kliping, 13 mei 2016
TRANSCRIPT
-
8/16/2019 Kliping, 13 Mei 2016
1/8
-
8/16/2019 Kliping, 13 Mei 2016
2/8
»-.
.
-=,=;-_=.==
;
‘
5§ 5§53 §3 £2i§
1
1 .=;=e-¢§:,. .
7
KLIPING
BERITA 2016
DITJEN
PEMBIAYAAN
PERUMAHAN
KEMENTERIAN
PEKERJAAN
UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
Tang_gal
|
I
I 13
Mei 2016
I
Halaman/Rubrik
I
: | 18, Properti
|
Jumalis
f :
Medla
I
.
I Medla
lndonesla
Musyaffa
1
I
-
8/16/2019 Kliping, 13 Mei 2016
3/8
KLIPING
BERITA
2016
DITJEN
PEMBIAYAAN
PERUMAHAN
KEMENTERIAN
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PERUMAHAN
RAKYAT
Tanggal
\
: | 13
Mei
2016
| Halaman/Rubrik
\ 1 1 18,Pr0perti
i
Media
\ : |
Media Indonesia
| Jurnalis
I : \ Iqbal
Musyaffa
[
danbanyak
subsidiyang
diberl-
gbntrol hargatanah.
/ ldui
kahijakan unmli
many}
kan
kepada
pengembang,
lanjut
V
“Komponen
terbesar
penen-
derhanakan
perizinai\p€n'\ha-
Syaril,
itu l
seharusnya
dapat
m_ harga
rumah
itu
jalah
ngunan
mmah
mmgkin
akan
pe-
dengan
persentasq
khih
signikan
mengur§ngj-hiaya
_
hgrgg mmdt;
“Kahu;
60%. Ralau
biaya
pedzinah
_
produksi mmah.
Nnmn,
ma-
,
‘semud
seinakkmdipermudah,’
paling
hanya Bbpengdruhnya
slhheki'mterbukti
d:pat_menu-
.
dampaknya pada
penurunan
terhadap
harga
rumah.
Kita
runkan
harga
rumah
selama
harga
,rumah katena
selqma
.
tidak
ada
masalah
dengan pemerintah
belum bisa me-
ini
biaya,-biaya
ltu dibebankan
biaya/perizinan
ataupun
hiaya
'
ngontrbl
hargatanah,
ujamya
kepada konsumen
Iangan
ke~ pembangunan
karena,
sudah
kétika
dihubungi,
kemarln.
untungah
sepenuhnya
diambil
standar
dari
Ke;nemer1anPU-
Kompunenpembemukharga
penggmhang
agar
suatu
saat
Pera(Pekerjaan
Qmum danPe-
rumah
yang utama memang
harga
rum§h hisa
non-naL
rumahan
Rakyatl,”
ujargya.
harga
tanah,
disusul
biaya ad~
‘ >
Hal
senada
Direktur
ministrasipeltanahan,
material
Kontral
pqmorlnuh \
4
V Housing
U_rban Devclnpmerit,
Sementaia
ith, Wakil
Ketua
Zul
$yari.fK0t0.Mei1u11.1tdia,
‘ngunan
prasarana
dan
s_arana
Um-um
Realestat
Indonesia
upaya
mgnurunkan hérga
utilitas (PSU),
bidya
perizinan,
Bidwgvumah
Sederhana
ruinah
tidak mpdah meskipun
dan upah
hurnh
yang
bekerja
Tapak namg
Juhrd
mengzv
_pemerintah
sudah
melakukan
membanggun
rumah.($-1)
‘
'
b
h
imerv
'
'
tlknhar
gumahbisaumm
‘e
erapa
upaya
ensl,
-
8/16/2019 Kliping, 13 Mei 2016
4/8
KLIPING
BERITA 2016
DITJEN PEMBIAYAAN
PERUMAHAN
j KEMENTERIAN
PEKERJAAN
UMUM
DAN
PERUMAHAN
RAKYAT
Tanggal I
:
| 13 Mei 2016
| Halaman/Rubrik | : 18 Properti
I I
edia
: I
Media
Indonesia
Jumalis
:
Ant/S 2
-
8/16/2019 Kliping, 13 Mei 2016
5/8
KLIPING
BERITA
2016
’
DITJEN PEMBIAYAAN
PERUMAHAN
‘
KEMENTERIAN
PEKERJAAN
UMUM
DAN PERUMAHAN
RAKYAT
0
}
Tanggal I
:
13
Mei 2016
I
Halaman/Rubrik
:
|
6
Infrastn-uc1ure
Transportaons
I
I
I
edia
:
Investor
Daily
Jurnalis
:
can
1
-
8/16/2019 Kliping, 13 Mei 2016
6/8
KLIPING
BERITA
2016
DITJEN
PEMBIAYAAN
PERUMAHAN
KEMENTERIAN
PEKERJAAN
UMUM DAN
PERUMAHAN
RAKYAT
Tanggal
|
;
\
13 Mei 2016
\
Halaman/Rubrik
|
;
|
Headline
Media |
:
I Koran Jakarta
\
Jurnalis
\
: | Pin/WP
Regulasi
Perkotaan
lTak
Penuhi
Janji,
Pengembang
Bisa
Dipiclanakan
Tindak
Tegas
Pengembang
Lalai
Bangun
Fasos
clan
Fasum
» Ahok
dianggap
keras kepada
rakyat
kecil
tapi
pengembang
langgar
aturan
dibiarkan
bebas.
'
))
Sekitar
6.000
pengembang
belum
menyera.h-
kan
kewajiban
berupa
lahan
fasos
dan fasum.
IAKARTA
-
Pemerintah
Pro-
kewajiban
fasos
dan
fasum
iru
vinsi
(Pemprov)
DICl_
lakarta
diterapkan
tidak
akan
terjadi
diminta
untuk
memberikan
kedakadilan,
ujar pengamat
sanksi
tegas
kepada
para
pe-
perkotaan,
Yayat
Supriyatna,
ngembang
yang
rnelalaikan
saat dihubungi,
Kamis (12/5).
kewajiban
membangun
fasil_i-
Datamenunjukkan
sebanyak
tas
sosial (fasos)
dan
fasilitas
80
persen
dari
2.894
surat izin
umum
(fasum).
Ketegasan
dan
penunjukan
penggunaan
tanah
transparansi
itu
sangat
panting
(SIPPT)yangdiberikan
Pemprov
agar
publik
mengetahui
ber-
DKI
Jakarta
kepada
pengem-
bagaiv
pihak
yang
selama
ini
bang belum
menyerahkan
fasos
terlibat
dalam
kebijakan
pem-
dan
fasurn
kepada
pemerinmah.
an jalan.
Namun,
keumjiban
satu
bangunan
propel-ti
komersial.
Padahal,
izin
tersebut
berisi
de-
pengembang
berbeda
dengan
Selain
iru,
sanksi
kepada
sain
area yang
akan
dibangun
yang lain
tergantung
isi SIPPT.
pengembang nakal
yang
tidak
sena
kewajiban
fasosdan
fasum
Selainitu
kewajiban
akan
fa-
rnenaati
atllran
itu merupakan
yang
harus dipenuhi.
sos
dan fasumjuga
diaturdalam
wujud
keberpihakan
pemprov
Menurut
Peraturan
Daerah
SK
Menteri
Dalam
Negexi
No-
kepada
warga
Iakarta.
Lebih
Nomor
7
Tahun
2012
tentang
mor 1/1981
dan
SK
Gubemur
dari
itu,
keberadaan
fasos dan
Prasarana,
Sarana,
dan
Utilitas
DKI Jakarta
Nomor
540/1990.
fasum
bisa
mencerminkan
Umumkewajibanpengembang
Di
situ disebutkan
setiap
pe-
penataan
kota
yang
berpihak
antara
lain
membangun
jalan,
ngembang
yang
membangun
pada
kepentingan
umum.
saluian
air limbah,
saluran
air proyek
punya
kewajiban
me-
“Sekarang
ini
banyak
pe-
hujan,
tempat
pembuangan
nyerahkan
fasos
dan
fasum.
ngembang
yang
tidak
biga
saxnpah,
saxana
pendidikan,
sa-
Setiap
pengembang
Wajib me»
ditagih
untuk
memenuhi
ke—
rana
kesehatamtempatibadah,
nyerahkan
sekitar 20
persen
wajiban
penyerahan
fasos dan
tempat
olahraga,
dan taman.
dari
total penguasaan
lahan
di
.
fasum.
Hal ini
terjadi
karena
Selain
itu, mereka
wajib
me-
atas
5.000 meter
persegi untuk
an tanpa
sanksi
yang
nyediakan jaringan
air
bexsih,
fasos
dan fasum.
?adahal,
jika
sejak
awal
gas,
transportasi,
dan
penerang~
Yayat
menambahkan
scha-
-
8/16/2019 Kliping, 13 Mei 2016
7/8
‘ KLIPING
BERITA
2 16
DITJEN PEMBIAYAAN
PERUMAHAN
1‘ W
I
KEMENTERIAN PEKERJAAN
UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
I Tanggal
|
= 13 Mei 2 16
I Halaman Rubrik
I 1 I
Headline
I
Media
:
Koran Jakarta
I
Jumalis
I
:
I
Pin WP
1
1
-
8/16/2019 Kliping, 13 Mei 2016
8/8