum/terigu impor
sebesar 11%; d. Meningkatnya sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri cokelat
dalam negeri sebesar 60%;
e. Meningkatnya Surplus neraca perdagangan sebesar 23%.
(4) Meningkatnya Kesejahteraan Petani
a. Pertumbuhan pendapatan per kapita petani: 11,10%
b. Nilai Tukar Petani (NTP): 105-110
2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2014
Perjanjian Kinerja Tahun 2014 merupakan bagian dari dokumen yang ditetapkan oleh Menteri
Pertanian guna mewujudkan capaian strategis khususnya empat target sukses Kementerian
Pertanian, yaitu: (1) Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan (swasembada
kedelai, gula, dan daging sapi dan swasembada berkelanjutan padi dan jagung);
(2) Peningkatan Diversifikasi Pangan (persentase penurunan konsumsi beras per kapita tahun
dan membaiknya Skor Pola Pangan Harapan/PPH); (3) Meningkatnya Nilai Tambah, Daya
Saing, dan Ekspor, meliputi: tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao
fermentasi dan bahan olahan karet; meningkatnya produk olahan yang diperdagangkan;
meningkatnya produksi tepung-tepungan untuk mensubstitusi gandum/terigu; meningkatnya
sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri;
meningkatnya surplus neraca perdagangan; serta (4) Meningkatnya Kesejahteraan Petani
(Nilai Tukar Petani/NTP dan pertumbuhan pendapatan per kapita).
Pencapaian empat target sukses Kementerian Pertanian ini didukung melalui pelaksanaan 12
(dua belas) program pembangunan pertanian sesuai tugas fungsi Eselon I lingkup
Kementerian Pertanian. Selanjutnya Perjanjian Kinerja Tahun 2014 ini dijabarkan lebih lanjut ke
dalam Indikator Kinerja sebagai acuan penilaian kinerja masing-masing program berdasarkan
kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2014 yang diulas secara lebih
rinci dan mendalam adalah kegiatan-kegiatan yang menjadi sasaran Indikator Kinerja Utama
(IKU) Kementerian Pertanian dalam menunjang capaian empat target sukses tersebut.
Adapun dalam pelaksanaannya, Kementerian Pertanian pada pelaksanaan kegiatannya
melaksanakan revisi Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Pertanian Tahun 2014 pada bulan
Agustus 2014, dikarenakan: (1) adanya penghematan anggaran yang digunakan untuk subsidi
BBM sehingga dalam pelaksanaan kegiatan di Kementerian Pertanian terjadi penyesuaian
target. Adapun tabel perubahan/revisi Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Pertanian Tahun
2014 seperti pada Tabel 1.
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201422 23
Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian
berkembang pada tahun 2013, dan antisipasi tantangan serta kebutuhan tahun 2014 dalam
kerangka pembangunan jangka menengah.
Kegiatan pembangunan pertanian 2014 diprioritaskan untuk mendanai kegiatan prioritas
nasional, prioritas bidang, dan prioritas Kementerian sesuai yang tertuang dalam RKP 2014
dan Renstra Kementerian Pertanian tahun 2010-2014.
Sasaran empat target sukses sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Tahunan
Kementerian Pertanian tahun 2014, adalah sebagai berikut:
(1) Tercapaianya Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
a. Swasembada Berkelanjutan: (1) Produksi Padi: 76,57 juta ton GKG dan (2) Produksi Jagung: 20,82 juta ton.
b. Swasembada: (1) Produksi Kedelai: 1,50 juta ton, (2) Produksi Gula 3,10 juta ton, dan (3) Produksi Daging Sapi: 0,53 juta ton.
(2) Meningkatnya Diversifikasi Pangan:
a. Penurunan Konsumsi Beras per kapita tiap tahun: 1,5%
b. Skor Pola Pangan Harapan (PPH): 93,3
(3) Meningkatnya Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor
a. Tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi, dan bahan olahan karet sebesar 90%;
b. Meningkatnya produk olahan yang diekspor sebesar 63%; c. Meningkatnya produksi tepung-tepungan untuk mensubstitusi gandum/terigu impor
sebesar 11%; d. Meningkatnya sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri cokelat
dalam negeri sebesar 60%;
e. Meningkatnya Surplus neraca perdagangan sebesar 23%.
(4) Meningkatnya Kesejahteraan Petani
a. Pertumbuhan pendapatan per kapita petani: 11,10%
b. Nilai Tukar Petani (NTP): 105-110
2.3 Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2014
Perjanjian Kinerja Tahun 2014 merupakan bagian dari dokumen yang ditetapkan oleh Menteri
Pertanian guna mewujudkan capaian strategis khususnya empat target sukses Kementerian
Pertanian, yaitu: (1) Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan (swasembada
kedelai, gula, dan daging sapi dan swasembada berkelanjutan padi dan jagung);
(2) Peningkatan Diversifikasi Pangan (persentase penurunan konsumsi beras per kapita tahun
dan membaiknya Skor Pola Pangan Harapan/PPH); (3) Meningkatnya Nilai Tambah, Daya
Saing, dan Ekspor, meliputi: tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao
fermentasi dan bahan olahan karet; meningkatnya produk olahan yang diperdagangkan;
meningkatnya produksi tepung-tepungan untuk mensubstitusi gandum/terigu; meningkatnya
sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri;
meningkatnya surplus neraca perdagangan; serta (4) Meningkatnya Kesejahteraan Petani
(Nilai Tukar Petani/NTP dan pertumbuhan pendapatan per kapita).
Pencapaian empat target sukses Kementerian Pertanian ini didukung melalui pelaksanaan 12
(dua belas) program pembangunan pertanian sesuai tugas fungsi Eselon I lingkup
Kementerian Pertanian. Selanjutnya Perjanjian Kinerja Tahun 2014 ini dijabarkan lebih lanjut ke
dalam Indikator Kinerja sebagai acuan penilaian kinerja masing-masing program berdasarkan
kegiatan yang telah ditetapkan. Adapun Perjanjian Kinerja Tahun 2014 yang diulas secara lebih
rinci dan mendalam adalah kegiatan-kegiatan yang menjadi sasaran Indikator Kinerja Utama
(IKU) Kementerian Pertanian dalam menunjang capaian empat target sukses tersebut.
Adapun dalam pelaksanaannya, Kementerian Pertanian pada pelaksanaan kegiatannya
melaksanakan revisi Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Pertanian Tahun 2014 pada bulan
Agustus 2014, dikarenakan: (1) adanya penghematan anggaran yang digunakan untuk subsidi
BBM sehingga dalam pelaksanaan kegiatan di Kementerian Pertanian terjadi penyesuaian
target. Adapun tabel perubahan/revisi Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Pertanian Tahun
2014 seperti pada Tabel 1.
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201424 25
Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian
Tabel 1. Perubahan Target Perjanjian Kinerja Kementerian Pertanian 2014 Karena Adanya Penyesuaian Anggaran pada APBN-P TA 2014
TARGET TARGET(AWAL)* (REVISI)**
1. Produksi Padi 72,49 Jt Ton GKG 72,30 Jt Ton GKG2. Produksi Jagung 19,11 Juta Ton 19,00 Juta Ton
1. Produksi Kedelai 1,50 Juta Ton 1,00 Juta Ton2. Produksi Gula 3,10 Juta Ton 2,79 Juta Ton3. Produksi Daging Sapi 0,46 Juta Ton 0,46 Juta Ton1. Penurunan Konsumsi Beras per kapita tiap tahun 1,50% 1,50%2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 93,3 82,51.
Tersertifikasinya semua produk pertanian organik, Kakao fermentasi, dan Bahan olahan karet
90% 50%
2. Meningkatnya produk olahan yang diperdagangkan
63% 35%
3. Meningkatnya Produksi tepung-tepungan untuk mensubstitusi gandum/terigu impor
11% 11%
4. Meningkatnya sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri cokelat dalam negeri
60% 10%
5.Surplus neraca perdagangan komoditas pertanian 23 US $ Miliar 23 Milyar USD
1. Pertumbuhan pendapatan per kapita petani 11,10% 11,10%2. Nilai Tukar Petani (NTP) 110 - 115 110 - 115
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
1.Tercapainya Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
Swasembada Berkelanjutan
Swasembada
NO
Meningkatnya Diversifikasi Pangan
3.Meningkatnya Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor
4. Meningkatnya Kesejahteraan Petani
2.
Sumber data: Kementerian Pertanian, 2014 Ket: Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Pertanian Tahun 2014 disini adalah Dokumen Penetapan Kinerja
yang ditandatangani oleh Menteri Pertanian sesuai dengan PermenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010. * Ditetapkan Bulan Maret 2014 ** Ditetapkan Bulan Agustus 2014
Untuk indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH), hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi
X tahun 2012 merekomendasikan pencapaian target skor PPH sebesar 95 menjadi target
capaian tahun 2025 yang sebelumnya (sesuai Perpres 22 tahun 2009), dijadikan sebagai target
capaian tahun 2015. Oleh karena itu perlu dilakukan penghitungan ulang terhadap proyeksi
konsumsi pangan dengan baseline data tahun 2013 (skor PPH sebesar 81,4). Dari hasil
penghitungan ulang tersebut, didapatkan sasaran skor PPH tahun 2014 adalah 82,5.
Untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan tersebut, Kementerian Pertanian
melakukan berbagai program dan kegiatan. Ada program yang berfungsi sebagai program
utama, dan ada program yang berfungsi sebagai pendukung. Rincian program dan kegiatan
yang ditujukan untuk pencapaian target-target yang telah ditetapkan tersebut, adalah
sebagai berikut:
2.3.1 Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
2.3.1.1 Swasembada Kedelai
Pencapaian sasaran produksi kedelai dilaksanakan oleh Program Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada
Berkelanjutan yang berfungsi sebagai program utama dan Program Penyediaan dan
Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, Program Pengembangan Sumberdaya
Manusia pertanian dan Kelembagaan Petani, Program Penciptaan Teknologi dan Varietas
Unggul Berdaya Saing, dan Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir,
Pemasaran, dan Ekspor Hasil Pertanian yang berfungsi sebagai program pendukung.
Tabel 2. Menggambarkan rincian program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target
produksi kedelai di tahun 2014.
Tabel 2. Program dan Kegiatan pada Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Kedelai Tahun 2014
Indikator Kinerja Program
* SL-PTT Kedelai 62.370 Ha* Perluasan Areal Tanam Kedelai 277.568* Benih Subsidi 3.875 ton* Perbanyakan Benih Sumber 186 ha* Pemberdayaan Penangkar 2.600 ha* SL-PHT 49 unit* Bantuan Sarana Pascapanen 130 paket/unit
- Paket Kedelai 61 unit- Power Threser Multiguna 69 unit
* Optimasi Lahan* Penyediaan alsintan * Pembangunan UPPO* BLM PUAP * Penyaluran pupuk bersubsidi* Penyuluhan* Kelembagaan petani* Penciptaan varietas unggul * Teknologi budidaya tanaman pangan dan alsintan* Penyediaan benih sumber
Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
* Pengaturan lalu lintas media pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)
Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian
* Pengembangan pengolahan hasil tanaman pangan
KegiatanI. Program Utama
II. Program PendukungPenyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing
Produksi Kedelai1,00 juta ton Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
Sumber data: Kementerian Pertanian, 2014
2.3.1.2 Swasembada Gula
Pencapaian sasaran produksi gula dilaksanakan oleh Program Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan yang berfungsi sebagai
program utama dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana
Pertanian, Program Pengembangan Sumberdaya Manusia pertanian dan Kelembagaan
Petani, Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing, Program Kualitas
Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati, dan Program Peningkatan
Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian yang
berfungsi sebagai program pendukung.
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201424 25
Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian
Tabel 1. Perubahan Target Perjanjian Kinerja Kementerian Pertanian 2014 Karena Adanya Penyesuaian Anggaran pada APBN-P TA 2014
TARGET TARGET(AWAL)* (REVISI)**
1. Produksi Padi 72,49 Jt Ton GKG 72,30 Jt Ton GKG2. Produksi Jagung 19,11 Juta Ton 19,00 Juta Ton
1. Produksi Kedelai 1,50 Juta Ton 1,00 Juta Ton2. Produksi Gula 3,10 Juta Ton 2,79 Juta Ton3. Produksi Daging Sapi 0,46 Juta Ton 0,46 Juta Ton1. Penurunan Konsumsi Beras per kapita tiap tahun 1,50% 1,50%2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 93,3 82,51.
Tersertifikasinya semua produk pertanian organik, Kakao fermentasi, dan Bahan olahan karet
90% 50%
2. Meningkatnya produk olahan yang diperdagangkan
63% 35%
3. Meningkatnya Produksi tepung-tepungan untuk mensubstitusi gandum/terigu impor
11% 11%
4. Meningkatnya sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri cokelat dalam negeri
60% 10%
5.Surplus neraca perdagangan komoditas pertanian 23 US $ Miliar 23 Milyar USD
1. Pertumbuhan pendapatan per kapita petani 11,10% 11,10%2. Nilai Tukar Petani (NTP) 110 - 115 110 - 115
SASARAN STRATEGIS INDIKATOR
1.Tercapainya Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
Swasembada Berkelanjutan
Swasembada
NO
Meningkatnya Diversifikasi Pangan
3.Meningkatnya Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor
4. Meningkatnya Kesejahteraan Petani
2.
Sumber data: Kementerian Pertanian, 2014 Ket: Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Kementerian Pertanian Tahun 2014 disini adalah Dokumen Penetapan Kinerja
yang ditandatangani oleh Menteri Pertanian sesuai dengan PermenPAN dan RB Nomor 29 Tahun 2010. * Ditetapkan Bulan Maret 2014 ** Ditetapkan Bulan Agustus 2014
Untuk indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH), hasil Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi
X tahun 2012 merekomendasikan pencapaian target skor PPH sebesar 95 menjadi target
capaian tahun 2025 yang sebelumnya (sesuai Perpres 22 tahun 2009), dijadikan sebagai target
capaian tahun 2015. Oleh karena itu perlu dilakukan penghitungan ulang terhadap proyeksi
konsumsi pangan dengan baseline data tahun 2013 (skor PPH sebesar 81,4). Dari hasil
penghitungan ulang tersebut, didapatkan sasaran skor PPH tahun 2014 adalah 82,5.
Untuk mencapai target-target yang telah ditetapkan tersebut, Kementerian Pertanian
melakukan berbagai program dan kegiatan. Ada program yang berfungsi sebagai program
utama, dan ada program yang berfungsi sebagai pendukung. Rincian program dan kegiatan
yang ditujukan untuk pencapaian target-target yang telah ditetapkan tersebut, adalah
sebagai berikut:
2.3.1 Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
2.3.1.1 Swasembada Kedelai
Pencapaian sasaran produksi kedelai dilaksanakan oleh Program Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada
Berkelanjutan yang berfungsi sebagai program utama dan Program Penyediaan dan
Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, Program Pengembangan Sumberdaya
Manusia pertanian dan Kelembagaan Petani, Program Penciptaan Teknologi dan Varietas
Unggul Berdaya Saing, dan Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir,
Pemasaran, dan Ekspor Hasil Pertanian yang berfungsi sebagai program pendukung.
Tabel 2. Menggambarkan rincian program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target
produksi kedelai di tahun 2014.
Tabel 2. Program dan Kegiatan pada Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Kedelai Tahun 2014
Indikator Kinerja Program
* SL-PTT Kedelai 62.370 Ha* Perluasan Areal Tanam Kedelai 277.568* Benih Subsidi 3.875 ton* Perbanyakan Benih Sumber 186 ha* Pemberdayaan Penangkar 2.600 ha* SL-PHT 49 unit* Bantuan Sarana Pascapanen 130 paket/unit
- Paket Kedelai 61 unit- Power Threser Multiguna 69 unit
* Optimasi Lahan* Penyediaan alsintan * Pembangunan UPPO* BLM PUAP * Penyaluran pupuk bersubsidi* Penyuluhan* Kelembagaan petani* Penciptaan varietas unggul * Teknologi budidaya tanaman pangan dan alsintan* Penyediaan benih sumber
Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
* Pengaturan lalu lintas media pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)
Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian
* Pengembangan pengolahan hasil tanaman pangan
KegiatanI. Program Utama
II. Program PendukungPenyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing
Produksi Kedelai1,00 juta ton Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
Sumber data: Kementerian Pertanian, 2014
2.3.1.2 Swasembada Gula
Pencapaian sasaran produksi gula dilaksanakan oleh Program Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan yang berfungsi sebagai
program utama dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana
Pertanian, Program Pengembangan Sumberdaya Manusia pertanian dan Kelembagaan
Petani, Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing, Program Kualitas
Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati, dan Program Peningkatan
Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian yang
berfungsi sebagai program pendukung.
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201426 27
Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian
Tabel 3. Menggambarkan rincian program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target
produksi gula di tahun 2014.
Tabel 3. Program dan Kegiatan pada Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Gula Tahun 2014
Indikator Kinerja Program
* Rawat Ratoon 34.157 Ha* Bongkar Ratoon 5.729 Ha * Perluasan Areal Tebu 8.743 Ha * Pembangunan Kebun Bibit Datar (KBD) 2.046 Ha * Penataan Varietas 39 Paket* Pemberdayaan Pekebunan dan Kelembagaan 26 Paket* Operasional TKP dan PL-TKP 455 Orang* Rekrutment TKP dan PL-TKP 12 Orang* Pengadaan Alat Putus Akar 94 Unit* Pengadaan Traktor 112 Unit* Pengadaan Alat Mesin Tebang 53 Unit* Pengadaan Alat Angkut Tebu 69 Unit* Pengadaan Cultivator 189 Unit* Pengadaan Pompa Air 190 Unit* Pengembangan Database Tebu Sistem Online 150 Unit* Peralatan Pendukung Database Tebu Sistem Online 150.00
Unit* Fasilitasi Tim Pengawas Taksasi dan Rendemen 56 Paket* Pengawalan dan Monev Tebu 12 Paket
* Perluasan areal tanam * Penyediaan alsintan * Penyuluhan* Kelembagaan petani* Penciptaan varietas unggul * Teknologi budidaya tanaman pangan dan alsintan
Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
* Pengaturan lalu lintas media pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)
Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian
* Pengembangan pengolahan hasil perkebunan
I. Program UtamaPeningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
II. Program PendukungPenyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana PertanianPengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing
Produksi Gula2,79 juta ton Gula
Kristal Putih (GKP)
Kegiatan
Sumber data: Kementerian Pertanian, 2014
2.3.1.3 Swasembada Daging Sapi
Pencapaian sasaran produksi daging sapi dilaksanakan oleh Program Swasembada Daging
serta Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal yang
berfungsi sebagai program utama dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana
dan Sarana Pertanian, Program Pengembangan Sumberdaya Manusia pertanian dan
Kelembagaan Petani, Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing,
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil
Pertanian, dan Program Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan
Hayati yang berfungsi sebagai program pendukung.
Tabel 4. Menggambarkan rincian program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target
produksi daging sapi di tahun 2014.
Tabel 4. Program dan Kegiatan pada Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Daging Sapi Tahun 2014
Indikator Kinerja Program
* Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting 236 klp* Pembibitan Sapi Potong/kerbau 49 klp* Integrasi Tanaman-Ruminansia 131 klp* Pengembangan Hijauan Pakan Ternak 62 klp* Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Berkualitas
3.709.000 stek* Peningkatan Kapasitas Petugas IB, PKB dan ATR 750 orang* Produksi semen beku 4.810.005 dosis* Penyebaran Pejantan INKA 851 ekor* Pengembangan Indukan Sapi 300 ekor* Penguatan Kelembagaan Inseminasi Buatan (IB) 318 unit* Penanggulangan Gangguan Reproduksi Pada Sapi/Kerbau
dan Penyakit Parasiter 260.272 dosis* Penguatan Kelembagaan Kesehatan Hewan 39 unit* Fasilitasi RPH 16 unit* Fasilitasi Kios Daging 20 unit
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
* perluasan areal peternakan
* Penyuluhan* Kelembagaan petani* Penyebaran bibit sumber sapi Unggul PO* Penyebaran pejantan unggul sapi PO * Penyediaan benih sumber
Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian
* Pengembangan pengolahan hasil peternakan
Peningkatan Kualitas Penkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
* Pengaturan lalu lintas media pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK)
Produksi Daging Sapi460 ribu ton
I. Program UtamaPencapaian Swasembada Daging serta Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal
II. Program Pendukung
Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing
Kegiatan
Sumber data: Kementerian Pertanian, 2014
2.3.1.4 Swasembada Padi Berkelanjutan
Pencapaian sasaran produksi padi dilaksanakan oleh Program Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada
Berkelanjutan yang berfungsi sebagai program utama dan Program Penyediaan dan
Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, Program Pengembangan Sumberdaya
Manusia pertanian dan Kelembagaan Petani, Program Penciptaan Teknologi dan Varietas
Unggul Berdaya Saing, Program Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan
Keamanan Hayati, dan Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir,
Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian yang berfungsi sebagai program pendukung.
Tabel 5. Menggambarkan rincian program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target
produksi padi di tahun 2014.
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201426 27
Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian
Tabel 3. Menggambarkan rincian program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target
produksi gula di tahun 2014.
Tabel 3. Program dan Kegiatan pada Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Gula Tahun 2014
Indikator Kinerja Program
* Rawat Ratoon 34.157 Ha* Bongkar Ratoon 5.729 Ha * Perluasan Areal Tebu 8.743 Ha * Pembangunan Kebun Bibit Datar (KBD) 2.046 Ha * Penataan Varietas 39 Paket* Pemberdayaan Pekebunan dan Kelembagaan 26 Paket* Operasional TKP dan PL-TKP 455 Orang* Rekrutment TKP dan PL-TKP 12 Orang* Pengadaan Alat Putus Akar 94 Unit* Pengadaan Traktor 112 Unit* Pengadaan Alat Mesin Tebang 53 Unit* Pengadaan Alat Angkut Tebu 69 Unit* Pengadaan Cultivator 189 Unit* Pengadaan Pompa Air 190 Unit* Pengembangan Database Tebu Sistem Online 150 Unit* Peralatan Pendukung Database Tebu Sistem Online 150.00
Unit* Fasilitasi Tim Pengawas Taksasi dan Rendemen 56 Paket* Pengawalan dan Monev Tebu 12 Paket
* Perluasan areal tanam * Penyediaan alsintan * Penyuluhan* Kelembagaan petani* Penciptaan varietas unggul * Teknologi budidaya tanaman pangan dan alsintan
Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
* Pengaturan lalu lintas media pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)
Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian
* Pengembangan pengolahan hasil perkebunan
I. Program UtamaPeningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
II. Program PendukungPenyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana PertanianPengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing
Produksi Gula2,79 juta ton Gula
Kristal Putih (GKP)
Kegiatan
Sumber data: Kementerian Pertanian, 2014
2.3.1.3 Swasembada Daging Sapi
Pencapaian sasaran produksi daging sapi dilaksanakan oleh Program Swasembada Daging
serta Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal yang
berfungsi sebagai program utama dan Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana
dan Sarana Pertanian, Program Pengembangan Sumberdaya Manusia pertanian dan
Kelembagaan Petani, Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing,
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil
Pertanian, dan Program Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan
Hayati yang berfungsi sebagai program pendukung.
Tabel 4. Menggambarkan rincian program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target
produksi daging sapi di tahun 2014.
Tabel 4. Program dan Kegiatan pada Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Daging Sapi Tahun 2014
Indikator Kinerja Program
* Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting 236 klp* Pembibitan Sapi Potong/kerbau 49 klp* Integrasi Tanaman-Ruminansia 131 klp* Pengembangan Hijauan Pakan Ternak 62 klp* Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Berkualitas
3.709.000 stek* Peningkatan Kapasitas Petugas IB, PKB dan ATR 750 orang* Produksi semen beku 4.810.005 dosis* Penyebaran Pejantan INKA 851 ekor* Pengembangan Indukan Sapi 300 ekor* Penguatan Kelembagaan Inseminasi Buatan (IB) 318 unit* Penanggulangan Gangguan Reproduksi Pada Sapi/Kerbau
dan Penyakit Parasiter 260.272 dosis* Penguatan Kelembagaan Kesehatan Hewan 39 unit* Fasilitasi RPH 16 unit* Fasilitasi Kios Daging 20 unit
Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
* perluasan areal peternakan
* Penyuluhan* Kelembagaan petani* Penyebaran bibit sumber sapi Unggul PO* Penyebaran pejantan unggul sapi PO * Penyediaan benih sumber
Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian
* Pengembangan pengolahan hasil peternakan
Peningkatan Kualitas Penkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
* Pengaturan lalu lintas media pembawa Hama dan Penyakit Hewan Karantina (HPHK)
Produksi Daging Sapi460 ribu ton
I. Program UtamaPencapaian Swasembada Daging serta Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman, Sehat, Utuh dan Halal
II. Program Pendukung
Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing
Kegiatan
Sumber data: Kementerian Pertanian, 2014
2.3.1.4 Swasembada Padi Berkelanjutan
Pencapaian sasaran produksi padi dilaksanakan oleh Program Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada
Berkelanjutan yang berfungsi sebagai program utama dan Program Penyediaan dan
Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, Program Pengembangan Sumberdaya
Manusia pertanian dan Kelembagaan Petani, Program Penciptaan Teknologi dan Varietas
Unggul Berdaya Saing, Program Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan
Keamanan Hayati, dan Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir,
Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian yang berfungsi sebagai program pendukung.
Tabel 5. Menggambarkan rincian program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target
produksi padi di tahun 2014.
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201428 29
Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian
Tabel 5. Program dan Kegiatan pada Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Padi Tahun 2014
Indikator Kinerja Program
* SL-PTT Padi 3.903.894 ha- Kawasan Pertumbuhan 267.411 ha- Kawasan Pengembangan 537.945 ha- Kawasan Pemantapan 3.098.538 ha
* Benih Bersubsidi 113.625 ton* Perbanyakan benih sumber 233 ha* Pemberdayaan penangkar 5.000 ha* Bantuan sarana pascapanen 502 paket/unit* SL-PHT 848 unit* SL-Iklim 107 unit* Operasional Brigade Proteksi Tanaman 78 unit* Pengembangan Model Peramalan OPT 2 model* Penyebaran Informasi Peramalan OPT 26 informasi* Penerapan Peramalan OPT 28 provinsi* Pengembangan dan Validasi Metode Pengujian Mutu Benih
10 metode * Fasilitasi Penerapan Sistem Mutu 8 laboratorium* Pelaksanaan Uji Profisiensi 32 laboratorium
* Pengembangan metode System of Rice Intensification (SRI) * Optimasi lahan pertanian * Pencetakan areal sawah * Pembangunan UPPO* BLM PUAP * Pembangunan dan rehab jaringan irigasi* Penyediaan alsintan * Penyaluran pupuk bersubsidi* Penyuluhan* Kelembagaan petani* Penciptaan varietas unggul * Teknologi budidaya tanaman pangan dan alsintan* Penyediaan benih sumber
Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
* Pengaturan lalu lintas media pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)
Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian
* Pengembangan pengolahan hasil tanaman pangan
KegiatanProduksi Padi 72,30
juta ton GKGI. Program UtamaPeningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
II. Program PendukungPenyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing
Sumber data: Kementerian Pertanian, 2014
2.3.1.5 Swasembada Jagung Berkelanjutan
Pencapaian sasaran produksi jagung dilaksanakan oleh Program Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada
Berkelanjutan yang berfungsi sebagai program utama dan Program Penyediaan dan
Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, Program Pengembangan Sumberdaya
Manusia pertanian dan Kelembagaan Petani, Program Penciptaan Teknologi dan Varietas
Unggul Berdaya Saing, Program Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan
Keamanan Hayati, dan Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir,
Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian yang berfungsi sebagai program pendukung.
Tabel 6. Menggambarkan rincian program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target
produksi jagung di tahun 2014.
Tabel 6. Program dan Kegiatan pada Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Jagung Tahun 2014
Indikator Kinerja Program
* SL-PTT Jagung 205.751 Ha- Kawasan Pertumbuhan 45.275 Ha- Kawasan Pengembangan 136.476 Ha- Kawasan Pemantapan 24.000 Ha
* Benih Bersubsidi 4.357 Ton* Perbanyakan Benih Sumber 97 Ha* SL-PHT57 Unit* Bantuan Sarana Pascapanen 343 Klpk
* Penyaluran pupuk bersubsidi* Pembangunan UPPO* BLM PUAP * Pembangunan dan rehab jaringan irigasi* Penyuluhan* Kelembagaan petani* Penciptaan varietas unggul * Teknologi budidaya tanaman pangan dan alsintan* Penyediaan benih sumber
Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
* Pengaturan lalu lintas media pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)
Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian
* Pengembangan pengolahan hasil tanaman pangan
KegiatanProduksi Jagung
19,00 Juta tonI. Program UtamaPeningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
II. Program PendukungPenyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing
Sumber data: Kementerian Pertanian, 2014
2.3.2 Meningkatnya Diversifikasi Pangan
Pencapaian sasaran meningkatnya diversifikasi pangan dilaksanakan oleh Program
Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang berfungsi sebagai
program utama dan Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing yang
berfungsi sebagai program pendukung.
Tabel 7. Menggambarkan rincian program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target
meningkatnya diversifikasi pangan di tahun 2014.
Tabel 7. Program dan Kegiatan pada Sasaran Strategis Meningkatnya Diversifikasi Pangan Tahun 2014
Indikator Kinerja Program
* Pemberdayaan kelompok wanita P2KP
* Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)* Sosialisasi dan Promosi Penganekaragaman konsumsi
pangan sejak usia dini pada SD/MI* Sosialisasi dan promosi ke masyarakat umum
Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing
* Teknologi pengembangan beras artifisial fungsional lambat cerna
* Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengonsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
* Penyediaan sayuran dan buah, pangan hewani, kacang-kacangan yang cukup dan terakses oleh seluruh keluarga
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
sebesar 82,5
I. Program UtamaPeningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
KegiatanPersentase
Penurunan Konsumsi Beras 1,5% Per Kapita
Tiap Tahun
I. Program UtamaPeningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
II. Program Pendukung
Sumber data: Kementerian Pertanian, 2014
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201428 29
Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian
Tabel 5. Program dan Kegiatan pada Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Padi Tahun 2014
Indikator Kinerja Program
* SL-PTT Padi 3.903.894 ha- Kawasan Pertumbuhan 267.411 ha- Kawasan Pengembangan 537.945 ha- Kawasan Pemantapan 3.098.538 ha
* Benih Bersubsidi 113.625 ton* Perbanyakan benih sumber 233 ha* Pemberdayaan penangkar 5.000 ha* Bantuan sarana pascapanen 502 paket/unit* SL-PHT 848 unit* SL-Iklim 107 unit* Operasional Brigade Proteksi Tanaman 78 unit* Pengembangan Model Peramalan OPT 2 model* Penyebaran Informasi Peramalan OPT 26 informasi* Penerapan Peramalan OPT 28 provinsi* Pengembangan dan Validasi Metode Pengujian Mutu Benih
10 metode * Fasilitasi Penerapan Sistem Mutu 8 laboratorium* Pelaksanaan Uji Profisiensi 32 laboratorium
* Pengembangan metode System of Rice Intensification (SRI) * Optimasi lahan pertanian * Pencetakan areal sawah * Pembangunan UPPO* BLM PUAP * Pembangunan dan rehab jaringan irigasi* Penyediaan alsintan * Penyaluran pupuk bersubsidi* Penyuluhan* Kelembagaan petani* Penciptaan varietas unggul * Teknologi budidaya tanaman pangan dan alsintan* Penyediaan benih sumber
Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
* Pengaturan lalu lintas media pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)
Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian
* Pengembangan pengolahan hasil tanaman pangan
KegiatanProduksi Padi 72,30
juta ton GKGI. Program UtamaPeningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
II. Program PendukungPenyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing
Sumber data: Kementerian Pertanian, 2014
2.3.1.5 Swasembada Jagung Berkelanjutan
Pencapaian sasaran produksi jagung dilaksanakan oleh Program Peningkatan Produksi,
Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada
Berkelanjutan yang berfungsi sebagai program utama dan Program Penyediaan dan
Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian, Program Pengembangan Sumberdaya
Manusia pertanian dan Kelembagaan Petani, Program Penciptaan Teknologi dan Varietas
Unggul Berdaya Saing, Program Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan
Keamanan Hayati, dan Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir,
Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian yang berfungsi sebagai program pendukung.
Tabel 6. Menggambarkan rincian program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target
produksi jagung di tahun 2014.
Tabel 6. Program dan Kegiatan pada Indikator Kinerja Peningkatan Produksi Jagung Tahun 2014
Indikator Kinerja Program
* SL-PTT Jagung 205.751 Ha- Kawasan Pertumbuhan 45.275 Ha- Kawasan Pengembangan 136.476 Ha- Kawasan Pemantapan 24.000 Ha
* Benih Bersubsidi 4.357 Ton* Perbanyakan Benih Sumber 97 Ha* SL-PHT57 Unit* Bantuan Sarana Pascapanen 343 Klpk
* Penyaluran pupuk bersubsidi* Pembangunan UPPO* BLM PUAP * Pembangunan dan rehab jaringan irigasi* Penyuluhan* Kelembagaan petani* Penciptaan varietas unggul * Teknologi budidaya tanaman pangan dan alsintan* Penyediaan benih sumber
Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
* Pengaturan lalu lintas media pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK)
Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian
* Pengembangan pengolahan hasil tanaman pangan
KegiatanProduksi Jagung
19,00 Juta tonI. Program UtamaPeningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Tanaman Pangan untuk Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
II. Program PendukungPenyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing
Sumber data: Kementerian Pertanian, 2014
2.3.2 Meningkatnya Diversifikasi Pangan
Pencapaian sasaran meningkatnya diversifikasi pangan dilaksanakan oleh Program
Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang berfungsi sebagai
program utama dan Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing yang
berfungsi sebagai program pendukung.
Tabel 7. Menggambarkan rincian program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target
meningkatnya diversifikasi pangan di tahun 2014.
Tabel 7. Program dan Kegiatan pada Sasaran Strategis Meningkatnya Diversifikasi Pangan Tahun 2014
Indikator Kinerja Program
* Pemberdayaan kelompok wanita P2KP
* Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L)* Sosialisasi dan Promosi Penganekaragaman konsumsi
pangan sejak usia dini pada SD/MI* Sosialisasi dan promosi ke masyarakat umum
Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing
* Teknologi pengembangan beras artifisial fungsional lambat cerna
* Peningkatan pengetahuan dan keterampilan masyarakat dalam mengonsumsi pangan Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman (B2SA)
* Penyediaan sayuran dan buah, pangan hewani, kacang-kacangan yang cukup dan terakses oleh seluruh keluarga
Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
sebesar 82,5
I. Program UtamaPeningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
KegiatanPersentase
Penurunan Konsumsi Beras 1,5% Per Kapita
Tiap Tahun
I. Program UtamaPeningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
II. Program Pendukung
Sumber data: Kementerian Pertanian, 2014
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201430 31
Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian
2.3.3 Meningkatnya Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor
Pencapaian sasaran meningkatnya nilai tambah, daya saing dan ekspor dilaksanakan oleh
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, pemasaran dan Ekspor Hasil
Pertanian yang berfungsi sebagai program utama dan Program Penciptaan Teknologi dan
Varietas Unggul Berdaya Saing, Program Peningkatan Produksi, Produktvitas dan Mutu
Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan, Program Peningkatan Produksi, Produktivitas
dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan yang berfungsi sebagai program
pendukung.
Tabel 8. Menggambarkan rincian program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target
meningkatnya nilai tambah, daya saing dan ekspor di tahun 2014.
Tabel 8. Program dan Kegiatan pada Sasaran Strategis Meningkatnya Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor Tahun 2014
Indikator Kinerja Program
* Pembinaan dalam rangka sertifikasi pertanian organik* Penyelesaian regulasi pemberlakuan sertifikasi wajib kakao
* Terverifikasinya Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah/OKKPD
* Penerapan jaminan mutu kakao fermentasi* Pembentukan UPPB di provinsi sentra produksi karet
* Pengembangan agroindustri perdesaan untuk semua subsektor
* Peningkatan inovasi dan diseminasi teknologi pengolahan* Peningkatan efisiensi usaha pengolahan hasil pertanian
* Peningkatan kemampuan SDM pengolah hasil pertanian* Pemberdayaan SDM pengolahan dan penguatan lembaga
usaha pengolahan hasil di tingkat petani
* Peningkatan kapasitas produksi UPH yang telah dibangun* Pembangunan UPH tepung/pabrik baru
* Teknologi pembuatan tepung kentang dengan menggunakan basis pasta
* Teknologi penyosohan dan penepungan tepung sorgum
* Penanganan pasca panen dengan penekanan pada perlakuan fermentasi biji kakao
*Penerapan sistem jaminan mutu, agar sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan yaitu SNI 2323-2010 Biji Kakao
* Pembentukan Unit Pengolahan dan Pemasaran Biji Kakao (UPPBK) di sentra produksi
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian
* Akselerasi ekspor, promosi dan diplomasi serta advokasi ke berbagai negara dan forum kerjasama internasional
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan
* Produksi buah dan sayuran untuk diekspor
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
* Produksi komoditi perkebunan untuk diekspor
Tersertifikasinya semua produk
pertanian organik, kakao fermentasi, dan bahan olahan
karet dengan sasaran 90%
I. Program UtamaProgram Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian
Kegiatan
Meningkatnya produk olahan yang diekspor sebesar 63%
I. Program UtamaProgram Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian
Meningkatnya produksi tepung-tepungan untuk mensubstitusi
tepung gandum/terigu sebanyak 11%
I. Program UtamaProgram Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian II. Program PendukungProgram Penelitian dan Pengembangan Inovasi Teknologi Pertanian
Meningkatnya surplus neraca perdagangan sebesar 23%
I. Program Utama
II. Program Pendukung
Meningkatnya sarana pengolahan kakao fermentasi
bermutu untuk industri coklat dalam negeri
sebanyak 60%
I. Program UtamaProgram Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian
Sumber data: Kementerian Pertanian, 2014
2.3.4 Peningkatan Kesejahteraan Petani
Pencapaian sasaran meningkatnya kesejahteraan petani dilaksanakan oleh Program
Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian
yang berfungsi sebagai program utama dan Produktvitas dan Mutu Produk Tanaman
Hortikultura Berkelanjutan dan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan yang berfungsi sebagai program pendukung.
Tabel 9. Menggambarkan rincian program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target
meningkatnya kesejahteraan petani di tahun 2014.
Tabel 9. Program dan Kegiatan pada Sasaran Strategis Peningkatan Kesejahteraan Petani Tahun 2014
Indikator Kinerja Program
* Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)* Akses Petani dalam Pembiayaan* Penyaluran LM3 Kementerian Pertanian
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan
* produksi buah untuk diekspor (jeruk, mangga, manggis, durian, pisang, buah pohon dan perdu lainnya, buah semusim dan merambat, serta buah terna lainnya)
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
* Ekspor komoditi Perkebunan seperti: kelapa sawit, kakao, karet, dan kopi
Pertumbuhan pendapatan per
kapita sebesar 11,10%
I. Program UtamaProgram Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian II. Program Pendukung
Kegiatan
Sumber data: Kementerian Pertanian, 2014
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201430 31
Kementerian Pertanian Kementerian Pertanian
2.3.3 Meningkatnya Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor
Pencapaian sasaran meningkatnya nilai tambah, daya saing dan ekspor dilaksanakan oleh
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, pemasaran dan Ekspor Hasil
Pertanian yang berfungsi sebagai program utama dan Program Penciptaan Teknologi dan
Varietas Unggul Berdaya Saing, Program Peningkatan Produksi, Produktvitas dan Mutu
Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan, Program Peningkatan Produksi, Produktivitas
dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan yang berfungsi sebagai program
pendukung.
Tabel 8. Menggambarkan rincian program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target
meningkatnya nilai tambah, daya saing dan ekspor di tahun 2014.
Tabel 8. Program dan Kegiatan pada Sasaran Strategis Meningkatnya Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor Tahun 2014
Indikator Kinerja Program
* Pembinaan dalam rangka sertifikasi pertanian organik* Penyelesaian regulasi pemberlakuan sertifikasi wajib kakao
* Terverifikasinya Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah/OKKPD
* Penerapan jaminan mutu kakao fermentasi* Pembentukan UPPB di provinsi sentra produksi karet
* Pengembangan agroindustri perdesaan untuk semua subsektor
* Peningkatan inovasi dan diseminasi teknologi pengolahan* Peningkatan efisiensi usaha pengolahan hasil pertanian
* Peningkatan kemampuan SDM pengolah hasil pertanian* Pemberdayaan SDM pengolahan dan penguatan lembaga
usaha pengolahan hasil di tingkat petani
* Peningkatan kapasitas produksi UPH yang telah dibangun* Pembangunan UPH tepung/pabrik baru
* Teknologi pembuatan tepung kentang dengan menggunakan basis pasta
* Teknologi penyosohan dan penepungan tepung sorgum
* Penanganan pasca panen dengan penekanan pada perlakuan fermentasi biji kakao
*Penerapan sistem jaminan mutu, agar sesuai dengan standar mutu yang ditetapkan yaitu SNI 2323-2010 Biji Kakao
* Pembentukan Unit Pengolahan dan Pemasaran Biji Kakao (UPPBK) di sentra produksi
Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian
* Akselerasi ekspor, promosi dan diplomasi serta advokasi ke berbagai negara dan forum kerjasama internasional
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan
* Produksi buah dan sayuran untuk diekspor
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
* Produksi komoditi perkebunan untuk diekspor
Tersertifikasinya semua produk
pertanian organik, kakao fermentasi, dan bahan olahan
karet dengan sasaran 90%
I. Program UtamaProgram Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian
Kegiatan
Meningkatnya produk olahan yang diekspor sebesar 63%
I. Program UtamaProgram Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian
Meningkatnya produksi tepung-tepungan untuk mensubstitusi
tepung gandum/terigu sebanyak 11%
I. Program UtamaProgram Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian II. Program PendukungProgram Penelitian dan Pengembangan Inovasi Teknologi Pertanian
Meningkatnya surplus neraca perdagangan sebesar 23%
I. Program Utama
II. Program Pendukung
Meningkatnya sarana pengolahan kakao fermentasi
bermutu untuk industri coklat dalam negeri
sebanyak 60%
I. Program UtamaProgram Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian
Sumber data: Kementerian Pertanian, 2014
2.3.4 Peningkatan Kesejahteraan Petani
Pencapaian sasaran meningkatnya kesejahteraan petani dilaksanakan oleh Program
Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian
yang berfungsi sebagai program utama dan Produktvitas dan Mutu Produk Tanaman
Hortikultura Berkelanjutan dan Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu
Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan yang berfungsi sebagai program pendukung.
Tabel 9. Menggambarkan rincian program dan kegiatan dalam rangka pencapaian target
meningkatnya kesejahteraan petani di tahun 2014.
Tabel 9. Program dan Kegiatan pada Sasaran Strategis Peningkatan Kesejahteraan Petani Tahun 2014
Indikator Kinerja Program
* Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)* Akses Petani dalam Pembiayaan* Penyaluran LM3 Kementerian Pertanian
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman Hortikultura Berkelanjutan
* produksi buah untuk diekspor (jeruk, mangga, manggis, durian, pisang, buah pohon dan perdu lainnya, buah semusim dan merambat, serta buah terna lainnya)
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan
* Ekspor komoditi Perkebunan seperti: kelapa sawit, kakao, karet, dan kopi
Pertumbuhan pendapatan per
kapita sebesar 11,10%
I. Program UtamaProgram Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian II. Program Pendukung
Kegiatan
Sumber data: Kementerian Pertanian, 2014
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201434
Kementerian Pertanian
3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran
Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2014 ditetapkan berdasarkan penilaian
capaian melalui metode scoring, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil
(capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-<80%), dan (4) kurang berhasil (capaian
<60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.
3.2. Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2014
Kementerian Pertanian secara formal telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
sebagai alat ukur keberhasilan Kementerian Pertanian sesuai dengan Keputusan Menteri
Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/8/2012, dengan capaian sebagaimana Tabel 10
berikut.
Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014
Sasaran
Indikator Kinerja
Target Realisasi % Capaian
Tercapainya Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
Swasembada: - Produksi Kedelai (juta ton) 1,00 0,92 92,10 - Produksi Gula (juta ton) 2,79 2,63 94,34 - Produksi Daging (ribu ton) 460 370 80,43 Swasembada berkelanjutan: - Produksi Padi (juta ton GKG) 72,30 70,61 97,60 - Produksi Jagung (juta ton) 19,00 19,13 100,68
Meningkatnya Diversifikasi Pangan
- Penurunan konsumsi beras per kapita tiap tahun (%)
1,50 0,10 6,67
- Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 82,5 83,4 101,09 Meningkatnya Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor
- Tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi dan bahan olahan karet (%)
50 71,87 143,74
- Meningkatnya produk olahan yang diperdagangkan (%)
35 8,86 25,31
- Meningkatnya produksi tepung-tepungan untuk mensubstitusi gandum/terigu (%)
11 3,10 28,18
- Meningkatnya sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri (%)
10 33,33 333,33
- Surplus neraca perdagangan (US$ Miliar) 23 15,19 66,04 Meningkatnya Kesejahteraan Petani
- Nilai Tukar Petani (NTP) 110-115 107,37 97,61 - Pertumbuhan pendapatan per kapita
petani (%) 11,10
11,41 102,79
Sumber data: PK dan Hasil Pengukuran Kinerja, 2014
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 35
Kementerian Pertanian
3.1. Kriteria Ukuran Keberhasilan Pencapaian Sasaran
Kriteria ukuran keberhasilan pencapaian sasaran tahun 2014 ditetapkan berdasarkan penilaian
capaian melalui metode scoring, yaitu: (1) sangat berhasil (capaian >100%), (2) berhasil
(capaian 80-100%), (3) cukup berhasil (capaian 60-<80%), dan (4) kurang berhasil (capaian
<60%) terhadap sasaran yang telah ditetapkan.
3.2. Pencapaian Sasaran Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2014
Kementerian Pertanian secara formal telah menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU)
sebagai alat ukur keberhasilan Kementerian Pertanian sesuai dengan Keputusan Menteri
Pertanian Nomor 49/Permentan/OT.140/8/2012, dengan capaian sebagaimana Tabel 10
berikut.
Tabel 10. Capaian Indikator Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014
Sasaran
Indikator Kinerja
Target Realisasi % Capaian
Tercapainya Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
Swasembada: - Produksi Kedelai (juta ton) 1,00 0,92 92,10 - Produksi Gula (juta ton) 2,79 2,63 94,34 - Produksi Daging (ribu ton) 460 370 80,43 Swasembada berkelanjutan: - Produksi Padi (juta ton GKG) 72,30 70,61 97,60 - Produksi Jagung (juta ton) 19,00 19,13 100,68
Meningkatnya Diversifikasi Pangan
- Penurunan konsumsi beras per kapita tiap tahun (%)
1,50 0,10 6,67
- Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 82,5 83,4 101,09 Meningkatnya Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor
- Tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi dan bahan olahan karet (%)
50 71,87 143,74
- Meningkatnya produk olahan yang diperdagangkan (%)
35 8,86 25,31
- Meningkatnya produksi tepung-tepungan untuk mensubstitusi gandum/terigu (%)
11 3,10 28,18
- Meningkatnya sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri (%)
10 33,33 333,33
- Surplus neraca perdagangan (US$ Miliar) 23 15,19 66,04 Meningkatnya Kesejahteraan Petani
- Nilai Tukar Petani (NTP) 110-115 107,37 97,61 - Pertumbuhan pendapatan per kapita
petani (%) 11,10
11,41 102,79
Sumber data: PK dan Hasil Pengukuran Kinerja, 2014
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA KEMENTERIAN
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201436
Kementerian Pertanian
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014
3.3.1 Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 5 (lima) indikator kinerja swasembada dan
swasembada berkelanjutan dapat disimpulkan bahwa penilaian berhasil sebanyak 4 indikator
dan sangat berhasil sebanyak 1 indikator dengan rincian analisis sebagai berikut.
Tabel 11. Capaian Sasaran Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Tahun 2014
Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Target Realisasi % Capaian
Tercapainya Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
Swasembada: - Produksi Kedelai (juta ton) 1,00 0,92 92,10 - Produksi Gula (juta ton) 2,79 2,63 94,34 - Produksi Daging (ribu ton) 460 370 80,43 Swasembada berkelanjutan:
- Produksi Padi (juta ton GKG) 72,30 70,61 97,60 - Produksi Jagung (juta ton) 19,00 19,13 100,68
Sumber data: PK dan Hasil Pengukuran Kinerja, 2014
3.3.1.1 Produksi Kedelai
Produksi kedelai tahun 2014 (berdasarkan Angka Ramalan II BPS-RI) mencapai 921 ribu ton biji
kering. Bila dibandingkan dengan target 1,00 juta ton mencapai 92,10% (berhasil), bila
dibandingkan dengan produksi tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 141 ribu ton (18,08%),
dan apabila dibandingkan dengan rerata produksi 2010-2014 mengalami peningkatan 60 ribu
ton (6,97%). Keragaan capaian produksi kedelai dapat dilihat seperti Tabel 12.
Tabel 12. Capaian Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Kedelai Tahun 2014
Sumber data: BPS data diolah, 2014
Peningkatan produksi kedelai disebabkan karena peningkatan luas panen sebesar 61 ribu ton
(11,08%) dan peningkatan produktivitas sebesar 0,90 ku/ha (6,34%). Peningkatan produksi
kedelai terjadi di sebagian besar provinsi, hanya tujuh provinsi yang mengalami sedikit
penurunan. Beberapa faktor yang menghambat tercapainya target produksi kedelai tahun
2014 antara lain:
a. Kondisi iklim yang relatif basah sepanjang tahun sehingga petani memilih menanam
padi/jagung.
Uraian Rerata 10-14
ATAP 2013
Target 2014
Realisasi 2014
% Capaian 2014 Thd. Rerata
2010-2014 ATAP 2013 Target 2014
% Selisih % Selisih % Selisih Produksi (000 Ton) 861 780 1000 921 106,97 60 118,12 141 92,10 (79) Luas Panen (000 Ha) 601 551 705 612 101,83 11 111,08 61 86,79 (63) Produktivitas (Ku/Ha) 14,25 14,16 14,19 15,06 105,68 0,81 106,34 0,90 106,16 0,87
b. Rendahnya keuntungan usaha tani kedelai dibandingkan dengan komoditas lain
sehingga petani enggan menanam kedelai. Ditambah lagi dengan tidak adanya jaminan
harga/pemasaran hasil produksi, tidak ada tarif Bea Masuk (0%) untuk kedelai impor
sehingga kedelai impor harganya relatif murah dibanding kedelai produksi dalam negeri.
c. Terbatasnya lahan untuk perluasan areal tanam, hal ini disebabkan karena status lahan
yang belum jelas sehingga tidak bisa dimanfaatkan untuk program perluasan areal tanam
kedelai.
d. Terbatasnya ketersediaan benih bersertifikat maupun benih di tingkat lapang.
e. Terbatasnya akses petani terhadap sumber permodalan dan teknologi budidaya, dan
resiko kegagalan usaha tani kedelai lebih besar karena lebih rentan terhadap serangan
OPT.
Perkembangan produksi kedelai selama periode tahun 2010-2014 cenderung fluktuatif dengan
trend pertumbuhan yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan produksi kedelai
meningkat dari 907 ribu ton biji kering pada tahun 2010 menjadi 921 ribu ton biji kering pada
tahun 2014 atau rata-rata tumbuh sebesar 0,88% per tahun. Selama periode tahun 2010-2013,
produksi kedelai mengalami penurunan yang disebabkan karena menurunnya luas tanam dan
luas panen yang cukup signifikan, dimana luas panen menurun dari 661 ribu ha tahun 2010
menjadi 551 ribu ha pada tahun 2013. Tetapi produktivitas kedelai meningkat dari 13,73 ku/ha
tahun 2010 menjadi 15,06 ku/ha pada tahun 2014. Peningkatan produktivitas telah mampu
mendorong trend pertumbuhan atau dapat mengimbangi dampak dari pengaruh penurunan
luas tanam/panen. Perkembangan produksi, produktivitas, dan luas panen kedelai serta
keragaan produksi kedelai nasional secara umum pada tahun 2010-2014 dapat dilihat pada
Tabel 13 dan Gambar 1 berikut.
Tabel 13. Perkembangan Produksi, Produktivitas, Luas Panen Kedelai Tahun 2010-2014
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014*) 1 Target (000 ribu ton) 1.300 1.560 1.000 1.500 1.000 2 Realisasi (000 ribu ton) 907 851 843 780 921 3 % Capaian 69,77 54,57 84,32 52,00 92,13
Sumber Data: Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, 2014 *) ARAM II 2014, BPS RI
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 37
Kementerian Pertanian
3.3. Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014
3.3.1 Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
Berdasarkan hasil pengukuran terhadap 5 (lima) indikator kinerja swasembada dan
swasembada berkelanjutan dapat disimpulkan bahwa penilaian berhasil sebanyak 4 indikator
dan sangat berhasil sebanyak 1 indikator dengan rincian analisis sebagai berikut.
Tabel 11. Capaian Sasaran Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Tahun 2014
Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Target Realisasi % Capaian
Tercapainya Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
Swasembada: - Produksi Kedelai (juta ton) 1,00 0,92 92,10 - Produksi Gula (juta ton) 2,79 2,63 94,34 - Produksi Daging (ribu ton) 460 370 80,43 Swasembada berkelanjutan:
- Produksi Padi (juta ton GKG) 72,30 70,61 97,60 - Produksi Jagung (juta ton) 19,00 19,13 100,68
Sumber data: PK dan Hasil Pengukuran Kinerja, 2014
3.3.1.1 Produksi Kedelai
Produksi kedelai tahun 2014 (berdasarkan Angka Ramalan II BPS-RI) mencapai 921 ribu ton biji
kering. Bila dibandingkan dengan target 1,00 juta ton mencapai 92,10% (berhasil), bila
dibandingkan dengan produksi tahun 2013 mengalami kenaikan sebesar 141 ribu ton (18,08%),
dan apabila dibandingkan dengan rerata produksi 2010-2014 mengalami peningkatan 60 ribu
ton (6,97%). Keragaan capaian produksi kedelai dapat dilihat seperti Tabel 12.
Tabel 12. Capaian Produksi, Luas Panen dan Produktivitas Kedelai Tahun 2014
Sumber data: BPS data diolah, 2014
Peningkatan produksi kedelai disebabkan karena peningkatan luas panen sebesar 61 ribu ton
(11,08%) dan peningkatan produktivitas sebesar 0,90 ku/ha (6,34%). Peningkatan produksi
kedelai terjadi di sebagian besar provinsi, hanya tujuh provinsi yang mengalami sedikit
penurunan. Beberapa faktor yang menghambat tercapainya target produksi kedelai tahun
2014 antara lain:
a. Kondisi iklim yang relatif basah sepanjang tahun sehingga petani memilih menanam
padi/jagung.
Uraian Rerata 10-14
ATAP 2013
Target 2014
Realisasi 2014
% Capaian 2014 Thd. Rerata
2010-2014 ATAP 2013 Target 2014
% Selisih % Selisih % Selisih Produksi (000 Ton) 861 780 1000 921 106,97 60 118,12 141 92,10 (79) Luas Panen (000 Ha) 601 551 705 612 101,83 11 111,08 61 86,79 (63) Produktivitas (Ku/Ha) 14,25 14,16 14,19 15,06 105,68 0,81 106,34 0,90 106,16 0,87
b. Rendahnya keuntungan usaha tani kedelai dibandingkan dengan komoditas lain
sehingga petani enggan menanam kedelai. Ditambah lagi dengan tidak adanya jaminan
harga/pemasaran hasil produksi, tidak ada tarif Bea Masuk (0%) untuk kedelai impor
sehingga kedelai impor harganya relatif murah dibanding kedelai produksi dalam negeri.
c. Terbatasnya lahan untuk perluasan areal tanam, hal ini disebabkan karena status lahan
yang belum jelas sehingga tidak bisa dimanfaatkan untuk program perluasan areal tanam
kedelai.
d. Terbatasnya ketersediaan benih bersertifikat maupun benih di tingkat lapang.
e. Terbatasnya akses petani terhadap sumber permodalan dan teknologi budidaya, dan
resiko kegagalan usaha tani kedelai lebih besar karena lebih rentan terhadap serangan
OPT.
Perkembangan produksi kedelai selama periode tahun 2010-2014 cenderung fluktuatif dengan
trend pertumbuhan yang positif. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan produksi kedelai
meningkat dari 907 ribu ton biji kering pada tahun 2010 menjadi 921 ribu ton biji kering pada
tahun 2014 atau rata-rata tumbuh sebesar 0,88% per tahun. Selama periode tahun 2010-2013,
produksi kedelai mengalami penurunan yang disebabkan karena menurunnya luas tanam dan
luas panen yang cukup signifikan, dimana luas panen menurun dari 661 ribu ha tahun 2010
menjadi 551 ribu ha pada tahun 2013. Tetapi produktivitas kedelai meningkat dari 13,73 ku/ha
tahun 2010 menjadi 15,06 ku/ha pada tahun 2014. Peningkatan produktivitas telah mampu
mendorong trend pertumbuhan atau dapat mengimbangi dampak dari pengaruh penurunan
luas tanam/panen. Perkembangan produksi, produktivitas, dan luas panen kedelai serta
keragaan produksi kedelai nasional secara umum pada tahun 2010-2014 dapat dilihat pada
Tabel 13 dan Gambar 1 berikut.
Tabel 13. Perkembangan Produksi, Produktivitas, Luas Panen Kedelai Tahun 2010-2014
No Uraian Tahun
2010 2011 2012 2013 2014*) 1 Target (000 ribu ton) 1.300 1.560 1.000 1.500 1.000 2 Realisasi (000 ribu ton) 907 851 843 780 921 3 % Capaian 69,77 54,57 84,32 52,00 92,13
Sumber Data: Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, 2014 *) ARAM II 2014, BPS RI
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201438
Kementerian Pertanian
Gambar 1. Produksi Kedelai di Indonesia selama Tahun 2010-2014
- 100 200 300 400 500 600 700 800 900
1.000
2010 2011 2012 2013 2014*)Produksi 907.031 851.286 843.153 779.992 921.336
Sumber Data: BPS *) ARAM II 2014, BPS RI
Sementara itu bila dibandingkan dengan jumlah kebutuhan kedelai sebesar 2,235 juta ton,
produksi kedelai tahun 2014 masih defisit sebesar 1.134 juta ton biji kering atau baru mencapai
indeks swasembada sebesar 2,43. Dan bila dibandingkan dengan tahun 2013 indeks
swasembada turun sebesar 0,29. Menurunnya indeks tingkat swasembada kedelai
dikarenakan produksi yag dihasilkan tidak dapat mencukupi kebutuhan dan kekurangan
tersebut dipenuhi dari impor.
Tabel 14. Neraca Produksi dan Kebutuhan Kedelai Tahun 2014
Uraian 2013 2014 Produksi Kedelai (Ton Biji Kering) 779.992 921.336 Kebutuhan (Ton Biji Kering) 2.115.700 2.235.614 Surplus/Defisit (Ton Biji Kering) (1.335.708) (1.314.278) Indeks Swasembada 2,71 2,43 Keterangan: Produksi kedelai tahun 2013 = ATAP, tahun 2014 = ARAM II BPS-RI Jumlah penduduk tahun 2013 = 247.390 juta jiwa, tahun 2014 = 252.164 juta jiwa= BKP-Kementan
Kementerian Pertanian telah mengalokasikan berbagai kegiatan untuk mendukung
peningkatan produksi kedelai tahun 2014, antara lain: SL-PTT Kedelai terealisasi 50.045 Ha
(80,24% dari target 62.370 Ha), Perluasan Areal Tanam (PAT) Kedelai terealisasi 228.416 ha
(82,29% dari target 277.568 ha), Pemberdayaan Penangkar terealisasi 1.811 Ha (69,65% dari
target seluas 2.600 Ha). Kegiatan-kegiatan yang mendukung Swasembada Kedelai seperti
Tabel 15 berikut.
Tabel 15. Kegiatan Mendukung Pencapaian Target Swasembada Kedelai Tahun 2014
No Kegiatan Target Realisasi % Capaian 1. Perluasan Areal Tanam (PAT) Kedelai (Ha) 277.568 229.048 82,52 2. SL-PTT Kedelai (Ha) 62.330 45.118 72,38 3. Benih Subsidi (Ton) 3.875 679 17,52 4. Perbanyakan Benih Sumber (Ha) 186 177 95,16 5. Pemberdayaan Penangkar (Ha) 2.600 1.811 69,65 6. SL-PHT (unit) 49 48 97,96 7. Bantuan Sarana Pascapanen (paket) 130 101 77,69 - Paket Kedelai (paket/unit) 61 45 73,77 - Power Threser Multiguna (unit) 69 56 81,16
8. Operasional Brigade Proteksi Tanaman (unit) 78 76 97,18 9. Operasional Petugas POPT-PHP/THL-POPT-PHP (OB) 42.412 42.393 99,96 10. Pengembangan Model Peramalan OPT (model) 1 1 100,00 11. Penyebaran Informasi Peramalan (informasi) 12 13 108,33 12. Penerapan Peramalan OPT (Provinsi) 28 29 103,57 13. Pengembangan dan Validasi Metode Pengujian Mutu Benih
(metode) 10 10 100,00
14. Fasilitasi Penerapan Sistem Mutu (lab) 8 8 100,00 15. Pelaksanaan Uji Profisiensi (lab) 32 43 134,38 Sumber data: Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, 2014 Ket: Pilihan paket kedelai terdiri dari power threser, terpal, pedal threser, flat bed dryer, separator kedelai
Untuk mendukung upaya pencapaian swasembada kedelai nasional, Kementerian Pertanian
pada tahun 2014 telah mengalokasikan anggaran sebesar senilai Rp601.828.450.000,00
dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2014 senilai Rp530.909.794.540,00 atau secara
persentase sebesar 88,22%. Anggaran tersebut terutama untuk membiayai pelaksanaan
kegiatan SL-PTT dan PAT kedelai serta pendukungnya (gerakan tanam serempak, gerakan
penguatan pengembangan kawasan kedelai, penyimpanan benih kedelai, pembinaan, dan
pengawalan). Selain itu pencapaian indikator produksi kedelai juga didukung kegiatan lain
seperti bantuan sarana pascapanen, perbanyakan benih, pemberdayaan penangkar, dan SL-
PHT.
3.3.1.2 Produksi Gula
Produksi gula pada tahun 2014 berdasarkan angka sementara (ASEM) mencapai 2,632 juta ton
gula hablur atau 94,34% (berhasil) dari target 2014 sebesar 2,790 juta ton, dengan realisasi luas
areal panen 477.881 Ha, produktivitas tebu 70,60 ton/Ha batang tebu atau 5,561 ton/Ha gula
hablur, dan produksi batang tebu sebesar 33.740.036 ton dengan rendemen 7,80% serta
realisasi produksi molasess 1.516.135 ton. Jika dibandingkan dengan produksi gula tahun 2013
sebesar 2,551 juta ton hablur, maka produksi gula tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar
3,18% atau sebesar 81.216 ton hablur. Demikian juga dengan capaian produktivitas pada tahun
2013 sebesar 5.467 Kg/Ha meningkat menjadi 5.561 Kg/Ha pada tahun 2014 (meningkat
sebesar 1,72%). Capaian luas areal tebu yang dibandingkan antara realisasi tahun 2013 seluas
469.227 dengan realisasi tahun 2014 seluas 477.881 Ha juga mengalami peningkatan 1,94% atau
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 39
Kementerian Pertanian
Gambar 1. Produksi Kedelai di Indonesia selama Tahun 2010-2014
- 100 200 300 400 500 600 700 800 900
1.000
2010 2011 2012 2013 2014*)Produksi 907.031 851.286 843.153 779.992 921.336
Sumber Data: BPS *) ARAM II 2014, BPS RI
Sementara itu bila dibandingkan dengan jumlah kebutuhan kedelai sebesar 2,235 juta ton,
produksi kedelai tahun 2014 masih defisit sebesar 1.134 juta ton biji kering atau baru mencapai
indeks swasembada sebesar 2,43. Dan bila dibandingkan dengan tahun 2013 indeks
swasembada turun sebesar 0,29. Menurunnya indeks tingkat swasembada kedelai
dikarenakan produksi yag dihasilkan tidak dapat mencukupi kebutuhan dan kekurangan
tersebut dipenuhi dari impor.
Tabel 14. Neraca Produksi dan Kebutuhan Kedelai Tahun 2014
Uraian 2013 2014 Produksi Kedelai (Ton Biji Kering) 779.992 921.336 Kebutuhan (Ton Biji Kering) 2.115.700 2.235.614 Surplus/Defisit (Ton Biji Kering) (1.335.708) (1.314.278) Indeks Swasembada 2,71 2,43 Keterangan: Produksi kedelai tahun 2013 = ATAP, tahun 2014 = ARAM II BPS-RI Jumlah penduduk tahun 2013 = 247.390 juta jiwa, tahun 2014 = 252.164 juta jiwa= BKP-Kementan
Kementerian Pertanian telah mengalokasikan berbagai kegiatan untuk mendukung
peningkatan produksi kedelai tahun 2014, antara lain: SL-PTT Kedelai terealisasi 50.045 Ha
(80,24% dari target 62.370 Ha), Perluasan Areal Tanam (PAT) Kedelai terealisasi 228.416 ha
(82,29% dari target 277.568 ha), Pemberdayaan Penangkar terealisasi 1.811 Ha (69,65% dari
target seluas 2.600 Ha). Kegiatan-kegiatan yang mendukung Swasembada Kedelai seperti
Tabel 15 berikut.
Tabel 15. Kegiatan Mendukung Pencapaian Target Swasembada Kedelai Tahun 2014
No Kegiatan Target Realisasi % Capaian 1. Perluasan Areal Tanam (PAT) Kedelai (Ha) 277.568 229.048 82,52 2. SL-PTT Kedelai (Ha) 62.330 45.118 72,38 3. Benih Subsidi (Ton) 3.875 679 17,52 4. Perbanyakan Benih Sumber (Ha) 186 177 95,16 5. Pemberdayaan Penangkar (Ha) 2.600 1.811 69,65 6. SL-PHT (unit) 49 48 97,96 7. Bantuan Sarana Pascapanen (paket) 130 101 77,69 - Paket Kedelai (paket/unit) 61 45 73,77 - Power Threser Multiguna (unit) 69 56 81,16
8. Operasional Brigade Proteksi Tanaman (unit) 78 76 97,18 9. Operasional Petugas POPT-PHP/THL-POPT-PHP (OB) 42.412 42.393 99,96 10. Pengembangan Model Peramalan OPT (model) 1 1 100,00 11. Penyebaran Informasi Peramalan (informasi) 12 13 108,33 12. Penerapan Peramalan OPT (Provinsi) 28 29 103,57 13. Pengembangan dan Validasi Metode Pengujian Mutu Benih
(metode) 10 10 100,00
14. Fasilitasi Penerapan Sistem Mutu (lab) 8 8 100,00 15. Pelaksanaan Uji Profisiensi (lab) 32 43 134,38 Sumber data: Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, 2014 Ket: Pilihan paket kedelai terdiri dari power threser, terpal, pedal threser, flat bed dryer, separator kedelai
Untuk mendukung upaya pencapaian swasembada kedelai nasional, Kementerian Pertanian
pada tahun 2014 telah mengalokasikan anggaran sebesar senilai Rp601.828.450.000,00
dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2014 senilai Rp530.909.794.540,00 atau secara
persentase sebesar 88,22%. Anggaran tersebut terutama untuk membiayai pelaksanaan
kegiatan SL-PTT dan PAT kedelai serta pendukungnya (gerakan tanam serempak, gerakan
penguatan pengembangan kawasan kedelai, penyimpanan benih kedelai, pembinaan, dan
pengawalan). Selain itu pencapaian indikator produksi kedelai juga didukung kegiatan lain
seperti bantuan sarana pascapanen, perbanyakan benih, pemberdayaan penangkar, dan SL-
PHT.
3.3.1.2 Produksi Gula
Produksi gula pada tahun 2014 berdasarkan angka sementara (ASEM) mencapai 2,632 juta ton
gula hablur atau 94,34% (berhasil) dari target 2014 sebesar 2,790 juta ton, dengan realisasi luas
areal panen 477.881 Ha, produktivitas tebu 70,60 ton/Ha batang tebu atau 5,561 ton/Ha gula
hablur, dan produksi batang tebu sebesar 33.740.036 ton dengan rendemen 7,80% serta
realisasi produksi molasess 1.516.135 ton. Jika dibandingkan dengan produksi gula tahun 2013
sebesar 2,551 juta ton hablur, maka produksi gula tahun 2014 mengalami peningkatan sebesar
3,18% atau sebesar 81.216 ton hablur. Demikian juga dengan capaian produktivitas pada tahun
2013 sebesar 5.467 Kg/Ha meningkat menjadi 5.561 Kg/Ha pada tahun 2014 (meningkat
sebesar 1,72%). Capaian luas areal tebu yang dibandingkan antara realisasi tahun 2013 seluas
469.227 dengan realisasi tahun 2014 seluas 477.881 Ha juga mengalami peningkatan 1,94% atau
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201440
Kementerian Pertanian
seluas 8.654 Ha. Pencapaian produksi gula tahun 2013-2014 lebih rinci dapat dilihat pada
Tabel 16 berikut.
Tabel 16. Pencapaian Sasaran Swasembada Gula Tahun 2014
No. Uraian 2013 2014 2014/2013
Realisasi Target Realisasi*) % % 1 Areal Tebu Giling (Ha) 469.227 456.000 477.881 104,8 101,84 2 Produksi tebu (Ton) 35.526.070 36.343.760 33.740.036 92,84 94,97 3 Produktivitas tebu (Ton/Ha) 75,71 80 70,6 88,25 93,25 4 Rendemen (%) 7,18 7,75 7,80 100,9 108,66 5 Produksi hablur (Ton) 2.551.026 2.790.000 2.632.242 94,35 103,18 6 Produktivitas hablur (Ton/Ha) 5,47 6,8 5,56 81,76 101,65 7 Produksi Molasess (Ton) 1.631.081 1.599.125 1.516.135 94,81 92,95
Sumber data: Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, 2014 Ket: *) Angka Sementara
Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya target produksi gula pada tahun 2014
antara lain: (1) Terjadinya konversi lahan tebu ke non tebu; (2) Ketersediaan benih tebu
bermutu yang masih kurang sesuai dengan kebutuhan petani baik dari segi jumlah, waktu,
maupun ketepatan varietas; (3) Teknik budidaya usahatani tebu yang masih belum
sepenuhnya baik dalam rangka menghasilkan tebu yang manis, bersih, dan segar (MBS); dan
(4) Proses penggilingan tebu petani yang sebagian beralih dari gula kristal putih menjadi gula
merah dikarenakan cukup tingginya harga gula merah. Selain itu kondisi sebagian besar mesin
pabrik gula sudah tua yang berdampak pada rendahnya rendemen tebu dan kurang efisien.
Salah satu hal penting yang perlu diprioritaskan pada masa mendatang adalah dukungan
penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas tebu dan rendemen gula.
Tiga komponen teknologi telah diidentifikasi sebagai faktor penentu produksi gula, yaitu
penggunaan varietas unggul, penataan varietas, pemupukan, disertai penerapan teknologi
budidaya lainnya, yang pelaksanaannya dilakukan secara bersamaan pada saat pelaksanaan
bongkar ratoon. Penerapan paket teknologi tersebut diproyeksi dapat meningkatkan
produktivitas 20-45% dari produktivitas eksisting dan meningkatkan rendemen menjadi rata-
rata 8,5-9%.
Pada umumnya produksi tebu selama 5 tahun (2010–2014) mengalami kenaikan yang cukup
signifikan dengan laju pertumbuhan produksi rata-rata sebesar 4,64% per tahun dari 2,214 juta
ton pada tahun 2010 menjadi 2,632 juta ton pada tahun 2014. Hal ini didukung dengan
meningkatnya laju pertumbuhan areal tebu sebesar 1,30% dan produktivitas tebu sebesar
1,43%. Secara rinci capaian indikator produksi gula selama periode 2010-2014 dapat dilihat pada
Tabel 17.
Tabel 17. Laju Pertumbuhan Komoditi Tebu dari tahun 2010-2014
No URAIAN KOMODITI TEBU Laju
Pertumb. Per thn (%) 2010 2011 2012 2013 2014 *)
1 Areal Tebu (Ha) 454.111 450.469 451.255 469.227 477.881 1,30 2 Produksi hablur (Ton) 2.214.488 2.228.259 2.591.687 2.551.026 2.632.242 4,64
3 Produktivitas hablur (Kg/Ha) 5.292 5.191 5.770 5.467 5.561 1,43
Sumber data: Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, 2014 Ket: *) Angka Sementara
Keragaan produksi gula di Indonesia selama tahun 2010-2014 disajikan pada Tabel 18 dan
Gambar 2 berikut.
Tabel 18. Produksi Gula di Indonesia selama Tahun 2010-2014
No. Tahun Sasaran (juta ton)
Capaian Produksi (juta ton)
% terhadap Sasaran
1. 2010 2,996 2,214 73,90 2. 2011 2,700 2,228 82,52 3. 2012 2,544 2,592 101,89 4. 2013 2,817 2,551 90,56 5. 2014* 2,790 2,632 94,34
Sumber data: Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, 2014 Ket: *) Angka Sementara
Gambar 2. Produksi Gula di Indonesia selama Tahun 2010-2014
Sumber data: Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian *) Angka Sementara, Kementerian Pertanian 2014
Untuk mencapai swasembada gula sejak tahun 2012 telah dilaksanakan peningkatan produksi
gula melalui pembangunan kebun bibit datar tebu/kultur jaringan, perluasan areal,
pemberdayaan petani, bantuan alat pengairan, pengadaan traktor dan implemen,
pemanfaatan dana bergulir dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) yang didukung
dengan penyediaan Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Petugas Lapang Pembantu-TKP
(TKP/PLP-TKP). Upaya tersebut berhasil mengangkat produksi gula tahun 2012 menjadi 2,592
juta ton atau 101,89% dari target produksi 2,544 juta ton atau meningkat 16,34% dibandingkan
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 41
Kementerian Pertanian
seluas 8.654 Ha. Pencapaian produksi gula tahun 2013-2014 lebih rinci dapat dilihat pada
Tabel 16 berikut.
Tabel 16. Pencapaian Sasaran Swasembada Gula Tahun 2014
No. Uraian 2013 2014 2014/2013
Realisasi Target Realisasi*) % % 1 Areal Tebu Giling (Ha) 469.227 456.000 477.881 104,8 101,84 2 Produksi tebu (Ton) 35.526.070 36.343.760 33.740.036 92,84 94,97 3 Produktivitas tebu (Ton/Ha) 75,71 80 70,6 88,25 93,25 4 Rendemen (%) 7,18 7,75 7,80 100,9 108,66 5 Produksi hablur (Ton) 2.551.026 2.790.000 2.632.242 94,35 103,18 6 Produktivitas hablur (Ton/Ha) 5,47 6,8 5,56 81,76 101,65 7 Produksi Molasess (Ton) 1.631.081 1.599.125 1.516.135 94,81 92,95
Sumber data: Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, 2014 Ket: *) Angka Sementara
Beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya target produksi gula pada tahun 2014
antara lain: (1) Terjadinya konversi lahan tebu ke non tebu; (2) Ketersediaan benih tebu
bermutu yang masih kurang sesuai dengan kebutuhan petani baik dari segi jumlah, waktu,
maupun ketepatan varietas; (3) Teknik budidaya usahatani tebu yang masih belum
sepenuhnya baik dalam rangka menghasilkan tebu yang manis, bersih, dan segar (MBS); dan
(4) Proses penggilingan tebu petani yang sebagian beralih dari gula kristal putih menjadi gula
merah dikarenakan cukup tingginya harga gula merah. Selain itu kondisi sebagian besar mesin
pabrik gula sudah tua yang berdampak pada rendahnya rendemen tebu dan kurang efisien.
Salah satu hal penting yang perlu diprioritaskan pada masa mendatang adalah dukungan
penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas tebu dan rendemen gula.
Tiga komponen teknologi telah diidentifikasi sebagai faktor penentu produksi gula, yaitu
penggunaan varietas unggul, penataan varietas, pemupukan, disertai penerapan teknologi
budidaya lainnya, yang pelaksanaannya dilakukan secara bersamaan pada saat pelaksanaan
bongkar ratoon. Penerapan paket teknologi tersebut diproyeksi dapat meningkatkan
produktivitas 20-45% dari produktivitas eksisting dan meningkatkan rendemen menjadi rata-
rata 8,5-9%.
Pada umumnya produksi tebu selama 5 tahun (2010–2014) mengalami kenaikan yang cukup
signifikan dengan laju pertumbuhan produksi rata-rata sebesar 4,64% per tahun dari 2,214 juta
ton pada tahun 2010 menjadi 2,632 juta ton pada tahun 2014. Hal ini didukung dengan
meningkatnya laju pertumbuhan areal tebu sebesar 1,30% dan produktivitas tebu sebesar
1,43%. Secara rinci capaian indikator produksi gula selama periode 2010-2014 dapat dilihat pada
Tabel 17.
Tabel 17. Laju Pertumbuhan Komoditi Tebu dari tahun 2010-2014
No URAIAN KOMODITI TEBU Laju
Pertumb. Per thn (%) 2010 2011 2012 2013 2014 *)
1 Areal Tebu (Ha) 454.111 450.469 451.255 469.227 477.881 1,30 2 Produksi hablur (Ton) 2.214.488 2.228.259 2.591.687 2.551.026 2.632.242 4,64
3 Produktivitas hablur (Kg/Ha) 5.292 5.191 5.770 5.467 5.561 1,43
Sumber data: Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, 2014 Ket: *) Angka Sementara
Keragaan produksi gula di Indonesia selama tahun 2010-2014 disajikan pada Tabel 18 dan
Gambar 2 berikut.
Tabel 18. Produksi Gula di Indonesia selama Tahun 2010-2014
No. Tahun Sasaran (juta ton)
Capaian Produksi (juta ton)
% terhadap Sasaran
1. 2010 2,996 2,214 73,90 2. 2011 2,700 2,228 82,52 3. 2012 2,544 2,592 101,89 4. 2013 2,817 2,551 90,56 5. 2014* 2,790 2,632 94,34
Sumber data: Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, 2014 Ket: *) Angka Sementara
Gambar 2. Produksi Gula di Indonesia selama Tahun 2010-2014
Sumber data: Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian *) Angka Sementara, Kementerian Pertanian 2014
Untuk mencapai swasembada gula sejak tahun 2012 telah dilaksanakan peningkatan produksi
gula melalui pembangunan kebun bibit datar tebu/kultur jaringan, perluasan areal,
pemberdayaan petani, bantuan alat pengairan, pengadaan traktor dan implemen,
pemanfaatan dana bergulir dan Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKPE) yang didukung
dengan penyediaan Tenaga Kontrak Pendamping (TKP) dan Petugas Lapang Pembantu-TKP
(TKP/PLP-TKP). Upaya tersebut berhasil mengangkat produksi gula tahun 2012 menjadi 2,592
juta ton atau 101,89% dari target produksi 2,544 juta ton atau meningkat 16,34% dibandingkan
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201442
Kementerian Pertanian
tahun 2011 yang besarnya 2,268 juta ton. Capaian produksi tahun 2012 dihasilkan dari areal
panen tebu seluas 451.191 ha dengan produktivitas tebu 72,10 ton/ha dan rendemen 8,13%
serta produktivitas gula/hablur 5,90 ton/ha. Sedangkan produksi gula tahun 2013 mengalami
sedikit penurunan menjadi 2,551 juta ton atau 90,56% dari target produksi 2,817 juta ton atau
menurun 1,58% dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 2,592 juta ton. Capaian produksi tahun
2013 dihasilkan dari areal panen tebu seluas 469.227 ha dengan produktivitas tebu 75,71
ton/ha dengan rendemen 7,18% dan produktivitas gula/hablur 5,47 ton/ha.
Tabel 19. Kegiatan-Kegiatan Tahun 2013 yang turut Mendukung Pencapaian Produksi Gula Tahun 2014
No Kegiatan Target Realisasi %
Capaian 1. Perluasan Areal Tebu (Ha) 4.000 770 19,26
2. Penataan Varietas (Paket) 45 44 97,77
3. Bongkar Ratoon (Ha) 48.310 31.850 65,93
4. Operasional TKP dan PL-TKP (Orang) 421 412 97,86
5. Persiapan, Pengawalan, Pendampingan dan Administrasi Monev (Paket)
11 11 100,00
6. Pemberdayaan Pekebunan dan Kelembagaan (Paket) 10 10 100,00
7. Pengadaan Traktor (Unit) 141 141 100,00
8. Pengadaan Alat Tebang (Paket) 175 175 100,00
9. Sensus Lahan Tebu Online (Paket) 9 9 100,00
Sumber data: Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, 2014
Sasaran swasembada gula pada tahun 2014 merupakan bagian dari target yang telah
dituangkan dalam Roadmap Swasembada Gula Tahun 2010-2014 yang bertujuan untuk
pemenuhan kebutuhan gula dalam negeri, baik konsumsi langsung rumah tangga maupun
industri sekaligus mengurangi defisit neraca perdagangan gula nasional. Adapun kegiatan-
kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian sasaran produksi gula tahun 2014 dapat berasal
dari kegiatan yang dilakukan pada tahun 2013 (Tabel 19) dan kegiatan yang dilakukan 2014
(Tabel 20).
Gambar 3. Pertanaman Tebu dan Panen Tebu oleh Menteri Pertanian Suswono
Tabel 20. Kegiatan-Kegiatan Pencapaian Produksi Gula yang dilakukan Tahun 2014
No Kegiatan Target Realisasi % Capaian
1. Rawat Ratoon (Ha) 34.157 25.419 74,42
2. Bongkar Ratoon (Ha) 5.729 4.157 72,55
3. Perluasan Areal Tebu (Ha) 8.743 3.083 35,26 4. Pembangunan Kebun Bibit Datar (KBD), (Ha) 2.046 1.938 94,77
5. Penataan Varietas (Paket) 39 23 59,00 6. Pemberdayaan Pekebunan dan Kelembagaan (Paket) 26 21 80,77
7. Operasional TKP dan PL-TKP (Orang) 455 455 100,00 8. Rekrutment TKP dan PL-TKP (Orang) 12 12 100,00
9. Pengadaan Alat Putus Akar (Unit) 94 84 89,00
10. Pengadaan Traktor (Unit) 112 112 100,00 11. Pengadaan Alat Mesin Tebang (Unit) 53 40 78,47
12. Pengadaan Alat Angkut Tebu (Unit) 69 68 98,35 13. Pengadaan Cultivator (Unit) 189 144 60,32
14. Pengadaan Pompa Air (Unit) 190 190 100,00
15. Pengembangan Database Tebu Sistem Online (Unit) 150 12 100,00
16. Peralatan Pendukung Database Tebu Sistem Online (Unit) 150.00 117 76,97
17. Fasilitasi Tim Pengawas Taksasi dan Rendemen (Paket) 56 37 66,07
18. Pengawalan dan Monev Tebu (Paket) 12 12 100,00 Sumber data: Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, 2014
Dalam pelaksanaannya indikator pengembangan tanaman tebu untuk mendukung
swasembada gula nasional pada Tahun 2014 dialokasikan anggaran senilai
Rp483.249.121.000,00. dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2014 senilai
Rp386.518.182.573,00 atau capaiannya sebesar 80,31%.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan tebu yang
menyebabkan tidak tercapainya target kegiatan tahun 2014 dalam peningkatan produksi gula
antara lain: (1) Kesulitan dalam penetapan CP/CL dan lahan petani yang masih berubah-rubah
yang dikarenakan persyaratan teknis dan administrasi dari petani tidak lengkap;
(2) Keterbatasan benih tebu untuk bongkar ratoon dan perluasan areal dikarenakan kurang
profesionalnya penyedia benih dalam penyelenggara pembangunan KBD dan kurang
koordinasinya penyedia benih dengan penangkar; (3) Mundurnya jadwal tanam akibat
keterlambatan pembangunan KBD tebu; dan (4) Sebagian daerah dalam pengadaan alsintan
dan pupuk juga mengalami keterlambatan karena proses lelang mengalami keterlambatan.
3.3.1.3 Produksi Daging Sapi
Pada tahun 2014 produksi daging sapi (termasuk kerbau) dalam bentuk karkas sebesar 460,53
ribu ton atau setara dengan 368,43 ribu ton meat yield (angka sementara) atau capaiannya
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 43
Kementerian Pertanian
tahun 2011 yang besarnya 2,268 juta ton. Capaian produksi tahun 2012 dihasilkan dari areal
panen tebu seluas 451.191 ha dengan produktivitas tebu 72,10 ton/ha dan rendemen 8,13%
serta produktivitas gula/hablur 5,90 ton/ha. Sedangkan produksi gula tahun 2013 mengalami
sedikit penurunan menjadi 2,551 juta ton atau 90,56% dari target produksi 2,817 juta ton atau
menurun 1,58% dibandingkan tahun 2012 yang sebesar 2,592 juta ton. Capaian produksi tahun
2013 dihasilkan dari areal panen tebu seluas 469.227 ha dengan produktivitas tebu 75,71
ton/ha dengan rendemen 7,18% dan produktivitas gula/hablur 5,47 ton/ha.
Tabel 19. Kegiatan-Kegiatan Tahun 2013 yang turut Mendukung Pencapaian Produksi Gula Tahun 2014
No Kegiatan Target Realisasi %
Capaian 1. Perluasan Areal Tebu (Ha) 4.000 770 19,26
2. Penataan Varietas (Paket) 45 44 97,77
3. Bongkar Ratoon (Ha) 48.310 31.850 65,93
4. Operasional TKP dan PL-TKP (Orang) 421 412 97,86
5. Persiapan, Pengawalan, Pendampingan dan Administrasi Monev (Paket)
11 11 100,00
6. Pemberdayaan Pekebunan dan Kelembagaan (Paket) 10 10 100,00
7. Pengadaan Traktor (Unit) 141 141 100,00
8. Pengadaan Alat Tebang (Paket) 175 175 100,00
9. Sensus Lahan Tebu Online (Paket) 9 9 100,00
Sumber data: Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, 2014
Sasaran swasembada gula pada tahun 2014 merupakan bagian dari target yang telah
dituangkan dalam Roadmap Swasembada Gula Tahun 2010-2014 yang bertujuan untuk
pemenuhan kebutuhan gula dalam negeri, baik konsumsi langsung rumah tangga maupun
industri sekaligus mengurangi defisit neraca perdagangan gula nasional. Adapun kegiatan-
kegiatan yang dilakukan untuk pencapaian sasaran produksi gula tahun 2014 dapat berasal
dari kegiatan yang dilakukan pada tahun 2013 (Tabel 19) dan kegiatan yang dilakukan 2014
(Tabel 20).
Gambar 3. Pertanaman Tebu dan Panen Tebu oleh Menteri Pertanian Suswono
Tabel 20. Kegiatan-Kegiatan Pencapaian Produksi Gula yang dilakukan Tahun 2014
No Kegiatan Target Realisasi % Capaian
1. Rawat Ratoon (Ha) 34.157 25.419 74,42
2. Bongkar Ratoon (Ha) 5.729 4.157 72,55
3. Perluasan Areal Tebu (Ha) 8.743 3.083 35,26 4. Pembangunan Kebun Bibit Datar (KBD), (Ha) 2.046 1.938 94,77
5. Penataan Varietas (Paket) 39 23 59,00 6. Pemberdayaan Pekebunan dan Kelembagaan (Paket) 26 21 80,77
7. Operasional TKP dan PL-TKP (Orang) 455 455 100,00 8. Rekrutment TKP dan PL-TKP (Orang) 12 12 100,00
9. Pengadaan Alat Putus Akar (Unit) 94 84 89,00
10. Pengadaan Traktor (Unit) 112 112 100,00 11. Pengadaan Alat Mesin Tebang (Unit) 53 40 78,47
12. Pengadaan Alat Angkut Tebu (Unit) 69 68 98,35 13. Pengadaan Cultivator (Unit) 189 144 60,32
14. Pengadaan Pompa Air (Unit) 190 190 100,00
15. Pengembangan Database Tebu Sistem Online (Unit) 150 12 100,00
16. Peralatan Pendukung Database Tebu Sistem Online (Unit) 150.00 117 76,97
17. Fasilitasi Tim Pengawas Taksasi dan Rendemen (Paket) 56 37 66,07
18. Pengawalan dan Monev Tebu (Paket) 12 12 100,00 Sumber data: Ditjen Perkebunan Kementerian Pertanian, 2014
Dalam pelaksanaannya indikator pengembangan tanaman tebu untuk mendukung
swasembada gula nasional pada Tahun 2014 dialokasikan anggaran senilai
Rp483.249.121.000,00. dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2014 senilai
Rp386.518.182.573,00 atau capaiannya sebesar 80,31%.
Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan pengembangan tebu yang
menyebabkan tidak tercapainya target kegiatan tahun 2014 dalam peningkatan produksi gula
antara lain: (1) Kesulitan dalam penetapan CP/CL dan lahan petani yang masih berubah-rubah
yang dikarenakan persyaratan teknis dan administrasi dari petani tidak lengkap;
(2) Keterbatasan benih tebu untuk bongkar ratoon dan perluasan areal dikarenakan kurang
profesionalnya penyedia benih dalam penyelenggara pembangunan KBD dan kurang
koordinasinya penyedia benih dengan penangkar; (3) Mundurnya jadwal tanam akibat
keterlambatan pembangunan KBD tebu; dan (4) Sebagian daerah dalam pengadaan alsintan
dan pupuk juga mengalami keterlambatan karena proses lelang mengalami keterlambatan.
3.3.1.3 Produksi Daging Sapi
Pada tahun 2014 produksi daging sapi (termasuk kerbau) dalam bentuk karkas sebesar 460,53
ribu ton atau setara dengan 368,43 ribu ton meat yield (angka sementara) atau capaiannya
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201444
Kementerian Pertanian
sebesar 80,43% dibanding sasarannya sebesar 460 ribu ton (berhasil). Produksi meat yield
tahun 2014 jika dibandingkan dengan konsumsinya pada tahun yang sama sebesar 416,07 ribu
ton, maka telah tercapai 88,55%. Capaian ini telah mendekati target swasembada daging sapi
sebesar 90,3% yang diharapkan dapat direalisasi pada tahun 2014. Selain itu, apabila produksi
meat yield tahun 2014 dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 sebesar 343,87 ribu ton
maka terjadi peningkatan sebesar 24,56 ribu ton (7,14%).
Belum tercapainya target produksi daging pada tahun 2014 disebabkan antara lain:
(1) perubahan kebijakan pemasukan sapi dan daging sapi yang sebelumnya berdasarkan
jumlah alokasi sapi dan daging sapi yang dibutuhkan menjadi referensi harga; (2) sebaran
ternak sapi dan kerbau yang sebagian besar di Pulau Jawa, dan Jumlah peternak rakyat yang
98% masih dengan skala usaha kepemilikan ternak 2-3 ekor; (3) Peran pemerintah daerah
dalam tata niaga sapi dan daging sapi masih rendah, dalam hal Pengelolaan RPH yang belum
optimal dimana masih dipandang sebagai sumber pendapatan belum sebagai sarana
perbaikan manajemen dalam penyediaan daging sapi yang ASUH; (4) belum sinkronnya
kebijakan terkait distribusi sapi antar pulau; dan (5) infrastruktur yang belum memadai dalam
sistem bongkar muat ternak sapi dan kerbau di pelabuhan.
Upaya peningkatan produksi daging domestik melalui Program Swasembada Daging Sapi dan
Kerbau (PSDSK) dimulai tahun 2010 dengan diterbitkan Blueprint PSDSK 2014. Berdasarkan
hasil Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah, dan Kerbau 2011 (PSPK2011) yang dilakukan BPS,
angka populasi sapi dan kerbau jauh lebih tinggi dibandingkan angka sasaran Blueprint
sebelumnya. Sehingga hasil pendataan tersebut dijadikan dasar untuk menghitung kembali
kemampuan supply lokal yang dituangkan dalam Blueprint PSDSK 2014 edisi revisi. Dalam
supply demand daging sapi/kerbau yang dituangkan pada Blueprint edisi revisi tersebut terjadi
pengurangan porsi impor sapi dan daging sapi secara bertahap yang mulai diberlakukan pada
tahun 2012, yaitu dari 19,5% menjadi 17,5% (lokal 82,5%), tahun 2013 dari 14,7% menjadi 13,8%
(lokal 86,2%) dan tahun 2014 dari 10% menjadi 9,7% (lokal 90,3%).
Berdasarkan hasil evaluasi program swasembada daging sapi (dengan mencermati
kemampuan daging sapi/kerbau lokal dalam memenuhi konsumsinya yang dilakukan pada
akhir tahun 2014), menunjukkan bahwa kontribusi daging sapi/kerbau lokal dalam memenuhi
konsumsinya semakin meningkat, yaitu sebesar 85,3% (2012); 87,2% (2013); dan 88,5% (2014),
seperti digambarkan pada Tabel 21 berikut.
Tabel 21. Perkembangan Produksi, Konsumsi Daging Sapi Periode 2010-2014
Sumber Data: 1. BPS, 2014
2. Badan Ketahanan Pangan, 2014 3. Ditjen PKH, 2014 4. Barantan, 2014
Ket: *)Angka Sementara 2014
Bersamaan dengan diturunkannya porsi impor, masyarakat dihadapkan pada peningkatan
harga daging sapi/kerbau, yang kemudian memunculkan isu bahwa penyebabnya adalah
berkurangnya pasokan lokal. Pada tahun 2010, harga per kilogram daging sapi sebesar
Rp67,82 ribu naik menjadi Rp69,70 ribu (2011), dan terus meningkat menjadi Rp76,91 ribu
(2012). Kondisi tersebut dijadikan sebagai salah satu dasar perubahan kebijakan impor sapi
dan daging sapi dari sebelumnya berbasis kebutuhan (azas supply demand) menjadi berbasis
harga referensi. Harga per kilogram daging sapi pada saat itu dipatok sebesar Rp. 76 ribu
(Permendag No. 46/M-DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan serta
Produk Hewan, tanggal 30 Agustus 2013, pasal 14). Meskipun dalam Permendag tersebut
dibuka peluang untuk meninjau besaran harga referensi, namun tidak pernah diterbitkan
aturan perubahannya. Sehingga sejak itu, sapi dan daging sapi impor membanjiri pasar yang
ditunjukkan oleh persentase total penyediaan daging terhadap konsumsi yang terus
meningkat yang didominasi oleh impor. Jika pada tahun 2011 total persentase penyediaan
sebesar 103,71% naik signifikan menjadi 139,66% pada tahun 2014, dan persentase (sapi dan
daging sapi impor) juga meningkat signifikan, dari 36,94% (2011) menjadi 51,11% pada tahun
2014.
Sementara di sisi lain, dengan memperbandingkan penyediaan daging sapi/kerbau lokal
terhadap pemenuhan konsumsinya, maka kemampuan supply daging sapi lokal meningkat
sangat signifikan. Jika pada tahun 2011 kemampuan supply memenuhi konsumsi sebesar
66,77%, secara berturut-turut naik menjadi 85,43% (2012); 87,92% (2013); dan 88,55% (2014). Hal
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 45
Kementerian Pertanian
sebesar 80,43% dibanding sasarannya sebesar 460 ribu ton (berhasil). Produksi meat yield
tahun 2014 jika dibandingkan dengan konsumsinya pada tahun yang sama sebesar 416,07 ribu
ton, maka telah tercapai 88,55%. Capaian ini telah mendekati target swasembada daging sapi
sebesar 90,3% yang diharapkan dapat direalisasi pada tahun 2014. Selain itu, apabila produksi
meat yield tahun 2014 dibandingkan dengan capaian pada tahun 2013 sebesar 343,87 ribu ton
maka terjadi peningkatan sebesar 24,56 ribu ton (7,14%).
Belum tercapainya target produksi daging pada tahun 2014 disebabkan antara lain:
(1) perubahan kebijakan pemasukan sapi dan daging sapi yang sebelumnya berdasarkan
jumlah alokasi sapi dan daging sapi yang dibutuhkan menjadi referensi harga; (2) sebaran
ternak sapi dan kerbau yang sebagian besar di Pulau Jawa, dan Jumlah peternak rakyat yang
98% masih dengan skala usaha kepemilikan ternak 2-3 ekor; (3) Peran pemerintah daerah
dalam tata niaga sapi dan daging sapi masih rendah, dalam hal Pengelolaan RPH yang belum
optimal dimana masih dipandang sebagai sumber pendapatan belum sebagai sarana
perbaikan manajemen dalam penyediaan daging sapi yang ASUH; (4) belum sinkronnya
kebijakan terkait distribusi sapi antar pulau; dan (5) infrastruktur yang belum memadai dalam
sistem bongkar muat ternak sapi dan kerbau di pelabuhan.
Upaya peningkatan produksi daging domestik melalui Program Swasembada Daging Sapi dan
Kerbau (PSDSK) dimulai tahun 2010 dengan diterbitkan Blueprint PSDSK 2014. Berdasarkan
hasil Pendataan Sapi Potong, Sapi Perah, dan Kerbau 2011 (PSPK2011) yang dilakukan BPS,
angka populasi sapi dan kerbau jauh lebih tinggi dibandingkan angka sasaran Blueprint
sebelumnya. Sehingga hasil pendataan tersebut dijadikan dasar untuk menghitung kembali
kemampuan supply lokal yang dituangkan dalam Blueprint PSDSK 2014 edisi revisi. Dalam
supply demand daging sapi/kerbau yang dituangkan pada Blueprint edisi revisi tersebut terjadi
pengurangan porsi impor sapi dan daging sapi secara bertahap yang mulai diberlakukan pada
tahun 2012, yaitu dari 19,5% menjadi 17,5% (lokal 82,5%), tahun 2013 dari 14,7% menjadi 13,8%
(lokal 86,2%) dan tahun 2014 dari 10% menjadi 9,7% (lokal 90,3%).
Berdasarkan hasil evaluasi program swasembada daging sapi (dengan mencermati
kemampuan daging sapi/kerbau lokal dalam memenuhi konsumsinya yang dilakukan pada
akhir tahun 2014), menunjukkan bahwa kontribusi daging sapi/kerbau lokal dalam memenuhi
konsumsinya semakin meningkat, yaitu sebesar 85,3% (2012); 87,2% (2013); dan 88,5% (2014),
seperti digambarkan pada Tabel 21 berikut.
Tabel 21. Perkembangan Produksi, Konsumsi Daging Sapi Periode 2010-2014
Sumber Data: 1. BPS, 2014
2. Badan Ketahanan Pangan, 2014 3. Ditjen PKH, 2014 4. Barantan, 2014
Ket: *)Angka Sementara 2014
Bersamaan dengan diturunkannya porsi impor, masyarakat dihadapkan pada peningkatan
harga daging sapi/kerbau, yang kemudian memunculkan isu bahwa penyebabnya adalah
berkurangnya pasokan lokal. Pada tahun 2010, harga per kilogram daging sapi sebesar
Rp67,82 ribu naik menjadi Rp69,70 ribu (2011), dan terus meningkat menjadi Rp76,91 ribu
(2012). Kondisi tersebut dijadikan sebagai salah satu dasar perubahan kebijakan impor sapi
dan daging sapi dari sebelumnya berbasis kebutuhan (azas supply demand) menjadi berbasis
harga referensi. Harga per kilogram daging sapi pada saat itu dipatok sebesar Rp. 76 ribu
(Permendag No. 46/M-DAG/PER/8/2013 tentang Ketentuan Impor dan Ekspor Hewan serta
Produk Hewan, tanggal 30 Agustus 2013, pasal 14). Meskipun dalam Permendag tersebut
dibuka peluang untuk meninjau besaran harga referensi, namun tidak pernah diterbitkan
aturan perubahannya. Sehingga sejak itu, sapi dan daging sapi impor membanjiri pasar yang
ditunjukkan oleh persentase total penyediaan daging terhadap konsumsi yang terus
meningkat yang didominasi oleh impor. Jika pada tahun 2011 total persentase penyediaan
sebesar 103,71% naik signifikan menjadi 139,66% pada tahun 2014, dan persentase (sapi dan
daging sapi impor) juga meningkat signifikan, dari 36,94% (2011) menjadi 51,11% pada tahun
2014.
Sementara di sisi lain, dengan memperbandingkan penyediaan daging sapi/kerbau lokal
terhadap pemenuhan konsumsinya, maka kemampuan supply daging sapi lokal meningkat
sangat signifikan. Jika pada tahun 2011 kemampuan supply memenuhi konsumsi sebesar
66,77%, secara berturut-turut naik menjadi 85,43% (2012); 87,92% (2013); dan 88,55% (2014). Hal
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201446
Kementerian Pertanian
ini kemungkinan disebabkan oleh semakin turunnya konsumsi per kapita daging sapi/kerbau.
Berdasarkan data dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (2014) dinyatakan
bahwa konsumsi per kapita per tahun daging sapi pada periode 2011 sampai dengan 2014
turun signifikan, yaitu masing-masing 1.997 kg/kapita/tahun (2011) menjadi 1.794
kg/kapita/tahun (2012); turun lagi menjadi 1.572 kg/kapita/tahun (2013) dan semakin turun
menjadi 1.65 kg/kapita/tahun (angka sementara, 2014) seperti ditunjukkan oleh Tabel 22
tentang Perkembangan Harga Komoditas Peternakan Tahun 2010-2014.
Tabel 22. Perkembangan Harga Komoditas Peternakan Tahun 2010-2014
Sumber: Kemendag, 2014
Turunnya konsumsi daging sapi/kerbau bukan berarti menurunnya asupan protein hewani
asal ternak, karena kebutuhannya disubstitusi oleh daging unggas, sebagaimana ditunjukkan
pada Grafik 1 Tingkat Partisipasi Konsumsi Daging Penduduk Indonesia Tahun 2002-2013. Jika
pada tahun 2008 partisipasi konsumsi daging sapi/kerbau 16,18% dan daging unggas 57,67%,
maka pada tahun 2013 turun menjadi 15,25% (daging sapi/kerbau) dan sebaliknya naik menjadi
65,46% (daging unggas).
Grafik 1. Tingkat Partisipasi Konsumsi Daging Penduduk Indonesia Tahun 2002-2013
Sumber data: Litbang Peternakan Kementerian Pertanian, 2013
Mengingat data empiris menunjukkan bahwa konsumen daging sapi/kerbau terbesar di
Jabodetabek, sehingga apabila kebutuhan daging sapi/kerbau di wilayah tersebut dapat
dipenuhi, maka bagian terbesar dari persoalan pemenuhan kebutuhan daging sapi/kerbau
dapat diatasi. Hal ini tentu berkaitan erat dengan berjalannya sistem tata niaga daging
sapi/kerbau dari hulu hingga hilir, sebagaimana hasil kajian Litbang Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) pada tahun 2012, yang secara umum menyatakan pentingnya peran
Kementerian/Lembaga lain mendukung terwujudnya Swasembada Daging Sapi/Kerbau.
Meskipun demikian, upaya peningkatan produksi daging sapi lokal oleh Kementerian
Pertanian, secara khusus terus dilakukan melalui 14 kegiatan yang dicakup dalam Program
Pencapaian Swasembada Daging serta Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman,
Sehat, Utuh, dan Halal, yaitu: (1) Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting sebanyak 236
kelompok; (2) Pembibitan Sapi Potong/kerbau sebanyak 49 kelompok; (3) Integrasi Tanaman-
Ruminansia sebanyak 131 Kelompok; (4) Pengembangan Hijauan Pakan Ternak sebanyak 62
kelompok; (5) Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Berkualitas sebanyak
3.709.000 stek; (6) Peningkatan Kapasitas Petugas Inseminasi Buatan (IB), Petugas Pemeriksa
Kebuntingan (PKB) dan Asistensi Teknis Reproduksi (ATR) sebanyak 750 orang; (7) Produksi
semen beku sebanyak 4,81 juta dosis; (8) Pengadaan Pejantan Inseminasi Kawin Alam (INKA)
sebanyak 851 ekor; (9) Pengembangan Indukan Sapi sebanyak 300 ekor; (10) Penguatan
Kelembagaan Inseminasi Buatan (IB) sebanyak 318 Unit; (11) Penanggulangan Gangguan
Reproduksi pada Sapi/Kerbau dan Penyakit Parasiter sebanyak 260.272 dosis; (12) Penguatan
Kelembagaan Keswan sebanyak 39 Unit; (13) Fasilitasi RPH sebanyak 16 Unit; dan (14) Fasilitasi
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 47
Kementerian Pertanian
ini kemungkinan disebabkan oleh semakin turunnya konsumsi per kapita daging sapi/kerbau.
Berdasarkan data dari Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian (2014) dinyatakan
bahwa konsumsi per kapita per tahun daging sapi pada periode 2011 sampai dengan 2014
turun signifikan, yaitu masing-masing 1.997 kg/kapita/tahun (2011) menjadi 1.794
kg/kapita/tahun (2012); turun lagi menjadi 1.572 kg/kapita/tahun (2013) dan semakin turun
menjadi 1.65 kg/kapita/tahun (angka sementara, 2014) seperti ditunjukkan oleh Tabel 22
tentang Perkembangan Harga Komoditas Peternakan Tahun 2010-2014.
Tabel 22. Perkembangan Harga Komoditas Peternakan Tahun 2010-2014
Sumber: Kemendag, 2014
Turunnya konsumsi daging sapi/kerbau bukan berarti menurunnya asupan protein hewani
asal ternak, karena kebutuhannya disubstitusi oleh daging unggas, sebagaimana ditunjukkan
pada Grafik 1 Tingkat Partisipasi Konsumsi Daging Penduduk Indonesia Tahun 2002-2013. Jika
pada tahun 2008 partisipasi konsumsi daging sapi/kerbau 16,18% dan daging unggas 57,67%,
maka pada tahun 2013 turun menjadi 15,25% (daging sapi/kerbau) dan sebaliknya naik menjadi
65,46% (daging unggas).
Grafik 1. Tingkat Partisipasi Konsumsi Daging Penduduk Indonesia Tahun 2002-2013
Sumber data: Litbang Peternakan Kementerian Pertanian, 2013
Mengingat data empiris menunjukkan bahwa konsumen daging sapi/kerbau terbesar di
Jabodetabek, sehingga apabila kebutuhan daging sapi/kerbau di wilayah tersebut dapat
dipenuhi, maka bagian terbesar dari persoalan pemenuhan kebutuhan daging sapi/kerbau
dapat diatasi. Hal ini tentu berkaitan erat dengan berjalannya sistem tata niaga daging
sapi/kerbau dari hulu hingga hilir, sebagaimana hasil kajian Litbang Komisi Pemberantasan
Korupsi (KPK) pada tahun 2012, yang secara umum menyatakan pentingnya peran
Kementerian/Lembaga lain mendukung terwujudnya Swasembada Daging Sapi/Kerbau.
Meskipun demikian, upaya peningkatan produksi daging sapi lokal oleh Kementerian
Pertanian, secara khusus terus dilakukan melalui 14 kegiatan yang dicakup dalam Program
Pencapaian Swasembada Daging serta Peningkatan Penyediaan Pangan Hewani yang Aman,
Sehat, Utuh, dan Halal, yaitu: (1) Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting sebanyak 236
kelompok; (2) Pembibitan Sapi Potong/kerbau sebanyak 49 kelompok; (3) Integrasi Tanaman-
Ruminansia sebanyak 131 Kelompok; (4) Pengembangan Hijauan Pakan Ternak sebanyak 62
kelompok; (5) Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Berkualitas sebanyak
3.709.000 stek; (6) Peningkatan Kapasitas Petugas Inseminasi Buatan (IB), Petugas Pemeriksa
Kebuntingan (PKB) dan Asistensi Teknis Reproduksi (ATR) sebanyak 750 orang; (7) Produksi
semen beku sebanyak 4,81 juta dosis; (8) Pengadaan Pejantan Inseminasi Kawin Alam (INKA)
sebanyak 851 ekor; (9) Pengembangan Indukan Sapi sebanyak 300 ekor; (10) Penguatan
Kelembagaan Inseminasi Buatan (IB) sebanyak 318 Unit; (11) Penanggulangan Gangguan
Reproduksi pada Sapi/Kerbau dan Penyakit Parasiter sebanyak 260.272 dosis; (12) Penguatan
Kelembagaan Keswan sebanyak 39 Unit; (13) Fasilitasi RPH sebanyak 16 Unit; dan (14) Fasilitasi
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201448
Kementerian Pertanian
Kios Daging sebanyak 20 Unit. Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran
Swasembada Daging Sapi dan kerbau yang dilaksanakan pada kurun waktu tahun 2010-2014,
seperti pada Tabel 23.
Tabel 23. Kegiatan-kegiatan Tahun 2010-2014 dalam rangka Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Kerbau 2014
No Kegiatan 2010 2011 2012 2013 2014
% Target Realisasi
1 Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting (Klp)
- 2.064 2.008 1.070 252 236 93,65
2 Pembibitan Sapi Potong/kerbau (Klp)
413 40 64 165 50 49 98,00
3 Integrasi Tanaman-Ruminansia (Klp)
20 76 95 230 136 131 96,32
4 Pengembangan Hijauan Pakan Ternak (Klp)
- 32 140 285 62 62 100,00
5 Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Berkualitas (Stek)
- - - 2.806.349 3.000.000
3.709.000
123,63
6 Peningkatan Kapasitas Petugas IB, PKB dan ATR (orang)
- - 2.137 1.907 760
750
98,68
7 Produksi semen beku (dosis)
5 juta
5,3 juta 4,16 juta 5,19 juta 4,8 juta 4,81 juta 100,21
8 Penyebaran Pejantan INKA (ekor)
- - 5.755 2.298 1.035 851 82,22
9 Pengembangan Indukan Sapi (ekor)
7.760 2.170 300 300 100,00
10 Penguatan Kelembagaan Inseminasi Buatan/IB (unit)
200 600 3.269 434 396 318 80,30
11 Penanggulangan Gangguan Reproduksi Pada Sapi/Kerbau dan Penyakit Parasiter (dosis)
- - 153.186 536.341 323.646
260.272
80,42
12 Penguatan Kelembagaan Kesehatan Hewan (unit)
- - 35 103 40 39 97,50
13 Fasilitasi RPH (unit) 29 23 24 42 23 16 69,57 14 Fasilitasi Kios Daging (unit) - - 22 30 37 20 54,05
Sumber data: Ditjen PKH, Kementerian Pertanian, 2010-2014
Dari tabel 22 tampak bahwa secara umum realisasi fasilitasi APBN PKH tahun 2014 melalui
kegiatan pendukung pencapaian PSDSK 2014 lebih dari 80%, kecuali fasilitasi Rumah Potong
Hewan (RPH) dan kios daging yang capaiannya sebesar 69,57% dan 54,05%, yang disebabkan
adanya kebijakan penghematan anggaran.
Selain itu, produksi daging komoditas peternakan lainnya pada tahun 2014 cukup
menggembirakan. Dengan total produksi daging nasional Tahun 2014 sebesar 2,98 juta ton,
kontribusi terbesar berasal dari ayam ras sebesar 1,60 juta ton atau 53,8%; diikuti oleh daging
ayam buras sebesar 0,33 juta ton atau 11,13%; dan daging kambing/domba 0,11 juta ton atau
3,7%. Hal itu menjadi sumber alternatif dan substitusi untuk memenuhi kebutuhan sumber
protein hewani di luar daging sapi/kerbau. Selain itu, produksi daging babi juga memberikan
kontribusi produksi daging sebesar 10,43% atau 0,31 juta ton sehingga juga memberikan
alternatif pilihan bagi yang mengkonsumsinya atau untuk diekspor.
Beberapa upaya yang ditempuh pada tahun 2015 untuk meningkatkan produksi daging
sapi/kerbau lokal antara lain adalah: (1) Gertak Birahi dan Inseminasi Buatan (GBIB);
(2) Bantuan Pakan Sapi Potong Penggemukan; (3) Kegiatan Penambahan Indukan Sapi;
(4) Meningkatkan fasilitasi pembiayaan yang memadai untuk menjamin dan meningkatkan
skala usaha bagi peternak kecil; (5) Mendorong munculnya regulasi di daerah agar swasta dan
BUMN berperan dalam pembangunan peternakan, misalnya, keharusan beternak di lahan
sawit dan reklamasi lahan eks tambang menjadi padang penggembalaan; (6) Pembangunan
sarana prasarana bongkar muat dan transportasi ternak ternak segera diwujudkan oleh
Kementerian Perhubungan; (7) Penyusunan regulasi dan kebijakan terkait tata niaga daging
sapi; (8) Mendorong komitmen pemda dalam menambah jumlah dan kompetensi petugas di
RPH seperti pengawas penerapan kesejahteraan hewan, juru sembelih halal, meat inspector,
keurmaster, dan butcher; dan (9) Peningkatan manajemen RPH melalui kerjasama RPH
dengan BUMN, SMD Feedlot, asosiasi jagal atau RPH.
Dalam pelaksanaannya indikator Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau (PSDS/K) pada
Tahun 2014 dialokasikan anggaran senilai Rp1,04 triliun, namun terjadi penghematan menjadi
Rp1,04 triliun dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2014 senilai Rp0,91 triliun atau
capaiannya sebesar 87,50%.
3.3.1.4 Produksi Padi
Produksi padi tahun 2014 (berdasarkan Angka Ramalan II BPS-RI) mencapai 70,607 juta ton
GKG. Bila dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar 72,340 juta ton, maka capaiannya
sebesar 97,60% (berhasil). Keberhasilan tersebut didukung oleh pencapaian luas panen
sebesar 13,768 juta ha atau 98,64% terhadap target 13,958 juta ha, dan produktivitas 51,28
ku/ha atau 98,94% terhadap target 51,83 ku/ha. Dan apabila dibandingkan dengan rerata 2010-
2014 mengalami peningkatan 1,973 juta ton (2,87%). Capaian produksi padi pada tahun 2013-
2014 dapat dilihat pada Tabel 24.
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 49
Kementerian Pertanian
Kios Daging sebanyak 20 Unit. Kegiatan-kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran
Swasembada Daging Sapi dan kerbau yang dilaksanakan pada kurun waktu tahun 2010-2014,
seperti pada Tabel 23.
Tabel 23. Kegiatan-kegiatan Tahun 2010-2014 dalam rangka Pencapaian Swasembada Daging Sapi dan Kerbau 2014
No Kegiatan 2010 2011 2012 2013 2014
% Target Realisasi
1 Penguatan Sapi/Kerbau Betina Bunting (Klp)
- 2.064 2.008 1.070 252 236 93,65
2 Pembibitan Sapi Potong/kerbau (Klp)
413 40 64 165 50 49 98,00
3 Integrasi Tanaman-Ruminansia (Klp)
20 76 95 230 136 131 96,32
4 Pengembangan Hijauan Pakan Ternak (Klp)
- 32 140 285 62 62 100,00
5 Penanaman dan Pengembangan Tanaman Pakan Berkualitas (Stek)
- - - 2.806.349 3.000.000
3.709.000
123,63
6 Peningkatan Kapasitas Petugas IB, PKB dan ATR (orang)
- - 2.137 1.907 760
750
98,68
7 Produksi semen beku (dosis)
5 juta
5,3 juta 4,16 juta 5,19 juta 4,8 juta 4,81 juta 100,21
8 Penyebaran Pejantan INKA (ekor)
- - 5.755 2.298 1.035 851 82,22
9 Pengembangan Indukan Sapi (ekor)
7.760 2.170 300 300 100,00
10 Penguatan Kelembagaan Inseminasi Buatan/IB (unit)
200 600 3.269 434 396 318 80,30
11 Penanggulangan Gangguan Reproduksi Pada Sapi/Kerbau dan Penyakit Parasiter (dosis)
- - 153.186 536.341 323.646
260.272
80,42
12 Penguatan Kelembagaan Kesehatan Hewan (unit)
- - 35 103 40 39 97,50
13 Fasilitasi RPH (unit) 29 23 24 42 23 16 69,57 14 Fasilitasi Kios Daging (unit) - - 22 30 37 20 54,05
Sumber data: Ditjen PKH, Kementerian Pertanian, 2010-2014
Dari tabel 22 tampak bahwa secara umum realisasi fasilitasi APBN PKH tahun 2014 melalui
kegiatan pendukung pencapaian PSDSK 2014 lebih dari 80%, kecuali fasilitasi Rumah Potong
Hewan (RPH) dan kios daging yang capaiannya sebesar 69,57% dan 54,05%, yang disebabkan
adanya kebijakan penghematan anggaran.
Selain itu, produksi daging komoditas peternakan lainnya pada tahun 2014 cukup
menggembirakan. Dengan total produksi daging nasional Tahun 2014 sebesar 2,98 juta ton,
kontribusi terbesar berasal dari ayam ras sebesar 1,60 juta ton atau 53,8%; diikuti oleh daging
ayam buras sebesar 0,33 juta ton atau 11,13%; dan daging kambing/domba 0,11 juta ton atau
3,7%. Hal itu menjadi sumber alternatif dan substitusi untuk memenuhi kebutuhan sumber
protein hewani di luar daging sapi/kerbau. Selain itu, produksi daging babi juga memberikan
kontribusi produksi daging sebesar 10,43% atau 0,31 juta ton sehingga juga memberikan
alternatif pilihan bagi yang mengkonsumsinya atau untuk diekspor.
Beberapa upaya yang ditempuh pada tahun 2015 untuk meningkatkan produksi daging
sapi/kerbau lokal antara lain adalah: (1) Gertak Birahi dan Inseminasi Buatan (GBIB);
(2) Bantuan Pakan Sapi Potong Penggemukan; (3) Kegiatan Penambahan Indukan Sapi;
(4) Meningkatkan fasilitasi pembiayaan yang memadai untuk menjamin dan meningkatkan
skala usaha bagi peternak kecil; (5) Mendorong munculnya regulasi di daerah agar swasta dan
BUMN berperan dalam pembangunan peternakan, misalnya, keharusan beternak di lahan
sawit dan reklamasi lahan eks tambang menjadi padang penggembalaan; (6) Pembangunan
sarana prasarana bongkar muat dan transportasi ternak ternak segera diwujudkan oleh
Kementerian Perhubungan; (7) Penyusunan regulasi dan kebijakan terkait tata niaga daging
sapi; (8) Mendorong komitmen pemda dalam menambah jumlah dan kompetensi petugas di
RPH seperti pengawas penerapan kesejahteraan hewan, juru sembelih halal, meat inspector,
keurmaster, dan butcher; dan (9) Peningkatan manajemen RPH melalui kerjasama RPH
dengan BUMN, SMD Feedlot, asosiasi jagal atau RPH.
Dalam pelaksanaannya indikator Program Swasembada Daging Sapi/Kerbau (PSDS/K) pada
Tahun 2014 dialokasikan anggaran senilai Rp1,04 triliun, namun terjadi penghematan menjadi
Rp1,04 triliun dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2014 senilai Rp0,91 triliun atau
capaiannya sebesar 87,50%.
3.3.1.4 Produksi Padi
Produksi padi tahun 2014 (berdasarkan Angka Ramalan II BPS-RI) mencapai 70,607 juta ton
GKG. Bila dibandingkan dengan target tahun 2014 sebesar 72,340 juta ton, maka capaiannya
sebesar 97,60% (berhasil). Keberhasilan tersebut didukung oleh pencapaian luas panen
sebesar 13,768 juta ha atau 98,64% terhadap target 13,958 juta ha, dan produktivitas 51,28
ku/ha atau 98,94% terhadap target 51,83 ku/ha. Dan apabila dibandingkan dengan rerata 2010-
2014 mengalami peningkatan 1,973 juta ton (2,87%). Capaian produksi padi pada tahun 2013-
2014 dapat dilihat pada Tabel 24.
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201450
Kementerian Pertanian
Tabel 24. Capaian Produksi Padi Tahun 2013-2014
Sumber data: Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, 2014
Namun demikian, bila dibandingkan dengan produksi tahun 2013 mengalami penurunan
sebesar 672 ribu ton (0,94%). Hal ini disebabkan oleh penurunan luas panen dan produktivitas
(hasil/ha). Luas panen padi menurun sebesar 67 ribu ha (0,48%) akibat penurunan luas tanam.
Penurunan luas panen yang tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Barat (63.650 ha), Jawa Tengah
(50.908 ha), Aceh (30.239 ha), Sumut (29.714 ha), dan Riau (19.586 ha). Faktor penyebab
terjadinya penurunan luas panen antara lain adalah: 1) terjadinya banjir di Provinsi Jawa Barat
dan Jawa Tengah pada subround I (Januari-Februari), 2) kekeringan di Provinsi Aceh dan
Sumut, 3) konversi lahan sawah yang cukup tinggi di Provinsi Riau, 4) mundurnya waktu
tanam di beberapa provinsi, 5) kerusakan jaringan irigasi, serta 6) puso akibat banjir dan
kekeringan meningkat dari 96.754 ha (tahun 2013) menjadi 178.892 ha (tahun 2014).
Produktivitas padi tahun 2014 sebesar 51,28 Ku/Ha, terjadi penurunan 0,24 ku/ha atau 0,46%
dari tahun 2013 sebesar 51,52 Ku/Ha dan lebih rendah 0,55 Ku/Ha atau 1,06% dari target tahun
2014 sebesar 51,38 ku/ha. Belum optimalnya peningkatan produktivitas disebabkan oleh
penurunan tingkat penggunaan benih unggul bermutu/bersertifikat menjadi 40,27% dibanding
tahun 2013 (46,63%), penggunaan pupuk kurang optimal dan belum sesuai rekomendasi,
realisasi penyaluran pupuk bersubsidi yang belum sesuai target, meningkatnya luas
pertanaman yang terkena kekeringan ringan sampai dengan berat seluas 180.922 ha (tahun
2013 seluas 46.275 ha), belum maksimalnya realisasi kegiatan APBN pendukung (SL-PTT,
penyaluran benih bersubsidi), dan belum tercapainya sasaran susut hasil target tahun 2014
(0,390%) yang hanya terealisasi 0,090% serta rendahnya realisasi kegiatan lainnya.
Dari Neraca Produksi Padi pada tahun 2014 terlihat bahwa pada tahun 2014 terjadi surplus
produksiberas sebesar 9,461 juta ton dengan tingkat konsumsi 124,89 kg/kapita/tahun.
Meskipun surplus, namun masih terjadi impor beras dalam jumlah yang relatif kecil dalam
rangka memenuhi keperluan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), stabilisasi harga, dan harga
gabah/beras di tingkat petani yang lebih tinggi dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP),
Uraian Rerata 10-14
ATAP 2013
Target 2014
Realisasi 2014
% Capaian 2014 Thd. Rerata
2010-2014 ATAP 2013
Target 2014
% Selisih % Selisih % Selisih Produksi (000 Ton) 68.634 71.280 72.340 70.607 102,87 1.973 99,06 (672) 97,60 (1.733) Luas Panen (000 Ha)
13.501 13.835 13.958 13.768 101,98 267 99,52 (67) 98,64 (190)
Produktivitas (Ku/Ha)
50,86 51,52 51,83 51,28 100,83 0,42 99,54 (0,24) 98,94 (0,55)
sehingga Perum Bulog tidak mampu mengadakan beras seluruhnya dari produksi dalam
negeri.
Tabel 25. Neraca dan Kebutuhan Beras Tahun 2014 Uraian 2013 2014
Produksi Padi (000 Ton GKG) 71.280 70.607 Beras Tersedia (000 Ton) 41.456 40.953 Konsumsi Beras (000 Ton) 35.386 31.492 Surplus/Defisit (000 Ton) 5.520 9.461 Indeks Swasembada 1,17 1,30 Sumber data: Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, 2014 Keterangan: - Produksi padi tahun 2013 = ATAP, tahun 2014 = ARAM II BPS-RI - Jumlah penduduk tahun 2013 = 247,390 juta jiwa, ; jumlah penduduk tahun 2014 = 252,158 juta jiwa - Konsumsi beras perkapita tahun 2013 = 139,15 kg, tahun 2014=124,89 kg/kapita/tahun
Perkembangan produksi padi selama periode tahun 2010-2014 menunjukan trend
pertumbuhan yang positif, meningkat dari 66,47 juta ton GKG pada tahun 2010 menjadi 70,61
juta ton GKG tahun 2014 atau rata-rata tumbuh 1,47%. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh
kenaikan produktivitas dari 50,15 ku/ha tahun 2010 menjadi 51,49 ku/ha tahun 2014, serta
peningkatan luas panen 13,25 juta ha tahun 2010 menjadi 13,46 juta ha tahun 2014.
Tabel 26. Perkembangan Produksi, Produktivitas, Luas Panen Padi Tahun 2010-2014
No Uraian Tahun 2010 2011 2012 2013 2014*)
1. Target (000 ton) 66.680 65.741 67.825 72.064 72.340 2 Realisasi (000 ton) 66.469 65.757 69.056 71.280 70.607 3. % Capaian 99,68 100,02 101,82 98,91 97,60
Sumber data: Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, 2014
Gambar 4. Produksi Padi di Indonesia selama Tahun 2010-2014
Sumber Data: BPS *ARAM II 2014 BPS RI
Sementara itu, pelaksanaan dukungan kegiatan APBN Ditjen Tanaman Pangan yang
dialokasikan untuk meningkatkan produksi padi tahun 2014 belum seluruhnya berhasil secara
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 51
Kementerian Pertanian
Tabel 24. Capaian Produksi Padi Tahun 2013-2014
Sumber data: Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, 2014
Namun demikian, bila dibandingkan dengan produksi tahun 2013 mengalami penurunan
sebesar 672 ribu ton (0,94%). Hal ini disebabkan oleh penurunan luas panen dan produktivitas
(hasil/ha). Luas panen padi menurun sebesar 67 ribu ha (0,48%) akibat penurunan luas tanam.
Penurunan luas panen yang tertinggi terjadi di Provinsi Jawa Barat (63.650 ha), Jawa Tengah
(50.908 ha), Aceh (30.239 ha), Sumut (29.714 ha), dan Riau (19.586 ha). Faktor penyebab
terjadinya penurunan luas panen antara lain adalah: 1) terjadinya banjir di Provinsi Jawa Barat
dan Jawa Tengah pada subround I (Januari-Februari), 2) kekeringan di Provinsi Aceh dan
Sumut, 3) konversi lahan sawah yang cukup tinggi di Provinsi Riau, 4) mundurnya waktu
tanam di beberapa provinsi, 5) kerusakan jaringan irigasi, serta 6) puso akibat banjir dan
kekeringan meningkat dari 96.754 ha (tahun 2013) menjadi 178.892 ha (tahun 2014).
Produktivitas padi tahun 2014 sebesar 51,28 Ku/Ha, terjadi penurunan 0,24 ku/ha atau 0,46%
dari tahun 2013 sebesar 51,52 Ku/Ha dan lebih rendah 0,55 Ku/Ha atau 1,06% dari target tahun
2014 sebesar 51,38 ku/ha. Belum optimalnya peningkatan produktivitas disebabkan oleh
penurunan tingkat penggunaan benih unggul bermutu/bersertifikat menjadi 40,27% dibanding
tahun 2013 (46,63%), penggunaan pupuk kurang optimal dan belum sesuai rekomendasi,
realisasi penyaluran pupuk bersubsidi yang belum sesuai target, meningkatnya luas
pertanaman yang terkena kekeringan ringan sampai dengan berat seluas 180.922 ha (tahun
2013 seluas 46.275 ha), belum maksimalnya realisasi kegiatan APBN pendukung (SL-PTT,
penyaluran benih bersubsidi), dan belum tercapainya sasaran susut hasil target tahun 2014
(0,390%) yang hanya terealisasi 0,090% serta rendahnya realisasi kegiatan lainnya.
Dari Neraca Produksi Padi pada tahun 2014 terlihat bahwa pada tahun 2014 terjadi surplus
produksiberas sebesar 9,461 juta ton dengan tingkat konsumsi 124,89 kg/kapita/tahun.
Meskipun surplus, namun masih terjadi impor beras dalam jumlah yang relatif kecil dalam
rangka memenuhi keperluan Cadangan Beras Pemerintah (CBP), stabilisasi harga, dan harga
gabah/beras di tingkat petani yang lebih tinggi dari Harga Pembelian Pemerintah (HPP),
Uraian Rerata 10-14
ATAP 2013
Target 2014
Realisasi 2014
% Capaian 2014 Thd. Rerata
2010-2014 ATAP 2013
Target 2014
% Selisih % Selisih % Selisih Produksi (000 Ton) 68.634 71.280 72.340 70.607 102,87 1.973 99,06 (672) 97,60 (1.733) Luas Panen (000 Ha)
13.501 13.835 13.958 13.768 101,98 267 99,52 (67) 98,64 (190)
Produktivitas (Ku/Ha)
50,86 51,52 51,83 51,28 100,83 0,42 99,54 (0,24) 98,94 (0,55)
sehingga Perum Bulog tidak mampu mengadakan beras seluruhnya dari produksi dalam
negeri.
Tabel 25. Neraca dan Kebutuhan Beras Tahun 2014 Uraian 2013 2014
Produksi Padi (000 Ton GKG) 71.280 70.607 Beras Tersedia (000 Ton) 41.456 40.953 Konsumsi Beras (000 Ton) 35.386 31.492 Surplus/Defisit (000 Ton) 5.520 9.461 Indeks Swasembada 1,17 1,30 Sumber data: Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, 2014 Keterangan: - Produksi padi tahun 2013 = ATAP, tahun 2014 = ARAM II BPS-RI - Jumlah penduduk tahun 2013 = 247,390 juta jiwa, ; jumlah penduduk tahun 2014 = 252,158 juta jiwa - Konsumsi beras perkapita tahun 2013 = 139,15 kg, tahun 2014=124,89 kg/kapita/tahun
Perkembangan produksi padi selama periode tahun 2010-2014 menunjukan trend
pertumbuhan yang positif, meningkat dari 66,47 juta ton GKG pada tahun 2010 menjadi 70,61
juta ton GKG tahun 2014 atau rata-rata tumbuh 1,47%. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh
kenaikan produktivitas dari 50,15 ku/ha tahun 2010 menjadi 51,49 ku/ha tahun 2014, serta
peningkatan luas panen 13,25 juta ha tahun 2010 menjadi 13,46 juta ha tahun 2014.
Tabel 26. Perkembangan Produksi, Produktivitas, Luas Panen Padi Tahun 2010-2014
No Uraian Tahun 2010 2011 2012 2013 2014*)
1. Target (000 ton) 66.680 65.741 67.825 72.064 72.340 2 Realisasi (000 ton) 66.469 65.757 69.056 71.280 70.607 3. % Capaian 99,68 100,02 101,82 98,91 97,60
Sumber data: Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, 2014
Gambar 4. Produksi Padi di Indonesia selama Tahun 2010-2014
Sumber Data: BPS *ARAM II 2014 BPS RI
Sementara itu, pelaksanaan dukungan kegiatan APBN Ditjen Tanaman Pangan yang
dialokasikan untuk meningkatkan produksi padi tahun 2014 belum seluruhnya berhasil secara
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201452
Kementerian Pertanian
optimal antara lain: SL-PTT terealisasi 3,565 Juta Ha (91,32% dari target 3,904 Juta Ha),
dukungan benih bersubsidi hanya terealisasi 32.306 ton setara luas 1,339 juta ha (28,43% dari
target 113.625 ton setara luas 4,625 juta ha), perbanyakan benih sumber 224 Ha (94,03% dari
target 238 Ha), pemberdayaan penangkar 4.204 Ha (84,08% dari target 5.000 Ha), bantuan
sarana pascapanen 449 kelompok (89,44% dari target 502 kelompok), SLPHT 806 unit (95,05%
dari target 848 unit), dan SL Iklim 103 unit (96,26% dari target 107 unit). Dukungan kegiatan
untuk pencapaian target produksi padi secara umum sudah cukup baik, kecuali penyaluran
benih bersubsidi dan perbanyakan benih padi sumber seperti Tabel 27 berikut.
Tabel 27. Pelaksanaan Kegiatan APBN Pendukung Produksi Padi Tahun 2014
No Kegiatan Target Realisasi % Capaian 1. SL-PTT Padi (Ha) 3.903.894 3.565.488 91,33 - Kawasan Pertumbuhan (Ha) 267.411 256.471 95,91 - Kawasan Pengembangan (Ha) 537.945 498.925 92,75 - Kawasan Pemantapan (Ha) 3.098.538 2.810.092 90,69
2. Benih Bersubsidi (Ton) 113.625 32.306 28,43 - Padi Inbrida (Ton) 110.625 30.548 27,61 - Padi Hibrida (Ton) 3.000 1.759 58,62
3. Perbanyakan Benih Sumber (Ha) 233 220 94,42 4. Pemberdayaan Penangkar (Ha) 5.000 4.377 87,54 5. Bantuan Sarana Pascapanen (Paket/unit) 502 449 89,44 - Paket Padi (Paket) 289 240 83,04 - Combine Harvester Besar (unit) 32 32 100,00 - Combine Harvester Kecil (unit) 148 148 100,00 - Vertical Dryer + Bangunan (unit) 33 29 87,90
6. SL-PHT (unit) 848 806 95,05 7. SL Iklim (unit) 107 103 96,26 8. Operasional Brigade Proteksi Tanaman (unit) 78 78 100,00 9. Operasional Petugas POPT-PHP/THL-POPT-PHP (OB) 42.412 42.393 99,96 10. Pengembangan Model Peramalan OPT (model) 2 2 100,00 11. Penyebaran Informasi Peramalan (Informasi) 26 26 107,41 12. Penerapan Peramalan OPT (Provinsi) 28 29 103,57 12. Pengembangan dan Validasi Metode Pengujian Mutu Benih
(Metode) 10 10 100,00
13. Fasilitasi Penerapan Sistem Mutu (Lab) 8 8 100,00 14. Pelaksanaan Uji Profisiensi (Lab) 32 43 134,38
Sumber data: Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, 2014
Pada tahun 2014 pengalokasian anggaran dalam rangka mendukung pencapaian indikator
produksi padi jagung untuk mendukung swasembada padi dan jagung nasional menyatu
dalam kegiatan pengelolaan produksi tanaman serealia. Kementerian Pertanian telah
mengalokasikan anggaran untuk pencapaian swasembada padi senilai
Rp.1.117.085.254.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2014 senilai
Rp.1.021.537.673.468,00 atau secara persentase sebesar 91,45%. Anggaran tersebut terutama
untuk membiayai pelaksanaan kegiatan SL-PTT padi dan jagung serta pendukungnya
(pembinaan, pengawalan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi). Selain itu pencapaian
indikator produksi kedelai juga didukung kegiatan lain seperti bantuan sarana pascapanen,
perbanyakan benih, pemberdayaan penangkar, dan SL-PHT yang alokasi anggarannya
menyatu di dalam unit kerja terkait lingkup Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian.
3.3.1.5 Produksi Jagung
Produksi jagung tahun 2014 (berdasarkan Angka Ramalan II BPS-RI) mencapai 19,13 juta ton
pipilan kering melebihi target tahun 2014 sebesar 19,00 juta ton atau mencapai 100,67%
(sangat berhasil). Produksi tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 616 ribu ton (3,33%) bila
dibandingkan dengan produksi tahun 2013, dan jika dibandingkan dengan rerata 2010-2014
mengalami peningkatan 528 ribu ton (2,84%). Kenaikan produksi jagung terjadi di Pulau Jawa
sebesar 0,06 juta ton dan luar Pulau Jawa 0,56 juta ton. Capaian produksi jagung pada tahun
2013-2014 dapat dilihat pada Tabel 28.
Tabel 28. Capaian Produksi Jagung Tahun 2013-2014
Sumber data: Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, 2014
Produksi jagung 2014 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 di disebabkan karena
kenaikan luas panen 59 ribu ha (1,54%) dan produktivitas 0,85 ku/ha (1,75%). Jika dibandingkan
dengan sasaran target produksi jagung 2014 sudah melebihi sebesar 127 ribu ton (0,67%),
begitu pula dengan produktivitas mencapai 102,79% atau melebihi 1,34 ku/ha. Peningkatan
luas tanam/panen disebabkan antara lain harga jual hasil produksi kompetitif dan stabil
sepanjang tahun dan kondisi iklim yang mendukung untuk pertanaman jagung sepanjang
tahun. Sedangkan peningkatan produktivitas disebabkan antara lain karena peningkatan
penggunaan benih varietas unggul bersertifikat dari 47,29% (tahun 2013) menjadi 48,33% dan
tingkat penggunaan varietas potensi sedang naik dari 1,1% menjadi 1,72%.
Neraca Produksi Jagung Tahun 2014 menunjukkan bahwa produksi jagung tahun 2014
mengalami defisit sebesar 847 ribu ton pipilan kering atau indeks swasembadanya sebesar
0,96. Indeks swasembada jagung tahun 2014 turun sebesar 0,22 dibandingkan tahun 2013
disebabkan karena meningkatnya kebutuhan jagung sebesar 4,282 juta ton, lebih tinggi
daripada penambahan produksi sebesar 615 ribu ton. Kebutuhan jagung tahun 2014 meliputi:
Uraian Rerata 10-14
ATAP 2013
Target 2014
Realisasi* 2014
% Capaian 2014 Thd.
Rerata 2010-2014
ATAP 2013
Target 2014
% Selisih % Selisih % Selisih Produksi (000 Ton)
18.599 18.512 19.000 19.127 102,84 528 103,33 616 100,67 127
Luas Panen (000 Ha)
3.912 3.822 4.001 3.880 99,18 (32) 101,54 59 96,98 (121)
Produktivitas (Ku/Ha)
47,29 48,44 47,95 49,29 104,23 2,00 101,75 0,85 102,79 1,34
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 53
Kementerian Pertanian
optimal antara lain: SL-PTT terealisasi 3,565 Juta Ha (91,32% dari target 3,904 Juta Ha),
dukungan benih bersubsidi hanya terealisasi 32.306 ton setara luas 1,339 juta ha (28,43% dari
target 113.625 ton setara luas 4,625 juta ha), perbanyakan benih sumber 224 Ha (94,03% dari
target 238 Ha), pemberdayaan penangkar 4.204 Ha (84,08% dari target 5.000 Ha), bantuan
sarana pascapanen 449 kelompok (89,44% dari target 502 kelompok), SLPHT 806 unit (95,05%
dari target 848 unit), dan SL Iklim 103 unit (96,26% dari target 107 unit). Dukungan kegiatan
untuk pencapaian target produksi padi secara umum sudah cukup baik, kecuali penyaluran
benih bersubsidi dan perbanyakan benih padi sumber seperti Tabel 27 berikut.
Tabel 27. Pelaksanaan Kegiatan APBN Pendukung Produksi Padi Tahun 2014
No Kegiatan Target Realisasi % Capaian 1. SL-PTT Padi (Ha) 3.903.894 3.565.488 91,33 - Kawasan Pertumbuhan (Ha) 267.411 256.471 95,91 - Kawasan Pengembangan (Ha) 537.945 498.925 92,75 - Kawasan Pemantapan (Ha) 3.098.538 2.810.092 90,69
2. Benih Bersubsidi (Ton) 113.625 32.306 28,43 - Padi Inbrida (Ton) 110.625 30.548 27,61 - Padi Hibrida (Ton) 3.000 1.759 58,62
3. Perbanyakan Benih Sumber (Ha) 233 220 94,42 4. Pemberdayaan Penangkar (Ha) 5.000 4.377 87,54 5. Bantuan Sarana Pascapanen (Paket/unit) 502 449 89,44 - Paket Padi (Paket) 289 240 83,04 - Combine Harvester Besar (unit) 32 32 100,00 - Combine Harvester Kecil (unit) 148 148 100,00 - Vertical Dryer + Bangunan (unit) 33 29 87,90
6. SL-PHT (unit) 848 806 95,05 7. SL Iklim (unit) 107 103 96,26 8. Operasional Brigade Proteksi Tanaman (unit) 78 78 100,00 9. Operasional Petugas POPT-PHP/THL-POPT-PHP (OB) 42.412 42.393 99,96 10. Pengembangan Model Peramalan OPT (model) 2 2 100,00 11. Penyebaran Informasi Peramalan (Informasi) 26 26 107,41 12. Penerapan Peramalan OPT (Provinsi) 28 29 103,57 12. Pengembangan dan Validasi Metode Pengujian Mutu Benih
(Metode) 10 10 100,00
13. Fasilitasi Penerapan Sistem Mutu (Lab) 8 8 100,00 14. Pelaksanaan Uji Profisiensi (Lab) 32 43 134,38
Sumber data: Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, 2014
Pada tahun 2014 pengalokasian anggaran dalam rangka mendukung pencapaian indikator
produksi padi jagung untuk mendukung swasembada padi dan jagung nasional menyatu
dalam kegiatan pengelolaan produksi tanaman serealia. Kementerian Pertanian telah
mengalokasikan anggaran untuk pencapaian swasembada padi senilai
Rp.1.117.085.254.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2014 senilai
Rp.1.021.537.673.468,00 atau secara persentase sebesar 91,45%. Anggaran tersebut terutama
untuk membiayai pelaksanaan kegiatan SL-PTT padi dan jagung serta pendukungnya
(pembinaan, pengawalan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi). Selain itu pencapaian
indikator produksi kedelai juga didukung kegiatan lain seperti bantuan sarana pascapanen,
perbanyakan benih, pemberdayaan penangkar, dan SL-PHT yang alokasi anggarannya
menyatu di dalam unit kerja terkait lingkup Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian.
3.3.1.5 Produksi Jagung
Produksi jagung tahun 2014 (berdasarkan Angka Ramalan II BPS-RI) mencapai 19,13 juta ton
pipilan kering melebihi target tahun 2014 sebesar 19,00 juta ton atau mencapai 100,67%
(sangat berhasil). Produksi tahun 2014 mengalami kenaikan sebesar 616 ribu ton (3,33%) bila
dibandingkan dengan produksi tahun 2013, dan jika dibandingkan dengan rerata 2010-2014
mengalami peningkatan 528 ribu ton (2,84%). Kenaikan produksi jagung terjadi di Pulau Jawa
sebesar 0,06 juta ton dan luar Pulau Jawa 0,56 juta ton. Capaian produksi jagung pada tahun
2013-2014 dapat dilihat pada Tabel 28.
Tabel 28. Capaian Produksi Jagung Tahun 2013-2014
Sumber data: Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, 2014
Produksi jagung 2014 mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2013 di disebabkan karena
kenaikan luas panen 59 ribu ha (1,54%) dan produktivitas 0,85 ku/ha (1,75%). Jika dibandingkan
dengan sasaran target produksi jagung 2014 sudah melebihi sebesar 127 ribu ton (0,67%),
begitu pula dengan produktivitas mencapai 102,79% atau melebihi 1,34 ku/ha. Peningkatan
luas tanam/panen disebabkan antara lain harga jual hasil produksi kompetitif dan stabil
sepanjang tahun dan kondisi iklim yang mendukung untuk pertanaman jagung sepanjang
tahun. Sedangkan peningkatan produktivitas disebabkan antara lain karena peningkatan
penggunaan benih varietas unggul bersertifikat dari 47,29% (tahun 2013) menjadi 48,33% dan
tingkat penggunaan varietas potensi sedang naik dari 1,1% menjadi 1,72%.
Neraca Produksi Jagung Tahun 2014 menunjukkan bahwa produksi jagung tahun 2014
mengalami defisit sebesar 847 ribu ton pipilan kering atau indeks swasembadanya sebesar
0,96. Indeks swasembada jagung tahun 2014 turun sebesar 0,22 dibandingkan tahun 2013
disebabkan karena meningkatnya kebutuhan jagung sebesar 4,282 juta ton, lebih tinggi
daripada penambahan produksi sebesar 615 ribu ton. Kebutuhan jagung tahun 2014 meliputi:
Uraian Rerata 10-14
ATAP 2013
Target 2014
Realisasi* 2014
% Capaian 2014 Thd.
Rerata 2010-2014
ATAP 2013
Target 2014
% Selisih % Selisih % Selisih Produksi (000 Ton)
18.599 18.512 19.000 19.127 102,84 528 103,33 616 100,67 127
Luas Panen (000 Ha)
3.912 3.822 4.001 3.880 99,18 (32) 101,54 59 96,98 (121)
Produktivitas (Ku/Ha)
47,29 48,44 47,95 49,29 104,23 2,00 101,75 0,85 102,79 1,34
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201454
Kementerian Pertanian
kebutuhan benih 81,86 ribu ton, konsumsi langsung 426 ribu ton, kebutuhan untuk pakan
13,774 juta ton, industri 3,787 juta ton, kehilangan hasil/tercecer 956,37 ribu ton.
Tabel 29. Neraca Produksi dan Kebutuhan Jagung Tahun 2014
Uraian 2013 2014
Produksi Jagung (ribu ton Pipilan Kering) 18.512 19.127 Kebutuhan (ribu ton Pipilan Kering) 15.692 19.974 Surplus/Defisit (ribu ton Pipilan Kering) 2.820 (847) Indeks Swasembada 1,18 0,96 Keterangan: Produksi jagung tahun 2013 = ATAP, tahun 2014 = ARAM II BPS-RI Jumlah penduduk tahun 2013 = 247.390 juta jiwa, tahun 2014 = 252.164 juta jiwa= BPS-RI
Perkembangan produksi jagung selama periode tahun 2010-2013 menunjukan trend
pertumbuhan yang positif, meningkat dari 18,33 juta ton pada tahun 2010 menjadi 19,13 juta
ton pipilan kering tahun 2014 atau rata-rata tumbuh 0,90%. Pertumbuhan tersebut disebabkan
oleh kenaikan produktivitas dari 44,36 ku/ha tahun 2010 menjadi 48,99 ku/ha tahun 2014.
Sementara luas panen menurun rata-rata 1,49% per tahun. Keragaan produksi jagung, secara
rinci dapat dilihat pada Tabel 30 dan Gambar 5.
Tabel 30. Perkembangan Produksi, Produktivitas, dan Luas Panen Jagung Tahun 2014
2010 2011 2012 2013 2014*)1 Target (000 ribu ton) 19.800 22.000 18.862 19.831 19.000 2 Realisasi (000 ribu ton) 18.328 17.643 19.387 18.512 19.127 3 % Capaian 92,56 80,20 102,78 93,35 100,67
No UraianTahun
Sumber data: Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, 2014 *) ARAM II 2014, BPS RI
Gambar 5. Produksi Jagung di Indonesia selama Tahun 2010-2014
- 2.000 4.000 6.000 8.000
10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000
2010 2011 2012 2013 2014*)Produksi 18.327.636 17.643.250 19.387.022 18.511.853 19.127.409
Sumber Data: BPS *) ARAM II 2014, BPS RI
Dukungan kegiatan APBN Kementerian Pertanian yang dialokasikan untuk meningkatkan
produksi jagung tahun 2014 belum seluruhnya berhasil secara optimal antara lain: SL-PTT
terealisasi 187.086 Ha (90,93% dari target 205.751 Ha), dukungan benih bersubsidi hanya
terealisasi 449 ton setara luas 26.150 ha (10,30% dari target 4.357 ton setara luas 260 ribu ha),
perbanyakan benih sumber 77 ha (79,38% dari target 97 ha), SL-PHT jagung 56 unit (98,25%
dari target 57 unit), bantuan sarana pascapanen 265 paket/unit (77,94% dari target 340
paket/unit). Berdasarkan kontribusi kegiatan yang berdampak langsung pada pencapaian
produksi jagung (Tabel 31), tampak bahwa seluruh kegiatan mendukung pencapaian
swasembada jagung berkelanjutan hampir memenuhi target yang ditetapkan.
Tabel 31. Kegiatan Mendukung Pencapaian Swasembada Jagung Berkelanjutan
No Kegiatan Target Realisasi % Capaian 1. SL-PTT Jagung (Ha) 205.751 187.086 90,93 - Kawasan Pertumbuhan (Ha) 45.275 42.010 92,79 - Kawasan Pengembangan (Ha) 136.476 124.426 91,17 - Kawasan Pemantapan (Ha) 24.000 20.650 86,04
2. Benih Bersubsidi (Ton) 4.357 449 10,30 - Jagung Hibrida (Ton) 3.214 307,54 9,57 - Jagung Komposit (Ton) 1.142,5 141,175 12,36
3. Perbanyakan Benih Sumber (Ha) 97 77 79,38 4. SL-PHT (Unit) 57 56 98,25 5. Bantuan Sarana Pascapanen (Paket/Unit) 340 265 77,94 - Jagung (Paket) 66 58 87,90 - Power Threser Multiguna (Unit) 274 207 75,55
6. Operasional Brigade Proteksi Tanaman (Unit) 78 76 97,18 7. Operasional Petugas POPT-PHP/THL-POPT-PHP (OB) 42.412 42.393 99,96 8. Pengembangan Model Peramalan OPT (Model) 1 1 100,00 9. Penyebaran Informasi Peramalan (Informasi) 14 15 107,14 10. Penerapan Peramalan OPT (Provinsi) 28 29 103,57 11. Pengembangan dan Validasi Metode Pengujian Mutu
Benih (Metode) 10 10 100,00
12. Fasilitasi Penerapan Sistem Mutu (Lab) 8 8 100,00 13. Pelaksanaan Uji Profisiensi (Lab) 32 43 134,38 Sumber data: Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, 2014
Pada tahun 2014 pengalokasian anggaran dalam rangka mendukung pencapaian indikator
produksi padi jagung untuk mendukung swasembada padi dan jagung nasional menyatu
dalam kegiatan pengelolaan produksi tanaman serealia. Kementerian Pertanian telah
mengalokasikan anggaran senilai Rp1.117.085.254.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31
Desember 2014 senilai Rp1.021.537.673.468,00 atau secara persentase sebesar 91,45%.
Anggaran tersebut terutama untuk membiayai pelaksanaan kegiatan SL-PTT padi dan jagung
serta pendukungnya (pembinaan, pengawalan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi).
Selain itu pencapaian indikator produksi jagung juga didukung kegiatan lain seperti bantuan
sarana pascapanen, perbanyakan benih, pemberdayaan penangkar, dan SL-PHT yang alokasi
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 55
Kementerian Pertanian
kebutuhan benih 81,86 ribu ton, konsumsi langsung 426 ribu ton, kebutuhan untuk pakan
13,774 juta ton, industri 3,787 juta ton, kehilangan hasil/tercecer 956,37 ribu ton.
Tabel 29. Neraca Produksi dan Kebutuhan Jagung Tahun 2014
Uraian 2013 2014
Produksi Jagung (ribu ton Pipilan Kering) 18.512 19.127 Kebutuhan (ribu ton Pipilan Kering) 15.692 19.974 Surplus/Defisit (ribu ton Pipilan Kering) 2.820 (847) Indeks Swasembada 1,18 0,96 Keterangan: Produksi jagung tahun 2013 = ATAP, tahun 2014 = ARAM II BPS-RI Jumlah penduduk tahun 2013 = 247.390 juta jiwa, tahun 2014 = 252.164 juta jiwa= BPS-RI
Perkembangan produksi jagung selama periode tahun 2010-2013 menunjukan trend
pertumbuhan yang positif, meningkat dari 18,33 juta ton pada tahun 2010 menjadi 19,13 juta
ton pipilan kering tahun 2014 atau rata-rata tumbuh 0,90%. Pertumbuhan tersebut disebabkan
oleh kenaikan produktivitas dari 44,36 ku/ha tahun 2010 menjadi 48,99 ku/ha tahun 2014.
Sementara luas panen menurun rata-rata 1,49% per tahun. Keragaan produksi jagung, secara
rinci dapat dilihat pada Tabel 30 dan Gambar 5.
Tabel 30. Perkembangan Produksi, Produktivitas, dan Luas Panen Jagung Tahun 2014
2010 2011 2012 2013 2014*)1 Target (000 ribu ton) 19.800 22.000 18.862 19.831 19.000 2 Realisasi (000 ribu ton) 18.328 17.643 19.387 18.512 19.127 3 % Capaian 92,56 80,20 102,78 93,35 100,67
No UraianTahun
Sumber data: Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, 2014 *) ARAM II 2014, BPS RI
Gambar 5. Produksi Jagung di Indonesia selama Tahun 2010-2014
- 2.000 4.000 6.000 8.000
10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 20.000
2010 2011 2012 2013 2014*)Produksi 18.327.636 17.643.250 19.387.022 18.511.853 19.127.409
Sumber Data: BPS *) ARAM II 2014, BPS RI
Dukungan kegiatan APBN Kementerian Pertanian yang dialokasikan untuk meningkatkan
produksi jagung tahun 2014 belum seluruhnya berhasil secara optimal antara lain: SL-PTT
terealisasi 187.086 Ha (90,93% dari target 205.751 Ha), dukungan benih bersubsidi hanya
terealisasi 449 ton setara luas 26.150 ha (10,30% dari target 4.357 ton setara luas 260 ribu ha),
perbanyakan benih sumber 77 ha (79,38% dari target 97 ha), SL-PHT jagung 56 unit (98,25%
dari target 57 unit), bantuan sarana pascapanen 265 paket/unit (77,94% dari target 340
paket/unit). Berdasarkan kontribusi kegiatan yang berdampak langsung pada pencapaian
produksi jagung (Tabel 31), tampak bahwa seluruh kegiatan mendukung pencapaian
swasembada jagung berkelanjutan hampir memenuhi target yang ditetapkan.
Tabel 31. Kegiatan Mendukung Pencapaian Swasembada Jagung Berkelanjutan
No Kegiatan Target Realisasi % Capaian 1. SL-PTT Jagung (Ha) 205.751 187.086 90,93 - Kawasan Pertumbuhan (Ha) 45.275 42.010 92,79 - Kawasan Pengembangan (Ha) 136.476 124.426 91,17 - Kawasan Pemantapan (Ha) 24.000 20.650 86,04
2. Benih Bersubsidi (Ton) 4.357 449 10,30 - Jagung Hibrida (Ton) 3.214 307,54 9,57 - Jagung Komposit (Ton) 1.142,5 141,175 12,36
3. Perbanyakan Benih Sumber (Ha) 97 77 79,38 4. SL-PHT (Unit) 57 56 98,25 5. Bantuan Sarana Pascapanen (Paket/Unit) 340 265 77,94 - Jagung (Paket) 66 58 87,90 - Power Threser Multiguna (Unit) 274 207 75,55
6. Operasional Brigade Proteksi Tanaman (Unit) 78 76 97,18 7. Operasional Petugas POPT-PHP/THL-POPT-PHP (OB) 42.412 42.393 99,96 8. Pengembangan Model Peramalan OPT (Model) 1 1 100,00 9. Penyebaran Informasi Peramalan (Informasi) 14 15 107,14 10. Penerapan Peramalan OPT (Provinsi) 28 29 103,57 11. Pengembangan dan Validasi Metode Pengujian Mutu
Benih (Metode) 10 10 100,00
12. Fasilitasi Penerapan Sistem Mutu (Lab) 8 8 100,00 13. Pelaksanaan Uji Profisiensi (Lab) 32 43 134,38 Sumber data: Ditjen Tanaman Pangan Kementerian Pertanian, 2014
Pada tahun 2014 pengalokasian anggaran dalam rangka mendukung pencapaian indikator
produksi padi jagung untuk mendukung swasembada padi dan jagung nasional menyatu
dalam kegiatan pengelolaan produksi tanaman serealia. Kementerian Pertanian telah
mengalokasikan anggaran senilai Rp1.117.085.254.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31
Desember 2014 senilai Rp1.021.537.673.468,00 atau secara persentase sebesar 91,45%.
Anggaran tersebut terutama untuk membiayai pelaksanaan kegiatan SL-PTT padi dan jagung
serta pendukungnya (pembinaan, pengawalan, pendampingan, monitoring, dan evaluasi).
Selain itu pencapaian indikator produksi jagung juga didukung kegiatan lain seperti bantuan
sarana pascapanen, perbanyakan benih, pemberdayaan penangkar, dan SL-PHT yang alokasi
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201456
Kementerian Pertanian
anggarannya menyatu di dalam unit kerja terkait lingkup Ditjen Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian.
3.3.1.6 Dukungan dalam Upaya Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
Selain dilaksanakan melalui program-program utama yang terkait secara langsung dengan
komoditas swasembada dan swasembada berkelanjutan (padi, jagung, dan kedelai melalui
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Pangan untuk
Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan; gula melalui Program Peningkatan
Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan; dan daging
melalui Program Peningkatan Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Pangan Hewani
yang Sehat, Aman, Utuh, dan Halal), target swasembada dan swasembada berkelanjutan juga
didukung oleh sejumlah program lainnya yang tidak secara langsung difokuskan untuk satu
komoditas, tetapi ditujukan untuk semua komoditas target swasembada dan swasembada
berkelanjutan. Program-program tersebut adalah:
(1) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
Program ini memfasilitasi sarana dan prasarana di sub sektor tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam rangka penunjang pencapaian produksi
komoditas swasembada dan swasembada berkelanjutan serta komoditas unggulan
lainnya. Kegiatan dimaksud antara lain seperti terlihat pada Tabel 32. Capaian dan
kontribusi yang dihasilkan dari dukungan program Penyediaan dan Pengembangan
Prasarana dan Sarana Pertanian, seperti pada Tabel 32.
Gambar 6. Combine Harvester Besar, Bantuan Kementerian Pertanian pada Kegiatan Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2014
Tabel 32. Kegiatan pada Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Tahun 2014 yang Mendukung Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
No Kegiatan Target Realisasi % Capaian
1 Pengembangan metode SRI yang dilaksanakan oleh petani/kelompok tani (Ha)
167.438 161.719 96,58
2 Pengembangan Optimasi Lahan pertanian tanaman pangan (Ha)
147.394 122.485 83,02
3 Perluasan sawah 2013 (Carry Over) (Ha) 39.800 39.800 100,00 4 Perluasan sawah 2014 (Ha) 29.282 25.597 87,42 5 Terlaksananya perluasan areal peternakan yang dilaksanakan
oleh petani/kelompok tani (Ha) 2.500 2.470 98,80
6 Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air (Ha) 446.810 443.836 99,33 7 Jumlah alat dan mesin pertanian yang efisien dan
berkelanjutan di lokasi:
a. Bantuan Traktor Roda 2 (unit) 7.581 7.635 100,71 b. Bantuan Pompa Air (unit) 4.100 4.122 100,54 c. Rice Transplanter (unit) 279 279 100,00 d. Chopper (unit) 225 225 100,00 e. Cultivator (unit) 240 240 100,00 8 Penyaluran pupuk bersubsidi sesuai 6 (enam) tepat (Ton)
Urea 4.100.000 3.979.765 97,07 SP36 850.000 795.179 93,55 ZA 1.050.000 971.824 92,55 NPK 2.550.000 2.372.539 93,04 Organik 1.000.000 738.763 73,88
9 Terbangunnya dan terlaksananya pembangunan UPPO untuk penyediaan kebutuhan pupuk organik (Unit)
830 830 100,00
10 BLM PUAP yang digunakan gapoktan untuk membiayai kegiatan usahatani baik on farm maupun off farm (gapoktan)
1.713 1.713 100,00
Sumber data: Ditjen Prasarana dan Sarana, Kementerian Pertanian, 2014
a) Berkembangnya metode System of Rice Intensification (SRI) di TA. 2014 dengan
capaian 161.719 Ha dari target 167.438 Ha, dengan asumsi delta IP 100% dan delta
provitas 1,30 Ton/Ha, maka didapat kontribusi produksi padi sebesar 210.235 Ton GKP;
b) Berkembangnya optimasi lahan pertanian di TA. 2014 seluas 122.485 Ha dari target
147.394 Ha. Pelaksanaan kegiatan optimasi lahan pertanian difokuskan untuk
mendukung sub sektor tanaman pangan, dengan asumsi delta IP 100% dan delta
provitas 3,85 Ton/Ha, maka didapat kontribusi produksi padi sebesar 471.567 Ton GKP;
c) Meningkatnya luas areal pertanian pada kawasan tanaman pangan melalui kegiatan
cetak sawah di TA. 2014 dengan capaian 25.597 Ha dari target 29.282 ha, dengan
asumsi delta IP 100% dan delta provitas 2,30 Ton/Ha maka didapat kontribusi produksi
padi sebesar 58.873 Ton GKP;
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 57
Kementerian Pertanian
anggarannya menyatu di dalam unit kerja terkait lingkup Ditjen Tanaman Pangan
Kementerian Pertanian.
3.3.1.6 Dukungan dalam Upaya Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
Selain dilaksanakan melalui program-program utama yang terkait secara langsung dengan
komoditas swasembada dan swasembada berkelanjutan (padi, jagung, dan kedelai melalui
Program Peningkatan Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Pangan untuk
Mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan; gula melalui Program Peningkatan
Produksi, Produktivitas, dan Mutu Produk Tanaman Perkebunan Berkelanjutan; dan daging
melalui Program Peningkatan Swasembada Daging Sapi dan Peningkatan Pangan Hewani
yang Sehat, Aman, Utuh, dan Halal), target swasembada dan swasembada berkelanjutan juga
didukung oleh sejumlah program lainnya yang tidak secara langsung difokuskan untuk satu
komoditas, tetapi ditujukan untuk semua komoditas target swasembada dan swasembada
berkelanjutan. Program-program tersebut adalah:
(1) Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian
Program ini memfasilitasi sarana dan prasarana di sub sektor tanaman pangan,
hortikultura, perkebunan, dan peternakan dalam rangka penunjang pencapaian produksi
komoditas swasembada dan swasembada berkelanjutan serta komoditas unggulan
lainnya. Kegiatan dimaksud antara lain seperti terlihat pada Tabel 32. Capaian dan
kontribusi yang dihasilkan dari dukungan program Penyediaan dan Pengembangan
Prasarana dan Sarana Pertanian, seperti pada Tabel 32.
Gambar 6. Combine Harvester Besar, Bantuan Kementerian Pertanian pada Kegiatan Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan Tahun 2014
Tabel 32. Kegiatan pada Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Tahun 2014 yang Mendukung Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
No Kegiatan Target Realisasi % Capaian
1 Pengembangan metode SRI yang dilaksanakan oleh petani/kelompok tani (Ha)
167.438 161.719 96,58
2 Pengembangan Optimasi Lahan pertanian tanaman pangan (Ha)
147.394 122.485 83,02
3 Perluasan sawah 2013 (Carry Over) (Ha) 39.800 39.800 100,00 4 Perluasan sawah 2014 (Ha) 29.282 25.597 87,42 5 Terlaksananya perluasan areal peternakan yang dilaksanakan
oleh petani/kelompok tani (Ha) 2.500 2.470 98,80
6 Pengembangan Jaringan dan Optimasi Air (Ha) 446.810 443.836 99,33 7 Jumlah alat dan mesin pertanian yang efisien dan
berkelanjutan di lokasi:
a. Bantuan Traktor Roda 2 (unit) 7.581 7.635 100,71 b. Bantuan Pompa Air (unit) 4.100 4.122 100,54 c. Rice Transplanter (unit) 279 279 100,00 d. Chopper (unit) 225 225 100,00 e. Cultivator (unit) 240 240 100,00 8 Penyaluran pupuk bersubsidi sesuai 6 (enam) tepat (Ton)
Urea 4.100.000 3.979.765 97,07 SP36 850.000 795.179 93,55 ZA 1.050.000 971.824 92,55 NPK 2.550.000 2.372.539 93,04 Organik 1.000.000 738.763 73,88
9 Terbangunnya dan terlaksananya pembangunan UPPO untuk penyediaan kebutuhan pupuk organik (Unit)
830 830 100,00
10 BLM PUAP yang digunakan gapoktan untuk membiayai kegiatan usahatani baik on farm maupun off farm (gapoktan)
1.713 1.713 100,00
Sumber data: Ditjen Prasarana dan Sarana, Kementerian Pertanian, 2014
a) Berkembangnya metode System of Rice Intensification (SRI) di TA. 2014 dengan
capaian 161.719 Ha dari target 167.438 Ha, dengan asumsi delta IP 100% dan delta
provitas 1,30 Ton/Ha, maka didapat kontribusi produksi padi sebesar 210.235 Ton GKP;
b) Berkembangnya optimasi lahan pertanian di TA. 2014 seluas 122.485 Ha dari target
147.394 Ha. Pelaksanaan kegiatan optimasi lahan pertanian difokuskan untuk
mendukung sub sektor tanaman pangan, dengan asumsi delta IP 100% dan delta
provitas 3,85 Ton/Ha, maka didapat kontribusi produksi padi sebesar 471.567 Ton GKP;
c) Meningkatnya luas areal pertanian pada kawasan tanaman pangan melalui kegiatan
cetak sawah di TA. 2014 dengan capaian 25.597 Ha dari target 29.282 ha, dengan
asumsi delta IP 100% dan delta provitas 2,30 Ton/Ha maka didapat kontribusi produksi
padi sebesar 58.873 Ton GKP;
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201458
Kementerian Pertanian
d) Perluasan sawah (carry over) tahun 2013 mencapai 39.800 Ha dari target 39.800 Ha,
dengan asumsi delta IP 100% dan delta provitas 2,30 Ton/Ha maka didapat kontribusi
produksi padi sebesar 91.540,00 Ton GKP.
e) Perluasan areal Peternakan di TA. 2014 seluas 2.470 Ha dari target 2.500 Ha (98,80%),
sementara realisasi di TA. 2013 mencapai 3.049 Ha dari target 3.049 Ha (100%).
Kontribusi dari kegiatan ini diperkirakan dapat meningkatkan tersedianya hijauan
makanan ternak dalam jumlah cukup dan berkualitas pada areal peternakan;
f) Pembangunan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) mencapai 830 unit dari 830 unit
(100%). Kontribusi kegiatan ini adalah memenuhi kebutuhan pupuk organik insitu oleh
dan untuk petani, utamanya untuk mendukung kegiatan SRI di lokasi setempat atau
masyarakat. Selain itu juga menyediakan fasilitasi terpadu untuk pengolahan bahan
organik (jerami, sisa tanaman, limbah ternak, sampah organik) menjadi kompos
(pupuk organik), memperbaiki kesuburan dan produktivitas lahan pertanian serta
melestarikan sumberdaya lahan pertanian dan lingkungan.
g) Penyediaan alsintan TA. 2014 melalui bantuan alsin traktor roda 2 (7.581 unit), pompa
air (4.100 unit), rice transplanter (279 unit), chopper (225 unit) dan cultivator (240
unit), secara total keseluruhan mencapai 12.501 unit dari target 12.425 unit atau
100,61%. Kontribusi dari kegiatan ini adalah meningkatkan kepemilikan alsintan oleh
kelompok tani/UPJA untuk mempercepat pengolahan tanah dan penyediaan air
irigasi. Traktor roda 2 akan dapat mengolah lahan pertanian seluas 152.700 ha, pompa
air akan dapat mengairi lahan pertanian seluas 103.050 Ha, Rice Transplanter akan
dapat menanam padi seluas 15.066 Ha, Cultivator dapat mengolah lahan hortikultura
seluas 5.760 Ha dan Chopper dapat mencacah pakan ternak sebanyak 121.500 ton.
(2) Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani
Selain sarana dan prasarana fisik, pencapaian produksi dalam rangka mendukung
swasembada dan swasembada berkelanjutan juga didukung oleh fasilitasi kelembagaan
penyuluhan, pelatihan dan pendidikan pertanian, serta pelayanan penyuluhan, pelatihan
dan pendidikan pertanian seperti:
a) Peningkatan kompetensi aparatur di sektor pertanian sebanyak 10.373 orang dari
target 9.599 orang (108,06%) dan non aparatur di sektor pertanian terealisasi 4.062
orang dari target 3.791 orang (107,15%);
b) Peningkatan kinerja ketenagaan penyuluhan terealisasi 50.841 orang tenaga penyuluh
dari target 51.353 orang tenaga penyuluh (99,00%);
c) Peningkatan kompetensi aparatur fungsional pertanian melalui pendidikan tinggi
pertanian terealisasi sebanyak 2.611 orang dari target 2.651 orang (98,49%);
d) Ketersediaan tenaga teknis menengah pertanian dan calon wirausahawan muda
(meningkatnya kompetensi peserta didik menengah pertanian) terealisasi 18.479
orang dari target 18.077 orang (102,22%);
e) Peningkatan kemandirian (kapasitas) kelembagaan petani terealisasi 19.756 unit
kelembagaan petani dari target 20.386 unit kelembagaan petani (96,91%); dan
f) Peningkatan kualitas (kapasitas) kelembagaan pemerintah di bidang SDM pertanian
terealisasi sebanyak 2.115 unit dari target 2.227 unit (95,02%). Kegiatan fasilitasi ini
antara lain seperti terlihat pada Tabel 33.
Tabel 33. Indikator Sasaran Kegiatan-kegiatan pada Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani Tahun 2014 yang Mendukung Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
No. Indikator Sasaran Kegiatan Target Realisasi % Capaian 1. Jumlah aparatur di sektor pertanian meningkat
kompetensinya (orang) 9.599 10.373 108,06
2. Jumlah non aparatur di sektor pertanian yang meningkat kompetensinya (orang)
3.791 4.602 107,15
3. Jumlah ketenagaan penyuluhan di sektor pertanian yang meningkat kinerjanya (orang)
51.353 50.841 99,00
4. Jumlah aparatur fungsional pertanian yang meningkat kompetensinya melalui pendidikan tinggi pertanian (orang)
2.651 2.611 98,49
5. Jumlah tenaga teknis menengah pertanian dan calon wirausaha muda di sektor pertanian yang tersedia (orang)
18.077 18.479 102,22
6. Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kemandiriannya (unit)
20.386 19.756 96,91
7. Jumlah kelembagaan pemerintah di bidang SDM pertanian
2.227 2.116 95,02
Sumber data: Badan PPSDMP, Kementerian Pertanian, 2014
Pelaksanaan kegiatan pada program ini sudah berjalan dengan sangat baik dengan
capaian berkisar 95,02-108,06% dari target yang ditetapkan. Dengan demikian
seyogyanya fasilitasi kelembagaan penyuluhan, pelatihan dan pendidikan serta
pelayanan penyuluhan, pelatihan dan pendidikan benar-benar dapat memberikan
kontribusi yang tinggi terhadap capaian produksi komoditas mendukung swasembada
dan swasembada berkelanjutan.
(3) Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing
Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan penciptaan varietas unggul tanaman
dan ternak. Pada tahun 2014, Kementerian Pertanian telah merakit dan melepas 11
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 59
Kementerian Pertanian
d) Perluasan sawah (carry over) tahun 2013 mencapai 39.800 Ha dari target 39.800 Ha,
dengan asumsi delta IP 100% dan delta provitas 2,30 Ton/Ha maka didapat kontribusi
produksi padi sebesar 91.540,00 Ton GKP.
e) Perluasan areal Peternakan di TA. 2014 seluas 2.470 Ha dari target 2.500 Ha (98,80%),
sementara realisasi di TA. 2013 mencapai 3.049 Ha dari target 3.049 Ha (100%).
Kontribusi dari kegiatan ini diperkirakan dapat meningkatkan tersedianya hijauan
makanan ternak dalam jumlah cukup dan berkualitas pada areal peternakan;
f) Pembangunan Unit Pengolah Pupuk Organik (UPPO) mencapai 830 unit dari 830 unit
(100%). Kontribusi kegiatan ini adalah memenuhi kebutuhan pupuk organik insitu oleh
dan untuk petani, utamanya untuk mendukung kegiatan SRI di lokasi setempat atau
masyarakat. Selain itu juga menyediakan fasilitasi terpadu untuk pengolahan bahan
organik (jerami, sisa tanaman, limbah ternak, sampah organik) menjadi kompos
(pupuk organik), memperbaiki kesuburan dan produktivitas lahan pertanian serta
melestarikan sumberdaya lahan pertanian dan lingkungan.
g) Penyediaan alsintan TA. 2014 melalui bantuan alsin traktor roda 2 (7.581 unit), pompa
air (4.100 unit), rice transplanter (279 unit), chopper (225 unit) dan cultivator (240
unit), secara total keseluruhan mencapai 12.501 unit dari target 12.425 unit atau
100,61%. Kontribusi dari kegiatan ini adalah meningkatkan kepemilikan alsintan oleh
kelompok tani/UPJA untuk mempercepat pengolahan tanah dan penyediaan air
irigasi. Traktor roda 2 akan dapat mengolah lahan pertanian seluas 152.700 ha, pompa
air akan dapat mengairi lahan pertanian seluas 103.050 Ha, Rice Transplanter akan
dapat menanam padi seluas 15.066 Ha, Cultivator dapat mengolah lahan hortikultura
seluas 5.760 Ha dan Chopper dapat mencacah pakan ternak sebanyak 121.500 ton.
(2) Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani
Selain sarana dan prasarana fisik, pencapaian produksi dalam rangka mendukung
swasembada dan swasembada berkelanjutan juga didukung oleh fasilitasi kelembagaan
penyuluhan, pelatihan dan pendidikan pertanian, serta pelayanan penyuluhan, pelatihan
dan pendidikan pertanian seperti:
a) Peningkatan kompetensi aparatur di sektor pertanian sebanyak 10.373 orang dari
target 9.599 orang (108,06%) dan non aparatur di sektor pertanian terealisasi 4.062
orang dari target 3.791 orang (107,15%);
b) Peningkatan kinerja ketenagaan penyuluhan terealisasi 50.841 orang tenaga penyuluh
dari target 51.353 orang tenaga penyuluh (99,00%);
c) Peningkatan kompetensi aparatur fungsional pertanian melalui pendidikan tinggi
pertanian terealisasi sebanyak 2.611 orang dari target 2.651 orang (98,49%);
d) Ketersediaan tenaga teknis menengah pertanian dan calon wirausahawan muda
(meningkatnya kompetensi peserta didik menengah pertanian) terealisasi 18.479
orang dari target 18.077 orang (102,22%);
e) Peningkatan kemandirian (kapasitas) kelembagaan petani terealisasi 19.756 unit
kelembagaan petani dari target 20.386 unit kelembagaan petani (96,91%); dan
f) Peningkatan kualitas (kapasitas) kelembagaan pemerintah di bidang SDM pertanian
terealisasi sebanyak 2.115 unit dari target 2.227 unit (95,02%). Kegiatan fasilitasi ini
antara lain seperti terlihat pada Tabel 33.
Tabel 33. Indikator Sasaran Kegiatan-kegiatan pada Program Pengembangan Sumberdaya Manusia Pertanian dan Kelembagaan Petani Tahun 2014 yang Mendukung Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan
No. Indikator Sasaran Kegiatan Target Realisasi % Capaian 1. Jumlah aparatur di sektor pertanian meningkat
kompetensinya (orang) 9.599 10.373 108,06
2. Jumlah non aparatur di sektor pertanian yang meningkat kompetensinya (orang)
3.791 4.602 107,15
3. Jumlah ketenagaan penyuluhan di sektor pertanian yang meningkat kinerjanya (orang)
51.353 50.841 99,00
4. Jumlah aparatur fungsional pertanian yang meningkat kompetensinya melalui pendidikan tinggi pertanian (orang)
2.651 2.611 98,49
5. Jumlah tenaga teknis menengah pertanian dan calon wirausaha muda di sektor pertanian yang tersedia (orang)
18.077 18.479 102,22
6. Jumlah kelembagaan petani yang meningkat kemandiriannya (unit)
20.386 19.756 96,91
7. Jumlah kelembagaan pemerintah di bidang SDM pertanian
2.227 2.116 95,02
Sumber data: Badan PPSDMP, Kementerian Pertanian, 2014
Pelaksanaan kegiatan pada program ini sudah berjalan dengan sangat baik dengan
capaian berkisar 95,02-108,06% dari target yang ditetapkan. Dengan demikian
seyogyanya fasilitasi kelembagaan penyuluhan, pelatihan dan pendidikan serta
pelayanan penyuluhan, pelatihan dan pendidikan benar-benar dapat memberikan
kontribusi yang tinggi terhadap capaian produksi komoditas mendukung swasembada
dan swasembada berkelanjutan.
(3) Program Penciptaan Teknologi dan Varietas Unggul Berdaya Saing
Melalui program ini diharapkan dapat meningkatkan penciptaan varietas unggul tanaman
dan ternak. Pada tahun 2014, Kementerian Pertanian telah merakit dan melepas 11
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201460
Kementerian Pertanian
Varietas Unggul Baru (VUB), antara lain: 5 varietas padi, 3 varietas jagung, dan 3 varietas
kedelai. Selain itu, dalam rangka pencapaian target swasembada gula, Kementerian
Pertanian telah menghasilkan bahan tanam/benih sumber, teknologi budidaya, varietas,
dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan produksi gula nasional. Untuk
pencapaian swasembada daging sapi, telah dilaksanakan penyebaran pejantan sapi
unggul PO sebanyak 35 ekor sapi pejantan dan 35 ekor bibit induk ke 8 provinsi meliputi
Provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan
Tengah, dan Kalimantan Timur.
Secara ringkas gambaran kegiatan penciptaan teknologi dan varietas unggul berdaya
saing yang dilakukan dapat lebih diperinci sebagai berikut:
Padi. Selama tahun 2014 telah dilepas sebanyak 5 Varietas Unggul Baru (VUB) padi
(inbrida maupun hibrida) yang sesuai untuk lahan sawah maupun rawa, yaitu: (a) Padi
inbrida yang sesuai untuk lahan sawah yaitu Inpari 34 Salin Agritan, Inpari 35 Salin
Agritan, dan Inpari Unsoed 79 Agritan, serta (b) Padi inbrida yang sesuai untuk lahan
rawa Inpara 8 Agritan dan Inpara 9 Agritan. Pencapaian produksi padi tahun 2014 juga
merupakan kontribusi dari VUB padi yang dilepas dari tahun-tahun sebelumnya.
Jagung
Sedangkan jagung varietas HJ 22 Agritan memiliki keunggulan umur genjah 80 HST,
potensi hasil 12,1 ton/ha pipilan kering kadar air 15% dan rata-rata hasil 10,9 ton/ha pipilan
kering kadar air 15%, memiliki ketahanan terhadap penyakit bulai, hawar daun, dan karat
daun, stay green, dan tahan rebah.
. Selama tahun 2014 telah dilepas 3 VUB jagung hibrida dengan nama Bima 17, HJ
21 Agritan, dan HJ 22 Agritan. Jagung pulut yang dilepas dengan nama varietas URI 3 H
mempunyai keunggulan utama yaitu mengandung nutrisi amilosa sebesar 7,65% yang
mencirikan sebagai jagung hibrida pulut dengan rasa tongkol muda yang sangat
enak/gurih, kisaran perbedaan 62,8%-64,2% terhadap Bima Putih 1. Varietas ini berumur
genjah (88 hst) dengan potensi produksi 10,68 ton/ha dan rata-rata hasil 8,57 ton/ha pada
kadar air 15%. Keunggulan lainnya yaitu memiliki ketahanan terhadap penyakit bulai dan
hawar daun, serta tahan rebah. Jagung varietas HJ 21 Agritan memiliki keunggulan umur
82 HST, potensi hasil 12,2 ton/ha pipilan kering kadar air 15% dan rata-rata hasil 11,4 ton/ha
pipilan kering kadar air 15%. Tahan penyakit bulai, hawar daun, dan karat daun, serta stay
green, umur genjah, dan tahan rebah.
Kedelai. Selama tahun 2014 telah dilepas 3 VUB kedelai hitam dengan nama varietas
Demas 1, Dena 1, dan Dena 2. Kedelai varietas Demas 1, memiliki keunggulan adaptif
ditanam di lahan masam. Varietas ini memiliki potensi hasil 2,5 ton/ha, ukuran biji
12,88g/100 biji, rata-rata produksi 1,5 t/ha, memiliki ketahanan terhadap penggerek
polong dan karat daun. Varietas Dena 1 dan Dena 2 merupakan kedelai berumur genjah
masing-masing 78 dan 81 hari, toleran naungan sampai 50% dengan potensi produksi 2,9
ton/ha dan 2,8 ton/ha.
Benih sumber sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan benih pengguna yang
memenuhi persyaratan mutu yang baik. Kementerian Pertanian telah memproduksi
benih sumber terutama padi, jagung, dan kedelai untuk kelas benih penjenis (breeder
seed atau BS), benih dasar (foundation seed atau FS), dan benih pokok (stock seed atau
SS). Kementerian Pertanian sampai dengan tahun 2014, telah menghasilkan benih
sumber tanaman pangan yang terdiri dari: 136,4 ton benih padi, 69,7 ton benih kedelai,
dan 30,04 ton benih jagung. Benih padi yang diproduksi yaitu: varietas Batang Piaman,
Batutegi, Cibogo, Cigeulis, Ciherang, Cisantana, Gilirang, Cilamaya Muncul, Ciliwung,
Inpago 4, Inpago 5, Inpago 7, Inpago 9, Inpago 10, Inpara 1, Inpara 2, Inpara 3, Inpara 6,
Inpari 7, Inpari 6, Inpar 10, Inpar 11, Inpari 12, Inpari 13, Inpari 14, Inpari 15, Inpari 16, Inpari
17, Inpari 18, Inpari 19, Inpari 20, Inpari 23, Inpari 24, Inpari 25, Inpari 28, Inpari 29, Inpari
30, Inpari 31, Inpari 32, Inpari 33, Logawa, Mekongga, Memberamo, Situ Bagendit, Situ
Patenggang, Mendawak, Pepe, Sintanur, Towuti, Sunggal, Way Apo, Widas.
Untuk Benih kedelai yang diproduksi yaitu varietas Anjasmoro, Argomulyo, Burangrang,
Wilis, Gema, Ijen, Kaba, Sinabung, Tanggamus, Malabar, Grobogan, Panderman, Gepak
Kuning, Mahameru, Dering 1, Dering 2, Detam 1, Detam 2, dan Detam 3, sedangkan Benih
jagung yang diproduksi yaitu: varietas Lamuru, Anoman, Lagaligo, Bisma, Arjuna, Srikandi
Kuning, Srikandi Putih, Gumarang, Pulut UIR 1, Provita A1, dan Provita A2.
Selain itu, teknologi budidaya tanaman pangan dan alsintan, telah dirakit sebanyak 13
teknologi budidaya padi, jagung, dan kedelai guna menunjang upaya peningkatan
produksi tanaman pangan. Teknologi tersebut sudah menjadi bahan publikasi yang
disajikan dalam bentuk leaflet. Adapun teknologi tanaman pangan yang telah dirakit
antara lain: Pengendalian penyakit Hawar Daun Bakteri (HDB) berdasarkan kesesuaian
patotipe di setiap agroekosistem; Penanganan susut hasil panen padi; Pemberian
amelioran berdasarkan Al-dd pada padi rawa; Penentuan patotipe HDB di lahan rawa
dengan varietas diferensial; Sistem olah tanah konservasi untuk padi gogo di lahan
dataran rendah; Perakitan teknologi budi daya kedelai di lahan sawah optimal; Perakitan
teknologi budi daya kedelai di lahan kering masam; Perakitan teknologi budi daya kedelai
di lahan pasang surut; Sistem Tanam Legowo Jagung dalam Tumpangsari dengan
Kedelai; Pemupukan Jagung Spesifik Lokasi di Lahan Sawah; Teknologi Dekomposer
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 61
Kementerian Pertanian
Varietas Unggul Baru (VUB), antara lain: 5 varietas padi, 3 varietas jagung, dan 3 varietas
kedelai. Selain itu, dalam rangka pencapaian target swasembada gula, Kementerian
Pertanian telah menghasilkan bahan tanam/benih sumber, teknologi budidaya, varietas,
dan rekomendasi kebijakan untuk meningkatkan produksi gula nasional. Untuk
pencapaian swasembada daging sapi, telah dilaksanakan penyebaran pejantan sapi
unggul PO sebanyak 35 ekor sapi pejantan dan 35 ekor bibit induk ke 8 provinsi meliputi
Provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan
Tengah, dan Kalimantan Timur.
Secara ringkas gambaran kegiatan penciptaan teknologi dan varietas unggul berdaya
saing yang dilakukan dapat lebih diperinci sebagai berikut:
Padi. Selama tahun 2014 telah dilepas sebanyak 5 Varietas Unggul Baru (VUB) padi
(inbrida maupun hibrida) yang sesuai untuk lahan sawah maupun rawa, yaitu: (a) Padi
inbrida yang sesuai untuk lahan sawah yaitu Inpari 34 Salin Agritan, Inpari 35 Salin
Agritan, dan Inpari Unsoed 79 Agritan, serta (b) Padi inbrida yang sesuai untuk lahan
rawa Inpara 8 Agritan dan Inpara 9 Agritan. Pencapaian produksi padi tahun 2014 juga
merupakan kontribusi dari VUB padi yang dilepas dari tahun-tahun sebelumnya.
Jagung
Sedangkan jagung varietas HJ 22 Agritan memiliki keunggulan umur genjah 80 HST,
potensi hasil 12,1 ton/ha pipilan kering kadar air 15% dan rata-rata hasil 10,9 ton/ha pipilan
kering kadar air 15%, memiliki ketahanan terhadap penyakit bulai, hawar daun, dan karat
daun, stay green, dan tahan rebah.
. Selama tahun 2014 telah dilepas 3 VUB jagung hibrida dengan nama Bima 17, HJ
21 Agritan, dan HJ 22 Agritan. Jagung pulut yang dilepas dengan nama varietas URI 3 H
mempunyai keunggulan utama yaitu mengandung nutrisi amilosa sebesar 7,65% yang
mencirikan sebagai jagung hibrida pulut dengan rasa tongkol muda yang sangat
enak/gurih, kisaran perbedaan 62,8%-64,2% terhadap Bima Putih 1. Varietas ini berumur
genjah (88 hst) dengan potensi produksi 10,68 ton/ha dan rata-rata hasil 8,57 ton/ha pada
kadar air 15%. Keunggulan lainnya yaitu memiliki ketahanan terhadap penyakit bulai dan
hawar daun, serta tahan rebah. Jagung varietas HJ 21 Agritan memiliki keunggulan umur
82 HST, potensi hasil 12,2 ton/ha pipilan kering kadar air 15% dan rata-rata hasil 11,4 ton/ha
pipilan kering kadar air 15%. Tahan penyakit bulai, hawar daun, dan karat daun, serta stay
green, umur genjah, dan tahan rebah.
Kedelai. Selama tahun 2014 telah dilepas 3 VUB kedelai hitam dengan nama varietas
Demas 1, Dena 1, dan Dena 2. Kedelai varietas Demas 1, memiliki keunggulan adaptif
ditanam di lahan masam. Varietas ini memiliki potensi hasil 2,5 ton/ha, ukuran biji
12,88g/100 biji, rata-rata produksi 1,5 t/ha, memiliki ketahanan terhadap penggerek
polong dan karat daun. Varietas Dena 1 dan Dena 2 merupakan kedelai berumur genjah
masing-masing 78 dan 81 hari, toleran naungan sampai 50% dengan potensi produksi 2,9
ton/ha dan 2,8 ton/ha.
Benih sumber sangat diperlukan untuk memenuhi kebutuhan benih pengguna yang
memenuhi persyaratan mutu yang baik. Kementerian Pertanian telah memproduksi
benih sumber terutama padi, jagung, dan kedelai untuk kelas benih penjenis (breeder
seed atau BS), benih dasar (foundation seed atau FS), dan benih pokok (stock seed atau
SS). Kementerian Pertanian sampai dengan tahun 2014, telah menghasilkan benih
sumber tanaman pangan yang terdiri dari: 136,4 ton benih padi, 69,7 ton benih kedelai,
dan 30,04 ton benih jagung. Benih padi yang diproduksi yaitu: varietas Batang Piaman,
Batutegi, Cibogo, Cigeulis, Ciherang, Cisantana, Gilirang, Cilamaya Muncul, Ciliwung,
Inpago 4, Inpago 5, Inpago 7, Inpago 9, Inpago 10, Inpara 1, Inpara 2, Inpara 3, Inpara 6,
Inpari 7, Inpari 6, Inpar 10, Inpar 11, Inpari 12, Inpari 13, Inpari 14, Inpari 15, Inpari 16, Inpari
17, Inpari 18, Inpari 19, Inpari 20, Inpari 23, Inpari 24, Inpari 25, Inpari 28, Inpari 29, Inpari
30, Inpari 31, Inpari 32, Inpari 33, Logawa, Mekongga, Memberamo, Situ Bagendit, Situ
Patenggang, Mendawak, Pepe, Sintanur, Towuti, Sunggal, Way Apo, Widas.
Untuk Benih kedelai yang diproduksi yaitu varietas Anjasmoro, Argomulyo, Burangrang,
Wilis, Gema, Ijen, Kaba, Sinabung, Tanggamus, Malabar, Grobogan, Panderman, Gepak
Kuning, Mahameru, Dering 1, Dering 2, Detam 1, Detam 2, dan Detam 3, sedangkan Benih
jagung yang diproduksi yaitu: varietas Lamuru, Anoman, Lagaligo, Bisma, Arjuna, Srikandi
Kuning, Srikandi Putih, Gumarang, Pulut UIR 1, Provita A1, dan Provita A2.
Selain itu, teknologi budidaya tanaman pangan dan alsintan, telah dirakit sebanyak 13
teknologi budidaya padi, jagung, dan kedelai guna menunjang upaya peningkatan
produksi tanaman pangan. Teknologi tersebut sudah menjadi bahan publikasi yang
disajikan dalam bentuk leaflet. Adapun teknologi tanaman pangan yang telah dirakit
antara lain: Pengendalian penyakit Hawar Daun Bakteri (HDB) berdasarkan kesesuaian
patotipe di setiap agroekosistem; Penanganan susut hasil panen padi; Pemberian
amelioran berdasarkan Al-dd pada padi rawa; Penentuan patotipe HDB di lahan rawa
dengan varietas diferensial; Sistem olah tanah konservasi untuk padi gogo di lahan
dataran rendah; Perakitan teknologi budi daya kedelai di lahan sawah optimal; Perakitan
teknologi budi daya kedelai di lahan kering masam; Perakitan teknologi budi daya kedelai
di lahan pasang surut; Sistem Tanam Legowo Jagung dalam Tumpangsari dengan
Kedelai; Pemupukan Jagung Spesifik Lokasi di Lahan Sawah; Teknologi Dekomposer
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201462
Kementerian Pertanian
Untuk Pembuatan Pupuk Organik Dari Limbah Tanaman Jagung; Pemanfaatan Bacillus
subtilis sebagai Agensia Pengendali Hayati terhadap Cendawan Tular Tanah; dan
Penangkaran Benih Jagung Hibrida Silang Tiga Jalur Berbasis Komunitas, serta alat dan
mesin pertanian (Indo Jarwo Transplanter Prototipe 1, Indo Jarwo Transplanter Prototipe 2,
dan Indo Combine Havester Prototipe 2). Kementerian Pertanian juga telah
mengembangkan teknologi pemupukan unggulan berupa Perangkat Uji Tanah Sawah
(PUTS), Perangkat Uji Tanah Rawa (PUTR), dan Perangkat Uji Pupuk (PUP).
Kementerian Pertanian juga telah mengembangkan Sistem Informasi Standing Crop Padi
Sawah yang berisi informasi luas area pertanaman padi sawah berdasarkan fase
pertumbuhan tanaman. Peta Standing Crops dibuat melalui interpretasi Citra Satelit
MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) terbaru resolusi 250 m yang
diperbarui setiap 8 harian untuk wilayah Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera. Pemanfaatan
teknologi penginderaan jauh satelit untuk memetakan luas area pertanaman (standing
crops) dan memonitor pertumbuhan padi dilakukan sejak periode Mei-September 2014.
Pengawalan tersebut menggunakan metode standing crops atau mengukur
pertumbuhan tanaman padi, terutama di delapan sentra produksi padi di Pulau Jawa dan
Bali. Melalui pengawalan data standing crops, verifikasi dengan citra satelit akan
mengefisienkan program kerja Kementerian Pertanian. Misalnya, respon kebijakan yang
akan diambil berkaitan dengan penyiapan sarana dan prasarana dan pembagian alokasi
pupuk, sekaligus pengairan, begitu juga upaya pompanisasi apabila terjadi El Nino. Hal ini
akan lebih memudahkan Kementerian Pertanian berinteraksi dengan dinas pertanian
daerah. Integrasi Standing Crops padi sawah pada Sistem Informasi Katam Terpadu
merupakan analisis tegakan padi sawah melalui penggunaan Citra MODIS terbaru,
dipadukan dengan prediksi curah hujan dan wilayah endemik bencana. Informasinya
dapat dimanfaatkan untuk prediksi penyiapan sarana produksi pertanian di lapang.
Gula. Dalam rangka mendukung swasembada gula, Kementerian Pertanian melakukan
penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas tebu dan rendemen
gula. Penanganan aspek perbenihan (perbanyakan massal) dan teknik budidaya sesuai
Good Agricultural Practices (GAP) dan Good Management Practices (GMP) secara
terintegrasi sangat diperlukan. Tiga komponen teknologi telah diidentifikasi sebagai
faktor penentu produksi gula, yaitu penggunaan varietas unggul, penataan varietas,
pemupukan, disertai penerapan teknologi budidaya lainnya yang pelaksanaannya
dilakukan secara bersamaan pada saat pelaksanaan bongkar ratoon. Penerapan paket
teknologi tersebut diproyeksi dapat meningkatkan produktivitas sebesar 20-45% dari
produktivitas eksisting dan meningkatkan rendemen menjadi rata-rata 8,5-9%.
Dukungan penelitian dan pengembangan terhadap pencapaian swasembada gula adalah
sebagai berikut: bahan tanam/benih sumber, teknologi budidaya (teknologi rawat ratoon
tebu melalui perlakuan pedot oyot, pemberian pupuk kandang, penyulaman, dan paket
pupuk anorganik; Teknik pemupukan pada tebu; Teknologi waktu tanam dan panen pada
tebu; Pupuk K slow release untuk tebu dimana pupuk ini berpotensi untuk meningkatkan
rendemen tebu; dan Biofertilizer berbasis limbah tebu yaitu Formula dengan carrier dari
biochar (arang) sekam yang dihaluskan dan diperkaya dengan asam humat, air kelapa
muda, rock phosphate sebagai sumber P, ZA sebagai sumber N, dengan inokulum bakteri
penambat N dan Pelarut P), varietas, dan rekomendasi kebijakan.
Daging
(4) Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian
. Untuk swasembada daging tahun 2014 telah disebarkan bibit sumber sapi
Unggul PO sebanyak 171 ekor yang terdiri dari pejantan dewasa 15 ekor, induk 62 ekor,
calon pejantan 47 ekor, dan calon induk 47 ekor. Dalam upaya meningkatkan kualitas
genetik di lapangan, telah dilakukan penyebaran 35 ekor sapi pejantan dan 35 ekor bibit
induk ke 8 provinsi meliputi Provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Setelah dilakukan
penyebaran, Loka Penelitian Sapi Potong tetap melakukan monitoring produksi dan
pengelolaan pejantan unggul sapi PO yang telah disebar kepada stakeholder. Kegiatan
monitoring dilakukan dengan cara survei serta koordinasi dengan pihak stakeholder.
Selain itu, dalam upaya mendukung swasembada daging sapi dan penyediaan bibit di
lapangan, Loka Penelitian Sapi Potong terus berupaya melakukan sosialisasi dan
koordinasi dengan stakeholder terkait yaitu Unit Pelaksana Teknis (UPT) perbibitan sapi
potong, Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) atau BIB Daerah, kelompok peternak
pembibitan sapi potong atau Village Breeding Center (VBC) untuk mendapatkan informasi
kebutuhan dan pemanfaatan pejantan sapi PO hasil seleksi Loka Penelitian Sapi Potong,
baik sebagai sumber semen beku atau pejantan pemacek serta kebutuhan terhadap bibit
induk.
Dukungan Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan
Ekspor Hasil Pertanian terhadap capaian swasembada dan swasembada berkelanjutan
dapat dilihat pada Tabel 34 berikut.
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 63
Kementerian Pertanian
Untuk Pembuatan Pupuk Organik Dari Limbah Tanaman Jagung; Pemanfaatan Bacillus
subtilis sebagai Agensia Pengendali Hayati terhadap Cendawan Tular Tanah; dan
Penangkaran Benih Jagung Hibrida Silang Tiga Jalur Berbasis Komunitas, serta alat dan
mesin pertanian (Indo Jarwo Transplanter Prototipe 1, Indo Jarwo Transplanter Prototipe 2,
dan Indo Combine Havester Prototipe 2). Kementerian Pertanian juga telah
mengembangkan teknologi pemupukan unggulan berupa Perangkat Uji Tanah Sawah
(PUTS), Perangkat Uji Tanah Rawa (PUTR), dan Perangkat Uji Pupuk (PUP).
Kementerian Pertanian juga telah mengembangkan Sistem Informasi Standing Crop Padi
Sawah yang berisi informasi luas area pertanaman padi sawah berdasarkan fase
pertumbuhan tanaman. Peta Standing Crops dibuat melalui interpretasi Citra Satelit
MODIS (Moderate Resolution Imaging Spectroradiometer) terbaru resolusi 250 m yang
diperbarui setiap 8 harian untuk wilayah Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera. Pemanfaatan
teknologi penginderaan jauh satelit untuk memetakan luas area pertanaman (standing
crops) dan memonitor pertumbuhan padi dilakukan sejak periode Mei-September 2014.
Pengawalan tersebut menggunakan metode standing crops atau mengukur
pertumbuhan tanaman padi, terutama di delapan sentra produksi padi di Pulau Jawa dan
Bali. Melalui pengawalan data standing crops, verifikasi dengan citra satelit akan
mengefisienkan program kerja Kementerian Pertanian. Misalnya, respon kebijakan yang
akan diambil berkaitan dengan penyiapan sarana dan prasarana dan pembagian alokasi
pupuk, sekaligus pengairan, begitu juga upaya pompanisasi apabila terjadi El Nino. Hal ini
akan lebih memudahkan Kementerian Pertanian berinteraksi dengan dinas pertanian
daerah. Integrasi Standing Crops padi sawah pada Sistem Informasi Katam Terpadu
merupakan analisis tegakan padi sawah melalui penggunaan Citra MODIS terbaru,
dipadukan dengan prediksi curah hujan dan wilayah endemik bencana. Informasinya
dapat dimanfaatkan untuk prediksi penyiapan sarana produksi pertanian di lapang.
Gula. Dalam rangka mendukung swasembada gula, Kementerian Pertanian melakukan
penelitian dan pengembangan untuk meningkatkan produktivitas tebu dan rendemen
gula. Penanganan aspek perbenihan (perbanyakan massal) dan teknik budidaya sesuai
Good Agricultural Practices (GAP) dan Good Management Practices (GMP) secara
terintegrasi sangat diperlukan. Tiga komponen teknologi telah diidentifikasi sebagai
faktor penentu produksi gula, yaitu penggunaan varietas unggul, penataan varietas,
pemupukan, disertai penerapan teknologi budidaya lainnya yang pelaksanaannya
dilakukan secara bersamaan pada saat pelaksanaan bongkar ratoon. Penerapan paket
teknologi tersebut diproyeksi dapat meningkatkan produktivitas sebesar 20-45% dari
produktivitas eksisting dan meningkatkan rendemen menjadi rata-rata 8,5-9%.
Dukungan penelitian dan pengembangan terhadap pencapaian swasembada gula adalah
sebagai berikut: bahan tanam/benih sumber, teknologi budidaya (teknologi rawat ratoon
tebu melalui perlakuan pedot oyot, pemberian pupuk kandang, penyulaman, dan paket
pupuk anorganik; Teknik pemupukan pada tebu; Teknologi waktu tanam dan panen pada
tebu; Pupuk K slow release untuk tebu dimana pupuk ini berpotensi untuk meningkatkan
rendemen tebu; dan Biofertilizer berbasis limbah tebu yaitu Formula dengan carrier dari
biochar (arang) sekam yang dihaluskan dan diperkaya dengan asam humat, air kelapa
muda, rock phosphate sebagai sumber P, ZA sebagai sumber N, dengan inokulum bakteri
penambat N dan Pelarut P), varietas, dan rekomendasi kebijakan.
Daging
(4) Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian
. Untuk swasembada daging tahun 2014 telah disebarkan bibit sumber sapi
Unggul PO sebanyak 171 ekor yang terdiri dari pejantan dewasa 15 ekor, induk 62 ekor,
calon pejantan 47 ekor, dan calon induk 47 ekor. Dalam upaya meningkatkan kualitas
genetik di lapangan, telah dilakukan penyebaran 35 ekor sapi pejantan dan 35 ekor bibit
induk ke 8 provinsi meliputi Provinsi Sumatera Utara, Riau, Jambi, Jawa Barat, Jawa
Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Timur. Setelah dilakukan
penyebaran, Loka Penelitian Sapi Potong tetap melakukan monitoring produksi dan
pengelolaan pejantan unggul sapi PO yang telah disebar kepada stakeholder. Kegiatan
monitoring dilakukan dengan cara survei serta koordinasi dengan pihak stakeholder.
Selain itu, dalam upaya mendukung swasembada daging sapi dan penyediaan bibit di
lapangan, Loka Penelitian Sapi Potong terus berupaya melakukan sosialisasi dan
koordinasi dengan stakeholder terkait yaitu Unit Pelaksana Teknis (UPT) perbibitan sapi
potong, Balai Besar Inseminasi Buatan (BBIB) atau BIB Daerah, kelompok peternak
pembibitan sapi potong atau Village Breeding Center (VBC) untuk mendapatkan informasi
kebutuhan dan pemanfaatan pejantan sapi PO hasil seleksi Loka Penelitian Sapi Potong,
baik sebagai sumber semen beku atau pejantan pemacek serta kebutuhan terhadap bibit
induk.
Dukungan Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan
Ekspor Hasil Pertanian terhadap capaian swasembada dan swasembada berkelanjutan
dapat dilihat pada Tabel 34 berikut.
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201464
Kementerian Pertanian
Tabel 34. Kegiatan pada Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian dalam mendukung Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Tahun 2014
No Kegiatan Target Realisasi % Capaian
1. Unit usaha pengolahan hasil tanaman pangan (Unit) 225 407 181
2. Unit usaha pengolahan hasil hortikultura (Unit) 68 114 168
3. Unit usaha pengolahan hasil perkebunan (Unit) 146 210 144
4. Unit usaha pengolahan hasil peternakan (Unit) 172 223 130
Sumber data: Ditjen PPHP, Kementerian Pertanian, 2014
Dari tabel diatas, jumlah sarana pengolahan hasil tanaman pangan yang disalurkan
sebanyak 407 unit terdiri atas penggilingan padi 302 unit yang disalurkan ke 141
kabupaten/kota di 31 provinsi. Jumlah sarana pengolahan hasil perkebunan yang
disalurkan sebanyak 210 unit dan 37 unit diantaranya adalah sarana pengolahan gula yang
tersalur ke 23 kabupaten/kota di 12 provinsi untuk mendukung swasembada gula. Sarana
pengolahan hasil peternakan yang disalurkan sebanyak 223 unit, sementara itu jumlah
sarana pengolahan hasil hortikultura yang disalurkan sebanyak 114 unit.
(5) Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
Untuk mendukung pencapaian swasembada dan swasembada pangan berkelanjutan
diperlukan upaya pencegahan masuk dan menyebarnya Hama dan Penyakit Hewan
Karantina (HPHK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) ke dalam
wilayah Negara Republik Indonesia. Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina
Pertanian dari tahun ke tahun senantiasa meningkatkan kualitas kinerjanya untuk
mengawasi lalu lintas media pembawa HPHK/OPTK yang mempunyai kecenderungan
meningkat dalam kurun waktu tahun 2009-2014 yang dapat tergambarkan dalam
frekuensi sertifikasi, seperti terlihat pada Tabel 35 dan Tabel 36 berikut.
Tabel 35. Frekuensi Sertifikasi Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan Pada Tahun 2009-2014
Sertifikasi Frekuensi (kali)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Karantina Hewan 291.358 324.884 417.975 443.401 413.280 471.868 Karantina Tumbuhan 257.388 329.614 341.961 468.492 452.994 556.331
TOTAL 548.746 654.498 759.936 911.893 866.274 1.028.199 Sumber Data: Badan Karantina Pertanian, 2014
Badan Karantina Pertanian tahun 2014 telah melakukan sertifikasi karantina komoditas
tumbuhan dan produknya dengan frekuensi: (1) Impor: 92.849 kali; (2) Ekspor: 118.763
kali, (3) Domestik Masuk: 110.151 kali, dan (4) Domestik Keluar 234.548 kali, dengan total
sertifikat sebanyak 556.331 kali. Sedangkan untuk komoditas hewan dan produknya
adalah: (1) Impor: 36.433 kali, (2) Ekspor 18.888 kali, (3) Domestik Masuk: 142.365 kali,
dan (4) Domestik Keluar: 274.182 kali, dengan total sertifikat sebanyak 471.868 kali,
sehingga totalnya 1.028.199 kali.
Pada tahun 2014 telah dilakukan tindakan penahanan, penolakan, dan pemusnahan
dengan total frekuensi 5.498 kali. Tindakan pemusnahan telah dilakukan pada benih/bibit
tumbuhan sebanyak 66.221,74 kg, hasil tumbuhan hidup: 7.721.227,2 kg, dan hasil
tumbuhan mati: 3.190.072,44 kg. Selain itu juga telah dilakukan tindakan pemusnahan
terhadap kegiatan impor dan ekspor hewan dan produknya, yaitu hewan: 14.719 ekor,
bahan asal hewan: 73.660 kg, dan hasil bahan asal hewan: 103.491 kg
Tabel 36. Temuan Organisme Penggangu Tumbuhan Karantina (OPTK) Asal Luar Negeri Hasil Pemeriksaan Karantina Tumbuhan yang Terdeteksi Positif dan Tertangkal Tahun 2014
No Temuan OPTKMedia Pembawa
(Komoditi)Negara Asal UPT Pemasukan
1 Burkholderia glumae Benih Padi Cina BBKP Surabaya
Bibit Jagung India
Benih Sayuran Thailand
Benih Sawi Jepang
Benih Jagung Thailand
Bibit Strawberry Belanda
Baby Pak Choy Selandia Baru
Bawang bombayBelanda viaMalaysia
BKP Kelas I Jambi
Benih Cabe Cina BBKP Tj Priok
5Raspberry ring spot nepovirus (RpRSV)
Bibit Strawberry Belanda BBKP Soetta
6Clavibacter michiganinsis subsp sepedonicus
Bibit Kentang Belanda BBKP Soetta
7Clavibacter michiganensis subsp michiganensis
Benih Cabe India BBKP Soetta
8 Helmintosphorium solani Bibit Kentang Belanda BBKP Soetta
9 Erwinia chrysanthemi Bibit Dendrobium Malaysia BBKP Soetta
10 Tilletia laevis Gandum Biji India BBKP Surabaya
11 T. indica Gandum Biji India BBKP Surabaya
12 Aphelenchoides fragariae Bawang Bombay India BBKP Surabaya
13 Ditylenchus destructor Bawang Putih Cina BBKP Surabaya
14 D. dipsaci Bawang Putih Cina BBKP Surabaya
15 Globodera rostochiensis Wortel Cina BBKP Surabaya
16 Pratylenchus vulnus Bawang Putih Cina BBKP Surabaya
17 Sphacelothecha reiliana Gandum Rusia, Australia BBKP Surabaya
18 Urocystis agropyri Gandum India BBKP Surabaya
Gandum Australia
Jagung Argentina
20 Peronospora mansyurica Kedele USABKP KL I Pontianak, BKP KLI Batam
21 Trogoderma granarium Corn Meal USA BBKP Tanjung Priok
4 P. viridiflava
Stenocarpella macrospora BBKP Surabaya19
2 Pantoea stewartii BBKP Tj Priok, BBKP Soetta
3 Pseudomonas syringae pv.syringae BBKP Tj Priok, BBKP Soetta
Sumber Data: Badan Karantina Pertanian, 2014
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 65
Kementerian Pertanian
Tabel 34. Kegiatan pada Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan Ekspor Hasil Pertanian dalam mendukung Pencapaian Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Tahun 2014
No Kegiatan Target Realisasi % Capaian
1. Unit usaha pengolahan hasil tanaman pangan (Unit) 225 407 181
2. Unit usaha pengolahan hasil hortikultura (Unit) 68 114 168
3. Unit usaha pengolahan hasil perkebunan (Unit) 146 210 144
4. Unit usaha pengolahan hasil peternakan (Unit) 172 223 130
Sumber data: Ditjen PPHP, Kementerian Pertanian, 2014
Dari tabel diatas, jumlah sarana pengolahan hasil tanaman pangan yang disalurkan
sebanyak 407 unit terdiri atas penggilingan padi 302 unit yang disalurkan ke 141
kabupaten/kota di 31 provinsi. Jumlah sarana pengolahan hasil perkebunan yang
disalurkan sebanyak 210 unit dan 37 unit diantaranya adalah sarana pengolahan gula yang
tersalur ke 23 kabupaten/kota di 12 provinsi untuk mendukung swasembada gula. Sarana
pengolahan hasil peternakan yang disalurkan sebanyak 223 unit, sementara itu jumlah
sarana pengolahan hasil hortikultura yang disalurkan sebanyak 114 unit.
(5) Program Peningkatan Kualitas Perkarantinaan Pertanian dan Pengawasan Keamanan Hayati
Untuk mendukung pencapaian swasembada dan swasembada pangan berkelanjutan
diperlukan upaya pencegahan masuk dan menyebarnya Hama dan Penyakit Hewan
Karantina (HPHK)/ Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (OPTK) ke dalam
wilayah Negara Republik Indonesia. Kementerian Pertanian melalui Badan Karantina
Pertanian dari tahun ke tahun senantiasa meningkatkan kualitas kinerjanya untuk
mengawasi lalu lintas media pembawa HPHK/OPTK yang mempunyai kecenderungan
meningkat dalam kurun waktu tahun 2009-2014 yang dapat tergambarkan dalam
frekuensi sertifikasi, seperti terlihat pada Tabel 35 dan Tabel 36 berikut.
Tabel 35. Frekuensi Sertifikasi Karantina Hewan dan Karantina Tumbuhan Pada Tahun 2009-2014
Sertifikasi Frekuensi (kali)
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Karantina Hewan 291.358 324.884 417.975 443.401 413.280 471.868 Karantina Tumbuhan 257.388 329.614 341.961 468.492 452.994 556.331
TOTAL 548.746 654.498 759.936 911.893 866.274 1.028.199 Sumber Data: Badan Karantina Pertanian, 2014
Badan Karantina Pertanian tahun 2014 telah melakukan sertifikasi karantina komoditas
tumbuhan dan produknya dengan frekuensi: (1) Impor: 92.849 kali; (2) Ekspor: 118.763
kali, (3) Domestik Masuk: 110.151 kali, dan (4) Domestik Keluar 234.548 kali, dengan total
sertifikat sebanyak 556.331 kali. Sedangkan untuk komoditas hewan dan produknya
adalah: (1) Impor: 36.433 kali, (2) Ekspor 18.888 kali, (3) Domestik Masuk: 142.365 kali,
dan (4) Domestik Keluar: 274.182 kali, dengan total sertifikat sebanyak 471.868 kali,
sehingga totalnya 1.028.199 kali.
Pada tahun 2014 telah dilakukan tindakan penahanan, penolakan, dan pemusnahan
dengan total frekuensi 5.498 kali. Tindakan pemusnahan telah dilakukan pada benih/bibit
tumbuhan sebanyak 66.221,74 kg, hasil tumbuhan hidup: 7.721.227,2 kg, dan hasil
tumbuhan mati: 3.190.072,44 kg. Selain itu juga telah dilakukan tindakan pemusnahan
terhadap kegiatan impor dan ekspor hewan dan produknya, yaitu hewan: 14.719 ekor,
bahan asal hewan: 73.660 kg, dan hasil bahan asal hewan: 103.491 kg
Tabel 36. Temuan Organisme Penggangu Tumbuhan Karantina (OPTK) Asal Luar Negeri Hasil Pemeriksaan Karantina Tumbuhan yang Terdeteksi Positif dan Tertangkal Tahun 2014
No Temuan OPTKMedia Pembawa
(Komoditi)Negara Asal UPT Pemasukan
1 Burkholderia glumae Benih Padi Cina BBKP Surabaya
Bibit Jagung India
Benih Sayuran Thailand
Benih Sawi Jepang
Benih Jagung Thailand
Bibit Strawberry Belanda
Baby Pak Choy Selandia Baru
Bawang bombayBelanda viaMalaysia
BKP Kelas I Jambi
Benih Cabe Cina BBKP Tj Priok
5Raspberry ring spot nepovirus (RpRSV)
Bibit Strawberry Belanda BBKP Soetta
6Clavibacter michiganinsis subsp sepedonicus
Bibit Kentang Belanda BBKP Soetta
7Clavibacter michiganensis subsp michiganensis
Benih Cabe India BBKP Soetta
8 Helmintosphorium solani Bibit Kentang Belanda BBKP Soetta
9 Erwinia chrysanthemi Bibit Dendrobium Malaysia BBKP Soetta
10 Tilletia laevis Gandum Biji India BBKP Surabaya
11 T. indica Gandum Biji India BBKP Surabaya
12 Aphelenchoides fragariae Bawang Bombay India BBKP Surabaya
13 Ditylenchus destructor Bawang Putih Cina BBKP Surabaya
14 D. dipsaci Bawang Putih Cina BBKP Surabaya
15 Globodera rostochiensis Wortel Cina BBKP Surabaya
16 Pratylenchus vulnus Bawang Putih Cina BBKP Surabaya
17 Sphacelothecha reiliana Gandum Rusia, Australia BBKP Surabaya
18 Urocystis agropyri Gandum India BBKP Surabaya
Gandum Australia
Jagung Argentina
20 Peronospora mansyurica Kedele USABKP KL I Pontianak, BKP KLI Batam
21 Trogoderma granarium Corn Meal USA BBKP Tanjung Priok
4 P. viridiflava
Stenocarpella macrospora BBKP Surabaya19
2 Pantoea stewartii BBKP Tj Priok, BBKP Soetta
3 Pseudomonas syringae pv.syringae BBKP Tj Priok, BBKP Soetta
Sumber Data: Badan Karantina Pertanian, 2014
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201466
Kementerian Pertanian
3.3.2 Meningkatnya Diversifikasi Pangan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa Pemerintah
dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan
untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Hal ini didasari oleh pola konsumsi pangan
masyarakat yang masih belum beragam, bergizi seimbang, dan aman serta masih didominasi
oleh beras. Untuk itu, program peningkatan diversifikasi pangan di masyarakat ditujukan
untuk mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan masyarakat yang lebih beragam,
bergizi seimbang dan aman dengan cara mengurangi ketergantungan konsumsi pada satu
jenis pangan tertentu.
Melalui pemanfaatan beraneka ragam pangan tersebut diharapkan dapat mengurangi
ketergantungan konsumsi terhadap beras yang ditargetkan menurun sebesar
1,5%/kapita/tahun. Disamping itu, peningkatan kualitas konsumsi pangan juga dapat dipenuhi
melalui peningkatan konsumsi pangan hewani, sayur, dan buah, serta kacang-kacangan.
Tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan tersebut diukur dengan indikator Skor
Pola Pangan Harapan (PPH), dengan target sebesar 82,5 pada tahun 2014.
Sasaran Meningkatnya Diversifikasi Pangan terdiri dari 2 indikator kinerja utama, yakni:
(1) Penurunan Konsumsi Beras Per Kapita Tiap Tahun dan (2) Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
yang pencapaian kinerjanya di tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 37. Dibandingkan dengan
target, capaian untuk indikator Penurunan Konsumsi Beras Per Kapita Tiap Tahun sebesar
6,67% (kurang berhasil) dan capaian untuk indikator Skor Pola Pangan Harapan sebesar
101,09% (sangat berhasil), dengan rincian analisis capaian sebagai berikut.
Tabel 37. Capaian Sasaran Peningkatan Diversifikasi Pangan Tahun 2014
Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Target Realisasi % Capaian
Meningkatnya Diversifikasi Pangan
Persentase Penurunan Konsumsi Beras Per Kapita Tiap Tahun (%)
1,5
0,10 6,67
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 82,5 83,4 101,09 Sumber data: PK dan Hasil Pengukuran Kinerja, 2014
3.3.2.1 Persentase Penurunan Konsumsi Beras Per Kapita Tiap Tahun
Membandingkan angka target dan realisasi di tahun 2014, maka realisasi Indikator Penurunan
Konsumsi Beras Per Kapita Tiap Tahun tercapai sebesar 0,10% dari target 1,5% atau secara
persentase mencapai 6,67% (kurang berhasil). Perhitungannya adalah konsumsi beras
langsung dalam rumah tangga tahun 2014 adalah sebesar 96,2 kg/kapita/tahun, terjadi
penurunan sebesar 0,1 kg/kapita/tahun dibandingkan dengan konsumsi beras langsung dalam
rumah tangga tahun 2013 sebesar 96,3 kg/kapita/tahun. Secara persentase, konsumsi beras
langsung dalam rumah tangga mengalami penurunan sebesar 0,1 kg/kapita/tahun atau 0,1%
dari target penurunan sebesar 1,5% per tahun.
Realisasi persentase penurunan konsumsi beras rumah tangga tahun 2014 sebesar 0,1%
tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 0,3%. Namun demikian, rata-
rata persentase penurunan konsumsi beras di tingkat rumah tangga selama 2009-2014
memperlihatkan angka yang cukup menggembirakan, yaitu 1,2% per tahun, sedikit di bawah
target yaitu 1,5% per tahun (tabel 37). Apabila dibandingkan dengan rerata target 5 tahun
sebesar 1,5% per tahun, maka rerata keberhasilan penurunan konsumsi beras sebesar 1,2% per
tahun tersebut mencapai 80%.
Tabel 38. Perkembangan Konsumsi Beras Tahun 2009 – 2014
Tahun Konsumsi (Kg/Kap/Thn) Target (%) Realisasi (%)
2009 102,2 - - 2010 99,7 1,5 2,5 2011 101,7 1,5 -2,0 2012 96,6 1,5 5,0 2013 96,3 1,5 0,3 2014 96,2 1,5 0,1
Rata-rata 98,08 1,5 1,2 Sumber data: BKP Kementerian Pertanian, 2014 Ket: Konsumsi beras di tingkat rumah tangga
Pada Tabel 37 ditunjukkan bahwa konsumsi beras di tingkat rumah tangga menunjukkan tren
yang menurun selama periode tahun 2009-2014. Konsumsi beras rumah tangga turun dari
102,2 kg/kap/tahun pada tahun 2009 menjadi 96,2 kg/kap/tahun pada tahun 2014.
Tidak tercapainya target persentase penurunan konsumsi beras rumah tangga per kapita per
tahun, dapat dijelaskan sebagai berikut:
Berdasarkan rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012, terjadi
peningkatan Angka Kecukupan Energi (AKE) rata-rata penduduk Indonesia, dari AKE rata-rata
sebelumnya adalah 2000 kkal/kap/hari menjadi 2150 kakl/kap/hari, hal ini dikarenakan adanya
perubahan struktur penduduk Indonesia ke arah yang lebih tua, sehingga menyebabkan
kebutuhan rata-rata kalori penduduk juga meningkat. Mempertimbangkan hal tersebut, maka
beras sebagai penyumbang terbesar dari kebutuhan energi (46,5%) cenderung tetap untuk
menutupi peningkatan kebutuhan energi.
Untuk mencapai kualitas konsumsi pangan yang lebih baik, maka konsumsi pangan
masyarakat perlu diimbangi dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani,
kacang-kacangan, serta sayur dan buah. Meskipun tren konsumsi beras mengalami
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 67
Kementerian Pertanian
3.3.2 Meningkatnya Diversifikasi Pangan
Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mengamanatkan bahwa Pemerintah
dan Pemerintah Daerah berkewajiban mewujudkan penganekaragaman konsumsi pangan
untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat. Hal ini didasari oleh pola konsumsi pangan
masyarakat yang masih belum beragam, bergizi seimbang, dan aman serta masih didominasi
oleh beras. Untuk itu, program peningkatan diversifikasi pangan di masyarakat ditujukan
untuk mendorong terwujudnya pola konsumsi pangan masyarakat yang lebih beragam,
bergizi seimbang dan aman dengan cara mengurangi ketergantungan konsumsi pada satu
jenis pangan tertentu.
Melalui pemanfaatan beraneka ragam pangan tersebut diharapkan dapat mengurangi
ketergantungan konsumsi terhadap beras yang ditargetkan menurun sebesar
1,5%/kapita/tahun. Disamping itu, peningkatan kualitas konsumsi pangan juga dapat dipenuhi
melalui peningkatan konsumsi pangan hewani, sayur, dan buah, serta kacang-kacangan.
Tercapainya penganekaragaman konsumsi pangan tersebut diukur dengan indikator Skor
Pola Pangan Harapan (PPH), dengan target sebesar 82,5 pada tahun 2014.
Sasaran Meningkatnya Diversifikasi Pangan terdiri dari 2 indikator kinerja utama, yakni:
(1) Penurunan Konsumsi Beras Per Kapita Tiap Tahun dan (2) Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
yang pencapaian kinerjanya di tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 37. Dibandingkan dengan
target, capaian untuk indikator Penurunan Konsumsi Beras Per Kapita Tiap Tahun sebesar
6,67% (kurang berhasil) dan capaian untuk indikator Skor Pola Pangan Harapan sebesar
101,09% (sangat berhasil), dengan rincian analisis capaian sebagai berikut.
Tabel 37. Capaian Sasaran Peningkatan Diversifikasi Pangan Tahun 2014
Sasaran
Indikator Kinerja Utama
Target Realisasi % Capaian
Meningkatnya Diversifikasi Pangan
Persentase Penurunan Konsumsi Beras Per Kapita Tiap Tahun (%)
1,5
0,10 6,67
Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 82,5 83,4 101,09 Sumber data: PK dan Hasil Pengukuran Kinerja, 2014
3.3.2.1 Persentase Penurunan Konsumsi Beras Per Kapita Tiap Tahun
Membandingkan angka target dan realisasi di tahun 2014, maka realisasi Indikator Penurunan
Konsumsi Beras Per Kapita Tiap Tahun tercapai sebesar 0,10% dari target 1,5% atau secara
persentase mencapai 6,67% (kurang berhasil). Perhitungannya adalah konsumsi beras
langsung dalam rumah tangga tahun 2014 adalah sebesar 96,2 kg/kapita/tahun, terjadi
penurunan sebesar 0,1 kg/kapita/tahun dibandingkan dengan konsumsi beras langsung dalam
rumah tangga tahun 2013 sebesar 96,3 kg/kapita/tahun. Secara persentase, konsumsi beras
langsung dalam rumah tangga mengalami penurunan sebesar 0,1 kg/kapita/tahun atau 0,1%
dari target penurunan sebesar 1,5% per tahun.
Realisasi persentase penurunan konsumsi beras rumah tangga tahun 2014 sebesar 0,1%
tersebut lebih kecil jika dibandingkan dengan tahun 2013 sebesar 0,3%. Namun demikian, rata-
rata persentase penurunan konsumsi beras di tingkat rumah tangga selama 2009-2014
memperlihatkan angka yang cukup menggembirakan, yaitu 1,2% per tahun, sedikit di bawah
target yaitu 1,5% per tahun (tabel 37). Apabila dibandingkan dengan rerata target 5 tahun
sebesar 1,5% per tahun, maka rerata keberhasilan penurunan konsumsi beras sebesar 1,2% per
tahun tersebut mencapai 80%.
Tabel 38. Perkembangan Konsumsi Beras Tahun 2009 – 2014
Tahun Konsumsi (Kg/Kap/Thn) Target (%) Realisasi (%)
2009 102,2 - - 2010 99,7 1,5 2,5 2011 101,7 1,5 -2,0 2012 96,6 1,5 5,0 2013 96,3 1,5 0,3 2014 96,2 1,5 0,1
Rata-rata 98,08 1,5 1,2 Sumber data: BKP Kementerian Pertanian, 2014 Ket: Konsumsi beras di tingkat rumah tangga
Pada Tabel 37 ditunjukkan bahwa konsumsi beras di tingkat rumah tangga menunjukkan tren
yang menurun selama periode tahun 2009-2014. Konsumsi beras rumah tangga turun dari
102,2 kg/kap/tahun pada tahun 2009 menjadi 96,2 kg/kap/tahun pada tahun 2014.
Tidak tercapainya target persentase penurunan konsumsi beras rumah tangga per kapita per
tahun, dapat dijelaskan sebagai berikut:
Berdasarkan rekomendasi Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi (WNPG) X Tahun 2012, terjadi
peningkatan Angka Kecukupan Energi (AKE) rata-rata penduduk Indonesia, dari AKE rata-rata
sebelumnya adalah 2000 kkal/kap/hari menjadi 2150 kakl/kap/hari, hal ini dikarenakan adanya
perubahan struktur penduduk Indonesia ke arah yang lebih tua, sehingga menyebabkan
kebutuhan rata-rata kalori penduduk juga meningkat. Mempertimbangkan hal tersebut, maka
beras sebagai penyumbang terbesar dari kebutuhan energi (46,5%) cenderung tetap untuk
menutupi peningkatan kebutuhan energi.
Untuk mencapai kualitas konsumsi pangan yang lebih baik, maka konsumsi pangan
masyarakat perlu diimbangi dengan peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani,
kacang-kacangan, serta sayur dan buah. Meskipun tren konsumsi beras mengalami
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201468
Kementerian Pertanian
penurunan, namun konsumsi beras masih mendominasi kontribusi energi dari pangan sumber
karbohidrat, sementara konsumsi sayur dan buah, pangan hewani, kacang-kacangan, serta
umbi-umbian masih rendah. Kondisi ini dapat menunjukkan bahwa konsumsi pangan
penduduk masih belum memenuhi kaidah gizi seimbang yang dianjurkan.
Secara kuantitas perkembangan konsumsi per komoditas di tingkat nasional selama tahun
2009-2014 dapat dilihat pada Tabel 39.
Tabel 39. Perkembangan Konsumsi Pangan Nasional Berdasarkan Kelompok Pangan Periode Tahun 2009-2014
Kelompok Bahan Pangan
Konsumsi gram/kap/hari Kg/kap/thn
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I. Padi-padian
a. Beras 280,1 273,1 278,7 264,6 263,9 263,5 102,2 99,7 101,7 96,6 96,3 96,2 b. Jagung 6,1 5,6 4,3 5,1 4,5 4,2 2,2 2,0 1,6 1,9 1,6 1,5 c. Terigu 28,3 28,0 29,6 27,0 27,7 28,2 10,3 10,2 10,8 9,8 10,1 10,3 II. Umbi-umbian
a. Singkong 26,2 25,8 28,3 20,6 18,6 17,9 9,6 9,4 10,3 7,5 6,8 6,5 b. Ubi jalar 6,6 6,8 8,3 6,8 6,9 7,5 2,4 2,5 3,0 2,5 2,5 2,7 c. Kentang 4,7 5,2 4,4 4,1 4,4 4,2 1,7 1,9 1,6 1,5 1,6 1,5 d. Sagu 1,1 1,0 1,4 1,2 1,2 1,1 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 e. Umbi lainnya 1,5 1,1 1,9 1,3 1,1 1,1 0,6 0,4 0,7 0,5 0,4 0,4 III. Pangan Hewani
a. Daging ruminansia 4,4 5,2 6,1 8,5 4,9 5,2 1,6 1,9 2,2 3,1 1,8 1,9 b. Daging unggas 10,7 13,7 14,5 13,4 13,8 15,1 3,9 5,0 5,3 4,9 5,0 5,5 c. Telur 17,5 22,0 21,7 21,3 20.0 20,3 6,4 8,0 7,9 7,8 7,3 7,4 d. Susu 5,4 6,2 6,4 5,1 6,4 6,7 2,0 2,3 2,3 1,9 2,3 2,4 e. Ikan 46,8 55,1 57,7 53,6 53,4 55,3 17,1 20,1 21,1 19,5 19,5 20,2 IV. Minyak dan Lemak
a. Minyak kelapa 3,4 5,0 4,7 3,2 3,3 2,6 1,3 1,8 1,7 1,2 1,2 0,9 b. Minyak sawit 18,0 20,0 20,5 23,3 22,2 23,9 6,6 7,3 7,5 8,5 8,1 8,7 c. Minyak lainnya 0,4 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 V. Buah/biji berminyak
a. Kelapa 5,9 8,2 7,4 6,8 6,0 5,9 2,2 3,0 2,7 2,5 2,2 2,2 b. Kemiri 0,9 1,3 1,3 1,0 1,1 1,1 0,3 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 VI. Kacang-kacangan
a. Kedelai 19,7 21,0 22,7 21,2 21,3 21,4 7,2 7,7 8,3 7,8 7,8 7,8 b. Kacang tanah 1,3 1,6 1,0 0,8 0,9 0,8 0,5 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 c. Kacang hijau 1,0 1,1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 d. Kacang lain 0,5 0,5 0,3 0,7 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 VII. Gula
a. Gula pasir 21,7 27,3 26,2 23,0 23,6 22,7 7,9 10,0 9,6 8,4 8,6 8,3 b. Gula merah 2,2 2,6 2,6 1,9 1,9 1,8 0,8 1,0 0,9 0,7 0,7 0,7 VIII. Sayuran dan buah
a. Sayur 136,3 169,1 167,5 162,8 156,0 163,4 49,7 61,7 61,1 59,4 56,9 59,6 b. Buah 63,2 95,7 79,7 86,6 82,9 92,9 23,1 34,9 29,1 31,6 30,2 33,9 IX. Lain-lain
a. Minuman 42,7 41,2 45,9 45,7 47,6 49,3 15,6 15,0 16,7 16,7 17,4 18,0 b. Bumbu-bumbuan 10,9 10,0 10,4 9,9 9,6 9,6 4,0 3,6 3,8 3,6 3,5 3,5
Sumber: Susenas 2009 – 2014; BPS, diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan pengeluaran oleh BKP
Belum tercapainya keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan dipengaruhi oleh
berbagai faktor antara lain: (1) masih rendahnya daya beli masyarakat, (2) rendahnya
pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pola pangan beragam dan bergizi seimbang,
(3) masih adanya keterbatasan aksesibilitas terhadap pangan, (4) kurang berkembangnya
teknologi untuk memproduksi maupun mengolah bahan pangan terutama pangan lokal non
beras dan non terigu, (5) belum optimalnya kerjasama antar kementerian/lembaga, serta (6)
lemahnya partisipasi masyarakat.
Upaya pemerintah dalam rangka penurunan konsumsi beras melalui peningkatan konsumsi
pangan sumber karbohidrat lain seperti umbi-umbian masih mengalami hambatan, antara
lain: (a) produksi umbi-umbian masih belum stabil, sehingga mempengaruhi harga umbi-
umbian di pasar; (b) keterlibatan swasta dan pemerintah dalam teknologi pengolahan pangan
lokal/umbi-umbian (seperti tepung-tepungan, berasan/butiran, dan lain-lain) belum memasuki
tahap industrialisasi (scaling up production), sehingga harga pangan lokal sumber karbohidrat
masih tinggi di tingkat pasaran dan masyarakat belum mampu mengaksesnya; (c) teknologi
penyimpanan pangan lokal/umbi-umbian dalam jangka waktu yang panjang belum banyak
dan belum tersosialisasikan ke masyarakat; dan (d) berbagai produk olahan pangan lokal
belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat dan masih dianggap sebagai pangan inferior.
Upaya mewujudkan penurunan konsumsi beras tidak dapat hanya dilaksanakan melalui
kegiatan di lingkup Kementerian Pertanian saja, tetapi juga harus didukung oleh kegiatan-
kegiatan yang dilakukan kementerian/lembaga lain dan pemangku kepentingan terkait.
Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Kementerian Pertanian dalam upaya penurunan
konsumsi beras rumah tangga antara lain: (a) Pemberdayaan kelompok wanita melalui
optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengembangan usaha pengolahan pangan lokal
berbasis tepung-tepungan; (b) Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) yang
mendukung pangkin (penyediaan pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah) dan
pengembangan teknologi pangolahan pangan lokal; (c) Sosialisasi dan Promosi
Penganekaragaman Konsumsi Pangan sejak usia dini pada SD/MI; dan (d) Sosialisasi dan
Promosi ke masyarakat umum.
Kedepan, penurunan konsumsi beras rumah tangga perlu introduksi komponen kegiatan di
dalam dan di luar lahan pekarangan untuk pengembangan umbi-umbian, buah, dan sayur.
Upaya selanjutnya untuk meningkatkan penurunan konsumsi beras di masyarakat diperlukan
ketersediaan produk pangan pokok lokal seperti umbi-umbian yang memadai dan
pengelolaan distribusi yang baik, sehingga harga di pasar dapat ditekan. Untuk itu, diperlukan
pengembangan usaha pengolahan pangan pokok lokal lainnya dengan nilai keekonomian
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 69
Kementerian Pertanian
penurunan, namun konsumsi beras masih mendominasi kontribusi energi dari pangan sumber
karbohidrat, sementara konsumsi sayur dan buah, pangan hewani, kacang-kacangan, serta
umbi-umbian masih rendah. Kondisi ini dapat menunjukkan bahwa konsumsi pangan
penduduk masih belum memenuhi kaidah gizi seimbang yang dianjurkan.
Secara kuantitas perkembangan konsumsi per komoditas di tingkat nasional selama tahun
2009-2014 dapat dilihat pada Tabel 39.
Tabel 39. Perkembangan Konsumsi Pangan Nasional Berdasarkan Kelompok Pangan Periode Tahun 2009-2014
Kelompok Bahan Pangan
Konsumsi gram/kap/hari Kg/kap/thn
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2009 2010 2011 2012 2013 2014 I. Padi-padian
a. Beras 280,1 273,1 278,7 264,6 263,9 263,5 102,2 99,7 101,7 96,6 96,3 96,2 b. Jagung 6,1 5,6 4,3 5,1 4,5 4,2 2,2 2,0 1,6 1,9 1,6 1,5 c. Terigu 28,3 28,0 29,6 27,0 27,7 28,2 10,3 10,2 10,8 9,8 10,1 10,3 II. Umbi-umbian
a. Singkong 26,2 25,8 28,3 20,6 18,6 17,9 9,6 9,4 10,3 7,5 6,8 6,5 b. Ubi jalar 6,6 6,8 8,3 6,8 6,9 7,5 2,4 2,5 3,0 2,5 2,5 2,7 c. Kentang 4,7 5,2 4,4 4,1 4,4 4,2 1,7 1,9 1,6 1,5 1,6 1,5 d. Sagu 1,1 1,0 1,4 1,2 1,2 1,1 0,4 0,4 0,5 0,4 0,4 0,4 e. Umbi lainnya 1,5 1,1 1,9 1,3 1,1 1,1 0,6 0,4 0,7 0,5 0,4 0,4 III. Pangan Hewani
a. Daging ruminansia 4,4 5,2 6,1 8,5 4,9 5,2 1,6 1,9 2,2 3,1 1,8 1,9 b. Daging unggas 10,7 13,7 14,5 13,4 13,8 15,1 3,9 5,0 5,3 4,9 5,0 5,5 c. Telur 17,5 22,0 21,7 21,3 20.0 20,3 6,4 8,0 7,9 7,8 7,3 7,4 d. Susu 5,4 6,2 6,4 5,1 6,4 6,7 2,0 2,3 2,3 1,9 2,3 2,4 e. Ikan 46,8 55,1 57,7 53,6 53,4 55,3 17,1 20,1 21,1 19,5 19,5 20,2 IV. Minyak dan Lemak
a. Minyak kelapa 3,4 5,0 4,7 3,2 3,3 2,6 1,3 1,8 1,7 1,2 1,2 0,9 b. Minyak sawit 18,0 20,0 20,5 23,3 22,2 23,9 6,6 7,3 7,5 8,5 8,1 8,7 c. Minyak lainnya 0,4 0,6 0,6 0,4 0,5 0,5 0,1 0,2 0,2 0,1 0,2 0,2 V. Buah/biji berminyak
a. Kelapa 5,9 8,2 7,4 6,8 6,0 5,9 2,2 3,0 2,7 2,5 2,2 2,2 b. Kemiri 0,9 1,3 1,3 1,0 1,1 1,1 0,3 0,5 0,5 0,4 0,4 0,4 VI. Kacang-kacangan
a. Kedelai 19,7 21,0 22,7 21,2 21,3 21,4 7,2 7,7 8,3 7,8 7,8 7,8 b. Kacang tanah 1,3 1,6 1,0 0,8 0,9 0,8 0,5 0,6 0,4 0,3 0,3 0,3 c. Kacang hijau 1,0 1,1 0,8 0,8 0,8 0,8 0,4 0,4 0,3 0,3 0,3 0,3 d. Kacang lain 0,5 0,5 0,3 0,7 0,3 0,2 0,2 0,2 0,1 0,2 0,1 0,1 VII. Gula
a. Gula pasir 21,7 27,3 26,2 23,0 23,6 22,7 7,9 10,0 9,6 8,4 8,6 8,3 b. Gula merah 2,2 2,6 2,6 1,9 1,9 1,8 0,8 1,0 0,9 0,7 0,7 0,7 VIII. Sayuran dan buah
a. Sayur 136,3 169,1 167,5 162,8 156,0 163,4 49,7 61,7 61,1 59,4 56,9 59,6 b. Buah 63,2 95,7 79,7 86,6 82,9 92,9 23,1 34,9 29,1 31,6 30,2 33,9 IX. Lain-lain
a. Minuman 42,7 41,2 45,9 45,7 47,6 49,3 15,6 15,0 16,7 16,7 17,4 18,0 b. Bumbu-bumbuan 10,9 10,0 10,4 9,9 9,6 9,6 4,0 3,6 3,8 3,6 3,5 3,5
Sumber: Susenas 2009 – 2014; BPS, diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan pengeluaran oleh BKP
Belum tercapainya keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan dipengaruhi oleh
berbagai faktor antara lain: (1) masih rendahnya daya beli masyarakat, (2) rendahnya
pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pola pangan beragam dan bergizi seimbang,
(3) masih adanya keterbatasan aksesibilitas terhadap pangan, (4) kurang berkembangnya
teknologi untuk memproduksi maupun mengolah bahan pangan terutama pangan lokal non
beras dan non terigu, (5) belum optimalnya kerjasama antar kementerian/lembaga, serta (6)
lemahnya partisipasi masyarakat.
Upaya pemerintah dalam rangka penurunan konsumsi beras melalui peningkatan konsumsi
pangan sumber karbohidrat lain seperti umbi-umbian masih mengalami hambatan, antara
lain: (a) produksi umbi-umbian masih belum stabil, sehingga mempengaruhi harga umbi-
umbian di pasar; (b) keterlibatan swasta dan pemerintah dalam teknologi pengolahan pangan
lokal/umbi-umbian (seperti tepung-tepungan, berasan/butiran, dan lain-lain) belum memasuki
tahap industrialisasi (scaling up production), sehingga harga pangan lokal sumber karbohidrat
masih tinggi di tingkat pasaran dan masyarakat belum mampu mengaksesnya; (c) teknologi
penyimpanan pangan lokal/umbi-umbian dalam jangka waktu yang panjang belum banyak
dan belum tersosialisasikan ke masyarakat; dan (d) berbagai produk olahan pangan lokal
belum tersosialisasi dengan baik di masyarakat dan masih dianggap sebagai pangan inferior.
Upaya mewujudkan penurunan konsumsi beras tidak dapat hanya dilaksanakan melalui
kegiatan di lingkup Kementerian Pertanian saja, tetapi juga harus didukung oleh kegiatan-
kegiatan yang dilakukan kementerian/lembaga lain dan pemangku kepentingan terkait.
Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan Kementerian Pertanian dalam upaya penurunan
konsumsi beras rumah tangga antara lain: (a) Pemberdayaan kelompok wanita melalui
optimalisasi pemanfaatan pekarangan dan pengembangan usaha pengolahan pangan lokal
berbasis tepung-tepungan; (b) Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L) yang
mendukung pangkin (penyediaan pangan bagi masyarakat berpenghasilan rendah) dan
pengembangan teknologi pangolahan pangan lokal; (c) Sosialisasi dan Promosi
Penganekaragaman Konsumsi Pangan sejak usia dini pada SD/MI; dan (d) Sosialisasi dan
Promosi ke masyarakat umum.
Kedepan, penurunan konsumsi beras rumah tangga perlu introduksi komponen kegiatan di
dalam dan di luar lahan pekarangan untuk pengembangan umbi-umbian, buah, dan sayur.
Upaya selanjutnya untuk meningkatkan penurunan konsumsi beras di masyarakat diperlukan
ketersediaan produk pangan pokok lokal seperti umbi-umbian yang memadai dan
pengelolaan distribusi yang baik, sehingga harga di pasar dapat ditekan. Untuk itu, diperlukan
pengembangan usaha pengolahan pangan pokok lokal lainnya dengan nilai keekonomian
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201470
Kementerian Pertanian
yang memadai. Selain itu, kegiatan penumbuhan usaha pengolahan pangan berbasis tepung-
tepungan sudah dapat tercapai secara berkelanjutan, terutama karena kelompok sudah
termotivasi dan mempunyai kemampuan kerja sama usaha kelompok.
Dalam rangka mendorong penurunan konsumsi beras rumah tangga masyarakat,
Kementerian Pertanian melaksanakan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi
Pangan (P2KP) berbasis Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dalam bentuk kegiatan
Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan, Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L),
serta Sosialisasi dan Promosi P2KP. Diperlukan replikasi kegiatan agar dapat memberikan
dampak yang lebih luas di masyarakat. Selain itu, untuk meningkatkan keberagaman pangan
juga diperlukan dukungan sosialisasi/promosi tentang pentingnya penganekaragaman
pangan.
3.3.2.2 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Realisasi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2014 sebesar 83,4 atau tercapai 101,09%
dari target sebesar 82,5 (sangat berhasil). Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013
sebesar 81,4 maka terjadi peningkatan skor PPH sebesar 2 poin atau meningkat sebesar 2,46%.
Secara umum, kualitas konsumsi pangan yang ditunjukkan dengan skor PPH selama tahun
2009-2014 telah mengalami peningkatan dari 75,7 pada tahun 2009 menjadi 83,4 di tahun
2014.
Dari sisi konsumsi energi dan protein, Data Susenas dari BPS memperlihatkan bahwa selama
periode 2009-2014 konsumsi energi dan konsumsi protein per kapita per hari mengalami
fluktuasi (Tabel 39). Pada tahun 2012-2013, konsumsi energi dan konsumsi protein per kapita
per hari mengalami penurunan, sementara pada tahun-tahun lainnya cenderung meningkat.
Tabel 40. Perkembangan Konsumsi Pangan Energi dan Protein serta Nilai PPH Tahun 2009- 2014
Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Konsumsi Energi (kkal/kap/hari) 1.927 2.025 2.048 1.944 1.930 1.949 Konsumsi Protein (gram/kap/hari) 54,3 57,9 59,1 55,9 55,7 56,6 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 75,7 85,7 85,6 83,5 81,4 83,4
Sumber data: Susenas 2009-2014 BPS, diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan pengeluaran, oleh BKP Kementerian Pertanian 2014
Meskipun berfluktuasi, namun capaian tingkat konsumsi energi per kapita per hari pada
periode 2009 - 2014 tersebut masih dalam batas normal, dengan kisaran di atas 90% AKE
(Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi/WNPG VIII tahun 2004: AKE = 2.000 kkal/kap/hari).
Sementara itu, konsumsi protein selama kurun waktu 2009-2014 sudah melebihi angka
kecukupan protein yang direkomendasikan WNPG VIII tahun 2004 sebesar 52 gram perkapita
perhari.
Dari sisi komposisi kelompok pangan, selama 2009-2014 konsumsi energi masih didominasi
dari kelompok padi-padian dengan kisaran 58-62%, yang melebihi proporsi ideal 50%.
Konsumsi kelompok pangan yang belum mencapai proporsi ideal yaitu konsumsi umbi-
umbian 2-3% (proporsi ideal 6%), konsumsi pangan hewani 7-10% (proporsi ideal 12%), konsumsi
kacang-kacangan 2,8-3,2% (proporsi ideal 5%), konsumsi sayur dan buah 4-5% (proporsi ideal
6%). Sementara itu, konsumsi kelompok pangan yang hampir mendekati dan melebihi
proporsi ideal, yaitu: konsumsi buah/biji berminyak 1-2,6% (proporsi ideal 3%), konsumsi gula
4,5-5,5% (proporsi ideal 5%), dan konsumsi minyak dan lemak 9,8-12,1% (proporsi ideal 12%).
Keragaan Konsumsi Per kelompok Pangan pada Tahun 2009-2014 seperti dalam Tabel 41.
Tabel 41. Konsumsi Energi Rumah Tangga Berdasarkan Kelompok Pangan Tahun 2009-2014
Energi % AKG Energi % AKG Energi % AKG Energi % AKG Energi %AKG Energi %AKG Energi % AKG
a. Padi-padian 1.236 61,8 1.205 60,2 1.223 61,2 1.155 57,7 1.164 58,2 1.164 58,2 1.000 50,0
b. Umbi-umbian 48 2,4 47 2,3 54 2,7 41 2,0 39 1,9 38 1,9 120 6,0
c. Pangan hewani 148 7,4 178 8,9 186 9,3 183 9,1 174 8,7 183 9,2 240 12,0
d. Minyak dan lemak 195 9,8 229 11,5 232 11,6 241 12,1 233 11,6 243 12,1 200 10,0
e. Buah/biji berminyak 37 1,9 52 2,6 47 2,4 43 2,1 39 1,9 38 1,9 60 3,0
f. Kacang-kacangan 57 2,9 63 3,2 61 3,0 59 2,9 58 2,9 57 2,8 100 5,0
g. Gula 87 4,4 109 5,5 105 5,2 91 4,5 93 4,7 90 4,5 100 5,0
h. Sayur dan buah 84 4,2 108 5,4 104 5,2 100 5,0 96 4,8 101 5 120 6,0
i. Lain-lain 35 1,8 34 1,7 36 1,8 32 1,6 35 1,8 36 1,8 60 3,0
Total 1.927 96,6 2.025 101,3 2.048 102,4 1.945 97,0 1.931 96,5 1.950 97,4 2.000 100,0
Skor PPH
2013 2014 Ideal
75,7 85,7 85,6 83,5 81,4 83,4 100
Kelompok Pangan2009 2010 2011 2012
Sumber data: Susenas BPS 2009-2014, diolah BKP Kementerian Pertanian, 2014
Untuk dapat mempercepat terwujudnya konsumsi pangan masyarakat menuju beragam dan
bergizi seimbang masih diperlukan upaya: (1) peningkatan pengetahuan dan kesadaran
masyarakat dalam mengonsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA)
melalui Komunikasi, Informasi, Edukasi/KIE (penyusunan KIT dan Modul Penyuluhan di tingkat
lapangan, Lomba Cipta Menu, serta penyebarluasan informasi melalui media cetak, dan
elektronik); (2) peningkatan konsumsi melalui penyediaan sayuran dan buah, pangan hewani,
kacang-kacangan yang cukup, dan yang dapat diakses oleh seluruh anggota keluarga
merupakan daya ungkit yang cukup besar untuk dapat meningkatkan skor PPH.
Pencapaian peningkatan Sasaran Strategis Meningkatnya Diversifikasi Pangan memerlukan
dukungan dari Kementerian/Lembaga lainnya yang meliputi: Kementerian Koordinator
Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 71
Kementerian Pertanian
yang memadai. Selain itu, kegiatan penumbuhan usaha pengolahan pangan berbasis tepung-
tepungan sudah dapat tercapai secara berkelanjutan, terutama karena kelompok sudah
termotivasi dan mempunyai kemampuan kerja sama usaha kelompok.
Dalam rangka mendorong penurunan konsumsi beras rumah tangga masyarakat,
Kementerian Pertanian melaksanakan kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi
Pangan (P2KP) berbasis Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL) dalam bentuk kegiatan
Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan, Model Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L),
serta Sosialisasi dan Promosi P2KP. Diperlukan replikasi kegiatan agar dapat memberikan
dampak yang lebih luas di masyarakat. Selain itu, untuk meningkatkan keberagaman pangan
juga diperlukan dukungan sosialisasi/promosi tentang pentingnya penganekaragaman
pangan.
3.3.2.2 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
Realisasi Skor Pola Pangan Harapan (PPH) pada tahun 2014 sebesar 83,4 atau tercapai 101,09%
dari target sebesar 82,5 (sangat berhasil). Bila dibandingkan dengan capaian tahun 2013
sebesar 81,4 maka terjadi peningkatan skor PPH sebesar 2 poin atau meningkat sebesar 2,46%.
Secara umum, kualitas konsumsi pangan yang ditunjukkan dengan skor PPH selama tahun
2009-2014 telah mengalami peningkatan dari 75,7 pada tahun 2009 menjadi 83,4 di tahun
2014.
Dari sisi konsumsi energi dan protein, Data Susenas dari BPS memperlihatkan bahwa selama
periode 2009-2014 konsumsi energi dan konsumsi protein per kapita per hari mengalami
fluktuasi (Tabel 39). Pada tahun 2012-2013, konsumsi energi dan konsumsi protein per kapita
per hari mengalami penurunan, sementara pada tahun-tahun lainnya cenderung meningkat.
Tabel 40. Perkembangan Konsumsi Pangan Energi dan Protein serta Nilai PPH Tahun 2009- 2014
Uraian Tahun
2009 2010 2011 2012 2013 2014 Konsumsi Energi (kkal/kap/hari) 1.927 2.025 2.048 1.944 1.930 1.949 Konsumsi Protein (gram/kap/hari) 54,3 57,9 59,1 55,9 55,7 56,6 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 75,7 85,7 85,6 83,5 81,4 83,4
Sumber data: Susenas 2009-2014 BPS, diolah dan dijustifikasi dengan pendekatan pengeluaran, oleh BKP Kementerian Pertanian 2014
Meskipun berfluktuasi, namun capaian tingkat konsumsi energi per kapita per hari pada
periode 2009 - 2014 tersebut masih dalam batas normal, dengan kisaran di atas 90% AKE
(Widyakarya Nasional Pangan dan Gizi/WNPG VIII tahun 2004: AKE = 2.000 kkal/kap/hari).
Sementara itu, konsumsi protein selama kurun waktu 2009-2014 sudah melebihi angka
kecukupan protein yang direkomendasikan WNPG VIII tahun 2004 sebesar 52 gram perkapita
perhari.
Dari sisi komposisi kelompok pangan, selama 2009-2014 konsumsi energi masih didominasi
dari kelompok padi-padian dengan kisaran 58-62%, yang melebihi proporsi ideal 50%.
Konsumsi kelompok pangan yang belum mencapai proporsi ideal yaitu konsumsi umbi-
umbian 2-3% (proporsi ideal 6%), konsumsi pangan hewani 7-10% (proporsi ideal 12%), konsumsi
kacang-kacangan 2,8-3,2% (proporsi ideal 5%), konsumsi sayur dan buah 4-5% (proporsi ideal
6%). Sementara itu, konsumsi kelompok pangan yang hampir mendekati dan melebihi
proporsi ideal, yaitu: konsumsi buah/biji berminyak 1-2,6% (proporsi ideal 3%), konsumsi gula
4,5-5,5% (proporsi ideal 5%), dan konsumsi minyak dan lemak 9,8-12,1% (proporsi ideal 12%).
Keragaan Konsumsi Per kelompok Pangan pada Tahun 2009-2014 seperti dalam Tabel 41.
Tabel 41. Konsumsi Energi Rumah Tangga Berdasarkan Kelompok Pangan Tahun 2009-2014
Energi % AKG Energi % AKG Energi % AKG Energi % AKG Energi %AKG Energi %AKG Energi % AKG
a. Padi-padian 1.236 61,8 1.205 60,2 1.223 61,2 1.155 57,7 1.164 58,2 1.164 58,2 1.000 50,0
b. Umbi-umbian 48 2,4 47 2,3 54 2,7 41 2,0 39 1,9 38 1,9 120 6,0
c. Pangan hewani 148 7,4 178 8,9 186 9,3 183 9,1 174 8,7 183 9,2 240 12,0
d. Minyak dan lemak 195 9,8 229 11,5 232 11,6 241 12,1 233 11,6 243 12,1 200 10,0
e. Buah/biji berminyak 37 1,9 52 2,6 47 2,4 43 2,1 39 1,9 38 1,9 60 3,0
f. Kacang-kacangan 57 2,9 63 3,2 61 3,0 59 2,9 58 2,9 57 2,8 100 5,0
g. Gula 87 4,4 109 5,5 105 5,2 91 4,5 93 4,7 90 4,5 100 5,0
h. Sayur dan buah 84 4,2 108 5,4 104 5,2 100 5,0 96 4,8 101 5 120 6,0
i. Lain-lain 35 1,8 34 1,7 36 1,8 32 1,6 35 1,8 36 1,8 60 3,0
Total 1.927 96,6 2.025 101,3 2.048 102,4 1.945 97,0 1.931 96,5 1.950 97,4 2.000 100,0
Skor PPH
2013 2014 Ideal
75,7 85,7 85,6 83,5 81,4 83,4 100
Kelompok Pangan2009 2010 2011 2012
Sumber data: Susenas BPS 2009-2014, diolah BKP Kementerian Pertanian, 2014
Untuk dapat mempercepat terwujudnya konsumsi pangan masyarakat menuju beragam dan
bergizi seimbang masih diperlukan upaya: (1) peningkatan pengetahuan dan kesadaran
masyarakat dalam mengonsumsi pangan Beragam, Bergizi Seimbang, dan Aman (B2SA)
melalui Komunikasi, Informasi, Edukasi/KIE (penyusunan KIT dan Modul Penyuluhan di tingkat
lapangan, Lomba Cipta Menu, serta penyebarluasan informasi melalui media cetak, dan
elektronik); (2) peningkatan konsumsi melalui penyediaan sayuran dan buah, pangan hewani,
kacang-kacangan yang cukup, dan yang dapat diakses oleh seluruh anggota keluarga
merupakan daya ungkit yang cukup besar untuk dapat meningkatkan skor PPH.
Pencapaian peningkatan Sasaran Strategis Meningkatnya Diversifikasi Pangan memerlukan
dukungan dari Kementerian/Lembaga lainnya yang meliputi: Kementerian Koordinator
Kesejahteraan Rakyat, Kementerian Koordinator Perekonomian, Kementerian Dalam Negeri,
Kementerian Keuangan, Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan
Nasional/Bappenas, Kementerian Kesehatan, Kementerian Perdagangan, Kementerian
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201472
Kementerian Pertanian
Kelautan dan Perikanan, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,
Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Kementerian Perindustrian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),
Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Urusan Logistik (BULOG), serta pemangku kepentingan
lainnya yang peduli terhadap ketahanan pangan. Dukungan instansi tersebut tertuang dalam
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pertanian
(Permentan) Nomor 43 Tahun 2009, di mana instansi tersebut juga sebagai anggota Dewan
Ketahanan Pangan, sehingga diperlukan komitmen, koordinasi, dan kerjasama dengan
instansi terkait dengan peran serta dari masing-masing instansi.
Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian indikator Skor Pola Pangan Harapan
(PPH) pada tahun 2014, melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
Masyarakat, Kementerian Pertanian melakukan berbagai kegiatan, seperti: (1) Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) berbasis Kawasan Rumah Pangan Lestari
(KRPL) dalam bentuk kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan, (2) Model
Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L), serta (3) Sosialisasi dan Promosi P2KP sejak usia
dini (SD/MI) dan masyarakat.
Di samping itu, Program penelitian dan pengembangan teknologi juga melakukan kegiatan
dalam rangka mendukung upaya peningkatan diversifikasi pangan yaitu melalui
pengembangan teknologi pengembangan beras artifisial fungsional lambat cerna. Pada TA.
2013 telah diperoleh teknologi beras artifisial fungsional (BAF), yang pada TA. 2014 telah
ditingkatkan skala produksinya pada skala pengembangan (35-40 kg). Beras artifisial ini dibuat
dari tepung kasava termodifikasi, tepung sorgum dan bahan-bahan tambahan dalam jumlah
sedikit. Beras artifisial tergolong beras berkadar amilosa tinggi karena amilosanya mendekati
27%. Implementasi dan uji produksi beras artifisial telah dilaksanakan di rumah produksi beras
analog UPH kelompok tani Margo Mulyo, Desa Mlarak, Ponorogo. Keunggulan teknologi
beras artifisial ini, adalah: (a) waktu tanak cukup singkat yaitu 7-8 menit, (b) memiliki
karakteristik sifat fungsional meliputi daya cerna pati 73,53-75,30% dan serat pangan 5,50-
6,31%, dan (c) Komposisi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya
lokal.
Untuk mendukung pelaksanaan indikator Penurunan Konsumsi Beras Per Kapita Tiap Tahun
dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH), pada Tahun 2014 Kementerian Pertanian
mengalokasikan anggaran senilai Rp143.277.012.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31
Desember 2014 senilai Rp139.794.336.779,00 atau capaiannya sebesar 97,57%. Anggaran
tersebut terbagi pada kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)
berbasis Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Sosialisasi dan Promosi P2KP sejak usia dini
pada SD/MI dan pada masyarakat umum, serta membangun Model Pengembangan Pangan
Pokok Lokal (MP3L).
3.3.3 Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor
Sasaran Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor terdiri dari 5 indikator kinerja.
Berdasarkan hasil pengukuran terhadap kelima indikator kinerja tersebut dapat disimpulkan
bahwa capaian untuk 2 indikator sangat berhasil, 1 indikator cukup berhasil, dan 2 indikator
lainnya kurang berhasil, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 42 berikut.
Tabel 42. Capaian Sasaran Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor Tahun 2014
No Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
1 Tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi dan bahan olahan karet (%)
50 71,87 143,74
2 Meningkatnya produk olahan yang diperdagangkan (%) 35 8,86 25,31 3 Meningkatnya produksi tepung-tepungan untuk mensubstitusi
gandum/terigu impor (%) 11 3,10 28,18
4 Meningkatnya sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri (%)
10 33,41 334,10
5 Surplus neraca perdagangan komoditas pertanian (USD miliar) 23 14,19 66,04 Sumber data: PK dan Hasil Pengukuran Kinerja, 2014
3.3.3.1 Tersertifikasinya Semua Produk Pertanian Organik, Kakao Fermentasi dan Bahan Olahan Karet
Indikator tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi dan bahan
olahan karet diukur dengan menggunakan 3 parameter yaitu: (1) tersertifikasinya semua
produk pertanian organik pada 2014 (pemberlakuan sertifikasi wajib), (2) tersertifikasinya
semua produk kakao fermentasi pada 2014 (pemberlakuan sertifikasi wajib), dan
(3) tersertifikasinya semua produk bahan olahan karet pada 2014 (pemberlakuan sertifikasi
wajib). Capaian indikator tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi
dan bahan olahan karet tahun 2014 seperti pada Tabel 43 berikut.
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 73
Kementerian Pertanian
Kelautan dan Perikanan, Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah,
Kementerian Pendidikan Nasional, Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, Kementerian Perindustrian, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),
Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Urusan Logistik (BULOG), serta pemangku kepentingan
lainnya yang peduli terhadap ketahanan pangan. Dukungan instansi tersebut tertuang dalam
Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 22 Tahun 2009 dan Peraturan Menteri Pertanian
(Permentan) Nomor 43 Tahun 2009, di mana instansi tersebut juga sebagai anggota Dewan
Ketahanan Pangan, sehingga diperlukan komitmen, koordinasi, dan kerjasama dengan
instansi terkait dengan peran serta dari masing-masing instansi.
Dalam rangka mendukung keberhasilan pencapaian indikator Skor Pola Pangan Harapan
(PPH) pada tahun 2014, melalui Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan
Masyarakat, Kementerian Pertanian melakukan berbagai kegiatan, seperti: (1) Percepatan
Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP) berbasis Kawasan Rumah Pangan Lestari
(KRPL) dalam bentuk kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan, (2) Model
Pengembangan Pangan Pokok Lokal (MP3L), serta (3) Sosialisasi dan Promosi P2KP sejak usia
dini (SD/MI) dan masyarakat.
Di samping itu, Program penelitian dan pengembangan teknologi juga melakukan kegiatan
dalam rangka mendukung upaya peningkatan diversifikasi pangan yaitu melalui
pengembangan teknologi pengembangan beras artifisial fungsional lambat cerna. Pada TA.
2013 telah diperoleh teknologi beras artifisial fungsional (BAF), yang pada TA. 2014 telah
ditingkatkan skala produksinya pada skala pengembangan (35-40 kg). Beras artifisial ini dibuat
dari tepung kasava termodifikasi, tepung sorgum dan bahan-bahan tambahan dalam jumlah
sedikit. Beras artifisial tergolong beras berkadar amilosa tinggi karena amilosanya mendekati
27%. Implementasi dan uji produksi beras artifisial telah dilaksanakan di rumah produksi beras
analog UPH kelompok tani Margo Mulyo, Desa Mlarak, Ponorogo. Keunggulan teknologi
beras artifisial ini, adalah: (a) waktu tanak cukup singkat yaitu 7-8 menit, (b) memiliki
karakteristik sifat fungsional meliputi daya cerna pati 73,53-75,30% dan serat pangan 5,50-
6,31%, dan (c) Komposisi dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan ketersediaan sumberdaya
lokal.
Untuk mendukung pelaksanaan indikator Penurunan Konsumsi Beras Per Kapita Tiap Tahun
dan Skor Pola Pangan Harapan (PPH), pada Tahun 2014 Kementerian Pertanian
mengalokasikan anggaran senilai Rp143.277.012.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31
Desember 2014 senilai Rp139.794.336.779,00 atau capaiannya sebesar 97,57%. Anggaran
tersebut terbagi pada kegiatan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan (P2KP)
berbasis Kawasan Rumah Pangan Lestari (KRPL), Sosialisasi dan Promosi P2KP sejak usia dini
pada SD/MI dan pada masyarakat umum, serta membangun Model Pengembangan Pangan
Pokok Lokal (MP3L).
3.3.3 Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor
Sasaran Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing dan Ekspor terdiri dari 5 indikator kinerja.
Berdasarkan hasil pengukuran terhadap kelima indikator kinerja tersebut dapat disimpulkan
bahwa capaian untuk 2 indikator sangat berhasil, 1 indikator cukup berhasil, dan 2 indikator
lainnya kurang berhasil, sebagaimana dapat dilihat pada Tabel 42 berikut.
Tabel 42. Capaian Sasaran Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, dan Ekspor Tahun 2014
No Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian
1 Tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi dan bahan olahan karet (%)
50 71,87 143,74
2 Meningkatnya produk olahan yang diperdagangkan (%) 35 8,86 25,31 3 Meningkatnya produksi tepung-tepungan untuk mensubstitusi
gandum/terigu impor (%) 11 3,10 28,18
4 Meningkatnya sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri coklat dalam negeri (%)
10 33,41 334,10
5 Surplus neraca perdagangan komoditas pertanian (USD miliar) 23 14,19 66,04 Sumber data: PK dan Hasil Pengukuran Kinerja, 2014
3.3.3.1 Tersertifikasinya Semua Produk Pertanian Organik, Kakao Fermentasi dan Bahan Olahan Karet
Indikator tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi dan bahan
olahan karet diukur dengan menggunakan 3 parameter yaitu: (1) tersertifikasinya semua
produk pertanian organik pada 2014 (pemberlakuan sertifikasi wajib), (2) tersertifikasinya
semua produk kakao fermentasi pada 2014 (pemberlakuan sertifikasi wajib), dan
(3) tersertifikasinya semua produk bahan olahan karet pada 2014 (pemberlakuan sertifikasi
wajib). Capaian indikator tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi
dan bahan olahan karet tahun 2014 seperti pada Tabel 43 berikut.
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201474
Kementerian Pertanian
Tabel 43. Capaian Indikator Kinerja Tersertifikasinya Semua Produk Pertanian Organik, Kakao Fermentasi dan Bahan Olahan Karet (Pemberlakukan Sertifikasi Wajib) Tahun 2014
No Indikator Kinerja Target % Capaian
1 Tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi dan bahan olahan karet
- 25 sertifikat produk pertanian organik 112,00
- Terpenuhinya tahapan sertifikasi wajib kakao fermentasi
3,60
- Terpenuhinya tahapan sertifikasi wajib bokar
100,00
Capaian Total 71,87 Sumber data: Ditjen PPHP, Kementerian Pertanian, 2014
Pada tahun 2014 indikator yang ingin dicapai untuk ketiga parameter tersebut, masing-
masing: (1) sertifikasi untuk 25 produk pertanian organik, (2) terpenuhinya tahapan sertifikasi
wajib kakao fermentasi, dan (3) terpenuhinya tahapan sertifikasi wajib bahan olahan karet
(bokar). Capaian dari indikator tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao
fermentasi dan bahan olahan karet tahun 2014 adalah sebesar 71,87%, melebihi dari target
sebesar 50%, atau secara ukuran keberhasilan sebesar 143,74% (sangat berhasil).
(1) Tersertifikasinya Semua Produk Pertanian Organik
Produk pertanian organik di Indonesia terdiri dari: beras, sayuran (25 jenis), buah (10 jenis),
lada, kopi, kakao, kayu manis, mete, vanilla, teh, gula kelapa, dan biofarmaka. Lembaga
Sertifikasi Produk Organik (LSPO) di Indonesia ada 8 yaitu: PT. Sucofindo, PT. Mutu Agung
Lestari, PT. Lesos, PT. Persada, LSO Sumbar, Inofice, PT. Biocert dan SDS. LSPO berwenang
menerbitkan sertifikat untuk produk pertanian organik. Data mengenai luasan organik yang
dapat dipantau berasal dari 6 LSPO dan PT. Biocert sedangkan LSO Sumbar tidak memberikan
datanya.
Tersertifikasinya semua produk pertanian organik dapat dihitung dengan mengetahui berapa
banyak (ton) jumlah produk pertanian organik Indonesia yang memperoleh sertifikat setiap
tahun dan membandingkannya terhadap berapa banyak produk pertanian organik yang
mengajukan sertifikat ditambah produk pertanian organik lainnya, yang dihasilkan Indonesia
pada tahun yang sama. Namun sampai saat ini, hal ini belum pernah dipantau. Direncanakan
akan dilaksanakan kerjasama pemantauan dengan 8 LSPO.
Untuk keperluan menghitung capaian indikator sertifikasi produk pertanian organik ini
dipergunakan pendekatan jumlah Kelompok Usaha/Gapoktan/Poktan binaan Kementerian
Pertanian yang telah memperoleh sertifikasi organik sesuai SNI 6729 2013 yang dikeluarkan
oleh Lembaga Sertifikasi Pertanian Organik (LSPO).
Untuk tahun 2014, realisasi jumlah Kelompok Usaha/Gapoktan/Poktan yang telah
memperoleh sertifikasi organik adalah 28 Gapoktan/pelaku usaha, lebih besar dari target 25
Gapoktan/pelaku usaha, atau persentase realisasi mencapai 112% (sangat berhasil). Persentase
capaian Gapoktan/pelaku usaha yang memperoleh sertifikasi organik tahun 2014 sebesar 112%
ini lebih rendah dari tahun 2013 sebesar 140%.
Selama periode 2010-2014, dari target 105 Pelaku Usaha/Gapoktan/Poktan yang akan
memperoleh sertifikasi organik, realisasi mencapai 125 Gapoktan/Poktan/pelaku usaha yang
telah memperoleh sertifikasi organik. Dengan demikian, realisasi jumlah
Gapoktan/Poktan/Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikasi organik selama lima tahun
(2010-2014) telah melebihi target.
Dari total 28 Pelaku Usaha/Gapoktan/Poktan yang telah dibina dan disertifikasi oleh
Kementerian Pertanian, terdiri dari sertifikasi organik nasional sejumlah 25 Pelaku
Usaha/Gapoktan/Poktan dengan luasan 703.5 ha (untuk komoditas kopi, gula kelapa, mete,
sayuran, manggis, salak, mangga, beras) dan sertifikasi organik internasional (pemenuhan
standar Jepang, Eropa, dan Amerika) sejumlah 3 Pelaku Usaha/Gapoktan/Poktan dengan luas
lahan 328 ha (untuk komoditas gula aren dan kayu manis). Target dan Realisasi Sertifikasi
Produk Pertanian Organik Tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel 44 berikut.
Tabel 44. Target dan Realisasi Sertifikasi Produk Pertanian Organik Tahun 2010-2014 Uraian 2010 2011 2012 2013 2014
Target (Gapoktan/pelaku usaha) 10 20 25 25 25
Realisasi (Gapoktan/pelaku usaha) 9 18 35 35 28
Realisasi/Target (%) 90 90 140 140 112
Sumber data: Ditjen PPHP, Kementerian Pertanian, 2014 (Satuan: Jumlah Gapoktan/Pelaku Usaha yang Memperoleh Sertifikat Organik)
(2) Tersertifikasinya Semua Produk Kakao Fermentasi pada 2014
Produk kakao fermentasi yang disertifikasi oleh Otoritas Kompeten Keamanan Daerah (OKKP-
D) mencerminkan/menggambarkan bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan
pangan. Lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikat keamanan pangan untuk kakao
fermentasi adalah Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) adalah OKKP-D
yang terdapat di 34 Propinsi.
Sampai dengan 2014, OKKPD belum pernah mengeluarkan sertifikat keamanan pangan untuk
kakao fermentasi mengingat bahwa Permentan tentang Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 75
Kementerian Pertanian
Tabel 43. Capaian Indikator Kinerja Tersertifikasinya Semua Produk Pertanian Organik, Kakao Fermentasi dan Bahan Olahan Karet (Pemberlakukan Sertifikasi Wajib) Tahun 2014
No Indikator Kinerja Target % Capaian
1 Tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi dan bahan olahan karet
- 25 sertifikat produk pertanian organik 112,00
- Terpenuhinya tahapan sertifikasi wajib kakao fermentasi
3,60
- Terpenuhinya tahapan sertifikasi wajib bokar
100,00
Capaian Total 71,87 Sumber data: Ditjen PPHP, Kementerian Pertanian, 2014
Pada tahun 2014 indikator yang ingin dicapai untuk ketiga parameter tersebut, masing-
masing: (1) sertifikasi untuk 25 produk pertanian organik, (2) terpenuhinya tahapan sertifikasi
wajib kakao fermentasi, dan (3) terpenuhinya tahapan sertifikasi wajib bahan olahan karet
(bokar). Capaian dari indikator tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao
fermentasi dan bahan olahan karet tahun 2014 adalah sebesar 71,87%, melebihi dari target
sebesar 50%, atau secara ukuran keberhasilan sebesar 143,74% (sangat berhasil).
(1) Tersertifikasinya Semua Produk Pertanian Organik
Produk pertanian organik di Indonesia terdiri dari: beras, sayuran (25 jenis), buah (10 jenis),
lada, kopi, kakao, kayu manis, mete, vanilla, teh, gula kelapa, dan biofarmaka. Lembaga
Sertifikasi Produk Organik (LSPO) di Indonesia ada 8 yaitu: PT. Sucofindo, PT. Mutu Agung
Lestari, PT. Lesos, PT. Persada, LSO Sumbar, Inofice, PT. Biocert dan SDS. LSPO berwenang
menerbitkan sertifikat untuk produk pertanian organik. Data mengenai luasan organik yang
dapat dipantau berasal dari 6 LSPO dan PT. Biocert sedangkan LSO Sumbar tidak memberikan
datanya.
Tersertifikasinya semua produk pertanian organik dapat dihitung dengan mengetahui berapa
banyak (ton) jumlah produk pertanian organik Indonesia yang memperoleh sertifikat setiap
tahun dan membandingkannya terhadap berapa banyak produk pertanian organik yang
mengajukan sertifikat ditambah produk pertanian organik lainnya, yang dihasilkan Indonesia
pada tahun yang sama. Namun sampai saat ini, hal ini belum pernah dipantau. Direncanakan
akan dilaksanakan kerjasama pemantauan dengan 8 LSPO.
Untuk keperluan menghitung capaian indikator sertifikasi produk pertanian organik ini
dipergunakan pendekatan jumlah Kelompok Usaha/Gapoktan/Poktan binaan Kementerian
Pertanian yang telah memperoleh sertifikasi organik sesuai SNI 6729 2013 yang dikeluarkan
oleh Lembaga Sertifikasi Pertanian Organik (LSPO).
Untuk tahun 2014, realisasi jumlah Kelompok Usaha/Gapoktan/Poktan yang telah
memperoleh sertifikasi organik adalah 28 Gapoktan/pelaku usaha, lebih besar dari target 25
Gapoktan/pelaku usaha, atau persentase realisasi mencapai 112% (sangat berhasil). Persentase
capaian Gapoktan/pelaku usaha yang memperoleh sertifikasi organik tahun 2014 sebesar 112%
ini lebih rendah dari tahun 2013 sebesar 140%.
Selama periode 2010-2014, dari target 105 Pelaku Usaha/Gapoktan/Poktan yang akan
memperoleh sertifikasi organik, realisasi mencapai 125 Gapoktan/Poktan/pelaku usaha yang
telah memperoleh sertifikasi organik. Dengan demikian, realisasi jumlah
Gapoktan/Poktan/Pelaku usaha yang telah memperoleh sertifikasi organik selama lima tahun
(2010-2014) telah melebihi target.
Dari total 28 Pelaku Usaha/Gapoktan/Poktan yang telah dibina dan disertifikasi oleh
Kementerian Pertanian, terdiri dari sertifikasi organik nasional sejumlah 25 Pelaku
Usaha/Gapoktan/Poktan dengan luasan 703.5 ha (untuk komoditas kopi, gula kelapa, mete,
sayuran, manggis, salak, mangga, beras) dan sertifikasi organik internasional (pemenuhan
standar Jepang, Eropa, dan Amerika) sejumlah 3 Pelaku Usaha/Gapoktan/Poktan dengan luas
lahan 328 ha (untuk komoditas gula aren dan kayu manis). Target dan Realisasi Sertifikasi
Produk Pertanian Organik Tahun 2010-2014 dapat dilihat pada Tabel 44 berikut.
Tabel 44. Target dan Realisasi Sertifikasi Produk Pertanian Organik Tahun 2010-2014 Uraian 2010 2011 2012 2013 2014
Target (Gapoktan/pelaku usaha) 10 20 25 25 25
Realisasi (Gapoktan/pelaku usaha) 9 18 35 35 28
Realisasi/Target (%) 90 90 140 140 112
Sumber data: Ditjen PPHP, Kementerian Pertanian, 2014 (Satuan: Jumlah Gapoktan/Pelaku Usaha yang Memperoleh Sertifikat Organik)
(2) Tersertifikasinya Semua Produk Kakao Fermentasi pada 2014
Produk kakao fermentasi yang disertifikasi oleh Otoritas Kompeten Keamanan Daerah (OKKP-
D) mencerminkan/menggambarkan bahwa produk tersebut telah memenuhi persyaratan
pangan. Lembaga yang berhak mengeluarkan sertifikat keamanan pangan untuk kakao
fermentasi adalah Otoritas Kompeten Keamanan Pangan Daerah (OKKP-D) adalah OKKP-D
yang terdapat di 34 Propinsi.
Sampai dengan 2014, OKKPD belum pernah mengeluarkan sertifikat keamanan pangan untuk
kakao fermentasi mengingat bahwa Permentan tentang Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201476
Kementerian Pertanian
Kakao diberlakukan wajib pada tahun 2016. Oeh karena itu pelaku usaha/gapoktan/poktan
kakao diwajibkan membentuk Unit Fermentasi dan Pengolahan Biji Kakao (UFPBK) serta
mengajukan sertifikasi keamanan pangan biji kakao kepada OKKP-D.
Untuk indikator tersertifikasinya produk kakao fermentasi, capaian dihitung melalui rumus
sebagai berikut: Jumlah kakao fermentasi yang memenuhi syarat untuk disertifikasi tahun
2014 dibagi dengan jumlah semua kakao fermentasi yang dihasilkan tahun 2014.
Jumlah kakao fermentasi yang dihasilkan di dalam negeri dihitung berdasarkan jumlah
produksi kakao di setiap wilayah sentra kakao dikalikan persentase biji kakao yang
difermentasi. Persentase biji kakao fermentasi di setiap provinsi berbeda-beda berdasarkan
informasi yang diperoleh dari petugas Dinas Perkebunan Provinsi setempat. Jumlah kakao
fermentasi tahun 2014 sebesar 94.882 ton (12.46% dari total produksi kakao). Namun demikian
kakao fermentasi yang dihasilkan belum semuanya memenuhi persyaratan mutu yang
ditetapkan oleh industri kakao.
Di Indonesia terdapat 19 industri kakao. Industri kakao yang membutuhkan bahan baku kakao
fermentasi adalah industri kakao yang menghasilkan cocoa butter dan cocoa powder (hanya
ada 3 industri kakao dimaksud). Berdasarkan data AIKI, kebutuhan kakao fermentasi industri
kakao dalam negeri pada tahun 2014 adalah 84.000 ton. Saat ini kebutuhan kakao fermentasi
industri dalam negeri sebagian besar dipenuhi dari impor. Tahun 2014 impor kakao fermentasi
sebesar 80.544 ton (data PUSDATIN Kementerian Pertanian). Jumlah kakao fermentasi yang
memenuhi persyaratan mutu biji kakao dan diserap oleh industri kakao dalam negeri sebesar
3.456 ton (dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan kakao fermentasi oleh industri
kakao dalam negeri dengan jumlah impor kakao fermentasi).
Maka persentase kakao fermentasi yang tersertifikasi dan dapat diterima oleh industri kakao
adalah sebesar Jumlah kakao fermentasi yang diterima oleh indutri kakao dalam negeri/
Jumlah kakao fermentasi yang dihasilkan di dalam negeri = 3.456/94.820 x 100 persen = 3,6%.
Angka persentase jumlah kakao fermentasi yang dihasilkan di dalam negeri di tahun 2014
sebesar 3,6% ini masih jauh dari yang diharapkan, meskipun sudah lebih tinggi dari tahun 2013
sebesar 1%, dan bahkan paling tinggi selama periode 2010-2014 (Tabel 45).
Tabel 45. Perbandingan Kakao Fermentasi Dalam Negeri Yang diserap Industri Kakao Terhadap Produksi Kakao Fermentasi 2010-2014
No Tahun Kakao Fermentasi yang Diserap
industri Kakao DN (Ton) Produksi Kakao
Fermentasi DN (Ton) %
1 2010 837,92 83.792 1 2 2011 712,23 71.223 1 3 2012 740,51 74.051 1 4 2013 720,86 72.086 1 5 2014 3.456 94.820 3,64
Sumber data: Ditjen PPHP, Kementerian Pertanian, 2014
Upaya untuk meningkatkan persentasi jumlah kakao fermentasi tersertifikasi yang diterima
oleh industri kakao dalam negeri, dilakukan melalui pemberlakuan wajib fermentasi yaitu
Permentan No. 67/Permentan/OT.140/5/2014 tentang Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji
Kakao, sehingga diharapkan usaha pemberlakuan wajib fermentasi kakao dapat lebih
ditingkatkan lagi.
(3) Tersertifikasinya Semua Produk Bahan Olahan Karet
UPPB adalah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) yang sudah teregister artinya
unit tersebut telah menerapkan SOP Bokar Bersih yang dibuktikan dengan Surat Tanda
Register (STR) dari dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota, sehingga bokar
tersebut tidak memerlukan pengujian sebagai bahan baku industri crumb rubber. UPPB yang
teregister berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Asal (SKA) Bokar Bersih bagi pekebun
atau kelompok pekebun dalam wilayah kerjanya.
Sesuai Permentan Nomor 38 Tahun 2008, setiap sentra produksi karet harus membentuk
UPPB. Daerah yang bukan merupakan sentra karet tetapi menghasilkan produk karet agar
diupayakan untuk membentuk UPPB. Terdapat lima sentra produksi karet yang dijadikan
model pembentukan UPPB (Jambi, Sumsel, Riau, Kalbar dan Kalsel). Target kumulatif UPPB
yang teregistrasi tahun 2014 sebesar 119 unit. UPPB yang ada di Indonesia sampai akhir tahun
2014 ada sebanyak 281 unit dan sudah teregistrasi sebanyak 119 Unit dengan rincian: Sumsel
(68), Riau (3), Jambi (5), Kalsel (22), Kalbar (7) dan Kalteng (14). Produksi Bokar bersih yang
dihasilkan dari UPPB teregistrasi adalah sebagai berikut:
• Sumsel: 250 ton x 12 bulan x 68 UPPB = 204.000 ton
• Riau: 50 ton x 12 bulan x 3 UPPB = 6.150 ton
• Jambi: 8 ton x 12 bulan x 5 UPPB = 480 ton
• Kalsel: 20 ton x 12 bulan x 22 UPPB = 5.280 ton
• Kalbar: 5 ton x 12 bulan x 7 UPPB = 420 ton
• Kalteng: 15 ton x 12 bulan x 14 UPPB = 2.520 ton
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 77
Kementerian Pertanian
Kakao diberlakukan wajib pada tahun 2016. Oeh karena itu pelaku usaha/gapoktan/poktan
kakao diwajibkan membentuk Unit Fermentasi dan Pengolahan Biji Kakao (UFPBK) serta
mengajukan sertifikasi keamanan pangan biji kakao kepada OKKP-D.
Untuk indikator tersertifikasinya produk kakao fermentasi, capaian dihitung melalui rumus
sebagai berikut: Jumlah kakao fermentasi yang memenuhi syarat untuk disertifikasi tahun
2014 dibagi dengan jumlah semua kakao fermentasi yang dihasilkan tahun 2014.
Jumlah kakao fermentasi yang dihasilkan di dalam negeri dihitung berdasarkan jumlah
produksi kakao di setiap wilayah sentra kakao dikalikan persentase biji kakao yang
difermentasi. Persentase biji kakao fermentasi di setiap provinsi berbeda-beda berdasarkan
informasi yang diperoleh dari petugas Dinas Perkebunan Provinsi setempat. Jumlah kakao
fermentasi tahun 2014 sebesar 94.882 ton (12.46% dari total produksi kakao). Namun demikian
kakao fermentasi yang dihasilkan belum semuanya memenuhi persyaratan mutu yang
ditetapkan oleh industri kakao.
Di Indonesia terdapat 19 industri kakao. Industri kakao yang membutuhkan bahan baku kakao
fermentasi adalah industri kakao yang menghasilkan cocoa butter dan cocoa powder (hanya
ada 3 industri kakao dimaksud). Berdasarkan data AIKI, kebutuhan kakao fermentasi industri
kakao dalam negeri pada tahun 2014 adalah 84.000 ton. Saat ini kebutuhan kakao fermentasi
industri dalam negeri sebagian besar dipenuhi dari impor. Tahun 2014 impor kakao fermentasi
sebesar 80.544 ton (data PUSDATIN Kementerian Pertanian). Jumlah kakao fermentasi yang
memenuhi persyaratan mutu biji kakao dan diserap oleh industri kakao dalam negeri sebesar
3.456 ton (dihitung berdasarkan selisih antara kebutuhan kakao fermentasi oleh industri
kakao dalam negeri dengan jumlah impor kakao fermentasi).
Maka persentase kakao fermentasi yang tersertifikasi dan dapat diterima oleh industri kakao
adalah sebesar Jumlah kakao fermentasi yang diterima oleh indutri kakao dalam negeri/
Jumlah kakao fermentasi yang dihasilkan di dalam negeri = 3.456/94.820 x 100 persen = 3,6%.
Angka persentase jumlah kakao fermentasi yang dihasilkan di dalam negeri di tahun 2014
sebesar 3,6% ini masih jauh dari yang diharapkan, meskipun sudah lebih tinggi dari tahun 2013
sebesar 1%, dan bahkan paling tinggi selama periode 2010-2014 (Tabel 45).
Tabel 45. Perbandingan Kakao Fermentasi Dalam Negeri Yang diserap Industri Kakao Terhadap Produksi Kakao Fermentasi 2010-2014
No Tahun Kakao Fermentasi yang Diserap
industri Kakao DN (Ton) Produksi Kakao
Fermentasi DN (Ton) %
1 2010 837,92 83.792 1 2 2011 712,23 71.223 1 3 2012 740,51 74.051 1 4 2013 720,86 72.086 1 5 2014 3.456 94.820 3,64
Sumber data: Ditjen PPHP, Kementerian Pertanian, 2014
Upaya untuk meningkatkan persentasi jumlah kakao fermentasi tersertifikasi yang diterima
oleh industri kakao dalam negeri, dilakukan melalui pemberlakuan wajib fermentasi yaitu
Permentan No. 67/Permentan/OT.140/5/2014 tentang Persyaratan Mutu dan Pemasaran Biji
Kakao, sehingga diharapkan usaha pemberlakuan wajib fermentasi kakao dapat lebih
ditingkatkan lagi.
(3) Tersertifikasinya Semua Produk Bahan Olahan Karet
UPPB adalah Unit Pengolahan dan Pemasaran Bokar (UPPB) yang sudah teregister artinya
unit tersebut telah menerapkan SOP Bokar Bersih yang dibuktikan dengan Surat Tanda
Register (STR) dari dinas yang membidangi perkebunan di Kabupaten/Kota, sehingga bokar
tersebut tidak memerlukan pengujian sebagai bahan baku industri crumb rubber. UPPB yang
teregister berwenang mengeluarkan Surat Keterangan Asal (SKA) Bokar Bersih bagi pekebun
atau kelompok pekebun dalam wilayah kerjanya.
Sesuai Permentan Nomor 38 Tahun 2008, setiap sentra produksi karet harus membentuk
UPPB. Daerah yang bukan merupakan sentra karet tetapi menghasilkan produk karet agar
diupayakan untuk membentuk UPPB. Terdapat lima sentra produksi karet yang dijadikan
model pembentukan UPPB (Jambi, Sumsel, Riau, Kalbar dan Kalsel). Target kumulatif UPPB
yang teregistrasi tahun 2014 sebesar 119 unit. UPPB yang ada di Indonesia sampai akhir tahun
2014 ada sebanyak 281 unit dan sudah teregistrasi sebanyak 119 Unit dengan rincian: Sumsel
(68), Riau (3), Jambi (5), Kalsel (22), Kalbar (7) dan Kalteng (14). Produksi Bokar bersih yang
dihasilkan dari UPPB teregistrasi adalah sebagai berikut:
• Sumsel: 250 ton x 12 bulan x 68 UPPB = 204.000 ton
• Riau: 50 ton x 12 bulan x 3 UPPB = 6.150 ton
• Jambi: 8 ton x 12 bulan x 5 UPPB = 480 ton
• Kalsel: 20 ton x 12 bulan x 22 UPPB = 5.280 ton
• Kalbar: 5 ton x 12 bulan x 7 UPPB = 420 ton
• Kalteng: 15 ton x 12 bulan x 14 UPPB = 2.520 ton
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201478
Kementerian Pertanian
Total produksi bokar bersih yang dihasilkan oleh 119 UPPB yang sudah teregister sampai
Desember 2014 adalah sebesar 218.850 ton, sedangkan ketersediaan bokar sampai akhir 2014
yang diproduksi petani menurut Gapkindo sebesar 5.040.000 ton. Sehingga Persentase bokar
bersih yang memperoleh sertifikat dibandingkan produk bokar bersih yang dihasilkan sampai
akhir 2014: 218.850 ton / 5.040.000 ton x 100% = 4,34%. Jumlah UPPB dan jumlah UPPB
teregister periode 2010-2014 seperti pada Tabel 46.
Tabel 46. Jumlah UPPB dan jumlah UPPB teregister periode 2010-2014
Alat Ukur Target Realisasi
2010-2014 2010 2011 2012 2013 2014
Terbentuknya UPPB di provinsi sentra (unit) 236 46 53 105 135 280 UPPB Teregister (unit) 119 0 7 16 36 119
Sumber data: Ditjen PPHP, Kementerian Pertanian, 2014
Capaian parameter Tersertifikasinya Semua Produk Bahan Olahan Karet dihitung dengan
membandingkan jumlah kumulatif UPPB yang teregister dengan target UPPB teregister
periode 2010-2014. Pada tabel diatas terlihat bahwa capaian kumulatif untuk jumlah UPPB
teregister periode 2010-2014 sebanyak 119 unit dari target kumulatif (target akhir 2014)
sebanyak 119 unit sehingga capaiannya sebesar 100%
Capaian indikator tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi dan
bahan olahan karet pada tahun 2014 yang terdiri dari 3 parameter: (a) tersertifikasinya semua
produk pertanian organik pada 2014; (b) tersertifikasinya semua produk kakao fermentasi
pada 2014; dan (c) tersertifikasinya semua produk bahan olahan karet pada 2014 diperoleh
dengan menghitung rerata capaian kinerja tersertifikasinya semua produk pertanian organik,
kakao fermentasi dan bahan olahan karet adalah: (112% + 3,6% + 100%): 3 = 71,87%. Jika
dibandingkan dengan target indikator sebesar 50% maka didapatkan capaian ukuran
keberhasilan sebesar 143,74% (sangat berhasil).
Hal-hal yang mendorong yang keberhasilan indikator Tersertifikasinya semua produk
pertanian organik, Kakao fermentasi, dan Bahan olahan karet sehingga capaiannya melebihi
dari target, adalah sebagai berikut: (a) Jumlah pelaku usaha/Gapoktan/Poktan yang mengikuti
pembinaan sertifikasi produk organik melebihi dari yang ditargetkan; (b) Adanya dukungan
regulasi dengan diterbitkannya Permentan no 67 tahun 2014 tentang persyaratan mutu dan
pemasaran biji kakao. Dalam Permentan ini dinyatakan bahwa biji kakao yang diedarkan harus
memenuhi persyaratan minimal biji kakao fermentasi; (c) Adanya dukungan Regulasi dengan
diterbitkannya Permentan Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Pedoman
Pengolahan Pemasaran Bokar dan Permendag no 53/M-DAG/PER/10/2009 tentang
Pengawasan Mutu Bokar SIR yang Diperdagangkan. Dengan adanya kedua regulasi ini maka
UPPB diharapkan dapat menghasilkan bokar bersih dengan kualitas yang ditentukan sehingga
dapat diterima oleh industri crumb rubber.
Untuk mendukung pelaksanaan indikator Tersertifikasinya semua produk pertanian organik,
Kakao fermentasi, dan Bahan olahan karet pada Tahun 2014, dialokasikan anggaran senilai
Rp23.802.939.000,00,
dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2014 senilai Rp22.359.282.617,00 atau
capaiannya sebesar 93,93%.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan seperti:
(a) Kegiatan Pusat yaitu Bimbingan Teknis Fasilitator Organik;
(b) Kegiatan Dekon yaitu Pembinaan dan Sertifikasi Pertanian Organik di 10 Propinsi;
(c) Penetapan sistem jaminan mutu kakao;
(d) Bimtek Fasilitator Mutu kopi dan Kakao;
(e) Sosialisasi dan pengawalan implementasi Permentan 67 Tahun 2014;
(f) Capacity Building pengembangan mutu biji kakao;
(g) Penerapan sistem jaminan mutu; dan
(h) Fasilitasi alat pengembangan bokar bersih untuk 97 kelompok tani, dimana alat yang
diberikan antara lain: mangkok sadap, talang sadap, ring sadap, pisau sadap, timbangan,
dan hand mangel.
3.3.3.2. Meningkatnya Produk Olahan yang Diperdagangkan
Dalam rangka peningkatan produk olahan hasil pertanian telah dilakukan berbagai upaya,
antara lain pengembangan agroindustri perdesaan untuk semua subsektor lingkup sektor
pertanian, peningkatan inovasi dan diseminasi teknologi pengolahan, peningkatan efisiensi
usaha pengolahan hasil pertanian melalui optimalisasi dan modernisasi sarana pengolahan,
peningkatan kemampuan dan pemberdayaan SDM pengolahan dan penguatan lembaga
usaha pengolahan hasil di tingkat petani serta peningkatan upaya pengelolaan lingkungan.
Dari berbagai upaya tersebut diharapkan produk olahan pertanian yang diperdagangkan
terutama yang diekspor dapat meningkat. Volume ekspor produk olahan dan ekspor olahan
dan segar untuk komoditi andalan ekspor dapat dilihat pada Tabel 47 berikut.
Tabel 47. Volume Ekspor Olahan, Segar dan Total Olahan dan Segar Tahun 2014
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 79
Kementerian Pertanian
Total produksi bokar bersih yang dihasilkan oleh 119 UPPB yang sudah teregister sampai
Desember 2014 adalah sebesar 218.850 ton, sedangkan ketersediaan bokar sampai akhir 2014
yang diproduksi petani menurut Gapkindo sebesar 5.040.000 ton. Sehingga Persentase bokar
bersih yang memperoleh sertifikat dibandingkan produk bokar bersih yang dihasilkan sampai
akhir 2014: 218.850 ton / 5.040.000 ton x 100% = 4,34%. Jumlah UPPB dan jumlah UPPB
teregister periode 2010-2014 seperti pada Tabel 46.
Tabel 46. Jumlah UPPB dan jumlah UPPB teregister periode 2010-2014
Alat Ukur Target Realisasi
2010-2014 2010 2011 2012 2013 2014
Terbentuknya UPPB di provinsi sentra (unit) 236 46 53 105 135 280 UPPB Teregister (unit) 119 0 7 16 36 119
Sumber data: Ditjen PPHP, Kementerian Pertanian, 2014
Capaian parameter Tersertifikasinya Semua Produk Bahan Olahan Karet dihitung dengan
membandingkan jumlah kumulatif UPPB yang teregister dengan target UPPB teregister
periode 2010-2014. Pada tabel diatas terlihat bahwa capaian kumulatif untuk jumlah UPPB
teregister periode 2010-2014 sebanyak 119 unit dari target kumulatif (target akhir 2014)
sebanyak 119 unit sehingga capaiannya sebesar 100%
Capaian indikator tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi dan
bahan olahan karet pada tahun 2014 yang terdiri dari 3 parameter: (a) tersertifikasinya semua
produk pertanian organik pada 2014; (b) tersertifikasinya semua produk kakao fermentasi
pada 2014; dan (c) tersertifikasinya semua produk bahan olahan karet pada 2014 diperoleh
dengan menghitung rerata capaian kinerja tersertifikasinya semua produk pertanian organik,
kakao fermentasi dan bahan olahan karet adalah: (112% + 3,6% + 100%): 3 = 71,87%. Jika
dibandingkan dengan target indikator sebesar 50% maka didapatkan capaian ukuran
keberhasilan sebesar 143,74% (sangat berhasil).
Hal-hal yang mendorong yang keberhasilan indikator Tersertifikasinya semua produk
pertanian organik, Kakao fermentasi, dan Bahan olahan karet sehingga capaiannya melebihi
dari target, adalah sebagai berikut: (a) Jumlah pelaku usaha/Gapoktan/Poktan yang mengikuti
pembinaan sertifikasi produk organik melebihi dari yang ditargetkan; (b) Adanya dukungan
regulasi dengan diterbitkannya Permentan no 67 tahun 2014 tentang persyaratan mutu dan
pemasaran biji kakao. Dalam Permentan ini dinyatakan bahwa biji kakao yang diedarkan harus
memenuhi persyaratan minimal biji kakao fermentasi; (c) Adanya dukungan Regulasi dengan
diterbitkannya Permentan Nomor 38/Permentan/OT.140/8/2008 tentang Pedoman
Pengolahan Pemasaran Bokar dan Permendag no 53/M-DAG/PER/10/2009 tentang
Pengawasan Mutu Bokar SIR yang Diperdagangkan. Dengan adanya kedua regulasi ini maka
UPPB diharapkan dapat menghasilkan bokar bersih dengan kualitas yang ditentukan sehingga
dapat diterima oleh industri crumb rubber.
Untuk mendukung pelaksanaan indikator Tersertifikasinya semua produk pertanian organik,
Kakao fermentasi, dan Bahan olahan karet pada Tahun 2014, dialokasikan anggaran senilai
Rp23.802.939.000,00,
dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2014 senilai Rp22.359.282.617,00 atau
capaiannya sebesar 93,93%.
Anggaran tersebut dialokasikan untuk melaksanakan kegiatan seperti:
(a) Kegiatan Pusat yaitu Bimbingan Teknis Fasilitator Organik;
(b) Kegiatan Dekon yaitu Pembinaan dan Sertifikasi Pertanian Organik di 10 Propinsi;
(c) Penetapan sistem jaminan mutu kakao;
(d) Bimtek Fasilitator Mutu kopi dan Kakao;
(e) Sosialisasi dan pengawalan implementasi Permentan 67 Tahun 2014;
(f) Capacity Building pengembangan mutu biji kakao;
(g) Penerapan sistem jaminan mutu; dan
(h) Fasilitasi alat pengembangan bokar bersih untuk 97 kelompok tani, dimana alat yang
diberikan antara lain: mangkok sadap, talang sadap, ring sadap, pisau sadap, timbangan,
dan hand mangel.
3.3.3.2. Meningkatnya Produk Olahan yang Diperdagangkan
Dalam rangka peningkatan produk olahan hasil pertanian telah dilakukan berbagai upaya,
antara lain pengembangan agroindustri perdesaan untuk semua subsektor lingkup sektor
pertanian, peningkatan inovasi dan diseminasi teknologi pengolahan, peningkatan efisiensi
usaha pengolahan hasil pertanian melalui optimalisasi dan modernisasi sarana pengolahan,
peningkatan kemampuan dan pemberdayaan SDM pengolahan dan penguatan lembaga
usaha pengolahan hasil di tingkat petani serta peningkatan upaya pengelolaan lingkungan.
Dari berbagai upaya tersebut diharapkan produk olahan pertanian yang diperdagangkan
terutama yang diekspor dapat meningkat. Volume ekspor produk olahan dan ekspor olahan
dan segar untuk komoditi andalan ekspor dapat dilihat pada Tabel 47 berikut.
Tabel 47. Volume Ekspor Olahan, Segar dan Total Olahan dan Segar Tahun 2014
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201480
Kementerian Pertanian
No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 A Ekspor Segar ( Ton)
1 Kelapa 446.553 400.945 269.319 336.363 557.641 2 Karet 12.929 9.502 7.620 5.907 5.410 3 Kelapa Sawit 2.530.032 3.093.514 3.501.884 3.570.432 3.652.247 4 Kopi 433.595 346.493 448.591 534.024 384.828 5 Kakao 433.628 214.739 171.986 201.505 76.626
Sub Total 3.856.738 4.065.193 4.399.400 4.648.231 4.676.752 B Ekspor Olahan (Ton)
1 Kelapa 599.406 799.261 1.250.034 959.079 1.153.962 2 Karet 2.407.787 2.628.880 2.436.818 2.696.087 2.618.061 3 Kelapa Sawit 17.864.141 17.878.868 20.309.458 22.224.889 24.374.374 4 Kopi - - - - - 5 Kakao 119.264 195.517 215.791 212.583 257.053
Sub Total 20.990.599 21.502.526 24.212.102 26.092.639 28.403.449 Sumber: BPS diolah Ditjen PPHP Kementan, 2014
Pada tabel 46 diatas, terlihat bahwa pada tahun 2014 volume ekspor segar adalah sebesar
4.676.752 ton, dan volume ekspor olahan adalah 28.403.449 ton atau meningkat 2.310.810 ton
dari total capaian (ekspor segar dan olahan) pada tahun 2013 sebesar 26.092.639, artinya
terjadi peningkatan sebesar 8,86% dari capaian tahun 2013.
Persentase meningkatnya produk olahan yang diperdagangkan di tahun 2014 sebesar 8,86%
ini lebih rendah dari target sebesar 35% atau persentase capaiannya keberhasilannya adalah
sebesar 25,31% (kurang berhasil).
Beberapa kendala yang menjadi penyebab belum tercapainya realisasi capaian indikator
meningkatnya Produk Olahan yang Diperdagangkan, antara lain: (a) Ketatnya persyaratan
impor produk olahan di beberapa negara tujuan ekspor, dan (b) Sebagian besar produk
olahan diperuntukkan bagi konsumsi dalam negeri yang permintaannya memang cukup
tinggi.
Untuk mendukung pencapaian indikator meningkatnya Produk Olahan yang Diperdagangkan
pada Tahun 2014 dialokasikan anggaran senilai Rp214.662.853.000,00 dengan realisasi sampai
dengan 31 Desember 2014 senilai Rp201.783.081.820,00 atau capaiannya sebesar 94,54%.
Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dalam mendukung
capaian indikator meningkatnya Produk Olahan yang Diperdagangkan pada tahun 2014,
antara lain: Pengembangan pengolahan hasil tanaman pangan; (b) Pengembangan
pengolahan hasil hortikultura; (c) Pengembangan pengolahan hasil perkebunan;
(d) Pengembangan pengolahan hasil peternakan; dan (e) Dukungan lainnya seperti
pembinaan, administrasi, dan lain-lain.
3.3.3.3. Meningkatnya Produksi Tepung-Tepungan untuk Mensubstitusi Gandum/Terigu Impor
Kebutuhan tepung nasional sebagian besar dipenuhi dari gandum impor. Data mengenai
produksi tepung berbasis bahan baku lokal tahun 2012 dan tahun 2013 diambil dari hasil survei
Kementerian Perindustrian yang dilaksanakan tahun 2013 terhadap beberapa provinsi sentra
produksi untuk 18 jenis komoditi tepung-tepungan berbahan baku lokal (beras, ketan, jagung,
kedele, kacang hijau, sorghum, koro, mokaf, singkong, tapioka, iles-iles, ubi jalar, gembeli,
ganyong, tales, ubi ungu, gadung, dan garut).
Berdasarkan hasil survei Kementerian Peridustrian tersebut, diperoleh informasi produksi
tepung berbasis bahan baku lokal tahun 2012 sebesar 178.414 ton dan tahun 2013 sebesar
sebesar 193.905 ton. Karena belum ada data mengenai produksi tepung berbasis bahan baku
lokal tahun 2014, sehingga data yang digunakan untuk menghitung capaian tahun 2014
menggunakan data tahun 2013.
Berdasarkan Data BPS 2014, Impor tepung terigu sampai dengan bulan Desember 2014
sebesar 201.775,9 ton dan biji gandum sebesar 5.691.245,07 ton atau setara dengan
4.211.521,35 ton tepung terigu (konversi biji gandum ke tepung terigu 74%), sehingga total
impor tepung terigu sampai bulan Desember 2014 sebesar 4.413.297,25 ton (201.775,9 ton +
4.211.521,35 ton). Jika akan menghitung besarnya substitusi tepung terigu maka perlu dihitung
terlebih dahulu konsumsi dalam negeri impor tepung terigu, dimana perhitungan yang
digunakan adalah: Impor tepung terigu sampai Desember 2014 – ekspor tepung terigu sampai
Desember 2014. Jumlah ekspor dan impor tepung terigu periode 2010-2014 terlihat pada Tabel
48.
Tabel 48. Jumlah Ekspor dan Impor Tepung Terigu Periode 2010-2014 Tahun Ekspor Tepung Terigu (Ton) Impor Tepung Terigu (Ton) 2010 39.662 3.495.073 2011 31.667 4.409.868 2012 45.938 4.307.567 2013 68.185 4.023.582 2014 84.863 4.413.297 Total 270.315 20.649.387
Sumber: BPS, 2014
Berdasarkan rumus perhitungan dan tabel diatas, didapatkan jumlah konsumsi dalam negeri
tepung terigu impor sampai bulan Desember 2014 adalah sebesar 4.413.297,25 – 84.863 ton =
4.328.434,25 ton. Jadi dari total tepung terigu yang diimpor terdapat 4.328.434,25 ton /
4.413.297,25 ton x 100% = 98,08% untuk konsumsi dalam negeri (tepung terigu) dan 1,92% yang
diproses menjadi tepung terigu yang diekspor.
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 81
Kementerian Pertanian
No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014 A Ekspor Segar ( Ton)
1 Kelapa 446.553 400.945 269.319 336.363 557.641 2 Karet 12.929 9.502 7.620 5.907 5.410 3 Kelapa Sawit 2.530.032 3.093.514 3.501.884 3.570.432 3.652.247 4 Kopi 433.595 346.493 448.591 534.024 384.828 5 Kakao 433.628 214.739 171.986 201.505 76.626
Sub Total 3.856.738 4.065.193 4.399.400 4.648.231 4.676.752 B Ekspor Olahan (Ton)
1 Kelapa 599.406 799.261 1.250.034 959.079 1.153.962 2 Karet 2.407.787 2.628.880 2.436.818 2.696.087 2.618.061 3 Kelapa Sawit 17.864.141 17.878.868 20.309.458 22.224.889 24.374.374 4 Kopi - - - - - 5 Kakao 119.264 195.517 215.791 212.583 257.053
Sub Total 20.990.599 21.502.526 24.212.102 26.092.639 28.403.449 Sumber: BPS diolah Ditjen PPHP Kementan, 2014
Pada tabel 46 diatas, terlihat bahwa pada tahun 2014 volume ekspor segar adalah sebesar
4.676.752 ton, dan volume ekspor olahan adalah 28.403.449 ton atau meningkat 2.310.810 ton
dari total capaian (ekspor segar dan olahan) pada tahun 2013 sebesar 26.092.639, artinya
terjadi peningkatan sebesar 8,86% dari capaian tahun 2013.
Persentase meningkatnya produk olahan yang diperdagangkan di tahun 2014 sebesar 8,86%
ini lebih rendah dari target sebesar 35% atau persentase capaiannya keberhasilannya adalah
sebesar 25,31% (kurang berhasil).
Beberapa kendala yang menjadi penyebab belum tercapainya realisasi capaian indikator
meningkatnya Produk Olahan yang Diperdagangkan, antara lain: (a) Ketatnya persyaratan
impor produk olahan di beberapa negara tujuan ekspor, dan (b) Sebagian besar produk
olahan diperuntukkan bagi konsumsi dalam negeri yang permintaannya memang cukup
tinggi.
Untuk mendukung pencapaian indikator meningkatnya Produk Olahan yang Diperdagangkan
pada Tahun 2014 dialokasikan anggaran senilai Rp214.662.853.000,00 dengan realisasi sampai
dengan 31 Desember 2014 senilai Rp201.783.081.820,00 atau capaiannya sebesar 94,54%.
Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dalam mendukung
capaian indikator meningkatnya Produk Olahan yang Diperdagangkan pada tahun 2014,
antara lain: Pengembangan pengolahan hasil tanaman pangan; (b) Pengembangan
pengolahan hasil hortikultura; (c) Pengembangan pengolahan hasil perkebunan;
(d) Pengembangan pengolahan hasil peternakan; dan (e) Dukungan lainnya seperti
pembinaan, administrasi, dan lain-lain.
3.3.3.3. Meningkatnya Produksi Tepung-Tepungan untuk Mensubstitusi Gandum/Terigu Impor
Kebutuhan tepung nasional sebagian besar dipenuhi dari gandum impor. Data mengenai
produksi tepung berbasis bahan baku lokal tahun 2012 dan tahun 2013 diambil dari hasil survei
Kementerian Perindustrian yang dilaksanakan tahun 2013 terhadap beberapa provinsi sentra
produksi untuk 18 jenis komoditi tepung-tepungan berbahan baku lokal (beras, ketan, jagung,
kedele, kacang hijau, sorghum, koro, mokaf, singkong, tapioka, iles-iles, ubi jalar, gembeli,
ganyong, tales, ubi ungu, gadung, dan garut).
Berdasarkan hasil survei Kementerian Peridustrian tersebut, diperoleh informasi produksi
tepung berbasis bahan baku lokal tahun 2012 sebesar 178.414 ton dan tahun 2013 sebesar
sebesar 193.905 ton. Karena belum ada data mengenai produksi tepung berbasis bahan baku
lokal tahun 2014, sehingga data yang digunakan untuk menghitung capaian tahun 2014
menggunakan data tahun 2013.
Berdasarkan Data BPS 2014, Impor tepung terigu sampai dengan bulan Desember 2014
sebesar 201.775,9 ton dan biji gandum sebesar 5.691.245,07 ton atau setara dengan
4.211.521,35 ton tepung terigu (konversi biji gandum ke tepung terigu 74%), sehingga total
impor tepung terigu sampai bulan Desember 2014 sebesar 4.413.297,25 ton (201.775,9 ton +
4.211.521,35 ton). Jika akan menghitung besarnya substitusi tepung terigu maka perlu dihitung
terlebih dahulu konsumsi dalam negeri impor tepung terigu, dimana perhitungan yang
digunakan adalah: Impor tepung terigu sampai Desember 2014 – ekspor tepung terigu sampai
Desember 2014. Jumlah ekspor dan impor tepung terigu periode 2010-2014 terlihat pada Tabel
48.
Tabel 48. Jumlah Ekspor dan Impor Tepung Terigu Periode 2010-2014 Tahun Ekspor Tepung Terigu (Ton) Impor Tepung Terigu (Ton) 2010 39.662 3.495.073 2011 31.667 4.409.868 2012 45.938 4.307.567 2013 68.185 4.023.582 2014 84.863 4.413.297 Total 270.315 20.649.387
Sumber: BPS, 2014
Berdasarkan rumus perhitungan dan tabel diatas, didapatkan jumlah konsumsi dalam negeri
tepung terigu impor sampai bulan Desember 2014 adalah sebesar 4.413.297,25 – 84.863 ton =
4.328.434,25 ton. Jadi dari total tepung terigu yang diimpor terdapat 4.328.434,25 ton /
4.413.297,25 ton x 100% = 98,08% untuk konsumsi dalam negeri (tepung terigu) dan 1,92% yang
diproses menjadi tepung terigu yang diekspor.
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201482
Kementerian Pertanian
Apabila diasumsikan produksi tepung berbahan baku lokal tahun 2014 sama dengan produksi
tahun 2013 sebesar 193.905 ton dan tepung berbahan baku lokal tersebut dapat
menggantikan “peranan” tepung terigu impor, maka perbandingan produksi tepung
berbahan baku lokal terhadap konsumsi dalam negeri tepung terigu impor pada Desember
2014 adalah sebesar 193.905 ton / 4.328.434,25 ton x 100% = 4,48%. Sementara itu, konsumsi
dalam negeri tepung terigu impor bulan Januari sampai bulan Desember 2013 = total impor
tepung terigu 4.023.582 ton – ekspor tepung terigu 68.185 ton = 3.955.397 ton. Sehingga
perbandingan produksi tepung berbahan baku lokal terhadap konsumsi dalam negeri tepung
terigu impor tahun 2013: 193.905 ton / 3.955.397 ton x 100% = 4,90%.
Sesuai dengan Penetapan Kinerja (PK) Kementerian Pertanian Tahun 2014, indikator
meningkatnya produksi tepung-tepungan untuk mensubstitusi gandum/terigu impor
ditargetkan sebesar 11%, yang artinya meningkat 11% dari capaian tahun 2013 sebesar 4,90%,
sehingga pada tahun 2014 target meningkatnya produksi tepung-tepungan untuk
mensubstitusi gandum/terigu impor adalah sebesar 15,90%. Capaian yang terealisasi pada
tahun 2014 adalah sebesar 4,48%, (terealisasi sebesar 3,10% dari target 11%) atau secara
persentase ukuran keberhasilan indikator meningkatnya produksi tepung-tepungan untuk
mensubstitusi gandum/terigu tahun 2014 diperhitungkan sebesar 28,18% (kurang berhasil).
Perkembangan volume ekspor-impor tepung terigu Tahun 2010-1014 seperti tabel 47.
Permasalahan yang menjadi penyebab belum tercapainya indikator meningkatnya produksi
tepung-tepungan untuk mensubstitusi gandum/terigu impor adalah sebagai berikut: (a) Data
produksi aneka tepung berbahan baku lokal tahun 2014 belum tersedia sehingga sebagai
perbandingan masih menggunakan angka tahun 2013; (b) Ketersediaan baku tepung lokal
cenderung menurun sedangkan kebutuhan akan tepung terigu terus meningkat; (c) Tidak
semua pangan olahan yang menggunakan tepung terigu dapat digantikan oleh tepung lokal.
Untuk mendukung pencapaian indikator meningkatnya produksi tepung-tepungan untuk
mensubstitusi gandum/terigu impor pada Tahun 2014, dialokasikan anggaran senilai
Rp349.850.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2014 senilai
Rp337.044.490,00 atau capaiannya sebesar 96,34%.
Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dalam mendukung
capaian indikator meningkatnya produksi tepung-tepungan untuk mensubstitusi
gandum/terigu impor, antara lain: Bimbingan teknis pengolahan tanaman pangan (tepung
lokal) dan Fasilitasi Pelaku usaha pengolahan tanaman pangan.
Gambar 7. Tepung premix berbasis tepung ubijalar termodifikasi (kiri) dan produk rerotian berbasis tepung premix (tengah dan kanan)
Peningkatan produksi tepung-tepungan tersebut dapat juga didukung melalui penciptaan
teknologi produksi tepung-tepungan yang memanfaatkan sumber daya lokal. Pada TA. 2014,
telah diperoleh teknologi pembuatan tepung premix berbasis tepung ubijalar termodifikasi.
Formula tepung premix berbasis tepung ubijalar termodifikasi dihasilkan melalui kombinasi
dengan hidrokoloid (pektin, guar gum, dan xanthan gum). Aplikasi tepung premix pada
produk rerotian (roti manis dan bakpao) menghasilkan produk dengan struktur yang cukup
baik dan secara keseluruhan dapat diterima panelis walaupun memiliki karakterisik sedikit
berbeda dengan produk dari tepung terigu. Pada produk bolu panggang karakteristik produk
yang dihasilkan sangat mirip dengan karakteristik produk dari tepung terigu. Keunggulan
tepung premix berbasis tepung ubijalar termodifikasi, yaitu: (a) berbasis 100% pangan lokal,
(b) bebas gluten, (c) tinggi kalori (371 kkal), dan d) dapat diaplikasikan pada berbagai produk
olahan pangan.
3.3.3.4. Meningkatnya Sarana Pengolahan Kakao Fermentasi Bermutu untuk Industri Coklat Dalam Negeri
Di Indonesia terdapat 19 industri kakao. Namun hanya 3 industri kakao yang menghasilkan
cocoa butter dan cocoa powder. Ketiga industri kakao tersebut membutuhkan bahan baku
kakao fermentasi. Jumlah kebutuhan kakao fermentasi per tahun ketiga industri tersebut
adalah sekitar 84.000 ton.
Untuk menghasilkan kakao fermentasi bermutu dibutuhkan sarana pengolahan kakao berupa
kotak kakao fermentasi. Kapasitas kotak fermentasi yang selama ini difasilitasi oleh
Kementerian Pertanian rata-rata @ 40 kg kakao basah yang dapat menghasilkan 15 kg kakao
fermentasi kering per kotak dalam jangka waktu 7 hari. Masa panen kakao pertahun selama 8
bulan mulai dari Juni sampai Oktober dan Februari sampai April. Kotak fermentasi selama
masa panen tersebut dapat digunakan sebanyak 2 kali dalam sebulan.
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 83
Kementerian Pertanian
Apabila diasumsikan produksi tepung berbahan baku lokal tahun 2014 sama dengan produksi
tahun 2013 sebesar 193.905 ton dan tepung berbahan baku lokal tersebut dapat
menggantikan “peranan” tepung terigu impor, maka perbandingan produksi tepung
berbahan baku lokal terhadap konsumsi dalam negeri tepung terigu impor pada Desember
2014 adalah sebesar 193.905 ton / 4.328.434,25 ton x 100% = 4,48%. Sementara itu, konsumsi
dalam negeri tepung terigu impor bulan Januari sampai bulan Desember 2013 = total impor
tepung terigu 4.023.582 ton – ekspor tepung terigu 68.185 ton = 3.955.397 ton. Sehingga
perbandingan produksi tepung berbahan baku lokal terhadap konsumsi dalam negeri tepung
terigu impor tahun 2013: 193.905 ton / 3.955.397 ton x 100% = 4,90%.
Sesuai dengan Penetapan Kinerja (PK) Kementerian Pertanian Tahun 2014, indikator
meningkatnya produksi tepung-tepungan untuk mensubstitusi gandum/terigu impor
ditargetkan sebesar 11%, yang artinya meningkat 11% dari capaian tahun 2013 sebesar 4,90%,
sehingga pada tahun 2014 target meningkatnya produksi tepung-tepungan untuk
mensubstitusi gandum/terigu impor adalah sebesar 15,90%. Capaian yang terealisasi pada
tahun 2014 adalah sebesar 4,48%, (terealisasi sebesar 3,10% dari target 11%) atau secara
persentase ukuran keberhasilan indikator meningkatnya produksi tepung-tepungan untuk
mensubstitusi gandum/terigu tahun 2014 diperhitungkan sebesar 28,18% (kurang berhasil).
Perkembangan volume ekspor-impor tepung terigu Tahun 2010-1014 seperti tabel 47.
Permasalahan yang menjadi penyebab belum tercapainya indikator meningkatnya produksi
tepung-tepungan untuk mensubstitusi gandum/terigu impor adalah sebagai berikut: (a) Data
produksi aneka tepung berbahan baku lokal tahun 2014 belum tersedia sehingga sebagai
perbandingan masih menggunakan angka tahun 2013; (b) Ketersediaan baku tepung lokal
cenderung menurun sedangkan kebutuhan akan tepung terigu terus meningkat; (c) Tidak
semua pangan olahan yang menggunakan tepung terigu dapat digantikan oleh tepung lokal.
Untuk mendukung pencapaian indikator meningkatnya produksi tepung-tepungan untuk
mensubstitusi gandum/terigu impor pada Tahun 2014, dialokasikan anggaran senilai
Rp349.850.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2014 senilai
Rp337.044.490,00 atau capaiannya sebesar 96,34%.
Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dalam mendukung
capaian indikator meningkatnya produksi tepung-tepungan untuk mensubstitusi
gandum/terigu impor, antara lain: Bimbingan teknis pengolahan tanaman pangan (tepung
lokal) dan Fasilitasi Pelaku usaha pengolahan tanaman pangan.
Gambar 7. Tepung premix berbasis tepung ubijalar termodifikasi (kiri) dan produk rerotian berbasis tepung premix (tengah dan kanan)
Peningkatan produksi tepung-tepungan tersebut dapat juga didukung melalui penciptaan
teknologi produksi tepung-tepungan yang memanfaatkan sumber daya lokal. Pada TA. 2014,
telah diperoleh teknologi pembuatan tepung premix berbasis tepung ubijalar termodifikasi.
Formula tepung premix berbasis tepung ubijalar termodifikasi dihasilkan melalui kombinasi
dengan hidrokoloid (pektin, guar gum, dan xanthan gum). Aplikasi tepung premix pada
produk rerotian (roti manis dan bakpao) menghasilkan produk dengan struktur yang cukup
baik dan secara keseluruhan dapat diterima panelis walaupun memiliki karakterisik sedikit
berbeda dengan produk dari tepung terigu. Pada produk bolu panggang karakteristik produk
yang dihasilkan sangat mirip dengan karakteristik produk dari tepung terigu. Keunggulan
tepung premix berbasis tepung ubijalar termodifikasi, yaitu: (a) berbasis 100% pangan lokal,
(b) bebas gluten, (c) tinggi kalori (371 kkal), dan d) dapat diaplikasikan pada berbagai produk
olahan pangan.
3.3.3.4. Meningkatnya Sarana Pengolahan Kakao Fermentasi Bermutu untuk Industri Coklat Dalam Negeri
Di Indonesia terdapat 19 industri kakao. Namun hanya 3 industri kakao yang menghasilkan
cocoa butter dan cocoa powder. Ketiga industri kakao tersebut membutuhkan bahan baku
kakao fermentasi. Jumlah kebutuhan kakao fermentasi per tahun ketiga industri tersebut
adalah sekitar 84.000 ton.
Untuk menghasilkan kakao fermentasi bermutu dibutuhkan sarana pengolahan kakao berupa
kotak kakao fermentasi. Kapasitas kotak fermentasi yang selama ini difasilitasi oleh
Kementerian Pertanian rata-rata @ 40 kg kakao basah yang dapat menghasilkan 15 kg kakao
fermentasi kering per kotak dalam jangka waktu 7 hari. Masa panen kakao pertahun selama 8
bulan mulai dari Juni sampai Oktober dan Februari sampai April. Kotak fermentasi selama
masa panen tersebut dapat digunakan sebanyak 2 kali dalam sebulan.
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201484
Kementerian Pertanian
Apabila kebutuhan kakao fermentasi tersebut direncanakan di supply dari produksi kakao
fermentasi dalam negeri, maka kotak fermentasi kakao yang dibutuhkan pada tahun 2014
sebanyak 84.000.000 kg /(2x8x15 kg) = setara dengan 350.000 kotak fermentasi. Pada tahun
2014, melalui Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan
Ekspor Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian telah memfasilitasi kotak kakao fermentasi
bagi 38 Gapoktan/Poktan di 23 Kabupaten sebanyak 1.401 kotak fermentasi. Jadi selama
tahun 2014 kotak fermentasi tersebut dapat beroperasi setara dengan 1.401 kotak fermentasi
x 2 x 8 = 22.416 kotak fermentasi.
Selain itu, melalui Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman
Perkebunan Berkelanjutan, Kementerian Pertanian juga telah memfasilitasi peralatan
fermentasi bagi 19 Gapoktan/Poktan di 15 Kabupaten yang masing-masing menerima 20 kotak
fermentasi, jadi kotak fermentasi yang difasilitasi selama tahun 2014 sejumlah 19 x 20 = 380
kotak fermentasi. Kotak fermentasi ini dapat beroperasi selama tahun 2014 setara dengan
380 x 2 x 8 = 6.080 kotak fermentasi. Sehingga total kotak fermentasi yang dapat beroperasi
selama tahun 2014 yang difasilitasi oleh Kementerian Pertanian melalui dua program tersebut
adalah 22.416 + 6.080 = 28.496 kotak fermentasi.
Sejak tahun 2010 sampai 2013 jumlah kotak fermentasi yang difasilitasi oleh Kementerian
Pertanian berjumlah 5.000 kotak fermentasi. Dengan asumsi umur kotak fermentasi dapat
digunakan selama 5 tahun, maka kotak tersebut masih dapat difungsikan. Pada tahun 2014
fungsi 5000 kotak fermentasi tersebut setara dengan 5.000 x 2 x 8 bulan = 80.000 kotak
fermentasi. Sehingga total kotak fermentasi yang dapat difasilitasi oleh Kementerian
Pertanian sampai dengan akhir 2014 berjumlah: 28.496 kotak + 80.000= 108.496 kotak
fermentasi.
Target kotak kakao yang harus difasilitasi selama tahun 2014 adalah 23.496 kotak fermentasi.
apabila dibandingkan dengan target, maka capaian kinerja tahun 2014 adalah: 28.496 kotak
fermentasi /23.496 kotak fermentasi x 100% = 121.28%.
Bila dibandingkan dengan kebutuhan kotak kakao fermentasi pada 3 industri kakao sepanjang
tahun 2014 dimana dibutuhkan 350.000 kotak fermentasi maka hal ini masih jauh dari
kebutuhan yaitu: 108.496 / 350.000 x 100% = 30,99%. Ke depan, pelaksanaan kegiatan Tugas
Pembantuan untuk peningkatan mutu kakao fermentasi diharapkan dapat lebih ditingkatkan
lagi pada tahun-tahun mendatang.
Jumlah sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri cokelat dalam negeri
selama kurun waktu 2010-2014 seperti pada Tabel 49.
Tabel 49. Jumlah Sarana Pengolahan Kakao Fermentasi Bermutu Untuk Industri Cokelat Dalam Negeri Selama Kurun Waktu 2010-2014 (Kotak Fermentasi)
No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014
1 Sarana Kakao fermentasi - - 2.203 1.335 1.781
2 Kapasitas Pemakaian Per Tahun - - 35.248 21.360 28.496 Sumber data: Ditjen PPHP, Kementerian Pertanian, 2014
Jumlah kotak kakao fermentasi yang difasilitasi Kementan tahun 2014 sebanyak 1.781 kotak
fermentasi meningkat dibanding tahun 2013 sebanyak 1.335 kotak fermentasi atau meningkat
sebanyak 446 kotak fermentasi (33,41%). Sesuai dengan Penetapan Kinerja (PK) Kementerian
Pertanian Tahun 2014, indikator meningkatnya sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu
untuk industri coklat dalam negeri ditargetkan sebesar 10% dengan realisasi capaiannya
sebesar 33,41% atau secara ukuran keberhasilan mencapai 334,10% (sangat berhasil).
Beberapa hal yang mendukung keberhasilan tercapainya indikator Meningkatnya sarana
pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri cokelat dalam negeri adalah sebagai
berikut: (a) Kebutuhan kakao fermentasi sampai saat ini sebagian besar masih didominasi
oleh impor, sehingga diperlukan peningkatan produksi kakao fermentasi lokal dengan
penambahan sarana dan prasarana kakao fermentasi; (b) Sebagian besar petani kakao adalah
petani rakyat yang tergabung dalam Gapoktan/Poktan sehingga dapat difasilitasi oleh Ditjen
PPHP.
Untuk mendukung pencapaian indikator Meningkatnya sarana pengolahan kakao fermentasi
bermutu untuk industri cokelat dalam negeri pada Tahun 2014, Kementerian Pertanian
mengalokasikan anggaran senilai Rp8.737.540.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31
Desember 2014 senilai Rp7.939.540.000,00 atau capaiannya sebesar 95%.
Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dalam mendukung
capaian indikator Meningkatnya sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri
cokelat dalam negeri, antara lain: Pengembangan mutu kakao fermentasi berupa fasilitasi
sarana dan prasarana fermentasi (kotak fermentasi, pengering, gudang, dan alat pengukur
kadar air biji kakao).
3.3.3.5. Surplus Neraca Perdagangan Komoditas Pertanian
Dalam rangka peningkatan akses pasar untuk memacu pertumbuhan ekspor produk
pertanian ke berbagai negara tujuan ekspor telah dilakukan berbagai kebijakan dan program
akselerasi ekspor, promosi dan diplomasi serta advokasi di berbagai negara dan forum
kerjasama internasional. Percepatan dan peningkatan ekspor difokuskan pada beberapa
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 85
Kementerian Pertanian
Apabila kebutuhan kakao fermentasi tersebut direncanakan di supply dari produksi kakao
fermentasi dalam negeri, maka kotak fermentasi kakao yang dibutuhkan pada tahun 2014
sebanyak 84.000.000 kg /(2x8x15 kg) = setara dengan 350.000 kotak fermentasi. Pada tahun
2014, melalui Program Peningkatan Nilai Tambah, Daya Saing, Industri Hilir, Pemasaran dan
Ekspor Hasil Pertanian, Kementerian Pertanian telah memfasilitasi kotak kakao fermentasi
bagi 38 Gapoktan/Poktan di 23 Kabupaten sebanyak 1.401 kotak fermentasi. Jadi selama
tahun 2014 kotak fermentasi tersebut dapat beroperasi setara dengan 1.401 kotak fermentasi
x 2 x 8 = 22.416 kotak fermentasi.
Selain itu, melalui Program Peningkatan Produksi, Produktivitas dan Mutu Produk Tanaman
Perkebunan Berkelanjutan, Kementerian Pertanian juga telah memfasilitasi peralatan
fermentasi bagi 19 Gapoktan/Poktan di 15 Kabupaten yang masing-masing menerima 20 kotak
fermentasi, jadi kotak fermentasi yang difasilitasi selama tahun 2014 sejumlah 19 x 20 = 380
kotak fermentasi. Kotak fermentasi ini dapat beroperasi selama tahun 2014 setara dengan
380 x 2 x 8 = 6.080 kotak fermentasi. Sehingga total kotak fermentasi yang dapat beroperasi
selama tahun 2014 yang difasilitasi oleh Kementerian Pertanian melalui dua program tersebut
adalah 22.416 + 6.080 = 28.496 kotak fermentasi.
Sejak tahun 2010 sampai 2013 jumlah kotak fermentasi yang difasilitasi oleh Kementerian
Pertanian berjumlah 5.000 kotak fermentasi. Dengan asumsi umur kotak fermentasi dapat
digunakan selama 5 tahun, maka kotak tersebut masih dapat difungsikan. Pada tahun 2014
fungsi 5000 kotak fermentasi tersebut setara dengan 5.000 x 2 x 8 bulan = 80.000 kotak
fermentasi. Sehingga total kotak fermentasi yang dapat difasilitasi oleh Kementerian
Pertanian sampai dengan akhir 2014 berjumlah: 28.496 kotak + 80.000= 108.496 kotak
fermentasi.
Target kotak kakao yang harus difasilitasi selama tahun 2014 adalah 23.496 kotak fermentasi.
apabila dibandingkan dengan target, maka capaian kinerja tahun 2014 adalah: 28.496 kotak
fermentasi /23.496 kotak fermentasi x 100% = 121.28%.
Bila dibandingkan dengan kebutuhan kotak kakao fermentasi pada 3 industri kakao sepanjang
tahun 2014 dimana dibutuhkan 350.000 kotak fermentasi maka hal ini masih jauh dari
kebutuhan yaitu: 108.496 / 350.000 x 100% = 30,99%. Ke depan, pelaksanaan kegiatan Tugas
Pembantuan untuk peningkatan mutu kakao fermentasi diharapkan dapat lebih ditingkatkan
lagi pada tahun-tahun mendatang.
Jumlah sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri cokelat dalam negeri
selama kurun waktu 2010-2014 seperti pada Tabel 49.
Tabel 49. Jumlah Sarana Pengolahan Kakao Fermentasi Bermutu Untuk Industri Cokelat Dalam Negeri Selama Kurun Waktu 2010-2014 (Kotak Fermentasi)
No Uraian 2010 2011 2012 2013 2014
1 Sarana Kakao fermentasi - - 2.203 1.335 1.781
2 Kapasitas Pemakaian Per Tahun - - 35.248 21.360 28.496 Sumber data: Ditjen PPHP, Kementerian Pertanian, 2014
Jumlah kotak kakao fermentasi yang difasilitasi Kementan tahun 2014 sebanyak 1.781 kotak
fermentasi meningkat dibanding tahun 2013 sebanyak 1.335 kotak fermentasi atau meningkat
sebanyak 446 kotak fermentasi (33,41%). Sesuai dengan Penetapan Kinerja (PK) Kementerian
Pertanian Tahun 2014, indikator meningkatnya sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu
untuk industri coklat dalam negeri ditargetkan sebesar 10% dengan realisasi capaiannya
sebesar 33,41% atau secara ukuran keberhasilan mencapai 334,10% (sangat berhasil).
Beberapa hal yang mendukung keberhasilan tercapainya indikator Meningkatnya sarana
pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri cokelat dalam negeri adalah sebagai
berikut: (a) Kebutuhan kakao fermentasi sampai saat ini sebagian besar masih didominasi
oleh impor, sehingga diperlukan peningkatan produksi kakao fermentasi lokal dengan
penambahan sarana dan prasarana kakao fermentasi; (b) Sebagian besar petani kakao adalah
petani rakyat yang tergabung dalam Gapoktan/Poktan sehingga dapat difasilitasi oleh Ditjen
PPHP.
Untuk mendukung pencapaian indikator Meningkatnya sarana pengolahan kakao fermentasi
bermutu untuk industri cokelat dalam negeri pada Tahun 2014, Kementerian Pertanian
mengalokasikan anggaran senilai Rp8.737.540.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31
Desember 2014 senilai Rp7.939.540.000,00 atau capaiannya sebesar 95%.
Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dalam mendukung
capaian indikator Meningkatnya sarana pengolahan kakao fermentasi bermutu untuk industri
cokelat dalam negeri, antara lain: Pengembangan mutu kakao fermentasi berupa fasilitasi
sarana dan prasarana fermentasi (kotak fermentasi, pengering, gudang, dan alat pengukur
kadar air biji kakao).
3.3.3.5. Surplus Neraca Perdagangan Komoditas Pertanian
Dalam rangka peningkatan akses pasar untuk memacu pertumbuhan ekspor produk
pertanian ke berbagai negara tujuan ekspor telah dilakukan berbagai kebijakan dan program
akselerasi ekspor, promosi dan diplomasi serta advokasi di berbagai negara dan forum
kerjasama internasional. Percepatan dan peningkatan ekspor difokuskan pada beberapa
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201486
Kementerian Pertanian
komoditas utama yang memiliki daya saing di pasar global, antara lain Komoditas Perkebunan
(Kelapa Sawit, Kakao, Kopi, Karet, dan Minyak Atsiri) dan Komoditas Hortikultura (Buah,
Sayur, Tanaman Hias, dan Biofarmaka).
Perhitungan mengenai ekspor dan impor menggunakan data ekspor - impor yang diterbitkan
oleh BPS, sehingga diperoleh neraca perdagangan tahun 2014. Nomor HS yang digunakan
adalah: HS 01-HS 24 kecuali 03 (perikanan); HS 33 (minyak atsiri), HS 40 (karet), HS 30 (obat
hewan); HS 41 (kulit dan jangat), HS 50 (ulat sutera); HS 51 (wol), HS 53 (serat), HS 43 (kulit
biribiri); HS 44 (arang kelapa).
Pada tahun 2014, sesuai dengan Penetapan Kinerja (PK) Kementerian Pertanian Tahun 2014,
indikator neraca perdagangan komoditas pertanian ditargetkan senilai US$23,00 miliar.
Sampai dengan Desember 2014 capaian surplus neraca perdagangan komoditas pertanian
mencapai US$15,19 miliar atau secara persentase capaian peningkatan neraca perdagangan
tahun 2014 sebesar 66,04% (cukup berhasil). Apabila dibandingkan dengan capaian pada
tahun 2013 senilai US$17,63 miliar maka terdapat penurunan senilai US$0,72 miliar (4,08%).
Target dan capaian peningkatan neraca ekspor per tahun dari 2010-2014 seperti pada Tabel 50
berikut.
Tabel 50. Target dan Capaian Neraca Perdagangan Komoditas Pertanian Periode Tahun 2010-2014
Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Target (US$ miliar) 15,11 17,38 19,98 22,98 23 Realisasi (US$ miliar) 13,14 18,54 22,77 18,35 17,63 15,19* Capaian Realisasi /Target (%) 122,7 131 91,84 76,72 66,04 Sumber: BPS, diolah Pusdatin dan Ditjen PPHP * Data sampai dengan Desember 2014
Penyebab rendahnya realisasi neraca perdagangan pertanian tahun 2014 disebabkan antara
lain: (a) turunnya harga komoditas perkebunan di pasar dunia; (b) berkembangnya industri
hilir di Indonesia sehingga sebagian besar produk yang dihasilkan dipergunakan untuk industri
dalam negeri; (c) menurunnya pertumbuhan ekonomi di negara tujuan seperti Tiongkok dan
India; dan (d) berkurangnya permintaan negara tujuan terhadap produk perkebunan
Indonesia.
Untuk mendukung pencapaian indikator surplus neraca perdagangan komoditas pertanian
pada Tahun 2014, Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran senilai
Rp10.022.300.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2014 senilai
Rp9.486.106.950,00 atau capaiannya sebesar 94,65%.
Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dalam mendukung
capaian indikator Surplus neraca perdagangan komoditas pertanian, antara lain: (a) Kegiatan
Akselerasi Ekspor hasil pertanian; (b) Kegiatan Bimbingan Akselesari Peningkatan Ekspor Hasil
Pertanian.
Neraca perdagangan beberapa komoditas ekspor pada tahun 2014 secara lebih rinci diuraikan
sebagai berikut:
(1) Kegiatan Peningkatan Ekspor CPO dan Olahannya
Volume ekspor CPO dan olahannya pada tahun 2014 dibanding tahun 2013 mengalami
peningkatan sebesar 8,69% yaitu dari 25,79 juta ton menjadi 28,03 juta ton. Pertumbuhan nilai
ekspor CPO dan olahannya pada periode yang sama meningkat sebesar 12,48%, dimana nilai
ekspor pada tahun 2013 sebesar US$17,68 miliar menjadi US$19,56 miliar pada tahun 2014.
Penurunan nilai ekspor ini sebagai akibat dari turunnya harga CPO dan olahannya di pasar
internasional. Peningkatan ekspor terutama ke negara tujuan seperti Amerika Serikat,
Jepang, dan Singapura.
(2) Kegiatan Peningkatan Ekspor Karet
Volume ekspor karet pada tahun 2014 dibanding tahun 2013 mengalami penurunan sebesar
2,96%, yaitu dari 2,70 juta ton pada tahun 2013 menjadi 2,62 juta ton pada tahun 2014.
Sementara nilai ekspornya menurun 13,26% pada periode yang sama, yaitu US$6,91 miliar pada
tahun 2013 menjadi US$4,74 miliar pada tahun 2014. Penurunan nilai ekspor karet disebabkan
menurunnya harga karet dunia. Upaya peningkatan ekspor karet ini dilakukan antara lain
dengan penerapan SOP Bokar Bersih dengan pembentukan UPPB dan kerjasama komoditi
karet antar 3 negara: Thailand, Indonesia, dan Malaysia yang dilaksanakan melalui forum
International Tripartite Rubber Council (ITRC).
(3) Kegiatan Peningkatan Ekspor Kopi
Volume ekspor kopi pada periode 2014 dibandingkan 2013 mengalami penurunan 27,94%,
yaitu dari 534,03 ribu ton pada tahun 2013 menjadi 384,83 ribu ton pada tahun 2014. Nilai
ekspor kopi pada periode yang sama mengalami penurunan sebesar 11,11% yaitu dari US$1,17
miliar pada tahun 2013 menjadi US$1,04 miliar pada tahun 2014. Kegiatan peningkatan
ekspor kopi terutama dilakukan melalui promosi, perbaikan mutu, dan kerjasama antar
negara melalui ASEAN National Focal Point Working Group on Coffee.
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 87
Kementerian Pertanian
komoditas utama yang memiliki daya saing di pasar global, antara lain Komoditas Perkebunan
(Kelapa Sawit, Kakao, Kopi, Karet, dan Minyak Atsiri) dan Komoditas Hortikultura (Buah,
Sayur, Tanaman Hias, dan Biofarmaka).
Perhitungan mengenai ekspor dan impor menggunakan data ekspor - impor yang diterbitkan
oleh BPS, sehingga diperoleh neraca perdagangan tahun 2014. Nomor HS yang digunakan
adalah: HS 01-HS 24 kecuali 03 (perikanan); HS 33 (minyak atsiri), HS 40 (karet), HS 30 (obat
hewan); HS 41 (kulit dan jangat), HS 50 (ulat sutera); HS 51 (wol), HS 53 (serat), HS 43 (kulit
biribiri); HS 44 (arang kelapa).
Pada tahun 2014, sesuai dengan Penetapan Kinerja (PK) Kementerian Pertanian Tahun 2014,
indikator neraca perdagangan komoditas pertanian ditargetkan senilai US$23,00 miliar.
Sampai dengan Desember 2014 capaian surplus neraca perdagangan komoditas pertanian
mencapai US$15,19 miliar atau secara persentase capaian peningkatan neraca perdagangan
tahun 2014 sebesar 66,04% (cukup berhasil). Apabila dibandingkan dengan capaian pada
tahun 2013 senilai US$17,63 miliar maka terdapat penurunan senilai US$0,72 miliar (4,08%).
Target dan capaian peningkatan neraca ekspor per tahun dari 2010-2014 seperti pada Tabel 50
berikut.
Tabel 50. Target dan Capaian Neraca Perdagangan Komoditas Pertanian Periode Tahun 2010-2014
Uraian Tahun 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Target (US$ miliar) 15,11 17,38 19,98 22,98 23 Realisasi (US$ miliar) 13,14 18,54 22,77 18,35 17,63 15,19* Capaian Realisasi /Target (%) 122,7 131 91,84 76,72 66,04 Sumber: BPS, diolah Pusdatin dan Ditjen PPHP * Data sampai dengan Desember 2014
Penyebab rendahnya realisasi neraca perdagangan pertanian tahun 2014 disebabkan antara
lain: (a) turunnya harga komoditas perkebunan di pasar dunia; (b) berkembangnya industri
hilir di Indonesia sehingga sebagian besar produk yang dihasilkan dipergunakan untuk industri
dalam negeri; (c) menurunnya pertumbuhan ekonomi di negara tujuan seperti Tiongkok dan
India; dan (d) berkurangnya permintaan negara tujuan terhadap produk perkebunan
Indonesia.
Untuk mendukung pencapaian indikator surplus neraca perdagangan komoditas pertanian
pada Tahun 2014, Kementerian Pertanian mengalokasikan anggaran senilai
Rp10.022.300.000,00 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2014 senilai
Rp9.486.106.950,00 atau capaiannya sebesar 94,65%.
Kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian Pertanian dalam mendukung
capaian indikator Surplus neraca perdagangan komoditas pertanian, antara lain: (a) Kegiatan
Akselerasi Ekspor hasil pertanian; (b) Kegiatan Bimbingan Akselesari Peningkatan Ekspor Hasil
Pertanian.
Neraca perdagangan beberapa komoditas ekspor pada tahun 2014 secara lebih rinci diuraikan
sebagai berikut:
(1) Kegiatan Peningkatan Ekspor CPO dan Olahannya
Volume ekspor CPO dan olahannya pada tahun 2014 dibanding tahun 2013 mengalami
peningkatan sebesar 8,69% yaitu dari 25,79 juta ton menjadi 28,03 juta ton. Pertumbuhan nilai
ekspor CPO dan olahannya pada periode yang sama meningkat sebesar 12,48%, dimana nilai
ekspor pada tahun 2013 sebesar US$17,68 miliar menjadi US$19,56 miliar pada tahun 2014.
Penurunan nilai ekspor ini sebagai akibat dari turunnya harga CPO dan olahannya di pasar
internasional. Peningkatan ekspor terutama ke negara tujuan seperti Amerika Serikat,
Jepang, dan Singapura.
(2) Kegiatan Peningkatan Ekspor Karet
Volume ekspor karet pada tahun 2014 dibanding tahun 2013 mengalami penurunan sebesar
2,96%, yaitu dari 2,70 juta ton pada tahun 2013 menjadi 2,62 juta ton pada tahun 2014.
Sementara nilai ekspornya menurun 13,26% pada periode yang sama, yaitu US$6,91 miliar pada
tahun 2013 menjadi US$4,74 miliar pada tahun 2014. Penurunan nilai ekspor karet disebabkan
menurunnya harga karet dunia. Upaya peningkatan ekspor karet ini dilakukan antara lain
dengan penerapan SOP Bokar Bersih dengan pembentukan UPPB dan kerjasama komoditi
karet antar 3 negara: Thailand, Indonesia, dan Malaysia yang dilaksanakan melalui forum
International Tripartite Rubber Council (ITRC).
(3) Kegiatan Peningkatan Ekspor Kopi
Volume ekspor kopi pada periode 2014 dibandingkan 2013 mengalami penurunan 27,94%,
yaitu dari 534,03 ribu ton pada tahun 2013 menjadi 384,83 ribu ton pada tahun 2014. Nilai
ekspor kopi pada periode yang sama mengalami penurunan sebesar 11,11% yaitu dari US$1,17
miliar pada tahun 2013 menjadi US$1,04 miliar pada tahun 2014. Kegiatan peningkatan
ekspor kopi terutama dilakukan melalui promosi, perbaikan mutu, dan kerjasama antar
negara melalui ASEAN National Focal Point Working Group on Coffee.
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201488
Kementerian Pertanian
(4) Ekspor Buah Tropika
Volume ekspor manggis pada tahun 2014 meningkat dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu
sebesar 31,76% (dari 7,65 ribu ton menjadi 10,08 ribu ton). Sedangkan nilainya pada periode
yang sama juga meningkat sebesar 14,31% (dari US$5,73 ribu menjadi US$6,55 ribu).
Volume ekspor mangga pada periode 2014 mengalami peningkatan dari 1.089 ton menjadi
1.149 ton atau mengalami peningkatan sebesar 5,51% dibandingkan dengan periode yang
sama pada tahun 2013. Sementara nilainya meningkat sebesar 27,66% dari US$1,41 ribu
menjadi US$1,80 ribu.
Volume ekspor Nenas pada periode 2014 mengalami peningkatan dari 174,09 ribu ton
menjadi 192,32 ribu ton atau mengalami peningkatan sebesar 10,47% dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun 2013. Sementara nilainya meningkat sebesar 22,81% dari
US$157,44 ribu menjadi US$193,35 ribu.
Untuk komoditas hortikultura (buah dan sayur) walaupun ekspornya menurun pada tahun
2014, tetapi produksinya mengalami peningkatan terhadap produksi tahun 2013, seperti
dapat dilihat pada Tabel 51.
Gambar 8. Panen Jeruk dan Padi Oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Gambar 9. Pelaksanaan Cetak Sawah di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo
Tabel 51. Perbandingan Produksi Hortikultura Tahun 2013 dan Tahun 2014
No Komoditas Produksi
% Tahun 2013 Tahun 2014*)
A. Buah 1 Jeruk (ton) 1.654.732 1.701.170 2,81 2 Mangga (ton) 2.192.928 2.236.786 2,00 3 Manggis (ton) 139.602 142.394 2,00 4 Durian (ton) 759.055 896.125 18,06 5 Pisang (ton) 6.279.279 6.392.306 1,80 6 Buah pohon dan perdu lainnya (ton) 3.616.720 4.121.240 13,95 7 Buah semusim dan merambat (ton) 853.343 959.356 12,42 8 Buah terna lainnya (ton) 2.792.620 2.775.649 (0,61)
Total Buah 18.288.279 19.225.026 5,12
B. Florikultura 1 Anggrek (tangkai) 20.277.672 21.550.874 6,28 2 Krisan (tangkai) 387.208.754 400.594.757 3,46 3 Tanaman Hias Bunga dan daun lainnya (tangkai) 280.005.290 305.313.989 9,04 4 Tanaman Pot dan tanaman taman (pohon) 34.033.679 36.607.813 7,56 5 Tanaman Bunga Tabur (Melati) kg 30.258.648 33.093.933 9,37 C. Sayur 1 Cabai (ton) 1.726.382 1.866.621 8,12 2 Bawang Merah (ton) 1.010.773 1.200.000 18,72 3 Kentang (ton) 1.124.282 1.018.915 (9,37) 4 Jamur (ton) 44.565 20.837 (53,24) 5 Sayuran umbi lainnya (ton) 560.250 611.380 9,13 6 Sayuran daun (ton) 3.297.071 3.091.178 (6,24) 7 Sayuran buah lainnya (ton) 3.795.125 3.773.235 (0,58)
Total Sayuran 11.558.449 11.582.166 0,2 D. Tanaman Obat 1 Temulawak (ton) 35.665 36.233 1,59 2 Tanaman Obat Rimpang lainnya (ton) 417.541 425.176 1,83 3 Tanaman Obat Non Rimpang lainnya (ton) 88.220 89.775 1,76
Total Tanaman Obat 541.426 551.184 1,80
Sumber: Ditjen Hortikultura, 2014 Keterangan: *) Angka Prognosa
3.3.4 Peningkatan Kesejahteraan Petani
Tingkat kesejahteraan petani dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu pemilikan aset
dan lahan, dan tingkat pendapatan. Dalam laporan ini, indikator kinerja yang diukur adalah
Nilai Tukar Petani (NTP) dan pendapatan petani per kapita.
Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petani terdiri dari 2 indikator kinerja utama, yakni: (1)
Nilai Tukar Petani dan (2) Persentase pertumbuhan pendapatan per kapita yang pencapaian
kinerjanya di tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 51. Dibandingkan dengan target, capaian
untuk indikator Nilai Tukar Petani sebesar 97,61% (berhasil) dan capaian untuk indikator Skor
Pola Pangan Harapan sebesar 102,79% (sangat berhasil).
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 89
Kementerian Pertanian
(4) Ekspor Buah Tropika
Volume ekspor manggis pada tahun 2014 meningkat dibandingkan dengan tahun 2013 yaitu
sebesar 31,76% (dari 7,65 ribu ton menjadi 10,08 ribu ton). Sedangkan nilainya pada periode
yang sama juga meningkat sebesar 14,31% (dari US$5,73 ribu menjadi US$6,55 ribu).
Volume ekspor mangga pada periode 2014 mengalami peningkatan dari 1.089 ton menjadi
1.149 ton atau mengalami peningkatan sebesar 5,51% dibandingkan dengan periode yang
sama pada tahun 2013. Sementara nilainya meningkat sebesar 27,66% dari US$1,41 ribu
menjadi US$1,80 ribu.
Volume ekspor Nenas pada periode 2014 mengalami peningkatan dari 174,09 ribu ton
menjadi 192,32 ribu ton atau mengalami peningkatan sebesar 10,47% dibandingkan dengan
periode yang sama pada tahun 2013. Sementara nilainya meningkat sebesar 22,81% dari
US$157,44 ribu menjadi US$193,35 ribu.
Untuk komoditas hortikultura (buah dan sayur) walaupun ekspornya menurun pada tahun
2014, tetapi produksinya mengalami peningkatan terhadap produksi tahun 2013, seperti
dapat dilihat pada Tabel 51.
Gambar 8. Panen Jeruk dan Padi Oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono
Gambar 9. Pelaksanaan Cetak Sawah di Kabupaten Pohuwato, Gorontalo
Tabel 51. Perbandingan Produksi Hortikultura Tahun 2013 dan Tahun 2014
No Komoditas Produksi
% Tahun 2013 Tahun 2014*)
A. Buah 1 Jeruk (ton) 1.654.732 1.701.170 2,81 2 Mangga (ton) 2.192.928 2.236.786 2,00 3 Manggis (ton) 139.602 142.394 2,00 4 Durian (ton) 759.055 896.125 18,06 5 Pisang (ton) 6.279.279 6.392.306 1,80 6 Buah pohon dan perdu lainnya (ton) 3.616.720 4.121.240 13,95 7 Buah semusim dan merambat (ton) 853.343 959.356 12,42 8 Buah terna lainnya (ton) 2.792.620 2.775.649 (0,61)
Total Buah 18.288.279 19.225.026 5,12
B. Florikultura 1 Anggrek (tangkai) 20.277.672 21.550.874 6,28 2 Krisan (tangkai) 387.208.754 400.594.757 3,46 3 Tanaman Hias Bunga dan daun lainnya (tangkai) 280.005.290 305.313.989 9,04 4 Tanaman Pot dan tanaman taman (pohon) 34.033.679 36.607.813 7,56 5 Tanaman Bunga Tabur (Melati) kg 30.258.648 33.093.933 9,37 C. Sayur 1 Cabai (ton) 1.726.382 1.866.621 8,12 2 Bawang Merah (ton) 1.010.773 1.200.000 18,72 3 Kentang (ton) 1.124.282 1.018.915 (9,37) 4 Jamur (ton) 44.565 20.837 (53,24) 5 Sayuran umbi lainnya (ton) 560.250 611.380 9,13 6 Sayuran daun (ton) 3.297.071 3.091.178 (6,24) 7 Sayuran buah lainnya (ton) 3.795.125 3.773.235 (0,58)
Total Sayuran 11.558.449 11.582.166 0,2 D. Tanaman Obat 1 Temulawak (ton) 35.665 36.233 1,59 2 Tanaman Obat Rimpang lainnya (ton) 417.541 425.176 1,83 3 Tanaman Obat Non Rimpang lainnya (ton) 88.220 89.775 1,76
Total Tanaman Obat 541.426 551.184 1,80
Sumber: Ditjen Hortikultura, 2014 Keterangan: *) Angka Prognosa
3.3.4 Peningkatan Kesejahteraan Petani
Tingkat kesejahteraan petani dapat dilihat dari beberapa indikator kinerja yaitu pemilikan aset
dan lahan, dan tingkat pendapatan. Dalam laporan ini, indikator kinerja yang diukur adalah
Nilai Tukar Petani (NTP) dan pendapatan petani per kapita.
Sasaran Meningkatnya Kesejahteraan Petani terdiri dari 2 indikator kinerja utama, yakni: (1)
Nilai Tukar Petani dan (2) Persentase pertumbuhan pendapatan per kapita yang pencapaian
kinerjanya di tahun 2014 dapat dilihat pada Tabel 51. Dibandingkan dengan target, capaian
untuk indikator Nilai Tukar Petani sebesar 97,61% (berhasil) dan capaian untuk indikator Skor
Pola Pangan Harapan sebesar 102,79% (sangat berhasil).
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201490
Kementerian Pertanian
Tabel 52. Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Kesejahteraan Petani Kementerian Pertanian Tahun 2014
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian Kinerja
Meningkatnya Kesejahteraan Petani
- Nilai Tukar Petani (NTP) 110-115 107,37 97,61
- Persentase pertumbuhan pendapatan per kapita
11,10% 11,41 102,79
Sumber data: PK dan Hasil Pengukuran Kinerja, 2014
3.3.4.1 Nilai Tukar Petani (NTP)
Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani
(It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib), dimana It menunjukkan fluktuasi harga
barang-barang yang dihasilkan petani sementara Ib mencerminkan harga barang-barang yang
dikonsumsi petani dan barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. NTP
digunakan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang
dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumahtangga. Umumnya, NTP digunakan
sebagai indikator proksi kesejahteraan petani.
Peningkatan NTP dapat dilakukan dengan meningkatkan indeks harga yang diterima petani,
namun hal ini dapat memacu inflasi yang tidak diinginkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu,
untuk meningkatkan NTP perlu diupayakan agar peningkatan indeks harga yang dibayar
petani tidak terlalu progresif.
Perlu dicermati bahwa NTP bukan mutlak ukuran kesejahteraan petani karena walaupun
indeks harga yang diterima petani meningkat, namun belum tentu NTP meningkat, karena
masih tergantung dengan indeks harga yang dibayar petani.
Dalam rencana strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014, secara umum dinyatakan
bahwa untuk periode 2010-2014, sasaran angka NTP berkisar antara 115-120, yang berarti
bahwa penerimaan petani diharapkan semakin lebih besar dari pengeluaran.
Selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, NTP meningkat pesat. Walaupun
sempat menurun pada tahun 2013, namun NTP melonjak dari 101,77 pada tahun 2010 menjadi
107,37 pada tahun 2014. Bahkan pencapaian NTP pada tahun 2014 merupakan capaian
tertinggi sepanjang 2010–2014. Peningkatan NTP tersebut disebabkan oleh laju peningkatan
indeks harga yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan laju peningkatan indeks harga
yang dibayar petani. Perkembangan NTP selama periode 2010-2014 dapat dilihat pada Gambar
6 dan Tabel 53.
Gambar 10. Perkembangan Nilai Tukar Petani, 2010-2014 (2007 = 100)
Sumber data: BPS, 2014
Hasil perhitungan NTP yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan
menggunakan tahun dasar 2007 menunjukkan bahwa NTP rata-rata nasional pada tahun 2014
mencapai 107,37 dari target sebesar 110-115 atau secara ukuran keberhasilan capaiannya
sebesar 97,61% (berhasil). Dari angka NTP tahun 2014 sebesar 107,37 tersebut terlihat bahwa
ada sebesar 7,37% dari penghasilan petani yang dapat disimpan setelah memenuhi kebutuhan
berproduksi dan konsumsi rumahtangga (100=titik impas). Jika dibandingkan dengan capaian
tahun 2013 sebesar 104,95 maka terjadi peningkatan sebesar 2,42 poin (2,31%).
Berdasarkan hasil penelitian Patanas oleh Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, pada
tahun 2010 hingga 2012, diketahui bahwa sumber pendapatan rumahtangga tani sebesar
33,87-40% berasal dari sektor non pertanian. Artinya, dengan hanya perolehan pendapatan
dari sektor pertanian, petani sudah dapat mencukupi kebutuhan berproduksi dan
konsumsinya serta dapat menggunakan sisa penghasilan sebesar 7,37% dan pendapatan dari
sektor non pertanian untuk membiayai kebutuhan non produksi dan non konsumsinya.
Gambar 11. Pengembangan Sapi
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 91
Kementerian Pertanian
Tabel 52. Persentase Capaian Kinerja Peningkatan Kesejahteraan Petani Kementerian Pertanian Tahun 2014
Sasaran Strategis Indikator Kinerja Target Realisasi % Capaian Kinerja
Meningkatnya Kesejahteraan Petani
- Nilai Tukar Petani (NTP) 110-115 107,37 97,61
- Persentase pertumbuhan pendapatan per kapita
11,10% 11,41 102,79
Sumber data: PK dan Hasil Pengukuran Kinerja, 2014
3.3.4.1 Nilai Tukar Petani (NTP)
Nilai Tukar Petani (NTP) merupakan perbandingan antara indeks harga yang diterima petani
(It) dengan indeks harga yang dibayar petani (Ib), dimana It menunjukkan fluktuasi harga
barang-barang yang dihasilkan petani sementara Ib mencerminkan harga barang-barang yang
dikonsumsi petani dan barang yang diperlukan untuk memproduksi hasil pertanian. NTP
digunakan untuk mengukur kemampuan tukar produk yang dijual petani dengan produk yang
dibutuhkan petani dalam produksi dan konsumsi rumahtangga. Umumnya, NTP digunakan
sebagai indikator proksi kesejahteraan petani.
Peningkatan NTP dapat dilakukan dengan meningkatkan indeks harga yang diterima petani,
namun hal ini dapat memacu inflasi yang tidak diinginkan oleh pemerintah. Oleh sebab itu,
untuk meningkatkan NTP perlu diupayakan agar peningkatan indeks harga yang dibayar
petani tidak terlalu progresif.
Perlu dicermati bahwa NTP bukan mutlak ukuran kesejahteraan petani karena walaupun
indeks harga yang diterima petani meningkat, namun belum tentu NTP meningkat, karena
masih tergantung dengan indeks harga yang dibayar petani.
Dalam rencana strategis Kementerian Pertanian Tahun 2010-2014, secara umum dinyatakan
bahwa untuk periode 2010-2014, sasaran angka NTP berkisar antara 115-120, yang berarti
bahwa penerimaan petani diharapkan semakin lebih besar dari pengeluaran.
Selama periode tahun 2010 sampai dengan tahun 2014, NTP meningkat pesat. Walaupun
sempat menurun pada tahun 2013, namun NTP melonjak dari 101,77 pada tahun 2010 menjadi
107,37 pada tahun 2014. Bahkan pencapaian NTP pada tahun 2014 merupakan capaian
tertinggi sepanjang 2010–2014. Peningkatan NTP tersebut disebabkan oleh laju peningkatan
indeks harga yang diterima petani lebih tinggi dibandingkan laju peningkatan indeks harga
yang dibayar petani. Perkembangan NTP selama periode 2010-2014 dapat dilihat pada Gambar
6 dan Tabel 53.
Gambar 10. Perkembangan Nilai Tukar Petani, 2010-2014 (2007 = 100)
Sumber data: BPS, 2014
Hasil perhitungan NTP yang dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) dengan
menggunakan tahun dasar 2007 menunjukkan bahwa NTP rata-rata nasional pada tahun 2014
mencapai 107,37 dari target sebesar 110-115 atau secara ukuran keberhasilan capaiannya
sebesar 97,61% (berhasil). Dari angka NTP tahun 2014 sebesar 107,37 tersebut terlihat bahwa
ada sebesar 7,37% dari penghasilan petani yang dapat disimpan setelah memenuhi kebutuhan
berproduksi dan konsumsi rumahtangga (100=titik impas). Jika dibandingkan dengan capaian
tahun 2013 sebesar 104,95 maka terjadi peningkatan sebesar 2,42 poin (2,31%).
Berdasarkan hasil penelitian Patanas oleh Pusat Sosial Ekonomi dan Kebijakan Pertanian, pada
tahun 2010 hingga 2012, diketahui bahwa sumber pendapatan rumahtangga tani sebesar
33,87-40% berasal dari sektor non pertanian. Artinya, dengan hanya perolehan pendapatan
dari sektor pertanian, petani sudah dapat mencukupi kebutuhan berproduksi dan
konsumsinya serta dapat menggunakan sisa penghasilan sebesar 7,37% dan pendapatan dari
sektor non pertanian untuk membiayai kebutuhan non produksi dan non konsumsinya.
Gambar 11. Pengembangan Sapi
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201492
Kementerian Pertanian
Tabel 53. Perkembangan Nilai Tukar Petani (2007=100), 2010-2014
Bulan Nilai Tukar Petani
2010 2011 2012 2013 2014 Januari 101,20 103,01 105,73 105,67 107,79 Februari 101,19 103,33 105,10 105,19 106,98 Maret 101,09 103,32 104,68 104,53 106,63 April 101,20 103,91 104,71 104,55 106,59 Mei 101,16 104,50 104,77 104,95 106,74 Juni 101,39 104,79 104,88 105,28 106,96 Juli 101,77 104,87 104,96 104,58 107,19 Agustus 101,82 105,11 105,26 104,32 107,43 September 102,19 105,17 105,41 104,56 107,90 Oktober 102,61 105,51 105,76 105,30 108,80 Nopember 102,89 105,64 105,72 105,15 108,23 Desember 102,75 105,75 105,87 105,30 107,27 Rataan 101,77 104,58 105,24 104,95 107,37
Sumber: BPS, 2014
Grafik 2. Perkembangan NTP Tahun 2010- 2013 (Januari s.d Desember)
Sumber: BPS, 2014
Walaupun demikian, NTP yang akselerasi pertumbuhannya semakin rendah sejak 2010
mengindikasikan kenaikkan harga-harga kebutuhan konsumsi dan sarana prasarana
berproduksi yang semakin tinggi, sementara harga jual produk pertanian meningkat lebih
lambat. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan harga jual produk
pertanian sehingga dapat menaikkan daya beli petani. Salah satu upaya yang dapat dilakukan
adalah dengan mencegah kejatuhan harga produk pertanian yang umumnya terjadi saat
panen raya melalui mekanisme harga dasar.
Hasil perhitungan NTP (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, dan peternakan)
oleh BPS dengan menggunakan tahun dasar 2007 menunjukkan bahwa NTP rata-rata tahun
2010-2014 mencapai 104,85 (Tabel 2). NTP rata-rata tahun 2010-2014 tertinggi adalah pada
subsektor tanaman hortikultura sebesar 108,91, diikuti oleh sub sektor tanaman perkebunan
rakyat (105,49), sub sektor peternakan (102,67), dan NTP terendah pada sub sektor tanaman
pangan (102,31). NTP tahun 2010-2014 mengalami pertumbuhan rata-rata 0,97%. Pada periode
tersebut NTP tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan rakyat, dan peternakan
mengalami pertumbuhan positif masing-masing 1,02%, 0,70%, 0,50%, dan 0,16%.
Tabel 54. Perkembangan Nilai Tukar Petani per Sub Sektor (2007=100), 2010 – 2014
No Tahun
Nilai Tukar Petani
Total Tanaman Pangan
Tanaman Hortikultura
Tanaman Perkebunan Rakyat Peternakan
1. 2010 101,77 9778 107,6 104,07 104,10 2. 2011 104,58 102,82 108,95 107,29 101,22 3. 2012 105,24 104,70 109,03 105,91 101,33 4. 2013 104,92 104,62 108,35 104,13 102,05 5. 2014 105,75 101,64 110,61 106,07 104,67
Rataan 104,85 102,31 108,91 105,49 102,67 Pertumbuhan (%) 0,97 1,02 0,70 0,50 0,16
Sumber: BPS, 2014
Permasalahan rendahnya NTP sehingga capaiannya belum mencapai target yang ditetapkan,
antara lain disebabkan oleh: (1) Skala usaha budidaya pertanian yang relatif kecil; (2) Harga
komoditas berfluktuasi, terutama pada saat panen raya; (3) Pembangunan infrastruktur yang
belum merata sehingga menyebabkan harga jual rendah dan harga kebutuhan lain tinggi;
(4) Aplikasi teknologi yang belum optimal, hal ini antara lain disebabkan karena terbatasnya
permodalan petani yang mengakibatkan produktivitas rendah; (5) Daya saing komoditas
pertanian relatif rendah; (6) Laju pertumbuhan harga konsumsi dan harga sarana produksi
lebih tinggi dari laju pertumbuhan harga komoditas; (7) Dari sisi konsumsi rumahtangga,
pertumbuhan pengeluaran untuk bahan makanan, makanan jadi, perumahan dan sandang
lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan produksi komoditas pertanian; (8) Dari sisi biaya
produksi, laju pertumbuhan harga/biaya obat-obatan dan penambahan barang modal tinggi
dibandingkan laju pertumbuhan harga komoditas pertanian.
Upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam Rencana Strategis Kementerian
Pertanian 2010-2014 untuk meningkatkan pendapatan serta menjaga harga jual masih relevan
dengan berbagai catatan:
(1) Penetapan HPP dan harga output yang proporsional dan lebih berpihak ke petani.
(2) Melakukan upaya koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memungkinkan
diberikannya keringanan pajak terhadap barang-barang modal atau sarana yang
digunakan untuk berusahatani.
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 93
Kementerian Pertanian
Tabel 53. Perkembangan Nilai Tukar Petani (2007=100), 2010-2014
Bulan Nilai Tukar Petani
2010 2011 2012 2013 2014 Januari 101,20 103,01 105,73 105,67 107,79 Februari 101,19 103,33 105,10 105,19 106,98 Maret 101,09 103,32 104,68 104,53 106,63 April 101,20 103,91 104,71 104,55 106,59 Mei 101,16 104,50 104,77 104,95 106,74 Juni 101,39 104,79 104,88 105,28 106,96 Juli 101,77 104,87 104,96 104,58 107,19 Agustus 101,82 105,11 105,26 104,32 107,43 September 102,19 105,17 105,41 104,56 107,90 Oktober 102,61 105,51 105,76 105,30 108,80 Nopember 102,89 105,64 105,72 105,15 108,23 Desember 102,75 105,75 105,87 105,30 107,27 Rataan 101,77 104,58 105,24 104,95 107,37
Sumber: BPS, 2014
Grafik 2. Perkembangan NTP Tahun 2010- 2013 (Januari s.d Desember)
Sumber: BPS, 2014
Walaupun demikian, NTP yang akselerasi pertumbuhannya semakin rendah sejak 2010
mengindikasikan kenaikkan harga-harga kebutuhan konsumsi dan sarana prasarana
berproduksi yang semakin tinggi, sementara harga jual produk pertanian meningkat lebih
lambat. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan harga jual produk
pertanian sehingga dapat menaikkan daya beli petani. Salah satu upaya yang dapat dilakukan
adalah dengan mencegah kejatuhan harga produk pertanian yang umumnya terjadi saat
panen raya melalui mekanisme harga dasar.
Hasil perhitungan NTP (tanaman pangan, hortikultura, perkebunan rakyat, dan peternakan)
oleh BPS dengan menggunakan tahun dasar 2007 menunjukkan bahwa NTP rata-rata tahun
2010-2014 mencapai 104,85 (Tabel 2). NTP rata-rata tahun 2010-2014 tertinggi adalah pada
subsektor tanaman hortikultura sebesar 108,91, diikuti oleh sub sektor tanaman perkebunan
rakyat (105,49), sub sektor peternakan (102,67), dan NTP terendah pada sub sektor tanaman
pangan (102,31). NTP tahun 2010-2014 mengalami pertumbuhan rata-rata 0,97%. Pada periode
tersebut NTP tanaman pangan, tanaman hortikultura, perkebunan rakyat, dan peternakan
mengalami pertumbuhan positif masing-masing 1,02%, 0,70%, 0,50%, dan 0,16%.
Tabel 54. Perkembangan Nilai Tukar Petani per Sub Sektor (2007=100), 2010 – 2014
No Tahun
Nilai Tukar Petani
Total Tanaman Pangan
Tanaman Hortikultura
Tanaman Perkebunan Rakyat Peternakan
1. 2010 101,77 9778 107,6 104,07 104,10 2. 2011 104,58 102,82 108,95 107,29 101,22 3. 2012 105,24 104,70 109,03 105,91 101,33 4. 2013 104,92 104,62 108,35 104,13 102,05 5. 2014 105,75 101,64 110,61 106,07 104,67
Rataan 104,85 102,31 108,91 105,49 102,67 Pertumbuhan (%) 0,97 1,02 0,70 0,50 0,16
Sumber: BPS, 2014
Permasalahan rendahnya NTP sehingga capaiannya belum mencapai target yang ditetapkan,
antara lain disebabkan oleh: (1) Skala usaha budidaya pertanian yang relatif kecil; (2) Harga
komoditas berfluktuasi, terutama pada saat panen raya; (3) Pembangunan infrastruktur yang
belum merata sehingga menyebabkan harga jual rendah dan harga kebutuhan lain tinggi;
(4) Aplikasi teknologi yang belum optimal, hal ini antara lain disebabkan karena terbatasnya
permodalan petani yang mengakibatkan produktivitas rendah; (5) Daya saing komoditas
pertanian relatif rendah; (6) Laju pertumbuhan harga konsumsi dan harga sarana produksi
lebih tinggi dari laju pertumbuhan harga komoditas; (7) Dari sisi konsumsi rumahtangga,
pertumbuhan pengeluaran untuk bahan makanan, makanan jadi, perumahan dan sandang
lebih tinggi dibandingkan laju pertumbuhan produksi komoditas pertanian; (8) Dari sisi biaya
produksi, laju pertumbuhan harga/biaya obat-obatan dan penambahan barang modal tinggi
dibandingkan laju pertumbuhan harga komoditas pertanian.
Upaya yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam Rencana Strategis Kementerian
Pertanian 2010-2014 untuk meningkatkan pendapatan serta menjaga harga jual masih relevan
dengan berbagai catatan:
(1) Penetapan HPP dan harga output yang proporsional dan lebih berpihak ke petani.
(2) Melakukan upaya koordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk memungkinkan
diberikannya keringanan pajak terhadap barang-barang modal atau sarana yang
digunakan untuk berusahatani.
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201494
Kementerian Pertanian
(3) Mengupayakan pemberian skim subsidi bunga kredit dan penjaminan untuk investasi dan
modal kerja usahatani.
(4) Melanjutkan upaya intervensi stabilisasi harga melalui pembelian dari BULOG,
menerapkan secara intensif sistem pembelian dengan resi gudang khususnya untuk
komoditi utama pada saat panen. Mengembangkan kelembagaan sistem tunda jual yang
memungkinkan petani mendapatkan harga jual produk pertanian yang wajar.
(5) Melakukan proteksi terhadap serbuan impor hasil-hasil pertanian, baik melalui instrumen
tarif dan non tarif. Hal ini sangat dibutuhkan untuk melindungi kejatuhan harga pertanian
akibat perdagangan internasional yang tidak adil (unfair market).
(6) Pengembangan infrastruktur oleh Pemerintah yang dilakukan secara padat karya dengan
melibatkan petani yang menjadi sasaran kegiatan.
(7) Mengembangkan berbagai aktivitas off-farm yang mampu membangkitkan penghasilan
bagi petani dengan basis kegiatan yang terkait usahatani, seperti wisata agro, industri
rumah tangga berbahan baku hasil pertanian dan industri rumah tangga yang dapat
menghasilkan peralatan pertanian sederhana.
(8) Mengupayakan insentif bagi tumbuhnya industri hulu dan hilir pertanian.
(9) Mengupayakan adanya payung hukum bagi bertumbuhnya Lembaga Pembiayaan
Pertanian yang tersedia di perdesaan.
3.3.4.2 Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita
Pendapatan petani per kapita adalah pendapatan yang diterima oleh setiap petani dalam
suatu negara selama kurun waktu satu tahun, atau ditentukan oleh besarnya pendapatan
pertanian dan jumlah petani. Pendapatan per kapita petani dihitung dengan membagi Produk
Domestik Bruto (PDB) per subsektor/sektor pertanian dengan jumlah petani pada masing-
masing sub sektor/sektor pertanian. Data PDB diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik
(BPS), sementara data jumlah petani diperoleh dari estimasi berdasarkan proyeksi angkatan
kerja per sub sektor (Proyeksi Pusdatin) dikalikan dengan proporsi angkatan kerja yang
diperoleh dari Proyeksi Penduduk BPS tahun 2010-2035.
Pendapatan petani per kapita meningkat menjadi Rp5,36 juta/kapita/tahun pada tahun 2014
atau meningkat 11,41% dibandingkan tahun 2013. Persentase realisasi peningkatan pendapatan
petani per kapita tahun 2014 sebesar 11,41% ini lebih besar dari target tahun 2014 sebesar 11,10%
atau secara ukuran keberhasilannya mencapai 102,79% (sangat berhasil). Pada tahun 2013,
rata-rata pendapatan petani per kapita adalah sebesar Rp4,81 juta/kapita/tahun. Jika
dibandingkan dengan capaian pertumbuhan pendapatan petani per kapita pada tahun 2013
sebesar 4,10% maka realisasi capaian tahun 2014 mengalami peningkatan pertumbuhan
sebesar 7,31%. Peningkatan pendapatan petani per kapita pada tahun 2014, secara umum
disebabkan peningkatan harga produk pertanian yang cukup signifikan dibandingkan pada
tahun 2013.
Jika dicermati pada tiap-tiap sub sektor, pendapatan petani per kapita tertinggi pada tahun
2014 adalah pada sub sektor peternakan sebesar Rp7,16 juta/kapita/tahun, diikuti berturut-
turut oleh subsektor tanaman pangan (Rp6,53 juta/kapita/tahun) dan perkebunan (Rp3,09
juta/kapita/tahun) (Tabel 55).
Tabel 55. Perkembangan Pendapatan Petani per Kapita, 2010-2014 3)
Sub Sektor/Sektor Pendapatan Petani Per Kapita (RpJuta/Kap/Tahun)1)
2010 2011 2012 2013 20144)
Tanaman Pangan 4,50 5,06 5,56 5,77 6,53
(%)2) (7,55) (12,34) (9,83) (3,87) (13,18)
Perkebunan 2,59 2,71 2,64 2,78 3,09
(%)2) (0,55) (4,74) (-2,63) (5,24) (11,29)
Peternakan 6,10 6,33 6,58 6,87 7,16
(%)2) (3,56) (3,87) (3,85) (4,39) (4,28)
Pertanian Sempit 3) 4,08 4,43 4,62 4,81 5,36
(%)2) (4,88) (8,70) (4,31) (4,10) (11,41) Sumber: BPS, diolah Pusdatin Keterangan:
1) Pendapatan per kapita dihitung dengan membagi PDB harga konstan 2000 tahun bersangkutan dengan jumlah petani pada masing-masing sub sektor. Penentuan jumlah petani sebagai pembagi PDB, dihitung dari perkalian proyeksi angkatan kerja per sub sektor (Proyeksi Pusdatin) dengan proporsi angkatan kerja (BPS, Proyeksi Penduduk 2010-2035).
2) Angka dalam kurung menunjukkan perkembangan dari tahun sebelumnya. 3) Pertanian Sempit terdiri dari sub sektor tanaman pangan, peternakan, dan perkebunan. 4) Pendapatan per kapita dihitung dari PDB tahun 2014 dari BPS sampai dengan Triwulan III.
Persentase perkembangan pendapatan petani per kapita di sub sektor peternakan
mengalami penurunan, yaitu menurun dari 4,39% pada tahun 2013 menjadi 4,28% pada tahun
2014. Trend penurunan ini dinilai wajar karena semakin maju perekonomian suatu negara,
maka pembangunan di sektor pertanian akan menurun yang disebabkan oleh fokus
pemerintah yang lebih pada pembangunan infrastruktur untuk menopang pertumbuhan
ekonomi negara. Kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto yang
mengalami penurunan drastis dari 50% pada dekade 1960-an menjadi hanya 13-15% saat ini.
Sementara itu persentase perkembangan pendapatan petani per kapita di sub sektor
tanaman pangan dan sub sektor perkebunan dan pertanian sempit mengalami kenaikan,
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 95
Kementerian Pertanian
(3) Mengupayakan pemberian skim subsidi bunga kredit dan penjaminan untuk investasi dan
modal kerja usahatani.
(4) Melanjutkan upaya intervensi stabilisasi harga melalui pembelian dari BULOG,
menerapkan secara intensif sistem pembelian dengan resi gudang khususnya untuk
komoditi utama pada saat panen. Mengembangkan kelembagaan sistem tunda jual yang
memungkinkan petani mendapatkan harga jual produk pertanian yang wajar.
(5) Melakukan proteksi terhadap serbuan impor hasil-hasil pertanian, baik melalui instrumen
tarif dan non tarif. Hal ini sangat dibutuhkan untuk melindungi kejatuhan harga pertanian
akibat perdagangan internasional yang tidak adil (unfair market).
(6) Pengembangan infrastruktur oleh Pemerintah yang dilakukan secara padat karya dengan
melibatkan petani yang menjadi sasaran kegiatan.
(7) Mengembangkan berbagai aktivitas off-farm yang mampu membangkitkan penghasilan
bagi petani dengan basis kegiatan yang terkait usahatani, seperti wisata agro, industri
rumah tangga berbahan baku hasil pertanian dan industri rumah tangga yang dapat
menghasilkan peralatan pertanian sederhana.
(8) Mengupayakan insentif bagi tumbuhnya industri hulu dan hilir pertanian.
(9) Mengupayakan adanya payung hukum bagi bertumbuhnya Lembaga Pembiayaan
Pertanian yang tersedia di perdesaan.
3.3.4.2 Pertumbuhan Pendapatan Per Kapita
Pendapatan petani per kapita adalah pendapatan yang diterima oleh setiap petani dalam
suatu negara selama kurun waktu satu tahun, atau ditentukan oleh besarnya pendapatan
pertanian dan jumlah petani. Pendapatan per kapita petani dihitung dengan membagi Produk
Domestik Bruto (PDB) per subsektor/sektor pertanian dengan jumlah petani pada masing-
masing sub sektor/sektor pertanian. Data PDB diperoleh dari publikasi Badan Pusat Statistik
(BPS), sementara data jumlah petani diperoleh dari estimasi berdasarkan proyeksi angkatan
kerja per sub sektor (Proyeksi Pusdatin) dikalikan dengan proporsi angkatan kerja yang
diperoleh dari Proyeksi Penduduk BPS tahun 2010-2035.
Pendapatan petani per kapita meningkat menjadi Rp5,36 juta/kapita/tahun pada tahun 2014
atau meningkat 11,41% dibandingkan tahun 2013. Persentase realisasi peningkatan pendapatan
petani per kapita tahun 2014 sebesar 11,41% ini lebih besar dari target tahun 2014 sebesar 11,10%
atau secara ukuran keberhasilannya mencapai 102,79% (sangat berhasil). Pada tahun 2013,
rata-rata pendapatan petani per kapita adalah sebesar Rp4,81 juta/kapita/tahun. Jika
dibandingkan dengan capaian pertumbuhan pendapatan petani per kapita pada tahun 2013
sebesar 4,10% maka realisasi capaian tahun 2014 mengalami peningkatan pertumbuhan
sebesar 7,31%. Peningkatan pendapatan petani per kapita pada tahun 2014, secara umum
disebabkan peningkatan harga produk pertanian yang cukup signifikan dibandingkan pada
tahun 2013.
Jika dicermati pada tiap-tiap sub sektor, pendapatan petani per kapita tertinggi pada tahun
2014 adalah pada sub sektor peternakan sebesar Rp7,16 juta/kapita/tahun, diikuti berturut-
turut oleh subsektor tanaman pangan (Rp6,53 juta/kapita/tahun) dan perkebunan (Rp3,09
juta/kapita/tahun) (Tabel 55).
Tabel 55. Perkembangan Pendapatan Petani per Kapita, 2010-2014 3)
Sub Sektor/Sektor Pendapatan Petani Per Kapita (RpJuta/Kap/Tahun)1)
2010 2011 2012 2013 20144)
Tanaman Pangan 4,50 5,06 5,56 5,77 6,53
(%)2) (7,55) (12,34) (9,83) (3,87) (13,18)
Perkebunan 2,59 2,71 2,64 2,78 3,09
(%)2) (0,55) (4,74) (-2,63) (5,24) (11,29)
Peternakan 6,10 6,33 6,58 6,87 7,16
(%)2) (3,56) (3,87) (3,85) (4,39) (4,28)
Pertanian Sempit 3) 4,08 4,43 4,62 4,81 5,36
(%)2) (4,88) (8,70) (4,31) (4,10) (11,41) Sumber: BPS, diolah Pusdatin Keterangan:
1) Pendapatan per kapita dihitung dengan membagi PDB harga konstan 2000 tahun bersangkutan dengan jumlah petani pada masing-masing sub sektor. Penentuan jumlah petani sebagai pembagi PDB, dihitung dari perkalian proyeksi angkatan kerja per sub sektor (Proyeksi Pusdatin) dengan proporsi angkatan kerja (BPS, Proyeksi Penduduk 2010-2035).
2) Angka dalam kurung menunjukkan perkembangan dari tahun sebelumnya. 3) Pertanian Sempit terdiri dari sub sektor tanaman pangan, peternakan, dan perkebunan. 4) Pendapatan per kapita dihitung dari PDB tahun 2014 dari BPS sampai dengan Triwulan III.
Persentase perkembangan pendapatan petani per kapita di sub sektor peternakan
mengalami penurunan, yaitu menurun dari 4,39% pada tahun 2013 menjadi 4,28% pada tahun
2014. Trend penurunan ini dinilai wajar karena semakin maju perekonomian suatu negara,
maka pembangunan di sektor pertanian akan menurun yang disebabkan oleh fokus
pemerintah yang lebih pada pembangunan infrastruktur untuk menopang pertumbuhan
ekonomi negara. Kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Bruto yang
mengalami penurunan drastis dari 50% pada dekade 1960-an menjadi hanya 13-15% saat ini.
Sementara itu persentase perkembangan pendapatan petani per kapita di sub sektor
tanaman pangan dan sub sektor perkebunan dan pertanian sempit mengalami kenaikan,
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201496
Kementerian Pertanian
yaitu: sub sektor sektor tanaman pangan dari 3,87% pada 2013 menjadi 13,18% pada 2014, sub
sektor perkebunan dari 5,24% pada 2013 menjadi 11,29% pada 2014, dan pertanian sempit dari
4,10% pada 2013 menjadi 11,41% pada 2014.
Beberapa faktor yang menyebabkan pendapatan petani tidak meningkat secara signifikan,
antara lain: (1) sempitnya luasan lahan yang diusahakan oleh petani dan bahkan cenderung
menyempit sehingga peningkatan jumlah pendapatan tidak proporsional dengan jumlah
petani, dan (2) naiknya harga faktor-faktor produksi seperti pupuk dan benih secara berkala.
Di samping sebagai hasil dari berbagai program/kegiatan yang ditujukan untuk pencapaian 3
target sukses lainnya (swasembada dan swasembada berkelanjutan, peningkatan diversifikasi
pangan, serta peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor), ada beberapa kegiatan
Kementerian Pertanian yang secara langsung ditujukan untuk pemberdayaan petani guna
peningkatan kesejahteraan mereka. Kegiatan-kegiatan dimaksud adalah:
(1) Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
Kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan mempunyai sasaran utama untuk
mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan
kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah (mencakup target
wilayah di 33 provinsi).
Realisasi kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) pada tahun 2014
yaitu dari target PK sebanyak 1.713 gapoktan, terealisasi 1.713 gapoktan atau (100%),
sedangkan realisasi keuangan, dari alokasi senilai Rp171,3 miliar, terserap Rp171,3 miliar
(100%).
(2) Penyaluran LM3 Kementerian Pertanian
Realisasi kegiatan pengembangan kelembagaan ekonomi perdesaan melalui Lembaga
Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) tahun 2014 sebanyak 434 unit yaitu: LM3
bidang Hortikultura sebanyak 305 lembaga, dan LM3 bidang Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Pertanian sebanyak 129 lembaga yang tersebar di 33 provinsi.
(3) Akses Petani dalam Pembiayaan
Dalam rangka mempermudah akses petani terhadap pembiayaan, Kementerian
Pertanian telah melakukan koordinasi dengan berbagai mitra, sehingga sampai saat ini
tersedia beberapa skim kredit bagi petani yaitu: (1) Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
(KKP-E), (2) Kredit Usaha Rakyat; dan (3) asuransi pertanian dan peningkatan
kemampuan petani dalam mengelola dana BLM PUAP. Realisasi Penyaluran Kredit
Program Tahun 2014 (Desember 2014) adalah:
(a) Realisasi kredit program KKP-E sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 senilai
Rp1,76 triliun (22,9% dari rencana tahunan penyaluran/RTP senilai Rp7,69 triliun) atau
83,57% jika dibandingkan dengan komitmen bank Rp9,20 triliun.
(b) Realisasi penyaluran KUR sektor pertanian tahun 2014 (Januari-Desember) senilai
Rp7,51 triliun atau 20,05% dari total penyaluran KUR semua sektor senilai Rp37,47
triliun.
(c) Pada tahun 2014 telah terlaksana model asuransi pertanian pada luasan 3.173 Ha.
Asuransi pertanian ini ditujukan untuk petani yang mengalami kegagalan dalam usaha
tani padi disebabkan oleh iklim seperti banjir, kekeringan, serangan hama dan
penyakit tumbuhan/OPT yang kesemuanya merugikan petani. Program ini
memberikan kontribusi positif kepada petani dengan tersedianya modal kerja petani
(untuk membeli saprodi dan biaya tenaga kerja) untuk penanaman padi pada musim
berikutnya).
(d) Untuk peningkatan kemampuan SDM Gapoktan sebagai pengelola dana BLM-PUAP
pada tahun 2014 ini, telah dilaksanakan pelatihan terhadap 50 LKMA. Dengan
kemampuan yang baik dalam pengelolaan dana BLM PUAP, akan menciptakan
keberlanjutan perguliran dana untuk pengembangan usaha agribisnis pertanian di
perdesaan.
(4) Pendidikan dan Pelatihan Petani
Dalam rangka pemberdayaan petani guna mendukung peningkatan kesejahteraan
petani, selama tahun 2014 dilaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi petani, antara lain:
(a) Diklat bagi Pengurus Gapoktan yang dilaksanakan di 9 UPT Pelatihan yaitu PPMKP
Ciawi, BBPKH Cinagara, BBPP Lembang, BBPP Ketindan, BBPP Batu, BBPP Binuang,
BBPP Batangkuluku, BBPP Kupang, dan BPP Jambi. Realisasi sebanyak 262 orang dari
target 273 orang (96%);
(b) Diklat bagi Pengelola Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) yang
dilaksanakan di 10 UPT Pelatihan yaitu PPMKP Ciawi, BBPKH Cinagara, BBPP Lembang,
BBPP Ketindan, BBPP Batu, BBPP Binuang, BBPP Batangkuluku, BBPP Kupang, BPP
Jambi, dan BPP Lampung. Realisasi sebesar sebanyak 549 orang dari target 575 orang
(95%);
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 97
Kementerian Pertanian
yaitu: sub sektor sektor tanaman pangan dari 3,87% pada 2013 menjadi 13,18% pada 2014, sub
sektor perkebunan dari 5,24% pada 2013 menjadi 11,29% pada 2014, dan pertanian sempit dari
4,10% pada 2013 menjadi 11,41% pada 2014.
Beberapa faktor yang menyebabkan pendapatan petani tidak meningkat secara signifikan,
antara lain: (1) sempitnya luasan lahan yang diusahakan oleh petani dan bahkan cenderung
menyempit sehingga peningkatan jumlah pendapatan tidak proporsional dengan jumlah
petani, dan (2) naiknya harga faktor-faktor produksi seperti pupuk dan benih secara berkala.
Di samping sebagai hasil dari berbagai program/kegiatan yang ditujukan untuk pencapaian 3
target sukses lainnya (swasembada dan swasembada berkelanjutan, peningkatan diversifikasi
pangan, serta peningkatan nilai tambah, daya saing dan ekspor), ada beberapa kegiatan
Kementerian Pertanian yang secara langsung ditujukan untuk pemberdayaan petani guna
peningkatan kesejahteraan mereka. Kegiatan-kegiatan dimaksud adalah:
(1) Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan (PUAP)
Kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Perdesaan mempunyai sasaran utama untuk
mengurangi kemiskinan dan pengangguran melalui penumbuhan dan pengembangan
kegiatan usaha agribisnis di perdesaan sesuai dengan potensi wilayah (mencakup target
wilayah di 33 provinsi).
Realisasi kegiatan Pengembangan Usaha Agribisnis Pedesaan (PUAP) pada tahun 2014
yaitu dari target PK sebanyak 1.713 gapoktan, terealisasi 1.713 gapoktan atau (100%),
sedangkan realisasi keuangan, dari alokasi senilai Rp171,3 miliar, terserap Rp171,3 miliar
(100%).
(2) Penyaluran LM3 Kementerian Pertanian
Realisasi kegiatan pengembangan kelembagaan ekonomi perdesaan melalui Lembaga
Mandiri yang Mengakar di Masyarakat (LM3) tahun 2014 sebanyak 434 unit yaitu: LM3
bidang Hortikultura sebanyak 305 lembaga, dan LM3 bidang Pengolahan dan Pemasaran
Hasil Pertanian sebanyak 129 lembaga yang tersebar di 33 provinsi.
(3) Akses Petani dalam Pembiayaan
Dalam rangka mempermudah akses petani terhadap pembiayaan, Kementerian
Pertanian telah melakukan koordinasi dengan berbagai mitra, sehingga sampai saat ini
tersedia beberapa skim kredit bagi petani yaitu: (1) Kredit Ketahanan Pangan dan Energi
(KKP-E), (2) Kredit Usaha Rakyat; dan (3) asuransi pertanian dan peningkatan
kemampuan petani dalam mengelola dana BLM PUAP. Realisasi Penyaluran Kredit
Program Tahun 2014 (Desember 2014) adalah:
(a) Realisasi kredit program KKP-E sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 senilai
Rp1,76 triliun (22,9% dari rencana tahunan penyaluran/RTP senilai Rp7,69 triliun) atau
83,57% jika dibandingkan dengan komitmen bank Rp9,20 triliun.
(b) Realisasi penyaluran KUR sektor pertanian tahun 2014 (Januari-Desember) senilai
Rp7,51 triliun atau 20,05% dari total penyaluran KUR semua sektor senilai Rp37,47
triliun.
(c) Pada tahun 2014 telah terlaksana model asuransi pertanian pada luasan 3.173 Ha.
Asuransi pertanian ini ditujukan untuk petani yang mengalami kegagalan dalam usaha
tani padi disebabkan oleh iklim seperti banjir, kekeringan, serangan hama dan
penyakit tumbuhan/OPT yang kesemuanya merugikan petani. Program ini
memberikan kontribusi positif kepada petani dengan tersedianya modal kerja petani
(untuk membeli saprodi dan biaya tenaga kerja) untuk penanaman padi pada musim
berikutnya).
(d) Untuk peningkatan kemampuan SDM Gapoktan sebagai pengelola dana BLM-PUAP
pada tahun 2014 ini, telah dilaksanakan pelatihan terhadap 50 LKMA. Dengan
kemampuan yang baik dalam pengelolaan dana BLM PUAP, akan menciptakan
keberlanjutan perguliran dana untuk pengembangan usaha agribisnis pertanian di
perdesaan.
(4) Pendidikan dan Pelatihan Petani
Dalam rangka pemberdayaan petani guna mendukung peningkatan kesejahteraan
petani, selama tahun 2014 dilaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi petani, antara lain:
(a) Diklat bagi Pengurus Gapoktan yang dilaksanakan di 9 UPT Pelatihan yaitu PPMKP
Ciawi, BBPKH Cinagara, BBPP Lembang, BBPP Ketindan, BBPP Batu, BBPP Binuang,
BBPP Batangkuluku, BBPP Kupang, dan BPP Jambi. Realisasi sebanyak 262 orang dari
target 273 orang (96%);
(b) Diklat bagi Pengelola Pusat Pelatihan Pertanian dan Perdesaan Swadaya (P4S) yang
dilaksanakan di 10 UPT Pelatihan yaitu PPMKP Ciawi, BBPKH Cinagara, BBPP Lembang,
BBPP Ketindan, BBPP Batu, BBPP Binuang, BBPP Batangkuluku, BBPP Kupang, BPP
Jambi, dan BPP Lampung. Realisasi sebesar sebanyak 549 orang dari target 575 orang
(95%);
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 201498
Kementerian Pertanian
(c) Diklat bagi Pengelola LM3 yang dilaksanakan di 3 UPT Pelatihan yaitu BBPP Ketindan,
BBPP Kupang dan BPP Jambi. Realisasi peserta sebanyak 86 orang dari target 90
orang (96%);
(d) Diklat Kewirausahaan Agribisnis yang dilaksanakan di 9 UPT Pelatihan yaitu PPMKP
Ciawi, BBPKH Cinagara, BBPP Lembang, BBPP Ketindan, BBPP Binuang, BBPP
Batangkuluku, BBPP Kupang, BPP Jambi, dan BPP Lampung. Realisasi sebanyak 270
orang dari target 270 orang (100%);
(e) Diklat bagi Pemuda Tani yang dilaksanakan di 9 UPT Pelatihan yaitu PPMKP Ciawi,
BBPKH Cinagara, BBPP Lembang, BBPP Ketindan, BBPP Binuang, BBPP Batangkuluku,
BBPP Kupang, BPP Jambi, dan BPP Lampung. Realisasi sebanyak 268 orang dari target
270 orang (99%).
Di samping berbagai pogram yang secara teknis ditujukan untuk berkontribusi secara
langsung terhadap pencapaian sasaran 4 target sukses (target utama), Kementerian
Pertanian juga melaksanakan 2 (dua) program lainnya yang lebih ditujukan untuk memberikan
dukungan manajemen dan administrasi bagi pelaksanaan program-program lainnya di lingkup
Kementerian Pertanian. Ke-dua program dimaksud adalah: (1) Program Pengawasan dan
Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian dan (2) Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian.
(1) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian
Sasaran dari program ini adalah meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas aparatur
Kementerian Pertanian, dengan indikator kinerja dan pencapaiannya dapat
digambarkan sebagai berikut:
(a) Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan serta pengelolaan
keuangan pada satker lingkup Kementerian Pertanian.
Inspektorat Jenderal selama tahun 2014 telah melaksanakan audit terhadap satker-
satker lingkup Kementerian Pertanian sebanyak 427 satker atau 102,64% dari target
416 satker yang ditetapkan. Total anggaran yang dikelola 427 satker teraudit senilai
Rp11.826.009.770.000,00 (76,44%) dari total anggaran Kementerian Pertanian
senilai Rp15.470.610.980.000,00. Berdasarkan hasil audit kinerja, dapat
diinterpretasikan bahwa hasil audit atas kinerja 427 satker masih terdapat temuan
tidak efektif senilai Rp70.531.733.097,00 atau 0,60% dari total anggaran yang
diaudit dan temuan tidak efisien senilai Rp1.862.155.486 atau 0,02% dari total
anggaran yang diaudit.
Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
telah menunjukkan peningkatan kinerja pengawasan yang positif dalam aspek
pencapaian indikator kinerja efektifitas dan efisiensi pelaksanaan
program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian yang diaudit. Hal ini
ditunjukkan semakin menurunannya nilai inefektifitas dan inefisiensi sebagaimana
tergambarkan dalam Tabel 56.
Tabel 56. Deskripsi Capaian Indikator Inefektifitas dan Inefisiensi Periode 2010 – 2014
Tahun Jumlah Satker yang diaudit
Anggaran yang diaudit (Rp)
% Inefektifitas
% Inefisiensi
2010 405 5.414.162.556.000 1,19 0,15 2011 452 5.957.355.344.000 1,66 0,21 2012 458 12.004.816.949.000 2,46 0,14 2013 458 13.618.208.022.000 1,01 0,18 2014 427 11.826.009.770.000 0,60 0,02
Sumber: Itjen Kementan 2014
(b) Temuan Tidak Ekonomis (Kerugian Negara)
Berdasarkan hasil audit kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2014,
diperoleh bahwa nilai temuan Kerugian Negara (tidak ekonomis) senilai
Rp34.634.950.381,00 atau 0,29% dari total anggaran yang diaudit senilai
Rp11.826.009.770.000,00. Hasil persentase capaian indikator unsur temuan
Kerugian Negara (tidak ekonomis) lebih kecil dari target ditetapkan sebesar 1% dari
total anggaran yang diaudit. Adapun laju tren fluktuasi Nilai Kerugian Negara
selama kurun waktu 2010 – 2014 sebagaimana data pada Tabel 57.
Tabel 57. Deskripsi Nilai Kerugian Negara Kementan Tahun 2009 – 2014 Tahun Nilai KN (Rp.) % KN terhadap anggaran yang diaudit Tren 2010 6.277.311.305,51 0,12 2011 8.491.387.857,22 0,13 0,03 2012 12.902.654.719,26 0,11 -0,03 2013 34.648.432.464,51 0,19 0,14 2014 34.634.950.381,48 0,29 -0,03
Sumber: Itjen Kementan 2014
(c) Tindak lanjut temuan tidak ekonomis (Kerugian Negara)
Tindak lanjut temuan tidak ekonomis (Kerugian Negara) adalah pemantauan
terhadap tindak lanjut penyelesaian administrasi, teknis, dan kerugian negara hasil
audit kinerja terhadap temuan tahun lalu. Jumlah total temuan Kerugian Negara
selama periode 2009-2014 adalah senilai Rp162.409.732.569,22,00 dan telah
ditindaklanjuti senilai Rp138.833.139.368,40,00 atau 85,48% dari total nilai temuan
Kerugian Negara.
(d) Unit Kerja Eselon II/UPT lingkup Kementerian Pertanian yang dinyatakan sebagai
unit kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 99
Kementerian Pertanian
(c) Diklat bagi Pengelola LM3 yang dilaksanakan di 3 UPT Pelatihan yaitu BBPP Ketindan,
BBPP Kupang dan BPP Jambi. Realisasi peserta sebanyak 86 orang dari target 90
orang (96%);
(d) Diklat Kewirausahaan Agribisnis yang dilaksanakan di 9 UPT Pelatihan yaitu PPMKP
Ciawi, BBPKH Cinagara, BBPP Lembang, BBPP Ketindan, BBPP Binuang, BBPP
Batangkuluku, BBPP Kupang, BPP Jambi, dan BPP Lampung. Realisasi sebanyak 270
orang dari target 270 orang (100%);
(e) Diklat bagi Pemuda Tani yang dilaksanakan di 9 UPT Pelatihan yaitu PPMKP Ciawi,
BBPKH Cinagara, BBPP Lembang, BBPP Ketindan, BBPP Binuang, BBPP Batangkuluku,
BBPP Kupang, BPP Jambi, dan BPP Lampung. Realisasi sebanyak 268 orang dari target
270 orang (99%).
Di samping berbagai pogram yang secara teknis ditujukan untuk berkontribusi secara
langsung terhadap pencapaian sasaran 4 target sukses (target utama), Kementerian
Pertanian juga melaksanakan 2 (dua) program lainnya yang lebih ditujukan untuk memberikan
dukungan manajemen dan administrasi bagi pelaksanaan program-program lainnya di lingkup
Kementerian Pertanian. Ke-dua program dimaksud adalah: (1) Program Pengawasan dan
Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian dan (2) Program Dukungan
Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian.
(1) Program Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Kementerian Pertanian
Sasaran dari program ini adalah meningkatnya pengawasan dan akuntabilitas aparatur
Kementerian Pertanian, dengan indikator kinerja dan pencapaiannya dapat
digambarkan sebagai berikut:
(a) Efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan serta pengelolaan
keuangan pada satker lingkup Kementerian Pertanian.
Inspektorat Jenderal selama tahun 2014 telah melaksanakan audit terhadap satker-
satker lingkup Kementerian Pertanian sebanyak 427 satker atau 102,64% dari target
416 satker yang ditetapkan. Total anggaran yang dikelola 427 satker teraudit senilai
Rp11.826.009.770.000,00 (76,44%) dari total anggaran Kementerian Pertanian
senilai Rp15.470.610.980.000,00. Berdasarkan hasil audit kinerja, dapat
diinterpretasikan bahwa hasil audit atas kinerja 427 satker masih terdapat temuan
tidak efektif senilai Rp70.531.733.097,00 atau 0,60% dari total anggaran yang
diaudit dan temuan tidak efisien senilai Rp1.862.155.486 atau 0,02% dari total
anggaran yang diaudit.
Selama kurun waktu 5 tahun terakhir, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian
telah menunjukkan peningkatan kinerja pengawasan yang positif dalam aspek
pencapaian indikator kinerja efektifitas dan efisiensi pelaksanaan
program/kegiatan pada satker lingkup Kementerian Pertanian yang diaudit. Hal ini
ditunjukkan semakin menurunannya nilai inefektifitas dan inefisiensi sebagaimana
tergambarkan dalam Tabel 56.
Tabel 56. Deskripsi Capaian Indikator Inefektifitas dan Inefisiensi Periode 2010 – 2014
Tahun Jumlah Satker yang diaudit
Anggaran yang diaudit (Rp)
% Inefektifitas
% Inefisiensi
2010 405 5.414.162.556.000 1,19 0,15 2011 452 5.957.355.344.000 1,66 0,21 2012 458 12.004.816.949.000 2,46 0,14 2013 458 13.618.208.022.000 1,01 0,18 2014 427 11.826.009.770.000 0,60 0,02
Sumber: Itjen Kementan 2014
(b) Temuan Tidak Ekonomis (Kerugian Negara)
Berdasarkan hasil audit kinerja yang telah dilaksanakan selama tahun 2014,
diperoleh bahwa nilai temuan Kerugian Negara (tidak ekonomis) senilai
Rp34.634.950.381,00 atau 0,29% dari total anggaran yang diaudit senilai
Rp11.826.009.770.000,00. Hasil persentase capaian indikator unsur temuan
Kerugian Negara (tidak ekonomis) lebih kecil dari target ditetapkan sebesar 1% dari
total anggaran yang diaudit. Adapun laju tren fluktuasi Nilai Kerugian Negara
selama kurun waktu 2010 – 2014 sebagaimana data pada Tabel 57.
Tabel 57. Deskripsi Nilai Kerugian Negara Kementan Tahun 2009 – 2014 Tahun Nilai KN (Rp.) % KN terhadap anggaran yang diaudit Tren 2010 6.277.311.305,51 0,12 2011 8.491.387.857,22 0,13 0,03 2012 12.902.654.719,26 0,11 -0,03 2013 34.648.432.464,51 0,19 0,14 2014 34.634.950.381,48 0,29 -0,03
Sumber: Itjen Kementan 2014
(c) Tindak lanjut temuan tidak ekonomis (Kerugian Negara)
Tindak lanjut temuan tidak ekonomis (Kerugian Negara) adalah pemantauan
terhadap tindak lanjut penyelesaian administrasi, teknis, dan kerugian negara hasil
audit kinerja terhadap temuan tahun lalu. Jumlah total temuan Kerugian Negara
selama periode 2009-2014 adalah senilai Rp162.409.732.569,22,00 dan telah
ditindaklanjuti senilai Rp138.833.139.368,40,00 atau 85,48% dari total nilai temuan
Kerugian Negara.
(d) Unit Kerja Eselon II/UPT lingkup Kementerian Pertanian yang dinyatakan sebagai
unit kerja Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014100
Kementerian Pertanian
Pada tahun 2014 telah berhasil mengusulkan penetapan 187 unit kerja lingkup
Kementan sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh
Menteri Pertanian, atau tercapai 81,30% dari 230 unit kerja yang dinilai. Bila
dibandingkan dengan target indikator sasaran strategis yang ditetapkan yaitu
sebesar 75% unit Kerja Eselon II/UPT lingkup Kementan dinyatakan sebagai unit
kerja WBK, maka capaian yang diperoleh telah mampu melebihi target persentase
capaian sasaran strategis dimaksud, sebesar 108,40% (capaian 81,30% dibanding
target 75%). Capaian unit kerja berpredikat WBK dari periode tahun 2010 - 2014,
seperti terlihat pada Tabel 58.
Tabel 58. Deskripsi Unit Kerja Eselon II/UPT Berpredikat WBK Tahun 2010 - 2014
Tahun Jumlah Unit Kerja dinilai (satker)
Jumlah Unit Kerja Berpredikat WBK (satker) % % Tren
2010 225 92 41,78 - 2011 225 108 48,00 6,22 2012 225 120 53,33 5,33 2013 217 166 76,49 23,16 2014 230 187 81,30 3,94
Sumber: Itjen Kementan 2014
(e) Unit Kerja Eselon I/UPT lingkup Kementerian Pertanian yang menerapkan Sistem
Pengendalian Intern (SPI) dan dinilai cukup handal.
Sepanjang tahun 2014, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah
melakukan penilaian terhadap 167 Satlak PI dari total 178 Satlak PI yang terbentuk
di lingkungan Kementan. Hasil penilaian Satlak PI menyimpulkan bahwa predikat
Sangat Handal diraih oleh 62 satker (37,13%), predikat Handal diraih oleh 87 satker
(52,10%), predikat Cukup Handal diraih oleh 17 satker (10,18%) dan predikat Kurang
Handal diraih oleh 1 satker (0,60%). Dengan demikian, dari 167 Satlak PI yang dinilai
sepanjang tahun 2014, terdapat total 166 (99,40%) Satlak PI yang berpredikat
Sangat Handal, Handal, dan Cukup Handal.
Kegiatan Pembinaan SPI yang telah dilaksanakan Inspektorat Jenderal
Kementerian Pertanian meliputi kegiatan Pembinaan SPIP dalam rangka
penyusunan SPI Kegiatan Strategis dan SPI Pelayanan yang dilaksanakan 2 kali
dalam setahun dan Kegiatan Forum Nasional SPIP yang melibatkan seluruh Tim
Satlak PI lingkup Kementerian Pertanian.
(2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian
Sasaran dari program ini adalah meningkatnya kualitas manajemen dan tugas teknis
lainnya, dengan indikator: persentase dokumen perencanaan, peraturan Undang-
Undang dan lainnya yang dapat diterapkan, kinerja pengelolaan keuangan, dan kualitas
SAKIP, di mana capaiannya dapat digambarkan sebagai berikut:
(a) Persentase Dokumen Perencanaan yang Dapat Dilaksanakan
Dokumen Perencanaan, Peraturan Undang-Undang dan lainnya yang dapat
diterapkan tahun 2014, ditargetkan sebanyak 63 dokumen/laporan, di mana
sebagai laporan fisik/dokumen yang ditargetkan tersebut terealisasi sebanyak 67
dokumen/laporan (106,35%) dan sudah dijadikan acuan bagi pelaksana program
dan kegiatan Kementerian Pertanian.
(b) Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan
Laporan Keuangan Kementerian Pertanian selama 2 tahun yaitu tahun 2006 dan
2007, diberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer) oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). Kemudian tahun 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012
BPK-RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Tahun 2011 Laporan
Keuangan Kementerian Pertanian memperoleh opini WDP yaitu pengecualian
untuk aset tetap tidak diketemukan, belum dilakukan input hasil koreksi penilaian,
serta inventarisasi atas aset yang dimanfaatkan PT. Riset Perkebunan Nusantara
(RPN) belum dapat diakui sebagai Barang Milik Negara (BMN). Tahun 2012 kembali
memperoleh opini WDP dengan pengecualian Belanja Barang: Kegiatan
Rehabilitasi Prasarana Pertanian Pasca Tsunami (RP3T) yang dibiayai dari Loan IDB-
125 belum disajikan dalam neraca sebagai aset tetap, pengadaan bantuan sapi Bali
dan sapi PO yang tidak terealisasi fisiknya namun pembayaran tetap dilakukan,
transaksi persediaan bersaldo minus yang belum dapat ditelusuri dan dijelaskan,
aset tetap yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian dan tanah seluas 32,10
juta m2, dan transaksi minus, perbedaan SAK dan SIMAK BMN, transaksi dalam SAK
tidak ditemukan dalam SIMAK BMN yang belum dapat ditelusuri dan dijelaskan,
dan Dana Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian tidak dilaksanakan
penatausahaan dan pencatatan yang memadai. Tahun 2013 Laporan Keuangan
Kementerian Pertanian memperoleh peningkatan opini dari BPK-RI yang
sebelumnya Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) Dengan Paragraf Penjelasan, dengan catatan sebagai berikut:
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 101
Kementerian Pertanian
Pada tahun 2014 telah berhasil mengusulkan penetapan 187 unit kerja lingkup
Kementan sebagai unit kerja berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) oleh
Menteri Pertanian, atau tercapai 81,30% dari 230 unit kerja yang dinilai. Bila
dibandingkan dengan target indikator sasaran strategis yang ditetapkan yaitu
sebesar 75% unit Kerja Eselon II/UPT lingkup Kementan dinyatakan sebagai unit
kerja WBK, maka capaian yang diperoleh telah mampu melebihi target persentase
capaian sasaran strategis dimaksud, sebesar 108,40% (capaian 81,30% dibanding
target 75%). Capaian unit kerja berpredikat WBK dari periode tahun 2010 - 2014,
seperti terlihat pada Tabel 58.
Tabel 58. Deskripsi Unit Kerja Eselon II/UPT Berpredikat WBK Tahun 2010 - 2014
Tahun Jumlah Unit Kerja dinilai (satker)
Jumlah Unit Kerja Berpredikat WBK (satker) % % Tren
2010 225 92 41,78 - 2011 225 108 48,00 6,22 2012 225 120 53,33 5,33 2013 217 166 76,49 23,16 2014 230 187 81,30 3,94
Sumber: Itjen Kementan 2014
(e) Unit Kerja Eselon I/UPT lingkup Kementerian Pertanian yang menerapkan Sistem
Pengendalian Intern (SPI) dan dinilai cukup handal.
Sepanjang tahun 2014, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian telah
melakukan penilaian terhadap 167 Satlak PI dari total 178 Satlak PI yang terbentuk
di lingkungan Kementan. Hasil penilaian Satlak PI menyimpulkan bahwa predikat
Sangat Handal diraih oleh 62 satker (37,13%), predikat Handal diraih oleh 87 satker
(52,10%), predikat Cukup Handal diraih oleh 17 satker (10,18%) dan predikat Kurang
Handal diraih oleh 1 satker (0,60%). Dengan demikian, dari 167 Satlak PI yang dinilai
sepanjang tahun 2014, terdapat total 166 (99,40%) Satlak PI yang berpredikat
Sangat Handal, Handal, dan Cukup Handal.
Kegiatan Pembinaan SPI yang telah dilaksanakan Inspektorat Jenderal
Kementerian Pertanian meliputi kegiatan Pembinaan SPIP dalam rangka
penyusunan SPI Kegiatan Strategis dan SPI Pelayanan yang dilaksanakan 2 kali
dalam setahun dan Kegiatan Forum Nasional SPIP yang melibatkan seluruh Tim
Satlak PI lingkup Kementerian Pertanian.
(2) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kementerian Pertanian
Sasaran dari program ini adalah meningkatnya kualitas manajemen dan tugas teknis
lainnya, dengan indikator: persentase dokumen perencanaan, peraturan Undang-
Undang dan lainnya yang dapat diterapkan, kinerja pengelolaan keuangan, dan kualitas
SAKIP, di mana capaiannya dapat digambarkan sebagai berikut:
(a) Persentase Dokumen Perencanaan yang Dapat Dilaksanakan
Dokumen Perencanaan, Peraturan Undang-Undang dan lainnya yang dapat
diterapkan tahun 2014, ditargetkan sebanyak 63 dokumen/laporan, di mana
sebagai laporan fisik/dokumen yang ditargetkan tersebut terealisasi sebanyak 67
dokumen/laporan (106,35%) dan sudah dijadikan acuan bagi pelaksana program
dan kegiatan Kementerian Pertanian.
(b) Meningkatnya Kinerja Pengelolaan Keuangan
Laporan Keuangan Kementerian Pertanian selama 2 tahun yaitu tahun 2006 dan
2007, diberikan opini Tidak Menyatakan Pendapat (disclaimer) oleh Badan
Pemeriksa Keuangan (BPK-RI). Kemudian tahun 2008, 2009, 2010, 2011, dan 2012
BPK-RI memberikan opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Tahun 2011 Laporan
Keuangan Kementerian Pertanian memperoleh opini WDP yaitu pengecualian
untuk aset tetap tidak diketemukan, belum dilakukan input hasil koreksi penilaian,
serta inventarisasi atas aset yang dimanfaatkan PT. Riset Perkebunan Nusantara
(RPN) belum dapat diakui sebagai Barang Milik Negara (BMN). Tahun 2012 kembali
memperoleh opini WDP dengan pengecualian Belanja Barang: Kegiatan
Rehabilitasi Prasarana Pertanian Pasca Tsunami (RP3T) yang dibiayai dari Loan IDB-
125 belum disajikan dalam neraca sebagai aset tetap, pengadaan bantuan sapi Bali
dan sapi PO yang tidak terealisasi fisiknya namun pembayaran tetap dilakukan,
transaksi persediaan bersaldo minus yang belum dapat ditelusuri dan dijelaskan,
aset tetap yang belum dilakukan inventarisasi dan penilaian dan tanah seluas 32,10
juta m2, dan transaksi minus, perbedaan SAK dan SIMAK BMN, transaksi dalam SAK
tidak ditemukan dalam SIMAK BMN yang belum dapat ditelusuri dan dijelaskan,
dan Dana Skim Pelayanan Pembiayaan Pertanian tidak dilaksanakan
penatausahaan dan pencatatan yang memadai. Tahun 2013 Laporan Keuangan
Kementerian Pertanian memperoleh peningkatan opini dari BPK-RI yang
sebelumnya Wajar Dengan Pengecualian (WDP) menjadi Wajar Tanpa Pengecualian
(WTP) Dengan Paragraf Penjelasan, dengan catatan sebagai berikut:
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014102
Kementerian Pertanian
(1) Persediaan per 31 Desember 2013 senilai Rp1.512,89 miliar, dari jumlah tersebut
diantaranya merupakan persediaan bahan baku Tiran sebesar Rp24,13 miliar
yang sedang dalam proses inventarisasi fisik.
(2) Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2013 sebesar Rp66,33 miliar, nilai tersebut
belum termasuk hak paten, hak cipta, merek, dan varietas dari hasil penelitian
yang sedang dalam proses inventarisasi dan penilaian.
(c) Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Capaian indikator meningkatnya kualitas SAKIP Kementerian Pertanian, antara lain
diindikasikan bahwa SAKIP tahun 2010 yang dinilai pada tahun 2011 mendapatkan
predikat “B” atau skor nilai 65,72 dari 82 Kementerian/Lembaga tingkat Pusat yang
dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi. Nilai evaluasi atas Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2011
mendapat predikat “B” dengan skor nilai 70,19 (meningkat 4,47). Demikian pula
tahun 2012, nilai evaluasi atas Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah mendapat
predikat “B” dengan skor nilai 72,13 (meningkat 2,67). Hal ini merupakan trend
yang terus meningkat dari tahun 2008 sampai dengan 2012. Untuk tahun 2013
pencapaian nilai SAKIP Kementerian Pertanian memperoleh nilai 71,03.
Adapun beberapa rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memperbaiki
kekurangan dalam penerapan dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, antara lain:
(1) Menyempurnakan dokumen Renstra unit kerja dengan menginformasikan
indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja utama serta hubungan yang logis
antara kegiatan-kegiatan dengan tujuan/sasaran yang akan dicapai;
(2) Menyempurnakan kualitas rumusan indikator kinerja di tingkat unit kerja
sehingga memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik;
(3) Memanfaatkan IKU pada unit kerja dalam dokumen-dokumen perencanaan
dan penganggaran;
(4) Meningkatkan kualitas penyajian informasi dalam LAKIP unit kerja, khususnya
informasi evaluasi dalam bentuk analisis pencapaian sasaran strategis dan
pembandingan data kinerja;
(5) Memanfaatkan informasi LAKIP di tingkat unit kerja untuk memperbaiki
perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan organisasi, dan untuk
meningkatkan kinerja;
(6) Unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian menindaklanjuti hasil
evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk perbaikan
perencanaan kinerja dan perbaikan penerapan manajemen kinerja;
(7) Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen
kinerja di seluruh jajaran Kementerian Pertanian untuk mempercepat
terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.
Berbagai rekomendasi atas pelaksanaan SAKIP Kementerian Pertanian tahun 2013
yang diberikan oleh Kementerian PAN dan RB yang telah ditindaklanjuti, antara lain:
(a) menyempurnakan rumusan indikator kinerja dalam PK unit Eselon I; (b)
memanfaatkan IKU pada unit kerja Eselon I dalam dokumen-dokumen perencanaan
dan penganggaran; (c) untuk Laporan Kinerja unit Eselon I telah menyajikan evaluasi
dalam bentuk analisis dan perbandingan data kinerja; (d) unit kerja Eselon I telah
berupaya menindaklanjuti hasil evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian
Pertanian; dan (e) telah melakukan perbaikan dalam penyusunan indikator kinerja
yang SMART dalam dokumen Renstra dan PK Tahun 2015 berbasis Arsitektur dan
Informasi Kinerja (ADIK).
3.4 Capaian Kinerja Lainnya
Selain capaian kinerja yang telah diuraikan diatas, pada tahun 2014 Kementerian Pertanian
mendapatkan penghargaan, yaitu: (1) Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia
(ANRI) dalam penyelamatan dan pelestarian arsip yang bernilai guna pertanggungjawaban
nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (2) Penghargaan dari
OMBUDSMAN untuk Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2014;
(3) Penghargaan peringkat kelima dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik 2014
oleh Komisi Informasi Pusat; (4) Penghargaan peringkat kedua dari 20 Kementerian/Lembaga
dalam survei integritas KPK Tahun 2014; dan (5) Anugerah Apresiasi KPK sebagai Pengelola
Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Terbaik I Tingkat Kementerian/Lembaga Tahun 2014.
3.5 Akuntabilitas Keuangan
Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian tahun 2014, Kementerian Pertanian
memperoleh alokasi pagu APBN senilai Rp14.238.721.451.000,00, yang dipergunakan untuk
membiayai 12 program. Sampai dengan 31 Desember 2014, realisasi serapan APBN
Kementerian Pertanian mencapai Rp13.251.063.953.000,00 atau 93,06%. Persentase realisasi
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 103
Kementerian Pertanian
(1) Persediaan per 31 Desember 2013 senilai Rp1.512,89 miliar, dari jumlah tersebut
diantaranya merupakan persediaan bahan baku Tiran sebesar Rp24,13 miliar
yang sedang dalam proses inventarisasi fisik.
(2) Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2013 sebesar Rp66,33 miliar, nilai tersebut
belum termasuk hak paten, hak cipta, merek, dan varietas dari hasil penelitian
yang sedang dalam proses inventarisasi dan penilaian.
(c) Meningkatnya Kualitas Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP)
Capaian indikator meningkatnya kualitas SAKIP Kementerian Pertanian, antara lain
diindikasikan bahwa SAKIP tahun 2010 yang dinilai pada tahun 2011 mendapatkan
predikat “B” atau skor nilai 65,72 dari 82 Kementerian/Lembaga tingkat Pusat yang
dievaluasi oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
Birokrasi. Nilai evaluasi atas Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah tahun 2011
mendapat predikat “B” dengan skor nilai 70,19 (meningkat 4,47). Demikian pula
tahun 2012, nilai evaluasi atas Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah mendapat
predikat “B” dengan skor nilai 72,13 (meningkat 2,67). Hal ini merupakan trend
yang terus meningkat dari tahun 2008 sampai dengan 2012. Untuk tahun 2013
pencapaian nilai SAKIP Kementerian Pertanian memperoleh nilai 71,03.
Adapun beberapa rekomendasi yang diberikan oleh Kementerian Negara
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk memperbaiki
kekurangan dalam penerapan dan pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah, antara lain:
(1) Menyempurnakan dokumen Renstra unit kerja dengan menginformasikan
indikator kinerja tujuan dan indikator kinerja utama serta hubungan yang logis
antara kegiatan-kegiatan dengan tujuan/sasaran yang akan dicapai;
(2) Menyempurnakan kualitas rumusan indikator kinerja di tingkat unit kerja
sehingga memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik;
(3) Memanfaatkan IKU pada unit kerja dalam dokumen-dokumen perencanaan
dan penganggaran;
(4) Meningkatkan kualitas penyajian informasi dalam LAKIP unit kerja, khususnya
informasi evaluasi dalam bentuk analisis pencapaian sasaran strategis dan
pembandingan data kinerja;
(5) Memanfaatkan informasi LAKIP di tingkat unit kerja untuk memperbaiki
perencanaan, pelaksanaan program/kegiatan organisasi, dan untuk
meningkatkan kinerja;
(6) Unit-unit kerja di lingkungan Kementerian Pertanian menindaklanjuti hasil
evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian untuk perbaikan
perencanaan kinerja dan perbaikan penerapan manajemen kinerja;
(7) Meningkatkan kapasitas SDM dalam bidang akuntabilitas dan manajemen
kinerja di seluruh jajaran Kementerian Pertanian untuk mempercepat
terwujudnya pemerintahan yang berkinerja dan akuntabel.
Berbagai rekomendasi atas pelaksanaan SAKIP Kementerian Pertanian tahun 2013
yang diberikan oleh Kementerian PAN dan RB yang telah ditindaklanjuti, antara lain:
(a) menyempurnakan rumusan indikator kinerja dalam PK unit Eselon I; (b)
memanfaatkan IKU pada unit kerja Eselon I dalam dokumen-dokumen perencanaan
dan penganggaran; (c) untuk Laporan Kinerja unit Eselon I telah menyajikan evaluasi
dalam bentuk analisis dan perbandingan data kinerja; (d) unit kerja Eselon I telah
berupaya menindaklanjuti hasil evaluasi Inspektorat Jenderal Kementerian
Pertanian; dan (e) telah melakukan perbaikan dalam penyusunan indikator kinerja
yang SMART dalam dokumen Renstra dan PK Tahun 2015 berbasis Arsitektur dan
Informasi Kinerja (ADIK).
3.4 Capaian Kinerja Lainnya
Selain capaian kinerja yang telah diuraikan diatas, pada tahun 2014 Kementerian Pertanian
mendapatkan penghargaan, yaitu: (1) Penghargaan dari Arsip Nasional Republik Indonesia
(ANRI) dalam penyelamatan dan pelestarian arsip yang bernilai guna pertanggungjawaban
nasional bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara; (2) Penghargaan dari
OMBUDSMAN untuk Predikat Kepatuhan Standar Pelayanan Publik Tahun 2014;
(3) Penghargaan peringkat kelima dalam Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik 2014
oleh Komisi Informasi Pusat; (4) Penghargaan peringkat kedua dari 20 Kementerian/Lembaga
dalam survei integritas KPK Tahun 2014; dan (5) Anugerah Apresiasi KPK sebagai Pengelola
Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Terbaik I Tingkat Kementerian/Lembaga Tahun 2014.
3.5 Akuntabilitas Keuangan
Untuk melaksanakan kegiatan pembangunan pertanian tahun 2014, Kementerian Pertanian
memperoleh alokasi pagu APBN senilai Rp14.238.721.451.000,00, yang dipergunakan untuk
membiayai 12 program. Sampai dengan 31 Desember 2014, realisasi serapan APBN
Kementerian Pertanian mencapai Rp13.251.063.953.000,00 atau 93,06%. Persentase realisasi
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014104
Kementerian Pertanian
anggaran tahun 2014 ini jauh lebih tinggi dari tahun 2013 sebesar 88,45%, dan bahkan tertinggi
selama periode 5 tahun (2010-2014) seperti pada Tabel 59.
Tabel 59. Perkembangan Anggaran Kementerian Pertanian tahun 2010-2014 (Rp.000)
NO TAHUN PAGU (Rp) REALISASI (Rp) %
1 2010 8.953.204.951,00 8.028.487.939,00 89,67
2 2011 17.627.605.330,00 15.984.931.702,09 90,68
3 2012 19.667.874.192,00 17.719.613.508,00 90,09
4 2013 17.928.730.779,00 15.857.112.302,97 88,45
5 2014 14.238.721.451,00 13.251.063.953,00 93,06
Sumber: Biro Keuangan dan Perlengkapan, 2014
Dalam pelaksanaan serapan anggaran, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi
perhatian untuk perbaikan ke depan, seperti: (1) Terdapat kegiatan mengalami gagal lelang
serta tidak memungkinkan lagi revisi anggaran, (2) Adanya kebijakan penghematan anggaran
dan perubahan kode mata anggaran yang membutuhkan waktu proses revisi sehingga
berdampak terhadap realisasi anggaran, (3) Terlambatnya pelaksanaan lelang karena
keterbatasan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di daerah, (4) Penghematan biaya pada rapat-
rapat/pertemuan, akomodasi, perjalanan dinas, dan belanja perkantoran, dan (5) belum
optimalnya pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran pada Dana Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan yang dilaksanakan oleh Satker Daerah. APBN Kementan TA 2014 sebagian besar
atau lebih dari 75% dialokasikan di Daerah (Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan UPT
Pusat di Daerah) dan 25% dialokasikan di Pusat. Namun, kinerja serapan anggaran secara
keseluruhan ditanggung oleh 12 program Kementerian Pertanian.
Grafik 3. Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Per Kewenangan TA. 2014
Penyerapan anggaran per Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian sampai dengan
bulan 31 Desember 2014 seperti pada Lampiran 3.
3.6 Hambatan Dan Kendala
Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian tahun 2014 masih
mengalami hambatan/kendala antara lain:
(1) Menurunnya luas areal tanam akibat konversi lahan antar komoditas dan konversi lahan
pertanian menjadi non pertanian. Selain itu, terjadi penurunan kualitas kesuburan lahan
pertanian akibat penggunaan pupuk kimia yang tidak seimbang.
(2) Jaringan irigasi pertanian sebagian besar kondisinya rusak, dari total 7,1 juta ha jaringan
irigasi sekitar 3,3 juta ha dalam kondisi rusak (52%)
(3) Menurunnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang disebabkan kurang
berminatnya generasi muda untuk terjun di sektor pertanian, dan terbatasnya jumlah
penyuluh pertanian karena adanya kebijakan moratorium PNS.
(4) Menurunnya penggunaan benih unggul bersertifikat dan ketersediaan benih yang belum
memenuhi syarat 6 (enam) tepat (varietas, volume, mutu, waktu, harga dan lokasi).
(5) Terjadinya kelangkaan pupuk karena penyediaan pupuk yang belum sesuai dengan asas 6
(enam) tepat dan belum optimalnya pengawasan pupuk bersubsidi oleh Komisi
Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di daerah.
(6) Terbatasnya akses petani terhadap sumber pembiayaan perbankan dan non perbankan,
sehingga petani kesulitan meningkatkan kapasitas usahataninya.
(7) Masih tingginya tingkat kehilangan hasil (losses) karena proses panen dan pasca panen
yang kurang tepat.
(8) Belum tercapainya keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat yang
menyebabkan masih tingginya tingkat konsumsi beras per kapita per tahun. Hal ini
disebabkan karena rendahnya daya beli masyarakat, rendahnya pengetahuan dan
kesadaran masyarakat akan pola pangan beragam dan gizi seimbang.
(9) Masih terbatasnya infrastruktur penunjang usaha pertanian seperti akses penghubung
(jalan) dan akses pemasaran hasil produk pertanian.
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 105
Kementerian Pertanian
anggaran tahun 2014 ini jauh lebih tinggi dari tahun 2013 sebesar 88,45%, dan bahkan tertinggi
selama periode 5 tahun (2010-2014) seperti pada Tabel 59.
Tabel 59. Perkembangan Anggaran Kementerian Pertanian tahun 2010-2014 (Rp.000)
NO TAHUN PAGU (Rp) REALISASI (Rp) %
1 2010 8.953.204.951,00 8.028.487.939,00 89,67
2 2011 17.627.605.330,00 15.984.931.702,09 90,68
3 2012 19.667.874.192,00 17.719.613.508,00 90,09
4 2013 17.928.730.779,00 15.857.112.302,97 88,45
5 2014 14.238.721.451,00 13.251.063.953,00 93,06
Sumber: Biro Keuangan dan Perlengkapan, 2014
Dalam pelaksanaan serapan anggaran, masih terdapat beberapa hal yang perlu menjadi
perhatian untuk perbaikan ke depan, seperti: (1) Terdapat kegiatan mengalami gagal lelang
serta tidak memungkinkan lagi revisi anggaran, (2) Adanya kebijakan penghematan anggaran
dan perubahan kode mata anggaran yang membutuhkan waktu proses revisi sehingga
berdampak terhadap realisasi anggaran, (3) Terlambatnya pelaksanaan lelang karena
keterbatasan Unit Layanan Pengadaan (ULP) di daerah, (4) Penghematan biaya pada rapat-
rapat/pertemuan, akomodasi, perjalanan dinas, dan belanja perkantoran, dan (5) belum
optimalnya pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran pada Dana Dekonsentrasi dan Tugas
Pembantuan yang dilaksanakan oleh Satker Daerah. APBN Kementan TA 2014 sebagian besar
atau lebih dari 75% dialokasikan di Daerah (Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan UPT
Pusat di Daerah) dan 25% dialokasikan di Pusat. Namun, kinerja serapan anggaran secara
keseluruhan ditanggung oleh 12 program Kementerian Pertanian.
Grafik 3. Rincian Pagu dan Realisasi Anggaran Per Kewenangan TA. 2014
Penyerapan anggaran per Unit Kerja Eselon I lingkup Kementerian Pertanian sampai dengan
bulan 31 Desember 2014 seperti pada Lampiran 3.
3.6 Hambatan Dan Kendala
Secara umum pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan pertanian tahun 2014 masih
mengalami hambatan/kendala antara lain:
(1) Menurunnya luas areal tanam akibat konversi lahan antar komoditas dan konversi lahan
pertanian menjadi non pertanian. Selain itu, terjadi penurunan kualitas kesuburan lahan
pertanian akibat penggunaan pupuk kimia yang tidak seimbang.
(2) Jaringan irigasi pertanian sebagian besar kondisinya rusak, dari total 7,1 juta ha jaringan
irigasi sekitar 3,3 juta ha dalam kondisi rusak (52%)
(3) Menurunnya jumlah tenaga kerja di sektor pertanian yang disebabkan kurang
berminatnya generasi muda untuk terjun di sektor pertanian, dan terbatasnya jumlah
penyuluh pertanian karena adanya kebijakan moratorium PNS.
(4) Menurunnya penggunaan benih unggul bersertifikat dan ketersediaan benih yang belum
memenuhi syarat 6 (enam) tepat (varietas, volume, mutu, waktu, harga dan lokasi).
(5) Terjadinya kelangkaan pupuk karena penyediaan pupuk yang belum sesuai dengan asas 6
(enam) tepat dan belum optimalnya pengawasan pupuk bersubsidi oleh Komisi
Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) di daerah.
(6) Terbatasnya akses petani terhadap sumber pembiayaan perbankan dan non perbankan,
sehingga petani kesulitan meningkatkan kapasitas usahataninya.
(7) Masih tingginya tingkat kehilangan hasil (losses) karena proses panen dan pasca panen
yang kurang tepat.
(8) Belum tercapainya keberagaman dan keseimbangan konsumsi pangan masyarakat yang
menyebabkan masih tingginya tingkat konsumsi beras per kapita per tahun. Hal ini
disebabkan karena rendahnya daya beli masyarakat, rendahnya pengetahuan dan
kesadaran masyarakat akan pola pangan beragam dan gizi seimbang.
(9) Masih terbatasnya infrastruktur penunjang usaha pertanian seperti akses penghubung
(jalan) dan akses pemasaran hasil produk pertanian.
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014106
Kementerian Pertanian
3.7 Upaya dan Tindak Lanjut
Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan kendala sebagaimana diuraikan di atas,
Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai upaya namun hasilnya belum optimal, oleh
karena itu untuk tahun 2015 dilaksanakan upaya-upaya khusus untuk meningkatkan kinerja
pembangunan pertanian, antara lain:
(1) Upaya khusus (UPSUS) percepatan pencapaian Swasembada Padi dan peningkatan
produksi jagung dan kedelai melalui perbaikan jaringan irigasi dan saran pendukungnya,
yang meliputi: (a) bantuan benih unggul bermutu, (b) bantuan pupuk, (c) bantuan alat
dan mesin pertanian, serta (d) peningkatan pengawalan oleh penyuluh.
(2) Peningkatan produksi tebu melalui kegiatan: penmberian bantuan bibit unggul,
bongkar/rawat ratoon, revitalisasi pabrik gula dan pengembangan investasi.
(3) Peningkatan produksi daging sapi melalui kegiatan: peningkatan produksi dan distribusi
semen beku, larangan pemotongan sapi betina produktif, gertak birahi sapi, dan
inseminasi buatan.
(4) Pendampingan dan pengawalan upaya khusus swasembada dengan melibatkan:
penyuluh (penyuluh PNS, Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-
TBPP), dan penyuluh swadaya), aparat Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota,
mahasiswa, unsur Kepolisian, dan TNI AD
(5) Membentuk Pokja Pendampingan Upsus, terdiri dari: Pejabat Eselon I dan II lingkup
Kementerian Pertanian, terbagi atas seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia
(6) Kementerian Pertanian meminta dukungan Pemerintah Daerah, baik Provinsi dan
Kabupaten/Kota untuk mempercepat: (a) penerbitan peraturan daerah (Perda),
diantaranya Perda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang memasukkan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Perda tentang Pelarangan Pemotongan
Sapi Betina Produktif; (b) Jaminan ketersediaan dan status lahan untuk investasi pangan,
pengembangan padang penggembalaan dan hijauan makanan ternak; (c) Peningkatan
kualitas penyelenggaraan penyuluh pertanian; (d) Pembinaan pengembangan kawasan
pertanian; dan (e) Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) bidang ketahanan
pangan.
(7) Pada tanggal 15 Desember 2014 bertempat di Kantor Wakil Presiden, telah
ditandatangani Surat Edaran Bersama lima pimpinan lembaga, yaitu Menteri Pertanian,
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala
BPKP. Maksud dari SEB ini adalah agar perbaikan jaringan irigasi primer, sekunder, dan
tersier yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan
Kementerian Pertanian dapat terkoordinasi dan bersinergi, serta pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa dapat berjalan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.
Gambar 12. Presiden RI Meletakkan Batu Pertama Perbaikan Jaringan Irigasi (Teknologi Ferosemen)
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 107
Kementerian Pertanian
3.7 Upaya dan Tindak Lanjut
Untuk mengatasi berbagai permasalahan dan kendala sebagaimana diuraikan di atas,
Kementerian Pertanian telah melakukan berbagai upaya namun hasilnya belum optimal, oleh
karena itu untuk tahun 2015 dilaksanakan upaya-upaya khusus untuk meningkatkan kinerja
pembangunan pertanian, antara lain:
(1) Upaya khusus (UPSUS) percepatan pencapaian Swasembada Padi dan peningkatan
produksi jagung dan kedelai melalui perbaikan jaringan irigasi dan saran pendukungnya,
yang meliputi: (a) bantuan benih unggul bermutu, (b) bantuan pupuk, (c) bantuan alat
dan mesin pertanian, serta (d) peningkatan pengawalan oleh penyuluh.
(2) Peningkatan produksi tebu melalui kegiatan: penmberian bantuan bibit unggul,
bongkar/rawat ratoon, revitalisasi pabrik gula dan pengembangan investasi.
(3) Peningkatan produksi daging sapi melalui kegiatan: peningkatan produksi dan distribusi
semen beku, larangan pemotongan sapi betina produktif, gertak birahi sapi, dan
inseminasi buatan.
(4) Pendampingan dan pengawalan upaya khusus swasembada dengan melibatkan:
penyuluh (penyuluh PNS, Tenaga Harian Lepas-Tenaga Bantu Penyuluh Pertanian (THL-
TBPP), dan penyuluh swadaya), aparat Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota,
mahasiswa, unsur Kepolisian, dan TNI AD
(5) Membentuk Pokja Pendampingan Upsus, terdiri dari: Pejabat Eselon I dan II lingkup
Kementerian Pertanian, terbagi atas seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia
(6) Kementerian Pertanian meminta dukungan Pemerintah Daerah, baik Provinsi dan
Kabupaten/Kota untuk mempercepat: (a) penerbitan peraturan daerah (Perda),
diantaranya Perda tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang memasukkan
Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), Perda tentang Pelarangan Pemotongan
Sapi Betina Produktif; (b) Jaminan ketersediaan dan status lahan untuk investasi pangan,
pengembangan padang penggembalaan dan hijauan makanan ternak; (c) Peningkatan
kualitas penyelenggaraan penyuluh pertanian; (d) Pembinaan pengembangan kawasan
pertanian; dan (e) Penerapan standar pelayanan minimal (SPM) bidang ketahanan
pangan.
(7) Pada tanggal 15 Desember 2014 bertempat di Kantor Wakil Presiden, telah
ditandatangani Surat Edaran Bersama lima pimpinan lembaga, yaitu Menteri Pertanian,
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kapolri, Jaksa Agung, dan Kepala
BPKP. Maksud dari SEB ini adalah agar perbaikan jaringan irigasi primer, sekunder, dan
tersier yang dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan
Kementerian Pertanian dapat terkoordinasi dan bersinergi, serta pelaksanaan pengadaan
barang dan jasa dapat berjalan sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku.
Gambar 12. Presiden RI Meletakkan Batu Pertama Perbaikan Jaringan Irigasi (Teknologi Ferosemen)
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014110
Kementerian Pertanian
Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian merupakan salah satu upaya
yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam rangka mendorong terwujudnya penguatan
akuntabilitas dan peningkatan kinerja seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 dan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi Nasional yang diselaraskan dengan Tugas dan Fungsi Kementerian
Pertanian. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang
merupakan wujud pertanggungjawaban oleh Kementerian Pertanian kepada Presiden RI dan
masyarakat (publik).
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dari 14 sasaran indikator kinerja utama sebagian besar
sasaran kinerja cukup berhasil hingga sangat berhasil (Sangat berhasil 5 indikator, berhasil 5
indikator, 1 indikator cukup berhasil, dan kurang berhasil 3 indikator).
Indikator kinerja yang sangat berhasil yaitu: (1) Produksi Jagung mencapai 19,13 juta ton dari
target 19,00 juta ton; (2) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 83,4 dari target 82,5;
(3) Tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi dan bahan olahan
karet mencapai 71,87% dari target 50%; (4) Meningkatnya sarana pengolahan kakao fermentasi
bermutu untuk industri coklat dalam negeri mencapai 33,33% dari target 10%; dan
(5) Pertumbuhan pendapatan per kapita petani mencapai 11,41% dari target 11,10%.
Indikator kinerja yang berhasil yaitu: (1) Peningkatan produksi gula mencapai 2,63 juta ton dari
target 2,79 juta ton; (2) Produksi daging sapi mencapai 370 ribu dari target 460 ribu ton;
(3) Produksi padi mencapai 70,61 juta ton GKG dari target 72,30 juta ton GKG; (4) Produksi
kedelai mencapai 920 ribu ton dari target 1,00 juta ton; dan (5) Nilai Tukar Petani mencapai
107,37 dari target 110-115. Indikator kinerja yang cukup berhasil yaitu Surplus neraca
perdagangan sebesar US$14,19 miliar dari target US$23 miliar.
Indikator kinerja yang kurang berhasil yaitu: (1) Penurunan konsumsi beras per kapita tiap
tahun mencapai 0,10% dari target 1,5%; (2) Meningkatnya produk olahan yang diperdagangkan
mencapai 8,86% dari target sebesar 35%; dan (3) Meningkatnya produksi tepung-tepungan
untuk mensubstitusi gandum/terigu mencapai 3,10% dari target 11%.
Keberhasilan yang telah dicapai dalam pembangunan pertanian tahun 2014 khususnya
perkembangan capaian empat target sukses Kementerian Pertanian tidak terlepas dari
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 111
Kementerian Pertanian
Peningkatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Kementerian Pertanian merupakan salah satu upaya
yang dilakukan Kementerian Pertanian dalam rangka mendorong terwujudnya penguatan
akuntabilitas dan peningkatan kinerja seperti yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden
Nomor 29 Tahun 2014 dan Keputusan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design
Reformasi Birokrasi Nasional yang diselaraskan dengan Tugas dan Fungsi Kementerian
Pertanian. Hasilnya dituangkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang
merupakan wujud pertanggungjawaban oleh Kementerian Pertanian kepada Presiden RI dan
masyarakat (publik).
Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, dari 14 sasaran indikator kinerja utama sebagian besar
sasaran kinerja cukup berhasil hingga sangat berhasil (Sangat berhasil 5 indikator, berhasil 5
indikator, 1 indikator cukup berhasil, dan kurang berhasil 3 indikator).
Indikator kinerja yang sangat berhasil yaitu: (1) Produksi Jagung mencapai 19,13 juta ton dari
target 19,00 juta ton; (2) Skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai 83,4 dari target 82,5;
(3) Tersertifikasinya semua produk pertanian organik, kakao fermentasi dan bahan olahan
karet mencapai 71,87% dari target 50%; (4) Meningkatnya sarana pengolahan kakao fermentasi
bermutu untuk industri coklat dalam negeri mencapai 33,33% dari target 10%; dan
(5) Pertumbuhan pendapatan per kapita petani mencapai 11,41% dari target 11,10%.
Indikator kinerja yang berhasil yaitu: (1) Peningkatan produksi gula mencapai 2,63 juta ton dari
target 2,79 juta ton; (2) Produksi daging sapi mencapai 370 ribu dari target 460 ribu ton;
(3) Produksi padi mencapai 70,61 juta ton GKG dari target 72,30 juta ton GKG; (4) Produksi
kedelai mencapai 920 ribu ton dari target 1,00 juta ton; dan (5) Nilai Tukar Petani mencapai
107,37 dari target 110-115. Indikator kinerja yang cukup berhasil yaitu Surplus neraca
perdagangan sebesar US$14,19 miliar dari target US$23 miliar.
Indikator kinerja yang kurang berhasil yaitu: (1) Penurunan konsumsi beras per kapita tiap
tahun mencapai 0,10% dari target 1,5%; (2) Meningkatnya produk olahan yang diperdagangkan
mencapai 8,86% dari target sebesar 35%; dan (3) Meningkatnya produksi tepung-tepungan
untuk mensubstitusi gandum/terigu mencapai 3,10% dari target 11%.
Keberhasilan yang telah dicapai dalam pembangunan pertanian tahun 2014 khususnya
perkembangan capaian empat target sukses Kementerian Pertanian tidak terlepas dari
BAB IV PENUTUP
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014112
Kementerian Pertanian
dukungan seluruh program yang ada di lingkup Kementerian Pertanian baik dukungan secara
langsung maupun tidak langsung. Dukungan langsung adalah program/kegiatan yang secara
khusus mempengaruhi capaian keempat target sukses, dan dukungan tidak langsung antara
lain berupa dukungan manajemen pelaksanaan tugas Kementerian Pertanian (tata kelola
manajemen/SAI pada tahun 2014 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian/WTP dan
manajemen kinerja/SAKIP mendapat Predikat “B” atau Baik). Selain itu fungsi pengawasan
internal juga berperan dalam menciptakan iklim lingkup Kementerian Pertanian yang bersih,
transparan dan akuntabel.
Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, pembangunan pertanian masih
mengalami hambatan dan kendala, seperti: sebagian besar jaringan irigasi dalam kondisi
rusak, berkurangnya areal tanam akibat konversi antar komoditas dan konversi menjadi non-
pertanian, tingkat penggunaan benih unggul bersertifikat yang masih rendah, ketersediaan
pupuk yang belum memenuhi asas 6 tepat (jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, mutu),
menurunnya jumlah tenaga kerja pertanian, terbatasnya jumlah penyuluh pertanian, masih
tingginya tingkat kehilangan hasil, masih rendahnya daya beli masyarakat sehingga konsumsi
pangan belum beragam, bergizi dan seimbang, serta masih terbatasnya infrastruktur
penunjang seperti akses jalan dan pemasaran.
Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, mulai tahun 2015 Kementerian Pertanian
telah mulai melakukan upaya-upaya perbaikan guna meningkatkan kinerja pembangunan
pertanian ke depan, antara lain: (1) pelaksanaan Upaya Khusus percepatan pencapaian
swasembada padi dan peningkatan produksi jagung dan kedelai melalui jaringan irigasi dan
sarana pendukungnya yang meliputi: benih, pupuk, alat mesin pertanian, dan penyuluhan;
(2) peningkatan produksi tebu dan daging sapi melalui: penggunaan benih/bibit unggul,
bongkar/rawat ratoon, revitalisasi pabrik gula, produksi semen beku, inseminasi buatan, dan
larangan pemotongan betina produktif; (3) pendampingan dan pengawalan Upsus pangan
dengan melibatkan penyuluh, aparat Dinas pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota,
mahasiswa, unsur kepolisian, TNI AD, dan instansi terkait lainnya; (4) membentuk Pokja
Pendampingan Upsus yang terdiri dari Pejabat Eselon I dan II lingkup Kementerian Pertanian
dan terbagi atas seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia; (5) meminta dukungan
Pemerintah Daerah untuk mempercepatan penerbitan Peraturan Daerah (diantaranya
memasukkan Lahan Pangan Pertanin Berkelanjutan ke dalam Rencana Tata Ruang dan
Wilayah, jaminan ketersediaan dan status lahan, pengembangan padang penggembalaan dan
pengembangan kawasan pertanian; (6) menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) lima
pimpinan Kementerian/Lembaga (Menteri Pertanian, Menteri Pekerjaan Umum, Kapolri, Jaksa
Agung, dan Kepala BPKP).
Tahun 2014 Kementerian Pertanian mengelola APBN sektoral (BA.018) sebesar
Rp14.238.721.451.000,00 yang dialokasikan di pusat dan daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) di
Indonesia dengan jumlah DIPA Satker sebanyak 1.619 DIPA Satker. Realisasi penyerapan
sampai dengan 31 Desember 2014 mencapai Rp13.251.063.952.569,00 atau 93,06%.
Disamping dukungan yang berasal dari internal Kementerian Pertanian, Kinerja Pembangunan
Pertanian 2014 juga tidak terlepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan
pembangunan pertanian, baik di pusat maupun daerah. Mengingat luasnya aspek dan
banyaknya unsur yang terlibat dalam pembangunan pertanian, maka tidaklah berlebihan
kalau dikatakan bahwa suksesnya pembangunan pertanian terletak pada komitmen dan kerja
keras bersama, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat, Organisasi
Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dan Petani.
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 113
Kementerian Pertanian
dukungan seluruh program yang ada di lingkup Kementerian Pertanian baik dukungan secara
langsung maupun tidak langsung. Dukungan langsung adalah program/kegiatan yang secara
khusus mempengaruhi capaian keempat target sukses, dan dukungan tidak langsung antara
lain berupa dukungan manajemen pelaksanaan tugas Kementerian Pertanian (tata kelola
manajemen/SAI pada tahun 2014 mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian/WTP dan
manajemen kinerja/SAKIP mendapat Predikat “B” atau Baik). Selain itu fungsi pengawasan
internal juga berperan dalam menciptakan iklim lingkup Kementerian Pertanian yang bersih,
transparan dan akuntabel.
Di samping berbagai keberhasilan yang telah dicapai, pembangunan pertanian masih
mengalami hambatan dan kendala, seperti: sebagian besar jaringan irigasi dalam kondisi
rusak, berkurangnya areal tanam akibat konversi antar komoditas dan konversi menjadi non-
pertanian, tingkat penggunaan benih unggul bersertifikat yang masih rendah, ketersediaan
pupuk yang belum memenuhi asas 6 tepat (jenis, jumlah, harga, tempat, waktu, mutu),
menurunnya jumlah tenaga kerja pertanian, terbatasnya jumlah penyuluh pertanian, masih
tingginya tingkat kehilangan hasil, masih rendahnya daya beli masyarakat sehingga konsumsi
pangan belum beragam, bergizi dan seimbang, serta masih terbatasnya infrastruktur
penunjang seperti akses jalan dan pemasaran.
Untuk mengatasi berbagai permasalahan tersebut, mulai tahun 2015 Kementerian Pertanian
telah mulai melakukan upaya-upaya perbaikan guna meningkatkan kinerja pembangunan
pertanian ke depan, antara lain: (1) pelaksanaan Upaya Khusus percepatan pencapaian
swasembada padi dan peningkatan produksi jagung dan kedelai melalui jaringan irigasi dan
sarana pendukungnya yang meliputi: benih, pupuk, alat mesin pertanian, dan penyuluhan;
(2) peningkatan produksi tebu dan daging sapi melalui: penggunaan benih/bibit unggul,
bongkar/rawat ratoon, revitalisasi pabrik gula, produksi semen beku, inseminasi buatan, dan
larangan pemotongan betina produktif; (3) pendampingan dan pengawalan Upsus pangan
dengan melibatkan penyuluh, aparat Dinas pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota,
mahasiswa, unsur kepolisian, TNI AD, dan instansi terkait lainnya; (4) membentuk Pokja
Pendampingan Upsus yang terdiri dari Pejabat Eselon I dan II lingkup Kementerian Pertanian
dan terbagi atas seluruh Provinsi dan Kabupaten/Kota di Indonesia; (5) meminta dukungan
Pemerintah Daerah untuk mempercepatan penerbitan Peraturan Daerah (diantaranya
memasukkan Lahan Pangan Pertanin Berkelanjutan ke dalam Rencana Tata Ruang dan
Wilayah, jaminan ketersediaan dan status lahan, pengembangan padang penggembalaan dan
pengembangan kawasan pertanian; (6) menandatangani Surat Edaran Bersama (SEB) lima
pimpinan Kementerian/Lembaga (Menteri Pertanian, Menteri Pekerjaan Umum, Kapolri, Jaksa
Agung, dan Kepala BPKP).
Tahun 2014 Kementerian Pertanian mengelola APBN sektoral (BA.018) sebesar
Rp14.238.721.451.000,00 yang dialokasikan di pusat dan daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) di
Indonesia dengan jumlah DIPA Satker sebanyak 1.619 DIPA Satker. Realisasi penyerapan
sampai dengan 31 Desember 2014 mencapai Rp13.251.063.952.569,00 atau 93,06%.
Disamping dukungan yang berasal dari internal Kementerian Pertanian, Kinerja Pembangunan
Pertanian 2014 juga tidak terlepas dari dukungan seluruh pemangku kepentingan
pembangunan pertanian, baik di pusat maupun daerah. Mengingat luasnya aspek dan
banyaknya unsur yang terlibat dalam pembangunan pertanian, maka tidaklah berlebihan
kalau dikatakan bahwa suksesnya pembangunan pertanian terletak pada komitmen dan kerja
keras bersama, baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Masyarakat, Organisasi
Kemasyarakatan, Perguruan Tinggi, dan Petani.
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014116
Kementerian Pertanian
LAMPIRAN 1
STRUKTUR ORGANISASI
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2014
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 117
Kementerian Pertanian
LAMPIRAN 1
STRUKTUR ORGANISASI
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2014
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014120
Kementerian Pertanian
LAMPIRAN 2
DATA KEPEGAWAIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2014
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 121
Kementerian Pertanian
LAMPIRAN 2
DATA KEPEGAWAIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2014
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014122
Kementerian Pertanian
A
BC
DJml
AB
CD
JmlA
BC
DJml
AB
CD
EJml
LP
S3S2
S1D4
S Muda
D3D2
D1SM
ASM
PSD
1SEK
RETARI
AT JEN
DERAL
01
13
58
3954
51
152
179385
157122
8
43 77
3911
42
133
6
94
439
8
19
4
473
06
530
1 3
77 13
8 1
.133
2INS
PEKTOR
AT JEN
DERAL K
EMENT
AN0
00
22
48
118
31
34
5333
43
163
2516
2620
2
89
17
9
106
-
122
1
08 0
05
00
41
5
4
285
3DIR
EKTOR
AT JEN
DERAL T
ANAMA
N PANG
AN0
32
813
4169
5741
20
8 123
19879
85
485
3126
54
2
68
44
4
330
5
106
32
5 1
336
10
264
1716
7
74
4DIT
JEN PR
ASARAN
A & SA
RANA P
ERTANI
AN0
00
00
18
2910
4
8 45
9056
53
244
2814
51
1
49
19
9
142
4
79
16
7 0
217
00
68
3
1
341
5DIR
EKTOR
AT JEN
DERAL P
ETERNA
KAN &
KESEHA
TAN HE
WAN
618
1228
64150
173160
135
618
240436
348300
1.3
24 117
5614
41
192
1.4
25
773
17
45
8
447
2011
2042
0 8
36 87
116
2.198
6DIR
EKTOR
AT JEN
DERAL P
ERKEBU
NAN1
05
410
2739
17758
30
1 146
329171
100
746
4423
53
1
76
68
7
446
3
138
47
4 17
1433
079
34
3 15
17
1.133
7BAD
AN LITB
ANG PE
RTANIA
N50
115150
175490
354731
481308
1.87
4 857
1573
734882
4.0
46 426
258139
91142
1.05
6 4
.940
2.52
6 50
1 1
.129
1.90
8 59
67323
5613
2.64
3 330
437
7.466
8BAD
AN PPS
DM PE
RTANIA
N0
4534
54133
109215
147124
59
5 283
437250
250
1.220
14794
6022
5 3
28
1.536
74
0
57
475
64
2 157
781
30
623
91140
2.2
76
9BAD
AN KET
AHANAN
PANG
AN0
01
01
64
107
27
39
10556
43
243
1510
12
1
29
15
8
142
6
68
11
7 0
28
00
94
1
4
300
10DIT
JEN PE
NGOLA
HAN & P
EMASA
RAN HA
SIL PER
TANIAN
00
00
02
822
15
47
6472
5671
2
63 34
196
21
62
203
169
5
91
189
00
160
0
69
11
37
2
11DIR
EKTOR
AT JEN
DERAL H
ORTIK
ULTURA
00
33
611
1523
25
74
46101
6145
2
53 23
204
21
50
206
177
5
77
173
03
60
0 1
00 10
9
383
12BAD
AN KAR
ANTINA
PERTA
NIAN
52
57
19257
316468
362 1
.403
482577
508428
1.9
95 189
5913
11
263
2.2
40 1
.440
10
689
1.1
16 2
6470
205
1.324
18
20
3.680
62 184
213 284
743 970
1.625
1.6
39
1.144
5.3
78
2.538
4.3
56
2.509
2.4
22
11.825
1.1
56
634 289
156 160
2.395
12.
911
7.430
621
3.626
6.1
39
256 121
1.252
82
98 6.7
82
591 773
20.341
Sumber
: Biro O
rganisa
si dan K
epegaw
aian, 20
14
Jenis K
elamin
Pendid
ikan
DISTRI
BUSI M
ENURU
T GOLO
NGAN
/RUAN
G, JENI
S KELA
MIN DA
N PEND
IDIKAN
BERD
ASARKA
N ESEL
ON I
JUMLAH
KEMENT
ERIAN
PERTA
NIAN
JUMLAH
per De
sember
2014
NO.
UNIT K
ERJA
Golong
an I
Golong
an II
Golong
an III
Golong
an IV
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 123
Kementerian Pertanian
AB
CD
JmlA
BC
DJml
AB
CD
JmlA
BC
DE
JmlL
PS3
S2S1
D4S M
udaD3
D2D1
SMA
SMP
SD
1SEK
RETARI
AT JEN
DERAL
01
13
58
3954
51
152
179385
157122
8
43 77
3911
42
133
6
94
439
8
19
4
473
06
530
1 3
77 13
8 1
.133
2INS
PEKTOR
AT JEN
DERAL K
EMENT
AN0
00
22
48
118
31
34
5333
43
163
2516
2620
2
89
17
9
106
-
122
1
08 0
05
00
41
5
4
285
3DIR
EKTOR
AT JEN
DERAL T
ANAMA
N PANG
AN0
32
813
4169
5741
20
8 123
19879
85
485
3126
54
2
68
44
4
330
5
106
32
5 1
336
10
264
1716
7
74
4DIT
JEN PR
ASARAN
A & SA
RANA P
ERTANI
AN0
00
00
18
2910
4
8 45
9056
53
244
2814
51
1
49
19
9
142
4
79
16
7 0
217
00
68
3
1
341
5DIR
EKTOR
AT JEN
DERAL P
ETERNA
KAN &
KESEHA
TAN HE
WAN
618
1228
64150
173160
135
618
240436
348300
1.3
24 117
5614
41
192
1.4
25
773
17
45
8
447
2011
2042
0 8
36 87
116
2.198
6DIR
EKTOR
AT JEN
DERAL P
ERKEBU
NAN1
05
410
2739
17758
30
1 146
329171
100
746
4423
53
1
76
68
7
446
3
138
47
4 17
1433
079
34
3 15
17
1.133
7BAD
AN LITB
ANG PE
RTANIA
N50
115150
175490
354731
481308
1.87
4 857
1573
734882
4.0
46 426
258139
91142
1.05
6 4
.940
2.52
6 50
1 1
.129
1.90
8 59
67323
5613
2.64
3 330
437
7.466
8BAD
AN PPS
DM PE
RTANIA
N0
4534
54133
109215
147124
59
5 283
437250
250
1.220
14794
6022
5 3
28
1.536
74
0
57
475
64
2 157
781
30
623
91140
2.2
76
9BAD
AN KET
AHANAN
PANG
AN0
01
01
64
107
27
39
10556
43
243
1510
12
1
29
15
8
142
6
68
11
7 0
28
00
94
1
4
300
10DIT
JEN PE
NGOLA
HAN & P
EMASA
RAN HA
SIL PER
TANIAN
00
00
02
822
15
47
6472
5671
2
63 34
196
21
62
203
169
5
91
189
00
160
0
69
11
37
2
11DIR
EKTOR
AT JEN
DERAL H
ORTIK
ULTURA
00
33
611
1523
25
74
46101
6145
2
53 23
204
21
50
206
177
5
77
173
03
60
0 1
00 10
9
383
12BAD
AN KAR
ANTINA
PERTA
NIAN
52
57
19257
316468
362 1
.403
482577
508428
1.9
95 189
5913
11
263
2.2
40 1
.440
10
689
1.1
16 2
6470
205
1.324
18
20
3.680
62 184
213 284
743 970
1.625
1.6
39
1.144
5.3
78
2.538
4.3
56
2.509
2.4
22
11.825
1.1
56
634 289
156 160
2.395
12.
911
7.430
621
3.626
6.1
39
256 121
1.252
82
98 6.7
82
591 773
20.341
Sumber
: Biro O
rganisa
si dan K
epegaw
aian, 20
14
Jenis K
elamin
Pendid
ikan
DISTRI
BUSI M
ENURU
T GOLO
NGAN
/RUAN
G, JENI
S KELA
MIN DA
N PEND
IDIKAN
BERD
ASARKA
N ESEL
ON I
JUMLAH
KEMENT
ERIAN
PERTA
NIAN
JUMLAH
per De
sember
2014
NO.
UNIT K
ERJA
Golong
an I
Golong
an II
Golong
an III
Golong
an IV
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014124
Kementerian Pertanian
LAMPIRAN 3
REALISASI ANGGARAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2014
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 125
Kementerian Pertanian
LAMPIRAN 3
REALISASI ANGGARAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2014
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014126
Kementerian Pertanian
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2014
NO ESELON 1 PAGU REALISASI %
1 SETJEN 1.103.062.672.000 1.015.530.613.578 92,06
2 ITJEN 65.528.157.000 60.347.785.271 92,09
3 DITJEN TP 2.274.527.260.000 2.055.934.969.974 90,39
4 DITJEN HORTI 524.669.821.000 504.495.222.722 96,15
5 DITJEN BUN 1.320.618.976.000 1.162.816.886.222 88,05
6 DITJEN PKH* 1.392.077.856.000 1.660.039.937.797 119,25
7 DITJEN PPHP 502.959.082.000 457.878.777.207 91,04
8 DITJEN PSP 3.294.030.743.000 2.912.596.621.356 88,42
9 BALITBANG 1.581.593.808.000 1.354.315.668.780 85,63
10 BPPSDMP 1.114.979.737.000 1.061.692.562.363 95,22
11 BKP 459.973.578.000 419.543.972.910 91,21
12 BARANTAN 604.699.761.000 585.870.934.389 96,89
TOTAL 14.238.721.451.000 13.251.063.952.569 93,06
Sumber: Biro Keuangan dan Perlengkapan, 2014 * Terdapat tambahan Hibah berupa barang senilai Rp436.730.991.244,00 di Ditjen PKH, yang
secara akuntansi tidak tercatat didalam pagu anggaran tetapi tercatat di realisasi anggaran
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 127
Kementerian Pertanian
REALISASI ANGGARAN KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2014
NO ESELON 1 PAGU REALISASI %
1 SETJEN 1.103.062.672.000 1.015.530.613.578 92,06
2 ITJEN 65.528.157.000 60.347.785.271 92,09
3 DITJEN TP 2.274.527.260.000 2.055.934.969.974 90,39
4 DITJEN HORTI 524.669.821.000 504.495.222.722 96,15
5 DITJEN BUN 1.320.618.976.000 1.162.816.886.222 88,05
6 DITJEN PKH* 1.392.077.856.000 1.660.039.937.797 119,25
7 DITJEN PPHP 502.959.082.000 457.878.777.207 91,04
8 DITJEN PSP 3.294.030.743.000 2.912.596.621.356 88,42
9 BALITBANG 1.581.593.808.000 1.354.315.668.780 85,63
10 BPPSDMP 1.114.979.737.000 1.061.692.562.363 95,22
11 BKP 459.973.578.000 419.543.972.910 91,21
12 BARANTAN 604.699.761.000 585.870.934.389 96,89
TOTAL 14.238.721.451.000 13.251.063.952.569 93,06
Sumber: Biro Keuangan dan Perlengkapan, 2014 * Terdapat tambahan Hibah berupa barang senilai Rp436.730.991.244,00 di Ditjen PKH, yang
secara akuntansi tidak tercatat didalam pagu anggaran tetapi tercatat di realisasi anggaran
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014128
Kementerian Pertanian
LAMPIRAN 4
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTANIAN
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 129
Kementerian Pertanian
LAMPIRAN 4
INDIKATOR KINERJA UTAMA
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN
PERTANIAN
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014130
Kementerian Pertanian
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2010 – 2014
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Sumber Data
1 Tercapainya swasembada dan swasembada berkelanjutan
Swasembada: 1. Jumlah Produksi Kedelai Ditjen. Tanaman Pangan 2. Jumlah Produksi Gula Ditjen. Perkebunan 3. Jumlah Produksi Daging Sapi Ditjen. Peternakan dan
Kesehatan Hewan Swasembada Berkelanjutan: 1. Jumlah Produksi Padi Ditjen. Tanaman Pangan 2. Jumlah Produksi Jagung Ditjen. Tanaman Pangan
2 Meningkatnya diversifikasi pangan
1. Persentase penurunan konsumsi beras pertahun
Badan Ketahanan Pangan
2. Persentase peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah-buahan dan sayuran.
Badan Ketahanan Pangan
3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Badan Ketahanan Pangan 3 Meningkatnya nilai tambah,
daya saing dan ekspor 1. Jumlah sertifikasi produk pertanian organik, kakao fermentasi, dan bahan olahan karet (pemberlakuan sertifikasi wajib)
Ditjen PPHP
2. Persentase peningkatan produk olahan yang di ekspor
Ditjen PPHP
3. Persentase peningkatan substitusi tepung gandum/terigu
Ditjen PPHP
4. Persentase peningkatan surplus neraca perdagangan
Ditjen PPHP
4 Meningkatnya kesejahteraan petani
1. Pendapatan per kapita petani PSEKP 2. Nilai Tukar Petani (NTP) BPS 3. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor Pertanian
BPS
4. Penyerapan Tenaga Kerja sektor Pertanian
BPS
5. Investasi sektor Pertanian BKPM Sumber: Kementerian Pertanian
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 131
Kementerian Pertanian
INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2010 – 2014
No Sasaran Indikator Kinerja Utama Sumber Data
1 Tercapainya swasembada dan swasembada berkelanjutan
Swasembada: 1. Jumlah Produksi Kedelai Ditjen. Tanaman Pangan 2. Jumlah Produksi Gula Ditjen. Perkebunan 3. Jumlah Produksi Daging Sapi Ditjen. Peternakan dan
Kesehatan Hewan Swasembada Berkelanjutan: 1. Jumlah Produksi Padi Ditjen. Tanaman Pangan 2. Jumlah Produksi Jagung Ditjen. Tanaman Pangan
2 Meningkatnya diversifikasi pangan
1. Persentase penurunan konsumsi beras pertahun
Badan Ketahanan Pangan
2. Persentase peningkatan konsumsi umbi-umbian, pangan hewani, buah-buahan dan sayuran.
Badan Ketahanan Pangan
3. Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Badan Ketahanan Pangan 3 Meningkatnya nilai tambah,
daya saing dan ekspor 1. Jumlah sertifikasi produk pertanian organik, kakao fermentasi, dan bahan olahan karet (pemberlakuan sertifikasi wajib)
Ditjen PPHP
2. Persentase peningkatan produk olahan yang di ekspor
Ditjen PPHP
3. Persentase peningkatan substitusi tepung gandum/terigu
Ditjen PPHP
4. Persentase peningkatan surplus neraca perdagangan
Ditjen PPHP
4 Meningkatnya kesejahteraan petani
1. Pendapatan per kapita petani PSEKP 2. Nilai Tukar Petani (NTP) BPS 3. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB) Sektor Pertanian
BPS
4. Penyerapan Tenaga Kerja sektor Pertanian
BPS
5. Investasi sektor Pertanian BKPM Sumber: Kementerian Pertanian
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014132
Kementerian Pertanian
LAMPIRAN 5
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2014
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 133
Kementerian Pertanian
LAMPIRAN 5
RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT)
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2014
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014134
Kementerian Pertanian
Sumber: Biro Perencanaan, 2014
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 135
Kementerian Pertanian
Sumber: Biro Perencanaan, 2014
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014136
Kementerian Pertanian
LAMPIRAN 6
PENETAPAN KINERJA (PK)
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2014
Laporan Kinerja Kementerian Pertanian Tahun 2014 137
Kementerian Pertanian
LAMPIRAN 6
PENETAPAN KINERJA (PK)
KEMENTERIAN PERTANIAN
TAHUN 2014