HILLARIUS U GANI

WAKIL Ketua DPR dari Fraksi Gol-kar Priyo Budi Santoso disebut

menerima sebagian uang ko-rupsi pengadaan laboratorium komputer MTs tahun anggaran (TA) 2011 dan penggandaan Alquran APBN-P 2011 di Ke-menterian Agama.

Demikian diungkapkan jak-sa penuntut umum Komisi Pem berantasan Korupsi (KPK) Dzakiyul Fikri, dalam dakwaan terhadap mantan anggota Ko-misi VIII Fraksi Golkar DPR Zul karnaen Djabar dan anak kan dungnya, Dendy Prasetia Zulkarnaen Putra, pada sidang perdana di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin.

“Fee dari pekerjaan pengada-an laboratorium komputer de-ngan nilai sekitar Rp31,2 miliar diberikan kepada Senayan atau Zulkarnaen Djabar sebesar 6%, Vasko/Syamsu menerima 2%, kantor 0,5%, Priyo 1%, Fahd 3,25%, dan Dendy 2,25%,” kata Dzakiyul saat membacakan dak waannya.

Seperti diketahui, Priyo me -rupakan Ketua Umum Mu sya-warah Kekeluargaan Gotong Ro yong (MKGR), Zulkarnaen sebagai Wakil Ketua Umum MKGR, Vasko Ruseimy me ru-pakan calon anggota le gis latif dari Partai Golkar, dan Syam-surachman ialah rekanan Fahd El Fouz.

Fahd ialah Ketua Generasi Mu da (Gema) MKGR yang me rupakan organisasi masya-rakat dari Partai Golkar dan Den dy menjabat sekjen organi-sasi massa tersebut. Fahd telah divonis 2,5 tahun dalam kasus suap pengurusan alokasi dana penyesuaian infrastruktur dae-rah (DPID).

Dalam dakwaan, jaksa me-nye butkan, pada September 2011, Dendy selaku Direktur Utama PT Karya Sinergy Alam Indonesia (PT KSAI) dan Fahd El Fouz bertemu dengan Zulkar-naen di ruang kerjanya.

Zulkarnaen menginformasi-kan ada beberapa pekerjaan ter kait pengadaan barang dan jasa di Kemenag. Kemudian ia me merintahkan Dendy dan

Fahd untuk mengecek di Ditjen Pendidikan Islam dan Ditjen Bimbingan Masyarakat Islam, serta meminta Fahd untuk menjadi broker atau peranta-ra dalam pengu rus an tiga pro yek itu.

Lalu Fahd mengajak Vasko Ruseimy, Syamsurachman, dan Rizky Moelyoputro un-tuk bersama-sama menjadi bro ker.

Satu bulan kemudian di tem-

pat yang sama, Zulkarnaen, Dendy, bersama Fahd, Vasko, Syamsurachman, dan Rizky mengatur rencana pembagian uang yang diperoleh dari pe-laksanaan pekerjaan itu.

“Zulkarnaen mengatakan yang mengatur pembagian fee ialah Dendy bersama Fahd berdasarkan nilai pekerjaan (proyek) yang ditulis tangan oleh Fahd pada lembaran ker-tas,” ungkap Dzakiyul lagi.

Jaksa juga menyebutkan da-lam pengadaan laboratorium komputer tahun anggaran 2011, Zulkarnaen menginter-vensi pejabat Ke men ag Nasa-ruddin Umar se laku Dirjen Bi mas Islam Kemenag dan Ab dul Karim dalam rangka me menangkan PT A3I.

Atas perbuatan tersebut, Na -saruddin dan Dendy diancam pidana penjara paling lama 20 tahun.

MembantahSaat dihubungi Priyo meng-

aku tidak tahu-menahu kasus tersebut.

“Saya 100% clean, tidak tahu-menahu masalah itu dan sama sekali tidak berhubungan de-ngan masalah itu. Saya Wakil Ketua DPR untuk urusan Pol-hukam, sedangkan urusan Alquran dan lain-lain ada di komisi yang tidak di bawah saya. Saya sangat tidak tahu-menahu, dan saya pastikan saya clean terkait masalah itu,” tandasnya.

Menurut juru bicara KPK Johan Budi SP, aliran dana mengalir ke Priyo merupakan hasil kesimpulan dalam proses penyelidikan dan penyidikan, baik itu dari pengakuan saat pemeriksaan maupun dari ba rang bukti. “Bisa saja ada pe-nyelidikan baru,” ujarnya saat ditanya soal rencana pemang-gilan Priyo. (*/X-8)

hillarius@mediaindonesia.com

PEMERIKSAAN urine dan tes laboratorium barang bukti nar koba yang ditemukan di ru mah Raffi Achmad (27/1), menunjukkan adanya zat nar-kotika jenis baru. Zat ter sebut belum diatur dalam UU No 35/2009 tentang Narko tika.

Selain itu, Kepala Unit Pelak-sana Teknis Laboratorium Ba-dan Narkotika Nasional (BNN) Kuswardani mengatakan ada dua orang lagi yang positif meng gunakan zat tersebut. De ngan demikian, sudah tu-juh yang dinyatakan positif. Namun, di antara mereka ti-

dak ada yang berinisial Raffi , Wanda Hamidah, Zaskia Sung-kar, dan Irwansyah.

Kuswardani memaparkan zat baru itu sejenis turunan ca thinone atau mecathinone. Cathinone merupakan zat psi-kotropika yang bisa diekstrak dari tumbuhan catha edulis yang banyak tumbuh di Azer-bei jan. Zat itu di antaranya bi sa menimbulkan efek euforia dan ha lusinasi.

Awalnya, BNN menduga ba-rang bukti yang disita, selain ganja, adalah ekstasi. Namun, setelah diperiksa, ternyata ti-

dak ada zat methylenedioxy me-thamphetamine (MDMA) dalam ekstasi. “Namun, efek zat baru itu mirip ekstasi,” ujarnya.

Deputi Penindakan BNN Ir-jen Benny J Mamoto menyata-kan, karena zat itu belum di atur dalam UU, hal yang ter kait dengan zat tersebut ti-dak bisa dijerat dengan pasal jenis narkoba. Namun, mereka yang diduga terlibat tetap bisa dijerat dengan pasal lain.

Benny juga menjelaskan dari 17 orang yang ditangkap, 3 o-rang diizinkan pulang. Mereka ialah sopir Raffi dan 2 kerabat-nya dari luar kota.

Setelah merampungkan tes urine, tim laboratorium meme-riksa rambut dan darah terdu-

ga pesta narkoba. Selain itu, BNN masih memeriksa keterli-batan setiap terduga dalam ka sus tersebut.

Kemarin, sejumlah kerabat dari orang yang ditangkap men datangi BNN, di antaranya Mark Sungkar, yang membe-suk Zaskia dan Irwansyah. Ke mudian Amy Qanita, yang men jenguk anaknya, Raffi . Di sisi lain, pa man Wanda, Deddy, ya kin ke ponakannya itu tidak meng gu nakan narkoba. (LV/Fox/Pit/*/X-5)

Berita terkait hlm 9 & 15

SELASA, 29 JANUARI 2013 / NO. 11624 / TAHUN XLIV / 28 HALAMAN

Pemasangan Iklan &Customer Service: 021 5821303

No Bebas Pulsa: 08001990990e-mail: cs@mediaindonesia.com

Harian Umum Media Indonesia

@ MIdotcom

MENGAKAR BERSAMA TEMU LAWAKBahan obat tradisional menjadi separuh napas Sidik dalam dunia ilmu pengetahuan. Ada pengalaman, dia bisa berkeliling dunia gratis dengan temuannya.

Kiprah, Hlm 20

MENUNGGU REVOLUSI DI NEGERI BOLIVARIANMasalah ekonomi dan kesehatan Presiden Hugo Chavez menguntungkan kubu oposisi dan Amerika Serikat untuk menguasai Venezuela.

Fokus Internasional, Hlm 22-23

SBY INGATKAN DAYA SERAP ANGGARAN Presiden mengingatkan perlunya optimalisasi penyerapan anggaran pendapatan belanja negara dan anggaran pendapatan belanja daerah pada 2013 dan 2014.

Selekta, Hlm 2

Caleg Pejabat

EDITORIAL

SELA

SEJAK pertengahan abad ke-19, muncul hipotesis bahwa bentuk wajah se-seorang bisa menunjuk-kan sifat-sifat antisosial dan perilaku kriminal. Na mun, satu tim peneliti ga bungan dari Barcelona, Ar-gentina, dan Meksiko memban-tah anggapan itu secara ilmiah.

Peneliti mengambil sampel 5.000 individu dari 94 negara di dunia. Sebagian dari mereka ialah tahanan yang mendekam di sejumlah penjara karena tindakan kriminal. Sama seperti penelitian-penelitian sebelum-nya, mereka juga menggunakan pengukuran facial width-to-height ratio (FWHR) atau rasio lebar dan tinggi wajah. “Dengan begitu, kami bisa memban-dingkan hasilnya tanpa bias yang ditimbulkan ka-rena menggunakan indikator,” terang peneliti Mireia Esparza. (Science Daily/*/X-5)

Bentuk Wajah dan Agresi

EBET

Saya 100% clean, tidak tahu-menahu masalah itu dan sama sekali tidak berhubungan dengan masalah itu.”Priyo Budi SantosoWakil Ketua DPR dari Fraksi Golkar

Silakan tanggapi Editorial ini melalui: metrotvnews.com

Kita ingatkan Komisi Pemilihan Umum agar benar-benar cermat memeriksa berkas caleg untuk mencegah ada pejabat publik menyusup menjadi caleg.”

RANGKAP jabatan kian digemari para pejabat negeri ini. Pa ra pejabat tidak puas hanya menggenggam satu posisi se hingga menjajal jabatan lain.

Mereka, misalnya, menjadi pengurus cabang olahraga, pemimpin organisasi sosial, atau bahkan anggota legislatif.

Untuk membatasi keserakahan itu, tidak cukup hanya mengandalkan asas kepatutan untuk mengukur diri, atau me nyerahkan kepada pertimbangan nurani. Ternyata perlu peraturan untuk mencegah keserakahan tersebut.

Undang-Undang No 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD mengatur tentang sya rat men-jadi calon anggota legislatif (caleg). Pasal 51 huruf (k) secara tegas menyebutkan untuk menjadi caleg, kepala da erah dan wakil kepala daerah harus mundur dari jabatan mereka.

Penyandang sejum lah jabat-an lain seperti ang gota TNI, anggota Polri, dewan peng-awas, dan kar yawan BUMN/BUMD juga harus mundur. Pengundur an diri itu tidak dapat ditarik kembali jika kelak tidak lolos sebagai anggota DPR.

Menteri Dalam Negeri Ga-mawan Fauzi merasa perlu mengingatkan lagi soal itu. Dari dimensi waktu, per-ingatan Mendagri itu tepat. Saat ini, partai politik sedang menyusun caleg untuk diga-dangkan dalam Pemilu 2014. Para pejabat publik, terma-suk kepala daerah, pun mu-lai melirik parpol yang bisa menjadi tumpangan sebagai anggota dewan.

Sah saja pejabat publik membidik parpol agar direkrut menjadi caleg. Namun, mereka harus melepas jabatan yang sedang dipegang. Jangan serakah menginginkan jabatan baru, tetapi enggan melepas posisi lama.

Kita ingatkan bahwa semestinya peraturan itu juga meng-ikat para menteri. Para menteri harus juga diwajibkan mun-dur jika menjadi caleg. Sulit berharap para menteri ‘tahu diri’ kemudian secara sukarela mundur dari jabatan ketika nama mereka masuk daftar caleg.

Publik sangat paham bahwa di masa kampanye banyak peraturan diterabas. Peraturan presiden yang akan meng-atur bahwa menteri dari parpol cuti kampanye tiga hari da lam satu minggu dengan satu hari kerja, yakni Jumat, itu pun rawan dilanggar.

Bukan rahasia bahwa para menteri akan menyiasati per-aturan itu. Mereka akan berkunjung ke daerah pada Kamis atau bahkan Rabu atas biaya negara. Kemudian Jumat hing-ga Minggu, para menteri itu berkampanye di daerah, lalu kembali ke Jakarta juga dengan biaya negara.

Kita berharap peraturan presiden soal cuti kampanye mengatur lebih terperinci sehingga menutup ruang bagi menteri dari parpol main cilukba. Pelanggaran yang berulang dari pemilu ke pemilu ialah penyalahgunaan kekuasaan para pejabat negara yang berimplikasi pada keuangan negara.

Budaya mundur dari satu jabatan jika mengincar posisi lain harus diatur menyangkut semua jabatan publik. Seka-rang bukan zamannya lagi pejabat negara merasa sebagai ‘anak emas’ yang boleh menjadi caleg tanpa harus terlebih dahulu melepaskan jabatan lama.

Di masa lalu, meski menjadi anggota DPR, para pejabat negara tetap bisa merangkap sebagai PNS. Keserakahan se-perti itu memperkecil peluang warga lain yang juga memiliki kompetensi menjadi caleg.

Kita ingatkan Komisi Pemilihan Umum agar benar-benar cermat memeriksa berkas caleg untuk mencegah ada pejabat publik menyusup menjadi caleg.

Rp2.900/eks (di luar P. Jawa Rp3.100/eks) Rp67.000/bulan (di luar P.Jawa + ongkos kirim)

Jaksa Sebut Priyo TerimaUang Proyek Alquran

Dendy dan Fahd mengatur pembagian fee

berdasarkan nilai pekerjaan (proyek).

PENGADILAN UNTUKBAPAK DAN ANAK:

Dua tersangka kasus dugaan korupsi

penggandaan Alquran di Kementerian Agama,

Zulkarnaen Djabar (berkacamata) dan

anaknya, Dendy Prasetia, menuju ruang sidang untuk

mendengarkan dakwaan pada sidang perdana di

Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin.

Narkoba di Rumah Raffi Achmad Jenis Baru

Raffi AchmadArtis

ANTARA/ROSA PANGGABEAN

MI/M IRFAN

ANGGARAN Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI Jakarta 2013 disahkan DPRD, kemarin. Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo atau Jokowi pun akan kian leluasa bekerja untuk membangun Ibu Kota.

APBD DKI yang disahkan dalam rapat paripurna dewan di Gedung DPRD DKI itu ber-jumlah Rp49,97 triliun, atau naik 20,84% ketimbang tahun sebelumnya sebesar Rp41,34 triliun. Nilai tersebut, menurut Wakil Ketua DPRD DKI Lulung Lunggana saat membacakan rincian APBD, selain dari pen-dapatan daerah, diperoleh dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa) 2012 dan pinjaman untuk program Jakarta Emergency Dredging Initiative (JEDI).

“Kali ini pendapatan dae-rah mencapai Rp41,5 triliun. Silpa 2012 diperkirakan sebesar

Rp8,4 triliun dan pinjaman un-tuk program JEDI Rp110 miliar,” ujar Lulung.

Dengan pengesahan APBD 2013, Jokowi tak lagi bekerja dengan kantong kosong. Ia ter-lihat semringah dengan penge-sahan itu dan siap mengegolkan

program-program unggulan untuk membenahi Jakarta.

Dari 17 program unggulan, ada empat prioritas yang akan dijalankan Jokowi, yakni pena-nganan masalah banjir, macet, penataan kampung, dan trans-portasi. “Kita tetap concern pada

banjir dan macet serta pena-taan kampung,” katanya seusai mengikuti rapat paripurna DPRD DKI.

Alokasi anggaran dari APBD DKI 2013 untuk bidang per-hubungan atau transportasi sebesar Rp3,3 triliun, kesehatan

Rp4,1 triliun, dan pekerjaan umum Rp4,9 triliun. Untuk pen-didikan dialokasikan Rp12,6 tri-liun dan bidang pemerintahan Rp7,9 triliun.

Untuk penataan kampung, misalnya, Jokowi bertekad mewujudkan rumah deret se-banyak 20 ribu unit dan rumah susun sebanyak tiga tower. Ia juga sudah menyusun sejum-lah program pencegahan banjir seperti revitalisasi Waduk Pluit dan normalisasi sungai di Ja-karta.

“Saya tidak mau lagi ada dana dari APBD yang muba-zir. Pada 2014 akan kelihatan silpanya sangat kecil sekali,” tandasnya.

Ketua DPRD DKI Ferrial Sofyan mengakui pengesahan APBD 2013 lamban. “Namun, lamanya bukan di dewan,” tu-kasnya. (Ssr/HH/Wta/X-11)

NURULIA JUWITA SARI

MASALAH penye-rapan anggaran kembali mencuat. Presiden Susilo

Bambang Yudhoyono mengingat-kan perlunya optimalisasi pe-nyerapan anggaran pendapatan belanja negara (APBN) dan ang-garan pendapatan belanja daerah (APBD) pada 2013 dan 2014.

“Memastikan APBN dan APBD kita benar alokasi dan distri-businya, benar sasarannya, ter-masuk benar penyerapannya. Kalau itu semua dilaksanakan dengan baik, insya Allah yang dicapai APBN dan APBD itu se-bagai tools akan nyata. Di atas segalanya, saya ingatkan lagi untuk mencegah kebocoran dan korupsi dari APBN dan APBD,” kata Presiden dalam Rapat Kerja Pemerintah (RKP) 2013 yang digelar di Jakarta Convention Center, kemarin.

Rapat itu dihadiri para pemimpin lembaga negara, para menteri dan jajaran pe-jabat teras kementerian, Gu-bernur Bank Indonesia, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para pejabat negara setingkat pimpinan, para anggota De-wan Pertimbangan Presiden dan Utusan Presiden, para gu-bernur, ketua DPRD provinsi, bupati, wali kota, dan pejabat lainnya.

Dalam arahannya, Presiden menyampaikan tiga catatan persoalan dari bidang pereko-nomian yang menjadi prioritas pemerintah. Selain masalah yang menyangkut kebijakan dan implementasi APBN dan APBD, Presiden menilai Indone-sia masih terkena dampak resesi perekonomian global. Catatan lainnya ialah persoalan terkait kesehatan fi skal.

Sebelumnya, Forum Indone-sia untuk Transparansi Ang-garan (Fitra) meminta peme-rintah memangkas anggaran di kementerian yang dinilai gagal dalam penyerapan ang-garan.

Menurut catatan Fitra, ada enam kementerian yang diang-

gap ‘pemalas’ dalam menyerap anggaran 2012.

Pepesan kosongSecara terpisah, Koordina-

tor Investigasi dan Advokasi Fitra Ucok Sky Khadafi me-ngatakan bahwa pernyataan Presiden merupakan pidato yang berulang-ulang dan ha-nya akan menjadi pepesan kosong jika Presiden tidak segera melakukan revolusi sistem anggaran.

Pasalnya, selama ini pro-blem utama kegagalan penye-rapan APBN dan APBD justru disebabkan tidak optimalnya pendapatan yang masuk. “Pre-siden harus tegas mendo-rong Kementerian Keuangan menggenjot Ditjen Pajak supa-ya pendapatan masuk secara maksimal, karena realisasi dan adaptasi anggaran semua bergantung pada pendapatan yang masuk,” ujarnya. Ucok mengungkapkan bahwa ko-rupsi dan terlalu banyaknya pegawai negeri sipil juga men-dorong rendahnya penyerapan anggaran.

Secara terpisah, Bupati Mesuji, Provinsi Lampung, Khamamik, mengatakan lemahnya daya serap anggaran disebabkan kegagalan di tingkat perenca-naan. “Kalau perencanaannya matang, eksekusinya juga akan berjalan dengan baik,” kata Khamamik saat dihubungi Me-dia Indonesia seusai menghadiri RKP 2013.

Di Kabupaten Mesuji, misal-nya, lanjut Khamamik, belanja pegawai hanya 38,2%. Sisanya untuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan. (Sky/X-6)

nurulia@mediaindonesia.com

SELASA, 29 JANUARI 2013SELEKTA2

Kirimkan tanggapan Anda atas berita ini melalui e-mail:

interupsi@mediaindonesia.comFacebook:

Harian Umum Media IndonesiaTwitter: @MIdotcom

Tanggapan Anda bisa diakses di metrotvnews.com

SEBELAS warga negara Indo-nesia (WNI) menjadi korban tenggelamnya kapal penang-kap ikan Shans-101 di per-airan Pasifi k Rusia.

Kementerian Luar Negeri RI menyatakan para WNI itu merupakan anak buah kapal (ABK) yang karam di lepas pantai Primorye, dekat Svetlaya, Rusia timur jauh, Minggu (27/1) malam. Kapal berbendera Rusia itu memi-liki 30 ABK, 11 di antaranya WNI.

Otoritas Kementerian Ru-sia untuk Situasi Darurat di kawasan itu menyatakan, hingga kemarin, 15 ABK telah ditemukan, 4 di antaranya WNI. Sepuluh orang, ter-

masuk 4 WNI, ditemukan dua hari lalu dan 5 ABK ditemu-kan kemarin.

Mereka kemudian diba-wa ke Pelabuhan Kholmsk, Sakhalin, Rusia. Para ABK yang dapat diselamatkan tersebut saat ini dirawat di rumah sakit di Kholmks. Saat ditemukan, seperti dila-porkan kantor berita Rusia ITAR-Tass, para ABK umum-nya menderita hipotermia dan radang dingin. Dua WNI diketahui menderita hal ter-sebut pada kaki.

Selain itu, sekitar delapan ABK kemudian ditemukan tewas. Pencarian terhadap tujuh ABK yang keberadaan-nya belum jelas masih terus

dilakukan hingga kemarin.“KBRI Moskow mengirim-

kan pejabatnya ke Sakhalin, Rusia, guna memberikan ban-tuan dan penanganan kekon-suleran terhadap para ABK WNI,” demikian pernyataan

Kemenlu RI, kemarin.Ke m e n l u m e ny a t a k a n

pihaknya dan KBRI Moskow akan terus mengikuti upaya pencarian ABK dan melaku-kan penanganan dan perlin-dungan terhadap ABK WNI yang menjadi korban.

Perwakilan pemilik ka-pal menyatakan mendapat laporan bahwa Shans-101 terhempas dua ombak be-sar. Sekitar 10 menit setelah hantaman dua ombak itu, nakhoda memerintahkan para ABK menaiki sekoci penyelamat. Kapal Shans-101 yang terbalik kemudian ditemukan terdampar di wi-layah Laut Jepang, sekitar 50 km dari kawasan Primorsky.

“Sembilan kapal, 5 he-likopter, dan 1 pesawat am-fi bi Be-200 dikerahkan dalam pencarian (ABK),” ujar se-orang petugas penyelamat.

Shans-101 adalah kapal penangkap ikan milik perusa-haan Vostok-1 yang berbasis di Vladivostok. Sang pemilik menyatakan kapal berukuran 56x9 meter itu sebagai salah satu yang terbaik yang ia miliki.

Kapal yang terdaftar di Nakhodka itu bermaksud ber-layar ke Pelabuhan Plastun, utara Primorye. Sebelumnya diketahui, kapal itu men-cari ikan sejauh 32 mil dari Primorye. (ITAR-Tass/AP/RT/Kid/X-9)

APBD Disahkan, Jokowi Fokus Tangani Banjir dan Macet

SBY IngatkanPenyerapanAnggaran

Pernyataan SBY dinilai pepesan kosong jika tidak merevolusi sistem anggaran.

JEMUR BUKU PELAJARAN: Para siswa SDN 03 dan SDN 04 Pagi menjemur buku-buku pelajaran yang basah akibat banjir yang merendam sekolah mereka di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, kemarin. Setelah diliburkan selama beberapa hari karena banjir, kegiatan belajar mengajar di sekolah tersebut kemarin dimulai kembali dengan membersihkan ruang kelas dan menjemur peralatan sekolah.

MI/IMMANUEL ANTONIUS

Kapal Rusia Tenggelam, 11 WNI Ikut Jadi KorbanKapal Shans-101

yang terbalik kemudian ditemukan terdampar di wilayah

Laut Jepang.

KOMISI Pemberantasan Ko-rupsi (KPK) kemarin me-manggil anggota Komisi X DPR Kahar Muzakir. Lewat politikus Partai Golkar itu, KPK akan menelusuri ber-ubahnya skema pembiayaan proyek Hambalang, dari sing-leyear menjadi multiyears.

“KPK menelusuri apakah ada kejanggalan dalam pro-ses penganggaran di Komisi X DPR,” kata juru bicara KPK Johan Budi SP di Jakarta, kemarin.

Tak cuma Kahar, KPK juga akan memanggil anggota Komisi X DPR lainnya untuk menyelidiki kasus tersebut. “Kemungkinan pemeriksaan anggota Komisi X DPR lain ada dan kemungkinan itu terbuka, tetapi tergantung penyidik,” ujarnya.

Menurut dia, KPK akan melihat proses perubahan peng anggaran proyek itu dari tahun tunggal atau singleyear ke tahun jamak (multiyears).

Seusai diperiksa, Kahar mengatakan Komisi X DPR tidak mengetahui adanya perubahan anggaran proyek Hambalang dari singleyear menjadi multiyears.

“Kalau multiyears, seha-rusnya dari 2010 sudah di-ubah jadi multiyears. Tapi Komisi X tidak tahu. Itu (per-ubahan) ada surat dari pim-pinan DPR,” katanya.

“Itu kan bermasalah ketika multiyears lalu kami bentuk panja dan minta audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK),” ujarnya.

Ia juga menambahkan di-rinya bukan anggota panitia kerja (panja) yang khusus membahas proyek tersebut. Ketua Panja Hambalang di Komisi X pada saat itu ada-lah mantan Ketua Komisi X Mahyuddin dari Fraksi Partai Demokrat.

Saat diperiksa pada Selasa (15/1), Mahyuddin menga-takan DPR tidak menyetu-jui anggaran hingga Rp2,5 triliun.

Selain Mahyuddin, KPK juga telah memanggil sejum-lah anggota Komisi X saat proyek tersebut berlangsung seperti Gede Pasek Suardika (F-Partai Demokrat), Angelina Sondakh (F-PD), dan Primus Yustisio (F-PAN).

Hasil audit investigasi Ba-dan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan nilai keru-gian negara dalam proyek Hambalang senilai Rp243,6 miliar.

Dalam kasus itu, KPK telah menetapkan mantan Men-pora Andi Mallarangeng dan Kepala Biro Keuangan dan Rumah Tangga Kemenpora Deddy Kusdinar sebagai ter-sangka. (*/P-2)

MANTAN Bupati Buol Amran Batalipu menegaskan uang Rp3 miliar yang diterimanya dari Hartati Murdaya tidak terkait dengan pemberian izin lahan perkebunan kelapa sawit. Uang itu diterimanya sebagai bantuan untuk meng-ikuti pemilihan umum kepala daerah (pemilu kada).

Hal tersebut disampaikan Amran Batalipu dalam nota pembelaan atau pleidoi yang dibacakan di Pengadilan Khu-sus Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, kemarin.

Amran mengatakan tuntut-an jaksa tidak berdasarkan pada fakta persidangan. Bukti hukum yang menyebut dirinya melanggar pasal 12 huruf a ti-dak terbukti karena uang Rp3 miliar tidak berkaitan dengan jabatannya sebagai bupati.

Ia menyebut jaksa telah secara subjektif menetapkan dirinya sebagai terdakwa ka-rena menerima hadiah Rp3 miliar atas surat-surat yang ditandatangani untuk per-izinan perkebunan sawit PT Hartati Inti Plantations.

“Padahal, uang tersebut un-tuk pemilu kada,” tegasnya.

Pasal 12 huruf a UU No 20/2001 tentang Pemberan-tasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan pegawai negeri atau penyelenggara negara yang menerima pemberian atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa ha-diah atau janji tersebut diberi-kan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam ja-batannya, yang bertentangan dengan kewajibannya.

Karena itu, dalam pleidoi-nya, Amran memohon ma-jelis hakim menjatuhkan hukuman ringan terhadap dirinya. Ia juga keberatan atas tuntutan jaksa yang me-merintahkannya membayar kerugian Rp3 miliar karena uang tersebut bukan berasal dari negara.

Sebelumnya jaksa menun-tut Amran bersalah dan dihu-kum 12 tahun penjara, denda Rp500 juta, dan membayar uang pengganti sebesar Rp3 miliar. (Ant/*/P-2)

KOMISI Pemberantasan Ko-rupsi (KPK) mencegah sejum-lah orang pergi keluar negeri terkait dugaan kasus korupsi proyek pembangunan Pem-bangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Tarahan Lampung pe-riode 2004 dengan tersangka politikus PDIP Emir Moeis.

“KPK telah meminta per-panjangan pencegahan terha-dap beberapa pihak sejak 22 Januari 2013 terkait dengan penyidikan PLTU Tarahan dengan tersangka IEM (Ize-derick Emir Moeis),” kata juru bicara KPK Johan Budi di Jakarta, kemarin.

Menurut Johan, ada empat orang yang dicegah, yaitu ter-sangka Izederick Emir Moeis, Zuliansyah Putra Zulkarnaen, Reza Rustam Munaf, dan Eko Suliyanto.

Zuliansyah Putra Zulkar-

naen adalah direktur utama PT Artha Nusantara Utama yang merupakan rekanan proyek PLTU Tarahan pada 2004, sedangkan Reza Rustam Munaf adalah General Mana-ger PT Indonesian Side Marine yang sebelumnya menjabat sebagai direktur PT Alsthom Indonesia.

Nama terakhir, yaitu Eko Suliyanto, saat ini menjabat Business Development PT Al-sthom Power Energy System Indonesia. Perusahaan itu adalah salah satu perusahaan yang mengerjakan proyek de-ngan nilai investasi gabungan sebesar US$268 juta tersebut.

Emir yang hingga kini ma-sih bertugas sebagai anggota Komisi XI DPR tersebut belum pernah diperiksa oleh KPK.

“KPK tidak selalu meme-riksa tersangka lebih dulu.

Ini hanya soal strategi penyi-dikan,” jelas Johan.

Sebelumnya pada Rabu (23/1) Ketua KPK Abraham Samad mengakui penyidikan kasus tersebut menghadapi kendala karena salah satu sak-si penting yang akan diperiksa berada di Amerika Serikat.

“Ada keterangan-keterang-an yang harus kami dapatkan dari sana (Amerika Serikat) sehingga kami butuh mengi-rim penyidik, tetapi tentu butuh waktu dan komunikasi dengan pihak di sana untuk menyiapkan waktu yang tepat untuk pemeriksaan,” kata Abraham.

Emir Moeis dalam kasus itu diduga menerima suap dari PT Alsthom Indonesia ka-rena membantu perusahaan tersebut memenangi tender. (Ant/P-2)

Belum Pernah DiperiksaEmir Moeis Dicekal

INDONESIA Corruption Watch (ICW) menemu-kan berbagai kejang-galan putusan hakim

terhadap Angelina Sondakh (Angie). Angie dihukum empat tahun dan enam bulan penjara dalam kasus penggiringan ang-garan proyek perguruan tinggi di Kementerian Pendidikan Nasional.

“Ada sejumlah fakta persidang-an yang membuktikan Angie punya peran aktif, yakni berko-munikasi dengan Nazaruddin dan Mindo Rosalina. Namun hakim rupanya lebih melihat hal yang lain,” kata peneliti ICW Febri Diansyah seusai berdis-kusi dengan Komisi Yudisial (KY) di Jakarta, kemarin.

Kepada KY, Febri menye-rahkan hasil kajian ICW atas putusan hakim terhadap An-gie. Ia berharap KY dapat menindaklanjutinya dengan memeriksa para hakim yang menyidangkan Angie.

“Putusan kasus Angie itu sangat janggal karena sangat ringan dan tidak memberikan efek jera kepada koruptor,” katanya.

Salah satu kejanggalan itu, sebutnya, saat hakim lebih memilih membuktikan Pasal 11 UU No 20/2001 tentang Pem-berantasan Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman lima tahun penjara. Padahal fakta persidangan bisa membuktikan Pasal 12 A UU 20/2001 dengan ancaman 20 tahun penjara.

Selain itu, lanjutnya, hakim menolak penerapan Pasal 63 ayat 1 KUHAP bahwa hakim harus memberikan ancaman yang paling berat kepada peja-bat negara yang terbukti aktif menerima suap.

Dia juga menilai putusan ka-sus Angie menghambat upaya pemiskinan koruptor karena hakim menolak menerapkan Pasal 18 UU Tipikor dengan alasan uang yang digunakan untuk suap bukan memakai

uang negara.“Hakim tidak memerintah-

kan perampasan barang dan uang pengganti dalam kasus Angie. Seharusnya jenis tindak pidana korupsi harus diram-pas asetnya,” kata Febri.

Untuk itu, ICW mendesak KY segera bekerja sama dengan Mahkamah Agung (MA) untuk mengkaji putusan terhadap An-gie itu. “Apabila ada dugaan pe-langgaran kode etik, kita minta KY memproses,” katanya.

Menanggapi laporan terse-but, Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi KY Suparman Marzuki mengakui putusan terhadap Angelina Sondakh termasuk perkara yang menarik perhatian. “KY memberi perhatian pada kasus ini. Kami akan bicarakan de-ngan MA,” katanya.

Justice collaboratorDi kesempatan berbeda, Lem-

baga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) melayangkan surat ke majelis hakim Peng-adilan Tipikor Jakarta untuk memberikan vonis ringan ke-pada Kosasih Abbas, terdakwa kasus korupsi pengadaan dan pemasangan solar home system di Kementerian ESDM.

Ketua LPSK Abdul Haris Se-mendawai di Jakarta, kemarin, mengatakan pengiriman surat tersebut setelah paripurna LPSK pada 15 Januari lalu memutus-kan akan melindungi terdakwa Kosasih Abbas sebagai saksi pe-laku yang bekerja sama (justice collaborator).

“Penetapan Kosasih seba-gai justice collaborator telah mempertimbangkan surat rekomendasi dari KPK dan pe-nilaian LPSK terhadap kontri-businya dalam pengungkapan kasus tersebut di KPK,” kata Semendawai. (Ant/P-2)

emir@mediaindonesia.com

ICW AdukanHakim Angie

ke KYHakim yang memvonis Angie memilih pasal dengan hukuman terendah buat koruptor.

EMIR CHAIRULLAH

TUNTUTAN TOMMY HINDRATNO: Terdakwa kasus suap restitusi pajak PT Bhakti Investama Tbk Tommy Hindratno (tengah) berbicara dengan kuasa hukumnya seusai sidang pembacaan tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin. Jaksa penuntut umum menuntut Tommy dengan pidana penjara selama 5 tahun, denda Rp50 juta, subsider kurungan selama dua bulan.

ANTARA/ROSA PANGGABEAN

SELASA, 29 JANUARI 2013 TIPIKOR 3

KPK TelusuriPembahasan

Hambalang di DPR

Amran Sebut Rp3 M sebagai Bantuan

Pemilu Kada

MI/PANCA SYURKANI

KPK menelusuri apakah ada kejanggalan dalam proses penganggaran di Komisi X DPR.”

Johan Budi SPJuru bicara KPK

ANTARA/ROSA PANGGABEAN

PLEIDOI BUPATI BUOL: Terdakwa kasus suap HGU lahan sawit di Buol Amran Batalipu (kiri) mencium tangan ibunya seusai sidang pembacaan pleidoi di Pengadilan Tipikor, Jakarta, kemarin.

KY mengakuiputusan terhadap Angelina Sondakh termasuk perkara

yang menarik perhatian.

SEKRETARIS Jenderal Dewan Perwakilan Daerah Siti Nurbaya mengundurkan diri dari jabatannya. Wartawan Media Indonesia Hafi zd Mukti mewa-wancarai Siti Nurbaya untuk mengetahui latar be lakangnya. Berikut petikannya.

Apa alasan Anda memutuskan mundur dari jabatan Sekjen DPD?

Sebenarnya saya masih bisa menjabat sam pai 2018, tapi saya memutuskan untuk mun dur 25 Januari kemarin. Saya memu-tuskan diri untuk berpolitik. Ketua DPD (Irman Gusman) pun kaget. Beliau pun bilang apa benar, apa sudah dipikir ulang. Sa ya sudah jadi eselon I sejak akhir 2000, su-dah yang tertinggi. Pada 2004, posisi saya sudah mentok.

Mengapa berpoli-tik?

Naluri saya me-ngatakan seperti-nya sudah cukup u n t u k m e n j a d i bi rokrat, saatnya

mendapat tantangan baru. Saya mulai mengamati semua parpol yang ada, tapi ke-

mudian saya kepincut dengan semangat yang dibawa Nas-

Dem, ‘Restorasi Indone-sia’. Itu yang dibutuhkan sekarang.

Selain semangat NasDem?

Seperti yang saya bi-lang, semangatnya saya

suka. Saya sering berte-mu Bang Surya (Ketua

Umum Partai

NasDem Surya Paloh). Saya melihat dari namanya saja, Nasional Demokrat, terkandung nilai-nilai yang bagus, yaitu sebuah nasionalisme yang modern, se-kaligus demokrasi yang bernilai.

Saya lihat NasDem partai yang benar-benar mau berpolitik. Saya ini kan di Senayan cukup lama, dan saya memperhatikan tingkah laku partai politik. Bukan berarti partai lain jelek. Tapi, saya amati, parpol hanya mengikuti pemilu, jadi pemenang, tapi memerintahnya enggak bener. Kalau lihat cara NasDem memosisikan diri, saya percaya bisa mem-bawa perubahan itu.

Pernah ditawari partai lain?Banyak, tapi tidak mungkin saya sebut siapa saja partainya. Saya kenal mereka-mereka semua, tapi platform yang paling cocok buat saya ada di NasDem. Itu berdasarkan hasil pengamatan saya, sebagai partai baru bisa jadi harapan.

Saya tidak mengamati sendiri lo. Saya bersama senior-senior eselon I lainnya sering berdiskusi, dan sepertinya NasDem cocok.

Tidak menyesal melepas jabatan PNS?Perjuangan itu tidak memikirkan pengorbanan.

Kalau kita berpikir cita-cita, kita tidak akan berpikir akan berkorban apa, tetapi harus dilakukan dan di-jalankan. Hasilnya? Tentu untuk rakyat. Keluarga pun mendukung penuh. (P-4)

SELASA, 29 JANUARI 2013PEMILU4

Agar kebijakan kita seterusnya makin tepat dan sesuai dengan kondisi yang ada di lapangan,” tuturnya.

Hal itu dilakukan, kata Presi-den, untuk menghindari la-poran ‘asal bapak senang’ (ABS).

“Ini tidak berarti saya tidak percaya pada saudara. Tapi, ini tugas saya untuk melakukan pengawasan, pengecekan di lapangan. Dan, saya terhindar dari laporan ABS. Mana-mana yang harus dibantu pemerin-tah pusat,” tegas Presiden.

Tak terpengaruhPartai-partai menegaskan

bahwa tahun politik tak me-mengaruhi kinerja kader me reka yang memimpin di daerah.

Sekjen PDI Perjuangan Tjah-jo Kumolo mengatakan pada prinsipnya partainya menge-depankan kesuksesan pem-bangunan dibandingkan per-siapan Pemilu 2014. Bahkan, PDI Perjuangan akan melaku-kan langkah konkret, yakni me manggil seluruh kader yang menjabat kepala daerah pada 8-9 Februari mendatang.

“DPP akan mengingatkan ke pada kepala daerah agar tiap keputusan daerah harus ber pegang pada Trisakti dan Pancasila,” ujar Tjahjo saat di hubungi.

Ketua DPP Partai Hanura Sya rifudin Suding menegas-kan prioritas partainya adalah melanjutkan pembangunan. Meski menjelang Pemilu 2014 persiapan parpol semakin in tensif, hal itu bukan alasan bagi kader Hanura yang duduk di legislatif meninggalkan tu-gasnya. (PL/P-4)

nurulia@mediaindonesia.com

SEBAGAI bangsa yang berpo-tensi untuk menjadi lebih be sar lagi, Indonesia butuh pe mimpin pancasilais yang berwawasan kebangsaan, siap berjuang, setia kepada NKRI dan UUD 1945, dan memiliki kul tur dan karakter bangsa In donesia.

Demikian dikatakan man-tan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Djoko Santoso da lam sambutannya pada ma-lam penganugerahan Rising Star Mens Obsession 9 Young

Leaders di Jakarta, kemarin ma lam.

Djoko yang juga mantan KASAD itu menegaskan, 15 ta-hun reformasi Indonesia tentu mengalami kemajuan, namun tidak terlepas juga aneka ma-salah yang harus dan mende-sak untuk diselesaikan. Dia me nyebutkan, Indonesia pu-nya potensi menjadi bangsa yang besar apabila mampu me ngelola dan mengatasi tu-juh masalah dasar.

“Kita butuh pemimpin kuat

untuk keluar dari masalah itu. Lebih penting lagi adalah pe mimpin pancasilais yang memiliki wawasan kebangsa-an,” cetus Djoko.

Tujuh masalah bangsa yang mendesak dibenahi, kata dia, antara lain revitalisasi empat pilar kebangsaan, penegakan hukum, dan pemberantasan korupsi, reformasi birokrasi, pembangunan ekonomi ber-keadilan, peningkatan kualitas otonomi daerah, pertahan an dan keamanan serta politik

luar negeri, dan pembinaan pe-rempuan, anak dan pemu da.

“Kalau 7 soal ini kita atasi de ngan baik, akan terwujud landasan yang kuat dan kon-dusif untuk pembangunan bang sa,” tegas Djoko.

Bersama Djoko, delapan to-koh nasional lain mendapat Anugerah Rising Star Mens Ob session 9 Young Leaders oleh majalah Mens Obsession. Mereka adalah Ketua KPK Abra ham Samad, Ketua MK Mah fud MD, Menkominfo

Ti fatul Sembiring, Jenderal (Purn) Djoko Santoso, Yusril Ih za Mahendra, Ketua DPR RI Marzuki Alie, Irman Gusman, Anies Baswedan, dan Hatta Rajasa.

Ketua MK Mahfud MD me-ng aku berterima kasih atas penghargaan yang diberikan. Bagi Mahfud, ini adalah ke-sempatan untuk terus mem-baktikan diri bagi bangsa dan negara dengan memberikan yang terbaik, bukan setengah-setengah.(SW/P-4)

KOMISI Penyiaran Indonesia sudah menyiapkan aturan dan sanksi kepada partai politik yang melanggar siaran pemilu. Langkah KPI itu sudah dise-suaikan dengan UU Pemilu dan berkoordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum.

Demikian diungkapkan Ke-tua KPI Pusat Mochamad Ri-yanto di Jakarta, kemarin. Per nyataan tersebut disampai-kannya pada acara penyerah-an laporan kinerja KPI tahun 2010, 2011, dan 2012 kepada Ko misi I Dewan Perwakilan Rak yat (DPR).

Riyanto menegaskan KPI mem punyai wewenang untuk

me negur dan memberikan sank si kepada parpol. KPI dan KPU akan mengatur prinsip-prinsip dalam penyiaran kam-panye pemilu dan iklan politik agar tetap memenuhi rasa ke adilan.

“Peraturan KPU sudah mene-tapkan semua partai diberikan kesempatan yang sama pada ma sa 21 hari kampanye di me dia dan itu tidak boleh ada dis kriminasi,” cetus Riyanto.

Dia berpendapat domain po litik untuk menguasai pub-lik melalui media perlu diatur secara detail karena pada da sarnya frekuensi yang digu-nakan media, khususnya elek-

tronik, merupakan ranah pub-lik sehingga harus memerhati-kan kepentingan masyarakat umum, bukan pemilik media.

Oleh karena itu, menurut Ri yanto, KPI dan KPU akan mem buat pembatasan dan pe ng awasan yang cukup ketat untuk pelaksanaan kampanye melalui media.

Secara terpisah, Ketua Komi-si Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad memin-ta penggunaan dana pemilu transparan dan akuntabel. Hal itu penting untuk memu-dahkan KPK menelusuri du-gaan terjadinya praktik politik uang.

“Kalau lebih transparan dan akuntabel, akan mudah ba gi kita untuk mengawasi se jauh mana penggunaannya. Kare na kalau penggunaan ti dak se bagaimana mestinya, b isa ditindaklanjuti oleh KPK, di verifikasi,” kata Abraham seusai menghadiri Rapat Kerja Pe me rintah (RKP) 2013 di Ja-kar ta, ke marin.

Dia menyebutkan, kerja sa ma KPK, KPU, dan Ba dan Pengawas Pemilu agar po ten-si kecurangan bisa dide teksi sejak awal. “Kita sudah ber-koordinasi dan memantau di beberapa pe milihan kepala daerah.” (Wta/Ant/P-4)

Sanksi KPI Membayangi Peserta Pemilu

Perjuangan tidak Pikirkan Pengorbanan

Indonesia Butuh Pemimpin Pancasilais

PELANGGARAN TV NASIONAL: Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) menayangkan bukti program televisi yang mengeksploitasi isu seksual saat rapat dengar pendapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.

THE RISING STAR: Presiden Direktur PT Dharmapena Citra Media selaku penerbit Majalah Men’s Obsession Usamah Hisam (tengah) berfoto bersama tujuh dari sembilan peraih The Rising Star: Men’s Obsession 9 Young Leaders, (dari kiri) Menkominfo Tifatul Sembiring, Ketua MK Mahfud MD, Ketua DPR Marzuki Alie, Ketua DPD Irman Gusman, mantan Panglima TNI Djoko Santoso, Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan, dan advokat Yusril Ihza Mahendra pada malam penganugerahan di Jakarta, kemarin.

NURULIA JUWITA SARI

JAJARAN pemerintahan di pusat dan daerah harus tetap memprioritaskan tugas-tugas negara dan

pemerintahan, walau situasi politik mulai memanas jelang Pemilu 2014.

“Semua tahu bahwa dua ta hun ini boleh dikata tahun politik, tahun pemilu. Sebagian dari saudara-saudara akan men jalankan dua misi. Perta-ma misi untuk negara dan pe-merintahan. Kedua, sebagian dari saudara juga mengemban tugas-tugas politik. Arahan sa-ya, prioritaskan tugas negara dan pemerintahan,” tegas Pre siden Susilo Bambang saat memberikan arahan dalam Ra pat Kerja Pemerintah (RKP) 2013 di Jakarta, kemarin.

Rapat itu dihadiri para pim-pinan lembaga negara, para menteri, dan jajaran pejabat teras kementerian, Gubernur Bank Indonesia, Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, para pejabat negara setingkat pim-pinan, para anggota Dewan Per timbangan Presiden dan utusan presiden, para guber-nur, ketua DPRD provinsi, para gubernur, bupati, wali kota, dan pejabat lainnya.

Presiden menekankan, ja-jaran pemerintahan di pusat dan di daerah harus meng-uta makan tugas-tugas untuk kepentingan rakyat.

“Atur waktu dengan baik, tepat, dan bijak. Tetaplah be-kerja penuh dan menjaga ki-nerja. Utamanya untuk bupati dan wali kota yang langsung berhubungan dengan masya-rakat luas.”

Untuk memastikan jajaran pemerintah melaksanakan arah annya, Presiden akan ber kunjung ke daerah untuk mengecek langsung pelaksa-naan program yang dilakukan hingga saat ini.

“Saya mendengarkan aspi-rasi rakyat, apa yang kurang.

Partai-partai menegaskan bahwa tahun politik tak memengaruhi kinerja kader mereka yang memimpin di daerah.

Jajaran Pemerintah Harus Prioritaskan Tugas Negara

MI/M IRFAN

Tetaplah bekerja penuh dan menjaga kinerja. Utamanya untuk bupati dan wali kota yang langsung berhubungan dengan masyarakat luas.”

Susilo Bambang YudoyonoPresiden RI

Siti NurbayaMantan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Daerah

ANTARA/ANDIKA WAHYU

MI/PANCA SYURKANI

PEMERINTAH segera menyiapkan delapan instrumen pokok yang bakal diajukan untuk pembahasan RUU Pe-milu Kada dengan DPR. Menurut ren-cana, pembahasan draf RUU tersebut dimulai 6 Februari mendatang.

“Sehingga kita harap RUU-nya bisa disepakati pada waktunya. Kita akan mulai lobi-lobi dengan DPR,” kata Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri Djohermansyah Djohan di Jakarta, kemarin.

Ia menyebutkan sejumlah aturan penting yang diusulkan pemerintah terutama mengenai terbentuknya sis-tem pemilu kada yang menghasilkan kepala daerah yang berkualitas dan efektif, serta terbebas dari masalah hukum. Selain itu, pemerintah mengu-sulkan adanya pemilihan gubernur se-cara tidak langsung dan calon kepala daerah tidak lagi berpasangan. “Jadi yang dipilih hanya kepala daerahnya,” ujarnya.

Pemerintah pun, tambah Djoher-mansyah, juga bakal memperketat persyaratan pencalonan kepala daer-

ah. Di samping itu, pemerintah akan mencegah terjadinya politik dinasti dalam kepemimpinan di daerah. “Pe-milu kada pun bakal dilakukan secara serentak,” ungkapnya.

Dalam hal kampanye dan penyele-saian sengketa pun pemerintah me-nyiapkan aturan.

“Biaya kampanye harus efisien. Sementara itu penyelesaian sengketa pemilu kada akan dilakukan di Mah-kamah Agung sehingga tidak perlu ke Jakarta untuk menyelesaikan sengketa pemilu kada,” pungkasnya.

Mengenai kekhawatiran sejumlah kalangan yang mengatakan pemilihan gubernur tidak langsung akan men-cabut semangat demokrasi elektoral yang selama ini dijalankan, Djoher-mansyah mengakui bakal terjadi per-debatan. Namun, pemerintah berargu-men bahwa biaya pemilu kada selama ini sangat mahal dan sarat politisasi birokrasi. “Padahal lingkup otonomi yang diperebutkan di provinsi sangat terbatas,” ujarnya.

Sementara itu, di sela-sela Rapat

Kerja Pemerintah (RKP) 2013, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi meng-aku tetap optimistis revisi Undang-Un-dang Pemilihan Umum Kepala Daerah

(Pemilu Kada) masih bisa diselesaikan tepat waktu. “Saat ini masih dalam proses di DPR. Mudah-mudahan 2 April bisa disetujui.” (Che/Wta/P-1)

Kepala Daerah Berwenang Penuh Atasi Konflik

FIDEL ALI PERMANA

ESKALASI konflik dipre-diksi meningkat pada 2013. Selain karena ba-nyaknya penyelenggaraan

pemilu kepala daerah, 2013 dinilai sebagai tahun politik menjelang Pemilu 2014. Presiden Susilo Bam-bang Yudhoyono pun kemudian mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No 2 Tahun 2013 untuk mengantisipasi potensi konflik yang ada. Dalam inpres itu kepala daerah dapat langsung menge-rahkan polisi dan tentara untuk meredakan konfl ik.

“(Kepala daerah) jadi koordina-tor pengendalian keamanan, koor-dinator urusan-urusan penyelesai-an gangguan keamanan di tingkat provinsi. Jadi, nanti kepolisian, TNI, dan instansi lainnya di bawah koordinasi gubernur,” kata Guber-nur Jawa Barat Ahmad Heryawan di sela-sela Rapat Kerja Pemerintah (RKP) 2013 di JCC, kemarin.

Sementara itu, Menteri Koordi-nator Politik Hukum dan Keaman-an Djoko Suyanto menegaskan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 2 Tahun 2013 ditujukan untuk seluruh pemangku kepentingan. Penanganan konfl ik sosial di ma-syarakat harus dapat cepat dita-ngani agar tidak meluas.

“Substansi pokoknya adalah bagaimana menangani gangguan kamtibmas dalam negeri secara terpadu, juga jangan jadi tang-gung jawab Polri, TNI, jadi tang-gung jawab semua, kepala daerah juga, jadi terpadu,” kata Djoko da-lam konferensi pers seusai rapat kerja itu.

Pada kesempatan yang sama Kapolri Jenderal Timur Pradopo bersama Panglima TNI Laksa-mana Agus Suhartono meneken nota kesepahaman (memorandum of understanding/MoU) untuk pe-nanganan konfl ik sosial di masya-rakat. Polisi akan berada digaris terdepan untuk pengamanan.

“Kita dalam menyelesaikan permasalahan yang cepat dan

memerlukan pasukan dalam arti jumlah personel salah satunya kita minta bantuan pada TNI,” kata Timur seusai penekenan MoU di JCC.

Belum maksimalSebelumnya, Presiden SBY da-

lam pembekalan RKP 2013 menya-takan telah menerbitkan Inpres No 2 Tahun 2013 tentang Pena-nganan Konfl ik Sosial di Masya-rakat. Inpres tersebut dikatakan SBY untuk menegaskan peran aparat keamanan dalam pena-nganan konfl ik di masyarakat. Ia mengakui sudah banyak menge-luarkan inpres untuk penanganan keamanan, namun masih belum maksimal.

“Sudah beberapa kali saya beri-kan instruksi. Namun, aksi keke-rasan itu masih terjadi. Karena itu, dua tahun ini tugas dan upaya keamanan dalam negeri harus menjadi prioritas,” tegas SBY.

Wakil Ketua Komisi I DPR RI TB Hasanuddin menilai penerbitan inpres itu merupakan langkah yang tidak berguna. Pasalnya, jelas Hasanuddin, dengan telah disahkannya UU No 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konfl ik So-sial (UU PKS), kehadiran inpres dianggap menimbulkan tumpang tindih aturan.

“Apa belum tercakup (di UU PKS)? Kalau masalah konfl ik kan bicara siapa yang dikerahkan, pasti mereka-mereka yang punya kemampuan bersenjata, yaitu TNI dan Polri. Bingung saya kenapa ti-dak pakai UU PKS?” ujarnya.

Menurutnya, pemerintah harus mengikuti tata cara yang telah diatur dalam UU dan tidak berten-tangan. Terkait penanganan konfl ik yang diprediksi bakal meningkat di 2013, sebenarnya, kata Hasa-nuddin, telah diprediksi, sehingga muncul UU PKS. (Pit/Ant/P-1)

fi del@mediaindonesia.com

Presiden menerbitkan Inpres Penanganan Konflik Sosial untuk meredam konflik di daerah. Kepala daerah diberi kewenangan penuh atasi konflik.ANTARA/PRASETYO UTOMO

RAPAT KERJA PEMERINTAH:

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono

memberikan pengarahan saat membuka Rapat

Kerja Pemerintah 2013 di Jakarta

Convention Center, Jakarta, kemarin. Rapat kerja yang dihadiri gubernur

seluruh Indonesia tersebut mengambil tema Indonesia bisa

lebih baik lagi.

RANCANGAN Undang-Undang Or-ganisasi Kemasyarakatan (RUU Ormas) akan disahkan dalam waktu dekat. RUU lintas sektoral yang te-lah dibahas hampir satu tahun itu memasuki pembahasan babak akhir. Direncanakan, RUU tersebut akan di-paripurnakan pada Februari 2013.

Salah satu isi RUU tersebut bertu-juan memperketat hadirnya ormas asing, sekaligus merevisi UU No 8/1985 tentang Ormas, yang mewa-jibkan ormas berasas tunggal yaitu Pancasila.

“Pembahasan telah masuk babak akhir, target selesai bulan depan dan akan diparipurnakan. Tidak boleh ada pelarangan, tapi harus ada

pengetatan,” kata anggota Pansus RUU Ormas, Indra, di Gedung DPR, kemarin.

Isu krusial lainnya ialah peng-aturan terkait dengan ormas asing. Pengaturan ormas asing, kata Indra, harus dilakukan dengan alasan perlin-dungan berbangsa dan bernegara.

“Jangan sampai ada spionase da-

lam bentuk ormas asing. Bagaimana kalau bawa embel-embel kapitalisme. Karena itu, harus ada pengetatan, tapi tidak melarang. Harus ada pengetatan, tidak boleh ormas a-sing disamakan dengan ormas kita,” jelasnya.

Dalam rangka melindungi masya-rakat, keberadaan ormas asing perlu diinformasikan kepada publik. Se-lain itu, verifi kasi ormas asing perlu dilakukan tidak hanya di Kemente-rian Hukum dan HAM (Kemenkum dan HAM) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), tapi perlu juga diverifi kasi oleh Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), agar terjalin pembangunan hubungan diplomatik

dengan bangsa lain.Menurut Ketua Pansus RUU Ormas

Abdul Malik Haramain, hal lain yang telah menjadi kesepakatan antara pansus dan pemerintah ialah soal pemberlakuan sanksi terhadap or-mas yang melakukan pelanggaran. Sanksi tersebut dibuat berjenjang mulai dari peringatan hingga sanksi pembubaran atau pencabutan surat keterangan terdaftar (SKT).

Untuk sanksi pencabutan SKT, je-las Haramain, hal itu bisa dilakukan pemerintah melalui Kemendagri dan sanksi pencabutan badan hukum ke-mudian dilakukan Kemenkum dan HAM yang diputuskan pengadilan. (Pit/P-1)

RUU Ormas Perketat Izin Ormas Asing

8 Instrumen Disiapkan untuk RUU Pemilu Kada

SELASA, 29 JANUARI 2013 HUKUM 5

Ketua PN di Kalteng Diajukan ke MKH

KOMISI Yudisial (KY) dan Mahkamah Agung (MA) sepakat menggelar sidang etik majelis kehormatan hakim terhadap Ketua Pengadilan Negeri (KPN) di Kalimantan Tengah. Pasal-nya, hakim ini menerima uang panas dari pengacara yang beracara di pengadilan tersebut.

“Kita segera gelar majelis kehormatan hakim (MKH) untuk KPN di Kalimantan Tengah dengan inisial N,” kata Komisioner KY Suparman Marzuki di Gedung KY, Jakarta, kemarin.

Suparman menjelaskan, KY akan menggelar sidang pleno untuk menentukan susunan majelis hakim MKH-nya. Rapat pleno tersebut juga digelar untuk penetapan jadwal dan posisi majelis MKH.

“Kita akan pleno dulu untuk penetapan majelis dan jadwalnya, setelah itu kita berkoordinasi dengan MA. Yang jelas sidangnya digelar Februari, tanggalnya belum tahu,” ungkapnya.

Juru bicara KY Asep Rahmat Fajar mengatakan kepastian pelaksanaan MKH itu setelah Mahkamah Agung merespons rekomendasi yang diajukan KY. “MA telah merespons reko-mendasi sanksi berat dengan surat permintaan kepada KY untuk menunjuk anggota MKH,” kata Asep.

Wakil Ketua KY Imam Anshori Saleh menjelaskan hakim berinisial N ini diduga meminta sejumlah uang ke pengacara dan menerima uang Rp20 juta. Hakim tersebut sudah mengakui perbuatannya saat pemeriksaan internal yang dilakukan KY.

“Dia sudah mengakui. Setorannya tidak besar, paling cuma Rp20 juta, tapi kan bukan soal nilai uang yang disetor.”

Imam menjelaskan kejadian tersebut terjadi sekitar 2012, namun baru dilaporkan ke KY belum lama ini oleh pengacara yang diperas tersebut. Diduga, pengacara melaporkan karena perkaranya tidak dimenangkan hakim bersangkutan. Menurut Imam, uang tersebut tidak masuk ke kantong pribadi, me-lainkan digunakan untuk acara pelantikan hakim.

“Yang penting kalau dia mengambil dari pengacara, itu su-dah pelanggaran etika. Uangnya disetor ke atasannya untuk keperluan seremoni,” pungkasnya. (Che/P-1)

Jangan sampai ada spionase dalam bentuk ormas asing.’’IndraAnggota Pansus RUU Ormas

ANTARA/SAHRUL MANDA TIKUPADANG

PEMBAHASAN RUU PEMILU KADA: Sejumlah saksi memperhatikan surat suara saat dilakukan penghitungan ulang pada rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di KPU Makassar, Sulsel, kemarin. Pemerintah segera menyiapkan delapan instrumen pokok yang bakal diajukan untuk pembahasan RUU Pemilu Kada dengan DPR.

MI/SUSANTO

Djoko SuyantoMenko Politik Hukum dan Keamanan

EDITORIAL Media In-donesia (21/1) menu-runkan judul Politik Ekologi Banjir. Yang

menarik dari editorial itu ialah usulan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan pemerintah pusat untuk mencegah banjir dengan beberapa megaproyek seperti penyodetan Sungai Ci-liwung, bangun waduk Ciawi, deep tunnel, normalisasi 13 sungai, penataan permukiman di bantaran Kali Ciliwung, 10 ribu sumur resapan, dan pembuatan pompa air khusus di Ancol.

Persoalannya, bagaimana menangani urusan ekologi yang melingkupi tiga wila-yah administratif provinsi itu? Cukupkah ditangani DKI atau membentuk kementerian urusan Jabodetabek? Ekologi pertama kali dikemukakan Ernst Haeckel (1834-1914), se-bagai ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dan lingkungan lain. Konten ekologi sebagai sains ialah mempelajari interaksi, baik antarmakhluk hidup maupun makhluk lain di sekitar. Ekolo-gi fokus pada keterkaitan fung-sional sebagai sebuah sistem. Dengan konsep itu, menata Jakarta, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, dan Cianjur (Jabodetabekpunjur) seba-gai ekologi harus dalam tiga matra, yakni banjir (sampah),

transportasi (macet), dan ke-jahatan (narkoba, kekerasan, pembunuhan).

Dalam ketiga hal itu, ekologi bekerja ibarat ‘metabolisme’ tubuh kita. Metabolisme ditan-dai dengan interaksi yang sistemis, keterpaduan berbagai fungsi menjadi satu kesatuan sebagai sebuah sistem. Dari teori sistem--sebagaimana diungkapkan Ritzer (George Ritzer, Douglas J Goodman, Sociological Theory, 2004), sis-tem sebagai integrasi proses dan fungsi sehingga menjadi ekosistem.

Jika paradigma itu kita kon-versikan ke dalam persoalan di DKI, mengapa tiap tahun banjir, macet, dan aneka tin-dakan kejahatan terus saja terjadi? Penanganan banjir (dan sampah), transportasi (kemacetan), dan tindak ke-jahatan (narkoba, kekerasan, dan lain) sangat parsial, tidak dipandang sebagai sesuatu yang integral. Tidak ada koor-dinasi di tataran substantif dan teknis antara pemda DKI, Jawa Barat, dan Banten sehingga penanganannya sangat parsial dan lokal.

Prioritas DKI, misalnya, me-nahan laju debit banjir kiri-man di musim penghujan dan membenahi daerah aliran Su-ngai Ciliwung. Namun, di saat yang sama Jawa Barat memilih prioritas membenahi permu-

kiman warga. Sementara itu, Banten fokus ke pembangunan drainase. Itulah kerja parsial, tidak integratif dan sistemis. Lalu bagaimana?

Revolusi politik ekologi Solusinya dengan pembaruan

‘revolusi’ politik ekologi di Jabo-detabek. ‘Revo lusi’ itu menuntut pembaru-an perilaku dan pe-nataan kepemerin-tahan (governance), baik masyarakat seba-gai ‘pe-mang-k u ke pen-t i n g -a n ’ m a u -pun pe-merintah s e b a g a i ‘pemangku kewaj iban ’ (Andrew Dob-son, Ecologism, dalam Contem-porary Political Ideologis, 2001). Ekologisme Dob-son menyerukan back to nature, kembali ke alam dengan gerakan penghijauan, pele-starian (preserva-tion), dan perlin-dungan (conser-vation) sebagai sebuah envi-r o n m e n t a l politics.

Untuk merombak total mana-jemen ekologi, banjir, macet,

dan tindak ke-jahatan harus-

lah menjadi urusan wajib pemerintah

pusat, sebagaimana diatur dalam UU No 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, bukan hanya karena lintas provinsi, melainkan juga intensitas dan skala persoalannya tinggi.

Karena itu, ‘revolusi’ politik ekologi Jabodetabek-

punjur itu harus mencakup tiga arah dasar.

Pertama, me-nata fungsi-fung-si yang berkaitan

dengan sumber daya air dan ling-

kungan. Berdasarkan UU No 7/2004 tentang Sumber

Daya Air dan UU No 32/2009 tentang Perlindungan dan Pe-ngelolaan Lingkungan Hidup, penataan fungsi sumber daya air dan lingkungan ditujukan bagi kepentingan dasar ma-

nusia baik pe-menuhan air baku u n t u k M C K (mandi,

cuci, kakus), untuk irigasi,

untuk pembang-kit listrik, maupun

penghijauan. Untuk tujuan itu, harus dilaku-

kan penataan daerah aliran sungai (DAS) 13 sungai mulai hulu di Puncak dan Cianjur sampai muaranya di pantai utara Jakarta.

Penataan fungsi sumber daya air dan lingkungan itu dapat di-jalankan dengan membangun enam proyek penataan sum-

ber air usulan Gubernur Joko Widodo dan pemerintah pusat tersebut. Berkaitan dengan lingkungan dan tata ruang Ja-bodetabek, harus ditata ulang bahkan izin pembangunan vila dicabut bagi developer perumahan dan perkantoran di Puncak, Cianjur, dan ka-wasan Halimun-Salak serta menata kawasan perumahan dan permukiman sesuai UU No 1/2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman dan UU No 20/2011 tentang Rumah Susun. Sejalan dengan itu, sesuai UU No 26/2007 tentang Penataan Ruang, pemerintah daerah menertibkan tata ruang wilayah. Dengan perda RTRW, warga diwajibkan mengelola sampah dalam dua jenis (kering dan basah) serta mewajibkan setiap rumah tangga, kan-tor, vila, sekolah, lembaga ke-masyarakatan untuk menggali sumur peresapan air, dikontrol dan diberi sanksi.

Kedua, ekologi yang menya-kitkan di Jakarta selain banjir (dan sampah) ialah kemacetan. Pada siang hari ada 14 juta warga yang bekerja di Jakarta dan hanya sekitar 8 juta orang yang tinggal di malam hari. Selebihnya mobilitas ke se-tiap penjuru Jabodetabek. Itu berarti membutuhkan sarana dan prasarana transportasi baik bus (umum dan busway), kereta commuter line, maupun kereta rel listrik (KRL), yang dioperasikan sesuai dengan UU No 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ) dan UU No 23/2007 tentang Perkere-taapian.

Jika sekitar 6 juta warga yang tinggal di luar Jakarta ha-nya diatur DKI dan PT KA (PT Commuterline), akan sulit me-nembus wilayah administratif pemerintahan, dan tidak akan mewujudkan MRT (mass rapid transit). Karena itu, transpor-tasi harus juga menjadi urusan wajib pemerintah pusat, inte-grasi dengan penataan banjir

dan lingkungan.Ket iga , pol i t ik ekologi

berkaitan dengan jaminan keamanan dan ketertiban. Wilayah Jabodetabek sangat rawan kasus-kasus kejahatan seperti narkoba, pembunuhan, penggunaan senjata api, pe-merkosaan, kekerasan bahkan atas nama agama dan golongan, pencurian, pembobolan bank, dan korupsi sampai pencucian uang. Semua kejahatan itu berdelik tindak pidana ringan sampai extraordinary crime, baik kejahatan lingkungan maupun kejahatan kemanu-siaan. Dalam pembaruan poli-tik ekologi penegakan hukum sampai pemiskinan koruptor harus bisa dijalankan tanpa pandang bulu.

Dengan ketiga dimensi politik ekologi itu, kita sampai pada kesadaran baru bahwa banjir, macet, dan kejahatan ibarat saudara ‘kembar siam’yang membutuhkan revolusi para-digma. Tidak ada pilihan lain selain penangannya harus oleh lembaga setingkat menteri. Tidak salah jika kita meminta Presiden untuk segera mem-bentuk kementerian urusan Jabodetabek.

Hal itu mendesak dengan menunjuk Pasal 6 UU No 39/2008 tentang Kementerian Negara yang isinya merujuk Pasal 5 ayat (2) dan ayat (3), yang mengatur kewenangan presiden membentuk kemen-terian untuk urusan lingkung-an hidup, transportasi, dan keamanan (dalam hal ini daerah khusus seperti Jabo-detabek). Dengan demikian, baik komitmen Gubernur Joko Widodo dan pemerintah pusat untuk membangun 6 megaproyek penanggulangan banjir di wilayah Jabodetabek maupun wacana megapolitan yang dulu pernah diungkap mantan Gubernur Sutiyoso akan terwujud dengan ada-nya kementerian urusan Ja-bodetabek.

TIDAK dapat dimung-kiri lagi intensitas per-saingan antarnegara yang semakin tinggi

telah menjadi ciri utama di-namika perekonomian global pada abad ke-21 ini. Eksistensi sebuah negara menjadi sangat ditentukan kemampuan negara itu menciptakan basis-basis keunggulan kompetitif secara berkelanjutan. Kemampuan sumber daya manusia serta kemajuan inovasi dan teknologi pun menjadi kunci kesuksesan dalam peningkatan daya saing suatu negara.

Menurunnya rangking In-donesia pada 2011 terutama disebabkan merosotnya kinerja sebagian besar pilar daya saing. Dari berbagai pengukuran daya saing yang pernah dilakukan pada 2011, umumnya posisi Indonesia relatif tertinggal oleh beberapa negara tetangga di ka-wasan Asia Pasifi k, yaitu WEF (GCI) rangking 46 dari 142 ne-gara; WEF (capacity innovation) rangking 30 dari 138 negara; WEF (hightech export) rangk-

ing 40 dari 138 negara; UNDP (human development index) rangking 124 dari 187 negara; UNDP (technology achievement index) rangking 56 dari 67 ne-gara; dan World Bank (doing business) rangking 126 dari 183 negara.

Dari 12 pilar daya saing yang dijadikan ukuran World Eco-nomic Forum (WEF), Indonesia mengalami penurunan pada delapan pilar, yakni pilar in-stitusi (dari urutan ke-61 pada 2010 menjadi rangking ke-71 pada 2011), pilar kesehatan dan pendidikan dasar (dari 62 ke 64), pilar pendidikan tinggi dan pelatihan (dari 66 ke 69), pilar efisiensi pasar barang (dari 49 ke 67), pilar efi siensi pasar tenaga kerja (dari 84 ke 94), pilar kecanggihan pasar keuangan (dari 62 ke 69), pilar kesiapan teknologi (dari 91 ke 94), dan pilar kecanggihan bis-nis (dari 37 ke 45). Sementara itu, dua pilar menggoreskan peningkatan posisi, yaitu pilar infrastruktur dari 82 ke 76 dan pilar stabilitas ekonomi makro

dari 35 ke 23. Dua pilar lainnya tidak mengalami perubahan rangking, dengan pilar ukuran pasar masih berada pada urut-an ke-15 dan pilar inovasi tetap pada posisi ke-36.

Dengan posisi seperti itu, World Economic Forum me-masukkan Indonesia ke kate-gori effi ciency-driven economy bersama 28 negara lainnya, di antaranya China, Malaysia, dan Thailand. Jika dibanding-kan dengan 2008, Indonesia telah mengalami transformasi tahapan pembangunan dari semula factor-driven economy menjadi economy in transition from factor-driven economy to effi ciency-driven economy pada 2009 dan 2010. Selanjutnya pada 2011, tahapan pemba-ngunan Indonesia bertrans-formasi lagi menjadi effi ciency-driven economy.

Dengan memperhatikan ke-cenderungan transformasi ter-sebut, peluang untuk mencapai tahapan innovation-driven econ-omy dalam beberapa tahun ke depan masih sangat terbuka, se-bagaimana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 dan kemudian dipertegas

melalui Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI).

Pada 2025 tahapan pemba-ngunan Indonesia direncana-kan sudah berada pada kategori innovation-driven economy. Un-tuk mencapai tahapan innova-

tion-driven economy, Indonesia harus terus memperkuat pilar kecanggihan bisnis dan pilar inovasi. Dengan lain perkataan, Indonesia membutuhkan kebi-jakan peningkatan daya saing nasional melalui penguatan sistem inovasi.

Sistem inovasiUntuk meningkatkan kem-

bali daya saing Indonesia di

ranah internasional, kebijakan penguatan sistem inovasi dapat menjadi jawabannya. Sistem inovasi pada dasarnya meru-pakan sistem (suatu kesatuan) yang terdiri dari sehimpunan aktor, kelembagaan, jaringan, kemitraan, hubungan interaksi, dan proses produktif yang me-mengaruhi arah perkembangan dan kecepatan inovasi dan difusinya (termasuk teknologi dan praktik baik/terbaik) serta proses pembelajaran.

Sistem inovasi sebenarnya mencakup basis ilmu pengeta-huan dan teknologi, basis pro-duksi, dan pemanfaatan dan difusinya dalam masyarakat serta proses pembelajaran yang berkembang.

Kebijakan penguatan sistem inovasi merupakan wahana utama untuk meningkatkan daya saing dan kohesi sosial dalam mewujudkan masyara-kat yang sejahtera, adil, maju mandiri, dan beradab berbasis innovation-driven economy sebagaimana diamanatkan da-lam RPJPN 2005-2025. Untuk mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, maju mandiri, dan beradab berbasis innova-tion-driven economy pada 2025, ada enam agenda penguatan sistem inovasi.

Pertama, mengembangkan kerangka umum yang kondusif bagi inovasi dan bisnis. Agenda itu pada intinya berkaitan de-ngan tujuan menciptakan iklim pada tataran nasional ataupun daerah yang kondusif, khusus-

nya bagi bisnis, dan perkem-bangan sistem inovasi pada umumnya.

Kedua, memperkuat kelem-bagaan dan daya dukung iptek/litbang serta mengembangkan kemampuan absorpsi industri khususnya UKM.

Ketiga, menumbuhkembang-kan kolaborasi bagi inovasi dan meningkatkan difusi inovasi, praktik baik/terbaik dan/atau hasil litbang. Tujuan utama-nya ialah mendorong interaksi produktif multipihak yang sal-ing menguntungkan bagi per-kembangan inovasi dan difus-inya, penyebarluasan praktik baik dan hasil-hasil litbang yang sesuai dengan potensi terbaik nasional/daerah. Dam-pak inovasi atau pengetahuan/teknologi secara signifi kan atas kemajuan ekonomi suatu daer-ah, misalnya, sebenarnya akan ditentukan seberapa cepat dan luas difusinya dapat didorong di daerah yang bersangkutan.

Keempat, mendorong budaya inovasi. Tujuan agenda itu ialah membangun landasan budaya kreatif-inovatif dan kewirausa-haan, menumbuhkembangkan perusahaan-perusahaan baru (pemula) yang inovatif, serta memperkuat kohesi sosial.

Kelima, menumbuhkem-bangkan dan memperkuat keterpaduan pemajuan sistem inovasi dan klaster industri daerah dan nasional. Tujuan utamanya ialah mendorong investasi dan aktivitas dalam sistem inovasi sejalan, saling

melengkapi dan memperkuat dengan penguatan rantai nilai dalam jaringan ataupun klaster industri di Indonesia.

Keenam, penyelarasan de-ngan perkembangan global. Tujuan utama upaya tersebut ialah meningkatkan pengeta-huan, keterampilan, dan kesia-pan penentu kebijakan ataupun para pemangku kepentingan di tingkat nasional dan daerah agar semakin dapat memahami dan menguasai perkembangan global untuk dimanfaatkan bagi kepentingan nasional dan daerah.

Kemampuan nasional dan daerah untuk menghadapi di-namika perkembangan global akan semakin menentukan posisi negara dan daerah yang bersangkutan secara nasional dan di arena pergaulan inter-nasional.

Keenam agenda pokok ter-sebut dipandang sangat stra-tegis dalam upaya mempersiap-kan masyarakat memasuki era ekonomi pengetahuan (know-ledge economy) dan masyara-kat pengetahuan (knowledge society). Untuk membangun masyarakat yang maju dan mandiri dalam tatanan global di era ekonomi dan masya-rakat berbasis pengetahuan, pengembangan kualitas SDM, sistem inovasi yang kuat, sistem informasi dan komunikasi yang efektif dan efisien, serta du-kungan rezim kebijakan yang tepat merupakan pilar yang amat dibutuhkan.

Peningkatan Daya Saing dan Penguatan Sistem Inovasi

Politik Ekologi dan Menteri Jabodetabek

DharmawanPerekayasa madya BPPT

rp

Ansel AlamanPengajar Unika Atma Jaya Jakarta

dt

PARTISIPASI OPINI Kirimkan ke email: opini@mediaindonesia.com atau opinimi@yahoo.com atau fax: (021) 5812105, (Maksimal 6.000 karakter tanpa spasi. Sertakan nama. alamat lengkap, nomor telepon dan foto kopi KTP)

SELASA, 29 JANUARI 2013OPINI6

Sistem inovasi sebenarnya

mencakup basis ilmu pengetahuan

dan teknologi.

Pendiri: Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm)Direktur Utama: Lestari MoerdijatDirektur Pemberitaan/Penanggung Jawab: Usman Kan-songDewan Redaksi Media Group: Saur M. Hutabarat (Ketua), Bambang Eka Wijaya, Djadjat Sudradjat, Djafar H. Assegaff, Elman Saragih, Laurens Tato, Lestari Moerdijat, Rahni Lowhur Schad, Suryopratomo, Toeti P. Adhitama, Usman KansongRedaktur Senior: Elman Saragih, Laurens TatoKepala Divisi Pemberitaan: Kleden SubanKepala Divisi Content Enrichment: Gaudensius SuhardiDeputi Kepala Divisi Pemberitaan: Abdul KoharSekretaris Redaksi: Teguh NirwahyudiAsisten Kepala Divisi Pemberitaan: Ade Alawi, Haryo Prase-tyo, Jaka Budisantosa, Ono Sarwono, Rosmery C. SihombingAsisten Kepala Divisi Foto: Hariyanto

523167.Telepon/Fax Layanan Pembaca: (021) 5821303, Tele-pon/ Fax Iklan: (021) 5812107, 5812113, Telepon Sirku-lasi: (021) 5812095, Telepon Distribusi: (021) 5812077, Telepon Per cetakan: (021) 5812086, Harga Langganan: Rp67.000 per bulan (Jabodetabek), di luar P. Jawa + ongkos kirim, No. Reke ning Bank: a.n. PT Citra Media Nusa Purnama Bank Mandiri - Cab. Taman Kebon Jeruk: 117-009-500-9098; BCA - Cab. Su dir man: 035-306-5014, Diterbitkan oleh: PT Citra Media Nusa Pur nama, Jakarta, Alamat Redaksi/Tata Usaha/Iklan/Sirkulasi: Kompleks Delta Kedoya, Jl. Pilar Raya Kav. A-D, Kedoya Se latan, Kebon Jeruk, Jakarta Barat - 11520, Telepon: (021) 5812088 (Hunting), Fax: (021) 5812105 (Redaksi) e-mail: redaksi@mediaindonesia.com, Percetakan: Media In do nesia, Jakarta, ISSN: 0215-4935, Website: www.mediaindo nesia.com,

DALAM MELAKSANAKAN TUGAS JURNALISTIK, WAR-TAWAN MEDIA INDONESIA DILENGKAPI KARTU PERS DAN TIDAK DI PERKENANKAN MENERIMA ATAU ME-MINTA IMBALAN DE NGAN ALASAN APA PUN

Redaktur: Agus Mulyawan, Ahmad Punto, Anton Kuste dja, Cri Qanon Ria Dewi, Eko Rahmawanto, Eko Suprihatno, Hapsoro Poetro, Ida Farida, Iis Zatnika, Irana Shalindra, Jerome E. Wirawan, M. Soleh, Mathias S. Brahmana, Sadyo Kristiarto, Santhy M. Sibarani, Soelisti-jono, Wendy Mehari Utami, Wi dhoroso, Windy Dyah IndriantariStaf Redaksi: Adam Dwi Putra, Agung Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Andreas Timothy, Aries Wijak-sena, Asep Toha, Asni Harismi, Bintang Krisanti, Bunga Pertiwi, Cornelius Eko, Daniel Wesly Rudolf, Denny Parsaulian Sinaga, Deri Dahuri, Dian Palupi, Dika Dania Kardi, Dinny Mu tiah, Dwi Tu pa ni Gunarwati, Edna Agitta Meryynanda, Emir Chairullah, Eni Kartinah, Fardi an sah Noor, Fidel Ali Permana, Gayatri Suroyo, Gino F. Hadi, Hafizd Mukti Ahmad, Heru Prih mantoro, Heryadi, Hillarius U. Gani, Iwan Kurniawan, Jajang Su mantri, Jonggi Pangihutan M, Marchelo, Mirza Andreas, Mo hamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nesty Trioka Pa-mungkas, Nurulia Juwita, Panca Syurkani, Permana Pandega Jaya, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Rommy Pujianto, Sabam Sinaga, Se-lamat Saragih, Sidik Pra mo no, Siswantini Sur yandari, Sitriah Hamid, Siska Nurifah, Su geng Sumariyadi, Sulaiman Basri, Sumar yanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Tha latie Yani, Tutus Subronto, Usman Iskandar, Vini Mariyane Rosya, Zu baedah Hanum

Biro Redaksi: Dede Susianti (Bogor) Eriez M. Rizal (Bandung); Kisar Rajagukguk (Depok); Firman Saragih (Karawang); Yusuf Riaman (NTB); Baharman (Palembang); Parulian Manulang (Pa-

dang); Haryanto (Semarang); Widjajadi (Solo); Faishol Taselan (Surabaya)

METROTVNEWS.COMHead of Metrotvnews.com: Asep SetiawanAssistant to Head: Jemmy BagotaNews: Tjahyo Utomo, KhudoriKanal/Social Media: Victor JP NababanRedaksi: Agus Triwibowo, Asnawi Khaddaf, Basuki Eka P, Dendi Suharyana, Deni Fauzan, Edwin Tirani, Heni Rahayu, Henri Salomo, Irvan Sihombing, Laila B, Patna Budi Utami, Rizky Yanuardi, Sjai-chul, Wily Haryono, Wisnu AS, Retno Hemawati, Rina Garmina, Nurtjahyadi, Afwan A, Andhini, Andrie, Donny Andhika, Fario Un-tung, Gita, Kesturi, Mufti S, Prita Daneswari, Rita Ayuningtyas, Satwika, Timmi

DIVISI TABLOID, MAJALAH, DAN BUKU (PUBLISHING)Asisten Kepala Divisi: Budiana Indrastuti, Mochamad Anwar SurahmanRedaktur: Agus Wahyu Kristianto, Lintang Rowe

CONTENT ENRICHMENTPeriset: Heru Prasetyo (Redaktur), Desi Yasmini S, Devi Asriana, Gurit Adi SuryoBahasa: Dony Tjiptonugroho (Redaktur), Aam Firdaus, Adang

Iskandar, Henry Bachtiar, Ni Nyoman Dwi Astarini, Riko Alfonso, Suprianto

ARTISTIKAsisten Kepala Divisi: Rio Okto WaasRedaktur: Annette Natalia, Donatus Ola Pereda, Gatot Purnomo, Marjuki, Prayogi, Ruddy Pata AreadiStaf Redaksi: Ali Firdaus, Ami Luhur, Ananto Prabowo, Andi Nursandi, Arieffi Anggadha, Bayu Aditya Ramadhani, Bayu Wicak-sono, Briyan Bodo Hendro, Budi Setyo Widodo, Cathe rine Sia-haan, Dedy, Dharma Soleh, Endang Mawardi, Fredy Wijaya, Gugun Per ma na, Hari Syahriar, Haris Imron Armani, Haryadi, Marionsandez G, M. Rusli, Muhamad Nasir, Muhamad Yunus, Nana Su tisna, Novi Hernando, Nurkania Ismono, Putra Adji, Rugadi Tjahjono, Seno Aditya, Tutik Sunarsih, Warta SantosiOlah Foto: Saut Budiman Marpaung, Sutarman

PENGEMBANGAN BISNISSenior Kepala Divisi Sales & Marketing: Amdoni Nuzhaki ZakirKepala Divisi Marketing Communication: Fitriana Saiful BachriKepala Divisi Marketing Support & Publishing: Andreas Su-jiyonoAsisten Kepala Divisi Iklan: Gustaf Bernhard R Perwakilan Bandung: Ahmad Harun (022) 4210500; Surabaya: Tri Febrianto (031) 5667359; Yogyakarta: Andi Yu dhanto (0274)

Minta Penjelasan PT Federal International Finance

Kecewa dengan Kinerja Petugas Kelurahan dan Kecamatan

Kompetisi dalam Harmoni

SELASA, 29 JANUARI 2013 BEDAH EDITORIAL 7

Jangan Bicara HarmoniJANGANKAN kompetisi politik, kompetisi se-pak bola pun di negara kita sudah tidak lagi harmoni. Jadi, jangan bicara harmoni kalau masih mengedepankan kepentingan sendiri.

James Lewsen

Masih Optimistis 2014SAYA masih optimistis di Pemilu 2014 masih ada parpol/caleg yang punya hati nurani dan memperjuangkan rakyat. Harmoni bisa ter-wujud bila semua parpol/masyarakat saling menghormati partai lain. Wujudkan Indone-sia damai.

Lanang Saif Al-Brebesy

Bukan Cabang OlahragaPOLITIK bukan cabang olahraga yang berkom-petisi dengan etis dan harmoni. Kompetisi dalam politik menjadi harmoni apabila rakyat sudah tidak dapat dibodohi lagi.

Nanda Novain

Politik Dianggap KotorPOLITIK selalu begitu kotor karena mengha-lalkan berbagai cara untuk mencapai tujuan. Peraturan KPU dan Bawaslu dianggap imbauan karena tidak ada sanksi yang merugikan.

Nopiar Makawaru

Harmoni hanya UcapanKOMPETISI harmoni hanya ucapan. Parpol setelah unggul meninggalkan demokrasi dan membentuk dekorasi. Golput pilihan tepat karena parpol ibarat jamur lima tahunan yang tumbuh di tengah masyarakat. Rakyat pasti akan tergiur memetik walau beracun. Ini awal strategi perang untuk meraih sim-pati rakyat.

Jim Nawawi

Sulit Cari Tokoh ProrakyatSEKARANG ini sulit mencari partai maupun tokoh partai yang benar-benar berpihak dan memikirkan kepentingan rakyat. Umumnya hanya berkutat pada kepentingan pribadi maupun partai/golongan. Makanya kelak ha-rus hati-hati dan cermat dalam menentukan pilihan. Bagi saya, yang penting pilih partai maupun tokoh yang benar-benar prorakyat dan tidak munafi k.

Udin Panjat

Masyarakat masih EmosionalRASANYA sulit menciptakan harmoni di dalam Pemilu 2014. Sebab masyarakat kita masih bersifat emosional sehingga yang muncul ialah fanatisme sempit. Hal itu rawan timbul-nya pergesekan di akar rumput. Kontestan dan konstituen sifatnya masih kayak anak baru gede, jadi jangan terlalu berharap. Kec-uali partai-partai bisa mendidik para calegnya menjadi dewasa.

Haerudin Tea

28 Januari 2013

EDITORIAL Editorial @

Kompetisi PolitikHarus Jujur dan Adil

KOMPETISI dalam harmoni sangat penting agar tidak terjadi kekacauan akibat demokrasi yang sudah sa-lah kaprah. Rakyat bisa jadi korban.

08127943xxx NAMANYA saja pesta demo-krasi, jadi harus bermanis-manis dahulu, korupsi ke-mudian.

081584698xxx

KOMPETISI selicik-liciknya untuk menipu dan mem-bodohi rakyat.

085771071xxx

KOMPETISI sebelum pemi-lihan, harmoni setelah pe milu pasti kacau dan curang.

085656512xxx

HARMONI boleh saja, tapi

rakyat akan memilih partai yang betul-betul antikorupsi dan bukan cuma kencang di slogan.

085367404xxx

KOMPETISI politik itu har-uslah jujur, adil, dan bebas money politics.

082362115xxx

KOMPETISI partai berarti genderang berkompetisi untuk para penipu rakyat sudah dimulai. Itu artinya akan muncul koruptor-ko-ruptor baru.

085751416xxx

SEPANJANG sejarah negeri ini, tidak ada parpol yang ju-jur dalam berkampanye. Me-reka menempuh segala cara untuk mencapai tujuan.

02935575xxx

BerkompetisiBERKOMPETISILAH dengan sehat. Sementara itu, rakyat berhati-hatilah dalam meni-lai dan memilih, serta lebih cerdaslah.

Tentu tidak menutup ke-mungkinan akan banyak yang tidak menggunakan hak pilih. Itu bisa terjadi jika kegaduhan terus berlanjut dalam ketidak-sportifan. Dampaknya, publik kurang percaya kepada parpol dan calon legislatif, termasuk kepada calon presiden dan wapres. Bukan tidak mungkin golput akan semarak pula.

Rakean Agung Harus CerdasTENTU saja masyarakat harus lebih cerdas dalam memilih wakil-wakil yang akan men-jadi suara bagi mereka. Ma-syarakat bukan menjadi biang rusuh negara ini. Semoga In-donesia menjadi lebih baik.

Mendah Alwi Banyak OmongYANG harus diwaspadai dan

dicermati ialah jangan memi-lih orang-orang yang keba-nyakan omong. Masyarakat harus cermat dan meluaskan pengetahuan tentang hal itu.

Indro Dido

Upaya Mengelabui RakyatHARMONI sangat tidak cukup. Mengelabui rakyat dengan fanatisme ideologi, janji-janji dan nostalgia masa lalu, me-

manfaatkan kemiskinan dan kemelaratan dengan pem-berian materi, memanipu-lasi kebodohan rakyat tentang hak dan kewajiban sebagai warga negara, menyalahgu-nakan wewenang, termasuk pemanfaatan media, begitu marak belakangan ini. Bagi saya, pemilu dan pe milu ke-pala daerah masih sekadar formalitas demokrasi.

Arudji Rahman

Akan LupaKALAU sudah jadi pejabat tinggi, biasanya akan lupa rakyat miskin. Sebab, mereka akan sibuk memperkaya diri dan kelompoknya. Rakyat? Nanti saja ya...

Bryan Ardi

Kepentingan DiriMENEMPATKAN kepentingan umum di atas kepentingan pribadi adalah kunci kompe-tisi dalam harmoni. Kalau su-dah memikirkan diri sendiri, hancurlah negara ini.

Jeffri Ruby

SMS INTERAKTIF0811140772

Senin-Sabtu, 07.05 WIB di Metro TV

ONLINEmetrotvnews.com

FACEBOOK Harian Umum

Media Indonesia

Kirimkan tanggapan dan komentar Anda

melalui:

ONLINE

FACEBOOK

SEJAK ditetap-k a n l o l o s m e n j a d i

peserta pemilu oleh Komisi Pe-milihan Umum, partai politik boleh berkam-panye, kecuali melalui media massa dan ra-pat akbar. Itu artinya parpol

mulai berkom-petisi merebut

hati rakyat demi memenangi Pem-

ilu 2014.Semakin mendekati

Pemilu 2014, kompetisi antarparpol tentu semakin

hebat. Kompetisi paling hebat bisanya terjadi pada masa kampanye pemilu, baik pemilu legislatif maupun pemilu presiden. Kampanye menjadi wahana paling nyata untuk mengam-bil hati rakyat.

Tidak mengherankan bila parpol mengerahkan segala daya upaya un-tuk menarik minat rakyat di ajang kampanye. Jika berkaca pada pemilu-pemilu sebelumnya, parpol tak jarang menggunakan cara tak elok dalam

kampanye mereka. Mereka melaku-kan pelanggaran dan kecurangan demi merebut simpati rakyat.

Pada paruh pertama masa kampa-nye Pemilu Legislatif 2009, misalnya, Badan Pengawas Pemilu mencatat terjadi sekitar 197 pelanggaran. Pe-langgaran itu meliputi pelanggaran administratif, pelanggaran pidana, dan pelanggaran lain-lain. Celakanya, kebanyakan pelanggaran dilakukan parpol-parpol besar.

Dalam kampanye Pemilu Presiden 2009, Bawaslu mencatat terjadi 128 pelanggaran. Ironisnya, pelanggaran terbanyak dilakukan pasangan Susilo Bambang Yudhoyono dan Boediono yang kemudian terpilih sebagai pre-siden dan wakil presiden.

Pascapemilu, parlemen menjadi arena kompetisi berikutnya. Sejumlah pengamat politik memprediksikan tidak ada parpol yang memperoleh suara mayoritas mutlak. Itu artinya parpol bakal memiliki kekuatan relatif merata di parlemen. Kegaduhan poli-tik permanen tak ayal sangat potensial berlangsung di parlemen.

Koalisi tentu saja sangat mungkin terjadi dalam politik demi mengurangi intensitas kompetisi dan kegaduhan serta mengamankan kekuasaan. Akan tetapi, dengan berkaca pada penga-

laman pemerintahan saat ini, parpol yang tergabung dalam koalisi peme-rintahan SBY-Boediono ternyata tak berhenti berkompetisi dan bergaduh di parlemen serta pemerintahan.

Dengan melihat potensi kompetisi antarparpol yang penuh pelangga-ran, kecurangan, dan kegaduhan se-perti itu, ajakan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh kepada parpol sangat relevan. Pada penutupan Kongres I Partai NasDem, Sabtu (26/1), Surya Paloh mengajak seluruh parpol peserta pemilu untuk berkompetisi dalam harmoni.

Kompetisi dalam harmoni terjadi bila parpol bersikap dan berperilaku fair, mematuhi semua aturan pe-milu, dan mengedepankan etika berpolitik. Kompetisi dalam harmoni sesungguhnya akan menjadikan Pe-milu 2014, juga demokrasi kita, lebih berkualitas.

Sebaliknya, kompetisi yang penuh kecurangan dan kegaduhan yang tidak perlu membuat kemenangan parpol atau pasangan presiden dan wapres dipertanyakan publik. Pemilu dan demokrasi di negeri ini pun harus menanggung cacat politis.

Rakyat sudah muak dengan parpol yang terus-menerus mempertonton-kan kompetisi tidak sehat.FREDY

Kirimkan keluhan dan komentar Anda tentangpelayanan publik ke e-mail: forum@mediaindonesia.comFORUM

Kirimkan komentar Anda atas tema: Penyalahgunaan narkoba makin meningkat. Bagaimana antisipasi masyarakat? (periode 28 Januari - 2 Februari 2013) ke e-mail: opini@mediaindonesia.com

SEBAGAI warga, saya ingin bertanya kenapa bila ingin mengurus KTP

atau surat-surat dan datang pada pagi hari di kelurahan dan kecamatan di daerah Yog-yakarta, pasti disuruh pulang lagi. Hal itu terjadi pada Senin dengan alasan ada upacara yang selesainya pada pukul 09.00 WIB.

Anak SD saja upacara cuma 20 atau 15 menit. Pun lain lagi bila mengurus surat-surat atau KTP pada Selasa sampai Jumat, baru buka pukul 09.00. Sabtu sudah libur, padahal pada hari itu banyak waktu luang rakyat, seperti saya, untuk mengurus surat-surat ke kelurahan dan kecamatan.

Saya harap pemerintah Indonesia mempertegas dan mengkaji ulang sistem kerja PNS yang makin seenaknya sendiri bekerja. Padahal, rakyat membutuhkan pela-yanan mereka.

Ridho Agus Santosa AMdJl Bumijo Lor Jetis Yogyakartaridz432@gmail.com

SAYA adalah salah satu konsumen PT Federal International Finance

(FIF) sejak Juli 2011. Saya mencicil motor dengan te-nor cicilan 31 bulan, yang jatuh tempo setiap tanggal 20.

Per bulan, cicilannya sebe-sar Rp658 ribu. Motor tersebut dicicil atas nama salah satu keluarga saya, Nestri Puji Rahayu, yang tinggal di Pe-rumahan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Hingga beberapa bulan, tidak ada masalah de-ngan FIF.

Pelayanan FIF baru terasa

ganjil ketika jumlah cicilan motor mengalami pembeng-kakan hingga Rp20 ribu per bulan sejak November 2012 hingga Desember 2012, dari Rp658 ribu menjadi Rp678 ribu.

Anehnya, tidak ada pem-beritahuan dari FIF kenapa itu bisa terjadi. Saya hanya bisa menduga-duga, itu ter-jadi karena saya memang pernah terlambat membayar cicilan.

Pertanyaannya, kalau me-mang itu biaya denda, kenapa tidak ada pemberitahuan dari FIF? Kemudian, kenapa ‘den-

da’ itu baru dibebankan pada November-Desember 2012? Ada apa dengan FIF? Kenapa perjanjian yang dibuat di awal kontrak bisa berubah secara sepihak tanpa pemberitahuan secara resmi?

Melalui surat pembaca ini, saya berharap pihak FIF bisa memberikan penjelasan de-ngan lengkap. Atas perhati-annya, saya ucapkan terima kasih.

Hasudungan PCawang Jakarta Timur081386376699

SELASA, 29 JANUARI 2013PERKOTAAN8

Tomat mengalami lonjakan harga

hingga dua kali lipat dari Rp6.000/kg

menjadi Rp12 ribu/kg.

Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Serpong

belum StabilPASCABANJIR harga sembako dan sayuran di sejumlah pa-sar Tangerang Selatan (Tang-sel) belum stabil. Kepala Bidang Ketahanan Pangan Dinas Pertanian Peternak-an dan Ketahanan Pangan Tangsel Ferry Payacun men-jelaskan, sampai saat ini, penyebab kenaikan harga di pasar-pasar utama dipicu kesulitan masalah distribusi pascabanjir.

“Kenaikan harga lumayan tinggi selama dua minggu belakangan ini, berbarengan dengan banyaknya wilayah yang terendam banjir,” ucap Ferry di sela kegiatan peman-tauan distribusi sembako di Pasar Serpong, kemarin.

Dari pantauan di Pasar Serpong, beberapa harga komoditas mulai naik.

Ta n t o , 3 8 , p e d a g a n g sayuran di Pasar Serpong, mengungkapkan lonjakan harga sayuran seperti cabai merah keriting awalnya Rp14 ribu-Rp15 ribu/kg kini men-jadi Rp28 ribu/kg.

Harga cabai rawit men-jadi Rp24 ribu/kg dari harga sebelumnya Rp16 ribu/kg. Tomat mengalami lonjakan harga hingga dua kali lipat dari Rp6.000/kg menjadi Rp12 ribu/kg. “Selama seminggu lebih ini harganya tidak jelas, setiap hari terus naik-turun,” paparnya.

Harga telur ayam semula Rp1.000/butir kini menjadi Rp1.300/butir. Demikian pula telur ayam potong kini Rp19 ribu/kg dari harga sebelum-nya Rp15 ribu/kg. “Kenaikan sudah terjadi selama dua minggu belakangan ini,” ucapnya.

Selain harga melonjak, pasokan telur saat ini menu-run. Pasokan telur baru bisa

masuk ke pasar 4-5 hari kemudian. “Umumnya dua hari telur sudah masuk ke toko,” ujar Wijaya, pedagang telur.

Harga ikan pun terkena im-basnya. Apalagi pada musim hujan banyak nelayan tidak melaut karena gelombang tinggi. Pedagang ikan Nawi, 32, mengakui harga ikan laut dan ikan tawar mengalami kenaikan 20% dari harga semula.

“Alasan dari para pedagang ikan di pusat karena memang barangnya sekarang sedang susah,” ceritanya.

Sementara itu, harga mi-nyak goreng curah terbilang stabil. Hal itu diungkapkan Elni, 45, pedagang minyak goreng di Pasar Serpong. “Cuma sudah dua pekan ini kualitasnya menurun, kurang bagus. Mi nyak sering beku dan banyak endapan. Kalau harga tetap stabil,” ungkapnya.

Dalam menanggapi ke-tidakstabilan harga kebu-tuhan pokok itu, Ferry yakin dalam seminggu ke depan sudah stabil. “Nanti kita mo-nitoring lagi, kalau ada peda-gang nakal kita beri sanksi,” tegasnya. (DA/J-4)

MENYISAKAN LUMPUR DAN SAMPAH: Warga menghindari jalan yang berlumpur dengan melintas di atas bambu di kawasan Waduk Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, kemarin. Banjir yang telah surut di kawasan tersebut menyisakan lumpur dan sampah di sejumlah ruas jalan sehingga menimbulkan bau tak sedap serta menyebabkan jalan menjadi licin.

Warga Desak Normalisasi Sungai

Pemprov DKI akan Bangun Akses Muara Baru-Marunda

HAUFAN HASYIM SALENGKE

WA R G A y a n g tinggal di dua wilayah paling parah terkena

dampak banjir Jakarta, yaitu Kelurahan Penjaringan dan Kelurahan Pluit, Jakarta Utara, mendesak Pemprov DKI untuk segera menormalisasi sungai.

Seperti di Kampung Muara Baru yang dilintasi sebuah kali, saat banjir pada 17 Janu-ari lalu, ketinggian air menca-pai 60 cm-1 meter. Kali sema-kin dangkal dan sempit akibat sedimentasi sampah dan pem-bangunan perumahan.

Syarif, 40, warga Kebon Tebu RT 17/17 Muara Baru, Penjaring an, mengaku priha-tin dengan kondisi kali yang sudah tidak normal itu. “Seka-

rang ini Kali Muara Baru ditu-tup rumah. Sampah dibuang sembarangan ke kali. Ketika banjir, yang disalahkan pe-merintah. Warga juga salah,” ujar pria berprofesi sebagai nelayan itu dengan nada kesal, kemarin.

Apalagi di Muara Baru ba-nyak pemilik rumah menutup saluran air dengan beton. “Itu drainase ditutup-tutup be-gitu. Bagaimana air hujan bisa terbuang? Sulit dibersihkan. Walau saya tinggal di tempat kumuh, tetap tahu aturan,” imbuhnya.

Ia mendesak pemerintah untuk segera menormalisasi sungai sekaligus mengedukasi masyarakat tentang memper-lakukan kali secara benar.

Dalam kesempatan itu tokoh masyarakat Kapuk Muara

Hamid Efendi, 48, juga berha-rap Pemprov DKI merampung-kan pembangunan tanggul penahan air di wilayah terse-but. Menurutnya setiap bulan purnama, permukiman warga Kapuk Muara selalu tergenang rob. Intrusi air laut ke daratan akibat pemasangan site pile sepanjang 300 meter.

“Masalah kami sebenarnya hanya rob itu. Kalau pemba-ngunan tanggul rampung se-muanya, saya pikir kami bisa terbebas dari banjir air laut pasang,” ujarnya.

Adapun masalah lainnya, imbuh Hamid, yaitu belum adanya saluran air dari ru-mah-rumah warga menuju ke rumah pompa yang ada di tiga rukun warga (RW) yaitu 01, 04, dan 05. Akibatnya, pompa-pompa tersebut tidak pernah difungsikan.

“Air juga tidak bisa dialirkan ke rumah pompa tersebut ka-rena belum ada salurannya.”

Fokus pembersihanDalam menanggapi keluhan

warga, Wali Kota Jakarta Utara Bambang Sugiyono mengata-kan jajarannya masih fokus membersihkan dan mengang-kut sampah di semua titik wi-layah Jakarta Utara, khususnya yang terdampak banjir.

“Selain dibersihkan, jalan-jalan itu disemprot dengan Lysol untuk mencegah timbul-nya penyakit,” kata Bambang saat dihubungi.

Bambang menjelaskan pula pembangunan tanggul di Ka-puk Muara akan terus dilan-jutkan, apalagi APBD DKI 2013 sudah disahkan DPRD.

Sementara itu, berdasarkan rapat koordinasi evaluasi pe-nanganan banjir Jakarta di Posko Nasional Penanggu-langan Bencana Banjir, Kantor Kementerian PU, disepakati bahwa masa tanggap darurat telah berakhir dan diganti masa transisi darurat. Masa tran-

sisi berlangsung sejak kemarin hingga 26 Februari 2013.

Dalam masa transisi darurat itu berbagai upaya pemulih-an dilakukan. Seperti pena-nganan sampah, pembersihan lokasi banjir, dan pengangkut-annya.

Kementerian Kesehatan terus menyiagakan posko ke-sehatan dan tenaga kesehatan untuk memonitor dan meng-antisipasi kejadian luar biasa yang mungkin terjadi pasca-bencana, serta mendorong ke-giatan peng asapan, lisolisasi ti-dak saja di daerah pascabanjir tetapi juga di wilayah sekitar termasuk kabupaten/kota di sekitar DKI Jakarta.

Adapun soal penanganan in-frastruktur sungai dan pengen-dali banjir oleh Kementerian PU akan dibahas lebih lanjut besok. (J-4)

haufan_hasyim@mediaindonesia.com

PEMERINTAH Provinsi DKI Ja-karta berencana membangun sebuah pelabuhan umum di Jakarta Utara untuk membuka akses Muara Baru ke Marunda. Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama menegas-kan hal itu di Balai Kota DKI, kemarin.

“Saya meninjau pelabuhan dari Marunda ke Muara Baru Minggu (27/1) sore. Dengan kecepatan 30 knot dengan panjang 17 kilometer, butuh waktu kira-kira 20 menit (jarak Marunda-Muara Baru),” kata Ahok, sapaan akrab Basuki.

Menurut Ahok, pembukaan akses laut itu bertujuan un-

tuk mempermudah mobilitas warga Jakarta yang tinggal di kawasan Penjaringan ke Cilincing atau sebaliknya, ser-ta khususnya bagi mereka yang menghuni Rumah Susun (Rusun) Marunda.

Jika pembukaan pelabuhan itu terealisasikan, Pemprov DKI akan membangun jalan in-speksi di samping Kanal Banjir Timur (KBT), sebagai akses ke wilayah timur Jakarta, seperti Duren Sawit.

“Jadi, kalau nanti ada yang buka jalur Muara Baru-Marun-da bersebelahan dengan KBT, tinggal jalan kaki. Ada juga ja lan untuk inspeksi kanal.

Kalau warga dalam keadaan darurat ke rumah sakit di Du ren Sawit, bisa memakai ambulans,” terangnya.

Ahok juga mengungkapkan saat ini peminat Rusun Ma-run da masih sepi. Hal itu dise babkan adanya permainan

oknum di Pemprov DKI yang membangun isu tidak benar di lapangan. “Di lapangan ternya-ta ada oknum-oknum yang mempersulit. Membangun isu dengan mengatakan tidak ada air, tidak ada listrik, ya warga kecewa,” ungkap Ahok.

Ahok menduga isu seperti itu sengaja dikembangkan untuk mengambil keuntungan lebih dari penyewaan unit Ru-sun Marunda. Maklum, selain pembukaan pelabuhan umum juga akan beroperasi pabrik-pabrik baru di lingkungan kawasan berikat nusantara (KBN) Marunda dengan jum-lah kebutuhan pekerja men-

capai ribuan orang.Namun, tidak semua warga

setuju dengan relokasi di rusun karena sulit mengakses trans-portasi. “Kalau saya enggak mau (direlokasi) ke sana karena kejauhan. Usaha saya di Muara Baru ini sementara transpor-tasi ke Marunda kan susah,” ujar Hasan, 32, warga RT 17/19 Muara Baru, Penjaringan.

Saat ini, ada sekitar 17 ribu jiwa yang tinggal di sekitar Waduk Pluit. Jika relokasi terlaksana, sekitar 1.400 jiwa akan ditempatkan di tiga rusun seperti Rusun Marunda, Pu-lau Gebang, serta Pinus Elok. (HH/J-4)

Saya meninjau pelabuhan dari Marunda ke Muara Baru Minggu (27/1) sore.”

Basuki Tjahaja PurnamaWakil Gubernur DKI Jakarta

Masa tanggap darurat diganti masa transisi darurat hingga 26 Februari 2013.

RELOKASI WARGA PLUIT: Warga korban banjir di Pluit, Penjaringan, Jakarta Utara, menaiki bus saat akan direlokasi ke Rusunawa Marunda, kemarin. Relokasi diharapkan dapat memberikan kesempatan kepada Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan normalisasi Waduk Pluit, meskipun masih banyak warga yang tetap bertahan.

MI/IMMANUEL ANTONIUS

MI/IMMANUEL ANTONIUS

SEJUMLAH pedagang kaki lima (PKL) sedang merapikan

dagangan di Pasar Modern Town Market, Kota Tangerang. Ada 176 PKL yang berjualan di situ. Mereka dahulu pedagang eks Pasar Anyar, Cikokol, Babakan, Karawaci, dan beberapa pasar lainnya yang tersebar di Kota Tangerang.

Bangunan baru khusus disediakan bagi para PKL. Di tembok bangunan terdapat spanduk bertuliskan ‘Terima Kasih para PKL dan Lapak yang Bersedia Berjualan di sini’.

Para pedagang tersebut saat ini menempati lapak

yang lebih layak dengan ukuran sekitar 2x1,5 meter di area terbuka bagian tengah atau Blok L Pasar Modern Town Market.

“Dulu saya dagang di Pasar Karawaci. Alhamdulillah sekarang bisa berdagang di sini,” kata Didik, pedagang minuman dan makanan ringan di blok itu.

Awalnya, kata Didik yang tinggal di Perumnas 1 Karawaci, Kota Tangerang, ia berdagang di Pasar Karawaci. Namun, setelah Pasar Modern Town Market dibuka, istrinya mencoba buka usaha di sana. Setelah usaha itu jalan, ia pun pindah untuk berdagang

dengan istrinya di pasar modern itu.

“Alhamdulillah makin banyak konsumen yang datang, khususnya di pagi hari,” imbuhnya.

Konsep pasarnya seperti pulau. Semua orang bisa berjalan berkeliling untuk berbelanja. Selain ada pedagang sayuran, buah-buahan, daging, ikan, dan bumbu, juga ada kios-kios yang menjual pakaian, kerajinan, kue basah, dan lainnya. Tempatnya juga bersih.

Selain PKL, ada 319 pedagang lain yang merupakan pedagang usaha kecil menengah (UKM) yang

mengembangkan usaha di Pasar Modern Town Market.

“Para pedagang yang menempati kios ini mayoritas sudah memiliki kios di tempat lain. Mereka di sini untuk mengembangkan usaha yang sudah ada,” kata Fenny, Tenan Relation Pasar Modern Town Market.

Untuk memiliki kios tersebut, Kata Fenny, para pedagang UKM harus membeli, sedangkan lapak atau PKL hanya sewa Rp500 ribu/bulan. “Untuk tahun pertama ini, kami masih berikan diskon 20% kepada pedagang di lapak

sebagai bentuk dari subsidi hingga pasar ini benar-benar ramai konsumen,” kata dia.

Ia menambahkan, banyaknya PKL atau lapak yang ditawari masuk ke pasar modern itu karena ingin membantu program pemerintah dalam menertibkan PKL.

“Di samping itu, warga di Perumahan Modernland saat ini mencapai 6.000 orang. Mereka, bila ingin belanja, harus keluar. Mengapa tidak kita tampung saja para pedagang sayuran, PKL, dan lainnya di pasar modern ini,” imbuhnya. (Sumantri/J-4)

Bunga Trotoar Tangerang Mulai Ditampung di Pasar Modern

MI/SUMANTRI

MAL UNTUK PKL: Para pedagang kaki lima (PKL) merapikan dagangan mereka di Pasar Modern Town Market, Kota Tangerang, Banten, kemarin. Sebanyak 176 PKL yang dahulu berjualan secara liar di sejumlah pasar dan pinggir jalan saat ini menempati lapak yang lebih layak dengan ukuran sekitar 2 x 1,5 meter di area terbuka bagian tengah atau Blok L Pasar Modern Town Market.

Diduga Mabuk,Pengemudi Harrier

Tabrak 2 Orang

SELASA, 29 JANUARI 2013 PENEGAKAN HUKUM 9

Sudah menjadi (ditetapkan) tersangka karena kasus kecelakaan di jalan raya. Dia kini ditahan.’’

GOLDA EKSA

TOYOTA Harrier B 8848 PG yang dikemudikan Hilman Fahmi me-nabrak sepeda mo-

tor yang tengah melintas di Jalan Supomo, Pancoran, ke-marin dini hari. Fahmi diduga ber kendara dalam kondisi mabuk.

Akibatnya, pengendara mo-tor Abdul Malik dan kawannya yang membonceng, Bahrul, harus masuk rumah sakit. Ab-dul terluka di bagian pelipis, tangan, dan kaki, sedangkan Bahrul menderita patah kaki sebelah kiri. Korban dilarikan ke RSCM untuk mendapatkan pengobatan.

Insiden terjadi pukul 03.35 WIB, kemarin. Fahmi dijadikan tersangka karena terbukti lalai dan diduga membawa kenda-raan dalam kondisi terpen-garuh alkohol dan narkoba. Akibatnya, mobil yang diken-darainya menabrak sepeda motor yang ditumpangi kedua korban.

“Sudah menjadi (ditetap-kan) tersangka karena kasus kecelakaan di jalan raya. Dia kini ditahan,” ujar Kasubdit Penegakan Hukum Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya AKB Sudarmanto, kemarin.

Di hadapan penyidik, ter-sangka mengaku panik karena merasa dikejar orang sehingga

terpaksa memacu kendaraan di luar batas normal. Mobil mewah itu pun hilang kese-imbangan dan menerabas be ton pembatas jalan hingga akhirnya menabrak motor Suzuki merah L 5237 PF yang dikendarai Abdul.

Ketika dilangsungkan proses evakuasi, petugas menda-pati sejumlah narkoba yang di sembunyikan di balik celana dalam tersangka.

Barang bukti narkoba yang ditemukan ialah 32 butir ekstasi, 10 paket sabu, dan 1 paket heroin. Petugas juga menemukan 1 timbang an sabu yang dilengkapi alat pengisap (bong), 1 bungkus kopi, 3 ponsel, uang tunai Rp23.752.000, beberapa botol minuman keras, 2 pisau lipat, dan sebilah kampak.

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Rikwanto mendu-ga tersangka adalah pengedar narkoba. Untuk memastikan

fakta itu, penyidik Ditserse Narkoba Polda Metro masih melakukan penyidikan. Apa-lagi jika dikaitkan dengan tim-bangan sabu yang tersimpan di dalam kendaraan, kemung-kinan itu bertambah besar. “Ada timbangan dan mungkin saja dia habis meng antar ba-rang (narkoba),” tandasnya.

Sindikat internasionalSementara itu, tiga narapi-

dana yang diganjar hukuman mati terbukti aktif mengenda-likan bisnis narkoba dari balik jeruji besi. Jaringan tersebut diawaki seorang warga negara Malaysia.

Ia kini tengah diburu In-terpol dan Bareskrim Polri. “Peredaran narkoba ini diken-dalikan melalui satu jaringan besar yang terpusat di Malay-sia,” kata Wakapolda Metro Jaya Brigjen Sudjarno.

Mereka ialah Tan Sualin (WN Singapura) dan Adame Wilson alias Oge (WN Nige-ria). Kedua terpidana mati itu mendekam di LP Nusakam-bangan, Jawa Tengah, sedang-kan satu narapidana lain asal Malaysia yakni Lee Che Hen berada di LP Cipinang.

Sudjarno menjelaskan, se-lain ketiga orang yang menjadi kaki tangan sindikat interna-sional itu, 13 tersangka lain juga ikut ditangkap pihak kepolisian. Seluruhnya terlibat dalam lalu lintas peredaran narkotika di Tanah Air. (J-3)

golda@mediaindonesia.com

SINDIKAT NARKOTIKA INTERNASIONAL: Petugas Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya menunjukkan barang bukti dan tersangka anggota sindikat narkotika internasional di Markas Polda Metro Jaya, Jakarta, kemarin. Polisi berhasil mengungkap sindikat narkotika internasional yang dikendalikan dari dalam penjara dengan menangkap 16 orang, tiga di antaranya adalah WNA.

Dua Anggota Red Devil Tewas Didor

Raffi juga Terjerat Urusan Utang Piutang

Hatta Tegaskan Rasyid di Indonesia

TINDAK pencurian kendaraan bermotor semakin marak. Kelompok yang bermain pun kian bertambah. Kali ini mun-cul sebuah kelompok yang me-namakan dirinya kelompok Setan Merah atau Red Devil. Dalam beraksi, kelompok itu menggunakan senjata tajam hingga senjata api. Para pe-laku juga menggunakan mobil Suzuki Swift merah B 1342 OP dengan stiker bertuliskan ‘Red Devil’. Di tempat sepi, anggota komplotan diturunkan.

“Sasaran mereka di tempat sepi, dihadang lalu diacungi golok ataupun senjata api.

Begitu korbannya takut, lang-sung diambil. Kalau mela-wan, ya dibacok,” kata Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat AKB Hengki Haryadi di Ja-karta, kemarin.

Berdasarkan 12 laporan yang telah diterima Polres Ja-karta Barat, anggota Reskrim pun segera mencari pelaku yang berjumlah sekitar tujuh orang. Polisi mendapat infor-masi bahwa pelaku pencurian dengan kekerasan tersebut tengah berada di wilayah Serang, Banten.

Pada Minggu (27/1) sekitar pukul 17.00 WIB, anggota

polres mulai mengikuti dua orang yang mengendarai Su-zuki Swift, yakni Bahrudin, 40, dan Ahmad Asrori, 38. Keduanya menjemput teman mereka bernama Heri Doni, 35.

“Kami tangkap saat mereka mengisi bahan bakar di SPBU Kota Serang. Untuk pengem-bangan, mereka kami bawa ke daerah Kembangan, Jakarta Barat,” imbuhnya.

Polisi mendapatkan tambah-an barang bukti berupa satu senjata jenis airsoft gun, sen-jata api jenis rakitan berikut peluru, dan dua kunci leter

T. Bahrudin yang berperan sebagai pemimpin mengata-kan ia menyembunyikan satu senjata api di sekitar pinggir Tol Jakarta-Merak.

“Setelah diantar ke pinggir tol, Bahrudin dan Heri malah melawan. Mereka akhirnya tewas setelah ditembak petu-gas. Bahrudin maupun Heri itu residivis, sementara Ah-mad Asrori hanya bertugas se-bagai petugas antar jemput,” jelasnya.

Kini polisi masih memburu empat orang yang masuk da-lam daftar pencarian orang.(WU/J-3)

RUMAH bergaya minimalis di Jalan Gunung Balong I No 16 I, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, masih menjadi pusat perha-tian masyarakat sekitar. Ru-mah milik Raffi Ahmad itu tak lantas sepi setelah dige rebek petugas Badan Narkotika Na-sional (BNN).

Tampak di rumah itu warga masih menggerombol dan membicarakan Raffi . Tiba-ti-

ba, datanglah dua orang lelaki dari perusahaan pembiayaan bernama PT Verena Multifi -nance. Kedatangan mereka adalah untuk menyita mobil Toyota Fortuner putih ber-nopol B 173 RYS dari rumah Raffi . “Mobil ini barang yang dijadikan objek pembelian di akta peminjaman uang yang dilakukan atas nama Intan Pu-tri, bulan Oktober lalu,” kata

Pohan, salah seorang lelaki itu di kediaman Raffi .

Ia menjelaskan peminjaman uang Rp275 juta buat membeli mobil Fortuner itu oleh Intan. Mobil akan diberikan Raffi kepada adiknya, Syahnaz Shadiqa.

Setelah didapat, mobil dise-rahkan ke Raffi. “Dikonfir-masi langsung ke Raffi lewat telepon, katanya mobilnya

malah sudah dijual dan kalau ada apa-apa cari Raffi di Dah-syat,” kata Pohan menirukan hasil konfi rmasi dari Raffi .

Sayangnya, proses pem-bayaran Intan ke PT Venera Multifinance bermasalah. Cicilan hanya dipenuhi di bu-lan pertama, dan tunggakan terjadi selama dua bulan terakhir. Adapun giro yang diterima dari Intan ternyata kosong. “Kita cari-cari mobil ini, ketahuan dari media TV ternyata ada di rumahnya Raffi ,” ungkapnya.

Mobil yang dibeli atas nama adik Raffi , Syahnaz Shadiqa, pun disita. Mobil bisa diambil jika pembayaran per bulan Rp13.106.000 dilunasi.

Sementara itu, Raffi dikenal ramah oleh warga sekitar. “Kalau lagi bawa motor, Pak Raffi suka menyapa,” ujar Ardi, warga yang berjualan mi ayam yang menjadi lang-ganan Raffi Ahmad di Jakarta, kemarin.

Sementara itu, Ketua RT 009/04, Ma’sum, mengatakan saat penggerebekan rumah Raffi sangat berisik. “Saat penggerebekan banyak rekan-rekan Raffi di dalam rumah-nya. Rumahnya kayak ada live music gitu,” ucapnya. (Nyt/J-2)

MENTERI Koordinator Per-ekonomian Hatta Rajasa me-nepis kabar yang menyebut-kan anak bungsunya, Rasyid Amirullah Rajasa, yang jadi tersangka kecelakaan, berada di London. Hal itu ditegaskan Hatta di sela-sela Rapat Kerja Pemerintah (RKP) 2013 di Ja-karta, kemarin.

“Tidak betul sama sekali. Keluarga kami taat, patuh hu-kum. Kami mengikuti semua prosesnya,” kata Hatta.

Rasyid ditetapkan sebagai tersangka karena mobil BMW bernomor B 272 HR yang dike-mudikannya menabrak mobil

Daihatsu Luxio F 1622 CY di Tol Jagorawi, Selasa (1/1). Akibat kecelakaan ini, pintu mobil Luxio terbuka dan para penumpang jatuh. Dua orang di antaranya tewas.

Hatta mengatakan Rasyid saat ini masih di Indonesia, bahkan tadi pagi melakukan pemeriksaan rutin di rumah sakit. “Tadi pagi rutin ke ru-mah sakit. Dan, sebentar lagi akan mengikuti sidang di pengadilan,” ujarnya.

Sementara itu, Kabid Hu-mas Polda Metro Jaya Kombes Rikhwanto, mengatakan ber-kas berita acara pemeriksaan

(BAP) Rasyid sudah dikirim ke kejaksaan dan dinyatakan P19 (kurang lengkap).

Adapun soal korban dari kecelakaan itu yang harus dirawat di rumah sakit, kini sudah sembuh dan kembali ke rumah. Ukar Supriyatna, sa-lah seorang keluarga korban yang tewas, Harun, menya-takan pihak keluarga sudah berdamai. Keluarganya dan keluarga Rasyid sudah mem-buat surat perjanjian damai.

Dalam surat perjanjian itu, tambah Ukar, kedua keluarga telah sepakat bahwa keluarga Hatta Rajasa akan menang-

gung biaya pendidikan anak bungsu korban, Ferdiansyah, yang kini masih duduk di kelas satu SMA.

Adapun empat anak kor-ban tidak ditanggung karena sudah berkeluarga dan tidak bersekolah lagi.

Selain menanggung biaya pendidikan anak korban, kelu-arga Hatta Rajasa juga berse-dia menanggung biaya hidup istri korban dan anaknya. “Bahkan, keluarga Pak Hatta sudah memberi bantuan un-tuk belanja istri korban buat tiga tahun ke depan,” ujar Ukar. (Wta/WB/J-2)

Pengemudi Harrier juga diduga pengedar narkoba.

MI/RAMDANI

RUMAH RAFFI AHMAD: Suasana kediaman artis Raffi Ahmad di kawasan Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Minggu (27/1). Petugas Badan Narkotika Nasional (BNN) menggerebek kediaman Raffi Ahmad bersama sejumlah artis dan koleganya pada Minggu pagi.

MI/SUSANTO

Sudarmanto Kasubdit Penegakan Hukum Ditlantas Polda Metro Jaya

SEBANYAK 2.781.301 pemilik hak suara akan menentukan pilihan pada pemilu kada Papua, hari ini. Mereka akan mendatangi 7.116 tempat pe-mungutan suara yang tersebar di 29 kabupaten dan kota.

Enam pasangan maju untuk memimpin provinsi paling ti-mur di Indonesia ini, yakni No-akh Nawipa-Johanes Wob, MR Kambu-Blasius Adolf Pakage, Lukas Enembe-Klemen Tinal, Welington Wenda-Weynand Watory, Alex Hasegem-Mar-then Kayoi, dan pasangan Habel Melkias Suwae-Yop Kogoya. Gubernur petahana Barnabas Suebu dan pasang-annya John Tabo tidak lolos verifikasi. Ketua Komisi Pe-milihan Umum Benny Suweni memastikan seluruh logistik pemilu kada sudah terkirim ke semua wilayah.

Kemarin, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen Chris-tian Zebua juga melontarkan janji menjamin keamanan Papua selama warga membe-rikan suaranya. “Saya sudah perintahkan anggota untuk bertindak tegas terhadap ma-syarakat atau kelompok yang ingin mengganggu jalannya

proses pencoblosan hingga perhitungan suara,” tegasnya di Jayapura.

Menurut dia, TNI-Polri sudah bersinergi sehingga pihaknya tidak akan ragu dalam ber-tindak. Anggota TNI pun siap berkorban demi rakyat.

Dari Timika, Polres Mimika menurunkan 552 personel untuk mengamankan pemilu kada. Setiap TPS dipastikan dijaga anggota kepolisian.

“Kami akan bekerja secara maksimal. Semua sudah ter-koordinasi dengan baik,” kata Wakil kepala Polres Mimika Komisaris Hotman Hutabarat.

Di Medan, tim KPK telah menyelesaikan tugas meng-klarifi kasi dan memverifi kasi daftar kekayaan Calon Guber-nur Sumatra Utara Gus Irawan Pasaribu. Klarifi kasi dilakukan di rumah sang calo di Kom-pleks Setia Budi Indah, Blok LL No 27, Kota Medan.

Gus Irawan melaporkan harta kekayaannya mencapai Rp31,7 miliar lebih. “Sete-lah klarifikasi, kami menya-takan kekayaan dia mencapai Rp34,95 miliar,” kata Adlin-syah, anggota KPK.

Pemilu kada di Nusa Teng-

gara Timur juga mulai meng-hangat. Calon petahana Frans Leburaya akhirnya merangkul Beni Litelnoni, Wakil Bupati Timor Tengah Selatan, seba-gai wakilnya. Sebelumnya, ia berusaha menggaet wakil

gubernur petahana Eston L Funai, tetapi gagal.

Frans-Beni diusung koalisi PDIP, Partai Hanura, PKS, PKB, dan PPP. Tim koalisi intensif berkampanye keliling NTT. (SI/RM/PT/MC/Ant/N-2)

PENCARIAN korban longsor di Jorong (Dusun) Data Kam-pung Dadok, Nagari Sungai Batang, Kecamatan Tanjung Raya, Kabupaten Agam, Su-matra Barat, terus dilakukan, dan kemarin sore ditemukan lagi tiga korban meninggal.

Pemerintah Kabupaten Agam pun menetapkan tujuh hari masa tanggap darurat untuk bencana longsor yang menimpa wilayah itu.

Dalam pencarian yang di-lakukan sejak pagi hingga pukul 17.00 WIB, tiga korban yang ditemukan meninggal, ialah Mursinah, 50, ditemukan sekitar pukul 11.00. Kemudian korban kedua dan ketiga, Ka-mal, 1,5, dan Astuti, 38, ditemu-kan sekitar pukul 17.00.

Dengan demikian korban meninggal dalam bencana longsor itu mencapai 14 orang, dan enam masih hi-lang, yakni P Sutan Sinaro, 40, Rani, 8, Rosmi, 75, Padri, 9, Bayar, 70, dan Nursidah, 60.

Sekretaris Daerah Kabupa-ten Agam Syafi rman Aziz me-ngatakan pihaknya bersama relawan akan terus mencari selama tujuh hari masa tang-gap darurat.

“Kita akan berupaya men-cari korban yang belum ditemukan dengan alat berat dan juga peralatan manual,” katanya.

Selain dengan satu es-kavator, ratusan relawan membantu pencarian kor-ban menggunakan cang-kul, sekop, dan linggis. “Kita dibantu 856 orang dari bebe-rapa badan penanggulangan bencana daerah (BPBD) ka-bupaten/kota di Sumbar, TNI, Brimob, Sekber Pencinta Alam Sumbar, RSUD Lubuk Basung, Tagana, dan berba-gai elemen lainnya,” tambah Syafi rman.

Dari pemantauan di lokasi kejadian, proses pencarian korban kemarin cukup ter-

bantu karena cuaca cerah. Na-mun, tim sulit mencari para korban yang masih hilang. Hal itu disebabkan longsor menggulung rumah hingga beberapa puluh meter.

Syafirman mengatakan sebanyak 12 rumah yang terdiri dari 3 bangunan per-manen dan 9 semipermanen di kawasan persawahan ter-sebut dihantam ribuan kubik tanah yang longsor pada Minggu (27/1) subuh.

Menurutnya, kerugian diperkirakan sekitar Rp2,6 miliar, yakni berupa rumah dan sawah yang hancur, ru-saknya infrastruktur irigasi sepanjang 800 meter, jalan sepanjang 200 meter, 7 sepe-da motor milik korban, dan peralatan rumah tangga.

Dari Provinsi Jambi dila-porkan, pihak perusahaan menanggung semua biaya pemulangan jenazah para korban banjir bandang di Kerinci hingga ke kampung halaman mereka. Begitu juga dengan biaya perawatan korban luka-luka di rumah sakit. Dalam bencana ter-sebut, lima nyawa pekerja melayang. (YH/HR/SL/X-8)

Korban Meninggal Longsor di Agam Jadi 14 Orang Hari ini, Papua Memilih Gubernur Baru

PEMILU KADA

NURUL HIDAYAH

BENCANA banjir dan tanah longsor masih terus menghantam sejumlah wilayah.

Kota-kota besar seperti Cire-bon dan Surabaya, hingga ke-marin, tak luput dari terjangan banjir.

Di Cirebon, Jawa Barat, sedikitnya 11 rumah hancur akibat diterjang luapan air banjir. Hingga kini warga be-lum mendapatkan bantuan dari pemerintah setempat.

Hujan yang turun Minggu (27/1) sore sejak pukul 18.00 WIB hingga pukul 00.00 telah membuat Sungai Kriyan dan Sungai Graksan meluap sekitar pukul 21.00. Meluapnya Sungai Kriyan diperparah dengan ter-jadinya air pasang di laut.

Selain merendam ratusan rumah, sedikitnya 11 rumah di RW 03 Kelurahan Kesambi, Kecamatan Harjamukti, Kota Cirebon, rusak akibat diterjang banjir yang datang seperti air bah.

Sampai kemarin, korban yang rumahnya rusak belum mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah setempat. “Kami baru mendapat ban-tuan empat dus air mineral. Makannya saja kami harus beli sendiri,” kata Munaji, warga Kelurahan Kesambi, kemarin.

Di Jawa Timur, meski tidak diguyur hujan deras, sejum-lah daerah seperti di Sememi, Pakal, dan Jl Ploso Baru Sura-baya juga terendam.

Agus Sulistyono, warga Jl Sememi Jaya V, mengungkap-kan kawasan rumahnya sudah kebanjiran setinggi 60 cm. “Air sudah masuk rumah warga.”

Sejumlah warga yang ru-mahnya kebanjiran sudah mengemasi barang-barang me-reka agar tidak terendam air. Di kawasan Banjar Sugihan, Tandes, banjir juga terjadi ka-rena limpahan dari kawasan lain.

Di daerah Ploso Baru, banjir terjadi mulai Jl Ploso Baru Gang IV hingga Gang VII. Ke-tinggian banjir di kawasan itu mencapai 40 cm. “Banjir di sini karena pembangunan gorong-gorong di salah satu gang. Air di saluran air tidak mengalir

dan mengakibatkan kawasan ini banjir,” ujarnya.

Di Nusa Tenggara Timur, banjir kiriman merendam sedikitnya sembilan rumah warga di Kelurahan Lewoleba Timur, Kecamatan Nubatukan, Kabupaten Lembata.

Warga setempat yang tidak pernah menduga akan men-dapat banjir kiriman, kemarin, sekitar pukul 14.30 Wita, panik dan mengungsikan barang-barang mereka ke tempat yang lebih aman.

Jebolnya Kali Muku One aki bat aktivitas pertambangan pasir dan batu diduga memicu melubernya banjir dan me-rendam perumahan warga siang ini.

Di lokasi kejadian, banjir besar meluber ke jalan raya yang menghubungkan Kota Lewoleba dengan Kecamatan Ile Ape dan Kecamatan Lebatu-kan. Banjir besar itu bahkan memacetkan arus lalu lintas, padahal Kota Lewoleba tidak diguyur hujan, kemarin.

DiungsikanDi Sulawesi Utara, sebanyak

260 warga di tiga desa Kabu-paten Minahasa dan Minahasa Selatan diungsikan pemerin-tah, menyusul bencana banjir bandang dan tanah longsor yang terjadi Minggu (27/1) malam. Dalam musibah itu dilaporkan, tidak ada korban jiwa manusia.

Gubernur Sulut Sinyo Har-ry Sarundajang menyatakan pemerintah sangat prihatin dengan bencana yang ter-jadi serta meminta warga yang bermukim di daerah rawan longsor dan bantaran sungai segera dievakuasi. (FL/VL/PT/YK/N-1)

nurul@mediaindonesia.com

Cirebon danSurabayaKebanjiranDi Sulawesi Utara, ratusan warga terpaksa diungsikan akibat terjangan banjir bandang dan tanah longsor.

SELASA, 29 JANUARI 201310 BENCANA ALAM

Kami baru mendapat bantuan empat dus air mineral. Makannya saja kami harus beli sendiri.”

MunajiWarga Kelurahan Kesambi

KOTAK SUARA: Persiapan pengiriman kotak suara di Kantor Distrik Mimika Baru, Kabupaten Mimika, Papua, kemarin.

SETELAH sempat lumpuh akibat gelombang tinggi, aktivitas pelayaran di kawasan Laut Jawa kembali normal, kemarin. Ketinggian ombak aman un-tuk dilayari.

Data Stasiun Meteorologi Maritim Kelas II Semarang, Jawa tengah, me-nyebutkan ketinggian gelombang di perairan selatan Kalimantan Tengah 1,5-2,0 meter, Laut Jawa bagian tengah 1,5-2,5 meter, Kepulauan Karimunja-wa 1,25-1,5 meter, dan perairan utara Jawa Tengah 0,75-1,25 meter.

“Dengan kondisi ketinggian gelom-bang seperti ini, Laut Jawa aman un-tuk pelayaran dan ini berlaku hingga

besok (hari ini),” kata prakirawan Stasiun Maritim Kelas II Semarang WS Mulyani.

Meskipun ada peluang hujan dan berawan banyak, demikian kata Mul-yani, terutama pada sore dan malam hari, angin bertiup dari arah barat laut dengan kecepatan berkisar 5-17 knot dan ketinggian gelombang secara umum 0,5-2,5 meter.

Aktivitas bongkar muat barang dan pelayanan penyeberangan di terminal penumpang di Pelabuhan Tanjung Emas Semarang kembali berjalan normal.

Namun, kondisi berbeda terjadi

di Kalimantan Selatan. Selain aki-bat cuaca buruk, kepala perintis KM Sembada yang melayari rute Kotabaru tujuan pulau terpencil di Kecamatan Pulau Sembilan tidak lagi beroperasi menyusul belum cairnya pembayaran kontrak pelayaran dari pemerintah.

“Seharusnya KM Sembada mulai beroperasi sejak 1 Januari 2013 lalu, tetapi hingga kini tidak kunjung da-tang,” ungkap Camat Pulau Sembilan M Jabir, kemarin.

Tidak beroperasinya kapal perintis itu menyebabkan distribusi kebu-tuhan pokok masyarakat Pulau Sem-bilan terganggu, termasuk pelayanan

publik seperti pemerintahan kecamat-an, pendidikan, dan kesehatan.

Di Kebumen, Jawa Tengah, sete-lah cuaca buruk melanda beberapa pekan terakhir, mulai pekan ini ne-layan se tempat panen lobster. Meski perolehan mereka hanya berkisar 2-3 kilogram (kg), penghasilan mereka mencapai jutaan rupiah.

“Saat ini, nelayan di Kebumen panen lobster, baik lobster hijau maupun mutiara. Hasilnya, setiap satu perahu mampu menghasilkan 2-3 kg lobster,” ujar Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kebumen Saman, kemarin. (AS/DY/MG/LD/N-1)

SEDIKITNYA dua rumah ambruk dan lebih dari 100 bangunan lainnya rusak parah dan ringan akibat angin kencang yang menerjang empat desa di wilayah Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, kemarin.

Empat desa yang dilanda angin kencang itu yakni Desa Blum bungan, Trasak, dan Peltong, Kecamatan Larangan, serta Desa Tambung, Keca-matan Pademawu.

Dari empat desa bertetangga itu, kondisi terparah terjadi di Desa Tra-sak dan Peltong. Di dua desa itu, lebih dari 100 rumah warga dan bangunan lain rusak parah dan ringan. Dua rumah milik warga di Dusun Kwa-nyar, Desa Peltong, ambruk akibat

ter jangan angin.Ketua Badan Permusyawaratan

Desa Peltong Jazuli mengatakan pe-ristiwa itu terjadi bersamaan dengan hujan yang mengguyur dua kecamat-an itu, kemarin siang. Angin tiba-tiba menerbangkan atap bangunan dan rumah warga hingga menimbulkan kepanikan. Sebagian bangunan rusak akibat tertimpa atap bangunan yang diterbangkan angin.

Selain rumah warga, bangunan yang juga rusak dalam musibah itu antara lain dua gedung sekolah, warung, tempat ibadah, dan tempat penggilingan kayu.

“Terutama atap rumah yang meng-gunakan asbes atau seng, seperti

beterbangan dan jatuh di atap bangun-an lainnya,” kata Jazuli.

Beruntung, sebagian warga ber-usaha menyelamatkan diri begitu mengetahui atap rumah mereka rusak. Mereka segera keluar rumah dan mencari tempat yang jauh dari bangunan dan pepohonan.

Hingga berita ini ditulis, hanya ada lima warga yang mengalami luka ringan dan satu orang patah tulang akibat terkena puing-puing bahan bangunan atau terjatuh saat berusaha menyelamatkan diri. Mereka menda-pat pengobatan dari petugas Puskes-mas Larangan yang datang ke lokasi kejadian.

Di Klaten, Jawa Tengah, sebanyak

75 korban angin puting beliung pada awal November lalu mendapat bantu-an untuk perbaikan rumah. Menurut rencana, bantuan akan diserahkan pada minggu ini. Bantuan untuk ru-mah roboh sebesar Rp15 juta, rusak berat Rp7,5 juta, dan rusak sedang Rp3,5 juta.

Di Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, suasana di lingkungan Kampung Pun-cak RT 06/01 Desa Ciloto, Kecamatan Cipana, mendadak seperti permukim-an mati. Pasalnya, hampir 95% pen-duduknya mengungsi dari rumah masing-masing ke tempat lebih aman menyusul terus terjadinya pergerakan tanah di areal rekreasi Hotel Puncak Pass Resort. (MG/JS/EM/BK/N-1)

Pelayaran di Laut Jawa kembali Normal

Ratusan Rumah Rusak Diterjang Angin

MENCARI BARANG: Warga mencari barang milik mereka di antara puing-puing rumah yang ambruk akibat terjangan angin di Kabupaten Pamekasan, Jawa Timur, kemarin. Akibat bencana tersebut, dua rumah ambruk dan lebih dari 100 bangunan rusak.

MI/MOHAMMAD GHAZI

MI/SIMSON SAMBUARI

Ratusan relawan membantu

pencarian korban menggunakan cangkul, sekop,

dan linggis.