kodifikasi peraturan bank indonesia liabilitas dan modal...pembiayaan atas dasar akad ijarah hal. 51...

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Liabilitas dan ModalPelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

http://www.bi.go.id/

http://www.bi.go.id/web/id/Peraturan/Search/

Tim Penyusun Ramlan Ginting

Chandra Murniadi Dudy Iskandar

Gantiah Wuryandani Zulkarnain Sitompul

Siti Astiyah Wahyu Yuwana Hidayat

Komala Dewi Wirza Ayu Novriana

Anggayasti Hayu Anindita Sintia Pebriana

Laura Grace Gabriella

Pusat Riset dan Edukasi Bank Sentral (PRES) Bank Indonesia Telp: 021-29817321 Fax.: 021-23111580 email: [email protected] Hak Cipta © 2012, Bank Indonesia 2012

Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia

Liabilitas dan Modal

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah, Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

mailto:[email protected]

Liabilitas dan Modal Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana

i

DAFTAR ISI

Paragraf Halaman

Daftar Isi Hal. i – ii

Rekam Jejak Regulasi Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

Hal. iii

Rekam Jejak Regulasi Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah Hal. iv

Dasar Hukum Hal. v

Regulasi Terkait Hal. v

Regulasi Bank Indonesia Hal. v

Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

Ketentuan Umum Par. 1 – 2 Hal. 1 – 3

Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana dan Pelayanan Jasa Par. 3 Hal. 3 – 15

Penyelesaian Sengketa antara Bank dengan Nasabah Par. 4 Hal. 15 – 16

Sanksi Par. 5 Hal. 16

Ketentuan Peralihan Par. 6 Hal. 16

Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Ketentuan Umum Par. 7 Hal. 17

Perizinan atau Pelaporan Produk Par. 8 – 11 Hal. 17 – 19

Penjelasan Produk Par. 12 Hal. 19

Penghentian Produk Par. 13 – 14 Hal. 19 – 20

Lain-Lain Par. 15 Hal. 20 – 21

Sanksi Par. 16 – 18 Hal. 21 – 22

Produk Qardh Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Umum Par. 19 Hal. 22 – 23

Karakteristik Produk Qardh Beragun Emas Par. 20 Hal. 23

Prinsip Kehati-Hatian dalam Penerapan Produk Qardh Beragun Emas Par. 21 Hal. 24 – 26

Permohonan Persetujuan dan Penyampaian Laporan Realisasi Produk Qardh Beragun Emas

Par. 22 Hal. 26

Alamat Permohonan Izin dan/atau Penyampaian Laporan Par. 23 Hal. 26

Penghentian Produk Par. 24 Hal. 26 – 27

Pengenaan Sanksi Par. 25 Hal. 27


Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Umum Par. 27 Hal. 28

Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran Pembiayaan Kepemilikan Emas

Par. 28 Hal. 28 – 29

Permohonan Persetujuan dan Penyampaian Laporan Realisasi Produk Par. 29 Hal. 29


ii

Pembiayaan Kepemilikan Emas

Alamat Permohonan Persetujuan dan/atau Penyampaian Laporan Par. 30 Hal. 29 – 30

Penghentian Kegiatan Produk Par. 31 Hal. 30

Pengenaan Sanksi Par. 32 Hal. 30


Lampiran

Kodifikasi Produk Perbankan Syariah Hal. 31 – 63

Penghimpunan Dana Hal. 32 – 38

Giro Syariah Hal. 33 – 34

Tabungan Syariah Hal. 35 – 36

Deposito Syariah Hal. 37 – 38

Penyaluran Dana Hal. 39 – 56

Pembiayaan Atas Dasar Akad Mudharabah Hal. 40 – 42

Pembiayaan Atas Dasar Akad Musyarakah Hal. 43 – 44

Pembiayaan Atas Dasar Akad Murabahah Hal. 45 – 46

Pembiayaan Atas Dasar Akad Salam Hal. 47 – 48

Pembiayaan Atas Dasar Akad Istishna’ Hal. 49 – 50

Pembiayaan Atas Dasar Akad Ijarah Hal. 51 – 52

Pembiayaan Atas Dasar Akad Qardh Hal. 53 – 54

Pembayaran Multijasa Hal. 55 – 56

Pelayanan Jasa Hal. 57 – 63

Letter of Credit (L/C) Impor Syariah Hal. 58 – 59

Bank Garansi Syariah Hal. 60 – 61

Penukaran Valuta Asing (Sharf)

Hal. 62 – 63


iii

Rekam Jejak Regulasi Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

10/16/PBI/2008Perubahan PBI No. 9/19/PBI/2007Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan

Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

9/19/PBI/2007Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan

Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

7/46/PBI/2005Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip

Syariah

SE 10/14/DPbS 2008Pasal 1, 2 dan 5

10/1/PBI/2008 Perubahan atas 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi

Perbankan

Keterangan :

Diubah

Dicabut

PBI Masih Berlaku

PBI Tidak Berlaku

Terkait

SE Masih Berlaku

Regulasi Terkait


iv

Rekam Jejak Regulasi Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

10/17/PBI/2008Produk Bank Syariah dan Unit

Usaha Syariah

SE 14/7/DPbS 2012Produk Qardh Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

SE 10/31/DPbS 2008

SE 8/9/DPbS 2006

8/25/PBI/2006Perubahan 6/17/PBI/2004

tentang Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Prinsip Syariah

6/24/PBI/2004Bank Umum Yang Melaksanakan

Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah

SE 7/5/DPbS 2005

11/3/PBI/2009Bank Umum Syariah

SE 11/9/DPbS 2009

Pasal 38Pasal 35

butir I.A.I.4., butir I.A.I.5.,

dan butir I.A.I.6

SE 8/23/DPbS 2006

Fatwa Dewan Syariah Nasional No. 79/DSN-MUI/III/2011 tanggal 8 Maret 2011

Qardh denganMenggunakan Dana Nasabah

SE 14/16/DPbS 2012Produk Pembiayaan

Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit

Usaha Syariah

Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tanggal 3 Juni 2010

Jual Beli Emas Secara Tidak Tunai

SE 14/33/DPbS 2012*)

Penerapan Kebijakan Produk Pembiayaan Kepemilikan Rumah

dan Pembiayaan Kendaraan Bermotor

bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha

Syariah

13/23/PBI/2011 Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank

Umum dan Unit Usaha Syariah SK Direksi BI No.27/162/KEP/DIR 1995

Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkeditan bagi Bank Umum

32/34/KEP/DIR/1999Bank Umum berdasarkan Prinsip

Syariah

*) Masuk dalam Kodifikasi Manajemen Risiko

Keterangan :

Diubah

Dicabut

PBI/KEP DIRMasih Berlaku

PBI/KEP DIRTidak Berlaku

Terkait

SE Masih Berlaku

Regulasi Terkait

SE Tidak Berlaku


v

Dasar Hukum : - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 10 Tahun 1998 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2004 - Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah Regulasi Terkait : - Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor

8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan - Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/23/PBI/2011 tanggal 2 November 2011 tentang Penerapan

Manajemen Risiko bagi BUS dan UUS - Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 77/DSN-MUI/V/2010 tanggal 3 Juni 2010 perihal Jual Beli Emas

Secara Tidak Tunai - Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 79/DSNMUI/ III/2011 tanggal 8 Maret 2011 perihal Qardh dengan

Menggunakan Dana Nasabah - Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 tentang Kewajiban

Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijaksanaan Perkreditan Bank bagi Bank Umum Regulasi Bank Indonesia : - Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan

Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah - Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/16/PBI/2008 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor

9/19/PBI/2007 tentang Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah

- Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah - Surat Edaran Nomor 10/14/DPbS 2008 perihal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan

Dana dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah - Surat Edaran Nomor 10/31/DPbS 2008 perihal Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah - Surat Edaran Nomor 14/7/DPbS 2012 perihal Produk Qardh Beragun Emas bagi Bank Syariah dan Unit

Usaha Syariah - Surat Edaran Nomor 14/16/DPbS 2012 perihal Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan

Unit Usaha Syariah


1

Paragraf Sumber Regulasi Ketentuan

Perbankan Liabilitas dan Modal Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam Kegiatan Penghimpunan Dana

dan Penyaluran Dana serta Pelayanan Jasa Bank Syariah BAB I Ketentuan Umum

1 Pasal 1 10/16/PBI/2008

1. Bank adalah Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. 2. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya

berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

3. Bank Umum Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

4. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah adalah Bank Syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

5. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

6. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

7. Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

8. Pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dipersamakan dengan itu berupa: a. transaksi bagi hasil dalam bentuk mudharabah dan musyarakah; b. transaksi sewa-menyewa dalam bentuk ijarah atau sewa beli dalam

bentuk ijarah muntahiya bittamlik; c. transaksi jual beli dalam bentuk piutang murabahah, salam, dan

istishna’; d. transaksi pinjam meminjam dalam bentuk piutang qardh; dan e. transaksi sewa-menyewa jasa dalam bentuk ijarah untuk transaksi

multijasa berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antara Bank Syariah dan/atau UUS dan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai dan/atau diberi fasilitas dana untuk mengembalikan dana tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan ujrah, tanpa imbalan, atau bagi hasil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.


2


2 Pasal 2 10/16/PBI/2008Ayat 1-3

(1) Kegiatan usaha penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank berdasarkan Prinsip Syariah yang dilakukan oleh Bank merupakan jasa perbankan.

(2) Dalam melaksanakan jasa perbankan melalui kegiatan penghimpunan dana, penyaluran dana dan pelayanan jasa bank, Bank wajib memenuhi Prinsip Syariah.

(3) Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan pokok hukum Islam antara lain prinsip keadilan dan keseimbangan (‘adl wa tawazun), kemaslahatan (maslahah), dan universalisme (alamiyah) serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan objek haram.

Yang dimaksud dengan: “ ‘Adl” yaitu menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. “Tawazun” adalah keseimbangan yang meliputi aspek material dan spiritual, aspek privat dan publik, sektor keuangan dan sektor riil, bisnis dan sosial, dan keseimbangan aspek pemanfaatan dan kelestarian. “Maslahah” adalah segala bentuk kebaikan yang berdimensi duniawi dan ukhrawi, material dan spiritual serta individual dan kolektif serta harus memenuhi 3 (tiga) unsur yakni kepatuhan syariah (halal), bermanfaat dan membawa kebaikan (thoyib) dalam semua aspek secara keseluruhan yang tidak menimbulkan kemudharatan. “Alamiyah” adalah sesuatu yang dapat dilakukan dan diterima oleh, dengan dan untuk semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) tanpa membedakan suku, agama, ras dan golongan, sesuai dengan semangat kerahmatan semesta (rahmatan lil alamin). “Gharar” adalah transaksi yang objeknya tidak jelas, tidak dimiliki, tidak diketahui keberadaannya, atau tidak dapat diserahkan pada saat transaksi dilakukan kecuali diatur lain dalam syariah. “Maysir”, yaitu transaksi yang digantungkan kepada suatu keadaan yang tidak pasti dan bersifat untunguntungan; “Riba”, adalah pemastian penambahan pendapatan secara tidak sah (bathil) antara lain dalam transaksi pertukaran barang sejenis yang tidak sama kualitas, kuantitas, dan waktu penyerahan (fadhl), atau dalam transaksi pinjam-meminjam yang mempersyaratkan nasabah penerima fasilitas mengembalikan dana yang diterima melebihi pokok pinjaman karena berjalannya waktu (nasiah). “Zalim”, adalah transaksi yang menimbulkan ketidakadilan bagi pihak lainnya. “Objek Haram”, adalah suatu barang atau jasa yang diharamkan dalam


3


syariah.

BAB II Penghimpunan Dana, Penyaluran Dana dan Pelayanan Jasa 3 Pasal 3

9/19/PBI/2007 Butir a SE 10/14/DPbS 2008 Romawi II

Pemenuhan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 ayat (1), dilakukan sebagai berikut:

a. dalam kegiatan penghimpunan dana dengan mempergunakan antara lain Akad Wadi’ah dan Mudharabah;

Giro dan Tabungan atas dasar Akad Wadi’ah Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Giro dan Tabungan atas dasar Akad Wadi’ah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut: 1. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah

bertindak sebagai penitip dana; 2. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik

produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;

3. Bank tidak diperkenankan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah;

4. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Giro atau Tabungan atas dasar Akad Wadi’ah, dalam bentuk perjanjian tertulis;

5. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya kartu ATM, buku/cek/bilyet giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening;

6. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah; dan 7. Dana titipan dapat diambil setiap saat oleh nasabah.

Giro atas dasar Akad Mudharabah Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Giro atas dasar Akad Mudharabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut: 1. Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan Nasabah

bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal); 2. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik

produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;

3. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;

4. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Giro atas dasar Akad Mudharabah, dalam bentuk perjanjian tertulis;

5. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya cek/bilyet giro, biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan


4


Pasal 3 9/19/PBI/2007 Butir b SE 10/14/DPbS 2008 Romawi III

6. Bank tidak diperkenankan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah.

Tabungan dan deposito atas dasar Akad Mudharabah Dalam kegiatan penghimpunan dana dalam bentuk Tabungan dan Deposito atas dasar Akad Mudharabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut: 1. Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah

bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal); 2. Pengelolaan dana oleh Bank dapat dilakukan sesuai

batasanbatasan yang ditetapkan oleh pemilik dana (mudharabah muqayyadah) atau dilakukan dengan tanpa batasan-batasan dari pemilik dana (mudharabah mutlaqah);

3. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;

4. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan atas pembukaan dan penggunaan produk Tabungan dan Deposito atas dasar Akad Mudharabah, dalam bentuk perjanjian tertulis;

5. Dalam Akad Mudharabah Muqayyadah harus dinyatakan secara jelas syarat-syarat dan batasan tertentu yang ditentukan oleh nasabah;

6. Pembagian keuntungan dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;

7. Penarikan dana oleh nasabah hanya dapat dilakukan sesuai waktu yang disepakati;

8. Bank dapat membebankan kepada nasabah biaya administrasi berupa biaya-biaya yang terkait langsung dengan biaya pengelolaan rekening antara lain biaya meterai, cetak laporan transaksi dan saldo rekening, pembukaan dan penutupan rekening; dan

9. Bank tidak diperbolehkan mengurangi bagian keuntungan nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.

b. dalam kegiatan penyaluran dana berupa Pembiayaan dengan

mempergunakan antara lain Akad Mudharabah, Musyarakah, Murabahah, Salam, Istishna’, Ijarah, Ijarah Muntahiya Bitamlik dan Qardh; dan

Pembiayaan Atas Dasar Akad Mudharabah 1. Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas

dasar Akad Mudharabah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut: a. Bank bertindak sebagai pemilik dana (shahibul maal) yang

menyediakan dana dengan fungsi sebagai modal kerja, dan nasabah bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dalam kegiatan usahanya;

b. Bank memiliki hak dalam pengawasan dan pembinaan usaha nasabah walaupun tidak ikut serta dalam pengelolaan usaha


5


nasabah, antara lain Bank dapat melakukan review dan meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;

c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;

d. Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah Muqayyadah yaitu penyediaan dana kepada nasabah dimana pemilik dana (shahibul maal) memberikan persyaratan khusus kepada pengelola dana (mudharib), Bank wajib memenuhi persyaratan khusus dimaksud; Sebagai contoh : Tuan A sebagai pemilik dana memiliki keinginan untuk menginvestasikan dananya ke sektor UKM yang bergerak di sektor usaha perdagangan. Dengan keterbatasan waktu yang dimiliki, Tuan A mengalami kesulitan untuk mencari dan menetapkan UKM yang bergerak di sektor usaha perdagangan dimaksud. Oleh karena itu Tuan A memutuskan untuk menitipkan dananya tersebut ke Bank sekaligus meminta bantuan Bank untuk mencarikan UKM sesuai dengan yang diharapkan. Sesuai dengan amanah yang ditetapkan Tuan A, selanjutnya Bank mencari UKM yang paling feasible di sektor usaha perdagangan. Transaksi investasi yang terjadi antara Tuan A dengan UKM dimaksud yang diperantarai oleh Bank, merupakan salah satu contoh transaksi investasi dengan Akad Mudharabah Muqayyadah.

e. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (Character) dan aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (Capacity), keuangan (Capital), dan prospek usaha (Condition);

f. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam nisbah yang disepakati;

g. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;

h. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar Mudharabah;

i. Jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah;

j. Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutangatau tagihan;


6


k. Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;

l. Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (net realizable value) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;

m. Pengembalian Pembiayaan atas dasar Mudharabah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode Akad, sesuai dengan jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad Mudharabah;

n. Pembagian hasil usaha dilakukan atas dasar laporan hasil usaha pengelola dana (mudharib) dengan disertai bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;

o. Kerugian usaha nasabah pengelola dana (mudharib) yang dapat ditanggung oleh Bank selaku pemilik dana (shahibul maal) adalah maksimal sebesar jumlah pembiayaan yang diberikan (ra’sul maal).

2. Dalam hal nasabah ikut menyertakan modal dalam kegiatan usaha (mitra usaha) yang dibiayai Bank (Mudharabah Musytarakah), maka berlaku ketentuan: a. Norma-norma umum dalam pembiayaan atas dasar Akad

Mudharabah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bab III.1 kecuali angka 1 huruf a dan huruf d;

b. Kedudukan nasabah adalah sebagai mitra usaha sekaligus sebagai pengelola dana (mudharib);

c. Sebagai mitra usaha, nasabah berhak mendapatkan bagian keuntungan sesuai kesepakatan atau menanggung kerugian sesuai porsi modalnya; dan

d. Sebagai pengelola dana (mudharib), nasabah berhak mendapatkan bagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati, setelah dikurangi bagian keuntungan milik nasabah sebagai mitra usaha.

Pembiayaan Atas Dasar Akad Musyarakah Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut: a. Bank dan nasabah masing-masing bertindak sebagai mitra usaha

dengan bersama-sama menyediakan dana dan/atau barang untuk membiayai suatu kegiatan usaha tertentu;

b. Nasabah bertindak sebagai pengelola usaha dan Bank sebagai mitra usaha dapat ikut serta dalam pengelolaan usaha sesuai dengan tugas dan wewenang yang disepakati seperti melakukan review, meminta bukti-bukti dari laporan hasil usaha yang dibuat oleh nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan;

c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan


7


penggunaan data pribadi nasabah; d. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan

atas dasar Akad Musyarakah dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (Character) dan aspek usaha antara lain meliputi analisis kapasitas usaha (Capacity), keuangan (Capital), dan prospek usaha (Condition);

e. Pembagian hasil usaha dari pengelolaan dana dinyatakan dalam bentuk nisbah yang disepakati;

f. Nisbah bagi hasil yang disepakati tidak dapat diubah sepanjang jangka waktu investasi, kecuali atas dasar kesepakatan para pihak;

g. Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah diberikan dalam bentuk uang dan/atau barang, serta bukan dalam bentuk piutang atau tagihan;

h. Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah diberikan dalam bentuk uang harus dinyatakan secara jelas jumlahnya;

i. Dalam hal Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah diberikan dalam bentuk barang, maka barang tersebut harus dinilai atas dasar harga pasar (net realizable value) dan dinyatakan secara jelas jumlahnya;

j. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar Musyarakah;

k. Jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah, pengembalian dana, dan pembagian hasil usaha ditentukan berdasarkan kesepakatan antara Bank dan nasabah;

l. Pengembalian Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah dilakukan dalam dua cara, yaitu secara angsuran ataupun sekaligus pada akhir periode Pembiayaan, sesuai dengan jangka waktu Pembiayaan atas dasar Akad Musyarakah;

m. Pembagian hasil usaha berdasarkan laporan hasil usaha nasabah berdasarkan bukti pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan; dan

n. Bank dan nasabah menanggung kerugian secara proporsional menurut porsi modal masing-masing.

Pembiayaan Atas Dasar Akad Murabahah 1. Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas

dasar Akad Murabahah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut : a. Bank bertindak sebagai pihak penyedia dana dalam rangka

membelikan barang terkait dengan kegiatan transaksi Murabahah dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang;

b. Barang adalah objek jual beli yang diketahui secara jelas kuantitas, kualitas, harga perolehan dan spesifikasinya;

c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar Akad Murabahah, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data


8


pribadi nasabah; d. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan

atas dasar Akad Murabahah dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisis atas karakter (Character) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisis kapasitas usaha (Capacity), keuangan (Capital), dan/atau prospek usaha (Condition);

e. Bank dapat membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya;

f. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan barang yang dipesan nasabah;

g. Kesepakatan atas marjin ditentukan hanya satu kali pada awal Pembiayaan atas dasar Murabahah dan tidak berubah selama periode Pembiayaan;

h. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar Murabahah; dan

i. Jangka waktu pembayaran harga barang oleh nasabah kepada Bank ditentukan berdasarkan kesepakatan Bank dan nasabah.

2. Bank dapat memberi potongan dalam besaran yang wajar dengan tanpa diperjanjikan dimuka.

3. Bank dapat meminta ganti rugi kepada nasabah atas pembatalan pesanan oleh nasabah sebesar biaya riil.

Pembiayaan atas dasar Akad Salam 1. Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas

dasar Akad Salam berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut: a. Bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana maupun

sebagai pembeli barang untuk kegiatan transaksi Salam dengan nasabah yang bertindak sebagai penjual barang;

b. Barang dalam transaksi Salam adalah objek jual beli dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang jelas, yang pada umumnya tersedia secara reguler di pasar, serta bukan objek jual beli yang sulit diidentifikasi ciri-cirinya antara lain nilainya berubah-ubah tergantung penilaian subjektif;

c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar Akad Salam, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;

d. Bank wajib melakukan analisis atas rencana Pembiayaan atas dasar Salam kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (Character) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (Capacity), keuangan (Capital), dan/atau prospek usaha (Condition);

e. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam


9


bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar Salam;

f. Pembayaran atas barang nasabah oleh Bank harus dilakukan di muka secara penuh yaitu pembayaran segera setelah Pembiayaan atas dasar Akad Salam disepakati atau paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Pembiayaan atas dasar Akad Salam disepakati; dan

g. Pembayaran oleh Bank kepada nasabah tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang nasabah kepada Bank atau dalam bentuk piutang Bank.

2. Dalam hal seluruh atau sebagian barang tidak tersedia sesuai kesepakatan maka Bank dapat: a. Menolak menerima barang dan meminta pengembalian

dana; b. Meminta kepada nasabah untuk mengganti dengan barang

lainnya yang sejenis dan/atau memiliki nilai yang setara; atau c. Menunggu barang hingga tersedia.

3. Dalam hal Bank menerima barang dengan kualitas lebih tinggi maka Bank tidak wajib membayar tambahan harga, kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak.

4. Dalam hal Bank menerima barang dengan kualitas lebih rendah maka Bank tidak diperkenankan meminta potongan harga (discount), kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak.

Pembiayaan atas dasar Akad Istishna' 1. Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas

dasar Akad Istishna' berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut : a. Bank bertindak baik sebagai pihak penyedia dana maupun

penjual barang untuk kegiatan transaksi Istishna’ dengan nasabah sebagai pihak pembeli barang;

b. Barang dalam transaksi Istishna’ adalah setiap keluaran (output) yang antara lain berasal dari proses manufacturing atau construction yang melibatkan tenaga kerja, dengan spesifikasi, kualitas, jumlah, jangka waktu, tempat, dan harga yang jelas serta disepakati oleh kedua belah pihak;

c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar Istishna’, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;

d. Bank wajib melakukan analisis atas permohonan Pembiayaan atas dasar Istishna' dari nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisis atas karakter (Character) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisis kapasitas usaha (Capacity), keuangan (Capital), dan/atau prospek usaha (Condition);

e. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar Istishna’; dan


10


f. Pembayaran pembelian barang tidak boleh dalam bentuk pembebasan utang atau dalam bentuk pemberian piutang.

2. Bank tidak dapat meminta tambahan harga apabila nasabah menerima barang dengan kualitas yang lebih tinggi, kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak.

3. Bank tidak harus memberi potongan harga (discount) apabila nasabah menerima barang dengan kualitas yang lebih rendah, kecuali terdapat kesepakatan kedua belah pihak.

Pembiayaan atas Dasar Akad Ijarah 1. Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas

dasar Akad Ijarah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut : a. Bank bertindak sebagai pemilik dan/atau pihak yang

mempunyai hak penguasaan atas obyek sewa baik berupa barang atau jasa, yang menyewakan obyek sewa dimaksud kepada nasabah sesuai kesepakatan;

b. Barang dalam transaksi Ijarah adalah barang bergerak atau tidak bergerak yang dapat diambil manfaat sewa;

c. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik produk Pembiayaan atas dasar Ijarah, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;

d. Bank wajib melakukan analisis atas rencana Pembiayaan atas dasar Ijarah kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisa atas karakter (Character) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisa kapasitas usaha (Capacity), keuangan (Capital), dan/atau prospek usaha (Condition);

e. Objek sewa harus dapat dinilai dan diidentifikasi secara spesifik dan dinyatakan dengan jelas termasuk besarnya nilai sewa dan jangka waktunya;

f. Bank sebagai pihak yang menyediakan objek sewa, wajib menjamin pemenuhan kualitas maupun kuantitas objek sewa serta ketepatan waktu penyediaan objek sewa sesuai kesepakatan;

g. Bank wajib menyediakan dana untuk merealisasikan penyediaan objek sewa yang dipesan nasabah;

h. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar Ijarah;

i. Pembayaran sewa dapat dilakukan baik dengan angsuran maupun sekaligus;

j. Pembayaran sewa tidak dapat dilakukan dalam bentuk piutang maupun dalam bentuk pembebasan utang;

k. Bank dapat meminta nasabah untuk menjaga keutuhan objek sewa, dan menanggung biaya pemeliharaan objek sewa sesuai dengan kesepakatan. Uraian biaya pemeliharaan yang bersifat material dan struktural harus dituangkan


11


dalam Akad; dan l. Bank tidak dapat meminta nasabah bertanggungjawab atas

kerusakan objek sewa yang terjadi bukan karena pelanggaran Akad atau kelalaian nasabah.

2. Dalam hal Pembiayaan Multijasa, pembiayaan diberikan oleh Bank kepada nasabah dalam memperoleh manfaat atas suatu jasa, menggunakan Akad Ijarah maka : a. Ketentuan yang berlaku dalam Pembiayaan atas dasar Ijarah

sebagaimana dimaksud pada angka 1 kecuali huruf k dan l, berlaku pula pada Pembiayaan Multijasa dengan menggunakan Akad Ijarah;

b. Bank memperoleh sewa atas transaksi multijasa berupa imbalan (ujrah);

c. Besarnya imbalan (ujrah) harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal yang tetap.

Pembiayaan Atas Dasar Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik Disamping ketentuan sebagaimana dimaksud pada Bab III.6. angka 1, untuk kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas dasar Ijarah Muntahiya Bittamlik berlaku pula persyaratan paling kurang sebagai berikut: a. Bank sebagai pemilik obyek sewa juga bertindak sebagai

pemberi janji (wa’ad) untuk memberikan opsi pengalihan kepemilikan dan/atau hak penguasaan obyek sewa kepada nasabah penyewa sesuai kesepakatan;

b. Bank hanya dapat memberi janji (wa’ad) untuk mengalihkan kepemilikan dan/atau hak penguasaan objek sewa setelah objek sewa secara prinsip dimiliki oleh Bank;

c. Bank dan nasabah harus menuangkan kesepakatan adanya opsi pengalihan kepemilikan dan/atau hak penguasaan objek sewa dalam bentuk tertulis;

d. Pelaksanaan pengalihan kepemilikan dan/atau hak penguasaan objek sewa dapat dilakukan setelah masa sewa disepakati selesai oleh Bank dan nasabah penyewa; dan

e. Dalam hal nasabah penyewa mengambil opsi pengalihan kepemilikan dan/atau hak penguasaan objek sewa, maka Bank wajib mengalihkan kepemilikan dan/atau hak penguasaan objek sewa kepada nasabah yang dilakukan pada saat tertentu dalam periode atau pada akhir periode Pembiayaan atas dasar Akad Ijarah Muntahiya Bittamlik.

Pembiayaan atas dasar Akad Qardh Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk Pembiayaan atas dasar Akad Qardh berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut: a. Bank bertindak sebagai penyedia dana untuk memberikan

pinjaman (Qardh) kepada nasabah berdasarkan kesepakatan; b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai karakteristik

produk Pembiayaan atas dasar Qardh, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia


12


Pasal 3 9/19/PBI/2007 Butir c SE 10/14/DPbS 2008 Romawi IV

mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;

c. Bank wajib melakukan analisis atas rencana Pembiayaan atas dasar Qardh kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisis atas karakter (Character);

d. Bank dilarang dengan alasan apapun untuk meminta pengembalian pinjaman melebihi dari jumlah nominal yang sesuai Akad;

e. Bank dilarang membebankan biaya apapun atas penyaluran Pembiayaan atas dasar Qardh, kecuali biaya administrasi dalam batas kewajaran;

f. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad Pembiayaan atas dasar Qardh;

g. Pengembalian jumlah Pembiayaan atas dasar Qardh, harus dilakukan oleh nasabah pada waktu yang telah disepakati; dan

h. Dalam hal nasabah digolongkan mampu namun tidak mengembalikan sebagian atau seluruh kewajibannya pada waktu yang telah disepakati, maka Bank dapat memberi sanksi sesuai syariah dalam rangka pembinaan nasabah.

c. dalam kegiatan pelayanan jasa dengan mempergunakan antara lain Akad Kafalah, Hawalah dan Sharf.

Jasa Pemberian Jaminan atas Dasar Akad Kafalah 1. Dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk jasa pemberian

jaminan atas dasar Akad Kafalah, berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut : a. Bank bertindak sebagai pemberi jaminan atas pemenuhan

kewajiban nasabah terhadap pihak ketiga; b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai

karakteristik jasa pemberian jaminan atas dasar Kafalah, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;

c. Bank wajib melakukan analisis atas rencana jasa pemberian jaminan atas dasar Kafalah kepada nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisis atas karakter (Character) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisis kapasitas usaha (Capacity), keuangan (Capital), dan prospek usaha (Condition);

d. Objek penjaminan harus : i. Merupakan kewajiban pihak/orang yang meminta

jaminan; ii. Jelas nilai, jumlah dan spesifikasinya;

iii. Tidak bertentangan dengan syariah (tidak diharamkan). e. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam

bentuk perjanjian tertulis berupa Akad pemberian jaminan atas dasar Kafalah;

f. Bank dapat memperoleh imbalan atau fee yang disepakati di


13


awal serta dinyatakan dalam jumlah nominal yang tetap; g. Bank dapat meminta jaminan berupa Cash Collateral atau

bentuk jaminan lainnya atas nilai penjaminan; dan h. Dalam hal nasabah tidak dapat memenuhi kewajiban kepada

pihak ketiga, maka Bank melakukan pemenuhan kewajiban nasabah kepada pihak ketiga dengan memberikan dana talangan sebagai Pembiayaan atas dasar Akad Qardh yang harus diselesaikan oleh nasabah.

2. Ketentuan yang berlaku pada jasa pemberian jaminan atas dasar Akad Kafalah sebagaimana dimaksud pada angka 1, berlaku pula pada Pembiayaan Multijasa dengan menggunakan Akad Kafalah.

Pemberian Jasa Pengalihan Utang atas Dasar Akad Hawalah 1. Dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk pemberian jasa

pengalihan utang atas dasar Akad Hawalah terdiri dari : a. Hawalah Mutlaqah yaitu transaksi yang berfungsi untuk

pengalihan utang para pihak yang menimbulkan adanya dana keluar (cash out) Bank, dan

b. Hawalah Muqayyadah yaitu transaksi yang berfungsi untuk melakukan set-off utang piutang diantara 3 (tiga) pihak yang memiliki hubungan muamalat (utang piutang) melalui transaksi pengalihan utang, serta tidak menimbulkan adanya dana keluar (cash out).

2. Dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk pemberian jasa pengalihan utang atas dasar Akad Hawalah Mutlaqah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut : a. Bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan

utang atas utang nasabah kepada pihak ketiga; b. Bank wajib menjelaskan kepada nasabah mengenai

karakteristik pemberian jasa pengalihan utang atas dasar Akad Hawalah, serta hak dan kewajiban nasabah sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai transparansi informasi produk Bank dan penggunaan data pribadi nasabah;

c. Bank wajib melakukan analisis atas rencana pemberian jasa pengalihan utang atas dasar Akad Hawalah bagi nasabah yang antara lain meliputi aspek personal berupa analisis atas karakter (Character) dan/atau aspek usaha antara lain meliputi analisis kapasitas usaha (Capacity), keuangan (Capital), dan prospek usaha (Condition);

d. Bank dan nasabah wajib menuangkan kesepakatan dalam bentuk perjanjian tertulis berupa Akad pengalihan utang atas dasar Hawalah;

e. Nilai pengalihan utang harus sebesar nilai nominal; f. Bank menyediakan dana talangan (Qardh) sebesar nilai

pengalihan utang nasabah kepada pihak ketiga; g. Bank dapat meminta imbalan (ujrah) atau fee dalam batas

kewajaran kepada nasabah; dan h. Bank dapat mengenakan biaya administrasi dalam batas

kewajaran kepada nasabah.


14


3. Dalam kegiatan pelayanan jasa dalam bentuk pemberian jasa pengalihan utang atas dasar Akad Hawalah Muqayyadah berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut: a. Ketentuan kegiatan penyaluran dana dalam bentuk

pemberian jasa pengalihan utang atas dasar Akad Hawalah Mutlaqah sebagaimana dimaksud pada Angka 2, kecuali huruf a, huruf f dan huruf g;

b. Bank bertindak sebagai pihak yang menerima pengalihan utang atas utang nasabah kepada pihak ketiga, dimana sebelumnya Bank memiliki utang kepada nasabah; dan

c. Jumlah utang nasabah kepada pihak ketiga yang bisa diambil alih oleh Bank, paling besar sebanyak nilai utang Bank kepada nasabah.

Jasa Pertukaran Mata Uang atas Dasar Akad Sharf Dalam kegiatan penyaluran dana dalam bentuk pemberian jasa pertukaran mata uang atas dasar Akad Sharf, berlaku persyaratan paling kurang sebagai berikut: a. Bank dapat bertindak baik sebagai pihak yang menerima

penukaran maupun pihak yang menukarkan uang dari atau kepada nasabah;

b. Transaksi pertukaran uang untuk mata uang berlainan jenis (valuta asing) hanya dapat dilakukan dalam bentuk transaksi spot; dan

c. Dalam hal transaksi pertukaran uang dilakukan terhadap mata uang berlainan jenis dalam kegiatan money changer, maka transaksi harus dilakukan secara tunai dengan nilai tukar (kurs) yang berlaku pada saat transaksi dilakukan.

Yang dimaksud dengan : Wadi’ah adalah transaksi penitipan dana atau barang dari pemilik kepada penyimpan dana atau barang dengan kewajiban bagi pihak yang menyimpan untuk mengembalikan dana atau barang titipan sewaktu-waktu. Mudharabah adalah transaksi penanaman dana dari pemilik dana (shahibulmaal) kepada pengelola dana (mudharib) untuk melakukan kegiatan usaha tertentu yang sesuai syariah, dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang telah disepakati sebelumnya. Musyarakah adalah transaksi penanaman dana dari dua atau lebih pemilik dana dan/atau barang untuk menjalankan usaha tertentu sesuai syariah dengan pembagian hasil usaha antara kedua belah pihak berdasarkan nisbah yang disepakati, sedangkan pembagian kerugian berdasarkan proporsi modal masing-masing. Murabahah adalah transaksi jual beli suatu barang sebesar harga perolehan barang ditambah dengan margin yang disepakati olah para pihak, dimana penjual menginformasikan terlebih dahulu harga perolehan


15


kepada pembeli. Salam adalah transaksi jual beli barang dengan cara pemesanan dengan syarat-syarat tertentu dan pembayaran tunai terlebih dahulu secara penuh.

Istishna’ adalah transaksi jual beli barang dalam bentuk pemesanan pembuatan barang dengan kriteria dan persyaratan tertentu yang disepakati dengan pembayaran sesuai dengan kesepakatan. Ijarah adalah transaksi sewa menyewa atas suatu barang dan/atau jasa antara pemilik objek sewa termasuk kepemilikan hak pakai atas objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakan. Ijarah Muntahiyah bit Tamlik adalah transaksi sewa menyewa antara pemilik objek sewa dan penyewa untuk mendapatkan imbalan atas objek sewa yang disewakannya dengan opsi perpindahan hak milik objek sewa. Qardh adalah transaksi pinjam meminjam dana tanpa imbalan dengan kewajiban pihak peminjam mengembalikan pokok pinjaman secara sekaligus atau cicilan dalam jangka waktu tertentu. Kafalah adalah transaksi penjaminan yang diberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga atau yang tertanggung (makful lahu) untuk memenuhi kewajiban pihak kedua (makful ‘anhu/ashil). Hawalah adalah transaksi pengalihan hutang dari satu pihak yang berhutang kepada pihak lain yang wajib menanggung atau membayar. Sharf adalah transaksi pertukaran antar mata uang berlainan jenis.

BAB III Penyelesaian Sengketa antara Bank dengan Nasabah 4 Pasal 4

9/19/PBI/2007 Ayat 1-3

(1) Dalam hal salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tertuang dalam Akad antara Bank dengan nasabah, atau jika terjadi sengketa antara Bank dengan nasabah, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah.

(2) Dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan antara lain melalui mediasi termasuk mediasi perbankan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan perundang-undangan yang berlaku antara lain ketentuan Bank Indonesia mengenai Mediasi Perbankan.

(3) Dalam hal penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

tidak mencapai kesepakatan, maka penyelesaian sengketa dapat dilakukan melalui mekanisme arbitrase syariah atau melalui lembaga peradilan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.


16


SE 10/14/DPbS 2008 Romawi V

(4) Ketentuan Ganti Rugi (Ta'widh) dalam Pembiayaan dan Penghimpunan Dana adalah sebagai berikut: a. Bank dapat mengenakan ganti rugi (ta`widh) kepada nasabah baik

karena kesengajaan maupun kelalaian nasabah dalam melakukan sesuatu yang menyimpang dari perjanjian pembiayaan dan penghimpunan dana yang mengakibatkan kerugian dan/atau tambahan beban pada Bank;

b. Besarnya ganti rugi sebagaimana dimaksud dalam huruf a adalah sebesar nilai kerugian riil (real loss) yang berkaitan dengan upaya Bank untuk memperoleh pembayaran dari nasabah dan bukan potensi kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss/al-furshah al-dha-i’ah);

c. Kerugian riil sebagaimana dimaksud dalam huruf b adalah biaya-biaya riil dan/atau tambahan beban yang dikeluarkan oleh Bank dalam rangka penagihan hak Bank atas nasabah dan/atau dalam rangka pengelolaan rekening penghimpunan dana nasabah.

d. Ganti rugi hanya boleh dikenakan pada Pembiayaan atas dasar Ijarah dan Pembiayaan yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti Salam, Istishna’ serta Murabahah, yang pembayarannya dilakukan secara tangguh;

e. Ganti rugi dalam Pembiayaan atas dasar Mudharabah dan Musyarakah, hanya boleh dikenakan oleh Bank sebagai pemilik dana (shahibul maal) apabila bagian keuntungan Bank tidak dibayar oleh nasabah sebagai pengelola dana (mudharib);

f. Klausul kemungkinan pengenaan ganti rugi harus ditetapkan secara jelas dalam perjanjian Pembiayaan dan dipahami oleh nasabah.

BAB IV Sanksi 5 Pasal 5

10/16/PBI/2008 Bank yang tidak memenuhi Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 2 ayat (2) dikenakan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

BAB V Ketentuan Peralihan 6 Pasal 6

10/16/PBI/2008 (1) Akad antara Bank dengan Nasabah yang mengacu pada ketentuan Bank

Indonesia tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dan belum jatuh tempo pada saat ketentuan ini berlaku, tetap berpedoman pada ketentuan Bank Indonesia tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah.

(2) Akad antara Bank dengan Nasabah yang mengacu pada ketentuan Bank Indonesia tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah yang jatuh tempo setelah ketentuan ini berlaku dan akan diperpanjang, harus disesuaikan dengan memenuhi prinsip syariah sesuai ketentuan ini.


17


Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah BAB I Ketentuan Umum

7 Pasal 1 10/17/PBI/2008

1. Bank adalah Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah. 2. Bank Syariah adalah Bank yang menjalankan kegiatan usahanya

berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

3. Unit Usaha Syariah, yang selanjutnya disebut UUS, adalah unit kerja dari kantor pusat Bank Umum Konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor atau unit yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan Prinsip Syariah, atau unit kerja di kantor cabang dari suatu Bank yang berkedudukan di luar negeri yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang berfungsi sebagai kantor induk dari kantor cabang pembantu syariah dan/atau unit syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

4. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

5. Produk Bank, yang selanjutnya disebut Produk, adalah produk yang dikeluarkan Bank baik di sisi penghimpunan dana maupun penyaluran dana serta pelayanan jasa Bank yang sesuai dengan Prinsip Syariah, tidak termasuk produk lembaga keuangan bukan Bank yang dipasarkan oleh Bank sebagai agen pemasaran.

6. Produk Non Bank adalah produk yang dikeluarkan lembaga keuangan bukan Bank.

BAB II Perizinan atau Pelaporan Produk 8 Pasal 2

10/17/PBI/2008 Ayat 1-3 SE 10/31/DPbS 2008 Romawi II

(1) Bank wajib melaporkan rencana pengeluaran Produk baru kepada Bank Indonesia.

(2) Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Produk sebagaimana ditetapkan dalam Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah yang diatur lebih lanjut dalam ketentuan Bank Indonesia.

(3) Dalam hal Bank akan mengeluarkan Produk baru yang tidak termasuk dalam Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka Bank wajib memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia.

(4) Penyampaian laporan Produk baru Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dilakukan dengan memenuhi persyaratan dan dokumen paling kurang sebagai berikut: a. pencantuman kata “iB” pada penulisan nama Produk baru; b. pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah Bank terhadap Produk

baru; c. prosedur pelaksanaan (Standard Operating Procedures/SOP) dan

kewenangan dalam pengelolaan Produk baru; d. analisa penerapan manajemen risiko meliputi identifikasi, pengukuran,

pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi; e. draft akad Produk; dan f. keterangan mengenai kesesuaian Produk baru dengan Produk

sebagaimana yang tercantum dalam Buku Kodifikasi Produk Perbankan


18


SE 10/31/DPbS 2008 Romawi III SE 10/31/DPbS 2008 Romawi IV

Syariah. (5) Penyampaian laporan Produk baru Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

dilakukan dengan memenuhi persyaratan dan dokumen paling kurang sebagai berikut: a. pencantuman kata “iB” pada penulisan nama Produk baru; b. pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah Bank terhadap Produk

baru; c. prosedur pelaksanaan (Standard Operating Procedures/SOP) dan

kewenangan dalam pengelolaan Produk baru; d. draft akad Produk; dan e. keterangan mengenai kesesuaian Produk baru dengan Produk

sebagaimana yang tercantum dalam Buku Kodifikasi Produk Perbankan Syariah.

(6) Permohonan persetujuan Produk baru Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dilakukan dengan memenuhi persyaratan dan dokumen paling kurang sebagai berikut: a. pencantuman kata “iB” pada penulisan nama Produk baru; b. fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia terhadap

Produk baru; c. analisis dan pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah Bank

terhadap Produk baru; d. analisis aspek hukum yang mencakup kemungkinan adanya risiko

hukum yang akan ditimbulkan oleh Produk baru serta kesesuaian dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku;

e. prosedur pelaksanaan (Standard Operating Procedures/SOP) dan kewenangan dalam pengelolaan Produk baru;

f. analisis penerapan manajemen risiko meliputi identifikasi, pengukuran, pemantauan, pengendalian, dan sistem informasi; dan

g. draft akad Produk. (7) Permohonan persetujuan Produk baru Bank Pembiayaan Rakyat Syariah

dilakukan dengan memenuhi persyaratan dan dokumen paling kurang sebagai berikut: a. pencantuman kata “iB” pada penulisan nama Produk baru; b. fatwa Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia terhadap

Produk baru; c. pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah Bank terhadap Produk

baru; d. prosedur pelaksanaan (Standard Operating Procedures/SOP) dan

kewenangan dalam pengelolaan Produk baru; dan e. draft akad Produk.

(8) Alamat penyampaian laporan atau permohonan persetujuan kepada Bank Indonesia adalah sebagai berikut: a. Direktorat Perbankan Syariah, Jl. M. H. Thamrin No.2 Jakarta 10350,

bagi Bank yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi; atau

b. Kantor Bank Indonesia setempat dengan tembusan Direktorat Perbankan Syariah, bagi Bank yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada huruf a.


19


9 Pasal 3 10/17/PBI/2008

(1) Laporan rencana pengeluaran Produk baru sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 8 ayat (1) harus disampaikan paling lambat 15 (lima belas) hari sebelum Produk baru dimaksud akan dikeluarkan.

(2) Bank Indonesia memberikan penegasan atas laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 15 (lima belas) hari sejak seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen pelaporan diterima secara lengkap.

(3) Bank dilarang mengeluarkan Produk baru dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila belum memperoleh penegasan tidak keberatan dari Bank Indonesia.

(4) Apabila dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari setelah seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen pelaporan diterima secara lengkap, Bank Indonesia tidak memberikan penegasan, maka Bank dapat mengeluarkan Produk baru dimaksud.

10 Pasal 4 10/17/PBI/2008

Bank Indonesia memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada Paragraf 8 ayat (3) paling lambat 15 (lima belas) hari sejak seluruh persyaratan dipenuhi dan dokumen pelaporan diterima secara lengkap.

11 Pasal 5 10/17/PBI/2008

Bank wajib melaporkan realisasi pengeluaran Produk baru paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah Produk baru dimaksud dikeluarkan.

BAB III Penjelasan Produk 12 Pasal 6

10/17/PBI/2008 (1) Bank wajib memberikan penjelasan kepada Bank Indonesia atas Produk

baru yang wajib mendapatkan persetujuan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 8 ayat (3).

Yang dimaksud memberikan penjelasan adalah termasuk melakukan presentasi.

(2) Bank Indonesia dapat meminta kepada Bank untuk memberikan penjelasan

atas: a. Produk baru yang wajib dilaporkan kepada Bank Indonesia

sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 8 ayat (1); b. Produk yang telah dikeluarkan; atau c. Produk Non Bank yang dipasarkan oleh Bank.

Dalam rangka melakukan fungsi pengawasan perbankan terutama pemenuhan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah, Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk memberikan penjelasan atas Produk Non Bank antara lain produk asuransi atau produk pasar modal (Reksa Dana), dimana Bank bertindak sebagai agen pemasaran.

BAB IV Penghentian Produk 13 Pasal 7

10/17/PBI/2008 Bank wajib menghentikan kegiatan Produk dalam hal:

1. Bank tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 8 atau Paragraf 9 ayat (3);

2. Produk tersebut tidak sesuai dengan Prinsip Syariah; atau

Produk harus sesuai dengan Prinsip Syariah yang mengacu pada


20


fatwa Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan Bank Indonesia mengenai pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan usaha Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

3. Produk tersebut tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan

yang berlaku.

14 Pasal 8 10/17/PBI/2008

(1) Bank Indonesia dapat meminta Bank untuk menghentikan kegiatan Produk sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 13.

(2) Penghentian kegiatan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersifat tetap atau sementara.

(3) Dalam hal Produk dikenakan penghentian sementara maka: a. Bank wajib menyempurnakan Produk dimaksud dalam jangka waktu

yang ditetapkan Bank Indonesia. b. Bank untuk sementara dilarang menjual Produk tersebut.

Yang dimaksud dengan Bank untuk sementara dilarang untuk menjual Produk adalah Bank dilarang menambah nasabah baru dan/atau menambah eksposur nasabah lama atas Produk yang terkena penghentian sementara.

c. Penghentian sementara dapat dicabut apabila Bank telah

menyempurnakan Produk dimaksud. d. Dalam hal Bank tidak dapat menyempurnakan Produk dimaksud

dalam jangka waktu yang ditetapkan Bank Indonesia, maka atas Produk tersebut dapat dikenakan penghentian tetap.

(4) Dalam hal Produk dikenakan penghentian tetap maka Bank wajib menghentikan kegiatan Produk dan menyelesaikan hak dan kewajiban nasabah Produk dimaksud dalam jangka waktu yang ditetapkan Bank Indonesia.

BAB V Lain-Lain 15 Pasal 9

10/17/PBI/2008 (1) Dalam hal terdapat pengaturan secara khusus atas Produk atau Produk

Non Bank dalam ketentuan Bank Indonesia lainnya, maka mekanisme penyampaian laporan atau permohonan persetujuan atas Produk baru atau Produk Non Bank tetap mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia terkait.

Yang dimaksud dengan pengaturan secara khusus atas Produk atau Produk Non Bank dalam ketentuan Bank Indonesia lainnya, antara lain ketentuan mengenai Electronic Banking, alat pembayaran dengan menggunakan kartu, instrumen pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah, produk asuransi (Bancassurance), dan produk pasar modal (reksa dana).

(2) Selain tetap mengacu kepada ketentuan Bank Indonesia terkait

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bank wajib menyampaikan dokumen sebagai berikut:

Yang dimaksud dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia adalah fatwa yang


21


dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia.

a. fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap Produk atau Produk Non Bank; dan

b. pendapat syariah dari Dewan Pengawas Syariah Bank terhadap Produk atau Produk Non Bank.

(3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan bersamaan dengan penyampaian laporan atau permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB VI Sanksi 16 Pasal 10

10/17/PBI/2008 (1) Bank Umum Syariah dan UUS yang tidak mematuhi ketentuan dalam

Paragraf 8 ayat (1) yaitu mengeluarkan Produk baru tanpa melaporkan rencana pengeluaran Produk baru kepada Bank Indonesia atau melaporkan rencana pengeluaran Produk baru setelah Produk baru dikeluarkan, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa teguran tertulis dan denda uang paling banyak sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) untuk setiap produk.

(2) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang tidak mematuhi ketentuan dalam Paragraf 8 ayat (1) yaitu mengeluarkan Produk baru tanpa melaporkan rencana pengeluaran Produk baru kepada Bank Indonesia atau melaporkan rencana pengeluaran Produk baru setelah Produk baru dikeluarkan, dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa teguran tertulis dan denda uang paling banyak sebesar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) untuk setiap produk.

(3) Bank Umum Syariah dan UUS yang tidak mematuhi ketentuan dalam Paragraf 8 ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa teguran tertulis dan denda uang paling banyak sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) untuk setiap produk.

(4) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang tidak mematuhi ketentuan dalam Paragraf 8 ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa teguran tertulis dan denda uang paling banyak sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) untuk setiap produk.

(5) Bank Umum Syariah dan UUS yang tidak mematuhi ketentuan dalam Paragraf 9 ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa teguran tertulis dan denda uang paling banyak sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) untuk setiap produk.

(6) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang tidak mematuhi ketentuan dalam Paragraf 9 ayat (3) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa teguran tertulis dan denda uang paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap produk.

(7) Bank Umum Syariah dan UUS yang tidak mematuhi ketentuan dalam Paragraf 11 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa:


22


a. teguran tertulis dan denda uang sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap Produk apabila Bank menyampaikan laporan dalam 10 (sepuluh) hari sejak batas akhir penyampaian laporan.

b. teguran tertulis dan denda uang paling banyak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk setiap Produk apabila Bank tidak menyampaikan laporan setelah 10 (sepuluh) hari sejak batas akhir penyampaian laporan.

(8) Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang tidak mematuhi ketentuan dalam Paragraf 11 dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, berupa: a. teguran tertulis dan denda uang sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima

ribu rupiah) per hari keterlambatan dan paling banyak seluruhnya sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap produk apabila Bank menyampaikan laporan dalam 10 (sepuluh) hari sejak batas akhir penyampaian laporan;

b. teguran tertulis dan denda uang sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap produk apabila Bank tidak menyampaikan laporan setelah 10 (sepuluh) hari sejak batas akhir penyampaian laporan.

17 Pasal 11 10/17/PBI/2008

Bank yang tidak mematuhi ketentuan dalam Paragraf 12, Paragraf 13, Paragraf 14 ayat (3) huruf a dan huruf b, Paragraf 14 ayat (4), dan Paragraf 15 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif sesuai Pasal 58 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

18 Pasal 12 10/17/PBI/2008

Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 16 ayat (7) huruf b atau Paragraf 16 ayat (8) huruf b tidak mengurangi kewajiban Bank untuk menyampaikan laporan realisasi pengeluaran Produk baru sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 11.

Produk Qardh Beragun Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Umum 19 SE 14/7/DPbS

2012 Romawi I

(1) Qardh adalah suatu akad penyaluran dana oleh Bank Syariah atau UUS kepada nasabah sebagai utang piutang dengan ketentuan bahwa nasabah wajib mengembalikan dana tersebut kepada Bank Syariah atau UUS pada waktu yang telah disepakati.

(2) Akad qardh terdiri atas 2 (dua) macam: a. akad qardh yang berdiri sendiri, dengan karakteristik sebagai berikut:

1) pembiayaan digunakan untuk tujuan sosial dan bukan untuk mendapatkan keuntungan;

2) sumber dana dapat berasal dari bagian modal, keuntungan yang disisihkan, dan/atau zakat, infak, sedekah dan tidak boleh menggunakan dana pihak ketiga;

3) jumlah pinjaman wajib dikembalikan pada waktu yang telah disepakati;

4) tidak boleh dipersyaratkan adanya imbalan dalam bentuk apapun; 5) nasabah dapat memberikan tambahan (sumbangan) dengan

sukarela selama tidak diperjanjikan dalam akad; dan


23


6) nasabah dapat dikenakan biaya administrasi; dan b. akad qardh yang dilakukan bersamaan dengan transaksi lain yang

menggunakan akad-akad mu’awadhah (pertukaran dan dapat bersifat komersial) dalam produk yang bertujuan untuk mendapatkan keuntungan, dapat dilakukan antara lain dalam produk rahn emas, pembiayaan pengurusan haji, pengalihan utang, syariah charge card, syariah card, dan anjak piutang syariah.

(3) Qardh Beragun Emas adalah salah satu produk yang menggunakan akad qardh sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b dengan agunan berupa emas yang diikat dengan akad rahn, dimana emas yang diagunkan disimpan dan dipelihara oleh Bank Syariah atau UUS selama jangka waktu tertentu dengan membayar biaya penyimpanan dan pemeliharaan atas emas sebagai objek rahn yang diikat dengan akad ijarah.

Karakteristik Produk Qardh Beragun Emas 20

SE 14/7/DPbS 2012 Romawi II

(1) Tujuan penggunaan adalah untuk membiayai keperluan dana jangka pendek atau tambahan modal kerja jangka pendek untuk golongan nasabah Usaha Mikro dan Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, serta tidak dimaksudkan untuk tujuan investasi.

(2) Akad yang digunakan adalah sebagai berikut: a. akad qardh, untuk pengikatan pinjaman dana yang disediakan Bank

Syariah atau UUS kepada nasabah; b. akad rahn, untuk pengikatan emas sebagai agunan atas pinjaman dana;

dan c. akad ijarah, untuk pengikatan pemanfaatan jasa penyimpanan dan

pemeliharaan emas sebagai agunan pinjaman dana. (3) Biaya yang dapat dikenakan oleh Bank Syariah atau UUS kepada nasabah

antara lain biaya administrasi, biaya asuransi, dan biaya penyimpanan dan pemeliharaan.

(4) Penetapan besarnya biaya penyimpanan dan pemeliharaan agunan emas didasarkan pada berat agunan emas dan tidak dikaitkan dengan jumlah pinjaman yang diterima nasabah.

(5) Sumber dana dapat berasal dari bagian modal, keuntungan yang disisihkan, dan/atau dana pihak ketiga.

(6) Pendapatan dari penyimpanan dan pemeliharaan emas yang berasal dari produk Qardh Beragun Emas yang sumber dananya berasal dari dana pihak ketiga harus dibagikan kepada nasabah penyimpan dana.

(7) Pemberian Qardh Beragun Emas wajib didukung kebijakan dan prosedur (Standard Operating Procedure/SOP) tertulis secara memadai, termasuk penerapan manajemen risiko.

(8) Bank Syariah atau UUS wajib menjelaskan secara lisan atau tertulis (transparan) kepada nasabah antara lain:

a. karakteristik produk antara lain fitur, risiko, manfaat, biaya, persyaratan, dan penyelesaian apabila terdapat sengketa;

b. hak dan kewajiban nasabah termasuk apabila terjadi eksekusi agunan emas.


24


Prinsip Kehati-Hatian dalam Penerapan Produk Qardh Beragun Emas

21

SE 14/7/DPbS 2012 Romawi III

(1) Tujuan penggunaan dana oleh nasabah wajib dicantumkan secara jelas pada formulir aplikasi produk.

(2) Emas yang akan diserahkan sebagai agunan Qardh Beragun Emas harus sudah dimiliki oleh nasabah pada saat permohonan pembiayaan diajukan.

(3) Jumlah portofolio Qardh Beragun Emas pada setiap akhir bulan paling banyak: a. untuk Bank Syariah, jumlah yang lebih kecil antara sebesar 20% (dua

puluh persen) dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan atau sebesar 150% (seratus lima puluh persen) dari modal bank sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM).

b. untuk UUS, sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan. Contoh 1 : Jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan pada Bank Syariah A adalah sebesar Rp130.000.000.000,00 (seratus tiga puluh miliar rupiah). Jumlah modal bank pada Bank Syariah A adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Perhitungan jumlah seluruh Qardh Beragun Emas pada Bank Syariah A adalah sebagai berikut: 1) Berdasarkan portofolio jumlah Qardh Beragun Emas dari jumlah

seluruh pembiayaan adalah: = 20% x Rp130.000.000.000,00 = Rp26.000.000.000,00

2) Berdasarkan jumlah modal bank adalah : = 150% x Rp20.000.000.000,00 = Rp30.000.000.000,00

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka jumlah Qardh Beragun Emas pada Bank Syariah A paling banyak adalah sebesar Rp26.000.000.000,00 (dua puluh enam miliar rupiah). Contoh 2 : Jumlah seluruh pembiayaan yang diberikan pada Bank Syariah B adalah sebesar Rp200.000.000.000,00 (dua ratus miliar rupiah). Jumlah modal bank pada Bank Syariah B adalah sebesar Rp20.000.000.000,00 (dua puluh miliar rupiah). Perhitungan jumlah seluruh Qardh Beragun Emas pada Bank Syariah B adalah sebagai berikut: 1) Berdasarkan portofolio jumlah Qardh Beragun Emas dari jumlah

seluruh pembiayaan adalah: = 20% x Rp200.000.000.000,00 = Rp40.000.000.000,00

2) Berdasarkan jumlah modal Bank adalah : = 150% x Rp20.000.000.000,00 = Rp30.000.000.000,00

Berdasarkan perhitungan tersebut di atas, maka jumlah Qardh Beragun Emas pada Bank Syariah B paling banyak adalah sebesar Rp30.000.000.000,00 (tiga puluh miliar rupiah).


25


(4) Pembiayaan Qardh Beragun Emas dapat diberikan paling banyak sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) untuk setiap nasabah, dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang paling banyak 2 (dua) kali.

(5) Khusus untuk nasabah Usaha Mikro dan Kecil, dapat diberikan pembiayaan Qardh Beragun Emas paling banyak sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan jangka waktu pembiayaan paling lama 1 (satu) tahun dengan angsuran setiap bulan dan tidak dapat diperpanjang.

(6) Financing To Value (FTV) yang merupakan perbandingan antara jumlah pinjaman yang diterima oleh nasabah dengan nilai emas yang diagunkan oleh nasabah kepada Bank Syariah atau UUS, paling banyak adalah sebesar 80% (delapan puluh persen) dari rata-rata harga jual emas 100 (seratus) gram dan harga beli kembali (buyback) emas PT. ANTAM (Persero) Tbk. Bank Syariah atau UUS dapat menetapkan FTV dengan menggunakan acuan lain sepanjang nilai FTV yang dihasilkan lebih kecil dari atau sama dengan nilai FTV yang ditetapkan. Contoh 1: Nasabah C pada Bank Syariah D memiliki emas seberat 70 gram. Harga emas berdasarkan PT. ANTAM (Persero) Tbk sebagai berikut: - harga jual emas 100 gram sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh

ribu rupiah) per gram; dan - harga beli kembali (buyback) emas sebesar Rp540.000,00 (lima ratus

empat puluh ribu rupiah) per gram. Bank Syariah D menetapkan nilai FTV sebesar 90% dari harga pasar emas dunia rata-rata selama 30 (tiga puluh) hari terakhir.

1) Perhitungan FTV untuk nasabah C berdasarkan harga yang ditetapkan PT ANTAM (Persero) Tbk adalah sebagai berikut: FTV = 80% x [70 gram x ((harga jual+harga beli)/2)] = 80% x[70 gramx((Rp550.000,00+Rp540.000,00)/2)] = 80% x [70 gram x Rp545.000,00] = 80% x Rp38.150.000,00 = Rp30.520.000,00

2) Apabila harga emas per gram berdasarkan perhitungan harga pasar emas dunia rata-rata selama 30 (tiga puluh) hari terakhir adalah sebesar Rp520.000,00 (lima ratus dua puluh lima ribu rupiah), maka perhitungan FTV untuk nasabah C adalah sebagai berikut: FTV = 90% x (70 gram x harga acuan) = 90% x (70 gram x Rp520.000,00) = 90% x Rp36.400.000,00 = Rp32.760.000,00 Berdasarkan data tersebut di atas, maka nilai FTV untuk nasabah C paling banyak adalah sebesar Rp30.520.000,00 (tiga puluh juta lima ratus dua puluh ribu rupiah).

Contoh 2: Nasabah C pada Bank Syariah D memiliki emas seberat 70 gram. Harga emas berdasarkan PT. ANTAM (Persero) Tbk sebagai berikut: - harga jual emas 100 gram sebesar Rp550.000,00 (lima ratus lima puluh

ribu rupiah) per gram; dan


26


- harga beli kembali (buyback) emas sebesar Rp540.000,00 (lima ratus empat puluh ribu rupiah) per gram. Bank Syariah D menetapkan nilai FTV sebesar 90% dari harga pasar emas dunia rata-rata selama 30 (tiga puluh) hari terakhir.

1) Perhitungan FTV untuk nasabah C berdasarkan harga yang ditetapkan PT ANTAM, Tbk adalah sebagai berikut: FTV = 80% x [70 gram x ((harga jual+harga beli)/2)] = 80% x [70 gramx((Rp550.000,00+Rp540.000,00)/2)] = 80% x [70 gram x Rp545.000,00] = 80% x Rp38.150.000,00 = Rp30.520.000,00

2) Apabila harga emas per gram berdasarkan perhitungan harga pasar emas dunia rata-rata selama 30 (tiga puluh) hari terakhir adalah sebesar Rp482.000,00 (empat ratus delapan puluh ribu rupiah), maka perhitungan FTV untuk nasabah C adalah sebagai berikut: FTV = 90% x (70 gram x harga acuan) =90% x (70 gram x Rp482.000,00) = 90% x Rp33.740.000,00 = Rp30.366.00,00 Berdasarkan data tersebut di atas, maka nilai FTV untuk nasabah C adalah sebesar Rp30.366.000,00 (tiga puluh juta tiga ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Permohonan Persetujuan dan Penyampaian Laporan Realisasi

Produk Qardh Beragun Emas 22 SE 14/7/DPbS

2012 Romawi IV

(1) Bank Syariah atau UUS yang akan melakukan penyaluran dana dalam produk Qardh Beragun Emas harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

(2) Tata cara, persyaratan, dan dokumen dalam rangka permohonan persetujuan produk Qardh Beragun Emas mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

(3) Bank Syariah atau UUS wajib melaporkan realisasi pengeluaran produk Qardh Beragun Emas paling lambat 10 (sepuluh) hari setelah dikeluarkan produk tersebut.

Alamat Permohonan Izin dan/atau Penyampaian Laporan 23 SE 14/7/DPbS

2012 Romawi V

Permohonan izin dan/atau penyampaian laporan produk Qardh Beragun Emas diajukan kepada Bank Indonesia dengan alamatsebagai berikut: (1) Direktorat Perbankan Syariah, Jl. M. H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi

Bank Syariah atau UUS yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi; atau

(2) Kantor Bank Indonesia setempat dengan tembusan Direktorat Perbankan Syariah, bagi Bank Syariah atau UUS yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Penghentian Produk 24 SE 14/7/DPbS

2012 (1) Bank Indonesia dapat meminta Bank Syariah atau UUS untuk

menghentikan kegiatan produk sebagaimana diatur dalam Paragraf 14


27


Romawi VI

dalam ketentuan Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, dalam hal produk Qardh Beragun Emas tidak memenuhi ketentuan Paragraf 20, Paragraf 21, dan atau Paragraf 22 ayat (1) dan ayat (2) dalam ketentuan ini.

(2) Penghentian produk sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat bersifat tetap atau sementara.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 berlaku pula untuk Bank Syariah atau UUS yang tidak dapat melakukan penyesuaian sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud pada Paragraf 26 ketentuan ini.

Pengenaan Sanksi 25 SE 14/7/DPbS

2012 Romawi VII

(1) Bank Syariah atau UUS yang menjalankan produk Qardh Beragun Emas sebelum memperoleh izin dari Bank Indonesia dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan denda uang sebagaimana diatur dalam Paragraf 16 ayat (3) dan ayat (4) ketentuan ini.

(2) Bank Syariah atau UUS yang terlambat melaporkan realisasi pengeluaran produk Qardh Beragun Emas sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 22 ayat (3) dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan denda uang sebagaimana diatur dalam Paragraf 16 ayat (7) dan ayat (8) ketentuan ini.

(3) Bank Syariah atau UUS yang tidak menghentikan produk Qardh Beragun Emas sesuai permintaan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 24 dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Paragraf 17 ketentuan ini.

Ketentuan Peralihan 26 SE 14/7/DPbS

2012 Romawi VIII

(1) Bank Syariah atau UUS yang telah menjalankan produk Qardh Beragun Emas sebelum berlakunya ketentuan ini wajib menyesuaikan: a. kebijakan dan prosedur dengan mengacu pada karakteristik dan fitur

produk Qardh Beragun Emas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 20 ayat (7) paling lama 1 (satu) bulan terhitung sejak berlakunya ketentuan ini.

b. jumlah portofolio Qardh Beragun Emas sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 21 ayat (3), paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya ketentuan ini.

c. jumlah dan jangka waktu pembiayaan setiap nasabah sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 21 ayat (4) dan ayat (5), paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya ketentuan ini.

d. FTV sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 21 ayat (6), paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak berlakunya ketentuan ini.

(2) Akad yang terkait dengan produk Qardh Beragun Emas yang sudah ada sebelum berlakunya ketentuan ini dinyatakan tetap berlaku sampai dengan jatuh tempo, dan dapat diperpanjang dengan memperhatikan ketentuan pada Paragraf 26 ayat (1) huruf c.

(3) Perpanjangan jangka waktu Qardh Beragun Emas yang telah dilakukan oleh Bank Syariah atau UUS sebelum berlakunya ketentuan ini tidak dihitung sebagai perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 21 ayat (4).


28


Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas Bagi Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah

Umum 27 SE 14/16/DPbS

2012 Romawi I

1. Pembiayaan Kepemilikan Emas yang selanjutnya disebut PKE adalah pembiayaan untuk kepemilikan emas dengan menggunakan akad murabahah.

2. Objek PKE adalah emas dalam bentuk lantakan (batangan) dan/atau perhiasan.

3. Jumlah PKE adalah harga perolehan pembelian emas yang dibiayai oleh Bank Syariah atau UUS setelah memperhitungkan uang muka (down payment).

4. Agunan PKE adalah emas yang dibiayai oleh Bank Syariah atau UUS.

Penerapan Prinsip Kehati-Hatian dalam Penyaluran Pembiayaan Kepemilikan Emas

28

SE 14/16/DPbS 2012 Romawi II

(1) Bank Syariah atau UUS wajib memiliki kebijakan dan prosedur tertulis secara memadai, termasuk prosedur analisis yang mendasarkan antara lain pada tingkat kemampuan membayar dari nasabah.

(2) Agunan PKE ditetapkan sebagai berikut: a. diikat secara gadai; b. disimpan secara fisik di Bank Syariah atau UUS; dan c. tidak dapat ditukar dengan agunan lain

(3) Jumlah PKE setiap nasabah ditetapkan paling banyak sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah).

(4) Nasabah dimungkinkan untuk memperoleh pembiayaan Qardh Beragun Emas dan PKE secara bersamaan, dengan ketentuan sebagai berikut: a. jumlah saldo pembiayaan secara keseluruhan adalah paling banyak

Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah); dan b. jumlah saldo PKE adalah paling banyak Rp150.000.000,00 (seratus lima

puluh juta rupiah). (5) Uang muka (down payment) PKE ditetapkan sebesar persentase tertentu

dari harga perolehan emas yang dibiayai oleh Bank Syariah atau UUS, dengan ketentuan sebagai berikut: a. paling rendah sebesar 20% (dua puluh persen), untuk emas dalam

bentuk lantakan (batangan); dan/atau b. paling rendah sebesar 30% (tiga puluh persen), untuk emas dalam

bentuk perhiasan. Uang muka PKE dibayar secara tunai oleh nasabah kepada Bank Syariah atau UUS. Sumber dana uang muka PKE harus berasal dari dana nasabah sendiri (self financing) dan bukan berasal dari pinjaman.

(6) Jangka waktu PKE ditetapkan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Dalam hal terdapat perpanjangan jangka waktu pembiayaan maka: a. harga jual yang telah disepakati pada akad awal tidak boleh bertambah;

dan b. mengacu ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai

restrukturisasi pembiayaan. (7) Bank Syariah atau UUS dilarang mengenakan biaya penyimpanan dan

pemeliharaan atas emas yang digunakan sebagai agunan PKE.


29


(8) Tata cara pembayaran pelunasan PKE ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut: a. pembayaran dilakukan dengan cara angsuran dalam jumlah yang sama

setiap bulan; b. pelunasan dipercepat dapat dilakukan dengan ketentuan sebagai

berikut: 1) paling singkat 1 (satu) tahun setelah akad pembiayaan berjalan; 2) nasabah wajib membayar seluruh pokok dan margin (total

piutang) dengan menggunakan dana yang bukan berasal dari penjualan agunan emas; dan

3) nasabah dapat diberikan potongan atas pelunasan dipercepat namun tidak boleh diperjanjikan dalam akad.

(9) Apabila nasabah tidak dapat melunasi PKE pada saat jatuh tempo dan/atau PKE digolongkan macet maka agunan dapat dieksekusi oleh Bank Syariah atau UUS setelah melampaui 1 (satu) tahun sejak tanggal akad PKE. Hasil eksekusi agunan diperhitungkan dengan sisa kewajiban nasabah dengan ketentuan sebagai berikut: a. apabila hasil eksekusi agunan lebih besar dari sisa kewajiban nasabah

maka selisih lebih tersebut dikembalikan kepada nasabah; atau b. apabila hasil eksekusi agunan lebih kecil dari sisa kewajiban nasabah

maka selisih kurang tersebut tetap menjadi kewajiban nasabah. (10) Bank Syariah atau UUS harus menjelaskan secara lisan dan tertulis

karakteristik produk yang mencakup paling kurang: a. persyaratan calon nasabah; b. biaya-biaya yang akan dikenakan; c. besarnya uang muka yang harus dibayar nasabah; d. tata cara pelunasan dipercepat; e. tata cara penyelesaian apabila terjadi tunggakan angsuran atau

nasabah tidak mampu membayar; f. konsekuensi apabila terjadi tunggakan angsuran atau nasabah yang

tidak mampu membayar; dan g. hak dan kewajiban nasabah apabila terjadi eksekusi agunan emas.

Permohonan Persetujuan dan Penyampaian Laporan Realisasi

Produk Pembiayaan Kepemilikan Emas 29 SE 14/16/DPbS

2012 Romawi III

(1) Bank Syariah atau UUS yang akan melakukan penyaluran dana dalam produk PKE harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari Bank Indonesia.

(2) Tata cara, persyaratan, dan dokumen dalam rangka permohonan persetujuan produk PKE mengacu pada ketentuan Bank Indonesia yang mengatur mengenai produk Bank Syariah dan UUS.

(3) Bank Syariah atau UUS wajib melaporkan realisasi pengeluaran produk PKE paling lama 10 (sepuluh) hari setelah dikeluarkan produk tersebut.

Alamat Permohonan Persetujuan dan/atau Penyampaian Laporan

30 SE 14/16/DPbS 2012

Permohonan persetujuan dan/atau penyampaian laporan produk PKE diajukan kepada Bank Indonesia dengan alamat sebagai berikut:


30


Romawi IV

(1) Departemen Perbankan Syariah, Jl. M.H. Thamrin No.2 Jakarta 10350, bagi Bank Syariah atau UUS yang berkedudukan di wilayah DKI Jakarta Raya, Banten, Bogor, Depok, Karawang, dan Bekasi; atau

(2) Kantor Perwakilan Bank Indonesia setempat dengan tembusan kepada Departemen Perbankan Syariah, bagi Bank Syariah atau UUS yang berkedudukan di luar wilayah sebagaimana dimaksud pada angka 1.

Penghentian Kegiatan Produk 31 SE 14/16/DPbS

2012 Romawi V

(1) Bank Indonesia berwenang memerintahkan Bank Syariah atau UUS untuk menghentikan kegiatan produk PKE, sebagaimana diatur dalam Paragraf 14 ketentuan tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, dalam hal kegiatan produk PKE tidak memenuhi ketentuan pada Paragraf 27, Paragraf 28, dan atau Paragraf 29 ayat (1) dalam ketentuan ini.

(2) Penghentian produk sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat bersifat tetap atau sementara.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 berlaku pula untuk Bank Syariah atau UUS yang tidak dapat melakukan penyesuaian sebagaimana dimaksud pada Paragraf 33 ketentuan ini.

Pengenaan Sanksi 32 SE 14/16/DPbS

2012 Romawi VI

(1) Bank Syariah atau UUS yang menjalankan kegiatan produk PKE sebelum memperoleh persetujuan dari Bank Indonesia dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan denda uang sebagaimana diatur dalam Paragraf 16 ayat (3) dan ayat (4) ketentuan tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

(2) Bank Syariah atau UUS yang terlambat melaporkan realisasi pengeluaran produk PKE sesuai batas waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Paragraf 29 ayat (3) ketentuan ini dikenakan sanksi berupa teguran tertulis dan denda uang sebagaimana diatur dalam Paragraf 16 ayat (7) dan ayat (8) ketentuan tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

(3) Bank Syariah atau UUS yang tidak menghentikan kegiatan produk PKE sesuai perintah Bank Indonesia sebagaimana dimaksud Paragraf 31 ketentuan ini dikenakan sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Paragraf 17 ketentuan tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.

Ketentuan Peralihan 33 SE 14/16/DPbS

2012 Romawi VII

Bank Syariah atau UUS yang telah menyalurkan pembiayaan terkait dengan kepemilikan emas sebelum berlakunya ketentuan ini maka: 1. akad yang telah ada masih tetap berlaku dan tidak dapat dilakukan

perpanjangan jangka waktu; dan 2. wajib menghentikan kegiatan penyaluran pembiayaan terkait dengan

kepemilikan emas kepada nasabah baru sampai dengan mendapatkan persetujuan dari Bank Indonesia.

kodifikasi peraturan bank indonesia liabilitas dan modal...pembiayaan atas dasar akad ijarah hal. 51...

Documents