kinerja panitia pengawas pemilu di kabupaten … · kabupaten bantaeng dapat dikatakan optimal...
TRANSCRIPT
KINERJA PANITIA PENGAWAS PEMILU
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)
TAHUN 2017-2018
DI KABUPATEN BANTAENG
SKRIPSI
SUNARTINomor Stambuk : 10561 04886 14
ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018/2019
ii
KINERJA PANITIA PENGAWAS PEMILU
PADA PEMILIHAN KEPALA DAERAH (PILKADA)
TAHUN 2017-2018
DI KABUPATEN BANTAENG
Skripsi
Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memeroleh Gelar Sarjana
Ilmu Administrasi Negara
Disusun dan diusulkan oleh
SUNARTINomor Stambuk : 10561 04886 14
ILMU ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
2018/2019
iii
iv
v
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama Mahasiswa : Sunarti
Nomor Stambuk : 10561 04886 14
Program Studi : Ilmu Administrasi Negara
Dengan ini Menyatakan bahwa Skripsi dengan judul: Kinerja Panitia
Pengawas Pemilu (Panwaslu) pada Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada)
Tahun 2018 di kabupaten Bantaeng adalah sepenuhnya merupakan karya sendiri.
Tidak ada bagian didalamnya plagiat dari karya orang lain, tidak melakukan
penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika
keilmuan yang berlaku dalam masyarakat keilmuan.
Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/ssanksi yang dijatuhkan
kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika
keilmuan dalam karya ini, atau ada klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya
ini.
Makassar, September 2018
Yang Menyatakan,
Sunarti
vi
ABSTRAK
SUNARTI. 2018. Kinerja Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) padaPemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2017-2018 di KabupatenBantaeng (Dibimbing oleh Alyas dan Sudarmi).
Permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah kinerja Panwaslukabupaten Bantaeng yang menjalankan tugas dan tanggung jawabnya padapemilihan kepala daerah yang dilaksanakan di kabupaten Bantaeng.
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskripsikualitatif. Informan dalam penelitian ini sebanyak 7 orang. Teknik pengumpulandata dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara dan dokumentasi.
Hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa (1) kinerja Panwaslukabupaten Bantaeng dapat dikatakan optimal karena dilihat dari efektifitas danefisiensi, otoritas dan tanggung jawab, disiplin dan inisiatif dari Panwaslu sudahbaik. (2) hal-hal yang memengaruhi kinerja Panwaslu kabupaten Bantaeng adafaktor pendukung dan faktor penghambat. Faktor pendukung antara lain: SumberDaya Manusia, Anggaran, Sarana dan Prasarana. Adapun faktor penghambatantara lain: Panwaslu bersifat Ad Hoc dan partisipasi masyarakat yang masihkurang.
Panwaslu kabupaten Bantaeng pada Pemilihan yang selanjutnya,hendaknya Panitia Pengawas Pemilu kabupaten Bantaeng lebih meningkatkankinerjanya, perlu kerjasama dan pengawasan yang maksimal dari seluruh jajaranPanwaslu (Panwascam, PPL, dan PTPS) serta partisipasi dari masyarakat. dengankerja sama yang baik Panwaslu bisa lebih mengoptimalkan kinerjanya. KedudukanPanitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mesti mengalami perubahanyang awalnya bersifat Ad Hoc (sementara) menjadi bersifat tetap. PPL sebagaiujung tombak Panwaslu, sebaiknya lebih mengoptimalkan kerjanya, karena waktukerja yang begitu singkat dan jumlah personel yang hanya satu dalam lingkupkelurahan/desa. Dengan demikian kinerha Pawaslu dapat lebih optimal.
Keyword : Kinerja, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu),Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
vii
KATA PENGANTAR
“Assalamu ‘Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh”
Puji syukur Alhamdulillah atas kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan
rahmat, hidayah, InayahNya yang tiada henti kepada hambaNya. Shalawat dan
salam semoga tetap tercurah kepada junjungan nabi Muhammad SAW, seorang
nabi yang mampu mengubah wajah kehidupan jahiliyah menujuh kehidupan yang
Islamiyah, seorang nabi yang dengannya cinta dari langit dapat ditebar
dipermukaan bumi sebagai rahmatan lil ‘alamin.
Skripsi ini adalah tugas akhir yang diajukan untuk memenuhi syarat dalam
memeroleh gelar sarjana (S1) Ilmu Administrasi Negara pada Fakultas Ilmu Sosial
dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Makassar sebagai bentuk karya
ilmiah.
Pada kesempatan ini, tidak lupa penulis mengucapkan penghargaan dan
ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah
memberikan bantuannya kepada:
1. Bapak Dr. H. Abdul Rahman Rahim, SE., MM. sebagai Rektor Universitas
Muhammadiyah Makassar, yang telah memimpin Universitas ini dengan baik.
2. Ibu Dr. Hj. Ihyani Malik, S.Sos., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan
Ilmu Politik, yang telah membina fakultas ini dengan sebaik-baiknya.
viii
3. Bapak Nasrul Haq, S.Sos.,MPA. Selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi
Negara yang telah membina jurusan ini dengan baik.
4. Bapak Prof. Dr. Alyas M.S. selaku pembimbing I dan Dr. Sudarmi, M.Si.
selaku pembimbing II yang dengan tulus membimbing penulis, melakukan
koreksi dan perbaikan-perbaikan yang amat berharga sejak dari awal sampai
selesainya skripsi ini. Gagasan-gagasan beliau merupakan hal yang amat
berharga.
5. Segenap Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta Staff Tata Usaha
Universitas Muhammadiyah Makassar yang telah memberi bekal ilmu
pengetahuan dan pelayanan kepada penulis selama menempuh pendidikan di
lembaga ini.
6. Seluruh Anggota serta Staff/Pegawai Panwaslu Kabupaten Bantaeng dan KPU
Kabupaten Bantaeng yang telah bersedia memberikan informasi dan kesediaan
wawancara kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kabupaten
Bantaeng.
7. Keluarga besar Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah , Pimpinan Komisariat
IMM Fisip Unismuh Makassar, Pimpinan Komisariat IMM Butta Toa
Bantaeng, Pimpinan Cabang IMM Bantaeng. Kepada Kakanda, Adinda dan
teman-teman seperjuangan IMMawan/IMMawati yang sama-sama berjuang
dari Mahasiswa baru hingga akhir.
8. Rekan-rekan seperjuangan Mahasiswa Ilmu Administrasi Negara 2014,
terkhusus kelas B yang sejak awal perkuliahan hingga pada tahap penyelesaian
akhir atas kesetiaan dan dukungan yang telah diberikan.
ix
9. Kepada seluruh sahabat Arwan, Hadid, Irfan, Ipul, Sarmin, Lilis, Dian, Feby,
Anggi, Wulan, Ayu, Nyaung, Cukma, Badai. Kakanda, Adinda dan kawan
lainnya yang telah banyak membantu dan memotivasi penulis hingga akhirnya
dapat menyelesaikan skripsi ini yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu
dan semua yang telah memberikan ilmu dan pengalaman yang amat berharga.
Teristimewa penulis ucapkan terima kasih yang tidak terhingga kepada
kedua orang tua tercinta Bapak Mubassir dan Ibu St. Nursyamsi yang dengan
sepenuh hati memberikan segalanya baik moril dan materil, disetiap doanya selalu
mengutamakan kebaikan untuk anak-anaknya hingga penulis bisa sampai seperti
sekarang ini begitupun kepada kakak kandung penulis, Letnan Sahrul, ST. dan
adik kandung penulis, Yahya dan Nur Ana, semoga segala usaha yang tidak kenal
lelah dapat terbalas oleh ridha Allah SWT. dan terangkat derajatnya melalui anak
yang shaleh dan shalehah. Aamiin.
Akhir kata penulis mengaharapkan skripsi ini dapat memberikan manfaat
kepada para pembaca guna menambah khasanah keilmuan terutama dengan yang
berkaitan Ilmu Administrasi Negara. Serta bermanfaat pula untuk Almamater
Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.
Makassar, September 2018
Penulis
SUNARTI
x
DAFTAR ISI
Halaman Sampul ................................................................................................. i
Halaman Pengajuan Skripsi ................................................................................ ii
Halaman Penerimaan Tim................................................................................... iii
Halaman Persetujuan........................................................................................... iv
Halaman Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah ...................................................... v
Abstrak ................................................................................................................ vi
Kata Pengantar .................................................................................................... vii
Daftar Isi.............................................................................................................. viii
Daftar tabel.......................................................................................................... ix
Daftar gambar...................................................................................................... x
Bab I Pendahuluan .............................................................................................. 1
A. Latar Belakang ........................................................................................ 1
B. Rumusan Masalah ................................................................................... 5
C. Tujuan Penelitian .................................................................................... 5
D. Kegunaan Penelitian................................................................................ 5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA......................................................................... 7
A. Konsep Kinerja........................................................................................ 7
B. Panitia Pengawas Pemilu ........................................................................ 23
C. Kerangka Pikir ........................................................................................ 31
D. Fokus Penelitian ...................................................................................... 32
E. Deskripsi Fokus....................................................................................... 33
xi
BAB III METODE PENELITIAN .................................................................... 35
A. Waktu Dan Lokasi Penelitian ................................................................. 35
B. Jenis Dan Tipe Penelitian........................................................................ 35
C. Sumber Data............................................................................................ 35
D. Informan Penelitian................................................................................. 36
E. Teknik Pengumpulan Data...................................................................... 37
F. Teknik Analisis Data............................................................................... 37
G. Keabsahan Data....................................................................................... 38
BAB IV PEMBAHASAN................................................................................... 41
A. Gambaran Umum.................................................................................... 41
B. Kinerja Panwaslu Kabupaten Bantaeng .................................................. 54
C. Faktor-faktor yang Memengaruhi
Kinerja Panwaslu kabupaten Bantaeng................................................... 82
BAB V PENUTUP.............................................................................................. 88
A. Kesimpulan ............................................................................................. 88
B. Saran........................................................................................................ 89
DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN-LAMPIRAN
RIWAYAT HIDUP
xii
DAFTAR TABEL
Tabel 1..................................................................................................... 42
xiii
DAFTAR GAMBAR
Gambar 1................................................................................................. 13
Gambar 2................................................................................................. 45
1
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Indonesia merupakan negara demokrasi dengan kedaulatan penuh
berada ditangan rakyatnya, ini sesuai dengan ideologi pancasila yang berada
pada sila keempat. Demokrasi bisa diartikan sebuah paradigma yang
didalamnya terdapat keutamaan hak dan kewajiban sama juga perlakuan yang
tidak membedakan bagi tiap warga negara.
Dalam negara demokrasi, terdapat pemilihan umum yang merupakan
lambang dan implementasi dari konsep demokrasi. Pemilihan umum
merupakan salah satu upaya untuk mempengaruhi rakyat dengan cara
persuasif atau ajakan yang sifatnya tidak memaksa dengan melakukan
kegiatan retorika, hubungan kemasyarakatan, lobbying, komunikasi massa,
dan lain-lain. Pemilihan Umum di Indonesia melibatkan masyarakat untuk
memilih langsung pemimpin yang berada pada jabatan politik. Jabatan politik
disini beraneka ragam mulai dari pemilihan wakil rakyat, kepala desa, kepala
daerah kabupaten, kepala daerah provinsi hingga presiden dan wakil presiden.
Pemilihan umum oleh rakyat yang dilaksanakan secara langsung adalah salah
satu perwujudan kedaulatan rakyat untuk mewujudkan pemerintahan Negara
demokratis sesuai Pancasila dan Undang-Undang Dasar NKRI Tahun 1945.
Dalam penyelenggaraan pemilu yang menjadi pelaksana adalah
Komisi Pemilihan Umum dan sebagai pengawas adalah Panitia Pengawas
Pemilihan Umum. Penyelenggara pemilu diatur dalam Peraturan Komisi
1
2
Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang
Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017
Tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyyelenggaraan Pemilihan
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/Atau Walikota
dan Wakil Walikota Tahun 2018. Keberhasilan penyelenggaraan pemilu di
Indonesia, berrgantung pada kinerja penyelengara pemilu, yakni Komisi
Pemilihan Umum (KPU) sebagai pelaksana dan Panitia Pengawas Pemilihan
Umum (Panwaslu) yaitu lembaga pengawasan mengawasi tahapan
pelaksanaan Pemilu.
Wewenang pengawasan penyelenggara Pemilu diberikan kepada
Badan Pengawasan Pemilu atau biasa disingkat Bawaslu yang memiliki
jajaran dibawahnya dalam hal ini Panitia Pengawas Pemilihan Umum di
tingkat Kabupaten/ Kota. Pengawasan adalah hal yang sangat penting untuk
menentukan berhasil atau tidak, maksimal atau tidak sebuah pemilu.
Pengawasan Pemilu ialah aktivitas mengamati, kemudian mengkaji, lalu
memeriksa, dan terakhir memberi nilai tahapan penyelenggaraan Pemilu
sesuai peraturan perundang-undangan. Bawaslu dan panwaslu mempunyai
peran yang penting dalam pemilu yakni pemilu dapat terselenggara secara
demokratis, bebas, rahasia, jujur dan adil dan sesuai dengan undang-undang
yang berlaku.
Nurlaela dalam penelitiannya kinerja panitia pengawas pemilihan
umum (panwaslu) dalam pemilihan kepala daerah kota Bontang tahun 2015
menunjukkan hasil bahwa kinerja panwaslu dalam pilkada tahun 2015 di kota
3
Bontang menunjukkan kinerja bagus karena telah menjalankan tugas dan
fungsi dari panwaslu dengan sebagaimana mestinya, penyelenggaraan pilkada
di kota tersebut berjalan dengan kondusif tanpa ada konflik sosial baik bagi
masyarakat terlebih bagi masing-masing pasangan calon. Upaya pengawasan,
pencegahan, maupun beberapa pelanggaran administrasi atau tindak pidana
dapat diselesaikan dengan baik. Hal yang dipaparkan diatas diharapkan
mampu dicapai oleh panwaslu kabupaten Bantaeng, karena terpilihnya kepala
daerah yang sesuai harapan tidak lepas dari peran penting panwaslu yang
ditugaskan mengawasi jalannya tahapan pemilihan agar tidak terjadi
kecurangan oleh masing-masing calon.
Fungsi dan peran panwaslu adalah menciptakan tahapan
penyelenggaraan pemilu yang demokratis. Kewenangan ini diatur dalam
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPPU) Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dimana telah
ditetapkan sebagai undang-undang oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2015 lalu diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2016 pada pasal 30 tentang Tugas dan Wewenang Panwas Kabupaten/Kota.
Namun dalam pelaksanaan penyelenggaraan pemilihan umum khususnya
pemilihan kepala daerah di kabupaten Bantaeng belum menunjukkan fungsi
serta panwaslu secara maksimal.
Beberapa permasalahan pilkada diantaranya masih banyak calon yang
melakukan segala cara untuk mendapat simpati masyarakat, masyarakat masih
mudah terprovokasi oleh lembaran-lembaran uang untuk memberikan hak
4
suaranya kepada pasangan calon yang bersangkutan. Hal ini dapat kita pahami
bagian dari masih minimnya program untuk peningkatan pemahaman dan
kapasitas dalam menangani berbagai pelanggaran Pemilu, salah satunya antara
pemberi dengan pihak penerima sogokan dalam menjelang pemilihan. Hal
seperti ini sebenarnya perlu diperjelas, bahkan sangat perlu karena jika
dibiarkan terus menerus akan melumpuhkan sistem demokrasi yang selama
ini dicita-citakan semua masyarakat Indonesia.
Selain itu, jumlah PPL yang sangat minim hanya satu orang dalam satu
desa, sehingga menjadi hal yang sangat sulit untuk Panwaslu mendeteksi
segala kecurangan menjelang pemilihan yang terjadi dalam masyarakat. Selain
itu pada saat tes Panwascam yang dilaksanakan oleh panwaslu terkesan
terburu-buru yang terhitung hanya tiga hari. Permasalahan lain yakni adalah
penertiban atribut yang dianggap belum netral oleh masyarakat dan peran
panwaslu untuk menyelesaikan pelanggaran kampanye, yakni melibatkan
anak-anak turut serta dalam kampanye padahal pelibatan anak-anak melanggar
hukum yang dilaporkan oleh salah satu pasangan cabup/cawabup dianggap
tidak bisa menyelesaikannya dengan baik.
Dilansir dari Nuansaterkini.com bahwa pasangan cabup/cawabup
menilai keputusan Panwaslu Bantaeng sesuai hasil pleno nomor
011/SN.01/BA/2/2018 yang menyatakan dugaan pelanggaran tersebut tidak
terbukti, itu jauh dari sikap professional sebagai lembaga penyelenggara
pemilu.
5
Berdasarkan beberapa permasalahan yang dipaparkan, maka dari itu
penulis memilih untuk mengangkat masalah tersebut sebagai bahan peneliti
dengan judul “Kinerja Panitia Pengawas Pemilu pada Pemilihan Kepala
Daerah (Pilkada) Tahun 2017-2018 di Kabupaten Bantaeng”.
B. Rumusan Masalah
Dari latar belakang belakang masalah tersebut, maka rumusan masalah
penelitian adalah sebagai berikut:
1. Bagaimana kinerja Panwaslu pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada)
Tahun 2017-2018 di Bantaeng ?
2. Apa saja yang menghambat dan mendukung kinerja Panwaslu pada
Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Tahun 2017-2018 di kabupaten
Bantaeng ?
C. Tujuan penelitian
Dalam setiap penelitian pada dasarnya memiliki beberapa tujuan yang
ingin dicapai, adapun tujuan yang hendak dicapai, adapun tujuan yag hendak
dicapai penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah:
1. Untuk mengetahui kinerja panwaslu pada pemilihan Kepala Daerah Tahun
2017-2018 di Bantaeng.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menghambat dan mendukung kinerja
panwaslu pada pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017-2018 di kabupaten
Bantaeng.
D. Kegunaan Penelitian
1. Kegunaan Teoritis
6
a. Diharapkan dari penelitian ini dapat memperdalam pengetahuan dan
wawasan penulis mengenai permasalahan kinerja pengawasan
pemilihan umum pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017-2018 di
kabupaten Bantaeng.
b. Memberikan kontribusi pemikiran bagi panwaslu kabupaten Bantaeng
sehingga mampu mengurangi hambatan-hambatan ataupun
penyimpangan dalam kinerja pengawasan pemilihan umum pada
pemilihan umum pemilihan Kepala Daerah Tahun 2017-2018.
2. Kegunaan Praktis
a. Sebagai rekomendasi kepada panwaslu kab. Bantaeng sebagai
pemecahan masalah pengawasan pemilihan umum pemilihan Kepala
Daerah Tahun 2017-2018 di kabupaten Bantaeng.
b. Dari hasil temuan penelitian ini diharapkan, beberapa rekomendasi
dapat terumuskan yang bisa diimplementasikan, baik bagi panwaslu
atau oleh para peneliti.
7
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Konsep Kinerja
1. Pengertian Kinerja
Menurut Samsuddin dalam Dedi Rianto Rahadi (2010: 1)
menyebutkan bahwa: “kinerja adalah tingkat pelaksanaan tugas yang dapat
dicapai seseorang, unit atau divisi dengan menggunakan kemampuan yang
ada dan batasan-batasan yang telah ditetapkan untuk mencapai tujuan
organisasi/perusahaan”.
Whitmore dalam Hamzah B. Uno dan Nina Lamatenggo (2014)
memaparkan bahwa kinerja adalah pelaksanaan fungsi-fungsi dari yang
dituntut seseorang.
Pandangan lain dikemukakan oleh King dalam dalam Hamzah B.
Uno dan Nina Lamatenggo (2014: 61), menjelaskan kinerja adalah
berbagai aktivitas seseorang dalam menjalankan tugas pokok yang
dibebankan kepadanya.
Menurut Irfan Fahmi (2010: 2) kinerja adalah hasil yang diperoleh
oleh satu organisasi. Organisasi tersebut bisa bersifat profit oriented dan
non profit oriented yang dihasilkan hingga satu periode waktu.
Menurut Armstrong dan Baron dalam Wibowo (2013: 7) kinerja
merupakan hasil pekerjaan yang mempunyai hubungan kuat dengan tujuan
strategis organisasi, kepuasan konsumen, dan memberikan kontribusi pada
8
ekonomi. Kinerja adalah tentang melakukan pekerjaan dan hasil dari
pekerjaan tersebut. Kinerja adalah tentang apa yang dikerjakan dan
bagaimana mengerjakannya.
Dari beberapa pengertian kinerja diatas, penulis dapat
menyimpulkan bahwa kinerja merupakan hasil kerja yang kemudian
dicapai seseorang dalam menjalankan tugasnya dengan kurun waktu
tertentu.
2. Penilaian kinerja
Dharma (dalam Dedi Rianto Rahadi, 2010: 79) mengatakan bahwa
penilaian kinerja merupakan “bagian dari upaya menciptakan serta
mengumpulkan masukan perbandingan-perbandingan yang ada antara
penampilan kerja dengan sesuai hasil kerja yang diharapkan”. Syarif
dalam Dedi Rianto Rahadi (2010: 79) mengungkapkan bahwa: “Penilaian
kinerja adalah suatu proses untuk mengukur kinrja yang dicapai oleh
pekerja dan dibandingkan terhadap standar tingkat prestasi yang diminta
guna mengetahui sampai di mana keterampilan telah dicapai”. Sementara
Samsudin dalam Dedi Rianto Rahadi (2010: 79) menyebutkan: “Penilaian
kinerja (performance appraisal) yakni proses oleh suatu organisasi dalam
mengevaluasi atau menilai prestasi kerja dari tiap karyawannya”.
Dari beberapa pengertian kinerja di atas maka dapat disimpulkan
bahwa penilaian kinerja adalah suatu proses mengukur hasil kerja atau
prestasi kerja yang ditunjukkan oleh masing-masing para anggota atau
pegawai.
7
9
Suatu kinerja individu bisa meningkat apabila terdapat kesesuaian
antara pekerjaan dengan kemampuan. Kinerja individu sangat dipengaruhi
seberapa besar seorang individu merasa puas terhadap kinerjanya. Atau
dengan seberapa besar kinerja dari individu mampu memenuhi
kebutuhannya juga kebutuhan organisasi, inilah yang dimaksud dengan
penilaian kinerja.
Penilaian prestasi kerja menurut Priyono Marnis (2014: 207)
memiliki beberapa indikator
yaitu :
a. Merupakan evaluasi terhadap perilaku, prestasi kerja, dan potensi
pengembangan yang telah dilakukan.
b. Merupakan suatu proses estimasi yang menentukan nilai keberhasilan
tugas para karyawan dalam melaksanakan tugasnya .
c. Membandingkan realisasi nyata dengan standar yang dicapai
karyawan
d. Dilaksanakan oleh pimpinan kepada bawahan
e. Hasilnya untuk menentukan kebijakan selanjutnya
3. Manfaat dan Tujuan Penilaian Prestasi Kerja
Menurut Mahmudi (2010: 14) tujuan dilakukan
pengukuran/penilaian kinerja di sektor publik adalah:
a. Mengetahui tingkat ketercapaian organisasi
b. Menyediakan sarana pembelajaran pegawai
c. Memperbaiki kinerja periode berikutnya
10
d. Memberi pertimbangan yang sistematik untuk pembuatan keputusan
yang sifatmya pemberian reward atau punishment.
e. Memotivasi pegawai
f. Menciptakan akuntabilitas publik
Manfaat penilaian prestasi kerja yang rasional dan objektif paling
tidak dirasakan oleh pegawai yang bersangkutan dan organisasi.
Bagi pegawai, penilaian berguna untuk memberikan feed back tentang
beberapa hal seperti kemampuan, kekurangan, potensi yang pada akhirnya
berguna untuk menentukan jalur, rencana dalam pengembangan karier.
Bagi organisasi penilaian prestasi kerja sangat bermanfaat untuk
pengambilan keputusan kedepannya, yakni berbagai hal seperti kebutuhan
program pelatihan, rekrutmen, seleksi, penempatan, promosi, sistem
imbalan dan semua proses manajemen sumber daya manusia secara
efektif. Disamping itu, tujuan dilakukannya penilaian kinerja adalah
menghasilkan informasi yang akurat dan valid terkait kinerja anggota
organisasi. Semakin akurat informasi yang diperoleh semakin besar
potensi nilainya terhadap organisasi. Secara khusus tujuan penilaian
kinerja ini tidak lain adalah untuk: evaluasi dan pengembangan.
Pelaksanaan penilaian kinerja ini sangat diperlukan, karena paling
tidak akan bermanfaat sebagai :
a. Menjadi dasar dalam mengambil keputusan yang digunakan untuk
promosi, demosi, pemberhentian dan penetapan imbalan atau balas
jasa.
11
b. Untuk mengukur prestasi kerja karyawan dalam menjalankan tugasnya
c. Sebagai bahan evaluasi efektivitas dari seluruh kegiatan yang
dijalankan dalam perusahaan.
d. Sebagai ukuran dalam menentukan kebutuhan yang diperlukan utuk
sebuah pelatihan.
e. Sebagai alat untuk para atasan agar mengetahui minat dan kebutuhan
karyawannya.
f. Sebagai kriteria di dalam melaksanakan seleksi dasn penempatan
karyawan.
4. Manajemen Kinerja
Menurut Irfan Fahmi (2010: 3) manajemen kinerja adalah suatu
ilmu yang memadukan seni didalamnya untuk menerapkan suatu konsep
manajemen yang memiliki tingkat yang fleksibilitas juga representatif
serta aspiratif dalam mewujudkan visi serta misi perusahaan melalui cara
mempergunakan atau menggerakkan orang yang ada di organisasi tersebut
dengan maksimal.
Manajemen Kinerja oleh Ahmad S. Ruky (dalam Dedi Rianto
Rahadi, 2010: 7) yakni usaha yang dilakukan oleh organisasi untuk
mengarahkan atau mengendalikan prestasi karyawan dalam menjalankan
program. Manajemen kinerja merupakan proses perencanaan(planning),
pengorganisasian (organizing), pelaksanaan (actuating), dan
pengendalian(controlling) terhadap kinerja dengan komunikasi secara
12
terus-menerus baik oleh pimpinan kepada karyawan, antara karyawan atau
dengan atasannya langsung.
Dengan asumsi membangun harapan:
a. Fungsi kerja yang esensial dari para pegawai.
b. Seberapa besar melakukan pekerjaan pegawai bagi pencapaian tujuan
organisasi.
c. Apa arti konkret melakukan pekerjaan dengan baik.
d. Karyawan bekerjasama dengan atasa untuk memperbaiki,
mempertahankan, serta mengembangkan kinerja masing-masing
karyawan yang sudah ada.
e. Bagaimana mengukur prestasi kerja.
f. Mengenai segala hambatan kinerja dan berusaha menyingkirkannya.
5. Tujuan pelaksanaan manajemen kinerja bagi pimpinan dan manajer
adalah:
a. Efisiensi waktu, disebabkan pegawai mampu mengambil tindakan atau
keputusan yang benar, tanpa terus bergantung kepada atasan karena
telah memiliki skill tau pengetahuan
b. Adanya kesamaan pendapat serta mengurangi kesalahpahaman yang
terjadi antara pegawai mengenai siapa yang mengerjakan dan yang
bertanggung jawab.
c. Mengurangi frekuensi situasi ketika atasan tidak memiliki informasi
yang dibutuhkan.
13
d. Pegawai bisa memperbaiki kesalahannya juga mengidentifikasikan
penyebab terjadinya kesalahan atau inefesiensi.
Seperti diperhatikan dalam gambar 1. manajemen kinerja dapat
menghubungkan strategi organisasional terhadap hasil. Pada gambar
yang ada memberikan daftar praktik dan hasil manajemen kinerja
dalam lingkaran strategihasil. Seperti diidentifikasi oleh para
profesional SDM, sistem manajemen kinerja mesti melakukan
beberapa hal sebagai berikut:
Gambar 1Hubungan antara Strategi, Akibat dan Hasil Organisasi
6. Dimensi Penilaian Kinerja
PRAKTIK MANAJEMENKINERJA
Mendorong Kinerja Mengukur Kinerja Individu
dan Mengevaluasinya Menyediakan Umpan balik Menyediakan bimbingan Menyediakan reward dan
punishment• Menyediakan Bimbingan
KINERJAKARYAWAN
AKIBAT MANAJEMENKINERJA• Produktivitas• Disiplin Kerja• Reward dan Punishment
STRATEGIORGANISASI
Hasil OrganisionalTujuan Tercapai atauTidak Tercapai
14
Berkaitan dengan penilaian kinerja, oleh Samsudin (2005:166)
menamakan dimensi/kriteria penilaian adalah objek penelitian. Menurut
Samsudin (dalam Dedi Rianto Rahadi, 2010: 33) “Objek penilaian
merupakan dimensi perusahaan dimana karyawan yang bersangkutan
dapat mengendalikannya.
Objek penilaian harus sinkron dengann tujuan penilaian. Ketika
tidak sinkron akan terjadi kekeliruan terhadap penilaian prestasi kerja
karyawan yang diharapkan.”
Prawirosentono (dalam Dedi Rianto Rahadi, 2010: 34) mengatakan
ada beberapa faktor yang bisa dijadikan ukuran kinerja, yakni sebagai
berikut:
1) Efektivitas
2) Otoritas dan tanggung jawab
3) Disiplin dan
4) Inisiatif.
Selanjutnya Umar (dalam Dedi Rianto Rahadi, 2010: 34)
mengemukakan 10 komponen data guna mengukur kinerja, yaitu:
1) kualitas pekerjaan,
2) kejujuran karyawan,
3) inisiatif,
4) kehadiran,
5) sikap,
6) kerja sama,
15
7) keandalan,
8) pengetahuan tentang pekerjaan,
9) tanggung jawab, dan
10) pemanfaatan waktu.
Koontz et al (dalam Dedi Rianto Rahadi, 2010: 35) menyebutkan
kriteria-kriteria dalam menilai kinerja pegawai, yakni:
1) Intelijensia yang berkaitan dengan kompetensi kesadaran mental
2) Pertimbangan. Berhubungan dengan sikap membedakan untuk melihat
hubungan antara hal satu dan lainnya.
3) Inisiatif. Yang Berkaitan dengan ide kreatif atas tindakan dan bentuk
tanggung jawab sendiri atau pemikiran konstruktif dan penuh akal;
4) Kekuatan. Berkaitan dengan kekuatan moril untuk mencapai tujuan
5) Kepemimpinan. Cara mempengaruhi, mengarahkan dan menggerakkan
seseorang dalam mencapai tujuan
6) Keberanian moril. Mengikuti hati nurani tanpa sifat takut.
7) Kerjasama. Interaksi dengan orang lain dalam menyelesaikan suatu
urusan secara bersama.
8) Kesetiaan. Berkaitan dengan kesesuaian, kesetiaan, kelanggengan,
serta pengabdian terhadap otoritas yang terdapat diatasnya.
9) Keteguhan. Berkaitan dengan upaya bertahan dengan tujuan atau saran
meski terdapat hambatan.
10) Reaksi dalam keadaan darurat. Berkaitan dengan tindakan yang tetap
rasional meski dalam keadaan genting.
16
11) Daya tahan. Berkaitan dengan kemampuan bekerja dalam situasi atau
kondisi apapun.
12) Kerajinan. Berkaitan dengan hasil kerja dari segi tenaga.
13) Penampilan dalam segi kerapihan dan pakaian
Sementara itu untuk melihat gambaran perilaku individu lebih
detail, Gomes (dalam Dedi Rianto Rahadi, 2010: 36) menyebutkan
beberapa kriteria yang penting untuk mengukur kinerja:
1) Quantity of work, adalah jumlah kerja yang dilaksanakan dalam
periode waktu tertentu.
2) Quality of work, adalah kualitas kerja yang berhasil dicapai.
3) Job knowledge, adalah pengetahuan tentang pekerjaan serta
kemampuan.
4) Creativeness, adalah gagasan-gagasan yang timbul yang selanjutnya
menjadi tindakan dalam menyelesaikan masalah.
5) Cooperation, adalah kesediaan untuk bekerja sama dengan orang lain
sesama anggota organisasi.
6) Dependability, adalah kesadaran serta dapat dipercaya dalam
menyelesaikan pekerjaan.
7) Initiative, adalah semangat dalam mengerjakan tugas-tugas baru dan
juga memperbesar tanggung jawabnya.
8) Personal qualities, adalah menyangkut integritas pribadi, kepribadian,
kepemimpinan, dan keramahtamahan.
7. Faktor-faktor Mempengaruhi Perilaku Kinerja
17
Menurut Mahmudi (2010: 20), faktor-faktor yang dapat
mempengaruhi kinerja adalah:
a. Faktor personal/individual, meliputi: luas pengetahuan, kepercayaan
diri, motivasi, keterampilan (skill), kemampuan, serta komitmen yang
melekat pada setiap individu.
b. Faktor kepemimpinan, meliputi: kualitas dalam memberikan dorongan,
semangat, arahan, dan dukungan yang diberikan team leader atau
manajer.
c. Faktor tim, meliputi: kekompakan atau keeratan anggota tim, kualitas
dukungan serta semangat dan kepercayaan sesama anggota tim.
d. Faktor sistem: meliputi fasilitas kerja, sistem kerja, infrastruktur,
proses organisasi, dan kultur kinerja yang terdapat dalam organisasi
e. Faktor kontekstual (situasional), meliputi: intervensi dan perubahan
lingkungan eksternal maupun internal.
Bahwasanya kinerja dalam suatu organisasi di lakukan oleh
segenap sumber daya manusia dalam organisasi, baik unsur pimpinan
maupun pekerja, banyak sekali faktor yang dapat mempengaruhi sumber
daya manusia untuk menjalankan kinerjanya. Ada faktor yang berasal dari
dalam diri sumber daya manusia sendiri maupun dari luar dirinya. Faktor
yang mempengaruhi kinerja menurut Mondy (dalam Masirun, Jurnal
Ilmiah Ekonomi dan Bisnis: 43) yaitu : Sifat Sifat-sifat karyawan tertentu
seperti sikap, penampilan, dan inisiatif merupakan dasar untuk evaluasi.
Namun banyak dari kualitas yang umum di gunakan tersebut bersifat
18
subjektif dan bisa jadi tidak berhubungan dengan perkerjaan atau sulit di
defenisikan, evaluasi yang kurang akurat bisa timbul juga bisa
menciptakan masalah hukum organisasi. Pada saat yang sama, sifat-sifat
tertentu bisa mempengaruhi kinerja perkerjaan dan,jika hubungan ini
terbukti,pemanfaatannya dalam penilaian bisa di angap tepat.sifat-sifat
seperti adaptabilitas atau penyesuaian, penampilan, pertimbangan, dan
sikap dapat digunakan ketika terbukti berkaitan dengan perkerjaan.
a. Perilaku
Jika capaian tugas seseorang sulit di tentukan, organisasi bisa
mengevaluasi prilaku atau kompentensi orang yang berhubungan
dengan tugasnya. Sebagai contoh,prilaku yang tepat untuk dievaluasi
dari seorang manejer mungkin adalah gaya kepemimpinan.untuk
orang-orang yang berkerja dalam tim,mengembangkan orang lain,
kerja tim dan kerja sama,atau orientasi pelayanan pelanggan mungkin
tepat. Prilaku-prilaku yang diinginkan bisa cocok untuk dijadikan
sebagai kriteria evaluasi karena perilaku-perilaku diberi pengakuan dan
imbalan jasa, masing-masing karyawan cenderung mengulanginya.
Jika perilaku-perilaku tertentu mengujudkan hasil yang diingginkan,
ada manfaatnya menggunakan prilaku-prilaku tersebut dalam proses
evaluasi.
b. Kompentensi
Kompentensi mencakup sekumpulan luas pengetahuan,
keterampilan (skill), sifat serta perilaku yang bias bersifat teknis,
19
berkaitan dengan keterampilan antara pribadi, atau berorentasi bisnis.
Dick grote, presiden grote consulting corporation di dallas,
merekomendasikan dimasukanya kompentesi-kompetensi budaya
seperti etika dan integritas untuk semua perkerjaan. Ia menambahkan
bahwa ada juga kompensasi-kompensasi yang spesifik untuk setiap
perkerjaan. Sebagai contoh, berfikir analitis dan oreantasi prestasi
mungkin penting dalam pekerjaan-pekerjaan professional. Dalam
pekerjaanpekerjaan kepemimpinan, kompentensi-kompentensi yang
relevan mungkin meliputi pengembangan bakat,pendelegasian
kewenanggan, dan keterampilanketerampilan manajemen orang.
Kompentensi-kompentensi yang terseleklsi untuk keperluan evaluasi
haruslah yang berhubunga erat dengan kesuksesan perkerjaan. Riset
yang dilakukan oleh University of Michigan Business School dan
disponsori oleh SHRM dan Global Consulting Alliance menemukan
bahwa kesuksesan dalam SDM bergantung pada kompetensi dan
keterampilan spesifik dalam lima bidang pokok berikut ini:
1) Kontribusi stratejik Mengabungkan perusahaan dengan pasarnya
dan dengan cepat menyelaraskan prilaku-prilaku karyawan dengan
kebutuhan-kebutuhan organisasi.
2) Pengetahuan Bisnis: Memahami cara bisnis dijalankan dan
menerjemahkan nya menjadi tindakan.
3) Kredibilitas Pribadi: Menunjukkan nilai yang dapat diukur,
menjadi bagian dari tim eksekutif.
20
4) Penyampaian SDM: Memberikan layanan yang efisien dan efektif
kepada para pelanggan dalam bidang-bidang penyedian staf,
manajemen kinerja, pengembangan dan evakuasi. Teknologi SDM:
Menggunakan teknologi dan caracara berdasarkan Web dalam
menyampaikan nilai kepada para pelanggan.
c. Penyampaian tujuan
Jika organisasi-organisasi menganggap hasil akhir lebih penting
dari cara, hasil-hasil pencapaian tujuan sebagai hal yang tepat untuk
dievaluasi. Hasil-hasil yang diperoleh mesti berada dalam pengawasan
individu atau tim dan hasil-hasil yang diperoleh mesti mengarah
terhadap kesuksesan perusahaan. Pada level-level atas, tujuan bias
berkenan dengan aspek financial perusahaan seperti profit atau arus
kas, serta pertimbanganpertimbangan pasar, seperti pangsa pasar atau
posisi dalam pasar.
d. Potensi perbaikan ketika organisasi-organisasi mengevaluasi
kinerja masing-masing karyawan, berbagai kriteria yang di
gunakan berfokus, masa lalu. Dari sudut pandang manajemen
kinerja, masalahnya adalah anda tidak dapat mengubah masa lalu.
Kecuali perusahaan-perusahaan mengambil langkah lebih jauh,
data
evaluasi menjadi dokumen dokumen historis semata.dengan demik
ian,perusahaanperusahaan harus berfokus pada masa
depan,memasukan perilaku-perilaku dan hasil-hasil yang
21
diperlukan untuk mengembangkan karyawan,dan , dalam proses
tersebut, mencapai tujuan-tujuan perusahaan.
e. Tangung Jawab Penilaian
Sering kali departemen sumberdaya manusia bertanggung
jawab untuk mengkoordinasi perancanggan dan implementasi
program-program penilaian kinerja. Namun, penting bagi para
manejer lini untuk memainkan peran kunci dari awal sampai
akhir.Orangorang ini biasanya melaksanaakan poenilaian, dan
mereka harus berpartisifasi langsung di dalamnya agar program
tersebut berhasil.
8. Karakter Indikator Kinerja yang Baik
Menurut Mahmudi (2010: 157), dalam pengembangan indikator, harus
diperhatikan berbagai aspek agar indikator kinerja yang dihasilkan tidak
memberikan gambaran kinerja yang terdistorsi. Sistem pengukuran kinerja
yang efektif dan tidak terdistorsi di peroleh melalui desain indikator
kinerja yang baik. Beberapa syarat indikator kinerja yang baik :
Konsistensi, dapat diperbandingkan, jelas, dapat di kontrol, kontinjensi
(Contigency), komprehensif, fokus, relevan, realistis.
a. Konsistensi
Indikator kinerja yang dikembangkan harus memenuhi prinsip
konsistensi, jadi itu indikator tersebut harus konsisten antar waktu dan
juga konsisten antar unit. Indikator kinerja tidak berubah karna waktu
yang berbeda atau untuk unit yang berbeda. Indikator kinerja yang
22
tidak konsisten menyebabkan indikator tersebut tidak dapat diandalkan
dan akibatnya gambaran kinerja yang dihasilkan bias dan menyesatkan
dalam pengambilan keputusan.
b. Dapat diperbandingkan
Indikator kinerja harus memenuhi syarat dapat diperbandingkan.
Jika indikator kinerja tidak konsisten, maka kinerja tidak akan dapat
diperbandingkan, baik perbandingan antara waktu maupun antaraunit.
Syarat keterbandingan ini sangat penting karena pengukuran kinerja
tidak bersifat mutlakakan tetapi relatif. Oleh karena itu, indikator
kinerja digunakan untuk membandingkan kinerja relatif terhadap
waktu atau terhadap unit kerja lain. Terdapat lima standar utama untuk
membandingkan kinerja, yaitu:
a. Perbandingan dengan periode-periode sebelumnya;
b. Perbandingan dengan organisasi sejenis;
c. Perkiraan kinerja kedepannya (ex ante);
d. Kinerja yang telah dicapai (ex post)
e. Perbandingan dengan standar kinerja minimal. Hal ini untuk
mengetahui apakah kinerja yang dihasilkan masih dibawah kinerja
minimal, sama, ataukah sudah diatasnya
c. Jelas
Indikator kinerja harus jelas dan sederhana agar mudah dipahami.
Indikator kinerja yang rumit dan tidak jelas akan menyulitkan dalam
23
implementasi. Kejelasan indikator kinerja menyangkut kejelasan
ukuran yang digunakan terhadap kinerja yang diukur.
d. Dapat Dikontrol
Indikator kinerja yang dikembangkan harus dapat digunakan oleh
manajemen untuk alat pengendalian. Apabila manajer tidak memiliki
kemampuan untuk mengendalikan indikator kinerja yang dibuat, maka
manajer tidak akan dapat mengendalikan kinerja yang menjadi yang
tanggungjawabnya.
e. Kontinjensi
Kinerja bukan merupakan sesuatu yang independen, tetapi sangat
dipengaruhi oleh faktor lingkungan seperti struktur organisasi, gaya
manajemen, ketidakpastian dan kompleksitas lingkungan eksternal.
Indikator kinerja yang dikembangkan harus dapat mengikuti berbagai
perubahan lingkungan yang mungkin terjadi. Jadi indikator kinerja
harus luwes, fleksibel dan tidak bersifat mutlak dan kaku.
f. Komprehensif
Indikator kinerja harus komprehensif dan bisa merefleksikan semua
hal yang akan diukur, termasuk aspek perilaku. Indikator kinerja tidak
parsial atau sepotong-potong, karena indikator kinerja yang tidak
komprehensif hanya mampu mengukur kinerja parsial dan tidak
mampu merefleksikan semua aspek yang diukur.
g. Fokus
24
Indikator kinerja harus berfokus pada sesuatu yang diukur. Untuk
menghasilkan indikator kinerja yang fokus perlu dibuat indikator
kinerja kunci (Key Performance Indicator). Indikator kinerja kunci
adalah indikator level tinggi yang memberikan gambaraan
komprehensif mengenai kinerja suatu program,aktivitas,atau
organisasi. Tujuan dibuatnya indikator kunci adalah untuk memberikan
informasi kepada pihak eksternal dalam rangka menilai kinerja, yaitu
efektivitas dalam mencapai tujuan yang diharapkan serta efisiensi
pengoptimalan dalam menggunakan sumber daya.
B. Panitia pengawas Pemilu
Kedudukan Penyelenggara Pemilu dalam Konstitusi, maka sifat nasional,
tetap dan mandiri juga terdapat di kelembagaan pengawas pemilu. Oleh karena
itu, kedudukan Bawaslu/ pengawas pemilu adalah sejajar dengan KPU. Pada
satu sisi meletakkan Bawaslu sejajar dengan KPU yakni lembaga yang bersifat
permanen.
Pengawas pemilu dibentuk guna mengawasi penyelengaraan tahapan
pemilu, sebagai lembaga yang menerima pengaduan, menangani kasus-kasus
pelanggaran baik yang sifatnya administrasi ataupun pelanggaran pidana
pemilu. Berdasarkan undang-undang pemilu, Panwas Pemilu sebenarnya nama
lembaga pengawas pemilu pada tingkat nasional atau pusat. Sedangkan untuk
provinsi dinamakan Panwas Pemilu Provinsi, di tingkat kabupaten/kota
dinamakan Panwas Pemilu kabupaten/Kota, dan pada tingkat kecamatan
dinamakan Panwas Pemilu Kecamatan. Badan Pengawas Pemilihan Umum
25
(Bawaslu) adalah badan yang bertugas mengawasi penyelenggaraan pemilu di
seluruh wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengawasan
penyelenggaraan pemilihan umum ditingkat Kabupaten atau Kota
dilaksanakan oleh Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kabupaten atau Kota
dan berkedudukan di Ibu kota Kabupaten/Kota, dalam pasal 72 Keanggotaan
Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 3 (tiga) orang
1. Keanggotaan Bawaslu terdiri atas individu dengan kemampuan
pengawasan penyelenggaraan pemilu
2. Jumlah anggota terdiri atas:
a) Bawaslu berjumlah 5 (lima) orang;
b) Bawaslu Provinsi sebanyak 3 (tiga) orang;
c) Panwaslu Kabupaten/Kota berjumlah 3 (tiga) orang;
d) Panwaslu Kecamatan berjumlah 3 (tiga) orang.
3. Jumlah anggota pada tingkat Pengawas Pemilu Lapangan (PPL) di setiap
desa atau kelurahan minimal 1 (satu) orang dan maksimal 5 (lima) orang
yang jumlahnya disesuaikan dengan kondisi wilayah pemilihan dan
sebaran TPS.
4. Bawaslu, Bawaslu tingkat Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, serta
Panwaslu Kecamatan terdiri atas seorang ketua sekaligus merangkap
anggota dan anggota
5. Ketua Bawaslu dipilih oleh dan dari anggota.
6. Ketua Bawaslu Provinsi, ketua Panwaslu Kabupaten/Kota, dan ketua
Panwaslu Kecamatan dipilih oleh dan dari anggota.
26
7. Setiap anggota dari Bawaslu, Bawaslu tingkat Provinsi, Panwaslu
Kabupaten/Kota, serta panwaslu Kecamatan mempunyai hak suara yang
sama.
8. Komposisi keanggotaan dari Bawaslu, Bawaslu tingkat Provinsi, dan
Panwaslu Kabupaten/Kota mesti memperhatikan keterwakilan perempuan
paling dibawah yaitu 30% (tiga puluh persen).
9. Masa dari keanggotaan Bawaslu dan Bawaslu tingkat Provinsi yakni 5
(lima) tahun terhitung sejak dari pengucapan sumpah/janji.
Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 mengenai
Penyelenggara Pemilihan Umum, pasal 77, dan pasal 78 Panwaslu
Kabupten/Kota memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagai berikut.
1) Tugas Panwaslu dalam Kabupaten/Kota
a) Mengawasi jalannya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang ada di
wilayah Kabupaten/Kota.
b) Pemutakhiran data pemilih harus berdasar dari data kependudukan
serta penetapan daftar pemilih sementara dandaftar pemilih tetap.
c) Pencalonan yang berhubungan dengan persyaratan maupun tata
cara pencalonan dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten/Kota serta pencalonan bupati/walikota.
d) Proses penetapan dari calon anggota Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten/Kota serta pencalonan bupati/walikota.
e) Pelaksanaan kampanye
f) Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya.
27
g) Pelaksannaan pemungutan suara serta penghitungan suara dari
hasil Pemilu.
h) Mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara.
i) Pergerakan surat suara dari TPS hingga ke PPK.
j) Proses rekapitulasi suara dilaksanakan oleh KPU Kabupaten/Kota
dari seluruh kecamatan.
k) Pelaksanaan penghitungan juga pemungutan suara ulang, pemilu
lanjutan, serta pemilu susulan; dan
l) Proses penetapan dari hasil Pemilu Anggota Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan pemilihan bupati/walikota.
m) Mengawasi tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PEMILU)
n) Menyampaikan temuan pelanggaraan dan laporan kepada Komisi
Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten dan atau kepada kepolisian
untuk ditindaklanjuti.
o) Mengawasi sosialisasi tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum
(PEMILU).
p) Mengawasi tindak lanjut rekomendasi
q) Mengawasi sosialisasi mengenai Penyelenggaraan Pemilihan
Umum (PEMILU)
r) Mengerjakan tugas dan wewenang lainnya yang ditetapkan oleh
Undang-Undang.
2) Panwaslu Kabupaten/Kota memiliki kewajiban:
a) Bersikap netral dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.
28
b) Melakukan pembinaan serta pengawasan pada pelaksanaan tugas
Panwaslu pada tingkatan dibawahnya.
c) Menerima kemudian menindaklanjuti laporan yang berhubungan
dengan dugaan pelanggaran pada pelaksanaan peraturan
perundang-undangan tentang Pemilu.
d) Melaporkan hasil pengawasan kepada Bawaslu Provinsi yang
sesuai tahapan Pemilu secara periodik dan/atau sesuai kebutuhan.
e) Melaksanakan kewajiban lain yang sesuai dengan ketetapan
peraturan perundang-undangan.
3) Tugas dan Wewenang Pengawas Pemilu
Dalam UU No. 13 Tahun 2012, ruang lingkup pengawasan yang
dijalankan oleh Pengawas Pemilu di tingkat Kabupaten/Kota yaitu
penyelenggaraan Pemilu yang berada pada wilayah Kabupaten/Kota,
meliputi:
a) Pelaksanaan kampanye di wilayah Kabupaten/Kota.
b) Pengadaan logistic pemilu dan pendistribusiannya.
c) Pelaksanaan pemungutan suara serta penghitungan suara dari hasil
pemilu.
d) Pergerakan surat suara yang berasal dari tingkat TPS hingga ke
PPK.
e) Pergerakan suarat suara dan/atau berita acara rekapitulasi hasil
perhitungan perolehan suara di tingkat kecamatan.
f) Pelaksanaan sosialisasi penyelenggara pemilu.
29
g) Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pengawas pemilu.
h) Melaksankan tugas dan wewenang lain berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
4) Syarat untuk menjadi anggota pengawas pemilu ditetapkan dalam
Pasal 74 ayat (1) UU No. 22 Tahun 2007. Syarat untuk menjadi calon
anggota Bawaslu, calon Panwaslu Provinsi, calon Panwaslu
Kabupaten/ Kota, dan calon Panwaslu Kecamatan, serta calon
Pengawas Pemilu Lapangan, adalah:
a) Warga negara Indonesia;
b) Berusia minimal 35 (tiga puluh lima) tahun;
c) Setia terhadap Pancasila, UUD Negara Republik Indonesia tahun
1945, serta cita-cita Proklamasi 17 Agustus 1945;
d) Memiliki integritas, jujur, adil, serta pribadi yang kuat.
e) Mempunyai wawasan dan kemampuan atau skill di bidang yang
berhubungan dengan pengawasan;
f) Berpendidikan minimal S-1 untuk calon anggota Bawaslu, calon
anggota Panwaslu Provinsi, dan calon anggota Panwaslu
Kabupaten/Kota dan berpendidikan minimal SLTA/ sederajat
untuk calon anggota Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Pemilu
Lapangan (PPL);
g) Menetap di wilayah Republik Indonesia yang diperuntukkan
anggota Bawaslu, di wilayah provinsi setempat bagi anggota
30
Panwaslu Provinsi, wilayah kabupaten/kota bagi anggota Panwaslu
Kabupaten/Kota dan dibuktikan dengan kartu tanda penduduk;
h) Sehat jasmani maupun rohani yang dibuktikan dari pemeriksaan
rumah sakit;
i) Bebas sebagai anggota partai politik yang dibuktikan melalui surat
pernyataan yang sah/sekurang-kurangnya selama 5 (lima) tahun
tidak lagi menjadi anggota partai politik yang dibuktikan melalui
surat keterangan oleh pengurus partai politik yang berkaitan;
j) Belum pernah dipidana penjara karena telah melakukan tindak
pidana dengan ancaman pidana penjara selama 5 (lima) tahun/
lebih;
k) Tidak sedang memangku jabatan politik, jabatan fungsional dalam
jabatan negeri dan jabatan struktural;
l) Bersedia bekerja sepenuh waktu; dan
m) Bersedia tidak mengambil jabatan di pemerintahan
C. Kerangka Pikir
Pemilihan umum merupakan suatu proses pemilihan seseorang
yang mencalonkan untuk mengisi jabatan-jabatan politik, mulai dari yang
tertinggi yakni presiden, wakil presiden, gubernur/wakil gubernur,
bupati/wakil bupati, kepala desa hingga anggota DPR, DPD, DPRD
provinsi dan DPRD di kabupaten Bantaeng. Salah satu peran yang penting
adalah panitia pengawas pemilu. Kerja panitia pengawas pemilu untuk
mengawasi jalannya pemilihan agar benar-benar dilaksanakan secara
31
demokratis dan hasilnya mencerminkan kehendak rakyat. Disinilah peran
dari panitia pengawas pemilu yang dibentuk sebagai upaya mengawasi
jalannya tahapan pemilu, mulai dari pemutakhiran data, pencalonan,
penetapan calon, pengadaan logistic dan pendistribusiannya, pengawasan
kampanye hingga penghitungan suara.
Mengacu dari sub konsep yang telah dipaparkan sebelumnya maka
model penelitian dapat digambarkan sebagai berikut:
32
Bagan Kerangka Pikir
D. Fokus Penelitian
Berdasarkan kerangka pikir diatas, maka fokus penelitian pada
penelitian ini ialah kinerja panwaslu dalam pengawasan pemilu pemilihan
Kepala Daerah Tahun 2017-2018 di kabupaten Bantaeng. Dengan
menggunakan teori Prawirosentono mengenai indikator kinerja yang
didalamnya terdapat efektivitas dan efisiensi, otoritas, disiplin dan inisiatif.
Dengan memperhatikan faktor penghambat yakni SDM dan sarana prasarana
serta faktor pendukung kinerja yakni adanya motivasi kerja yang diharapkan
adanya peningkatan kinerja oleh panwaslu usai pelaksanaan pemilu kepala
daerah kabupaten Bantaeng.
Kinerja panwaslu dalampengawasan pemilu pemilihan
Kepala Daerah Tahun2017-2018di Kabupaten Bantaeng
Faktor
Penghambat
1. Panwaslubersifat Adhoc,
2. partisipasimasyarakat
Faktor
Pendukung
1. Sumber dayamanusia
2. Anggaran3. Sarana dan
prasarana
Teori KinerjaPrawirosentono:a) Efektivitas dan
efisiensib) Otoritasc) Disiplind) inisiatif
Peningkatan Kinerja panwasludalam pengawasan pemilu
pemilihan Kepala Daerah Tahun2017-2018 di Kabupaten Bantaeng
33
E. Deskripsi Fokus
1. Efektivitas dan efisiensi
Efektivitas merupakan keberhasilan tujuan yang dicapai oleh
Panwaslu Bantaeng, dengan didukung oleh sarana dan prasarana kerja
untuk menghasikan pengawasan yang lebih berkualitas. Sedangkan
efisiensi adalah penghematan sumber daya yang tersedia. Untuk melihat
kinerja Panwaslu kabupaten Bantaeng, seberapa efektif dan efisien mereka
dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Sejauh mana
keberhasilan Panwaslu kabupaten bantaeng dengan tingkat efisiensi yang
bagus pula. Dari deskripsi tersebut, maka indikator dari efektivitas dan
efisiensi sebagai berikut:
Efektivitas
a. Kesesuaian hasil dan tujuan yang hendak dicapai
b. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik
Efisiensi
a. Efisiensi Tenaga
b. Efisiensi Anggaran
2. Otoritas
Dari sisi otoritas, kinerja Panwaslu organisasi dilihat dari masing-
masing anggota menjalankan tugas sesuai wewenang dan tanggung
jawabnya. Menyelesaikan tugas dengan tetap memperhatikan apa yang
boleh dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan dalam organisasi tersebut
atau dengan kata lain, tidak keluar dari jalur otoritas dan tanggung jawab
34
masing-masing anggota organisasi tersebut. Dari deskripsi diatas, maka
ukuran untuk otoritas adalah:
a. Menjalankan tugas sesuai aturan
b. Bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban
3. Disiplin
Disiplin adalah taat kepada hukum dan peraturan yang berlaku.
Disiplin sangat diperlukan dalam peningkatan kinerja, misalnya
menjalankan tugas tepat waktu, menjalankan tugas sesuai dengan hukum
dan aturan yang berlaku. Tanpa disiplin maka anggota organisasi tidak
mampu menargetkan batas waktu penyelesaian tugasnya.
a. Disiplin waktu; b. Disiplin peraturan; c. Disiplin tanggung jawab.
4. Inisiatif
Yaitu berhubungan daya pikir anggota panwaslu serta kreatifitas
menggagas ide guna merencanakan sesuatu atau menyelesaikan persoalan
pemilu. Dari deskripsi diatas, maka indikator dari inisiatif adalah:
a. Mengidentifikasi dan melakukan tindakan atas peluang yang ada
b. Mengatasi hambatan yang muncul
c. Melakukan sesuatu tanpa diminta dan menyelesaikannya hingga
tuntas
5. Peningkatan kinerja
Mengukur hasil kerja panwaslu tahun 2017-2018 pasca
pelaksanaan pemilu kepala daerah kabupaten Bantaeng.
35
BAB III
METODE PENELITIAN
A. Waktu dan Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, mulai bulan Juli-September
2018 di kantor Panitia Pengawas Pemilu (panwaslu) dan kantor Komisi
Pemilihan Umum (KPU) kabupaten Bantaeng. Alasan memilih lokasi ini
didasarkan pada pertimbangan kesesuaian topik dengan objek yang akan
diteliti sehingga diperoleh data-data yang dibutuhkan.
B. Jenis dan Tipe Penelitian
1. Jenis penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah kualitatif, artinya
penelitian ini berdasarkan data dari wawancara dengan informan, catatan
lapangan, dan dokumen resmi. Yang menjadi tujuan penelitian kualitatif
adalah menjelaskan kenyataan empirik dari fenomena secara terperinci,
mendalam, dan tuntas tentang kinerja pengawas pemilihan umum pada
pemilihan umum kepala daerah di kabupaten Bantaeng.
2. Tipe penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan didukung data
kualitatif di mana peneliti berusaha mengungkapkan suatu fakta atau
realita fenomena sosial tertentu sebagaimana adanya dan memberikan
gambaran secara objektif tentang keadaan atau perrmasalahan yang
dihadapi.
C. Sumber Data
1. Data Primer Data primer adalah data yang didapatkan dari lapangan, atau
tempat penelitian. Sumber data yang pokok, utama yang diperoleh dari
35
36
wawancara informan , masyarakat, Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu).
Peneliti menggunakan data ini untuk mendapatkan informasi secara
langsung tentang kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum tahun 2017-
2018 kabupaten Bantaeng.
2. Data Sekunder
Penelitian menggunakan data sekunder atau data pendukung agar
memperkuat dan melengkapi data/informasi yang telah dilakukan melalui
wawancara dengan informan.
D. Informan Penelitian
Informan penelitian ini dilakukan dengan teknik purposive sampling,
dimana pemilihan dilakukan secara sengaja berdasarkan kriteria yang telah
ditentukan dan ditetapkan berdasarkan tujuan penelitian. Informan merupakan
seseorang yang betul-betul memiliki wawasan mengenai permasalahan yang
ingin diteliti. Informan penelitian dalam hal ini, yakni sebagai berikut:
No Nama Informan Inisial Jabatan Jumlah
1 Muhammad Saleh MS Ketua PanwasluBantaeng
1
2 Nuzulia Hidayat NH Anggota PanwasluBantaeng
1
3 Suparman SP Staf PanwasluBantaeng
1
4 Hendra HD Panwascam Bissappu 1
5 Achriani AC PPS Desa Bonto Jai 1
6 Mahbup Alimuhyar MA Anggota KPUBantaeng
1
7 Arfah Yulianto AY Kepala SekretariatPanwaslu Bantaeng
1
37
E. Teknik Pengumpulan Data
1. Wawancara
Peneliti melakukan wawancara untuk memperoleh data utama
penelitian melalui cara Tanya jawab dengan informan yang telah
ditentukan, dengan menggunakan pedoman wawancara. Wawancara
dilakukan dengan pertanyaan terkait kinerja Panwaslu dalam menjalankan
tugas dan kewajibannya selama tahapan Pilkada berlangsung hingga
selesai
2. Observasi
Dalam penelitian ini, peniliti melakukan observasi yang
mengamati serta melakukan analisa terhadap kinerja panitia pengawas
pemilu kabupaten Bantaeng.
3. Dokumentasi
Peniliti juga menggunakan metode dokumentasi, supaya data yang
dihasilkan lebih akurat dan lebih jelas. Dilakukan dengan cara merekam
atau mencatat hasil wawancara ataupun observasi.
F. Teknik Analisis Data
Analisis data dalam penelitian yakni analisis deskriptif kualitatif yaitu
menguraikan serta mengolah data yang didapatkan dari lapangan yakni
wawancara dengan informan, dokumentasi di lapangan menjadi pola, kategori,
dan diuraikan secara mendasar sehingga tema dapat ditemukan. Ada tiga (3)
unsur dalam proses analisis data penelitian kualitatif.
1. Reduksi data
38
Ialah proses analisis yang lebih mempertegas atau memperpendek
dan membuang hal-hal yang dianggap tidak penting sehingga hasil
penelitian dapat disimpulkan.
2. Penyajian data
Adalah rangkaian informasi yang diharapkan dapat ditarik suatu
kesimpulan penelitian. Data yang disajikan dalam bentuk skema,
gambaran, atau tabel mungkin akan memudahkan dalam penyusunan
kesimpulan penelitian.
3. Kesimpulan
merupakan hasil akhir dari reduksi data serta penyajian data.
Kesimpulan penelitian adalah verifikasi hasil penelitian supaya mantap
dan kebenaran penelitian bisa dipertanggungjawabkan.
G. Keabsahan Data
Kriteria keabsahan data ada tiga macam, yaitu: kepercayaan (creadibility),
kebergantungan (dependibilty), kepastian (konfermability).
1. Kepercayaan (kreadibility)
Dimaksudkan oleh peneliti untuk pembuktian data yang sudah di
kumpulkan bahwa data tersebut sesuai dengan yang sebenarnya, ada
beberapa teknik yang digunakan untuk menunjukkan kreadibilitas data
yaitu dengan teknik triangulasi, pengecekan sumber, anggota, pengecekan
referensi, diskusi dan perpanjangan kehadiran peneliti dilapangan.
2. Kebergantungan (dependability)
39
Kriteria kebergantungan dimaksudkan menjaga kehati-hatian agar tidak
terjadi kesalahan ketika mengumpulkan serta menginterprestasikan dengan
demikian data dapat dipertanggungjawabkan dengan secara ilmiah.
3. Kepastian (confirmability)
Data yang diperoleh tidak dilihat dari jumlahnya namun kualitas data atau
validitas data dengan kata lain yaitu objektivitas data.
H. Teknik Triangulasi Data
Teknik triangulasi data adalah pengujian kredibilitas dengan cara
pengecekan data melalui beberapa sumber, berbagai cara atau teknik, dan
berbagai waktu.sehingga terdapat triangulasi sumber, teknik pengumpulan
data, dan waktu.
a. Triangulasi Sumber
Memperoleh data dari beberapa sumber, ketika sumber satu
memberikan informasi dari sumber lain yang berbeda, maka peneliti harus
meperoleh data dari sumber lain untuk menguatkan data.
b. Triangulasi Teknik
Triangulasi teknik adalah menguji kredibilitas data melalui
pengecekan data dari sumber sama tapi melalui teknik berbeda. Misalnya
data melalui wawancara, kemudian ditinjau dengan observasi, juga
dokumentasi, ataupun kuesioner.
c. Triangulasi Waktu
Waktu adalah hal yang mempengaruhi kredibilitas data. Terkadang
saat mengumpulkan data dengan menggunakan teknik wawancara yang
40
dikerjakan pada waktu pagi akan berbeda pada sore hari, karena di pagi
hari, narasumber masih segar, lebih semangat dan belum banyak masalah,
maka narasumber juga akan menyampaikan data yang lebih valid,
sehingga data yang disampaikan lebih kredibel.
41
BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum
1. Letak Geografis Kabupaten Bantaeng
Kabupaten Bantaeng adalah salah satu dari 24 kabupaten/kota yang
ada di Sulawesi Selatan. Berada di kawasan selatan Sulawesi Selatan
dengan jarak kurang lebih 120 km dari kota Makassar. Terletak pada
posisi antara 521’13’’-535’26’’ Lintang Selatan dan 11951’42’’-
12005’27’’ Bujur Timur. Berdasarkan posisi geografisnya , kabupaten
Bantaeng memiliki batas-batas:
Utara - kabupaten Gowa dan Bulukkumba;
Selatan - laut Flores;
Barat – kabupaten Jeneponto
Timur – kabupaten Bulukkumba
Luas wilayah kabupaten Bantaeng termasuk dalam kategori 3 (tiga)
kabupaten/kota dengan luas terkecil di Sulawesi Selatan. Luasnya hanya
395,83 km2, panjang pantai 21,5 km dengan lebar 4 mil atau hanya kurang
lebih 0,87 persen dari luas total Sulawesi Selatan. Berdasarkan elevasi
(ketinggian dari permukaan laut), dataran di kabupaten Bantaeng terdiri
dari:
25 m-100 m = 37,5 %
100 m-500 m = 12,5 %
41
42
300 m- 500 m = 12,5%
500 m- 1000m = 37,5 %
Sebagian besar wilayah di kabupaten Bantaeng merupakan desa
bukan pesisir yaitu sebanyak 52 desa. Hanya limabelas desa yang terletak
didaerah pesisir. Desa bukan pesisir ada yang terletak pada daerah aliran
sungai, lereng bukit dan juga ada yang terletak pada dataran. Wilayah
administratif kabupaten Bantaeng:
Kecamatan : 8
Kelurahan : 21
Desa :46
Dusun : 202
RW/RK : 522
RT : 1170
Wilayah administrasi kabupaten Bantaeng terbagi menjadi 8
kecamatan, 67 desa/kelurahan, dengan pembagian 21 kelurahan dan 46
Desa, dengan luas wilayah masing-masing kecamatan yaitu: Bissappu
(32,84 km2) Sinoa (43 km2), Bantaeng (28,85 km2), eremerasa (45,01
km2), Tompobulu (76,99 km2), Pajukukang (48,9 km2), dan
Gantarangkeke (52,95 km2).
Keberhasilan pembangunan yang telah dicapai memungkinkan
delapan kecamatan di Kabupaten Bantaeng memiliki sarana dan prasarana
yang memadai untuk menjalankan roda pemerintahan. Demikian juga
halnya dengan jumlah PNS yanga ada di daerah ini, telah disebar pada
43
delapan kecamatan, sebagai usaha untuk meningkatkan pelayanan pada
amasyarakat di masing-masing wilayah pemerintahan. Kecamatan
Bantaeng menjadi pusat pemerintahan sehingga sarana dan prasarana
perkantoran kabupaten Bantaeng hamper semua berada di kecamatan
Bantaeng. Selain itu kecamatan Bissappu juga menjadi salah satu
kecamatan yang sebagian wilayahnya menjadi alternatif untuk
pengembangan wilayah perkotaan kabupaten Bantaeng, sehingga kedua
kecamatan ini menjadi kecamatan yang lebih maju disbanding 6
kecamatan yang lainnya.
Komposisi penduduk kabupaten Bantaeng menunjukkan bahwa
sebagian besar penduduk berada pada usia produktif yaitu umur 15-64
tahun sebesar 66,70 persen dari total penduduk yang berjumlah 184.517.
sedangkan penduduk yang berusia muda yaitu umur 0-14 tahun sebesar
27,95 persendan penduduk yang berusia tua yaitu umur 65 tahun keatas
sebesar 5,34 persen. Laju pertumbuhan penduduk setahun terakhir yaitu
sekitar 0,62 persen. Kepadatan penduduk 466 jiwa per kilometer persegi
dengan jumlah rumah tangga sebanyak 45.294. Rata-rata anggota rumah
tangga adalah 5, artinya setiap rumah tungga rata-rata dihuni lima jiwa.
2. Jumlah TPS dan pemilih di kabupaten Bantaeng
No Kecamatan Desa/kelurahan TPSPemilih
L P L+P1. Bissappu 58 11.924 12.665 24.589
1.Bonto Manai 5 962 1.082 2.0442.Bonto Lebang 6 1.316 1.352 2.6683.Bonto Sunggu 10 2.425 2.483 4.9084.Bonto Atu 6 1.199 1.269 2.468
44
5.Bonto Rita 8 1.705 1.855 3.5606.Bonto Langkasa 4 693 758 1.4517.Bonto Jaya 5 905 943 1.8488.Bonto Jai 3 582 627 1.2099.Bonto Cinde 4 773 861 1.63411.Bonto Loe 3 603 645 1.24810.Bonto Salluang 4 761 790 1.551
2. Bantaeng 75 13.203 14.143 27.3461.Tappanjeng 7 1.091 1.248 2.3392.Pallantikang 18 2.929 3.107 6.0363.Letta 5 1.010 1.021 2.0314.Mallilingi 8 1.674 1.825 3.4995.Lembang 8 1.715 1.794 3.5096.Lamalaka 9 1.598 1.772 3.3707.Karatuang 6 934 1.003 1.9378.Onto 9 1.674 1.752 3.4269.Kayu Loe 5 578 621 1.199
3. Eremerasa 39 7.544 8.132 15.6761.Ulugalung 6 1.158 1.304 2.4622.Lonrong 5 1.102 1.135 2.2373.Barua 5 1.062 1.213 2.2754.Kampala 6 1.125 1.149 2.2745.Pa’bentengan 4 768 810 1.5786.Mappilawing 3 686 743 1.4297.Pa’bumbungan 4 663 653 1.3168.Mamampang 4 684 781 1.4659.Parang Loe 2 296 344 640
4. Tompobulu 47 8.859 9.710 18.5691.LembangGt. Keke 7 1.349 1.481 2.8302.Banyorang 5 1.053 1.140 2.1933.Campaga 4 776 794 1.5704.Ereng-Ereng 4 605 726 1.3315. Labbo 6 1.220 1.293 2.5136.Pattaneteang 4 711 791 1.5027.Pattalassang 6 1.159 1.293 2.4528.Bonto-Bontoa 4 757 825 1.5829. Bonto Tappalang 3 483 532 1.01510.Balumbung 4 746 835 1.581
5. Pa’jukukang 53 10.966 11.612 22.5781.Biangkeke 6 1.142 1.176 2.3182.Pa’jukukang 8 1,588 1.708 3.2963.Biangloe 4 826 889 1.7154.Borongloe 6 1.348 1.372 2.7205. Baruga 8 1.680 1.740 3.4206.Nipa-Nipa 5 1.235 1.337 2.5727.Papan Loe 5 1.118 1.189 2.3078.Rappoa 3 588 649 1.2379.Lumpangan 6 1.040 1.112 2.15210. Batu Karaeng 2 401 440 841
45
6. Uluere 24 4.356 4.445 8.8011.Bonto Marannu 3 563 596 1.1592.Bonto Tangnga 2 418 413 8313.Bonto Tallassa 5 983 1.003 1.9864.Bonto Rannu 3 498 510 1.0026.Bonto Daeng 4 751 787 1.5387.Bonto Lojong 7 1.143 1.136 2.279
7.Gantarangke
ke33 6.238 6.779 13.017
1.Gantarangkeke 5 1.050 1.094 2.1442.Tanah Loe 5 930 1.078 2.0083.Layoa 6 941 1.031 1.9724.Bajiminasa 6 1.292 1.337 2.6295.Tombolo 5 957 1.031 1.9886.Kaloling 6 1.068 1.208 2.276
8. Sinoa 28 4.846 5.113 9.9591.Bonto Tiro 4 977 990 1.9672.Bonto Karaeng 4 669 689 1.3583.Bonto Macini 4 770 770 1.5084.Bonto Mate’ne 6 1.115 1.115 2.1515.Bonto Majannang 4 655 655 1.2246.Bonto Bulaeng 6 894 894 1.751
Total 357 67.936 72.599 140.536
Tabel 1. sumber: Panwaslu kabupaten Bantaeng
46
4. Struktur Organisasi Panwaslu Kabupaten Bantaeng
Gambar 2. Sumber: sekretariat Panwaslu kabupaten Bantaeng
Struktur organisasi Panwaslu Kabupaten Bantaeng terdiri atas:
1) Ketua (divisi hukum dan penindakan pelanggaran)
pleno
Anggota; M. Syakhrul
Alat kelengkapan
Anggota: Nuzuliah hidayatKetua: Muhammad Saleh
Divisi SDMdan
Organisasi:NuzuliahHidayat
Divisi Hukumdan
PenindakanPelanggaran:Muhammad
Saleh
DDivisipencegahan
dan Hubunganantar Lembaga:
M. Syakhrul
Bendahara:Subhan
TenagaProfesional
Kkepala sekretariat:Arfah Yulianto,S.IP.M.Adm.kp
Pegawai/staff sekretariat:
1. Sufriadi Kahar 1. Triana Nirwaty2. Suparman 2. Ningsih Purwanti3. Asrul R. 3. Tri Warits4. Rasdian Kasiran 4. Rezky Vriska Wardani
5. Sudarsono1. Roslaeni2. Syahran Hamid3. Lisa Novianti AZ4. Wais Al Qarni
POKJA
Pengawas TPS
Pengawas Desa/Kelurahan
SekretariatPanwascam
PANWASCAM
POKJA POKJA
47
2) Anggota 1 (divisi pencegahan dan hubungan antar lembaga)
3) Anggota 2 (divisi SDM dan Organisasi)
4) Kepala sekretariat dan Pegawai/staff sekretariat
5) Panwascam
6) Pengawas desa/kelurahan
7) Pengawas TPS
Jika dilihat dari gambar, maka yang berada di posisi paling atas
adalah pleno. Hal ini menjelaskan bahwa Panwaslu dalam mengambil segala
keputusan mesti dimusyawarahkan terlebih dahulu kepada sesama anggota,
dalam hal ini adalah ketua dan anggota Panwaslu. Meskipun secara divisi,
ketua maupun anggota Panwaslu memiliki kewenangan yang berbeda, tetapi
setiap ruang lingkup pekerjaan Panwaslu merupakan tanggungjawab bersama.
Rapat Pleno adalah forum tertinggi dalam pengambilan keputusan
untuk melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang. Menurut UU Perbawaslu
nomor 5 pasal 16 tentang pleno, rapat pleno Bawaslu Kabupaten/Kota
diselenggarakan untuk mengambil keputusan mengenai:
a. pemilihan ketua Bawaslu Kabupaten/Kota;
b. penetapan rencana kegiatan penyelenggaraan pengawasan Pemilu;
c. tindak lanjut temuan dan/atau laporan pelanggaran dan penyelesaian
sengketa;
d. pengusulan calon Kepala Sekretariat;
e. pengesahan laporan per tahapan dan laporan akhir pengawasan
penyelenggaraan Pemilu;
48
f. pengangkatan dan pemberhentian Anggota Panwaslu Kecamatan dan
Panwaslu Kelurahan/Desa dengan memperhatikan masukan Bawaslu
Provinsi; atau kebijakan yang bersifat strategis sepanjang tidak
bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Divisi pencegahan dan hubungan antar lembaga
Divisi Pencegahan Pelanggaran dan Hubungan Antar lembaga
mengoordinasikan fungsi sebagai berikut:
a. pengawasan tahapan pemilihan di tingkat kecamatan;
b. pengadministrasian hasil pengawasan;
c. hubungan masyarakat;
d. kerjasama antarlembaga;
e. sosialisasi pengawasan Pemilihan; dan
f. penyiapan laporan tahapan dan laporan akhir Divisi Pencegahan
Pelanggaran dan Hubungan Antarlembaga.
Divisi hukum dan penindakan pelanggaran
Divisi Penindakan Pelanggaran mengoordinasikan fungsi sebagai berikut:
a. penerimaan laporan dugaan pelanggaran;
b. pengkajian dan tindaklanjut laporan dan/atau temuan pelanggaran;
c. pengawasan atas tindaklanjut laporan atau temuan;
d. penyelesaian sengketa antar peserta Pemilihan; dan
e. penyiapan laporan tahapan dan laporan akhir Divisi Penindakan
Pelanggaran.
Divisi SDM dan organisasi
49
Divisi Organisasi dan SDM mengoordinasikan fungsi sebagai berikut:
a. pembentukan PPL dan Pengawas TPS;
b. pendidikan dan pelatihan bagi PPL dan/ atau Pengawas TPS;
c. pembinaan PPL dan/ atau Pengawas TPS;
d. penyiapan laporan kegiatan Divisi Organisasi dan SDM; dan
e. penyampaian laporan hasil pengawasan tahapan dan laporan akhir
Panwaslih Kecamatan kepada Panwaslih Kabupaten / Kota.
Tugas dan wewenang Panwas Kecamatan dalam Pemilihan meliputi:
a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di wilayah Kecamatan
yang meliputi:
1. pemutakhiran data Pemilih berdasarkan data kependudukan dan
penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih Tetap;
2. pelaksanaan Kampanye;
3. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
4. pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara hasil Pemilihan;
5. penyampaian surat suara dari TPS sampai ke PPK;
6. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh PPK dari seluruh TPS;
dan
7. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan
lanjutan, dan Pemilihan susulan.
b. mengawasi penyerahan kotak suara tersegel dari PPK kepada KPU
Kabupaten/Kota;
50
c. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan
penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara
Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
d. menyampaikan temuan dan laporan kepada PPK untuk ditindaklanjuti;
e. meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi kewenangannya
kepada instansi yang berwenang;
f. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan;
g. memberikan rekomendasi kepada yang berwenang atas temuan dan
laporan mengenai tindakan yang mengandung unsur tindak pidana
Pemilihan; dan
h. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan.
Pengawas Kelurahan/Desa (PPL)
Tugas dan wewenang PPL, yaitu:
a. mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan di tingkat kelurahan/desa
atau nama lain yang meliputi:
1. pelaksanaan pemutakhiran data pemilih berdasarkan data
kependudukan dan penetapan daftar pemilih sementara, daftar
pemilih hasil perbaikan, dan daftar pemilih tetap;
2. pelaksanaan kampanye;
3. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
4. pelaksanaan pemungutan suara dan proses penghitungan suara di
setiap TPS;
51
5. pengumuman hasil penghitungan suara di setiap TPS;
6. pengumuman hasil penghitungan suara dari TPS yang ditempelkan
di sekretariat PPS;
7. pergerakan kotak suara yang berisi dokumen pemungutan dan
penghitungan suara dari TPS sampai ke PPK; dan
8. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilihan
lanjutan, dan Pemilihan susulan.
b. menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan
penyelenggaraan Pemilihan yang dilakukan oleh penyelenggara
Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
c. meneruskan temuan dan laporan dugaan pelanggaran terhadap tahapan
penyelenggaraan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada huruf b
kepada instansi yang berwenang;
d. menyampaikan temuan dan laporan dugaan pelanggaran kepada PPS
dan KPPS untuk ditindaklanjuti;
e. mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan; dan
f. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Panwaslih
Kecamatan.
2. PPL berkewajiban:
a. bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya;
b. menyampaikan laporan dugaan pelanggaran kepada Panwaslih
Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan tindakan yang
52
mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilihan di
tingkat kelurahan/desa atau nama lain;
c. menyampaikan temuan dan laporan dugaan pelanggaran kepada
Panwaslih Kecamatan berkaitan dengan adanya dugaan pelanggaran
yang dilakukan oleh PPS dan KPPS yang mengakibatkan terganggunya
penyelenggaraan tahapan pemilihan di tingkat gampong atau nama
lain;
d. menyampaikan laporan pengawasan atas tahapan penyelenggaraan
Pemilihan di wilayah kerjanya kepada Panwaslih Kecamatan; dan
e. melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh Panwaslih
Kecamatan.
Pengawas TPS
1. Tugas dan wewenang Pengawas TPS adalah:
a. mengawasi persiapan pemungutan dan penghitungan suara;
b. mengawasi pelaksanaan pemungutan suara;
c. mengawasi persiapan penghitungan suara;
d. mengawasi pelaksanaan penghitungan suara;
e. menyampaikan keberatan kepada KPPS dalam hal ditemukan dugaan
pelanggaran, kesalahan, dan/ atau penyimpangan administrasi
pemungutan dan penghitungan suara;
f. menerima salinan berita acara dan sertifikat pemungutan dan
penghitungan suara dari KPPS; dan
53
g. membantu PPL mengawasi pergerakan kotak suara dari TPS sampai
ke PPS.
2. Kewajiban Pengawas TPS adalah:
a. menyampaikan laporan hasil pengawasan pemungutan dan
penghitungan suara kepada Panwaslih Kecamatan melalui PPL;
b. menyampaikan laporan dugaan pelanggaran pidana pemilihan yang
terjadi di TPS kepada Panwaslih Kecamatan melalui PPL;
c. menyampaikan dokumen hasil pemungutan dan penghitungan suara
kepada Panwaslih Kecamatan melalui PPL; dan
d. melaksanakan kewajiban lain yang diperintahkan oleh ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Kepala sekretariat dan pegawai/staff sekretariat merupakan orang-orang
yang membantu Panwaslu dalam hal administrasi. Dukungan Sekretariat
Dalam Rapat Pleno menurut UU Perbawaslu nomor 5 Pasal 23 tentang rapat
pleno. Sekretaris Jenderal Bawaslu, Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi,
atau Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten/Kota memberikan dukungan
teknis dan administratif dalam Rapat Pleno.
1. Rapat Pleno didukung oleh seorang sekretaris Rapat Pleno yang
ditunjuk oleh Ketua Bawaslu, Bawaslu Provinsi, atau Bawaslu
Kabupaten/Kota melalui Sekretaris Jenderal Bawaslu, Kepala
Sekretariat Bawaslu Provinsi, atau Kepala Sekretariat Bawaslu
Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
54
2. Sekretaris Rapat Pleno bertugas mencatat dan menyusun notulensi dan
berita acara Rapat Pleno.
3. Berita acara Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
ditandatangani oleh ketua dan anggota.
4. Berita acara Rapat Pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
selanjutnya ditetapkan dalam keputusan dan ditandatangani oleh ketua.
B. Kinerja Panwaslu Kabupaten Bantaeng
1. Efektivitas dan Efisiensi
Mengacu pada teori pengukuran Kinerja Prawirosentono, yakni
Efektivitas dan efisiensi. Efektivitas adalah indikator yang melihat sejauh
mana keberhasilan dari kinerja Panwaslu dalam melaksanakan tugasnya
dan efisiensi melihat sejauh mana keberhasilan kinerja Panwaslu melalui
cara yang tepat. Berikut ukuran efektivitas dari penelitian ini.
a. Kesesuaian hasil dan tujuan yang hendak dicapai
Undang-undang menentukan bahwa untuk melaksanakan
fungsi pengawasan dalam pelaksanaan pilkada dilakukan oleh
lembaga yang dibentuk khusus. Ditingkat pusat ada Badan Pengawas
Pemilu (bawaslu) sedangkan ditingkat provinsi dan kabupaten/kota
ada Panitia Pengawas Pemilihan Umum (panwaslu). Dalam
melaksanakan pengawasan pemilu, lembaga pengawas pemilu
berpedoman pada asas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tettib
penyelenggara pemilu, kepentingan umum, keterbukaan,
55
proporsionalisme, profesionalisme, akuntabilitas, efisiensi dan
efektivitas.
Panwaslu kabupaten Bantaeng bersifat Ad Hoc yang dibentuk
oleh Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan dengan masa kedudukan
paling lama 1 (satu) bulan sebelum dimulainya tahapan
Penyelenggaraan Pemilu dan berakhir 2 (dua) bulan setelah tahapan
Pemilu yakni akhir September 2018. Tugas dan wewenang panwaslu
kabupaten diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor
10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota
menjadi Undang-Undang.
Tugas dan wewenang Panwas Kabupaten/Kota adalah:
a) mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan yang meliputi:
1. pelaksanaan pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS;
2. pemutakhiran data pemilih berdasarkan data kependudukan
dan penetapan Daftar Pemilih Sementara dan Daftar Pemilih
Tetap;
3. pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara
pencalonan;
4. proses dan penetapan calon;
5. pelaksanaan Kampanye;
6. perlengkapan Pemilihan dan pendistribusiannya;
7. pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil
Pemilihan;
56
8. pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;
9. mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan
suara;
10. penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
11. proses rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi,
Kabupaten, dan Kota dari seluruh Kecamatan;
12. pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang,
Pemilihan lanjutan, dan Pemilihan susulan; dan
13. proses pelaksanaan penetapan hasil Pemilihan Bupati dan
Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
b) menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan
peraturan perundang-undangan mengenai Pemilihan;
c) menyelesaikan temuan dan laporan pelanggaran Pemilihan dan
sengketa Pemilihan yang tidak mengandung unsur tindak pidana;
d) menyampaikan temuan dan laporan kepada KPU Provinsi dan
KPU Kabupaten/Kota untuk ditindaklanjuti;
e) meneruskan temuan dan laporan yang bukan menjadi
kewenangannya kepada instansi yang berwenang;
f) menyampaikan laporan kepada Bawaslu sebagai dasar untuk
mengeluarkan rekomendasi Bawaslu yang berkaitan dengan
adanya dugaan tindakan yang mengakibatkan terganggunya
tahapan penyelenggaraan Pemilihan oleh penyelenggara di
Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
57
g) mengawasi pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Bawaslu
tentang pengenaan sanksi kepada anggota KPU Provinsi dan KPU
Kabupaten/Kota, sekretaris dan pegawai sekretariat KPU Provinsi
dan KPU Kabupaten/Kota yang terbukti melakukan tindakan
yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan
Pemilihan yang sedang berlangsung;
h) mengawasi pelaksanaan sosialisasi penyelenggaraan Pemilihan;
dan
i) melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh
peraturan perundang-undangan.
Efektivitas, yang menunjukkan hasil yang seharusnya dengan
hasil yang dicapai. Berikut, tanggapan Panitia Pengawas Kecamatan
Bissappu yang memandang Panwaslu Kabupaten Bantaeng dalam
menjalankan tugasnya:
“Panwaslu Kabupaten Bantaeng telah menjalankan tugasnyajika dilihat dari seluruh rangkaian tahapan penyelenggaraan,mulai dari mengawasi tahapan penyelenggaraan, menerimalaporan dugaan pelanggaran, menyelesaikan temuan danlaporan hingga pelanggaran tersebut disampaikan kepada pihakyang terkait. Tugas Panwaslu disini adalah fungsi pengawasandan ini sudah dijalankan dengan baik hingga pemilihandilangsungkan, hingga disini bisa dilihat sejauh mana tujuandari Panwaslu tercapai”.
(hasil wawancara bapak HD, Selasa 10 Juli 2018, Pukul 20.00di sekretariat Panwascam Bissappu).
Dari pandangan bapak HD, menandakan bahwa tugas
Panwaslu Kabupaten seiring dengan hasil kinerja yang seharusnya dan
hasil kinerja yang ingin dicapai. Dimulai dari pelaksanaan
58
pengawasan rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS; pemutakhiran data
pemilih berdasarkan data kependudukan dan penetapan Daftar Pemilih
Sementara dan Daftar Pemilih Tetap; pencalonan yang berkaitan
dengan persyaratan dan tata cara pencalonan; proses dan penetapan
calon; pelaksanaan Kampanye; perlengkapan Pemilihan dan
pendistribusiannya; pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan
suara hasil Pemilihan; pelaksanaan pengawasan pendaftaran pemilih;
mengendalikan pengawasan seluruh proses penghitungan suara;
penyampaian surat suara dari tingkat TPS sampai ke PPK; proses
rekapitulasi suara yang dilakukan oleh KPU Provinsi, Kabupaten, dan
Kota dari seluruh Kecamatan.
Pengawasan juga dapat mendeteksi sejauh mana kebijakan
pimpinan dijalankan dan sampai sejauh mana penyimpangan yang
terjadi dalam pelaksanaan kerja tersebut. Dari hasil wawancara dengan
anggota KPU Kabupaten Bantaeng mengatakan:
“sejauh ini kelengkapan dan kesesuaian Daftar Pemilih Tetapuntuk Pilkada telah sesuai dengan yang diharapkan, ini tidaklepas dari keefektifan dan efisiensi pengawasan yang dilakukanoleh Panwaslu sehingga sampai pada hari pemilihan tidak adahambatan ataupun masalah yang terkait dengan Daftar PemilihTetap, fungsi pengawasan disini sangat membantu karena jugabisa mengoreksi jika terdapat kekeliruan yang dilakukan olehKPU untuk segera diperbaiki”.
(hasil wawancara, bapak MA, Rabu 18 Juli 2018, Pukul 14.00 dikantor KPU kabupaten Bantaeng).
Menurut bapak MA, tugas Panwaslu sangat efektif untuk
memastikan kesesuaian Daftar Pemilih Tetap. Bentuk efektif dan
59
efisiensi dari kinerja Panwaslu Kabupaten Bantaeng adalah
pengawasan kelengkapan dan kesesuaian Daftar Pemilih Tetap (DPT).
Panwaslu menjalankan perannya agar pada saat pemilihan tidak ada
kendala dengan cara membuka posko pengaduan jika terdapat warga
yang belum terdaftar agar bisa segera dilapor ke KPU, dan hal ini
cukup efisien. Ini terbukti ketika dilaksanakannya pemilihan, dalam
hal DPT tidak ada masalah sedikitpun.
b. Sistem pengawasan dan pengendalian yang bersifat mendidik
Meskipun sejauh ini terdapat laporan dari salah satu pasangan
calon yang mengungkap bahwa pengawasan yang dilakukan oleh
Panwaslu belum efektif karena masih terdapat pelanggaran ketika
kampanye dilakukan, namun pelanggaran tersebut tidak memenuhi
syarat formil maupun materil. Hal ini dijelaskan oleh anggota
Panwaslu kabupaten Bantaeng:
“Panwaslu dalam melakukan pengawasan tahapan kampanyetelah melakukan himbauan, jika terdapat suatu pelanggaran,baik kepada jajaran yang terdapat dibawah Panwaslu maupunkepada masyarakat, maka silahkan dilaporkan kepadaPanwaslu. Terkait pelanggaran kampanye yakni denganmengikutsertakan anak-anak terlibat dalam politik makapelanggaran ini sebenarnya tidak spesifik diatur dalamUndang-Undang pemilu namun diatur dalam Undang-Undang KPAI dan ini sudah diserahkan kepada instansi yangterkait”.
(hasil wawancara, ibu NH, Rabu 11 Juli 2018, Pukul 11.00 dikantor Panwaslu kabupaten Bantaeng).
Hasil wawancara dengan ibu NH mengatakan bahwa Panwaslu
melakukan himbauan kepada masyarakat untuk bersama-sama dengan
60
Panwaslu melakukan pengawasan, sehingga proses pengawasan pada
tahapan kampanye bisa optimal. Pengawasan yang pada dasarnya
diarahkan sepenuhnya untuk menghindari adanya kemungkinan
penyelewengan atau penyimpangan atas tujuan yang akan dicapai,
diharapkan dapat membantu melaksanakan kebijakan yang telah
ditetapkan untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan secara
efektif dan efisien. Bahkan, melalui pengawasan tercipta suatu
aktifitas yang berkaitan erat dengan penentuan atau evaluasi
mengenai sejauh mana pelaksanaan kerja sudah dilaksanakan.
Hal serupa disampaikan oleh staff Panwaslu kabupaten Banteng:
“agar tidak terjadi kekeliruan pada saat pelaksanaan pemilihan,maka Panitia Pengawas Lapangan turut mengecek DPT yangsudah disebar di masyarakat, ini untuk memastikan kelancaranpada hari pemilihan, jangan sampai masih ada masyarakat yangbelum memiliki surat DPT, padahal seharusnya masyarakattersebut memilikinya”.
(hasil wawancara, bapak SP, Rabu 11 Juli 2018, Pukul 16.00 dikantor Panwaslu kabupaten Bantaeng).
Dari pendapat bapak SP, kinerja Panwaslu dari segi efektivitas
dan efisiensi sudah baik. Panwaslu menjalankan tugas dan fungsinya
untuk mencapai hasil yang semestinya juga dengan cara yang tepat.
Sementara efisiensi berbeda dengan efektivitas, efisiensi
mempunyai indikator yakni sebagai berikut:
c. Efisiensi tenaga
Untuk mencapai efisiensi tenaga yang bagus, maka Panwaslu juga
melakukan pembagian kerja pada masing-masing devisi, ini
61
dimaksudkan untuk mencapai efektif Panwaslu menjalankan fungsi
pengawasan dan pencegahan. Hal ini disampaikan oleh anggota
Panwaslu kabupaten Bantaeng pada hasil wawancara berikut:
“agar mencapai fungsi pengawasan dan pencegahan yang baik,maka Panwaslu Bantaeng membagi kerja staf/pegawai Panwasluterkait dengan masing-masing tugas dan kewajibannya inidimaksudkan agar masing-masing staf bisa focus ke pekerjaannyasehingga tenaga tidak begitu terkuras karena pekerjaan yang tidakfokus”.
(hasil wawancara, ibu NH, Rabu 11 Juli 2018, Pukul 11.00 dikantor Panwaslu kabupaten Bantaeng).
Dari wawancara diatas, Panwaslu melakukan strategi untuk
mengatur pembagian kerja agar dalam melaksanakan kerja admnistrasi
dapat mencapai hasil yang maksimal, baik tenaga dan waktu bisa
menjadi efisien dalam menjalankan tugas. Panwaslu juga melakukan
pembinaan terhadap PPL dan Pengawas TPS di kabupaten bantaeng.
Hal ini dimaksudkan pada tahap pra pelaksanaan pemilihan dan pada
tahap kampanye, PPL dan PTPS mampu menjalankan tugas secara
maksimal. Hal ini disampaikan oleh anggota Panwaslu kabupaten
Bantaeng:
“selain dari staf/pegawai Panwaslu yang diberikan pelatihan makatak kalah pentingnya adalah pembinaan PPL dan PTPS agarmencapai fungsi pengawasan dan pencegahan yang baik terkaitdengan masing-masing tugas dan kewajibannya, meskipun jumlahPPL ditiap desa/kelurahan terbilang minim namun Panwasluselalu mengarahkan agar PPL dan PTPS mengoptimalkankerjanya”.
(hasil wawancara, ibu NH, Rabu 11 Juli 2018, Pukul 11.00 dikantor Panwaslu kabupaten Bantaeng).
62
Dari wawancara diatas, Panwaslu melakukan strategi untuk
mengatur pembagian kerja khususnya pada jajaran PPL dan PTPS
sebagai ujung tombak dari Panwaslu agar dalam melaksanakan kerja
admnistrasi dapat mencapai hasil yang maksimal.
d. Efisiensi Anggaran
Selama menjalankan tahapan pelaksanaan Pilkada, Panwaslu
menggunakan anggaran dari APBN, APBD provinsi, dan APBD
daerah.
Terkait efisiensi anggaran, berikut hasil wawancara dengan
Kepala Sekretariat Panwaslu Bantaeng:
“pada Pilkada kali ini, penggunaan anggaran cukup efisien karenapemilihan bupati/wakil bupati bersamaan dengan pemilihangubernur/wakil gubernur, sehingga penggunaan anggaran dapat diminimalisir dan di optimalkan”.
(hasil wawancara bapak AY, Rabu 11 Juli 2018, Pukul 14.00 di
kantor Panwaslu kabupaten Bantaeng).
Dari hasil wawancara diatas, Panwaslu Bantaeng mengaggap
bahwa efisiensi anggaran pada Pilkda kali ini cukup baik karena
pemilihan bupati/wakil bupati bersamaan dengan pemilihan
gubernur/wakil gubernur dilksanakan secara bersamaan. Bukan hanya
mengenai anggaran bahkan waktu dianggap efisien dlam melaksanakan
Pilkada.
Hal serupa disampaikan oleh anggota Panwaslu kabupaten
Bantaeng pada hasil wawancara berikut:
63
“mengenai efisiensi anggaran pada Pilkada kali ini, terbilangcukup efisien. Karena Panwaslu menggunakan tiga sumberanggaran yakni, APBN, APBD Provinsi dan APBD Daerah,sampai-sampai APBD Daerah itu dikembalikan karena melebihidana yang digunakan oleh Panwaslu”.
(hasil wawancara, ibu NH, Rabu 11 Juli 2018, Pukul 11.00 dikantor Panwaslu kabupaten Bantaeng).
Dari wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa pengawasan
yang dilakukan oleh Panwaslu kabupaten Bantaeng cukup efektif dan
efisien. Panwaslu melakukan Sosialisasi sampai lima kali karena yakni
(1) sosialisasi pengawasan partisipatif sebanyak dua kali; (2) sosialisasi
tata cara pengajuan sengketa (3) sosialisasi netralitas ASN; (4)
sosialisasi kesiapan pengawasan Pra pungut Hitung. Secara
keseluruhan, Kinerja Panwaslu yang melakukan fungsi pencegahan,
pengawasan dan penindakan untuk mensukseskan Pilkada di kabupaten
Bantaeng. Mulai dari tahapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi
rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS kemudian dilanjutkan pemutakhiran
data pemilih, pencalonan dan penetapan cukup efektif dalam
menjalankan tugasnya.
2. Otoritas
Pengawasan Pilkada bertujuan untuk menegakkan integritas
penyelenggara dan menegakkan hasil Pemilu yang demokratis, serta untuk
memastikan terselenggaranya Pilkada secara langsung, umum, bebas,
rahasia, jujur, adil dan berkualitas sesuai dengan pengaturan perundang-
undangan pilkada secara menyeluruh. Oleh sebab itu selaku badan
64
penyelenggara pemilihan umum, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
(Panwaslu) Kabupaten Bantaeng difungsikan sebagai lembaga pengawasan
yang mengawasi dan menindaklanjuti segala bentuk dan indikasi
kecurangan-kecurangan yang terjadi selama proses pemilihan, dan
mengantisipasi hal-hal yang dapat mengakibatkan gagal atau terganggunya
proses pemilihan yang ada di Kabupaten Bantaeng dalam pemilihan kepala
daerah kabupaten Bantaeng tahun 2018 mulai dari proses penyusunan daftar
pemilih, kampanye, pemungutan suara sampai penetapan hasil perolehan
suara hasil pemilihan.
Terdapat beberapa indikator dalam mengukur otoritas Panwaslu Bantaeng,
antara lain:
a. Menjalankan tugas sesuai aturan
Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2015 pasal 77
Tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, ada beberapa tugas dan
wewenang Panitia Pengawas Pemilu dalam mengawasi pemilu
diantaranya:
1. Mengawasi persiapan penyelenggaraan pemilu
2. Mengawasi pelaksanaan tahapan penyelenggaraan pemilu
3. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip/dokumentasi
4. Memantau atas pelaksanaan tindak lanjut penanganan pelanggaran
pidana pemilu oleh instansi yang berwenang
5. Mengawasi atas pelaksanaan putusan pelanggaran pemilu
6. Evaluasi pengawasan pemilu
65
7. Menyusun laporan hasil penyelenggaraan pengawasan pemilu
8. Menerima laporan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan
ketentuan undang-undang mengenai pemilu.
9. Menerima laporan adanya dugaan pelanggaran administrasi pemilu
dan mengkaji laporan dan temuan, serta merekomendasikan kepada
yang berwenang
10. Menyelesaikan sengketa pemilu
11. Menjalankan dan melaksanakan:
a. Tugas dan wewenang lain yang ditetapkan oleh undang-undang
(Bawaslu, Bawaslu Provinsi/Panwaslu kab/kota)
b. Tugas lain dari Panwaslu kecamatan umum PPL
c. Tugas lain dari Bawaslu untuk PPLN
Berdasarkan tugas yang dipaparkan diatas, beberapa hasil
wawancara peneliti dengan Panwaslu, seperti yang dijelaskan oleh
ketua Panwaslu kabupaten Bantaeng :
“kami sudah menjalankan tugas seprofesional mungkin, diPanwaslu saya memiliki tugas di devisi hukum dan pelanggaranyang mana pihak yang berhak melapor adalah WNI (pesertapemilih), pemantau, dan peserta Pilkada (calon, kuasa hukumcalon, tim pemenangan), namun jika saja ada laporan yang masukbaik itu dari anak-anak yang belum memiliki hak pilih makakamu dari Panwaslu harus bertindak dan menjadikan laporantersebut sebagai informasi awal untuk dilakukan penelusuranapakah benar atau tidak, begitupun jika laporan hanya lewat SMSatau telepon, Panwaslu harus bertindak membuktikankebenarannya, jika ditemukan adanya demikian maka ini bisadijadikan sebagai temuan”.
(hasil wawancara, bapak MS, kamis 12 Juli 2018, Pukul 21.30 dikantor Panwaslu kabupaten Bantaeng).
66
Menurut bapak MS, dalam menangani laporan pelanggaran
Panwaslu tetap menunjukkan tanggung jawabnya tanpa memandang
dari pihak mana saja yang melapor. Meski dari laporan sebenarnya
tidak memenuhi syarat formil dan materil, Panwaslu tetap menindak
lanjuti laporan tersebut dan dijadikan sebagai informasi awal yang
kemudian jika dapat dibuktikan maka dianggap sebagai temuan.
Hal serupa disampaikan oleh staff/pegawai Panwaslu kabupaten
Bantaeng:
“menurut saya, Panwaslu sudah menjalankan tugas dengan baik,pada saat rekrutmen PPK, PPS dan KPPS, Panwaslu melakukankroscek terhadap anggota PPK, PPS maupun KPPS apakah sudahmemenuhi syarat atau belum, apakah anggota tersebut tidakterlibat partai politik, dan ini menjadi tugas serta kewajibanPanwaslu, alhamdulillah dalam melaksanakan tugasnya Panwaslutidak menghadapi kendala yag berarti, ini juga karena kerjasamadari tim”.
(hasil wawancara, bapak SP, Rabu 11 Juli 2018, Pukul 16.00 dikantor Panwaslu kabupaten Bantaeng).
Hasil wawancara dengan bapak SP menunjukkan bahwa, pada
proses perekrutan PPK, PPS, dan KPPS Panwaslu telah menjalankan tugas
sesuai dengan aturan. Panwaslu melakukan pengawasan pada pemenuhan
persyaratan dari masing-masing calon anggota yang akan diterima. Untuk
menghindari terjadinya pelanggaran Panwaslu juga telah mengikuti Bimtek
pengawasan pemutakhiran data pemilih. Panwaslu juga menghadiri semua
undangan rapat koordinasi dalam tahapan pemutakhiran data, serta
melakukan pengawasan dari penyusunan bahan daftar pemilih sementara
sampai dengan penetapan daftar pemilih tetap sesuai dengan Peraturan
67
Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2018 tentang tahapan,
program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan atau Walikota dan Wakil Walikota.
Pelaksanaan pengawasan dalam tahapan pemutakhiran, penetapan
daftar pemilih tidak mendapatkan masalah yang berarti, sebab data DP4
yang berasal dari data base e-ktp Kementerian Dalam Negeri Republik
Indonesia yang juga merupakan data Daftar Pemilih Sementara (DPS) dan
selanjutnya menjadi Daftar Pemilih Tetap (DPT) merupakan data yang telah
valid walaupun masih perlu adanya perbaikan-perbaikan namun bukan
menjadi masalah yang berarti. Proses sosialisasi dalam tahapan ini sangat
penting dilaksanakan, mengingat apabila warga tidak terdaftar , maka dalam
pelaksanaan pencoblosan pada tanggal 27 Juni 2018 tidak muncul masalah
yang cukup serius, selain memfungsikan diri sebagai lembaga pengawasan
terhadap tahapan ini, pihak Panwaslu Kota Bantaeng juga turut dalam
membantu dan memberikan informasi/sosialisasi.
Panwaslu Kota Bantaeng dalam melakukan pengawasan terhadap
pemutakhiran data sudah melakukan dengan baik. Hal tersebut dibuktikan
dengan kinerja yang optimal dalam pengawasan pemutahiran data di Kota
Bantaeng sehingga tidak ditemukan kendala yang berarti. Pengawasan
pemutakhiran data di tingkat kelurahan juga melibatkan pengawas pemilu
lapangan untuk mengawasi pemutakhiran data di PPS.
68
b. Bertanggung jawab atas tugas dan kewajiban
Pengawasan Panwaslu yang berlanjut sampai dengan penghitungan
suara tidak lepas untuk tetap mengawasi, pada saat surat suara dihitung dari
TPS, maka PTPS sebagai bagian dari Panwaslu menjalankan tugas
pengawasan dengan baik, hingga di kecamatan yakni Panwascam dan
sampai di kabupaten, semuanya berkoordinasi dengan baik, ini tentunya
adalah karena ada kerjasama yang baik antara Panwaslu dan jajaran
kebawah sehingga optimalisasi dalam menjalankan tanggungjawabnya bisa
baik.
Hal ini disampaikan oleh PPS Desa Bonto Jai ketika wawancara:
“ketika pemilihan telah dilaksanakan di tingkat TPS, kotak suarakemudian dikirim ke kecamatan, dan penjagaannya sangat ketat.Jajaran Panwaslu dalam melaksanakan tugasnya, tidak ketinggalanuntuk tetap mengawasi kotak suara sampai ditingkat kecamatan, inimerupakan bagian dari tanggung jawab Panwaslu, dan menurut sayaPanwaslu menjalankannya”.
(hasil wawancara, Ibu AC, anggota PPS Desa Bonto Jai, kabupaten
Bantaeng, Rabu 25 Juli 2018, Pukul 20.00 di Desa Bonto Jai).
Menurut ibu AC, tugas Panwaslu dalam melakukan pengawasan
dijalankan sesuai otoritas dan tanggung jawabnya. Hal ini dapat dilihat dari
pengawasan yang dilakukan Panwaslu terhadap kotak suara dari TPS hingga
ke KPU. Mulai dari PTPS yang bertugas di TPS, kemudian Panwascam
yang bertugas di PPK hingga Panwaslu di KPU saling berkoordinasi agar
pengawasan kotak suara tetap dipantau.
Pandangan yang sama disampaikan oleh anggota KPU berikut:
69
“Tugas Panwaslu mulai dari pengawasan rekrutman PPK, PPS, danKPPS telah dilaksanakan walaupun pembentukan Panwaslu seharusnyadimulai sebelum tahapan penyelengaraan pilkada dimulai, namun initidak menghambat tugas Panwaslu dilaksanakan, walaupun lembagakebawah seperti Panwascam belum dibentuk namun Panwaslu tetapmelaksanakan fungsi pengawasan, selain itu pada saat pelaksanaankampanye Panwaslu pun menunjukkan tanggung jawabnya sebagailembaga pengawasan, ini bisa dilihat ketika ada APK yang tidak sesuaidengan aturan KPU maka Panwaslu dengan segera mencopot APKtersebut”.
(hasil wawancara, bapak MA, Rabu 18 Juli 2018, Pukul 14.00 di kantorKPU kabupaten Bantaeng).
Dari hasil wawancara dengan bapak MA, kinerja Panwaslu dalam
hal otoritas dan tanggung jawab dapat dikatakan baik. Terlihat Panwaslu
menjalankan otoritas dan tanggung jawabnya ketika tahapan kampanye,
APK yang tidak sesuai dengan ketetapan KPU akan ditindak lanjuti oleh
Panwaslu. Selain itu Panwaslu tetap melaksanakan fungsi Pengawasan
disamping menjalankan perekrutan Panwascam dan jajarannya kebawah.
Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa
dalam menjalankan tugasnya, Panwaslu kabupaten Bantaeng telah telah
menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai otoritas dan tanggung
jawabnya.
3. Disiplin
Sesuai dengan tujuannya, Panitia Pengawas Pemilihan Umum
(Panwaslu) berperan sebagai lembaga penyelenggara dan menegakkan
hasil Pemilu yang berintegritas dan berkredibilitas untuk mewujudkan
Pemilu yang demokratis, serta untuk memastikan terselenggaranya secara
langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dan berkualitas sesuai
70
dengan peraturan perundang-undangan Pilkada secara menyeluruh. Untuk
mengukur indikator disiplin Panwaslu Bantaeng, maka sub indikator dari
disiplin adalah sebagai berikut:
b. Tepat waktu
Kewajiban Panwaslu adalah:
a. Bersikap tidak diskriminatif dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya dugaan adanya adanya pelanggaran terhadap
pelaksanaan peraturan perundang-undangan mengenai Pemilu.
b. Menyampaikan laporan hasil pengawasan sesuai dengan tahapan
pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan.
c. Melaksanakan kewajiban lain yang diberikan oleh peraturan
perundang-undangan
d. Melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas
pengawas Pemilu pada semua tingkatan
e. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan
pemilihan umum.
Berikut wawancara dengan anggota KPU kabupaten Bantaeng:
“Jika mengikut pada peraturan Komisi PKPU nomor 2 tahun 2018tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1Tahun 2017 tentang Tahapan, program dan jadwal penyelenggaraanpemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati,dan/atau walikota dan wakil walikota tahun 2018, KPU telahmelaksanakan kegiatan sesuai jadwal dan sebagai lembaga yangmengawasi jalannya Pilkada ini, Panwaslu tidak pernah ketinggalanketika KPU sedang menjalankan tugasnya”.
(hasil wawancara, bapak MA, Rabu 18 Juli 2018, Pukul 14.00 dikantor KPU kabupaten Bantaeng).
71
Dari wawancara dengan bapak MA dapat diamati bahwa Panwaslu
menjalankan tugas sesuai dengan peraturan yakni yang telah ditetapkan pada
PKPU no. 2 tahun 2018. Jadwal yang telah ditetapkan oleh PKPU diikuti oleh
Panwaslu dalam menjalankan fungsi pengawasan.
Pendapat lain dikemukakan oleh kepala Sekretariat Panwaslu
Bantaeng:
“terkait tugas staf yang mendukung hal teknis dan administrasi jugalaporan Panwaslu, jajaran staf sedang berusaha tepat waktumenyelesaikannya, saat ini bisa dilihat staf sedang menjalankan tugasadministrasi dan sebentar lagi akan rampung”.
(hasil wawancara, bapak AY, Rabu 11 Juli 2018, Pukul 14.00 di
kantor Panwaslu kabupaten Bantaeng).
Dari wawancara diatas, nampak disiplin waktu, baik dari
Panwaslu juga staf/pegawainya. Tentunya disiplin waktu akan sangat
berdampak baik bagi kinerja Panwaslu untuk menapai tujuan yang
maksimal.
Adapun pandangan serupa dipaparkan oleh salah satu anggota
Panwaslu sebagai berikut:
“untuk waktu jam kerja dalam sehari kami tidak ada penetapanwaktu, hanya kami menjalankan tugas memakai jam kalender,bahkan kami sudah tidak mengenal lagi hari libur, bagi kamiketika tugas menuntut untuk segera diselesaikan, maka hal ituharus segera kami kerjakan, tidak memandang apakah bekerjadikantor siang atau malam”.
(hasil wawancara, ibu NH, Rabu 11 Juli 2018, Pukul 11.00 dikantor Panwaslu kabupaten Bantaeng).
Menurut ibu NH, sebuah usaha yang sangat besar dibutuhkan untuk
menyelesaikan tugas Panwaslu, bahkan dalam hal jam kerja Panwaslu
tidak memiliki jadwal tertentu, semuanya dilakukan atas kebutuhan
72
pemilihan. Kerja Panwaslu dituntut untuk sesegera mungkin
menyelesaikan tugasnya sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
c. Taat pada peraturan
Kewajiban Panwaslu antara lain adalah Bersikap tidak
diskriminatif dalam menjalankan tugas dan wewenangnya dugaan adanya
adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan
mengenai Pemilu. Taat pada aturan yang berlaku menjadi sebuah hal
mutlak yang harus dikerjakan oleh Panwaslu.
Hal ini disampaikan oleh ketua Panwaslu kabupaten Bantaeng:
“saya dan tim menjalankan tugas dengan bersikap taat pada aturan,salah satu bentuk ketaatan Panwaslu adalah menangani laporan atautemuan dengan bersikap tidak diskriminatif terhadap pihak siapa sajayang melapor, bahkan ketika laporan itu tidak memenuhi syaratmateril maka Panwaslu menjadikannya informasi awal untukdilakukan penelusuran, karena jika tidak, tentu ini akan menciderairasa keadilan”.
(hasil wawancara bapak MS, kamis 12 Juli 2018, Pukul 21.30 dikantor Panwaslu kabupaten Bantaeng).
Menurut bapak MS dalam kasus pelanggaran, terdapat syarat formil
dan materil yang harus dipenuhi oleh pelapor, walaupun tidak memenuhi
syarat, Panwaslu tetap melakukan penelusuran karena ini adalah bagian
dari bentuk ketaatan atau kedisiplinan dari Panwaslu menjalankan
tugasnya. Dalam Perbawaslu nomor 7 tentang penanganan temua dan
laporan pelanggaran pemilihan umum adalah landasan Panwaslu
menyelesaikan pelanggaran:
Pasal 13
73
(1) Dugaan pelanggaran yang disampaikan kepada Pengawas Pemilu
dalam bentuk informasi lisan, dan/atau informasi tertulis merupakan
informasi awal.
(2) Informasi awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
a. informasi dugaan pelanggaran yang disampaikan secara langsung
di kantor Pengawas Pemilu;
b. informasi dugaan pelanggaran melalui telepon resmi pengaduan
Pengawas Pemilu; atau informasi dugaan pelanggaran yang
disampaikan dalam bentuk surat, pesan singkat melalui telepon,
faksimile, surat elektronik, atau di situs resmi Bawaslu, Bawaslu
Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota.
(3) Informasi awal yang diterima oleh Panwaslu Desa/Kelurahan atau
Pengawas TPS disampaikan kepada Panwaslu Kecamatan.
(4) Informasi awal yang diterima oleh Panwaslu LN disampaikan kepada
Bawaslu.
Pasal 14
(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu
Kecamatan dapat melakukan Investigasi atas informasi awal untuk
menemukan peristiwa dugaan Pelanggaran Pemilu.
(2) Dalam hal melakukan Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Pengawas Pemilu dapat meminta bahan keterangan yang
dibutuhkan dengan:
74
a. mengundang pihak yang berkaitan/mengetahui dugaan pelanggaran
Pemilu;
b. menemui pihak yang berkaitan/mengetahui dugaan Pelanggaran
Pemilu; dan/atau dalam melakukan tindakan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, Pengawas Pemilu
menuangkan ke dalam berita acara klarifikasi, penyerahan data,
dokumen, dan/atau barang.
(3) Dalam hal melakukan Investigasi sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan/atau
Panwaslu Kecamatan membuat laporan hasil pengawasan yang
dituangkan dalam formulir hasil pengawasan.
(4) Hasil Pengawasan yang mengandung dugaan pelanggaran dapat
dijadikan Temuan dugaan Pelanggaran Pemilu oleh Pengawas Pemilu.
Pasal 15
(1) Dalam melakukan Investigasi, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu
Kabupaten/Kota, dan Panwaslu Kecamatan dapat membentuk tim atau
menunjuk petugas untuk melakukan Investigasi.
(2) Pembentukan tim atau penunjukan petugas sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) dilakukan dengan keputusan Ketua Bawaslu, Ketua
Bawaslu Provinsi, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Ketua
Panwaslu Kecamatan.
Pasal 16
75
(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu
Kecamatan, melakukan penanganan atas Temuan atau Laporan
Dugaan Pelanggaran Pemilu.
(2) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, atau Panwaslu
Kecamatan dapat menunjuk bagian atau petugas yang
menangani/mengkaji dugaan Pelanggaran Pemilu.
(3) Penunjukan bagian atau petugas yang menangani dan/atau mengkaji
dugaan Pelanggaran Pemilu ditetapkan dalam surat tugas Ketua
Bawaslu, Ketua Bawaslu Provinsi, Ketua Bawaslu Kabupaten/Kota,
atau Ketua Panwaslu Kecamatan.
Pasal 17
(1) Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu
Kecamatan, atau Panwaslu LN memutuskan untuk menindaklanjuti
atau tidak menindaklanjuti Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran
Pemilu, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah Temuan atau Laporan
Dugaan Pelanggaran diterima dan diregistrasi.
(2) Dalam hal Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,
Panwaslu Kecamatan, atau Panwaslu LN memerlukan keterangan
tambahan mengenai tindak lanjut sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), keterangan tambahan dan kajian dilakukan paling lama 14 (empat
belas) hari kerja setelah Temuan dan Laporan diterima dan
diregistrasi.
Pasal 18
76
(1) Dalam proses pengkajian Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran
Pemilu, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota,
Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN dapat melakukan klarifikasi
terhadap Pelapor, terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku
pelanggaran, saksi, atau ahli untuk didengar keterangannya.
(2) Keterangan yang disampaikan oleh Pelapor, terlapor/pelaku, saksi,
dan/atau ahli dituangkan dalam berita acara klarifikasi sebagaimana
formulir berita acara klarifikasi yang dituangkan dalam formulir
model B.9.
(3) Klarifikasi dan/atau permintaan keterangan dilakukan oleh Bawaslu,
Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan,
dan Panwaslu LN dan/atau tim klarifikasi yang ditunjuk.
(4) Pihak-pihak yang dimintai keterangan atau klarifikasi, sebelumnya
diambil sumpah/janji sesuai dengan agama dan keyakinan oleh
petugas yang ditunjuk serta menandatangani berita acara di bawah
sumpah/janji sebagaimana formulir keterangan/klarifikasi dibawah
sumpah/janji yang dituangkan dalam formulir model B.7.
(5) Berita acara klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau
berita acara di bawah sumpah/janji sebagaimana dimaksud ayat (4)
dibuat 2 (dua) rangkap masing-masing 1 (satu) rangkap untuk tim
klarifikasi, dan 1 (satu) rangkap untuk pihak yang diklarifikasi.
Hal serupa disampaikan oleh staff/pegawai Panwaslu
Bantaeng:
77
“sudah menjadi tugas Panwaslu untuk menegakkan aturan-aturan yang telah diberlakukan, sesuai Undang-UndangRepublik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang PemilihanGubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang, teterapada bagian tugas Panwas Kabupaten/kota adalah pengawasanrekrutmen PPS, PPK dan PTPS yang telah dilaksanakan olehPanwaslu Bantaeng. Maka seseorang yang dianggap tidakmampu memenuhuhi syarat dari rekrutmen tersebut, Panwasluberikan laporan kepada KPU”.
(hasil wawancara, bapak SP, Rabu 11 Juli 2018, Pukul 16.00 dikantor Panwaslu kabupaten Bantaeng).
Hasil wawancara diatas menunjukkan Panwaslu bekerja
dengan mengedepankan taat terhadap aturan yang berlaku. Disiplin
aturan menjadi hal yang sangat menunjang bagi Panwaslu mencapai
tujuan pengawasan yakni terciptanya keadilan dalam Pilkada.
Dari beberapa hasil wawancara diatas, maka dapat
disimpulkan bahwa tingkat disiplin dari Panwaslu, yakni ketaatan
pada aturan, bersikap netral dan juga menyelesaikan tugas tepat waktu
dapat dikatakan cukup baik. Baik dari pengawasan pra pemilihan,
pemilihan, hingga pasca pemilihan, Panwaslu menjalankan tugas
sesuai aturan yang telah ditetapkan.
4. Inisiatif
Inisiatif yang dimaksud peneliti disini adalah berhubungan dengan
daya pikir anggota panwaslu serta kreatifitas menggagas ide guna
merencanakan sesuatu atau menyelesaikan persoalan pemilu.
d. Mengidentifikasi dan melakukan tindakan atas peluang yang ada
78
Dengan memiliki daya pikir yang kreatif dan inovatif, peluang
yang ada mampu dimanfaatkan sebagai sarana kerja yang maksimal.
Sebelumnya perlu ada identifikasi kemudian diaktualisasikan dalam
tindakan.
Berikut hasil wawancara oleh staff Panwaslu Bantaeng:
“pada tahap kampanye, kami melakukan sosialisasi hingga limakali, ini salah satu bentuk pencegahan yang diinisiasi olehPanwaslu agar segala bentuk pelanggaran pilkada dapat ditekandan juga menghimbau kepada masyarakat untuk bersama-samaPanwaslu mengawasi jalannya Pilkada”.
(hasil wawancara, bapak SP, staff/pegawai Panwaslu kabupatenBantaeng, Rabu 11 Juli 2018, Pukul 16.00 di kantor Panwaslukabupaten Bantaeng).
Menurut bapak SP, sikap inisiatif dari Panwaslu dapat dilihat
dari sosialisasi yang telah dilaksanakan. Panwaslu bukan hanya
lembaga yang mengawasi amun juga lembaga yang turut mencegah
peluang-peluang pelanggaran Pilkada agar dapat diminimalisir. Salah
satu langkah Panwaslu adalah dengan melaksanakan sosialisasi.
Terdapat tiga pasangan pada Pilkada kabupaten Bantaeng, yakni
nomor urut (1) Muh. Alwi dan Nurdin Halim; (2) Dra. Hj. Sugiarti
Mangun Karim. M.Si dan Andi Mappatoba; (3) DR. H. Ilham Syah
Azikin, M.Si dan Drs. H. Sahabuddin. Ketiga pasangan calon bupati
dan wakil bupati tersebut tentu memiliki pendukung atau tim sukses
dan kabupaten Bantaeng adalah salah satu daerah yang tidak lepas dari
bentuk pelanggaran pemilu. Diantara kasus yang ditangani Panwaslu
kabupaten Bantaeng adalah politic money.
79
Hal ini dijelaskan oleh anggota KPU kabupaten Bantaeng:
“salah satu pelanggaran yang sulit diungkap adalah politikuang, namun Panwaslu kabupaten Bantaeng berhasilmengungkap pelanggaran ini, setelah melewati proses yangpanjang, ini menunjukkan sikap Panwaslu yang gigihmengerjakan tugasnya”.
(hasil wawancara, bapak Mahbup Alimuhyar, Rabu 18 Juli2018, Pukul 14.00 di kantor KPU kabupaten Bantaeng).
Menurut bapak MA, jika diamati, politik uang adalah
pelanggaran yang sangat sulit untuk diungkap, mesti memenuhi unsur
terstruktur, sistematis dan massif namun Panwaslu memperlihatkan
kegigihan dalam bekerja dan inisiatifnya untuk mengggali dan
mengungkap sesuatu yang dianggap keliru, pelaku politik uang dapat
diungkap.
e. Melakukan sesuatu tanpa diminta dan menyelesaikannya hingga
tuntas
Kesadaran akan tanggung jawab yang dimilki terlihat dari
panwaslu kabupaten Bantaeng, Berikut beberapa hasil wawancara
peneliti dengan informan:
“menurut saya, Panwaslu memiliki rasa tanggungjawab yanglebih terhadap tugasnya dengan sebuah inisiatif untukmengadakan posko pengaduan kepada masyarakat yang belumterdaftar sebagai pemilih, padahal masyarakat tersebutmemiliki hak memilih, disinilah bentuk inisiatif Panwaslu, lagi-lagi untuk meminimalisir segala kemungkinan kekurangandalam Pilkada”.
(hasil wawancara, bapak MA, anggota KPU kabupatenBantaeng, Rabu 18 Juli 2018, Pukul 14.00 di kantor KPUkabupaten Bantaeng).
80
Dari wawancara dengan bapak MA, Panwaslu menunjukkan
sikap inisiatif dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini bisa dilihat dari
dibukanya posko pengaduan bagi masyarakat yang belum terdaftar
sebagai pemilih. Ini dimaksudkan untuk meminimalisir bahkan
meniadakan kendala hingga pemilihan berlangsung. Akurasi data
pemilih yang ditetapkan, ketepatan, kebenaran dan kelengkapan
logistik yang didistribusikan serta aktivitas kampanye dalam bentuk
Money politic dan/atau mobilisasi pemilih yang mungkin masih
dilakukan oleh peserta pemilu atau tim sukses sangat berdampak pada
proses dan hasil pelaksanaan kegiatan pemungutan dan penghitungan
suara.
Disinilah pengawas pemilu mendapat tantangan yang
sesungguhnya dalam mengawasi tahapan ini. Pengawas Pemilu
dituntut dapat mencegah potensi rawan yang ada, memproses dan
menindaklanjuti pelanggaran yang terjadi, serta membuat
rekomendasi hasil penanganan pelanggaran. Oleh karena itu, pada
tahapan ini, pengawas Pemilu harus benar-benar hadir untuk
melakukan pengawasannya.
Pandangan serupa disampaikan oleh anggota Panwaslu Bantaeng:
“jadi tugas kami sebagai Panwaslu bukan hanya melakukanfungsi pengawasan, tetapi juga melakukan langkah pencegahan,waktu bulan Ramadhan kami bergabung dengan tim safariRamadhan dan berkunjung ke masjid-masjid hinggadiinstruksikan ke jajaran dibawah Panwaslu mengadakaninisiatif untuk mensosialisasikan agar masyarakat dapatberpartisipasi mengawasi jalannya proses Pilkada dan tidakterlibat dalam pelanggaran-pelanggaran pemilu, misalnya Politic
81
Money, walaupun sosialisasi kami tidak menyeluruh menyentuhmasjid-masjid ini karena personil yang terbatas tapi kamiberharap sosialisasi ini cukup menekan bentuk pelanggaran yangterjadi”.
(hasil wawancara, ibu NH, Rabu 11 Juli 2018, Pukul 11.00 dikantor Panwaslu kabupaten Bantaeng).
Pendapat ibu NH mengenai sikap inisiatif Panwaslu dapat
dilihat dari pemanfaatan momentum bulan Ramadhan, masjid-masjid
pada saat itu dalam keadaan ramai, sehingga Panwaslu
menginstruksikan hingga jajaran kebawah agar mengadakan
sosialisasi kepada masyarakat untuk turut berpartisipasi melakukan
pengawasan juga tidak terlibat politik praktis, seperti politik uang dan
pelanggaran netralitas ASN.
Berdasarkan wawancara diatas, dapat disimpulkan bahwa sikap
inisiatif yakni daya pikir anggota panwaslu serta kreatifitas menggagas ide
guna merencanakan sesuatu atau menyelesaikan persoalan pemilu sudah
bagus, ini bisa dilihat dari peran Panwaslu mulai dari tahapan sebelum
pemungutan suara, yakni memastikan daftar pemilih sudah valid, sosialisasi
yang dilaksanakan, hingga dalam penindakan ppelanggaran.
82
C. Faktor-faktor yang memengaruhi kinerja Panwaslu kabupaten Bantaeng
Panwaslu merupakan lembaga negara yang idealnya melakukan
kewenangannya sebagai pengawas pemilu dalam setiap penyelenggaraan
pemilu. Terdapat beberapa faktor yang mendukung kinerja Panwaslu namun,
terdapat pula faktor-faktor menghambat terhadap kinerja Panwaslu. Dengan
adanya hambatan tersebut diperlukan solusi untuk meningkatkan kinerja
anggota dan pimpinan Panwaslu Kabupaten Bantaeng agar faktor- faktor yang
menghambat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu.
1. Faktor Pendukung
a. Sumber Daya Manusia (SDM)
Faktor sumber daya manusia sangat berpengaruh bagi kinerja
Panwaslu dalam Pemilihan Kepala Daerah. Sebab Sumber Daya yang
memadai maka akan menunjang dan menghasilkan kinerja yang bagus,
baik dari segi latar belakang pendidikan, usia, maupun jumlah
keanggotaan di Panwaslu, semuanya saling mendukung satu sama lain.
Berikut hasil wawancara dengan anggota Panwaslu kabupaten
Bantaeng:
“jumlah Panwaslu kabupaten Bantaeng sebanyak 18 (delapanbelas) orang, terdiri dari 3 (tiga) komisioner, kepalasekretariat, bendahara, dan staf/pegawai sebanyak 13 (tigabelas) orang. Dengan jumlah sebanyak ini Panwaslu sudahbisa menjalankan tugas dan wewenangnya secara baik, jugakarena dari kepala sekretariat berasal dari latar belakangpendidikan yang sesuai, selain itu bendahara juga beberapastaf merupakan PNS yang paham akan administrasi. Dan baikkomisioner dan staf Panwaslu memiliki latar belakangpendidikan sarjana”.
83
(hasil wawancara, ibu NH, Rabu 11 Juli 2018, Pukul 11.00 dikantor Panwaslu kabupaten Bantaeng).
SDM yang mumpuni dalam menjalankan tugas serta kewajiban
Panwaslu kabupaten Bantaeng berdampak pada produktivitas kerja
yang lebih efektif dan efisien. Mampu memainkan peran dengan cara-
cara yang strategis baik pada hal konsep dan diwilayah teknis sehingga
segala aktivitas bisa unggul dan dapat memberikan kontribusi yang
optimal menuju lembaga yang sukses.
b. Anggaran
Sebagai lembaga penyelenggara pemilu selain dari pada
Komisi Pemilihan Umum (KPU), Panwaslu juga dalam hal
menjalankan tugas dan kewenangannya tentunya membutuhkan suatu
anggaran. Anggaran inilah yang merupakan hal yang sangat penting
dalam menunjang kinerja Panwaslu.
Berikut hasil wawancara dengan anggota Panwaslu kabupaten
Bantaeng:
“pada Pilkada kali ini, anggaran yang digunakan terbilangcukup memadai. Karena Panwaslu menggunakan tiga sumberanggaran yakni, APBN, APBD Provinsi dan APBD Daerah,sampai-sampai APBD Daerah itu dikembalikan karenamelebihi dana yang digunakan oleh Panwaslu”.
(hasil wawancara, ibu NH, Rabu 11 Juli 2018, Pukul 11.00 dikantor Panwaslu kabupaten Bantaeng).
Dengan adanya anggaran, maka tugas Pengawasan yang
dilakukan Panwaslu bisa berjalan. Seperti sosialisai, proses perekrutan
Panwascam, PPL, PTPS, penyewaan gedung sekretariat, komputer,
84
dan segala yang bersifat teknis tentu membutuhkan anggaran dan salah
satu motivasi seseorang menjalankan tugas adalah adanya kompensasi
dan ini tentu tidak lepas dari anggaran.
c. Sarana dan prasarana
Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat
dalam mencapai maksud dan tujuan. Sedangkan prasarana adalah
segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggarnya
suatu proses (usaha, pembangunan, proyek). Peralatan/perlengkapan
adalah alat atau bahan untuk membantu pelaksanaan pekerjaan kantor,
sehingga menghasilkan suatu pekerjaan yang diharapkan selesai lebih
cepat, lebih tepat dan lebih baik.
Berikut hasil wawancara dengan anggota Panwaslu kabupaten
Bantaeng:
“selama proses Pilkada, Panwaslu kabupaten Bantaengmenggunakan sarana dan prasarana meski sifatnya disewa,karena Panwaslu juga sifatnta masih sementara, belumpermanen, sarana dan prasarana tersebut sangat menunjangkinerja Panwaslu menyelesaikan tugas. Seperti komputer 4unit, printer 4 unit, gedung beserta perabotannya, dan mobil 4unit”.
(hasil wawancara, ibu NH, Rabu 11 Juli 2018, Pukul 11.00 dikantor Panwaslu kabupaten Bantaeng).
Tak terkecuali Panwaslu, sarana dan prasarana adalah hal yang
menunjang Panwaslu dalam menunaikan tugasnya, seperti sekretariat
Panwaslu sebagai tempat melakukan rapat pleno. Tanpa ada
sekretariat, maka Panwaslu kabupaten Bantaeng tidak diketahui
85
kedudukannya. Hal lain adalah perabotannya yang sangat penting,
adalah komputer beserta printer dan bahan pendukungnya seperti
kertas, pulpen dan lain-lain. Alat tersebut merupakan kebutuhan dalam
menyelesaikan urusan yang sifatnya admnistrasi.
2. Faktor Penghambat
a. Panwaslu bersifat ad hoc (sementara)
Mengacu kepada UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang
Penyelenggara Pemilu dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015
tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, bahwa pembentukan
jajaran pengawas Pemilu dilakukan secara berjenjang. Bawaslu
membentuk Bawaslu Provinsi dan selanjutnya Bawaslu Provinsi
membentuk Panwaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang sampai
dengan Pengawas Lapangan dan Pengawas Tempat Pemungutan Suara
(PTPS).
Panwaslu kota/kabupaten dibentuk satu bulan sebelum tahapan
pemilu dimulai, yakni pada tanggal 27 Agustus 2017 dan dibubarkan
dua bulan setelah pemilihan dilaksanakan, yakni bulan September
2018. Padahal Panwaslu masih memiliki tanggungjawab untuk
mengadakan rekrutmen Panwascam dan PPL, hal ini akan berdampak
pada keoptimalan Panwaslu dalam mengawasi tahapan Pemilu yang
sudah dimulai. Selain itu karena Panwaslu kabupaten yang masih
86
bersifat Ad hoc baik dari sarana dan prasarana gedung, sampai
staff/pegawai masih bersifat kontrak. Istilahnya tenaga kontrak, dan
staff/pegawai yang ada di Panwaslu merangkap pekerjaan hingga
pekerjaannya tidak fokus pada Panwaslu itu sendiri.
b. Partisipasi Masyarakat
Sebagai lembaga pengawas pemilu, Panwaslu kabupaten
Bantaeng punya keterbatasan personel yang jika dibandingkan dengan
pihak yang berkepentingan didalamnya. Panwaslu hanya memilki 3
orang personel. Hal-hal yang dapat dilakukan seluruh elemen
masyarakat dalam pengawasan partisipatif diantaranya pengawasan di
lapangan. Mulai dari pengawasan pemutakhiran data pemilih,
pencalonan, penetapan calon, kampanye, logistik pemilu, hingga
proses penghitungan suara di TPS. Selama tahapan itu berlangsung,
masyarakat perlu berperan aktif bersama Panwascam, terkait dugaan
pelanggaran Pemilu. Namun dalam perjalanan partisipasi masyarakat
masih sangat kurang, apalagi pada tahap kampanye.
Salah satu pasangan calon bupati dan wakil bupati melaporkan
bahwa terjadi kecurangan dalam kampanye Pilkada yakni adanya
politik uang yang dilakukan oleh salah satu masyarakat, tentu ini
adalah suatu pelanggaran yang mana masyarakat terlibat dalam praktik
politik uang, namun karena minimnya kesadaran masyarakat untuk
turut melakukan pengawasan, sehingga politik uang bisa terjadi, ini
hanya salah satu pelanggaran politik uang yang bisa diungkap lalu
87
bagaimana dengan daerah lain yang tidak bisa dipastikan akibat
keterbatasan personel dan minimnya partisipasi masyarakat.
88
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Dari hasil pembahasan dan penelitian yang penulis telah lakukan di
Kabupaten Bantaeng dalam hal kinerja Panwaslu pada pemilihan kepala
daerah tahun 2018 dengan , maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :
1. Dalam indikator efektifitas dan efisiensi, pengawasan yang dilakukan oleh
Panwaslu kabupaten Bantaeng cukup efektif dan efisien. Secara
keseluruhan, Kinerja Panwaslu yang melakukan fungsi pencegahan,
pengawsan dan penindakan untuk mensukseskan Pilkada di kabupaten
bantaeng. Mulai dari tahapan penyelenggaraan pemilihan yang meliputi
rekrutmen PPK, PPS, dan KPPS kemudian dilanjutkan pemutakhiran data
pemilih, pencalonan dan penetapan cukup efektif serta efisien dalam
menjalankan tugasnya.
2. Dalam indikator otoritas dan tanggungjawab, Panwaslu Kota Bantaeng
dalam melakukan pengawasan sudah menjalankannya dengan baik. Hal
tersebut dibuktikan dengan kinerja yang optimal dalam pengawasan
pemutahiran data di Kabupaten Bantaeng sehingga tidak ditemukan
kendala yang berarti, pengawasan ketat juga dilakukan pada saat distribusi
kotak suara dari TPS hingga KPU.
3. Dalam indikator disiplin, bahwa tingkat disiplin dari Panwaslu, yakni
ketaatan pada aturan, bersikap netral dan juga menyelesaikan tugas tepat
waktu dapat dikatakan cukup baik. Baik dari pengawasan pra pemilihan,
88
89
pemilihan, hingga pasca pemilihan, Panwaslu menjalankan tugas sesuai
aturan yang telah ditetapkan.
4. Dalam indikator inisiatif, bahwa sikap inisiatif yakni daya pikir anggota
panwaslu serta kreatifitas menggagas ide guna merencanakan sesuatu atau
menyelesaikan persoalan pemilu sudah bagus, ini bisa dilihat dari peran
Panwaslu mulai dari tahapan sebelum pemungutan suara, yakni
memastikan daftar pemilih sudah valid, sosialisasi yang dilaksanakan,
hingga dalam penindakan pelanggaran.
5. Terdapat beberapa faktor yang mendukung kinerja Panwaslu, namun
terdapat pula faktor-faktor menghambat terhadap kinerja Panwaslu.
Dengan adanya hambatan tersebut diperlukan solusi untuk meningkatkan
kinerja anggota dan pimpinan Panwaslu Kabupaten Bantaeng agar faktor-
faktor yang menghambat pengawasan terhadap penyelenggaraan pemilu.
Adapun faktor yang mendukung kinerja Panwaslu adalah sumber daya
manusia, anggaran, sarana dan prasarana. Sedangkan yang menghambat
kinerja Panwaslu adalah Panwaslu yang masih bersifat Ad hoc, jumlah
personil dan partisipasi masyarakat.
B. Saran
1. Dalam hal ini, penulis menyarankan Panitia Pengawas Pemilu kabupaten
Bantaeng lebih meningkatkan kinerjanya, perlu kerjasama dan
pengawasan yang maksimal dari seluruh jajaran Panwaslu (Panwascam,
PPL, dan PTPS) serta partisipasi dari masyarakat. dengan kerja sama yang
baik Panwaslu bisa lebih mengoptimalkan kinerjanya.
90
2. Kedudukan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota mesti
mengalami perubahan yang awalnya bersifat Ad Hoc (sementara) menjadi
bersifat tetap. Sebagaimana yang terjadi pada kedudukan Bawaslu.
Sehingga dalam penggunaan sarana dan prasarana bukan lagi bersifat sewa,
namun bersifat tetap, juga dalam hal staff/pegawai bukan lagi tenaga kerja
kontrak, dengan demikian kinerja Panwaslu kabupaten Bantaeng mampu
lebih dioptimalkan.
3. Meski jumlah PPL dalam setiap desa/kelurahan hanya satu dan ini sifatnya
sementara, maka PPL harus lebih bekerja optimal ketika sudah dibentuk, juga
harus bisa bekerjasama dengan baik bersama masyarakat, supaya pengawasan
Pilkada bisa lebih optimal.
4. Panwaslu kabupaten Bantaeng mesti membuat program yang membuat
animo masyarakat lebih berpartisipasi menyukseskan pengawasan Pilkada
yang jujur dan adil, antara lain: memberikan reward kepada masyarakat
yang menyampaikan laporan pelanggaran kepada Panwaslu kabupaten
bantaeng juga membuat kompetisi daya kreatifitas berbasis media sosial
supaya masyarakat bebas politik praktis, utamanya politik uang.
91
DAFTAR PUSTAKA
Azmi, A. 7 Maret 2018. Bawaslu Sulsel Segera Proses Laporan DugaanPelanggaran Kampanye di Bantaeng, (online).(https://nuansaterkini.com/bawaslu-sulsel-segera-proses-laporan-dugaan-pelanggaran-kampanye-di-bantaeng/, diakses 1 Juli 2018).
Fahmi, irfan. 2010. Manajemen kinerja (teori dan aplikasi).Bandung: Alfabeta.
Mahmudi. 2010. Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: UPP STIMYKPN.
Marnis, Proyono.2008.Manajemen Sumber Daya Manusia. Sidoarjo.ZifatamaPublisher.
Masirun. 2016. Analisis Kinerja Pegawai pada Kantor Pertanahan Kota Pekanbaru(Pada Seksi Hak Tanah dan Pendaftaran). Jurnal Ilmiah Ekonomi danBisnis, (online), Volume 13, Nomor 1, (http://id.portalgaruda.org, diakses31 Mei 2018).
Moeheriono. 2014. Pengukuran Kinerja Berbasis Kompetensi. Jakarta: PTRajagrafindo Persada
Nurlaela. 2017. Kinerja Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) dalamPemilihan Kepala Daerah Kota Bontang Tahun 2015. e-JurnalPemerintahan, (online), Volume 5, Nomor 1, (http://id.ejurnal.ip.fisip-unmul.ac.id, diakses 14 November 2017).
Pasolong, Harbani. 2013. Metode Penelitian Administrasi Publik. Bandung:Alfabeta.
Rahadi, Dedi Rianto. 2010. Manajemen Kinerja Sumber Daya Manusia.Malang: Tunggal Mandiri Publishing.
Rivai, Veithzal.2005.Manajemen Sumber Daya Manusia Untuk Perusahaan.Jakarta: PT. Raja Grafindo.
Salossa, Daniel S. 2005. Mekanisme, Persyaratan, dan Tatacara PilkadaLangsung Menurut Undang-Undang No. 32 Th. 2004 tentang PemilihanDaerah. Yogyakarta: Penerbit Media Pressindo.
Santoso, Topo dan Didik Supriyanto. 2004. Mengawasi Pemilu MengawalDemokrasi. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
92
Sugiyono. 2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung:Alfabeta.
Suryowati, Estu. 23 Januari 2018. Kampanye Libatkan Anak Melanggar UUPerlindungan Anak (online),(https://nasional.kompas.com/read/2018/01/23/12351281/kampanyelibatkan-anak-melanggar-uu-perlindungan-anak, diakses 1 Juli 2018).
Tanjung, Bahdin Nur dan Ardial. 2015. Pedoman Penilisan Karya Ilmiah(Proposal, Skripsi dan Tesis) dan Mempersiapkan Diri Menjadi PenulisArtikel Ilmiah. Jakarta: Kencana.
Uha, Ismail Nawawi. 2015. Budaya Organisasi Kepemimpinan dan Kinerja.Jakarta: Prenadamedia Group.
Uno, hamzah B. dan Nina Lamatenggo. 2012. Teori Kinerja dan Pengukurannya.Jakarta: Bumi aksara.
Peraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012 tentangTata Cara Pengawasan Pemilu Umum.
Peraturan Undang-Undang RI Nomor 15 tahun 2011 tentang PenyelenggaraPemilu.
Peraturan Undang-Undang RI Nomor 10 tahun 2016 tentang Perubahan KeduaAtas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan PeraturanPemerintah Pengganti Undangundang Nomor 1 Tahun 2014 TentangPemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-UndangPeraturan Badan Pengawasan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012tentang Tata Cara Pengawasan Pemilu Umum.
Peraturan Undang-Undang No. 22 Tahun 2007 Pasal 74 ayat (1) tentang syaratuntuk menjadi anggota pengawas pemilu.
Wibowo. 2013. Manajemen Kinerja. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
PEDOMAN WAWANCARA
Penilaian kinerja Panwaslu Kabupaten Bantaeng Tahun 2017-2018:
A. Efektifitas dan efisiensi1. Apakah dari panwaslu kabupaten Bantaeng memiliki visi dan misi
tersendiri ?2. Apakah visi misi tersebut dirasa sudah efektif dalam melakukan
pengawasan terhdap jalannya pilkada ?3. Apakah dengan menjalankan tugas panwaslu sebagai fungsi
pengawasan sudah mampu meminimalisir pelanggaran-pelanggaranyang terjadi dalam tahapan penyelenggaraan pemilu, baik dari segipemutakhiran data, pencalonan, pelaksanaan kampanye, pengadaanlogistik, penghitungan suara dan sosialisasi penyelenggaraan pemilu ?
4. Apakah anggaran yang digunakan selama menjalankan tugas sudahefisien ?
B. Otoritas dan tanggungjawab1. Panwascam merupakan naungan panwaslu kabupaten, apakah panwaslu
sudah melakukan kerjasama yang baik dengan setiap panwascam dikabupaten Bantaeng ?
2. Berapa temuan dan laporan yang telah sampai kepada panwaslu ?3. Apakah temuan atau laporan tersebut sudah diselesaikan sesuai tugas
dan kewajiban panwaslu ?
C. Inisiatif1. Bagaimana dengan sikap inisiatif panwaslu dalam meminimalisir
bentuk pelanggaran tahapan penyelenggaraan pemilu ?2. Apakah ada semacam program yang langsung berhubungan dengan
masyarakat baik orang tua, pelajar, ataupun Mahasiswa untukberpartisipasi dalam pengawasan pemilukada ?
D. Disiplin1. Apakah ada jam kerja yang paten bagi panwaslu ?2. Bagaimana dengan sikap netral panwaslu terhadap semua pasangan
cabup/cawabup ?3. Apakah Panwaslu telah menjalankan tugas sesuai dengan peraturan
yang berlaku ?
E. Hal apa saja yang menghambat maupun hal yang mendukung kinerjapanwaslu kabupaten Bantaeng ?
RIWAYAT HIDUP
SUNARTI, lahir di Desa Bonto Jai Kec. Bissappu, Kab.
Bantaeng, Sulawesi Selatan pada tanggal 21 Juni 1996
dari ayah bernama Mubassir dan Ibu St. Nursyamsi.
Penulis adalah anak kedua dari empat bersaudara.
Jenjang pendidikan yang pernah dilalui yaitu sebagai
berikut:
a. SD Negeri 26 Tino Toa 2002-2008
b. SMP Negeri 1 Bissappu 2008-2011
c. SMA Negeri 1 Bissappu 2011-2014
d. Universitas Muhammadiyah Makassar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu
Politik pada Jurusan Ilmu Administrasi Negara sejak tahun 2014
Pengalaman Organisasi yaitu sebagai berikut:
a. Departemen Bidang Tabligh Pikom IMM FISIP Tahun 2015
b. Sekretaris Bidang Keilmuan Pikom IMM FISIP Tahun 2016
c. Ketua Bidang Tabligh Pikom IMM FISIP Tahun 2017
d. Ketua Bidang IMMawati Pikom IMM Butta Toa Bantaeng Tahun 2016
e. Ketua Umum Pikom IMM Butta Toa Bantaeng Tahun 2017
f. Sekretaris Bidang Organisasi PC IMM Bantaeng Tahun 2017
Tugas akhir sebagai Mahasiswa di fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Makassar dengan judul Skripsi “Kinerja Panitia
Pengawas Pemilu (Panwaslu) pada Pemilihan Umum kepala Daerah Tahun
2017-2018 di Kabupaten Bantaeng”.