kkk dipenda
TRANSCRIPT
RENCANA KERJA PENINGKATAN KINERJA PEMAHAMAN APARATUR
PENGELOLA PAJAK PARKIR MELALUI PENYUSUNAN SOP PERHITUNGAN
PAJAK PARKIR PADA KASI PERHITUNGAN BIDANG PENETAPAN DAN
PENAGIHAN DINAS PENDAPATAN KOTA JAMBI
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Dalam rangka melaksanakan pembangunan daerah yang merupakan
integral dari pembangunan nasional, disusun pola dasar pembangunan
daerah yang merupakan landasan pokok dan pedoman penyusunan rencana
pembangunan daerah lima tahun ke depan yang disusun sesuai dengan
rencana strategis dari masing-masing daerah.
Untuk mewujudkan pembangunan tersebut peran pemerintah kota
sebagai ujung tombak dan garis terdepan dari semua kegiatan dan
pelaksanaan tugas pemerintah yang ada diwilayah kota diharapkan mampu
mengantisipasi berbagai permasalahan yang timbul dan berkembang.
Dinas Pendapatan Daerah sebagai unsur pelaksana pemerintah
daerah yang dibentuk berdasarkan perda nomor 10 tahun 2008 tentang
Pembentukan Organisasi Dinas – Dinas Daerah Kota Jambi, sebagai tindak
lanjut Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat daerah ( LNRI Tahun 2007 No. 1989 Tambahan LNRI No. 471 )
23
Dalam penyelenggaraannya Dinas Pendapatan Kota Jambi sebagai salah
satu instansi pemungut pajak dan ritribusi daerah juga merupakan koordinator
pendapatan daerah dimana tugas pokoknya adalah membantu Kepala daerah
dalam melaksanakan perencanaan , pembinaan dan pengendalian sumber-
sumber pendapatan daerah yang meliputi : pendataan, penetapan, dan
penagihan, perencanaan dan pelaporan, pengendalian dan penyuluhan
ketata usahaan dan mengkoordinasikan pendapatan daerah serta
melaksankan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Daerah sebagai dengan
bidang tugasnya.
Dilihat dari deskripsi diatas, maka kami perlu untuk membuat Kertas
Kerja Kelompok ( KKK ) dengan judul “ Rencana Kerja Peningkatan Kinerja
Pemahaman Aparatur Pengelola Pajak Parkir melalui Penyusunan
Standar Operasional Prosedur Perhitungan Pajak Parkir Pada
Kasi Perhitungan Bidang Penetapan dan Penagihan Dinas Pendapatan
Kota Jambi ’’.
B. Isu Aktual
Berdasarkan pendalaman data dan wawancara dengan pejabat di
Dinas Pendapatan Kota Jambi, rincian target dan realisasi penerimaan PAD
yang dikelola Dinas Pendapatan Kota Jambi Tahun 2011 dimana PAD dari
sektor Pajak sebesar 59.570.219.207,- sementara sumbangan dari Pajak
Parkir sebesar Rp 220.792.800,- (0,37 %) terlihat pencapaian realisasinya
23
tidak signifikan jika dibandingkan dengan potensi pajak parkir yang tumbuh di
Kota Jambi. Jika dilihat dari aparatur sebanyak 87 orang ( daftar terlampir ),
yang menjadi petugas pengelola pajak parkir sebanyak 32 orang ( 36.78 %)
maka dari itu disimpulkan bahwa Isu Aktual yang di hadapi oleh Dinas
Pendapatan Kota Jambi adalah : “ Belum Optimalnya Pengelolaan Pajak
Parkir “
C. Rumusan Masalah
Berdasarkan isu aktual dan dengan menggunakan pendekatan
sasaran melalui Pola Kerja Terpadu (PKT) maka dapat ditemukan
masalah utama yang menyebabkan sasaran tugas pokok
Dinas Pendapatan Kota Jambi adalah Belum Optimalnya Pengelolaan Pajak
Parkir . Kondisi ini disebabkan oleh :
1. Kurangnya Kesadaran Aparartur
2. Belum Akuratnya Data Wajib Pajak Parkir
3. Belum Optimalnya Pengawasan terhadap Pajak Parkir
23
BAB II
GAMBARAN KEADAAN SEKARANG
A. Visi dan Misi.
1. Visi
Membentuk Visi organisasi merupakan hal yang sangat penting
karena visi menggambarkan akan bagaimana lembaga tersebut nantinya dan
merupakan dasar bagi perumusan tujuan, sasaran, kebijakan dan tindakan
strategik lainnya. Visi yang baik dan tepat bagi masa depan organisasi akan
mampu menjadi akselerator kegiatan organisasi tersebut termasuk
perencanaan strategi secara keseluruhan, pengelolaan sumber daya,
pengembangan indikator kinerja, cara pengukuran dan evaluasi kinerja yang
akan di integrasi menjadi sinergi yang diperlukan oleh organisasi tersebut.
Dengan demikian Visi adalah pandangan jauh kedepan, kemana dan
bagaimana instansi pemerintah harus dibawa dan berkarya agar tetap
konsisten dan dapat eksis, antisipatif, inovatif serta produktif. Dalam kedudukan
sebagai salah satu unsur pelaksana pemerintah daerah serta dengan
23
memperhatikan tugas pokok dan fungsi lembaga, kondisi dan potensi yang
tersedia, berbagai masalah yang harus diatasi serta pengamatan terhadap
peluang yang mungkin diraih maka dapat dirumuskan pernyataan visi Dinas
Pendapatan Daerah Kota Jambi sebaga berikut :
“TERWUJUDNYA DINAS PENDAPATAN KOTA JAMBI SEBAGAI
ORGANISASI YANG EFISIEN, EFEKTIF DAN AKUNTABEL DALAM
PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH DENGAN DIDUKUNG OLEH SDM
YANG BERKUALITAS”
2. Misi
Untuk mewujudkan Visi tersebut maka Misi yang akan dijalankan adalah :
1. Meningkatkan penerimaan daerah.
2. Meningkatkan kualitas pelayanan pengelolaan pendapatan daerah.
3. Mewujudkan SDM aparatur yang berlandaskan moral, kemampuan,
dedikasi dan keterampilan profesional.
4. Meningkatkan koordinasi dengan instansi lain dalam pengelolaan
pendapatan daerah.
B. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pendapatan .
Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 10 Tahun 2008
tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kota Jambi,
23
Dinas Pendapatan Kota Jambi mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala
Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintah Daerah dibidang
pendapatan dan tugas pembantuan dengan melakukan perencanaan,
pembinaan, dan pengendalian sumber-sumber pendapatan daerah yang
meliputi : pendataan, penetapan, penagihan, perencanaan dan pelaporan,
pengendalian dan penyuluhan, ketatausahaan/kesekretariatan dan
pengkoordinasian Pendapatan Daerah serta melaksanakan tugas-tugas lain
yang diberikan Kepala Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut diatas, Dinas Pendapatan
Kota Jambi mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pendapatan daerah.
b. Penyelenggaraan tata usaha dinas.
c. Pelaksanaan pendaftaran dan pendataan wajib pajak daerah.
d. Pelaksanaan penetapan dan penagihan pajak daerah.
e. Pelaksanaan perencanaan, penerimaan dan pelaporan, penerimaan
pendapatan daerah.
f. Pembinaan, penyuluhan dan pengendalian dibidang pendapatan daerah.
g. Penyusunan Pelaksanaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah
dan Bangunan ( BPHTB ) dan PBB Perkotaan.
h. Pengelolaan Pemungutan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan
( BPHTB ).
23
i. Pengkoordinasian dengan instansi terkait dibidang pajak daerah untuk
meningkatkan pendapatan daerah.
j. Penerbitan Perizinan dan Pendaftaran Penyelenggaraan Reklame.
C. Sasaran, Program dan Kegiatan-Kegiatan
1. Sasaran.
Dalam rangka merncapai visi dan misi Dinas Pendapatan Kota
Jambi maka diperlukan adanya langkah untuk memperkirakan serangkaian
sasaran yang ingin dicapai sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas
Pendapatan Kota Jambi sebagai berikut :
1. Terwujudnya kesadaran aparatur.
2. Tersedianyan data wajib pajak parkir yang akurat.
3. Terwujudnya pengawasan terhadap pajak parkir.
4. Terwujudnya motivasi aparatur.
5. Terwujudnya pemahaman aparatur.
6. Terwujudnya koordinasi antar instansi.
Tersedianya data wajib pajak parkir yang akurat merupakan sasaran
yang ingin dicapai oleh Dinas Pendapatan Kota Jambi khususnya pada
pengelolaan pajak parkir. Untuk mengetahui penyebab belum optimalnya
pencapaian sasaran tersebut serta untuk mendapatkan solusi pencapaian
23
yang optimal akan tergambar nantinya dari hasil penyusunan kertas kerja
kelompok ini.
2. Program dan Kegiatan-kegiatan.
Program yang merupakan implementasi dari strategi organisasi yaitu
merupakan suatu proses penentuan jumlah dan jenis sumber daya yang
diperlukan dalam rangka pelaksanaan suatu rencana. Maka setelah dilakukan
analisis terhadap berbagai kekuatan, kelemahan , peluang dan ancaman pada
Dinas Pendapatan Kota Jambi dan dikaitkan pula dengan visi, misi dan
sasaran maka salah satu program Dinas Pendapatan Kota Jambi yang
berhubungan dengan pengelolaan pajak parkir adalah : Peningkatan dan
pengembangan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kegiatan antara
lain :
a. Penyusanan rancangan peraturan daerah tentang pajak daerah dan
retribusi daerah.
b. Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah.
c. Intensifikasi dan Ekstensifikasi PBB.
d. Penataan data pajak dan retribusi daerah.
e. Peningkatan penerimaan pajak/ retribusi daerah.
f. Pengendalian pajak daerah.
23
D. Gambaran Rencana Tingkat Capain ( Target dan Realisasi )
Untuk memperoleh gambaran tingkat capaian dan realisasi saat ini
diperlukan penilaian dengan menggunakan indikator keberhasilan
sebagaimana tercantum dalam tabel berikut :
Tabel 1.
Pengukuran Capaian Sasaran
Sasaran Indikator Sasaran
Rencana Tingkat Capaian Target
Realisasi
Persentase Pencapaian
Rencana Tingkat Capaian
Terwujudnya penerimaan PAD 10 % per tahun.
Terwujudnya penerimaan PAD dari sektor pajak
100 % 95 % 95 %
Terwujudnya penyusunan SOP perhitungan pajak parkir
100 % 100 % 100 %
Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa sasaran yang ingin capai
oleh Dinas Pendapatan Kota Jambi khususnya pengelolaan pajak parkir yaitu
terwujudnya penerimaan PAD 10% per tahun dengan Indiktor terwujudnya
23
penerimaan PAD dari sektor pajak, yang dalam pelaksanaannya masih
terdapat hambatan.
Untuk mengetahui penyebab hal tersebut dan untuk memperoleh
gambaran tingkat kinerja saat ini diperlukan penilaian dengan menggunakan
Indikator keberhasilan sebagai tercantum dalam tabel berikut ini :
Tabel 2Gambaran keadaan sekarang
No Kinerja IndikatorSatuan Ukuran
Kondisi saat ini
1. Kurangnya kesadaran aparatur
Kinerja % 60 %
2.
Belum akuratnya data wajib pajak parkir
Akurasi Data Base
% 55 %
3. Belum optimalnya pengawasan terhadap pajak parkir
Kinerja % 50 %
4.Kurangnya motivasi aparatur
Kinerja % 50 %
5. Kurangnya pemahaman aparatur
Kinerja % 50 %
6. Kurangnya koordinasi antar instansi terkait.
Rapat Kali 50 %
23
BAB III
KEADAAN YANG DIINGINKAN
A. Gambaran Sasaran Yang Diinginkan
Dalam rangka pencarian solusi Isu Aktual dan penyebabnya
sebagaimana sasaran yang ingin dicapai sebagai berikut :
1. Tingkat kesadaran aparatur
2. Tingkat data wajib pajak parkir yang akurat.
3. Tingkat pengawasan terhadap pajak parkir.
4. Tingkat motivasi aparatur.
5. Tingkat pemahaman aparatur.
6. Tingkat koordinasi antar Instansi.
B. Rangkaian Program Dan Kegiatan Pilihan
Untuk terciptanya langkah pemecahan Isu Aktual yang realistis
rasional dan terukur dari serangkaian alternatif sasaran diatas, maka dipilih
23
serta ditetapkan program dan kegiatan yang ingin ditingkatkan kinerjanya
sebagai berikut :
1. Melakukan survey ulang kepada objek pajak
2. Melakukan penyusunan SOP perhitungan pajak parkir
3. Mengadakan pelatihan perhitungan pajak parkir
C. Gambaran Tingkat Kinerja Yang Diinginkan
Untuk memperoleh gambaran tingkat kinerja yang diinginkan
diperlukan penilaian dengan menggunakan indikator keberhasilan sebagaimana
tercantum pada tabel 3 berikut :
TABEL 3
GAMBARAN KEADAAN YANG DIINGINKAN
No. Kinerja IndikatorSatuan Ukuran
Kondisi YAD
1.
2.
3.
4.
Tingkat kesadaran aparatur
Tingkat data wajib pajak parkir yang akurat
Tingkat pengawasan terhadap pajak parkir
Tingkat motivasi aparatur
Kinerja
Akurasi data base
Kinerja
Kinerja
%
%
%
%
90
75
90
80
23
5.
6.
Tingkat pemahaman aparatur
Tingkat koordinasi antar Instansi
Kinerja
Rapat
%
Kali
75
75
BAB IV
MASALAH DAN PEMECAHANNYA
A. Identifikasi dan Analisa Masalah
Dari gambaran keadaan sekarang dan keadaan yang diinginkan
teridentifikasi beberapa kesenjangan yang memerlukan penyelesaian
sebagaimana terlihat pada tabel 3. Kesenjangan tersebut meliputi rangkaian
kegiatan yang ditingkatkan kinerjanya yaitu :
1. Tingkat kesadaran aparatur.
2. Tingkat data wajib pajak parkir yang akurat.
3. Tingkat pengawasan terhadap pajak parkir.
4. Tingkat motivasi aparatur.
5. Tingkat pemahaman aparatur.
6. Tingkat koordinasi antar Instansi.
23
Untuk menyelesaikan kesenjangan kondisi saat ini dan kondisi yang
diinginkan, diperlukan penstrukturan masalah ke dalam suatu jenjang pikir yang
logis yang menggambarkan hubungan sebab akibat dengan terlebih dahulu
menentukan penyebab utama Isu Aktual. Penentuan penyebab utama
dilakukan dengan menggunakan instrumen analisis situasi yang
menggambarkan Tingkat Mendesaknya (M), Tingkat Gawatnya (G) dan Tingkat
Perkembangannya (P) sebagaimana terlihat pada Tabel 4.
TABEL 4GAMBARAN KEADAAN SEKARANG DAN YANG DIINGINKAN
No. Kinerja IndikatorSatuan Ukuran
Kondisi Saat
Ini
Kondisi YAD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Tingkat kesadaran aparatur
Tingkat data wajib pajak parkir yang akurat
Tingkat pengawasan terhadap pajak parkir
Tingkat motivasi aparatur
Tingkat pemahaman aparatur
Tingkat koordinasi antar Instansi
Kinerja
Akurasi Data Base
Kinerja
Kinerja
Kinerja
Rapat
%
%
%
%
%
Kali
60
55
50
50
50
50
90
75
90
80
75
75
23
Tabel 5
Analisis Situasi
No. Mendesak (M) Gawatnya (G) Perkembangannya (P)
5 Sangat Mendesak Sangat Gawat Sangat Cepat
4 Mendesak Gawat Cepat
3 Cukup Mendesak Cukup Gawat Cukup Cepat
2 Biasa-biasa Saja Biasa-biasa Saja Biasa
1 Tidak Mendesak Tidak Gawat Lambat
Ketiga faktor penyebab langsung Isu Aktual yang telah digambarkan
pada BAB II Keadaan sekarang yaitu : Kurangnya kesadaran aparatur, belum
akuratnya data wajib pajak parkir, Belum optimalnya pengawasan terhadap
pajak parkir. Dengan demikian urutan prioritas permasalahan yang perlu
diselesaikan dari ketiga faktor penyebab Isu Aktual sudah dapat ditentukan
23
dengan jelas, rasional dan dapat dipertanggung jawabkan. Urutan prioritas
tersebut menunjukkan tingkat keberadaan permasalahan dilihat dari aspek
mendesaknya, gawatnya dan perkembangannya.
Permasalahan yang memperoleh bobot penilaian yang tinggi
merupakan masalah penyebab Isu Aktual yang utama dan paling dominan.
Penentuan urutan prioritas utama dilihat dari aspek layanan memiliki makna
untuk memprioritaskan penyelesaian masalah yang dapat membawa akibat
yang terburuk bagi kinerja organisasi. Penentuan masalah penyebab utama
dari ketiga faktor penyebab Isu Aktual tersebut sebagaimana terlihat pada
Tabel 6.
Tabel 6
ANALISIS SITUASI( Penentuan Masalah Terpilih )
NOALTERNATIF KEGIATAN
KRITERIA M x G x P
URUTAN PRIORITASM G P
1. Kurangnya motivasi aparatur 5 4 3 60 2
2.Kurangnya pemahaman aparatur
5 5 5 125 1
3. Kurangnya koordinasi antar Instansi terkait
4 4 3 48 3
23
Dari hasil analisis diatas, belum optimalnya pengelolaan pajak parkir
sebagai penyebab utama/dominan terhadap Isu Aktual. Selanjutnya belum
optimalnya pengelolaan pajak parkir disebabkan oleh :
o Kurangnya kesadaran aparatur.
o Belum akuratnya data wajib pajak parkir.
o Belum optimalnya pengawasan terhadap pajak parkir.
Identifikasi permasalahan dan hubungan sebab akibat permasalahan
dapat dilihat pada Gambar Pohon Masalah dan Pohon Sasaran berikut :
23
POHON MASALAH(PERNYATAAN NEGATIF)
4
Akibat -------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1
Sebab--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2a 2b 2c
23
Belum optimalnya penerimaan PAD dari sektor pajak
Belum optimalnya pengelolaan pajak parkir
Kurangnya kesadaran aparatur
Belum akuratnya data wajib pajak
parkir
Belum optimalnya pengawasan
terhadap pajak parkir
3a 3b 3c
Keterangan : 1. Masalah Utama yang dihadapi adalah No. 12. Penyebab Masalah No. 1 adalah No. 2b3. Penyebab Masalah No. 2b adalah No. 3b4. Akibat Masalah No. 1 adalah No. 4
POHON SASARAN(PERNYATAAN POSITIF)
4
Akibat
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2a 2b 2c
23
Kurangnya motivasi aparatur Kurangnya
pemahaman aparatur
Kurangnya koordinasi antar instansi terkait
Terwujudnya penerimaan PAD dari sektor pajak
Terwujudnya pengelolaan pajak parkir
Terwujudnya kesadaran aparatur
Tersedianya data wajib pajak parkir
yang akurat
Terwujudnya pengawasan terhadap
pajak parkir
3a 3b 3c
POHON ALTERNATIF
4
1
2
23
Terwujudnya motivasi aparatur
Terwujudnya koordinasi antar
instansi
Terwujudnya pemahaman aparatur
Terwujudnya penerimaan PAD dari sektor pajak
Terwujudnya pengelolaan pajak parkir
Tersedianya dokumen wajib pajak parkir yang akurat
3
a b c
TABEL 7ANALISIS RESBAK
Kriteria Nilai
Realistis(Re)
Sumber Daya(S)
Baiknya(Ba)
Kewenangan(K)
5
4
3
2
1
Sangat Realistis
Realistis
Cukup Realistis
Kurang Realistis
Tidak Realistis
Sangat Tersedia
Tersedia
Cukup Tersedia
Kurang Tersedia
Tidak Tersedia
Sangat Baik
Baik
Cukup Baik
Kurang Baik
Tidak Baik
Sangat Berwenang
Berwenang
Cukup Berwenang
Kurang Berwenang
Tidak Berwenang
Jika ketiga sasaran spesifik pada Pohon Sasaran dimasukkan
kedalam Tabel RESBAK, maka urutan prioritas sasaran spesifik tersebut dapat
dilihat pada tabel 7 berikut :
23
Melakukan survey ulang kepada objek
pajak
Melaksanakanpenyusunan SOP perhitungan pajak
parkir
Mengadakan pelatihan
perhitungan pajak parkir
Terwujudnya pemahaman aparatur
Tabel 8
ANALISIS RESBAK( Penentuan Sasaran Terpilih )
NO. ALTERNATIF SASARANKRITERIA HASIL
PERKALIANURUTAN
PRIORITASRe S B K
1. Terwujudnya motivasi aparatur 4 5 4 3 240 2
2.Terwujudnya pemahaman aparatur
5 5 5 4 500 1
3.Terwujudnya koordinasi antar Instansi
4 4 3 3 146 3
B. Sasaran
Sasaran yang akan dicapai adalah “ Terwujudnya pemahaman aparatur terhadap pengelolaan pajak parkir ”.
C. Alternatif Kegiatan
23
Kegiatan terpilih yaitu melaksanakan penyusunan SOP perhitungan pajak
parkir pada Bidang Penetapan dan Perhitungan Dinas Pendapatan Daerah Kota
Jambi.
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian dari BAB I s/d BAB IV Kertas Kerja Kelompok
(KKK) Rencana Kerja Peningkatan Kinerja Pemahaman Aparatur Pengelola
Pajak Melalui penyusunan Standar Operasiona Prosedur Perhitungan Pajak
Parkir pada Kasi Perhitungan pada Dinas Pendapatan Kota Jambi dapat di
simpulkan sebagai berikut :
a. Penyebab utama Belum Optimalnya Pengelolaan Pajak Parkir adalah
belum akuratnya data wajib pajak parkir.
b. Dari analisis pohon alternatif diperoleh bahwa sasaran yang perlu
diwujudkan dalam rangka terwujudnya pemahaman aparatur dengan
melaksanakan penyusunan standar operasional prosedur perhitungan pajak
parkir .
23
B. Sarana
Dinas Pendapatan Kota Jambi melalui Kasi Perhitungan dalam
pengelolaan pajak parkir agar melaksanakan penyusunan standar operasional
prosedur pajak parkir , hal ini bertujuan agar terwujudnya penerimaan PAD dari
sektor pajak parkir meningkat.
DAFTAR PUSTAKA
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat
Daerah (LNRI Tahun 2007 Nomor 1989 Tambahan LNRI Nomor 471)
Peraturan Walikota jambi Nomor 13 Tahun 2009 Tentang Fungsi Dinas,
Sekretariat, Bidang dan Rincian Tugas Sub Bagian, Seksi serta Tata Kerja
pada Dinas Pendapatan Kota Jambi .
Perda Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Organisasi Dinas-dinas
Daerah Kota Jambi
Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Pajak Daerah
Peraturan Walikota Nomor 25 Tahun 2011 Tentang Peraturan Pelaksanaan
Pajak Parkir
Rencana Kerja Dinas Pendapatan Kota Jambi Tahun 2013
23
Rencana Strategis Dinas Pendapatan Kota jambi Tahun 2008 – 2013
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas Pendapatan
Kota Jambi Tahun 2011
23