kkwt, perpanjangan,ilustrasi an
TRANSCRIPT
PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA AKAN MENINGKATKAN
PRODUKTIVITAS PERUSAHAAN
A. Pendahuluan
Hubungan kerja timbul disebabkan oleh adanya perjanjian kerja secara tertulis yang
merupakan suatu ikatan pekerjaan antara seseorang (pekerja atau buruh) yang
melakukan pekerjaan tertentu dengan seseorang (pengusaha) yang menyediakan
pekerjaan atau memberi perintah untuk suatu pekerjaan yang harus dikerjakan
dengan baik dan benar.
Dengan adanya hubungan kerja tersebut maka pekerja dan pengusaha masing-
masing mengetahui fungsi dan peranannya agar roda perusahaan dapat berjalan
dengan baik. Didalam pelaksanaannya terutama untuk perusahaan yang bergerak
dibidang jasa sering terjadi pertentangan hubungan kerja, disatu sisi pengusaha
selalu berkeingan mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya meskipun melalui cara
yang bertentangan dengan perundang-undangan dan dari pihak pekerja/buruh ingin
bekerja dengan mudah dan mendapatkan hasil yang banyak, misalnya terjadinya
penumpukan pekerjaan dan tanggung jawab dibebankan pada satu orang dengan
alasan untuk efisiensi. Hal ini tentunya akan berakibat buruk bagi produktivitas
perusahaan. Untuk itu masing-masing departemen dalam perusahaan (departemen
keuangan, departemen personalia & umum, departemen pemasaran) harus memiliki
struktur pembagian tugas dan kewenangan.
B. Struktur Pembagian Tugas dan Kewenangan Dalam Perusahaan
Yang dimaksud dengan hal ini adalah adanya struktur jabatan kerja di masing-
masing departemen agar kewenangan dan tugas perusahaan dapat berjalan dengan
baik Perusahaan cukup membuat Standar Operasional Perusahaan yang wajib
dilaksanakan oleh masing-masing Departemen tersebut. Maksud rinciannya sebagai
berikut :
Departemen Keuangan yang terdiri dari :
1. Kepala Keuangan
2. Kasie Administrasi Keuangan
3. Pelaksana atau Kasir
Departemen Personalia dan Umum yang terdiri dari :
1. Kepala Personalia dan Umum
2. Kasie Personalia dan Umum
3. Pelaksana
Departemen Pemasaran
1. Kepala Pemasaran
2. Kasie Pemasaran
3. Pelaksana
Tugas dan kewenangan masing-masing departemen ini idealnya tidak dirangkap di satu
atau dua orang melainkan ditempatkan pekerja di masing-masing pos-pos kerja tersebut
dengan tugas dan tanggung jawab sesuai berdasarkan kedudukannnya. Dan juga struktur
jabatan ini disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan.
Adapun langkah-langkah yang dapat dilakukan pengusaha dalam hal untuk
meningkatkan produktivitas produksi dan usaha agar dapat terjadinya suatu
keharmonisan dalam hal kelangsungan jalannya roda perusahaan yaitu sebagai berikut :
1. Bagi perusahaan cukup membuat aturan-aturan yang tertuang dalam :
a. Kesepakatan Kerja Bersama (KKB)
b. Perjanjian Kontrak Kerja
Hal tersebut merupakan acuan yang menjadi Standar Operasional Perusahaan.
2. Pengusaha juga dapat memberikan Reward kepada karyawan yang
memiliki prestasi kerja yang baik serta Punish bagi karyawan yang buruk dalam
bekerja.
3. Pengusaha juga perlu melakukan evaluasi perusahaannya agar
produktivitas kerja dapat lebih baik yang tentunya berpengaruh besar bagi
produktivitas usaha, adapun evaluasi yang dimaksud sebagai berikut :
a. Setiap 3 bulan sekali masing-masing departemen tersebut harus membuat
presentasi akan pekerjaannya dan apabila karya pekerja tersebut di pakai oleh
perusahaan maka perusahaan harus memberikan reward ke mereka.
b. Setiap 3 bulan sekali didatangkan tenaga pengajar untuk memberikan pelatihan
terhadap karyawan, misalnya untuk departemen pemasaran mendatangkan
motivator, departemen personalia mendatangkan petugas Disnaker, departemen
keuangan mendatangkan dosen ekonomi akuntansi dan keuangan perusahaan.
Dengan langkah-langkah tersebut maka perusahaan akan berjalan dengan sangat baik
dan pengusaha tidak perlu merasa khawatir akan produktivitas usaha. Demikian ilustrasi
ini disampaikan dan ilustrasi ini akan bermanfaat bagi perusahaan untuk tidak hanya
tiga tahun kedepan maupun untuk selamanya sehingga produktivitas perusahaan yang
menjadi visi dan misi perusahaan akan berjalan dengan baik dan lancar.
C. Sistim Administrasi dan Sistim Pengolahan Data
Sistim administrasi dan pengolahan data dalam perusahaan dapat dilakukan dengan :
- Sistim Komputerisasi dengan membuat Database
- Sistim Manual dengan menggunakan Filling Cabinet.
Sistim administrasi tersebut sebaiknya diterapkan pada masing-masing departemen
dengan uraian sebagai berikut :
1. Departemen Keuangan
a. Menggunakan sistim administrasi komputerisasi melalui membuat
Database mengenai Laporan Keuangan Perusahaan, Laporan Produksi
Perusahaan, Daftar Gaji Karyawan, dan Laporan Keluar Masuk Kas Harian,
Laporan Pajak dan Jamsostek, Laporan Pengeluaran Rumah Tangga Rutin
Perusahaan, dan laporan mengenai Keuangan Perusahaan lainnya.
b. Menggunakan sistim manual dengan cara membagi Filling Cabinet
menjadi daftar arsip Laporan Keuangan Perusahaan, Laporan Produksi
Perusahaan, Laporan Pajak dan Jamsostek, Laporan Keluar Masuk Kas Harian,
Laporan Biaya Entertain, Biaya Insentive, dan laporan mengenai Keuangan
perusahaan lainnya.
2. Departemen Personalia dan Umum
a. Menggunakan sistim administrasi komputerisasi membuat Database
mengenai Surat Perjanjian Kontrak Karyawan, Daftar Hadir Karyawan, Daftar
Karyawan yang aktif dan PHK, Daftar Absensi, Daftar Pembelian Rutin
Perusahaan, Daftar Inventaris Harta Perusahaan, Laporan Pemeliharaan Rutin
Asset Perusahaan.
b. Menggunakan sistim manual dengan cara membagi Filling Cabinet
menjadi daftar arsip Laporan mengenai Karyawan, Daftar Inventaris harta
perusahaan, Laporan Pembelian Rutin Perusahaan, Laporan Pemeliharaan Rutin
Asset Perusahaan.
3. Departemen Pemasaran
a. Menggunakan sistim administrasi komputerisasi membuat Database
mengenai Target Produksi yang masih dalam proses maupun yang telah
diproses, Daftar Clien sebagai acuan prospek.
b. Menggunakan sistim manual dengan cara membagi Filling Cabinet
menjadi daftar arsip Laporan target produksi.
D. Proyeksi 3 (Tiga) Tahun Kedepan Mengenai Peningkatan Sumber Daya
Manusia Bagi Perusahaan
Dari uraian yang telah dipaparkan sebelumnya, maka proyeksi 3 (tiga) tahun ke
depan dapat terwujud yang disebabkan karena perusahaan akan memiliki karyawan
yang berdedikasi, loyalitasnya sangat tinggi bagi kelangsungan perusahaan karena
antara lain :
1. Perusahaan sangat memperhatikan karyawan dengan memberikan
pelatihan dan pengetahuan disamping upah yang diberikan kepada karyawan.
2. Perusahaan memiliki karyawan yang propesional dan sangat loyal bagi
kelangsungan produktivitas perusahaan.
3. Adanya pembagian unit kerja yang jelas dalam perusahaan dimana
masing-masing unit memiliki pimpinan yang bertanggungjawab terhadap
kelancaran kerja unit tersebut.
4. Perusahaan dapat membuat jaringan yang luas dalam hal menjualkan
produk Jiwasraya karena memiliki karyawan yang terampil dan memiliki
administrasi komputerisasi selain administrasi manual yang tersusun secara
detail.
5. Terdapatnya hubungan yang harmonis antara pengusaha dan karyawan
sesuai dengan pola hubungan industrial Pancasila dimana pengusaha dan
karyawan adalah mitra bagi kelancaran produktivitas perusahaan.
E. STRUKTUR ORGANISASI PERUSAHAAN
DIREKTUR
KEPALA DEPARTEMEN
KEUANGAN
KEPALA DEPARTEMEN
PERSONALIA & UMUM
KEPALA PEMASARAN
KASIE KEUANGAN
KASIE PERSONALIA
DAN UMUM
KASIE PEMASARAN
PELAKSANA
PERJANJIAN KERJA UNTUK WAKTU TERTENTU
Nomor : ............./......./SDM/KPKWT/........./...........
Pada hari ini : .........tanggal......bulan...........tahun...........bertempat di PT. REZEKI
ANDRIYANI PERKASA telah ditandatangani kesepakatan kerja oleh dan antara :
1. Nama :..........
Jabatan :........
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. REZEKI ANDRIYANI
PERKASA beralamat Jln. Kol. H. Burlian No. 5A KM.6 yang dalam perjanjian ini
selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
2. Nama :...........
Nomor KTP :..........
Tempat Tanggal Lahir :.........
Jenis Kelamin :...........
Pendidikan : ……..
Alamat :............
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri, dalam perjanjian ini
selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA bersama-sama disebut PARA PIHAK.
PARA PIHAK menerangkan terlebih dahulu sebagai berikut :
1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pihak yang mempunyai usaha dibidang Jasa
Asuransi yang disebut Agency dan merupakan anak perusahaan Asuransi Jiwasraya.
2. Bahwa PIHAK KEDUA bermaksud bekerja untuk jangka waktu tertentu pada
PIHAK PERTAMA.
Sehubungan dengan hal-hal tersebut diatas PARA PIHAK telah setuju dan mufakat
untuk melakukan Perjanjian Kerja Untuk Waktu Tertentu dengan syarat-syarat dan
ketentuan-ketentuan sebagai berikut :
PASAL 1
TUGAS STATUS DAN TEMPAT KERJA
1. PIHAK PERTAMA bersedia menerima PIHAK KEDUA sebagai karyawan
dengan status kontrak dengan Perjanjian Untuk Waktu Tertentu.
2. PIHAK PERTAMA memberikan tugas kerja kepada PIHAK KEDUA sebagai
karyawan di Departemen..... dengan jabatan....
3. PIHAK KEDUA bersedia dimutasikan/dipindahkan ke seluruh Departemen
yang ada di PT. Rezeki Andriyani Perkasa selama menjalani waktu perjanjian sesuai
kebutuhan PIHAK PERTAMA.
4. PIHAK KEDUA bersedia diangkat menjadi karyawan tetap sesuai kebutuhan
PIHAK PERTAMA.
5. Lokasi Kerja PIHAK KEDUA bertempat di wilayah kerja PT. Rezeki Andriyani
Perkasa beralamat.
6. PIHAK PERTAMA berhak memberikan tugas di lokasi lain pada posisi dan
tempat yang dibutuhkan sepanjang diperlukan dengan kebutuhan PIHAK
PERTAMA.
PASAL 2
WAKTU PERJANJIAN KONTRAK KERJA
Perjanjian ini mutlak mengikat kedua belah pihak untuk jangka waktu………terhitung
sejak tanggal ……….sampai dengan tanggal……….dan selanjutnya perjanjian ini dapat
diperpanjang kembali atas dasar persetujuan atau kesepakatan kedua belah pihak.
PASAL 3
UPAH KERJA
PIHAK PERTAMA akan memberikan upah kerja kepada PIHAK KEDUA sebesar
Rp…….yang diberikan setiap akhir bulan yang tidak termasuk uang makan dan uang
transportasi. Uang makan Rp…….., uang transportasi Rp……….yang dibayarkan
berdasarkan kehadiran PIHAK KEDUA dan diterima perdua minggu sekali.
PASAL 4
INSENTIVE PRODUKSI
Setiap kelebihan produksi maka PIHAK PERTAMA akan memberikan Insentive yang
besarnya diatur dalam Petunjuk Pelaksanaan Produksi yang akan diberitahukan oleh
PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA setiap 6 (enam) bulan sekali
PASAL 5
FASILITAS
PIHAK PERTAMA memberikan fasilitas kesehatan dan lainnya sesuai dengan
kebutuhan PIHAK PERTAMA.
PASAL 6
TUNJANGAN HARI RAYA
PIHAK PERTAMA memberikan Tunjangan Hari Raya kepada PIHAK KEDUA
dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Apabila masa kerja 3 (tiga) bulan sampai dengan dibawah 1 (satu) tahun,
Tunjangan Hari Raya diberikan secara proporsional dengan rumus : n bulan masa
kerja x upah
12
2. Apabila masa kerja sama dengan atau lebih dari 1 (satu) tahun, Tunjangan Hari
Raya diberikan 1 (satu) bulan upah.
3. Apabila masa perjanjian kerja ini berakhir dalam tenggang waktu 30 (tiga puluh)
hari sebelum Hari Raya, PIHAK KEDUA tidak berhak mendapat Tunjangan Hari
Raya sesuai dengan butir 1 dan 2.
PASAL 7
KEWAJIBAN
PIHAK KEDUA harus mengikuti/mematuhi dan melaksanakan Uraian Tugas yang
ditetapkan oleh Perusahaan, sesuai dengan petunjuk pelaksanaan.
PASAL 8
PELANGGARAN DAN SANKSI
PIHAK PERTAMA akan memberikan sanksi kepada PIHAK KEDUA mulai dari
Teguran Lisan, Teguran Tertulis hingga PHK apabila melakukan pelanggaran-
pelanggaran antara lain :
1. Pelanggaran Berat (Perbuatan yang diancam dengan Pemutusan Hubungan
Kerja)
a. Menghina atau mengancam atau melakukan tindakan kekerasan atau
menganiaya teman sekerja, atasan, bawahan, pimpinan perusahaan atau
keluarganya.
b. Dengan sengaja memberikan keterangan palsu.
c. Membujuk atau memikat atasan, bawahan, teman sekerja atau keluarga
yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu yang melanggar hukum atau
kesusilaan.
d. Mabuk atau memakai obat terlarang atau berjudi dalam lingkungan
perusahaan.
e. Menyalahgunakan kepercayaan perusahaan dengan menerima sogokan
dalam bentuk uang atau barang atau jasa yang merugikan perusahaan.
f. Menyalahgunakan jabatan atau wewenang atau melakukan kolusi,
korupsi, manipulasi data, barang, dan uang untuk kepentingan pribadi.
g. Merusak harta perusahaan baik secara sengaja atau karena kecerobohan
atau kelalaian.
h. Berulang-ulang menolak untuk melaksanakan perintah yang wajar sesuai
dengan tugas dan pekerjaannya.
i. Berkelahi dengan karyawan/i lainnya.
j. Membuat api sehingga menimbulkan kebakaran yang merugikan
perusahaan.
k. Mempergunakan alat-alat milik perusahaan tanpa izin yang berwenang
untuk kepentingan pribadi.
l. Mempergunakan alat-alat milik perusahaan secara tidak layak sehingga
mengakibatkan kerusakan berat atau hilangnya harta perusahaan atau
mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang.
m. Melakukan pertemuan yang dapat mengancam eksistensi perusahaan,
mengganggu ketentraman, melanggar hukum atau Peraturan Pemerintah.
n. Melakukan sabotase untuk mengacaukan ketertiban perusahaan sehingga
mengakibatkan gangguan dan kerugian besar bagi perusahaan.
o. Melakukan provokasi, propaganda, penyebaran tulisan-tulisan atau
pamflet-pamflet yang meresahkan lingkungan dan merugikan perusahaan.
p. Melakukan atau menyebarkan issue yang dapat menimbulkan keresahan.
q. Menggerakkan atau menggunakan kekuatan massa di luar ketentuan
Undang-Undang yang berlaku sehingga mengakibatkan terganggunya aktifitas
kerja dan atau meresahkan perusahaan.
2. Pelanggaran Sedang
a. Menyebabkan rusak atau hilangnya arsip perusahaan.
b. Menggunakan fasilitas maupun peralatan perusahaan yang bukan hak
karyawan untuk kepentingan diri sendiri tanpa persetujuan atasan.
c. Meninggalkan pekerjaan pada waktu jam kerja atau pada waktu lembur
tanpa izin atasan.
d. Menyepelekan pekerjaan sehingga terjadinya penumpukan kerja.
e. Tidak mengikuti petunjuk pimpinan dalam melaksanakan pekerjaan.
3. Pelanggaran Ringan
a. Bersifat malas dalam melaksanakan perintah atasan dan tidak
meningkatkan hasil kerja yang diharapkan pimpinan.
b. Sengaja melakukan absensi karyawan lainnya.
c. Melakukan pekerjaan sambilan dalam jam kerja.
d. Lalai memperhatikan dan melaksanakan peraturan perusahaan.
e. Karyawan tidak melaksanakan pekerjaannya dikarenakan tidur dalam
jam kerja.
f. Membuat, mengubah, merusak atau menghilangkan tanda pengenal yang
dikeluarkan oleh perusahaan.
4. Tingkat Pelanggaran / Sanksi
a. Pelanggaran Berat : SP. III hingga PHK
b. Pelanggaran Sedang : SP. I hingga SP. II
c. Pelanggaran Ringan : Teguran Lisan, Teguran Tertulis hingga SP. I
d. Pelanggaran lain yang belum diatur, tetap akan mengacu kepada ketentuan-
ketentuan diatas.
5. Masa Berlakunya Pelanggaran/Sanksi
a. Teguran Tertulis mempunyai masa berlaku 3 bulan.
b. Surat Peringatan I mempunyai masa berlaku 6 bulan.
c. Surat Peringatan II mempunyai masa berlaku 9 bulan.
d. Surat Peringatan III mempunyai masa berlaku 12 bulan.
6. Perihal Sanksi Diberikan
a. Teguran lisan diberikan oleh atasan.
b. Teguran Tertulis dan Surat Peringatan I, II, III (terakhir) serta PHK
diterbitkan oleh Personalia dengan atau tanpa rekomendasi atasannya.
PASAL 9
JAM KERJA DAN HARI LIBUR
1. PIHAK KEDUA setuju bekerja kepada PIHAK PERTAMA dengan sistim
waktu 5 (lima) hari kerja dalam 1 (satu) minggu.
2. PIHAK KEDUA bersedia bekerja pada Hari Libur Nasional dikarenakan sifat
kerja yang tidak bisa ditinggalkan atas perintah atasan yang bersangkutan dan atau
berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA dengan adanya
kompensasi.
3. PIHAK KEDUA bersedia bekerja dari jam 08.00 WIB s.d. 17.00 WIB yang
ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.
PASAL 10
CUTI
PIHAK PERTAMA memberikan cuti tahunan adalah 12 (dua belas) hari kepada
PIHAK KEDUA dengan tetap dibayarkan Upah.
PASAL 11
PERJANJIAN KONTRAK KERJA BERAKHIR
1. Hubungan Kerja putus demi hukum apabila waktu perjanjian kontrak kerja
sudah berakhir pada waktunya.
2. PIHAK PERTAMA dapat memutuskan perjanjian kontrak kerja ini sewaktu-
waktu apabila dikemudian hari PIHAK KEDUA tidak mempunyai kemampuan fisik
(jasmaniah) untuk melaksanakan pekerjaannya, ataupun menderita penyakit
menular/berkepanjangan yang membahayakan diri sendiri atau dapat
membahayakan lingkungan kerja.
3. Dalam hal pemutusan perjanjian kontrak kerja terjadi karena alasan yang
dimaksudkan dalam ayat 2 (dua) diatas, maka PIHAK PERTAMA berkewajiban
membayar kompensasi atas sisa waktu perjanjian yang belumm dijalankan kepada
PIHAK KEDUA.
4. PIHAK PERTAMA dapat memutuskan perjanjian kontrak kerja secara sepihak
apabila PIHAK KEDUA ternyata tidak mempunyai prestasi kerja yang ditargetkan
dengan baik walaupun sudah beberapa kali diperingatkan lebih dahulu dan atau
melanggar aturan/ketentuan perusahaan yang berlaku dan atau terlibat suatu tindak
pidana.
5. Dalam hal pemutusan perjanjian kontrak kerja terjadi karena alasan yang
dimaksudkan dalam ayat 4 (empat) diatas, maka PIHAK KEDUA tidak dapat
menuntut apapun terhadap PIHAK PERTAMA, dan PIHAK PERTAMA hanya
berkewajiban membayar upah kerja kepada PIHAK KEDUA terhitung tanggal
dilakukannya pemutusan perjanjian kontrak kerja.
PASAL 12
PENYELESAIAN PERSELISIHAN
Apabila dikemudian hari terjadi perselisihan antara para pihak maka kedua belah pihak
setuju untuk menyelesaikan secara musyawarah dan apabila perselisihan tersebut tidak
terselesaikan secara musyawarah, maka kedua belah pihak dapat menempuh
penyelesaian upaya hukum kepada Instansi/Lembaga yang berwenang di daerah tempat
kedudukan PIHAK PERTAMA guna mendapatkan penyelesaian.
PASAL 13
PENUTUP
Demikian perjanjian kontrak kerja ini disepakati oleh kedua belah pihak dan dalam
keadaan sadar (sehat jasmani/rohani) tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Perjanjian
ini ditandatangani diatas kertas bermeterai cukup dalam rangkap 2 (dua) yang masing-
masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
PERSONALIA
KESEPAKATAN PERPANJANGAN KERJA WAKTU TERTENTU
Nomor : ............./......./SDM/KPKWT/........./...........
Pada hari ini : .........tanggal......bulan...........tahun...........bertempat di PT. REZEKI
ANDRIYANI PERKASA telah ditandatangani kesepakatan kerja oleh dan antara :
3. Nama :..........
Jabatan :........
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. REZEKI ANDRIYANI
PERKASA beralamat Jln. Kol. H. Burlian No. 5A .....yang dalam Kesepakatan
Kerja ini selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA.
4. Nama :...........
Nomor KTP :..........
Tempat Tanggal Lahir :.........
Jenis Kelamin :...........
Pendidikan : ……..
Alamat :............
Dalam hal ini bertindak untuk dan atas namanya sendiri, dalam Kesepakatan Kerja
ini selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.
Pihak Pertama dan Pihak Kedua untuk selanjutnya dalam Kesepakatan Kerja ini disebut
PARA PIHAK, sepakat menetapkan dan mengatur hal-hal seperti tersebut dibawah ini :
1. Pihak Pertama sepakat mempekerjakan kembali Pihak Kedua sebagai Karyawan
untuk ditempatkan pada Departemen ..............Jabatan.........dengan status Kontrak
melalui Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu.
2. Para Pihak sepakat untuk tunduk dengan isi Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu
Nomor :.................
Demikian Kesepakatan Kerja ini dibuat atas dasar Kesepakatan Para Pihak, dibuat
dalam rangkap 1 (satu) yang masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai
kekuatan hukum yang sama, ditutup dengan pembubuhan masing-masing tandatangan
Para Pihak.
PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA,
PERSONALIA
SURAT KEPUTUSAN
Nomor : ............./......./DIR/KPKWT/........./...........
TENTANG
KESEPAKATAN PERPANJANGAN KERJA WAKTU TERTENTU
Memperhatikan : 1. Surat Rekomendasi perpanjangan masa kontrak kerja dari
Departemen Personalia Nomor :...............
2. Persetujuan Pimpinan Departemen
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor.13 Tahun 2003 Tentang
Ketenagakerjaan.
2. Kesepakatan Kerja Waktu Tertentu Nomor :….
MEMUTUSKAN
Menetapkan :
1. Terhitung mulai tanggal ………Perusahaan memperpanjang masa kontrak
karyawan
Nama :...........
NIK :……………
Departemen :...........
Jabatan :………
Masa Kontrak :………dari tanggal …………..s/d..............
2. Segala sesuatu yang berhubungan dengan perpanjangan masa kontrak ini
hendaknya ditindaklanjuti oleh Departemen terkait.
3. Kepada saudara diharapkan dengan perpanjangan masa kontrak ini kualitas kerja
dapat ditingkatkan.
4. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan
diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
Palembang,.........
PT. REZEKI ANDRIYANI PERKASA
DIREKTUR
Cc :
1. Atasan Ybs
2. Departemen Keuangan
3. Departemen Personalia
4. Arsip