kinerja penanggulangan kemiskinan nasional dan … penanggulangan... · timnasional!...
TRANSCRIPT
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 1 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
KINERJA PENANGGULANGAN KEMISKINAN NASIONAL DAN PENARGETAN BERBASIS WILAYAH
SUDARNO SUMARTO Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan JAKARTA, 13 MEI 2014
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 2
I. LATAR BELAKANG
2
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 3
KEMISKINAN TERUS MENURUN NAMUN MENGALAMI PERLAMBATAN
36.15 35.10 39.05 37.17 34.97 32.53 31.02 30.02 29.13 28.60 28.07 28.55
16.66 15.97 17.75 16.58 15.42 14.15 13.33 12.49 11.96 11.66 11.37 11.47
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
Mar-‐12
Sep-‐12
Mar-‐13
Sep-‐13
Tingkat Kemiskinan 2004-‐2013
Populasi Penduduk Miskin (Juta Jiwa) Persentase Penduduk Miskin (%)
-‐0.76
-‐0.69
1.78
-‐1.17
-‐1.16 -‐1.27 -‐0.82 -‐0.84
-‐0.53 -‐0.59
-‐2.0 -‐1.5 -‐1.0 -‐0.5 0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
Peruba
han TiBk
Persen
Perubahan Tingkat Kemiskinan, Tahun 2004-‐2013
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 4
2.89 2.78
3.43
2.99
2.77
2.50
2.21 2.08 2.05
1.88 1.90 1.75
1.89
0.78 0.76
1.00 0.84
0.76 0.68
0.58 0.55 0.53 0.47 0.49 0.43 0.48
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
Mar-‐11
Sep-‐11
Mar-‐12
Sep-‐12
Mar-‐13
Sep-‐13
Tingkat Kedalaman dan Keparahan Kemiskinan
Kedalaman Kemiskinan keparahan Kemiskinan
KEDALAMAN DAN KEPARAHAN KEMISKINAN TERUS MENURUN, DENGAN TINGKAT KERENTANAN YANG MASIH TINGGI
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
Pengeluaran per kapita/bulan (Rp 000)
Orang (‘000)
GK: 12% di bawah
1.2xGK: 23% di bawah 1.5xGK: 38% Di bawah
Distribusi Pengeluaran riil/Kapita, 2012
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 5
0
20
40
60
80
100
Frekuensi Pernah Miskin 2008-‐10 %
Tidak Pernah Miskin Miskin Satu Kali
Miskin Dua Kali Miskin Tiga Kali
Frekuensi RT Mengalami Kemiskinan di 2008-‐10 Pengelompokan Rumah Tangga Miskin di 2010
0
20
40
60
80
100
Miskin di 2010
%
Miskin Baru (Tidak Miskin di 2009)
Miskin Sebelumnya (Sudah Miskin di 2009) Sumber: Susenas dan perhitungan Bank Dunia
55,6%
44,4% 73,9%
14,6%
7,4% 4,1%
MEREKA YANG RENTAN MUDAH KELUAR MASUK KEMISKINAN
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 6 6
0 2 4 6 8
10 12 14 16 18 20
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
Annu
al In
flaBo
n (M
arch YoY
) %
Poverty Basket CPI
1984 1987 1990 1993 1996 1999 20020
25
50
75
100
125
150
175
200
225
250
Poverty Rate RGDP
• Pertumbuhan ekonomi pen\ng: ke\ka ekonomi tumbuh, kemiskinan turun
• Stabilitas harga perlu dijaga: khususnya komoditas yang dikonsumsi oleh kelompok miskin agar daya beli mereka \dak tergerus
Namun, sebagian populasi tetap akan rentan terhadap kemiskinan. Oleh sebab itu, pen\ng untuk mengembangkan program perlindungan sosial yang disasarkan kepada kelompok atau wilayah yang paling membutuhkan
PENTINGNYA PERTUMBUHAN EKONOMI DAN STABILITAS HARGA
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 7
II. PENDEKATAN PENENTUAN WILAYAH PRIORITAS
7
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 8
PENAJAMAN UPAYA PENANGGULANGAN KEMISKINAN
1. Salah satu upaya untuk mempercepat penanggulangan kemiskinan adalah dengan melakukan penargetan wilayah prioritas pada kantong-‐kantong kemiskinan (Geographic Targe-ng of Poverty Allevia-on Programs)
2. Penargetan wilayah kantong kemiskinan bukan hal baru dalam program penanggulangan kemiskinan.
Di masa lalu, program Inpres Desa TerBnggal (IDT) didesain dengan prinsip yang sama.
3. Penargetan wilayah yang diusulkan sebagai upaya penajaman \dak harus dengan meluncurkan program baru, namun dapat dilakukan dengan memperkuat dan memas\kan seluruh program dijalankan secara efek\f.
5. Kriteria pemilihan kantong kemiskinan memperha\kan ciri mul\dimensi dari masalah kemiskinan
Bukan hanya konsumsi/pengeluaran tetapi juga karakterisBk wilayah seperB infrastruktur, pendidikan, kesehatan, perumahan dan ketenagakerjaan.
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 9
MANFAAT PENDEKATAN WILAYAH (1/2)
1. Efisiensi Sumberdaya Ø Anggaran yang terbatas memerlukan \ndakan dengan skala
prioritas (regional dan sektoral). 2. Lebih fokus dalam implementasi
Ø Efek\vitas program dalam mencapai tujuan dijadikan sebagai tolok ukur pemantauan dan evaluasi.
3. Pengukuran target pencapaian yang lebih terkontrol Ø Menggunakan indikator yang terukur dan dapat dibandingkan
antar wilayah. 4. Dapat dijadikan dasar perluasan dan perencanaan pada level
yang berbeda (Scaling-‐up Prototype) Ø Misalnya: wilayah dibawah kabupaten/kota à Kecamatan dan
Desa.
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 10
MANFAAT PENDEKATAN WILAYAH (2/2)
5. Meningkatkan transparansi dan kredibilitas pengambilan keputusan Ø Semua pihak dapat melihat dan mempelajari faktor-‐faktor
yang menjadi dasar pemilihan 6. Mempermudah komunikasi kepada berbagai pemangku
kepenBngan Ø Distribusi kesejahteraan sosial di dalam suatu wilayah dapat
dipetakan sehingga mempemudah proses diseminasi kepada pihak lain
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 11
PERBANDINGAN INDIKATOR KEMISKINAN DAERAH PRIORITAS DAN NON-PRIORITAS
9.83
20.40
11.66
Tingkat Kemiskinan (P0)
Non-‐Prioritas Prioritas Angka Nasional
1.55
3.61
1.90
Kedalaman Kemisinan (P1)
Non-‐Prioritas Prioritas Angka Nasional
0.38
0.98
0.49
Keparahan Kemiskinan (P2)
Non-‐Prioritas Prioritas Angka Nasional
• Daerah prioritas memiliki indikator kemiskinan (jumlah penduduk miskin, P0, P1, dan P2) yang lebih buruk dibandingkan indikator yang sama di daerah non-‐prioritas, ataupun rata-‐rata nasional.
• Jumlah penduduk miskin sejumlah 8,67 juta dari total penduduk miskin sebesar 28,6 juta.
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 12
WILAYAH PRIORITAS BERDASARKAN IKW DENGAN MEMPERHATIKAN SEBARAN GEOGRAFIS
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 13
III. TAHAPAN PEMANFAATAN IKW UNTUK PENAJAMAN PROGRAM DAERAH
13
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 14
PROSES PEMBANGUNAN INDEKS INDEKS KESEJAHTERAAN
WILAYAH
KOMPONEN NON KONSUMSI RUMAH TANGGA
KOMPONEN KONSUMSI RUMAH TANGGA
EKONOMI
KESEHATAN
PENDIDIKAN
INFRASTRUKTUR
PERUMAHAN
TENAGAKERJA
KEMISKINAN
Sumber Data: 1. Sensus Penduduk 2010 2. Potensi Desa 2011 3. Pendataan Program Perlindungan Sosial
(PPLS) 2011 4. Anggaran dan Realisasi Keuangan Daerah 5. Publikasi Kemahalan Konstruksi 6. Publikasi Indikator Sosial dan Makro
Ekonomi 7. Publikasi Keadaan Ketenagakerjaan
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 15
TAHAPAN PEMANFAATAN INDEKS
INDEKS KESEJAHTERAAN
WILAYAH
PENGELOMPOKAN WILAYAH
ESTIMASI ANGGARAN PER KELOMPOK WILAYAH
PENYUSUNAN PRIORITAS SEKTOR
PENENTUAN PRIORITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN PER
WILAYAH
EVALUASI EFEKTIVITAS
PROGRAM DAN KEGIATAN
[1] Menetapkan rangking atau urutan
kesejahteraan untuk mengiden\fikasi wilayah berdasarkan kemiskinan
mul\dimensi
Pemerataan kesempatan (equality of opportunity) di berbagai sektor (pendidikan, kesehatan, dst)
[2]
Memilih dan memilah wilayah (Kab/Kec/Desa) yang menjadi target
kedalam Grup Prioritas sebagai dasar penargetan kantong-‐
kantong kemiskinan
[1] Menentukan alokasi biaya berdasarkan indikator capaian dan skala prioritas
[2] Menentukan alokasi bantuan yang akan didistribusikan berdasarkan pendekatan geographic targeAng.
Meminimalkan kesenjangan dan kemiskinan yang disebabkan oleh perbedaan kualitas dan kuan\tas supply side antar wilayah
Meningkatkan efek\vitas pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan melalui mekanisme pemantauan terpadu.
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 16
ILUSTRASI KONDISI KEMISKINAN DAN NILAI IKW
Jumlah Penduduk Miskin : 227.110 Tingkat Kemiskinan : 24,61 Kedalaman Kemiskinan : 3,56 Keparahan Kemiskinan : 0,81
FAKTOR NILAI INDEKS
Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat 35.16
Kondisi Pendidikan Masyarakat 38.91
Kondisi Kesehatan Masyarakat 28.03
Kondisi Infrastruktur Wilayah 41.51
Kondisi Perumahan Masyarakat 66.18
Kondisi Ketenaga-‐kerjaan Masyarakat 58.11
Kondisi Kemiskinan Non-‐Konsumsi 34.26
Kondisi Kemiskinan Masyarakat 50.99
Indeks Kesejahteraan Wilayah 46.95
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 17
ILUSTRASI SEBARAN IKW MENURUT KLASIFIKASI WILAYAH
Kelompok Wilayah Jumlah Kecamatan Jumlah Desa
Kelompok 1 – Sangat Rendah 2 35
Kelompok 2 4 51
Kelompok 3 2 66
Kelompok 4 8 72
Kelompok 5 -‐ Sangat Tinggi 2 56
Kelompok 5 - Sangat Tinggi
Kelompok 4
Kelompok 3
Kelompok 2
Kelompok 1 - Sangat Rendah
Sebaran Desa Dalam Kecamatan Dengan IKW TerBnggi
Kelompok 5 - Sangat Tinggi
Kelompok 4
Kelompok 3
Kelompok 2
Kelompok 1 - Sangat Rendah
Sebaran IKW Menurut Kecamatan Dalam Kabupaten
Kelompok 5 - Sangat Tinggi
Kelompok 4
Kelompok 3
Kelompok 2
Kelompok 1 - Sangat Rendah
Sebaran Desa Dalam Kecamatan Dengan IKW Terendah
Kelompok 5 - Sangat Tinggi
Kelompok 4
Kelompok 3
Kelompok 2
Kelompok 1 - Sangat Rendah
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 18
KESIMPULAN DAN REKOMENDASI
1. Pertumbuhan ekonomi dan stabilitas harga sangat pen\ng dalam penanggulangan kemiskinan, akan tetapi sebagian populasi akan tetap rentan terhadap kemiskinan
2. Diperlukan program perlindungan sosial yang disasarkan pada kelompok atau wilayah yang paling membutuhkan
3. IKW adalah alat yang efek\f dalam mengiden\fikasi wilayah kantong-‐kantong kemiskinan untuk lebih mendorong efek\fitas program penanggulangan kemiskinan
4. IKW memperkuat proses perencanaan dan penganggaran program yang lebih terarah
5. IKW memudahkan pengentasan kemiskinan berdasarkan skala prioritas sektoral dan regional
6. IKW membantu proses pemantauan dan evaluasi program
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 19
TERIMA KASIH
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 20
LAMPIRAN
20
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 21
FAKTOR DAN VARIABEL DALAM IKW KOMPONEN NON-‐KONSUMSI
FAKTOR 1 Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat FAKTOR 2 Kondisi Pendidikan Masyarakat 1. Produk Domes\k Regional Bruto (PDRB) Perkapita Harga Konstan; 2. Pendapatan Asli Daerah (PAD); 3. Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK); 4. Indeks Kapasitas Fiskal (IKF); 5. Jumlah Koperasi; 6. Bank Umum dan Kredit
1. Jumlah Sarana Sekolah Dasar (SD/MI); 2. Jumlah Sarana Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTs); 3. Jumlah Sarana Sekolah Menengah Atas (SMA/MA/MTs); 4. Rasio Guru/Murid (Per-‐100 siswa); 5. Angka Par\sipasi Sekolah; 6. Angka Melek Huruf
FAKTOR 3 Kondisi Kesehatan Masyarakat FAKTOR 4 Kondisi Infrastruktur Wilayah 1. Jumlah Dokter/1000 Penduduk; 2. Tingkat Kesakitan (Morbidity Rate); 3. Jumlah Rumah Sakit; 4. Jumlah Posyandu; 5. Jumlah Praktek Kesehatan
1. Penerangan Utama di Jalan; 2. Telepon Desa 3. Wartel/Warnet; 4. Kantor Pos/Poskel; 5. Permukaan Jalan Utama Aspal/Beton/Kerikil; 6. Permukaan Jalan Terluas Aspal/Beton/Kerikil
FAKTOR 5 Kondisi Perumahan Masyarakat FAKTOR 6 Kondisi Ketenaga-‐kerjaan Masyarakat 1. Rasio Elektrifikasi; 2. Persentase RT dengan Air Minum Layak; 3. Persentase RT dengan Lantai Keramik, Semen, Ubin; 4. Persentase RT dengan Sanitasi Layak; 5. Persentase RT dengan Bahan Bakar Listrik, Minyak Tanah dan Gas; 6. Persentase RT yang Memiliki Aset Berharga; 7. Persentase desa dengan Permukiman Kumuh;
1. Tingkat Pengangguran Terbuka; 2. Persentase Pekerja yang Bekerja Selama <14 Jam Seminggu; 3. Persentase Pekerja yang Bekerja Selama <35 Jam Seminggu; 4. Persentase Keluarga Sektor Pertanian; 5. Persentase Keluarga Buruh Pertanian
KOMPONEN KONSUMSI
Kondisi Kemiskinan Masyarakat
1. Jumlah Penduduk Miskin; 2. Tingkat kemiskinan (P0); 3. Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1); 4. Indeks Keparahan Kemiskinan (P2)
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN 22
PENYESUAIAN FAKTOR DAN VARIABEL DALAM IKW: KECAMATAN DAN DESA/KELURAHAN Diperlukan penyesuaian terhadap indikator/variable masing-‐masing dimensi dan faktor yang digunakan sebagai komposit indeks.
Ø Tidak seluruh indikator pada level kabupaten/kota tersedia di level kecamatan atau desa
Ø Tidak seluruh indikator pada level kabupaten/kota relevan dan merepresentasikan kondisi dan \ngkat kesejahteraan suatu wilayah pada \ngkat kecamatan/desa
Faktor Kabupaten Kecamatan/Desa/Kelurahan
Tingkat Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat
6 Indikator/Variabel 6 Indikator/Variabel
Kondisi Pendidikan Masyarakat 6 Indikator/Variabel 6 Indikator/Variabel
Kondisi Kesehatan Masyarakat 5 Indikator/Variabel 6 Indikator/Variabel
Kondisi Infrastruktur Wilayah 6 Indikator/Variabel 5 Indikator/Variabel
Kondisi Perumahan Masyarakat 7 Indikator/Variabel 6 Indikator/Variabel
Kondisi Ketenaga-‐kerjaan Masyarakat 5 Indikator/Variabel 5 Indikator/Variabel
Kondisi Kemiskinan Masyarakat 4 Indikator/Variabel 6 Indikator/Variabel