klungkung nomor 1 tahun 2012 tentang pajak hotel. nusa...
TRANSCRIPT
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG
NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANG PAJAK HOTEL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI KLUNGKUNG,
Menimbang: a. bahwa sebagai pclaksanaan ketentuan Pasal 14 , Pasal
16 ayat (4), Pasal 19 ayat (3), Pasal 20 ayat (3) Peraturan
Daerah Kabupatcn Klungkung Nomor 1 Tahun 2012
tentang Pajak Hotel maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati;
b. bahwa berdasarkan pcrtimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a pcrlii menetapkan Peraturan
Bupati tentang Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupatcn
Klungkung Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pajak Hotel.
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah- daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaga
Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 , Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
166
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentangPerimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RepublikIndonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan
Lcmbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Pcrundang-undangan (Lembaga
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,
Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor
5234);
6. Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2005 tentang sistem
informasi keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lcmbaran
Negara Republik Indonesia Nomor 49) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No
56 Tahun 2005 tentang sistem informasi keuangan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2010 Nomor 110, Tambahan Lcmbaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5155);
7. Peraturan Pemerintah No 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
8. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2006 tentang
pelaporan keuangan dan kinerja instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 91
Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah Yang Dipungut
Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau Dibayar
Sendiri Olch Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
167
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999
tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah,
Retribusi Daerah dan Penerimaan Pendapatan Lain-lain;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 5
Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Tahun
2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn
Klungkung Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 8
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Klungkung (Lcmbaran
Daerah Kabupaten Klungkung Tahun 2008 Nomor 3,
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung
Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupatcn Klungkung Nomor 1
Tahun 2012 Tentang Pajak Hotel (Lcmbaran Daerah
Kabupaten Klungkung Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan
Lembaran Daerah Kabupaten Klungkung Nomor 1);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN PERATURANDAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 1 TAHUN 2012
TENTANG PAJAK HOTEL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
1. Daerah adalah Kabupaten Klungkung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah
sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupatcn
Klungkung.
3. Bupati adalah Bupati Klungkung.
4. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset yang
selanjutnya disingkat DPPKA adalah Dinas Pendapatan,
Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Klungkung.
168
5. Pejabat: adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu dibidangPerpajakan Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Pajak Hotel adalah pajak atas pclayanan yang disediakan olehHotel.
7. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnyadisingkat SPTPD, adalah surat yang oleh Wajib Pajak
digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau
pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak,
dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan kctcntuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
8. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selajutnya disingkat SSPD,
adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah
dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan
dengan cara lain kc Kas Daerah melalui tempat pembayaran
yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
9. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya
disingkat SKPDKB adalah surat. ketetapan pajak yang
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit
pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya
sanksi administratif dan jumlah yang masih harus dibayar.
10. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang
selajutnya disingkat SKPDKBT adalah surat ketetapan pajak
yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah
ditetapkan.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selajutnya
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang
menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena
jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang
atau tidak seharusnya terutang.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selajutnya disingkat.
SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak, atau
pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
13. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selajutnya disingkat STPD
adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi
administratif berupa bunga dan/atau denda.
14.Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalcnder atau
jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling
169
lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajibpajak untuk menghitung, menyetor, dan mclaporkan pajakyang terutang.
15. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahunkalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun bukuyang tidak sama dengan tahun kalender.
16. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada
suatu saat, dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam
bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
17. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah, selanjutnya disingkat
NPWPD.
18. Pemungutan pajak adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari
penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan
besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan
pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetoran.
19. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat
dikenakan pajak.
20. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang
mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan Perpajakan Daerah.
BAB II
TATA CARA PENERBITAN, PENGISIAN DAN PENYAMPAIAN SPTPD,
SKPDKB DAN SKPDKBT
Bagian Kesatu
SPTPD
Pasal 2
(1) Wajib Pajak memperoleh formulir SPTPD yang diterbitkan oleh
DPPKA dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.
(2) Setiap akhir masa pajak, Wajib Pajak mcngisi dan mcnandatangani
Formulir SPTPD yang memuat perincian omzet dan pajak terutang
dengan benar dalam rangkap 4 ( empat );
(3) SPTPD dan dokumen pendukung lainnya disampikan kepada
DPPKA paling lambat 7 ( tujuh ) hari setelah bcrakhirnya masa
pajak, dalam rangkap 3 (tiga) dengan rincian:
a. Lembar kesatu untuk wajib pajak;
170
b. Lembar kedua untuk seksi penagihan; dan
c. Lembar ketiga untuk seksi penetapan;
(4) Seksi Pendataan pada DPPKA mcncatatkan SPTPD dalam Kartu
Data dan Daftar SPTPD.
Bagian Kedua
SKPDKB
Pasal 3
(1) SKPDKB diterbitkan oleh DPPKA dalam hal :
a. Jika berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain
pajak yang terhutang, tidak atau kurang dibayar.
b. Jika SPTPD tidak disampaikan kepada DPPKA dalam jangka
waktu 7 ( tujuh ) hari dan setelah ditcgur secara tertulis
tidak disampaikan pada waktunya sebagaimana ditentukan
dalam surat teguran.
c. Jika kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang
terhutang dihitung secara jabatan.
(2) Formulir SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tercantum dalam lampiran II yang mcrupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan ini.
(3) Formulir SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diisi oleh
seksi Penetapan berdasarkan data dari seksi Pendataan dan
ditandatangani oleh Kepala Bidang Pajak Daerah atas nama
Kcpala DPPKA dalam rangkap 4 (empat ).
(4) Lembar kesatu SKPDKB disampaikan kepada Wajib Pajak dan
rangkap berikutnya didokumentasikan dengan rincian ;
a. Lembar kedua untuk Seksi Penagihan sebagai arsip;
b. Lembar ketiga untuk seksi Pendataan
c. Lembar keempat untuk Seksi Penetapan.
(5) Seksi Penetapan pada DPPKA mcncatatkan SKPDKB dalam
Kartu Data dan Daftar SKPDKB.
Bagian Ketiga
SKPDKBT
Pasal 4
(1) SKPDKBT diterbitkan oleh DPPKA, jika ditemukan data barndan/atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan
bertambah jumlah pajak yang terhutang.
171
(2) Formulir SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1)tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidakterpisahkan dari Peraturan ini,
(3) Formulir SKPDKBT diisi oleh seksi Penetapan berdasarkan data
dari seksi Pendataan dan ditandatangani oleh Kepala Bidang
Pajak Daerah atas nama Kepala DPPKA dalam rangkap 4(empat).
(4) Lembar kesatu SKPDKBT disampaikan kepada Wajib Pajak dan
rangkap berikutnya didokumentasikan dengan rincian ;
a. Lembar kedua untuk Seksi Penagihan sebagai arsip;
b. Lembar ketiga untuk seksi Pendataan
c. Lembar keempat untuk Seksi Penetapan.
(5) Seksi Penetapan pada DPPKA mcncatatkan SKPDKBT dalam
Kartu Data dan Daftar SKPDKBT.
BAB III
TATA CARA PEMBAYARAN, PENYETORAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN DAN PENUNDAAN
Paragraf1
Pembayaran
Pasal 5
(1) Wajib pajak membayar pajak berdasarkan SPTPD, SKPDKB dan
SKPDKBT ke Bendahara Penerimaan pada DPPKA dengan
menggunakan formulir SSPD.
(2) Formulir SSPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum
dalam lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan ini.
Paragraf 2
Penyctoran
Pasal 6
Bendahara Penerimaan pada DPPKA menyetorkan penerimaan Pajak
Daerah ke Kas Daerah dengan menggunakan SSPD yang dibuat rangkap
4 ( empat) dengan rincian :
a. Lembar kesatu diserahkan kepada Wajib Pajak;
b. Lembar kedua untuk arsip;
c. Lembar ketiga diserahkan kepada Seksi Penetapan; dan
d. Lembar keempat diserahkan kepada Seksi Penagihan.
172
Paragraf 3
Tern pat Pembayaran
Pasal 7
Tempat membayar pajak bagi wajib pajak pada Bendahara PenerimaanDPPKA atau pada Bank yang ditetapkan.
Paragraf4
Angsuran Atau Penundaan
Pasal 8
(1) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah mcmenuhi
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan pcrsetujuan
kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda
pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua
persen) sebulan.
(2) Pajak yang dapat diangsur atau ditunda adalah pajak terutang
sebagai akibat terbitnya SKPDKB, SKPDKBT, Surat Keputusan
Pembetulan.
(3) Tata cara Angsuran atau Penundaan diatur sebagai berikut :
a. Wajib Pajak mengajukan Surat Permohonan Angsuran atau
Penundaan kepada Bupati melalui DPPKA;
b. Seksi Penagihan pada Bidang Pajak Daerah, mencatat Surat
Permohonan Angsuran atau Penundaan kedalam buku
register;
c. Bidang Pajak Daerah pada DPPKA, mencliti Sural
Permohonan Angsuran atau Penundaan untuk dijadikan
bahan pertimbangan dalam menyctujui atau menolaknya;
d. DPPKA mohon persetujuan Bupati terhadap hasil penelitian
permohonan anggsuran atau penundaan.
e. Apabila disetujui, dibuatkan Surat Perjanjian Angsuran atau
Penundaan;
f. Mencatat Surat Perjanjian Angsuran atau Penundaan
kedalam daftar Perjanjian angsuran atau Penundaan;
g. Apabila ditolak, membuat Surat Penolakan Angsuran atau
Penundaan;
h. Mencatat Surat Penolakan Angsuran atau Penundaan kc
dalam register dan;
i. Menyampaikan Surat Persetujuan/ Penolakan Angsuran
atau Penundaan.
173
BAB IV
TATA CARA PENGHAPUSAN PIUTANG PAJAK
YANG SUDAH KEDALUWARSA
Pasal 9
(1) Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
(2) Tatacara penghapusan piutang pajak sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagai berikut:
a. Seksi Pendataan melakukan inventarisasi wajib pajak
yang belum melakukan kewajiban setelah 5 (lima) tahun
ditetapkannya pajak terhutang, untuk disampaikan
kepada seksi Penetapan.
b. Seksi Penetapan melakukan penelitian terhadap dokumen
Saat terhutangnya Pajak, Surat Teguran dan/atau Surat
Paksa, atau adanya pengakuan piutang pajak.
c. Apabila berdasarkan hasil penelitian diketahui masa
penagihan pajak sudah kedaluwarsa, maka DPPKA
memohon persetujuan Bupati untuk menghapuskan
piutang pajak.
d. Apabila disetujui, maka dibuatkan Keputusan Bupati
tentang Penghapusan Piutang Pajak.
BAB V
TATA CARA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRATIF
DAN PENGURANGAN ATAU PEMBATALAN KETETAPAN PAJAK
Paragraf 1
Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administratif
Pasal 10
(1) Bupati dapat mengurangkan atau menghapuskan sanksi
administratif berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang
terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya;
(2) Tata cara Pengurangan Atau Penghapusan Sanksi Administratii
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut :
a. Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan
pengurangan atau penghapusan sanksi administratii
kepada Bupati melalui DPPKA.
174
b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud padahuruf a, Bidang Pajak Daerah pada DPPKA mencatat Surat
Permohonan kedalam Buku Register dan meneliti
kebenaran Surat Permohonan dan kelcngkapannya, bilaperlu dilakukan pemeriksaan, dan dibuat Laporan HasilPemeriksaan;
c. apabila permohonan sebagimana dimaksud pada huruf a
telah memenuhi ketentuan berdasarkan kajian dari DPPKA.
maka diajukan kepada Bupati untuk mendapatkan
keputusan;
d. Apabila permohonan sebagimana dimaksud pada huruf a
tidak memenuhi ketentuan, maka dibuatkan Surat
Penolakan Pengurangan atau Penghapusan Sanksi
Administratif;
c. Mencatat Keputusan Bupati tentang Pengurangan atau
Penghapusan Sanksi Administratif kedalam Buku Register;
dan
f. Menyampaikan Keputusan Bupati tentang Pengurangan
atau Penghapusan Sanksi Administratif kepada Wajib
Pajak.
Paragraf 2
Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak
Pasal 11
(1) Bupati dapat mengurangkan atati mcmbatalkan ketetapan pajak
SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak
benar.
(2) Tata cara Pengurangan atau Pembatalan SKPDKB, SKPDKBT.
atau STPD, SKPDN atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagai berikut :
a. Wajib Pajak menyampaikan surat permohonan pengurangan
atau pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN
atau SKPDLB kepada Bupati mclalui DPPKA.
b. Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada
huruf a, Bidang Pajak Daerah pada DPPKA mencatat Surat
Permohonan kedalam Buku Register dan meneliti kebenaran
Surat Permohonan dan kelcngkapannya, bila perlu
dilakukan pemeriksaan, dan dibuat Laporan Hasil
Pemeriksaan;
75
c. Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a
telah memenuhi ketentuan berdasarkan kajian dari DPPKA,maka diajukan kepada Bupati untuk mendapatkankeputusan;
d. Apabila permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a
tidak memenuhi ketentuan, maka dibuatkan Sural
Penolakan Pengurangan atau Pembatalan SKPDKB.
SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau SKPDLB;
c. Mencatat Keputusan Bupati tentang Pengurangan atau
Pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau
SKPDLB kedalam Buku Register; dan
f. Menyampaikan Keputusan Bupati tentang Pengurangan atau
Pembatalan SKPDKB, SKPDKBT, atau STPD, SKPDN atau
SKPDLB kepada Wajib Pajak.
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 12
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, mcmcrintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Bcrita Daerah
Kabupaten Klungkung.
Ditet.apkan di Semarapura
pada tanggal 28 September 2012
BUPATI KLUNGKUNG,
^T^J^^^^l
WAYAN CANDRA
Diundangkan di Semarapura
pada tanggal 28 September 2012
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG,
PRIA
MBARAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG TAHUN 2012 NOMOR
76
^
I-AMI'IKAN I
I'KKATUKAN IIIU'ATI KXUNGKUNG
NOMOK I'l TAHUN 2Uu
TKNTANd
I'KI-AKSANAAN I'KKATUKAN IMKKAII KAIIIII'ATKN KLUNC.KUNG NUMOK 1 TAHUN 2012TENTANGI'AJAK I KITK].
rUMKHIMAII KAIIIII'ATKN kl.l'N(,KHN<;
lilNAS I'KNDArAIAN »*KN<;K!X>1-\AN, Kr hami.an DAM as> i
Jl. tio«ul,t SUf.,..i, No :.TKl.l\ NO (0JM|ll4**-.U«n
ScMarapnn
NO. SI-1 en
MASA I'AJAK
1 AIM'S PAJAK
SURAT I'KMItKKITAIIUAN PAJAK DAKKAII
(SITI'D)
PAJAK HOTEL
Kept)Kepala Dinas Pendapatan PcngctoliuirKcimnymt, dun Aset
K.ibupalcn Klungkung
Klungkung
PKKHATIAN
I. Hump iIhmilnliuii icui^knp 4 (cinpiit)ililulixUcngaii hmul''I i ak2 I.iugkuri nomor yang icrvxlia uniukjawabiii yimg i<ouu~ Sctclnli diisi iLui diioMlatangni, Liaran diVitini iImi 'Mu tiiso.iiik.ui kcmhuh kepada I>m.«-. ecndctnainn, Pengelolaan, Keuangan '';"> A^cl
KnbitpMcn Klungkung, Jalan Uniting Surapaif N<» * klungkung paling Iwnhat langg.tl I*1 Man hcnkulnya Kctwlanibaian penycrahan danlonggal lenehul dialM nkan tlilnkuk.in peneiapiui vcmii lalMtan«l*n.liken*),an wnkti ailniiinslinhl l-cnipn kcnaikan ila/i hungn
DATA WAJIIi I'AJAK
II Niuria Wujib I'lijnk|t Abmal
IMTAOIMKK I'AJAK
h N .mi.i Mmd
I. Alomai
c KcUs Hotel
il. Objek Pajak
Danjai/ljngkungnKocanuMan
Jalan
• oz
llanjar/ljngkungaKccaniatan
Kaimir
TelcponKaxtmilc
Iclcx
Inicmel
Polo Copy
Cuct (Laundry)Sctrika
I icNA'kclimthaii
Kabupaten
Iclimu
In-.. Kelinal
l..ll'llp.llCTl
1 1rnnitpilfl&li 17
II) Kuiuiy. I'cflciininii IX
II NepClIa |«
12 Ions 1 JX[>AII.'. '̂l 2(1
II Ictus Mc|a -'I
II k.tlnm KcnangtOlah Raga A i 22
15 Dtvkotck. Karaoke
Id KlaliMalam'Piih
llilyardHowling
I'tjal. Miirnli l.'np SpaI'hsjiI Kchin'aian (Ittm". i enUC I
Kclrcaw Alain Hawaii ljull
III IM'.KHITUNGAN I'AJAKI. Jumlah omzet pcnjualan dm pajak lenilang unluk masa pajak sehelumnya (akumului llan ..-..I m.v.i naiak dalam tahun pajak hcisanitkuliu
a Masa I'ajak Hulan Januan 211 sil BulailIt Om/ci I'enjualan "P
(Dnsni PcngenannI'aiak)c. TarifI'aiak IO%(wpuliihpcnten)(I jumlah I'ajakTcnilangfb x c) Kp
: Jiimlali man pcnjualan dan pajak (cnilang dalam masa pajak sckarani: (hulan hcnangkuiana Masa I'ajak Hulanh Oin/i-1 Pcnjiudan Kp
(DaUf I'engenaan I'aiak)c TarifPajak 10 *(a«prfyh paten)d Jumlah pajak Tcmiane (b ac) Rp ( dcnganhuml )
(rincian lcrl*ni|Wt
IV I'liKNYATAANDengan mcnyailaii sepenuhnya akan segala "tll,»l lemasuk annkii.»ankii iciuai dengan ketentuan peraturan petundang-undangan yang herlaku,
Mold I'l'D-iiSA
Nuiiiii Wl'
Alnuial
SII'WI'I)
Model H'D-iiMI
IANOA II KIMA
177
V/aiih l'a:ak
SITI'D Nnmnr
I nnggalMasa I'aiak
.20
Vang Menerima,
PEMKKINTAII KAIIIII'ATKN KLUNGKUNGDINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
.11.. IINTIINC; SIIUAPA II NO.2 I I.I'. (1)366) 21496-255911 FAX. (0.166) 21496SEMAKAPUKA
M) SITI'D
MASA I'AJAK
TAHUN I'AJAK
NAMA I'l-KUSAIIAAN
AI.AMA'I
I. I'l-NUINAI'AN
1 luinlall Kauial
2 laI.IKlilli.il
• •
I.AMI'IRAN
SURAT PKMMKKIIAIIIAn PAJAK DAKKAII(SPTPD)
I'AJAK IIOTKI.
PKKIN< IAN IIM/I I II \N l'M\K I 1.1(1 I W.
a
Ii
Single
Single
Double
IU
\
ii Double lib
• Kp
' Kp.' UpG rwin i
d V Up
IT a Single lluah a Kp
h. Double lluah a Kp
c '['win . lluah X Kp
d ... Iluali a K|>
10% a Rp „
1 Jumlah Pcnjualan Kama/
•I. DaxaiPengcnaanI'ajak5 Jumlali Pajak Terutang
II I'ASU.ITAS PENUNJANG
I I'ciiju.iliiii/I'ciiycwiniii
Telepon/Faximilc/TelexCuci/Laundry
Tmnsporiasi(Tuii)Sctrikn
I uin Citpy
Inland
Ituang Pcrtcmuun
Jumlali PcnjuaJaflJumlali I'ui.ik IcnjLuig IO%xKp
III. PASIIJTASOI.AII KAtIA
1 I'citjiialiut/I'enyewaanScpedaIcms I •panganIcms Meja
Kolam Kcnong/Olah Ko^a An
jumlali Pcnjualan
2 Jumlali I'aiak I eruliuig IO%xKp
IV IIPIIIKAN
Pcnjualan/I'cftycwaan
Uilklllck, Karaoke
Khdi Mnlam/Pub
lltlyiuilHowlingI'iibi. Mamli I .......PuSHI KcluiKaran(FiOtei Centlcl
Rckrow Alam Hawaii I.am
Jimllidi l'L-ii|iinlan
Jumlali I'aiak Icnilaun 10% . Up
Kp
Kp
Kp
RpKp
Kp
Kp
K|>K|>
- Kp
KpRpRpRpRp
Kp
Rp
Rp
KPKp
Kp
Kp
Kp
"P
Kp
Kp
V I AIN-I.AIN
I'crineian im diihikung/dilamptii dokumen lainnya <«|Witi rnHa |«n|ualan atau nil I
Model ITU - 05 A (Umpiranl
lib d
RpRP
Rp
Kp
Rp
Rp
Wapb I'aiak
liUI'ATl KLUNGKUNG
.: WAN CANniVA
I7S
I.AMI'IKAN II
I'KKATUKAN liUI'ATI KLUNGKUNGniimiiii I'l TAHUN 20ri
TKNTANU
PELAKSANAAN I'KKATUKAN DAKKAII KAMIll'ATKN KMJNGKUNO NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANGI'AJAK IIOTKI
PI.Ml KIN I All KAIItll'ATKN Kl.HNCKIINC
DINAS I'KNIIAPATAN. PKN(;KI OI.AAN
KKUANGAN dan A.SK1
SRMAKATIJKA
S K l> D K I*ISUKAT Mlt.lAPAM'AMk DAKKAII KURAnHJBA* AMI
Malta I'ajak :Tahun :
Nam.i
Alamal
NPWPI)
I .ui{'.|'.ai JamliTempo
I Ilculas.uk.in Paxnl 17" IJntlHIIg'Undang Nomor 2« Tiihun 2000tclali dilakukan pctncnk«an ninu kclcraniMit lainalaspclaksanaan kowajiban
Aya. I'aiak I I I I I I I
Nairn I'.ii.ik
II, Danpemurjksuan atau kctcrangni. Iain lerwbul diatas, penghilungan juminh yan^ manh ham', dib.iyw ndalali sebngui berikut
i I ten) Pcngcnaan3 Pajal yang Tcfulanji
: Kred11 Pajaka Kumpuuiuui kulcbibiut dan inhun Kbcluinnynh Scioran yang dilakukant I lull-lain
il u,ml.tit yangd.ip.nilikiolilkan (a • b i c|
•i imuiab kckurnngnti pctnlMtyiirim Pnkok Pajak (2 • id)* Simksi AdminiMiaur
a lluiignIi Kcmiikan
C llimlah s-tuksi ;idininiMi»iil (.i I b)
!• .liiml.ib yanguiitsih biinis dib.iy.u (A »5c)
Dcwenn Huruf [
Kp
Kp
K|
Kp
Kp
RpR|
K|
Kp
"P.
PitlttlATIAN
I Ilamp |.ciiyclnran dilakukan mclalm llendahara Penerimaan dengan mcniytunakan Sural Sctoian I'aiak Daerah ISSPDl
I ApaMU SKI'DKII ini Iiitok aim, K„.an«. Dlhayat (anelah lew.l wakl Iin« lama JO (np. pulnh ham <c,ak SKPIIKII in. ditcnma, pajak akan t i.l.ilcnpaii Slum Pnksn Iwriuuwknn pcniiuian pcnindanc/undannaii
Mwlel I I'D l»
NPWI'D
N.UII.1
Alamal
Model I'l'D- I"
D
- - (ruMMf! I h\im
TANIM II.K1MA
klunukunu.
a ii Kepala Dinas I'ciidapalan. l'cnr.clnlaaii. Kcuani'aii danAsetKepulii Sckii Penetapan Pajak Daerali
I i.in Pendapatan Lainya
\n I'ml SKI'DKII
I i i I I I I
211
\ .in,- Ucncniria,
BUPATI KLUNGKUNG\I.UNv.iKUrjUl(r
WAYAN CANDRA
179
LAMPIRAN 111
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNG
NOMOR 19 TAHUN 2012TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANGPAJAK HOTEL
KKMikirrraii kaboi'ati:n klunckunc
DINAS I'KNIIAPATAN. PKNCELOLAAN
KKUANCAN DAN ASET
KEauiurtAlA
SKPDKB T(SIIKAT KKTCTAPAN PAJAK 0A8KAII KIJRANC u \\ \m i \mm\h\\i
Masa I'ajak :
Tahun :
Nairn.
Alamal
I'anggalJaiuhTempo
• •
I Berdaxarkan PaauiI 170 Undang'Undang NomOl 2K Tahun 200°telah dilakukan jicmcnkvun atau keleiaiiean lam alas |iclaksjuaan kcwajiban
AyMP«j»k lH I I I I "1
Noma i'ajak
II l);ui pemenkvaaii aiati kcicin.ig.ui bunicrcbul dialas, pencilttuni;an iimilaj. yangm.vthha/US dibnyai allilali itohagai benkul
1 Oaaai Pcngcnaan2 Pajak yang TcniUuig} Kredit I'ajak
a Kompcnsosiketcbihandari laJiunKbclumnyub Seionui yang dilakukane I .am-lain
d Jumlah Pajak yang dapal dikrcditkan (a • b 1 c)
-I JumlalikekuranganpembuyaraiiPokok I'ajak (2 • 3d)5 Stuiksi Adininisiraiif
11 Uungaii Kcnaikan
e Jumlali sanksi jdniimiilralif (a ♦ b)
<> Jumlali yangmnsih harui dilioyor (A • *>c)
Dengan Huruf [
RpRp
Kp
Kp
Kp_
KpRp
Kp.
Up
"RP .
"P.
PERIIATIAN
1 Haiap pciiyeloran dilakukan mclalui Ucudabiua I'cncnmaan dengan menggunakan Suial Setunui I'aiak D.iciab ISSPD)
2 Apabila SKPDKHT mi Tidak atau Kurang Dibayar setelah Icwai wakiu paling lama 30 (tiga puluh nan 1sc).ik SKPDKH I ini dilcnnu, pajai akan ditajuh dcnu..uiSural Paksa bcrdasaikan pcintwaii pcnind.-uiK-undajij;an.
Model H'D- II
Klimi'kuii(;, 20
n Ki-palaDinas Pcndapalaii Pengelolaan Kcuaniuuikepala Sckni Penetapan >'•••, .-
[}aji Pcudapnlan l.amvn
..utij
-.11*
____———— —. — —— ——— — —— — —— —— —— —— (iuuiiny Dtstni —— ——— —— — — — —
Nt'WIM)
Nainn
Abunat
Model IT'D •
•
TANDATIiKIMA
180
No Unit SKI'DKII 1
Mill,
211
Van^ Mcneinna
...J
UUC-Vri KLUNGKUN<
LAMPIRAN IV
PERATURAN BUPATI KLUNGKUNCi
NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG
PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN KLUNGKUNG NOMOR 1 TAHUN 2012 TENTANGPAJAK HOTEL
I'KMlltIM All KAIIMPATKN KLUNGKUNG
DINAS PKNIIAPATAN PKNGKt.OI.AAN, KKIIANGAN DAN ASK I
a imitmtitaaiArAiiMi i iik n uaiimw imniAX ihi*
SKMAKAI'IIKA
SURATSETORAN I'AJAK DAERAH
( S S 1' 1) )
NO. IIIKTI
Bendahara Penerimaan Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dim Ascl Kabupaten Munukung
'I'elali mencrimn uangsebesar Kp
dari wiijih pajakNiitu;i
Alain.il
NI'Wl'l)
Sebagai Pembayaran Pajakunluk miisa pajak IahunPajak 20 Iturdasnrkun *)I Sural Ketetapan
• •SKI I)
^]sk PemhettilanNotnoi
^SKPDKB
^SKPDKBTIanggnl
J.SK Kcbcralan
2.1'urliiUingon ScndiriHSPTPD Nomor Tanggal
Kill
No
;tan
Kodc Rckcning .lotus I'ajak .lntula liKl.i
JUMLAH
Ditcrimn
I'anggalBendahara Penerimaan
Dinas Pendapatan, Pengelolaan, Keuangan dan AsciKabupatcn Klungkung
Namu
NIP
Ixmbar (asli) untuk WajibI'ajakl.embui iiniiik Ucndahara PenerimaanIcmhai dilampiri SITI'Dunluk Seksi PcneiapiinLembni dilampiri SPTPD unluk Penagihan
•) llenlaiula V pada kulak
Model I I'D- 2-1
181
Klungkung. 21
Pemhayar' I'enyclor,
BUPATI KLUNGKUNG,
vtr2-—
WAYAN CANDRA