komodifikasi media cetak analisis ekonomi politik …

KOMODIFIKASI MEDIA CETAK

ANALISIS EKONOMI POLITIK PADA MEDIA INDONESIA

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Ilmu Komunikasi Islam (S.Kom.I)

Oleh:

Tika Yulianti

1112051000048

JURUSAN KOMUNIKASI DAN PENYIARAN ISLAM

FAKULTAS ILMU DAKWAH DAN ILMU KOMUNIKASI

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

1437 H/2

ABSTRAK

Tika Yulianti

Komodifikasi Media Cetak: Analisis Ekonomi Politik Pada Media

Indonesia

Sejak pergantian pemerintahan, yaitu ketika rezim Orde Baru

runtuh, era Reformasi pada akhirnya membawa keterbukaan informasi

yang ditandai dengan semakin bertambahnya jumlah media massa.

Lepasnya masa orde baru menyebabkan memudarnya kontrol pemerintah

sehingga demokratisasi pers semakin terbuka lebar. Pesatnya Industri

Media massa di Indonesia menyebabkan persaingan ketat dalam hal

menguasai pasar. Tokoh konglomerat pun masuk ke bisnis media yang

memunculkan konglomerasi. Bahkan politisi sekalipunpun sengaja masuk

ke bisnis media untuk kepentingan politiknya. Pada akhirnya, Media

hanya dijadikan alat oleh pemiliknya sebagai komoditi yang bisa dijual

dan menghasilkan keuntungan sebanyak-banyaknya dan menjadi alat

propaganda untuk kepentingan politiknya.

Media Indonesia sendiri merupakan surat kabar harian yang

dimiliki oleh Surya Paloh, seorang pengusaha sekaligus politisi yang telah

lama berkecimpung di dunia bisnis dan politik. Media Indonesia berada di

bawah nauangan Media Group sebagai grup konglomerasi media atau

entitas bisnis yang dimilikinya.

Sebagai sebuah media yang dimiliki oleh pengusaha sekaligus

politisi, Media Indonesia memiliki kepentingan untuk untuk mendapatkan

keuntungan baik itu dalam bidang ekonomi maupun politik. Sehingga

pertanyaan yang kemudian muncul adalah bagaimana komodifikasi yang

dilakukan oleh Media Indonesia? Bagaimana komodifikasi yang dilakukan

oleh Media Indonesia dijadikan sebagai kekuatan ekonomi dan politik

pemiliknya?

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori Ekonomi Politik

Media dari Vincent Moscow (1996), dengan mengambil salah satu entry

concept nya yaitu komodifikasi. Komodifikasi berhubungan dengan

bagaimana proses transformasi barang dan jasa beserta nilai gunanya

menjadi suatu komoditas yang mempunyai nilai tukar di pasar.

Dengan pendekatan kritis, penulis mencoba melihat relasi kuasa dibalik

proses produksi, konsumsi, dan distribusi yang dilakukan oleh Media

Indonesia melalui komodifikasi.

Komodifikasi Media Indonesia dilakukan melalui tiga jenis

komodifikasi, yaitu; komodifikasi isi, khalayak dan pekerja.

Komodifikasi ini telah dijadikan kekuatan ekonomi dan politik

pemiliknya, Surya Paloh yang dilakukan dalam bentuk integrasi unit

usaha, atau sinergi antara semua unit usaha yang dimilikinya serta

membangun citra positif bagi sosok Surya Paloh, NasDem dan

melegitimasi pihaknya (power relation).

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim

Puji dan syukur Penulis panjatkan kepada Allah SWT yang telah

memberikan nikmat-Nya sehingga skripsi ini dapat Penulis selesaikan

sesuai dengan harapan. Shalawat beserta salam semoga senantiasa

tercurah kepada kekasih semesta, Nabi Muhammad SAW yang menjadi

suri tauladan seluruh umat manusia.

Dalam perjalanan penulisan skripsi ini, berbagai kendala pernah

dihadapi Penulis hingga terkadang Penulis kehilangan arah dan hampir

putus asa. Bersyukur, Penulis dikelilingi oleh orang-orang yang selalu

memberikan dukungannya hingga akhirnya skripsi ini bisa diselesaikan.

Dukungan moril maupun materil tidak hanya Penulis dapatkan pada

saat penulisan skripsi saja, tetapi jauh sebelum itu mereka turut hadir

untuk mendukung proses belajar penulis. Maka, dalam kesempatan

inilah Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada:

1. Kedua orangtua, Bapak Sukandar dan Ibu Tuti Astuti, terimakasih atas

cinta kasih tiada terhingga yang selalu tercurah tanpa pamrih dan

mangalir deras dalam darah Penulis, hingga Penulis bisa sampai pada

tahap ini. Kendati demikan Penulis yakin bahwa Penulis belum dapat

membalasnya. Semoga setiap tetes keringat dari bapak serta cucuran

doa dari ibu, di balas oleh Allah dengan Surga-Nya yang kekal.

Teruntuk adik-adik kesayangan; Tia, tanti, dan Ajril, terimakasih telah

menunggu Teteh lulus.

2. Pemerintah khususnya Kementrian Agama Republik Indonesia.

Alhamdulillah melalui program Bidik Misi, peneliti bisa melanjutkan

pendidikan ke Perguruan Tinggi dan bisa merajut asa dan cita-citanya.

3. Dr. Dede Rosyada, MA., selaku Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

dan Prof. Komarudin Hidayat selaku mantan Rektor UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta beserta jajarannya. Kemahasiswaan UIN yang

telah mambantu Penulis dalam hal mengurus segala macam keperluan

menyangkut beasiswa.

4. Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah

Jakarta, Dr. Arief Subhan, M.Ag., Bapak Suparto, M. Ed, Ph.D selaku

Wakil Dekan 1 Bidang Akademik, Dr. Hj. Roudhonah, M.Ag. selaku

Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum, serta Dr. Suhaimi. M.Si

selaku Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama.

5. Ketua Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Bapak Masran,

M.Ag., dan Ibu Fita Fathurohkmah, M.Si., selaku Sekretaris Program

Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam.

6. Drs. H. S. Hamdani MA., selaku dosen pembimbing akademik yang

telah membantu dan dengan sabar senantiasa memberikan motivasi

hingga peneliti dapat menyelesaikan pendidikan pada jenjang S1.

7. Bapak Rachmat Baihaky, MA., selaku dosen pembimbing skripsi yang

dengan sabarnya memberikan arahan serta masukan untuk penelitian

ini, sosok yang menjadi inspirasi penulis untuk bisa melanjutkan studi

S2 di luar negeri, atas ilmu yang bermanfaat.

8. Seluruh Dosen Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

9. Seluruh Staff Tata Usaha dan Staff Perpustakaan Fakultas serta

Perpustakaan Utama.

10. Prof. Deddy Mulyana, P.hD., dan Prof. Andi Faisal Bakti, MA., yang

telah menginspirasi Penulis dalam setiap karya-karyanya.

11. Keluarga besar The Political Literacy, Dr. Gun Gun Haryanto, M.Si.,

yang telah mengajarkan kepada Penulis untuk senantiasa Berfikir,

bergerak dan bermanfaat. Bapak Dedi Fahrudin, M. Ikom, atas waku

yang diberikan kepada penulis untuk mendengarkan berbagai keluh

kesah yang ada serta dengan sabarnya memberikan motivasi serta

dorongan, Dr. Iding Rosyidin, Pak Deden, Pak Adi, Bu Pia, Bu Ana,

Pak Sungaidi, Pak Halil, serta anggota The Policy lainnya yang selalu

menginspirasi penulis.

12. Dr. Rulli Nasrullah, M.Si., sosok yang selalu memberikan penguatan

dan motivasi, sosok yang selalu mempercayai bahwa Penulis bisa

melalui rintangan yang ada, bahkan disaat Penulis sendiri ragu akan hal

itu, Haturnuhun Kang Arul.

13. Mr. Mahbub Hafdziel Akbar, Mr. Firdaus, Mr. Yanto, Mr. Ibad, dan

seluruh keluarga besar di Latanza English Institute yang telah

memberikan ilmu kepada Penulis, bukan hanya tentang Bahasa Inggris,

tetapi soal mindset dan karakter.

14. Teruntuk yang selalu memotivasi dan menginspirasi, Ghita Tamalia dan

Putri Khairusa‟diah, semoga kita bisa berkumpul kembali di Jerman.

15. Teman-teman KPI angkatan 2012, terutama KPI B, teman-taman KKN

Lebah 2015, keluarga besar Bidik Misi angkatan 2012, keluarga besar

KAHFI BBC Motivator School, kelurga besar Gerakan Nurani

Nusantara (GANN), keluarga besar Gerakan Anti Narkoba UIN (GAN),

terimakasih sudah melibatkan penulis dalam university of life skill.

16. Kepada yang terdalam, yang tiada lelah mengingatkan dan

menggenapkan segala mimpi dan cita-cita, yang tiada pernah meminta

berhenti dikala lelah, bahkan senantiasa menyemangati untuk keluar

dari rasa susah, senantiasa menemani disetiap fase dan langkah, dari

memulai hingga menuai, terimakasih Usep Agustin, S.IIP.

17. Kepada Siapa saja yang pernah berkomunikasi dengan Penulis, untuk

mereka yang mengajarkan cara dan arti berkomunikasi

Akhir kata, tidak ada gading yang tak retak, tiada pula yang

sempurna. Maka sesungguhnya kritik dan saran sangat Peneliti

harapkan demi perbaikan di masa depan. Semoga hasil penelitian ini

dapat bermanfaat.

Jakarta, 10 Juni 2016

Penulis

DAFTAR ISI

ABSTRAK ................................................................................................ i

KATA PENGANTAR ............................................................................. ii

DAFTAR ISI........................................................................................... vi

DAFTAR TABEL ................................................................................ viii

DAFTAR GAMBAR .............................................................................. ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah ........................................................... 1

B. Fokus Penelitian ..................................................................... 12

C. Rumusan Masalah .................................................................. 12

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian ............................................... 13

E. Kerangka Teori ....................................................................... 14

F. Metode Penelitian ................................................................... 16

G. Tinjauan Pustaka .................................................................... 22

H. Sistematika Penulisan ............................................................. 24

BAB II LANDASAN TEORI

A. Teori Ekonomi Politik Media ................................................. 25

B. Konseptualisasi Surat Kabar .................................................. 39

C. Industri Media ........................................................................ 43

D. Media Dan Kepentingan Bisnis .............................................. 50

BAB III GAMBARAN UMUM

A. Surya Paloh dan Media Group ................................................. 53

B. Surya Paloh dan NesDem ........................................................ 73

C. Media Indonesia ....................................................................... 78

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Komodifikasi Informasi Media Inndonesia ............................. 88

1. Komodifikasi Isi Media Indonesia ................................... 88

2. Komodifikasi Khalayak Media Indonesia ...................... 103

3. Komodifikasi Pekerja Media Indonesia ......................... 115

B. Komodifikasi Media Indonesia Dijadikan Sebagai Kekuatan

Ekonomi Dan Politik ............................................................. 124

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ........................................................................... 146

B. Saran ..................................................................................... 151

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Konsep Ekonomi Politik Media Vincent Moscow ................ 15

Tabel 2.1 Komodifikasi Media .............................................................. 38

Tabel 3.1 Struktur Organisasi Media Group .......................................... 63

Tabel 3.2 Unit Usaha Media Group ....................................................... 63

Tabel 3.3 Rincian Unit Usaha Media Group ......................................... 65

Tabel 3.4 Struktur Organisasi Media Indonesia .................................... 84

Tabel 4.1 Distribusi Konten Media Indonesia ....................................... 92

Tabel 4.2 Pengelompokan Audiens berdasarkan kondisi Sosio-

Ekonomi dengan presentase jumlah pemabaca surat kabar...106

Tabel 4.3 Data Karyawan berdasarkan Latarbelakang Pendidikan ..... 116

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Grup Media di Indonesia...................................................... 6

Gambar 1.2 Struktur Jaringan Kepemilikan Media di Indonesia ............ 7

Gambar 2.1 Media, Ekonomi, Politik, dan Tekhnologi ......................... 46

Gambar 4.1 Pemberitaan Media Indonesia untuk Kepentingan Politik . 96

Gambar 4.2 Metro Hari Ini .................................................................... 98

Gambar 4.3 Ulasan Tayangan Kick Andy ............................................. 99

Gambar 4.4 Online Hari Ini ................................................................... 99

Gambar 4.5 Modal Otot Para Kartini Pemanggul Beras Bulog ........... 101

Gambar 4.6 Komodifikasi Kartini ....................................................... 101

Gambar 4.7 Komodifikasi Kesengsaraan ............................................ 103

Gambar 4.8 Sirkulasi dan Distrubisi .................................................... 109

Gambar 4.9 Komunitas Media Indonesia ............................................ 109

Gambar 4.10 Bedah Editorial .............................................................. 111

Gambar 4.11 Fanfage Media Indonesia (Harian Umum Media

Indonesia) .............................................................................................. 112

Gambar 4.12 Twiitter Media Indonesia (@mediaindonesia)............... 112

Gambar 4.13 Komentar Fanfage Media Indonesia (Harian Umum Media

Indonesia) ....................................................................... 114

Gambar 4.14 Timeline Twitter Media Indonesia

(@mediaindonesiandonesia) .......................................... 114

Gambar 4.15 Data Jumlah Karyawan Berdasarkan Jneis Kelamin ..... 116

Gambar 4.16 Metro TV........................................................................ 127

Gambar 4.17 Iklan Bali Interconinental ............................................... 128

Gambar 4.18 Iklan Bank Mandiri ........................................................ 131

Gambar 4.19 Partai Nasdem ikut berkomentar dalam kasus Narkoba yang

menyangkut Kepala Daerah ........................................... 133

Gambar 4.20 Nasdem Pelopori Tes Urine ........................................... 134

Gambar 4.21 Putar Otak Cari Pendukung Ahok .................................. 136

Gambar 4.22 Konsultasi Politik Abang Adik ...................................... 136

Gambar 4.23 Iklan Mata Najwa On The Stage .................................... 137

Gambar 4.24 #JAKARTAMEMILIH .................................................. 138

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Industri media di Indonesia telah mengalami pasang surut, dari

menjadi alat untuk revolusi kemerdekaan di masa awal Republik ini

berdiri (1945-1955), menjadi pers partisan1 selama periode 1965-1980,

dan kemudian menjadi industri yang menjanjikan pada akhir tahun

1980an.2

Semenjak pergantian kekuasaan dari orde lama ke orde baru,

pemerintah memiliki aturan tersendiri dalam sistem pers. Presiden

Soeharto yang berkuasa pada saat itu, sangat ketat dalam mengatur sistem

pers yang berlaku, pemerintah menerapkan SIUPP (Surat Ijin usaha

Perusahaan pers) serta dibentuknya Deppen sebagai kepanjangan tangan

dari pemerintah. Pemerintah memiliki wewenang untuk membubarkan

perusahaan pers yang dianggap membuat pemberitaan yang mengganggu

stabilitas pemerintahan yang berkuasa. Hal ini dapat dilihat dari

pembredelan tiga penerbitan secara sekaligus pada tanggal 21 Juni 1994

1 Pers partisan adalah suatu kondisi di mana partai politik menjadi sponsor dari

media. Suatu kondisi yang diatur dalam Peraturan Menteri No. 29/SK/M/65 di mana

Departemen Penerangan menginstruksikan semua Koran untuk berafiliasi dengan partai

politik,, organisasi fungsional, atau organisasi massa (Hill dan Sen, 2000:52) 2 Nugroho, Y., Putri, DA., Laksmi, S. 2012. Memetakan Lansekap Industri Media

Kontemporer di Indonesia (Edisi Bahasa Indonesia). Laporan. Bermedia, Memberdayakan

Masyarakat: Memahami kebijakan dan tatakelola media di Indonesia melalui kacamata hak

warga negara. Riset kerjasama antara Centre for Innovation Policy and Governance dan

HIVOS Kantor Regional Asia Tenggara, didanai oleh Ford Foundation. Jakarta: CIPG dan

HIVOS, h. 37

yaitu Tempo, Editor, dan DeTIK. Artinya, pemerintah memiliki kontrol

yang kuat terhadap sistem pers yang berlaku.

Setelah tergulingnya pemerintahan masa Orde baru, dan

dibubarkannya SIUPP. Mulailah diberlakukan Undang-undang Nomor 40

tahun 1999 tentang Pers. Kemudian, pada masa pemerintahan Gus Dur,

lembaga Deppen akhirnya dibubarkan. Sistem Pers di Indonesia akhirnya

menghadapi babak baru dalam episode sejarahnya. Era Reformasi turut

serta membawa kebebasan pers yang berlaku.

Era Reformasi pada akhirnya membawa keterbukaan informasi.

Lepasnya masa orde baru menyebabkan memudarnya kontrol pemerintah

sehingga demokratisasi pers semakin terbuka lebar. Akibatnya, industri

media massa di tanah air tumbuh sangat pesat.

Banyak pengamat media meyakini, sejak reformasi bergulir di

negeri ini, era kebebasan media (baik cetak maupun elektronik) kembali

memasuki masa bulan madu.3 Namun, seiring perjalanan waktu, tampilnya

kebebasan media juga tak luput dari bawah “kendali” negara, maka di era

reformasi kita menyaksikan wajah institusi media (baik di level nasional

maupun daerah) kini sepenuhnya berada di bawah kendali pasar, dengan

para industrialis dan konglomerat media sebagai pemain, pemilik,

sekaligus penguasa barunya.4

3 Lanna & M. Azman Fajar, Melawan Monopoli, Oligopoli, dan Pemusatan

Kepemilikan Media. Jurnal Sosial Demokrasi – (Jakarta: Pergerakan Indonesia dan Komite

Persiapan Yayasan Indonesia Kita) Vol.3 No.1 Juli - September 2008, h.4. 4 Lanna & M. Azman Fajar, Melawan monopoli, Oligopoli, dan Pemusatan

Kepemilikan Media. Jurnal Sosial Demokrasi, h. 4

Untuk menjamin terjadinya diversity of ownership and diversity of

content, pemusatan kepemilikan seharusnya dibatasi dengan sangat ketat.

Namun sayangnya, lembaga-lembaga siaran maupun industri media massa

lainnya yang telah ada tidak demikian halnya.5 Sebaliknya, justru telah

terjadi pemusatan kepemilikan dalam lembaga siaran sehingga

otoritarianisme sentralistik yang dilakukan oleh negara, sekarang bergeser

ke arah otoritarianisme swasta atau korporasi.6 Bahkan para pemilik media

mengekspansi usahanya ke dalam bentuk lain,seperti radio, surat kabar,

dan bahkan di luar bisnis media seperti perhotelan. Padahal,

otoritarianisme-sentralistik siapapun pelakunya akan membahayakan

demokrasi. Ini karena otoritarianisme- sentralistik akan memunculkan

monopoli, yang pada akhirnya akan mengancam keberagaman (diversity),

baik diversity of ownership maupun diversity of content.7

Sejak era Reformasi tahun 1998 lanskap media di Indonesia

berubah secara dramatis.8 Contohnya, sebelum tahun 1998, hanya ada 279

perusahaan media cetak dan hanya ada lima stasiun televisi swasta.9

Seperti yang dikutip Nugroho, Y., Putri, DA., dan Laksmi dalam Laksmi

dan Haryanto pada tahun 2007, kurang dari satu dekade berikutnya,

jumlah televisi swasta bertambah dua kali lipat (belum termasuk sekitar 20

5 Lanna & M. Azman Fajar Melawan monopoli, Oligopoli, dan Pemusatan

Kepemilikan Media. Jurnal Sosial Demokrasi, h. 9 6 Lanna & M. Azman Fajar, Melawan monopoli, Oligopoli, dan Pemusatan

Kepemilikan Media. Jurnal Sosial Demokrasi, h. 9 7 Lanna & M. Azman Fajar Melawan monopoli, Oligopoli, dan Pemusatan

Kepemilikan Media. Jurnal Sosial, h. 9 8 Nugroho, Y., Putri, DA., Laksmi, S., Memetakan Lansekap Industri Media

Kontemporer di Indonesia, h.13 9 Nugroho, Y., Putri, DA., Laksmi, S., Memetakan Lansekap Industri Media

Kontemporer di Indonesia , h.13

stasiun televisi lokal) dan media cetak meningkat tiga kali lipat.10

Gabel da

Brunner (2013), menyatakan bahwa hal Ini menjadi bukti dari dampak

globalisasi media, tidak hanya berkaitan dengan pertumbuhan periklanan

dunia dan peningkatan tekhnologi komunikasi yang mendorong operasi

serta kontrol lintas batas tetapi juga keseragaman isi.11

Dhakidae dalam Bastian Nainggolan (2015) menyatakan bahwa

media massa yang selanjutnya menjadi suatu industri lebih kental

terbangun semenjak era Orde Baru. Pada masa ini negara bertindak dalam

langkah dualistik, yaitu memberikan kemudahan ekonomi dan secara

politik menjadi patron. Sebagai hasil, secara ekonomi, industri pers di

Indonesia bertambah dan berjaya, namun secara politik terjadi

dekapitalisasi fungsi dan peran pers.12

Selain itu, perkembangan pers yang pesat pasca Orde Lama juga

telah melahirkan sejumlah kelompok usaha atau Grup. Spasialisasi usaha

pun dilakukan baik itu memperluas unit usaha di bidang media (vertikal),

maupun perluasan unit usaha di bidang non-media. Spasialisai dan

Ekspansi ditujukan untuk meraih profit.

Edward S. Herman dan Robert W. Mc Chesney dalam bukunya

The Global Media: A New Missionaries to Corporate Capitalism (1997)

menunjukkan bahwa sejak pertengahan tahun 1980-an industri media

global menunjukkan perkembangan dimana terjadi kapitalisasi dan

10

Nugroho, Y., Putri, DA., Laksmi, S., Memetakan Lansekap Industri Media

Kontemporer di Indonesia (Edisi Bahasa Indoneia), h.13 11

Nugroho, Y., Putri, DA., Laksmi, S. 2012. Memetakan Lansekap Industri Media

Kontemporer di Indonesia, h.13 12

Bastian Nainggolan, Konglomerasi Media Nasional: Tipologi, Konsentrasi, dan

Kompetisi Pasar, dimuat dalam buku Menegakan Kedaulatan, (Ikatan Sarjana Komunikasi

Indonesia, 2015), h. 13

industri media ini makin lama hanya dikuasai oleh beberapa pelaku

industri saja.

Pesatnya Industri Media massa di Indonesia menyebabkan

persaingan ketat dalam hal menguasai pasar. Untuk menguasai pasar, para

pemilik media berusaha untuk mengembangkan sayap industrinya ke

berbagai bidang, baik itu bidang media maupun bidang lainnya.

Akibatnya, tujuan pers yang semula dijadikan sebagai kontrol sosial dan

fungsi pendidikan, menjadi hilang independensinya dan bahkan menjadi

sebuah industri atau institusi ekonomi. Media hanya dijadikan alat oleh

pemiliknya sebagai komoditi yang bisa dijual dan menghasilkan

keuntungan sebanyak-banyaknya dengan mengesampingkan kepentingan

publik.

Untuk melihat sejauh mana model bisnis media yang berdampak

pada lanskap sektor media di Indonesia, terlebih dahulu harus dilakukan

pemetaan terhadap para pelakunya. Saat ini terdapat dua belas grup media

besar di Indonesia. Grup-grup tersebut di tabulasikan di bawah ini

menurut jaringan dan jumlah perusahaan media yang mereka miliki.13

13

Nugroho, Putri, dan Laksmi, Memetakan Lansekap Industri Media Kontemporer

di Indonesia (Edisi Bahasa Indonesia), h. 40

Gambar 1.1.

Grup Media di Indonesia

Pertumbuhan sejumlah grup media pasca Reformasi menunjukkan

perkembangan yang sangat signifikan dimana hanya beberapa grup media

saja yang praktis menguasai seluruh lansekap industri media di Indonesia.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Nugroho, Y., Putri, DA.,

Laksmi, S., pada tahun 2012, setidaknya terdapat 12 grup besar yang menguasai

pasar media di Indonesia, sedangkan menurut hasil penelitian Merlyna Liem,

terdapat 13 grup.

Gambar 1.2.

Struktur Jaringan Kepemilikan Media di Indonesia14

Meskipun terdapat perbedaan antara hasil penelitian HIVOS dan

Merlyna Liem, setidaknya gambar di atas menunjukkan struktur

konsentrasi kepemilikan media di Indonesia, yang didominasi oleh dua

belas atau tiga belas kelompok terbesar yang apabila dielaborasi, masing-

masing grup konglomerasi tersebut memiliki berates media berjejaring.

Selain itu, gambar tersebut juga mencerminkan sebuah kendali

tinggi pada tindakan maupun aliran informasi dari titik pusat hingga ke

periferal. Jaringan seperti yang digambarkan di atas tidak hanya

menampilkan hubungan konsentrasi kepemilikan dalam kerja media, tetapi

14

Merlyna Liem, http://merlyna.org/2012/02/21/league-of-13-media-concen

tration-in-indonesia/, (2012), diakses pada 3 Maret 2016 pkl 10.03 WIB

http://merlyna.org/2012/02/21/league-of-13-media-concen%20tration-in-indonesia/

http://merlyna.org/2012/02/21/league-of-13-media-concen%20tration-in-indonesia/

juga memperlihatkan secara logis bagaimana kendali medium dan konten

terjadi.

Isu utama yang hendak dibahas di sini adalah masalah kepemilikan

media, dimana makin membesarnya perusahaan media, bukan semata-

mata perkembangan bagus untuk bisnis, tapi memiliki dampak yang tidak

baik bagi perkembangan masyarakat, karena industri media, berbeda

dengan industri manufaktur atau industri jasa lainnya, mengandung unsur

nilai, pendapat tertentu, informasi tertentu, dan lain sebagainya, yang bisa

membawa pembaca atau konsumen media lainnya terpengaruh atas isi

media tersebut.

Dengan kata lain, akan sangat berdampak dan mengganggu hakikat

media massa itu sendiri apabila isi media yang kita konsumsi dipenuhi

dengan pemberitaan yang tidak memberikan informasi yang sesungguhnya

kepada masyarakat, cenderung mengabaikan hak publik untuk

mendapatkan informasi, cenderung menyajikan hiburan-hiburan yang

tidak sehat bagi masyarakat, atau bahkan sibuk dengan mencitrakan

pemilik dan kepentingannya daripada memberikan informasi yang

mengandung pendidikan atau informasi yang berguna lainnya.

Salah satu bentuk konglomerasi yang dilakukan oleh pemilik

media adalah Media Group. Media Group merupakan kelompok

konglomerasi berlatar belakang industri jasa yang selanjutnya berinvestasi

pada bisnis media (Service conglomerates). Media Group adalah sebuah

kelompok media yang dimiliki oleh Surya Paloh selaku pengusaha

sekaligus politisi partai Nasdem (Nasional Demokrat) yang kini bahkan

menjabat sebagai ketua umum partai tersebut.

Media Group memiliki berbagai jenis usaha baik itu dalam bidang

media massa maupun dalam bidang properti. Salah satu bidang usahanya

dalam bidang media massa adalah surat kabar yang terbit secara harian,

yaitu Media Indonesia.

Media Indonesia merupakan surat kabar nasional yang terbit sejak

19 Januari 1970 yang pada awal penerbitannya termasuk kedalam jenis

surat kabar kuning. Pada 1987, pendiri Media Indonesia Teuku Yousli

Syah bekerja sama dengan Surya Paloh, mantan pemimpin surat kabar

Prioritas. Dari kerja sama itu lahirlah Media Indonesia dengan manajemen

baru di bawah PT Citra Media Nusa Purnama. Surya Paloh menjabat

direktur utama, sedangkan Teuku Yousli Syah sebagai pemimpin umum.15

Media Indonesia dibeli oleh Surya Paloh atas dasar

kekecewaannya terhadap pemerintah orde baru yang berkuasa pada saat

itu yang telah membatalkan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP)

Surat Kabar Harian Prioritas, media cetak pertama yang dimilikinya pada

saat itu. Harian Prioritas secara diametral dinilai sangat bertentangan

dengan iklim rezim Orde Baru karena seringkali mengkritik pemerintah

melalui pemberitaannya. Pada saat itu pula Surya Paloh merupakan Kader

Golkar yang pada saat itu merupakan tulang punggung pemerintahan Orde

Baru yang berkuasa. Sebagai kader Golkar, tentu saja Surya Paloh

diharapkan dapat menopang kebijakan pemerintah melalui pemberitaan

15

http://mediaindonesia.com/about-us, diakses pada hari Rabu, 3 Februari 2016 pkl. 02.50

WIB

http://mediaindonesia.com/about-us

surat kabarnya. Namun, Surya Paloh tak ingin kedekatannya dengan

penguasa justru membunuh idealismenya untuk menumbuh kembangkan

iklim demokrasi melalui perjuangan kebebasan pers. Sikap dan idealism

itulah yang mewarnai karya-karya jurnalistik Harian Prioritas.

Pembatalan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) Harian

Prioritas membuat Surya Paloh semakin terobsesi untuk membangun

„imperium pers‟. Surya Paloh mengambil alih pengelolaan Surat Kabar

Harian media Indonesa dari pemilik SIUPP-nya setelah hampir setahun

setelah mengelola kerjasama dengan majalah Vista.16

Sejak dikelola oleh Surya Paloh tahun 1989, Surya Paloh langsung

menggariskan kebijakan pemberitaan Media Indonesia salah satunya

adalah dengan memperjuangkan kebebasan pers dengan sejumlah langkah

salah satunya dengan mendesak pemerintah mencabut Peraturan Mentri

Penerangan (Permenpen) sekaligus merevisi UU Nomor 21 mtahun 1982

agar dapat menjamin kebebasan pers.

Media Indonesia tampil dengan kritikannya dan terus memanuver

pemerintah terkait kebebasan pers hingga Media Indonesia manjadi

sorotan dan muncul dalam berbagai pemberitaan, terutama Surat kabar

Kompas. Dalam catatan memperingati 25 tahun Media Indonesia, Harian

kompas menulis, surat kabar dengan nama populer MI ini telah menjadi

fenomena khusus dalam jajaran pers Indonesia. Tampil berwarna, dengan

kepala-kepala berita yang agresif, tajuk rencana yang lugas, membuat

banyak kalangan menyebut Media Indonesia sebagai surat kabar yang

16

Dikutip dari Usamah Hisyam, Editorial Kehidupan Surya Paloh, yang dielaborasi

oleh peneliti.

„galak‟, bila dibandingkan dengan pers Indonesia umumnya yang gemar

menggunakan bahasa eufimisme.17

Berdasarkan latar belakang sejarah tersebut, Media Indonesia

menjadi sangat menarik untuk diteliti dan dikaji. Hal ini dikarenakan

sebagai media yang lahir dari rahim seorang politisi Golkar, Media

Indonesia dikenal sangat kritis terhadap pemerintah bahkan turut berjuang

memerdekakan kebebasan pers hingga lahir UU No. 40 Tahun 1999.

Melihat kenyataan tersebut dan realita yang ada pada saat ini,

perjalanan panjang dan karir politik Surya Paloh hingga menjabat sebagai

Ketua Umum Partai Nasional Demokrat (NasDem) dan bisnis serta

obsesinya untuk membangun sebuah imperium pers yang demokratis,

menjadikan Media Indonesia sebagai alat untuk mempertukarkan

informasi yang bernilai jual untuk mendapatkan keuntungan secara materi

maupun non materi. Materi disini tentu saja berbentuk keuntungan dari

segi ekonomi sedangkan non meteri dalam bentuk menyebarluaskan

gagasan dan ideologi pribadi dan kepentingannya. Hal ini terlihat dari

sejak awal kehadirannya, Media Indonesia dijadikan alat untuk

menyuarakan kepentingannya. Padahal Media Indonesia memiliki visi

untuk menjadi sebuah harian yang independen dengan tagline “Jujur

Bersuara”.

Melihat kenyataan demokratisasi pers yang menyebabkan

keterbukaan informasi, dan melihat bahwa Media Indonesia merupakan

media cetak yang dimiliki oleh Pengusaha yang membentuk konglomerasi

17

Harian kompas, Media Indonesia 25 Tahun: Bergulat Melawan Kemapanan, edisi

20 Januari 1995, h. 1. Dikutip melalui Buku Editorial kehidupan Surya Paloh.

sekaligus politisi yang terlibat dalam infrastruktur politik, namun disisi

lain Media Indonesia merupakan media cetak yang memiliki visi untuk

menjadi media yang independen dengan tagline jujur bersuara, sehingga

kemudian peneliti merasa tertarik untuk melakukan penelitian dengan

judul, “Komodifikasi Informasi Media Cetak Analisis Ekonomi Politik

pada Media Indonesia”

B. Fokus Penelitian

Dalam rancangan penelitian kualitatif, fokus kajian penelitian dan

atau pokok soal yang hendak diteliti, mengandung penjelasan mengenai

dimensi-dimensi apa yang menjadi pusat perhatian serta yang kelak akan

dibahas secara mendalam dan tuntas.18

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka

peneliti memfokuskan penelitian agar lebih jelas, terarah, dan tidak

meluas. Adapun fokus penelitiannya adalah pada komodifikasi yang

terjadi di Media Indonesia, baik itu komodifikasi isi, khalayak, maupun

komodifikasi pekerja.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian di atas, maka rumusan masalah

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana komodifikasi yang dilakukan oleh Media Indonesia?

18

Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, cet. ke-8 (Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada, 2012), h. 41.

2. Bagaimana komodifikasi yang dilakukan oleh media Indonesia dijadikan

sebagai kekuatan ekonomi dan politik pemiliknya?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

a. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian dan perumusan masalah di atas, maka

tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui komodifikasi yang dilakukan oleh Media Indonesia.

Baik itu komodifikasi isi, khalayak, maupun pekerja.

2. Untuk mengetahui komodifikasi yang dilakukan oleh Media Indonesia

dijadikan sebagai kekuatan ekonomi dan politik pemiliknya.

b. Manfaat Penelitian

Sesuai dengan tujuan di atas, maka manfaat dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

a. Penelitian ini dapat dijadikan sebagai acuan ilmiah ataupun sebagai

referensi dalam pengembangan ilmu komunikasi, khususnya pada tatanan

kajian ekonomi politik media.

b. Mengetahui sejauh mana teori-teori komunikasi massa yang dikemukakan

oleh beberapa ahli dapat diterapkan, sehingga penelitian dapat dijadikan

pembuktian teori komunikasi massa dalam kenyataan yang sebenarnya.

2. Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi

yang positif dalam perkembangan studi tentang analisis media saat ini,

khususnya bagi penulis dan bagi akademisi, maupun praktisi komunikasi

media lain, pada umumnya. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan

mampu menginspirasi pembaca dan khalayak pada umumnya untuk

selektif dan lebih cerdas untuk mengkonsumsi media dan konten

pemberitaannya pada khususnya.

E. Kerangka Teori

Dalam hal ini, penulis menggunakan Tori ekonomi Politik Media

dari Vincent Moscow. Teori ekonomi politik (Political economy theory)

adalah pendekatan kritik sosial yang berfokus pada hubungan antara

struktur ekonomi dan dinamika industri media, serta konten ideologis

media. Dari sudut pandang ini, lembaga media dianggap sebagai bagian

dari sistem ekonomi yang berhubungan erat dengan sistem politik.19

Critical Political Economy banyak dipengaruhi oleh pemikiran

Karl Marx. Marx melihat keterkaitan antara kepemilikan ekonomi dan

penyebaran pesan untuk legitimasi dan nilai-nilai dari kelompok dominan

dalam masyarakat. Media dikuasai oleh kelas borjuis dalam masyarakat,

dan media dijalankan untuk memenuhi tujuan mereka. Media merupakan

alat produksi yang disesuaikan dengan tipe umum industri kapitalis

beserta faktor produksi dan hubungan produksinya.20

Terdapat tiga konsep penting yang ditawarkan oleh Moscow untuk

mengaplikasikan pendekatan ekonomi politik pada kajian komunikasi,

yaitu komodifikasi (Commodification), spasialisasi (Spatialization), dan

Strukturasi (Structuration).21

19

Dennis McQuail, Teori Komunikasi Massa McQuail, ed. 6, buku 1,Penerjemah

Putri Iva izzati (Jakarta: Salemba Humanika, 2012), h.105. 20

Dennis McQuail, Teori Komunikasi Massa, Penerjemah Agus Dharma, (Jakarta:

Erlangga, 1991), cet.2, h.63. 21

Vincent Moscow. The Political Economy of Communication. (London: Sage

Publications, 1996), h.139

Tabel 1. 1

Konsep Ekonomi Politik Vincent Moscow

Sumber: Vincent Moscow, The Political Economy of Communication22

a. Komodifikasi

Komodifikasi berhubungan dengan bagaimana proses transformasi barang

dan jasa beserta nilai gunanya menjadi suatu komoditas yang

mempunyai nilai tukar di pasar.23

Komodifikasi terdiri dari

komudifikasi isi, khalayak, dan pekerja.

b. Spasialisasi

“Communication processes and technologies are central to the

spatialization process throughout the wider political economy.

Spatialization is particulary significant in the communication

industries”.24

22

Dedi Fahrudin, Konglomerasi Media Studi Ekonomi Politik Terhadap Media

Group, yang dimuat dalam Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI), volume 1 nomor 2, September

2014, h. 91 yang dielaborasi oleh Penulis. 23

Ismi Adila, Spasialisasi dalam Ekonomi Politik Komunikasi (Studi Kasus MRA

Media), yang dimuat dalam Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 1, No.1, April 2011, h. 94 24

Vincet Moscow, The Political Economy of Communication, h. 173

Ekonomi Politik Media

Spasialisasi Strukturasi

- Isi

- Khalayak

- Pekerja

- Pemilik

modal

- Pemilik

media

- Awak media

- Integrasi

Vertikal

- Integrasi

Horizontal

Komodifikasi

Spasialisasi berhubungan dengan proses pengatasan atau paling

tepat dikatakan sebagai transformasi batasan ruang dan waktu dalam

kehidupan sosial. Dapat dikatakan juga bahwa spasialisasi merupakan

proses perpanjangan institusional media melalui bentuk korporasi dan

besarnya badan usaha media. Spasialisasi ini terdiri dari dua yaitu,

spasialisasi vertikal dan horizontal.

c. Strukturasi

“Structuration belances the tendency in political economic analysis to

feture structures, typically business and governmental institutions, by

addressing and incorporating the ideas of agency, social relations, social

process, and social practice”.25

Strukturasi berkaitan dengan relasi ide antar agen masyarakat,

proses sosial dan praktik sosial dalam analisis struktur. Strukturasi dapat

digambarkan sebagai proses dimana struktur sosial saling ditegakkan oleh

para agen sosial, dan bahkan oleh masing-masing bagian dari struktur

mampu bertindak melayani bagian yang lain.26

F. Metodelogi Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Secara makro, Golding dan Murdock mengatakan bahwa persfektif

ekonomi politik bisa dibedakan menjadi dua macam, yaitu liberal dan

kritikal.27

Liberal Political Economy berfokus pada proses pertukaran di

pasar, dimana konsumen mempunyai kebebasan untuk memilih

komoditas-komoditas yang sedang berkompetisi berdasarkan manfaat dan

25

Vincet Moscow, The Political Economy of Communication, h. 213 26


Media), h. 95 27


Media), h. 95

kepuasan yang ditawarkan yang kemudian disebut dengan Ekonomi

Media. Sebaliknya, critical political economy tertarik pada interaksi

umum antara organisasi ekonomi dan kehidupan politik, serta sosial dan

budaya. Dengan mengikuti Marx, critical political economy yang berfokus

pada proses pertukaran28

.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kritik sosial yang berfokus

pada hubungan antara struktur ekonomi, dinamika industri media, dan

konten ideologis media dimana akan terlihat dari hubungan antara media,

khalayak, dan pengiklan. Oleh karena itu, paradigma ekonomi politik yang

digunakan dalam penelitian ini adalah paradigma kritis.

Teori ekonomi politik dengan paradigma kritis ini berusaha

melakukan eksplanasi, namun eksplanasi dalam pengertian lain, yakni

eksplanasi tentang adanya kondisi-kondisi seperti kesadaran palsu, untuk

tujuan-tujuan pencerahan, emansipasi manusia, agar para perilaku sosial

menyadari pemaksaan tersembunyi.29

2. Metode Penelitian

Pendekatan penelitian lebih berbicara mengenai bagaimana cara

peneliti untuk melihat dan mempelajari suatu gejala atau realitas sosial.30

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan penelitian

kualitatif.

Bogdan dan Tylor mendefinisikan metode kualitatif sebagai

prosedur penelitian yang menghasilkan sejumlah data deskriptif berupa

28

Graham Murdock dan Peter Golding, “Culture, Communications and Political

Economy,” dalam James Curran dan Michael Gurevitch, ed., Mass Media and Society

(London: Bloomsbury, Academic, 2005), h. 60-61. 29

Dedy N. Hidayat. diakses dalam https://ashadisiregar.files.wordpress. com/2009/03

/microsoft-word-dedynurhidayat_teori-kritis3.pdf pada 30 Maret 2016 pukul 14.03 WIB, h. 2 30

Bambang Prasetyo dan Miftahul Jannah, Metodelogi Penelitian Kualitatif (Jakarta:

PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 42.

kata-kata tertulis atau lisan dengan orang-orang dan perilaku yang dapat

diamati. Dalam hal ini individu atau organisasi harus dipandang sebagai

bagian dari suatu keseluruhan. Artinya, tidak boleh diisolasikan ke dalam

variabel atau hipotesis.31

Jenis penelitian kualitatif adalah suatu proses

penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang

menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Creswell dalam

Indha Novianti mengatakan bahwa pada pendekatan ini, peneliti membuat

suatu gambaran kompleks, meneliti kata-kata, laporan terinci dari

pandangan responden, dan melakukan studi pada situasi yang alami32

.

3. Jenis Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian, penelitian ini termasuk ke dalam

jenis penelitian eksplanatif. Jenis penelitian dengan tipe eksplanatif

bertujuan untuk menjelaskan sebuah permasalahan yang telah memiliki

gambaran yang jelas dan bermaksud menggali secara mendalam.33

Dengan penelitian eksplanatif, peneliti akan menjelaskan lebih

mendalam tentang praktek komodifikasi informasi yang terjadi di Media

Indonesia sebagai media cetak yang berada di bawah naungan Media

Group yang dimiliki oleh Pengusaha sekaligus politisi, Surya Paloh.

4. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek dalam penelitian ini adalah Media Indonesia yang berada di

kompleks Delta Kedoya, Jalan Pilar Mas Raya Kav A-D, Kedoya Selatan,

31

Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, cet. ke-26 (Bandung: PT.

Remaja Rosdakarya, 2009), h.4. 32

Indha Novita Putri S.I.Kom. Spasialisasi Dan Konglomerasi Media (Analisis

Deskriptif Ekonomi Politik Media pada Kelompok Kompas Gramedia). Jurusan Ilmu

Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya. h.4 33

Ipah Farihah, Panduan Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (Jakarta:

Lembaga Penelitian UIN Jakarta dengan UIN Jakarta Press, 2006)

Kebon Jeruk, Jakarta Barat. Adapun objek penelitiannya adalah

komodifikasi yang dilakukan oleh Media Indonesia.

5. Tekhnik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan beberapa tekhnik

untuk mendapat data-data yang diperlukan, yaitu:

a) Dokumentasi

Dokumentasi, yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui

dokumentasi tertulis. Dalam hal ini, peneliti berusaha untuk

mengumpukan, membaca, dan mempelajari berbagai bentuk data yang

diperoleh, seperi dokumen sekeretaris redaksi, Marketing - New Profile

Presentation‟s Media Indonesia.

b) Wawancara Mendalam (Depth Interview)

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara mendalam

(depth interview), melalui metode tanya jawab berupa pertanyaan-

pertanyaan yang diajukan langsung baik dengan menggunakan atau tanpa

menggunakan pedoman wawancara (interview guide) kepada key person.

Peneliti melakukan wawancara mendalam kepada para narasumber yang

berhubungan dan menguasai tema yang relevan dengan substansi utama

penelitian agar mendapatkan data yang lengkap dan mendalam. Dalam hal

ini penelit melakukanwawancara dengan Usman Kansong selaku Direktur

Pemberitaan Media Indonesia, Ade Alawi selaku Asisten Ketua Divisi

Pemberitaan, Wendy Rizanto selaku Asisten Kepala Divisi Iklan, Wawa

Karwati selaku Asisten Kepala HRD, dan Effy Zalfian Rusfian, M.Si.,

selaku Dosen FISIP Universitas Indonesia yang juga researcher Ekonomi

Politik Media.

c) Observasi tidak terstruktur (Unstructure Observation)

Observasi merupakan kegiatan mengamati secara langsung (tanpa

mediator) sesuatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang

dilakukan objek tertentu.34

Dalam penelitian melakukan observasi tidak

terstruktur (Unstructure Observation) , yaitu observasi langsung yang

tidak berstruktur dengan mengamati secara langsung Media Indonesia.

Dalam hal ini, peneliti banyak bertindak sebagai observer (pengamat).

Dalam hal ini, peneliti melakukan magang di Media Indonesia

selama 2 bulan terhitung tanggal 10 Maret 2016-10 Mei 2016, peneliti

ditempatkan di Polkam dan pada proses itulah peneliti ditempatkan

sebagai reporter yang ditempat tugaskan di Mahkamah Konstitusi. Selain

itu, peneliti juga ditugaskan dan bertanggungjawab untuk mengumpulkan

informasi tentang Teman Ahok melalui merkas ataupun posko-posko yang

ada di di Jakarta.

6. Sumber Data

a) Data Primer

Data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data

kepada pengumpul data.35

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini

melalui data yang diperoleh secara langsung dari narasumber dengan

memberikan pertanyaan-pertanyaan melalui wawancara.

34

Rachmat Kriyantono, Tekhnik Praktis Riset Komunikasi: Disertai Contoh Praktis

Riset Media, Public Relations, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran,

cet. ke-3 (Jakarta: Kencana, 2008), h.108 35

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D (Bandung: Alfabeta,

2007), h. 137

b) Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang tidak langsung memberikan data

kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau dokumen36

. Data

sekunder dalam penelitian ini berasal dari berbagai literatur yang

berhubungan dengan komodifikasi atau ekonomi politik media.

7. Teknik Analisis Data

Menurut Jhon W. Creswell, analisis data dalam peneltian kualitatif

terdiri dari langkah persiapan dan pengorganisasian data (data tekstual ke

transkrip, data gambar ke dalam potograf) untuk dianalisis, kemudian

mengurangi yang tidak penting, mengelompokan data ke dalam tema-tema

tertentu (koding), dan mempersingkat kode-kode dan menyajikan data ke

dalam gambaran, table atau sebuah pembahasan.

Dalam penelitian ini, peneliti menyusun secara sistematis data

yang telah diperoleh dari dokumentasi, hasil wawancara, dan catatan

lapangan dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori yang

sesuai dengan kerangka konsep komodifikasi pada Ekonomi Politik Media

menurut Vincent Mosco untuk menjawab perumusan masalah dalam

penelitian ini. Kemudian, menjabarkan ke dalam unit-unit, yang terdiri

dari komodifikasi isi, khalayak, dan pekerja, yang dilakukan oleh Media

Indonesia. Terakhir, membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh

diri sendiri dan orang lain.

36

Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D, h. 137

G. Tinjauan Pustaka

Setelah menelusuri skripsi di Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu

Komunikasi (FIDKOM) dan Perpustakaan Utama (PU) UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta, penulis menemukan beberapa penelitian yang terkait

dengan komodifikasi atau Ekonomi Politik Media, yaitu:

1. “Konglomerasi Industri Media Penyiaran di Indonesia: Analisis Ekonomi

Politik PT. Visi Media Asia Tbk.”, oleh Ahmad Syaiful Alam, tahun 2011,

jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI). Skripsi ini memiliki

persamaan dengan penelitian penulis, yaitu analisisnya yang menggunakan

Teori Ekonomi Politik Media Vincent Moscow. Sedangkan perbedaannya

terletak pada subjek dan objek penelitiannya.

2. “Komodifikasi MNC Muslim Analisis Ekonomi Politik Media pada MNC

Group,” oleh Yudid Dwi Septriani, tahun 2013. jurusan Komunikasi dan

Penyiaran Islam (KPI). Skripsi ini memiliki persamaan dengan penelitian

penulis, yaitu analisisnya yang menggunakan Teori Ekonomi Politik

Media Vincent Moscow dan fokus pada salah satu entry concept nya, yaitu

Komodifikasi. Sedangan perbedaannya terletak pada media yang di

analisisnya.

Selain skripsi atau penelitian di lingkungan Fakultas Ilmu Dakwah

dan Ilmu Komunikasi (FIDKOM) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta,

peneliti juga menemukan beberapa penelitian yang terkait dengan

Ekonomi Politik Media di tempat lain, yaitu:

1. “Studi Kritis Ekonomi Politik Komunikasi Aktivitas Bisnis Konsultan

politik Melalui Konsep Komodifikasi”, disertasi yang ditulis oleh

Nurhayati Suragih, tahun 2012, jurusan Ilmu Komunikasi di Universitas

Padjajaran. Penelitian ini memiliki persamaan dengan penelitian penulis,

yaitu analisisnya yang menggunakan Teori Ekonomi Politik Media

Vincent Moscow dan fokus pada salah satu entry concept nya, yaitu

Komodifikasi. Sedangan perbedaannya terletak pada subjek penelitiannya.

2. “Komodifikasi Kemiskinan oleh Media Televisi”, jurnal yang ditulis oleh

As‟ad Musthofah, tahun 2012. Terdapat persamaan antara Jurnal tersebut

dengan penelitian penulis. Persamaannya terletak pada teori yang

digunakan. sedangkan perbedaanya terletak pada subjekpenelitiannya.

3. “Komodifikasi Budaya Lokal dalam Televisi”, tesis yang ditulis oleh

Sumantri Raharjo, tahun 2011. Penelitian ini memiliki persamaan dengan

penelitian penulis, yaitu analisisnya yang menggunakan Teori Ekonomi

Politik Media Vincent Moscow dan fokus pada salah satu entry concept

nya, yaitu Komodifikasi. Sedangan perbedaannya terletak pada subjek

penelitiannya.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pembahasan dalam penelitian ini, penulis secara

sistematis membagi dalam lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab.

Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan meliputi; Latar Belakang Masalah, Fokus

Penelitian, Rumusan masalah, Tujuan dan Manfaat

Penelitian, Kerangka teori, Metodelogi Penelitian, dan

Tinjauan Pustaka.

BAB II : Landasan Teori, di dalamnya diuraikan tentang Teori

Ekonomi Politik Media, konseptualisasi surat kabar,

Industri Media, serta media dan kepentingan bisnis.

BAB II : Gambaran umum yang mengemukakan dan

mendeskripsikan tentang Surya Paloh dan Media Group,

Surya Paloh dan NasDem, dan Media Indonesia yang

memuat tentang sejarah, visi, misi, dan struktur

organisasi.

BAB IV : Tumuan dan Analisis Data, di dalamnya diuraikan

tentang hasil temuan lapangan sesuai dengan pendekatan

ekonomi politik media Vincent Moscow, yang terfokus

pada komodifikasi. Baik itu komodifikasi isi, khalayak,

maupun komodifikasi pekerja.

BAB V : Penutup, terdiri dari kesimpulan dan saran.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Ekonomi Politik Media

1. Ekonomi Politik Media Vincent Moscow

Pada perkembangannya ekonomi politik mengaitkan aspek

ekonomi (seperti kepemilikan dan pengendalian media), keterkaitan

kepemimpinan dan faktor-faktor lain yang menyatukan industri media

dengan industri lainnya, serta hubungannya dengan elit-elit politik,

ekonomi, dan sosial. Menurut Phillip Elliot, kajian ekonomi politik media

melihat bahwa isi dan maksud- maksud yang terkandung dalam pesan-

pesan media yang ditentukan oleh dasar-dasar ekonomi dari organisasi

media yang memproduksinya.37

Secara singkat Chris Barker mengemukakan pendapat tentang

ekonomi politik sebagai:

“A domain of knowledge concerned with power and at

distribution of economic resources. Political economy explores

the questions of who owns and controls the institutions of

economy, society, and culture.”

Sebuah ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan kekuatan

distribusi daripada sumber daya ekonomi. Ekonomi politik membahas

pertanyaan tentang siapa yang memiliki dan mengontrol institusi ekonomi,

sosial, dan budaya38

.

37

Agus Sudibyo, Ekonomi Politik Media Penyiaran (Jakarta: LKiS, 2000), h. 65 38

Sagitaning Tyas, Konglomerasi Industri Media Penyaiaran di Indonesia

Analisis Ekonomi Politik Pada Group Media Nusantara, (Jakarta: Skripsi Komunikasi

Kajian ekonomi politik media dilandasi oleh pemikiran yang

dikemukakan oleh Golding dan Murdorck (1991) bahwa letak kekuatan

media berada pada struktur dan proses ekonomi media dalam

memproduksi pesan. Oleh karena itu, penelitian-penelitian pada aspek ini

lebih memfokuskan pada praktik peningkatan monopolisasi dalam industri

budaya melalui konsentrasi dan diversifikasi.39

Menurut Murdorck dan Golding dalam Idi Subandy Ibrahim dana

Bacharudin, Teori Ekonomi politik kritis (critical political economy)

adalah salah satu jenis analisis media modern yang banyak memperoleh

inspirasi dari gagasan Marxian.40

Teori Marxian mendorong hubungan langsung antara kepemilikan

ekonomi dan penyebaran pesan yang meneguhkan legitimasi dan nilai dari

masyarakat kelas. Pandangan ini didukung pada masa modern dengan

bukti adanya kecenderungan konsentrasi kepemilikan media massa oleh

pengusaha kapitalis.41

Menurut seorang ilmuan komunikasi massa, Dennis McQuail

(2010), teori ekonomi politik adalah sebuah pendekatan kritik sosial yang

memfokuskan pada hubungan antara struktur ekonomi dan dinamika

industri media serta konten ideologis media. Dari sudut pandang ini,

lembaga media dianggap sebagai bagian dari sistem ekonomi dalam

hubungan erat dengan sistem politik. Konsekuensinya, seperti terlihat

dan Penyiaran Islam, Fakultas Ilmu Dakwahdan Ilmu Komunikasi UIN syarif

Hidayatullah, 2010), h. 17 39

Udi Rusadi, Kajian Media, isu ideologis dalam persektif, teori dan metode,

(Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), h. 15 40

Idi Subandy Ibrahim dan Bachrudin Ali Achmad, Komunikasi dan

Komodifikasi (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2014), h. 14 41

Idi Subandy Ibrahim dan Bachrudin Ali Achmad, Komunikasi dan

Komodifikasi , h. 14

dengan berkurangnya sumber media independen, konsentrasi pada

khalayak yang lebih besar, menghindari risiko, dan mengurangi

penanaman modal pada tugas media yang kurang menguntungkan.42

Teori ekonomi politik adalah teori media yang dikembangkan dari

pendekatan marxis sejauh ia memunculkan perhatian tentang bagaimana

hegemoni media berfungsi untuk melayani kepentingan yang kuat (kuasa

dan kapital). Teori ekonomi memfokuskan pada pemahaman mengenai

arti penting basis ekonomi media. Teori-teori ekonomi politik menjelaskan

bagaimana kepemilikan bentuk-bentuk media bisa memasukkan posisi-

posisi ideologis dan mitos-misos sosial orang-orang yang mengkreasi

pesan media.43

Pengertian ekonomi politik secara sempit menurut Vincent

Moscow, dapat diartikan sebagai kajian tentang hubungan sosial,

khususnya yang berhubungan dengan kekuasaaan dalam bidang produksi,

distribusi, dan konsumsi sumber daya dalam komunikasi.44

Kajian ekonomi politik sebenarnya juga menjadi fokus kajian pada

perspektif klasik, yaitu untuk kajian yang memandang bahwa proses

ekonomi pada media tersebut murni merupakan proses ekonomi yang

terosiolasi dari faktor politik dan kekuasaan. Perspektif kajian ini disebut

ekonomi politik liberalis yang kemudian disebut dengan ekonomi media.

Media hanya dipandang sebagai saluran dalam proses pertukaran

42

Idi subandy Ibrahim dan Bachrudin Ali Achmad, Komunikasi dan

Komodifikasi, h. 14 43

Hanno Hardt. Crittical Communication Studies, (Yogyakarta: Jalasutra, 2007),

h. xvi 44

Vincent Moscow. The Political Economy of Communication. (London: Sage

Publications, 1996), h. 25

komoditas dipasar bebas guna berkompetisi dan memberikan manfaat dan

kepuasan terhadap khalayaknya.

Berbeda dengan ekonomi politik liberalis, perspektif kajian

ekonomi kritikal, memberikan perhatian pada interplay antara organisasi

ekonomi dengan dimensi politik, sosial dan kehidupan kultural. Dengan

kata lain, seperti yang diungkapkan Wasko Janet dalam Arianto, teori ini

mengemukakan ketergantungan ideologi pada kekuatan ekonomi dan

mengarahkan perhatian penelitian pada analisis empiris terhadap struktur

pemilikan dan mekanisme kerja kekuatan pasar media komunikasi

massa.45

Dalam hal ini Mosco merumuskan empat karakteristik penting

mengenai ekonomi-politik46

. Pertama, ekonomi-politik merupakan bagian

dari studi mengenai perubahan sosial dan transformasi sejarah. Dimana

ekonomi-politik kritis ini berusaha menjelaskan secara memadai

bagaimana perubahan-perubahan dan dialektika yang berkaitan

dengan posisi dan peranan media komunikasi dalam sistem kapitalisme

global47

.

Kedua, ekonomi-politik mempunyai minat dalam menguji

keseluruhan sosial atau totalitas dari hubungan sosial yang meliputi bidang

ekonomi, politik, sosial dan budaya dalam suatu masyarakat, serta

menghindari dari kecenderungan mengabstraksikan realitas-realitas sosial

ke dalam bidang teori ekonomi maupun teori politik.

45

Arianto, Ekonomi Politik Lembaga Media Komunikasi, (Jurnal Ilmu

Komunikasi, Vol. 1, No.2, Oktober 2011), h. 194 46

Graham Murdock dan Peter Golding, Political Economy of Mass

Communication, In Curan, James and Gurevitch, Michael (eds.) Mass Media and Society,

Edward Arnold: A Devision of Holder & Stoughten, 1992. h. 16-18. 47

Sagitaning Tyas, Konglomerasi Industri Media Penyaiaran di Indonesia

Analisis Ekonomi Politik Pada Group Media Nusantara, h. 19-20

Ketiga, berhubungan dengan filsafat moral, artinya hal ini

mengacu kepada nilai-nilai sosial (wants about wants) dan konsepsi

mengenai praktek sosial. Prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan dan public

good merupakan referensi utama dari pertanyaan moral mendasar

ekonomi-politik. Perhatian ini tidak hanya ditujukan pada “what is” (apa

itu), tetapi “what ought be” (apa yang seharusnya). Misalnya saja studi

ekonomi pilitik kritis yang concern terhadap peranan media dalam

membangun konsesus dalam masyarakat kapitalis yang ternyata penuh

distorsi. Dalam masyarakat yang tidak sepenuhnya egaliter, kelompok-

kelompok marginal tidak mempunyai banyak pilihan selain menerima

dan bahkan mendukung sistem yang memelihara subordinasi mereka

terhadap kelompok dominan48

.

Keempat, karakteristiknya praxis, yakni suatu ide mengacu kepada

aktivitas manusia dan secara khusus mengacu pada aktivitas kreatif dan

bebas dimana orang dapat menghasikan dan mengubah dunia dan diri

mereka49

.

Jadi bisa dikatakan bahwa titik perhatian ekonom politik adalah

terhadap alokasi sumber daya didalam masyarakat yang kapitalis,

misalnya menganalisis mengenai kepemilikan dan kontrol berarti

menganalisa mengenai hubungan kekuasaan, sistem kelas, dan bentuk

ketidakadilan struktur.50

McQuail dalam buku Idi Subandy Ibrahim dan Bacharudin,

menyatakan bahwa dalam satu dekade terakhir, relevansi teori ekonomi

48

Agus Sudibyo, Ekonomi Politik Media Penyiaran, (Yogyakarta: LkiS, 2004),

Cet-1, h. 8-9 49

Vincent Mosco, The Political Economy of Communication, h. 27-37. 50

Arianto, Ekonomi Politik Lembaga Media Komunikasi, h. 193

politik makin meningkat dengan adanya beberapa kecenderungan dalam

bisnis dan tekhnologi media disamping barangkali juga didorong oleh

runtuhnya analisis Marx sendiri. Hal ini, misalnya, bisa dilihat dari hal-hal

berikut51

:

Pertama, adanya pertumbuhan konsentrasi media di seluruh dunia

dengan lebih banyak kekuatan kepemilikan yang terpusat pada segelintir

pemegang dan kecenderungan penggabungan antara industri perangkat

keras dan lunak.

Kedua, adanya pertumbuhan ekonomi informasi secara global yang

melibatkan konvergensi yang makin meningkat antara telekomunikasi dan

penyiaran.

Ketiga, adanya penurunan sektor publik media massa dan kontrol

telekomunikasi kepada publik secara langsung terutama di Eropa Barat, di

bawah tajuk “deregulasi”. “privatisasi”, atau “liberalisasi”.

Keempat, adanya perkembangan masalah mengenai.

ketidaksetaraan informasi.

Golding dan Murdorck (1991) dalam buku Udi Rusadi,

memandang bahwa kajian ekonomi politik memiliki tiga varian, yaitu

instrumentalis, strukturalis, dan konstruktivis.52

Ekonomi politik instrumentalis, memandang bahwa media

merupakan instrumen dari kelas yang berkuasa yaitu pemilik media agar

isi media sesuai dengan kepentingannya. Varian ini dikemukakan oleh

51

Idi Subandy Ibrahim dan Bacharudin Ali Akhmad, Komunikasi dan

komodifikasi, h. 15 52

Udi Rusadi, Kajian Media, isu ideologis dalm persektif, teori dan metode, h.

15

Edward S. Herman dan Noam Chomsky, dalam karyanya Manufacturing

Consent: The Political Economy of The Mass Media, tahun 1988.

Ekonomi politik strukturalis menganggap kekuatan strukturlah

yang menguasai media dan struktur yang dimaksud, sebagaimana

dikemukakan Gidden, ialah aturan dan sumber daya yang melekat dan

dimiliki media. Dalam pendekatan ini kekuatan struktur sangat besar

dalam mengendalikan media.

Ekonomi politik konstruktivis, memandang bahwa para pemilik

media ada dalam struktur yang memberikan fasilitas dan berbagai batasan-

batasan. Namun demikian, struktur itu sendiri bukanlah sebuah bangunan

yang kokoh, kaku dan tidak dapat berubah.Varian konstruktivis melihat

media dikendalikan tidak saja oleh kekuatan strukturnya, tetapi juga oleh

para agen serta faktor-faktor sosial dan budaya yang ada di

lingkungannya.

2. Entry Concept Ekonomi Politik

Untuk melaksanakan kajian ekonomi politik komunikasi, Vincent

Moscow mengemukakan kerangka kerja (frame work) teoritik, yaitu

komodifikasi, spasialisasi dan srukturasi. Ketiganya saling berkaitan dan

kajian komodifikasi menjadi titik masuk (entry point) dalam kajian

ekonomi politik53

.

a. Commodification (Komodifikasi)

53


18

Menurut Moscow, komodifikasi yaitu proses mengubah makna

dari sistem fakta atau data yang merupakan pemanfaatan isi media dilihat

dari kegunaannya sebagai komoditi yang dapat dipasarkan.54

Menurut Vincet Moscow, terdapat tiga bentuk komodifikasi dalam

media55

:

1. Komodifikasi Isi, yakni proses mengubah pesan dan sekumpulan data

ke dalam system makna sedemikian rupa sehingga menjadi produk

yang dapat dipasarkan.

2. Komodifiasi Khalayak, yakni proses media menghasilkan khalayak

untuk kemudian „menyerahkanya‟ kepada pengiklan.

3. Komodifikasi Tenaga Kerja, yakni proses pemanfaatan pekerja sebagai

penggerak kegiatan produksi, sekaligus distribusi dalam rangka

menghasilkan komoditas barang dan jasa.

b. Spacialization (Spasialisasi)

Spasialisasi, yakni proses untuk mengatasi hambatan ruang dan

waktu dalam kehidupan sosial oleh perusahaan media dalam benyak

perluasan usaha guna meningkatkan keuntungan perusahaan atau industri

media56

. Dapat dikatakan juga bahwa spasialisasi merupakan proses

perpanjangan institusional media melalui bentuk korporasi dan

besarnya badan usaha media.

Dalam ekonomi politik media, spasialisasi sebagai suatu cara

untuk memahami hubungan power-geometris bagi proses menetapkan

54

Vincent Mosco, The Political Economy of Communication, h. 156 55

Vincent Mosco, The Political Economy of Communication, h. 133-141 56


18

ruang, khususnya ruang yang dilalui arus komunikasi.57

Lebih lanjut,

Moscow membahas spasialisasi dengan integrasi secara vertikal dan

horizontal.

Integrasi vertikal adalah konsentrasi perusahaan dalam satu jalur

usaha atau garis bisnis yang memperluas kendali sebuah perusahaan atas

produksi. Pada prakteknya, integrasi vertikal adalah cross-ownership

(kepemilikan silang) beberapa jenis media seperti surat kabar, stasiun

radio, majalah, dan tabloid oleh suatu grup perusahaan media massa.

Integrasi horizontal adalah ketika sebuah perusahaan yang berada

di jalur media yang sama membeli sebagain besar saham pada media lan,

yang tidak ada hubungannya langsung dengan bisnis aslinya atau ketika

perusahaan mengambil alih sebagain besar saham atau perusahaan yang

sama sekali tidak bergerak dalam bidang media58

. Misalnya Media Group

yang memiliki usaha di bidang perhotelan dan katering.

c. Structuration (Strukturasi)

Strukturasi, yakni proses penggabungan agensi manusia (human

agency) dengan proses perubahan sosial ke dalam jenis struktur-struktur.

Dengan kata lain, strukturasi merupakan keterkaitan antar struktur dan

human agency sebagai dualitas yang bisa menjamin keberlangsungan

suatu sitem (media). Dengan memberikan posisi-posisi jabatan struktur

yang adala dalam kelompok tersebut, diharapkan dapat memainkan

peranan penting dalam setiap bidang yang telah diembannya.

57

Dedi Fahrudin, Konglomerasi Media, Studi Ekonomi Politik Terhadap Media

Group, (Jakarta: Jurnal Ilmu Sosial Indonesia (JISI), volume 1 nomor 2, September,

2014), h. 97 58

Gun Gun Heryanto, Komuniasi Politik di era Industri Citra (Jakarta: PT.

Lasswell Visitama, 2010), h. 282

Strukturasi ini menyeimbangkan kecenderungan dalam analisis

ekonommi politik untuk menggambarkan struktur seperti lembaga bisnis

dan pemerintahan dengan menunjukan dan menggambarkan ide-ide

agensi, hubungan sosial dan proses serta praktek sosial.59

3. Bentuk-bentuk Komodifikasi

Komodifikasi adalah proses perubahan barang dan jasa yang

semula dinilai semata-mata karena nilai kegunaannya menjadi komoditas

yang dinilai karena ia laku di pasar sehingga menguntungkan. Dalam

ekonomi politik, komodifikasi didefinisikan secara sederhana oleh Vincent

Moscow, sebagai proses perubahan nilai guna menjadi nilai tukar.60

Komodifikasi menjadi titik masuk untuk memahami praktik-

praktik dan institusi-institusi komunikasi yang khusus. Seperti adanya

ekspansi komodifikasi yang umum dan mengglobal pada era1980-an,

sebagai tanggapan atas kemerosotan pertumbuhan ekonomi global, yang

berakibat pada peningkatan komersialisasi program media, privatisasi

institusi telekomunikasi dan media publik, serta liberalisasi pasar

komunikasi, termasuk tempat-tempat yang semula dipandang sebagai

wilayah dengan rezim tertutup, seperti di Timur Tengah dan Cina, dimana

komodifikasi dibatasi.61

Dengan beroperasinya praktik ideologi kapitalisme dalam berbagai

ranah kehidupan dan budaya sehari-hari, kita bisa melihat berbagai wajah

59

Dedi Fahrudin, Konglomerasi Media, Studi Ekonomi Politik Terhadap Media

Group), h. 99 60

Dalam kata-kata Moscow, “Commudification is the process of transforming use

values into exchange values.” Lihat Moscow, h. 129 61

Syaiful Halim. Poskomodifikasi Media, (dalam kata pengantar dari Idi

Subandy Ibrahim),(Jakarta: Jalalasutra,2013), h. viii

komodifiasi yang berlangsung, termasuk dalam bidang media dan

komunikasi.

Vincent Moscow memformulasikam komodifikasi yang terjadi di

media menjadi tiga bentuk komodifikasi, yakni62

:

a. Content Commodification (Komodifikasi Isi)

Komodifikasi isi, yakni proses mengubah pesan dan sekumpulan

data ke dalam sistem makna menjadi produk-produk yang dapat

dipasarkan.63

Sebagai contoh, beberapa media massa sengaja menyajikan

informasi-informsi bertema sensasional, mistik maupun informasi yang

mengandung sensualitas untuk mendapatkan keuntungan sebanyak-

banyaknya.

Komodifikasi isi menjadi pusat perhatian kajian ekonomi politik

media dan komunikasi. Ketika pesan atau isi komunikasi diperlakukan

sebagai komoditas, ekonomi politik cenderung memusatkan kajian pada

konten media. Tekanan pada struktur dan konten media ini bisa dipahami

terutama bila dilihat dari kepentingan perusahaan media global dan

pertumbuhan dalam nilai konten media.64

Menurut pandangan Marxisme klasik, isi media merupakan

komoditas untuk dijual di pasaran, dan informasi yang disebatkan diatur

oleh apa yang akan diambil oleh pasar.65

62

Vincent Moscow, The Political Economy of Communication, h. 168-170 63

Gun-Gun Heryanto, Komunikasi Politik di Era Industri Citra, h. 281 64

Idi Subandy Ibrahim dan Bachruddin Ali Akhmad, Komunikasi dan

Komodifikasi , h. 20 65

Stephen W. Litteljohn dan Karen A. Foss, Teori Komunikasi, edisi 9 (Jakarta:

Salemba Humanika, 2011). h. 433

b. Audience Commodification (Komodifikasi Khalayak)

Selain pada isi, komodifikasi juga diterapkan pada khalayak.

Ekonomi politik menaruh beberapa perhatian pada khalayak, khususnya

dalam upaya untuk memahami praktik umum dengan cara pengiklan

membayar untuk ukuran dan kualitas (kecenderungan untuk konsumsi)

khalayak yang dapat diraih surat kabar, majalah, website, radio, atau

program televisi.66

Media Massa merupakan konsep sebuah proses yang sebenarnya

memproduksi penonton dan mengantarkannya kepada pihak pengiklan.67

Dengan memakai wacana yang di populerkan oleh Smythe (1977)

dalam the audience commodity, komodifikasi khalyak ini menjelaskan

bagaimana sebenarnya khalayak tidak secara bebas hanya sebagai

penikmat dan konsumen dari budaya yang didistribusikan melalui media.

Khalayak pada dasarnya merupakan entitas komoditi itu sendiri yang bisa

dijual.68

c. Labour Commodification (Komodifikasi Pekerja)

Selanjutnya untuk mengkaji proses komodifikasi isi dan khalayak

media, penting untuk mempertimbangkan komodifikasi tenaga kerja

media. Tenaga kerja komunikasi yang juga dikomodifikasi sebagai buruh

upahan telah tumbuh secara signifikan dalam pasar tenanga kerja media.69

Tenaga kerja merupakan sebuah kekuatan untuk membayangkan,

menggambarkan, mendesain suatu pekerjaan, dan kemudian

66


Komodifikasi, h. 20 67

Vincent Moscow, The Political Economy of Communication, h. 136-137 68

Rulli Nasrullah, Komunikasi Antarbudaya di Era Budaya Siber, (Jakarta:

Kencana, 2012), h. 169 69


Komodifikasi, h. 21

mewujudkannya dalam kenyataan70

. Bahwa perusahaan media massa pada

kenyataannya tak berbeda dengan pabrik-pabrik. Para pekerja tidak hanya

memproduksi konten dan mendapatkan penghargaan terhadap upaya

menyenangkan khalayak melalui konten tersebut, melainkan juga

menciptakan khalayak sebagai pekerja yang terlibat dalam

mendistribusikan konten sebagai suatu komoditas71

.

70

Vincent Moscow, The Political Economy of Communication, h. 139 71

Rulli Nasrullah, Komunikasi Antarbudaya di Era Budaya Siber, h. 170

Bila digambarkan dalam sebuah bagan/tabel, maka model

komodifikasinya akan seperti di bawah ini:

Tabel 2.1.

Komodifikasi Media72

72

Syaiful Halim, Postkomodifikasi Media, (Yogyakarta: Jalasutra, 2013), h. 48

Proses transformasi menggunakan nilai-

nilai hidup yang digunakan manusia yang

menjadi nilai yang bisa ditukarkan, seperti

nilai tukar mata uang Dolar

Komodifikasi Isi

Pesan sebagai komoditas yang

menyenangkan khalayak,

mengundang para pemasang

iklan, dan memeperpanjang

bisnis media yang ditandai

dengan penyajian informasi-

insformasi bertema sensasional

meliputi kehidupan seputar

artis dan selebritas, mistik atau

takhayul, serba-serbi seks,

juga remeh-temeh yang

dilakukan politisi atau pejabat,

serta dikemas secara

spektakuler.

Khalayak

Khalayak sebagai komoditas yang

ditawarkan kepada pengiklan, dengan

menempatkannya dalam segmentasi,

target, dan positioning sebuah kegiatan

pemasaran, sekaligus aset pasar yang

dapat menyerap produk-produk yang

diiklankan.

Pekerja

Pekerja sebagai pendukung kegiatan

produksi yang tidak diperhitungkan

kemampuan konseptual dan

kreativitasnya, karena peran itu diambil

alih oleh kelas manajerial.

Dalam konteks penelitian ini, peneliti menggunakan teori ekonomi

politik media dari Vincent Moscow dengan memfokuskan salah satu entry

concept nya yaitu komodifikasi untuk meneliti komodifikasi yang terjadi

pada Media Indonesia, baik itu komodifikasi isi, khalayak, maupun

pekerja. Selain itu, dalam konteks ini pula komodifikasi ekonomi politik

media dijadikan pisau analisis untuk melihat bagaimana komodifikasi

yang dilakukan oleh Media Indonesia dijadikan sebagai kekuatan

Ekonomi dan Politik dari pemiliknya yang merupakan politisi sekaligus

pengusaha, Surya Paloh.

B. Konseptualisasi Surat kabar

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, surat kabar diartikan

sebagai lembaran kertas yang bertuliskan kabar atau berita dan

sebagainya, terbagi dalam kolom-kolom (8-9 kolom), yang terbit setiap

hari atau periodik.73

Onong Uchyana Effendy berpendapat bahwa surat kabar adalah

lembaran yang dicetak yang memuat laporan yang terjadi di masyarakat,

dengan ciri-ciri terbit secara periodik, bersifat umum, isinya teraktual,

mengenai apa saja dan dari mana saja dari seluruh dunia, yang

mengandung nilai untuk diketahui khalyaak pembaca.74

Dalam membahas sejarah media massa biasanya semua macam

media cetak dijadikan satu, karena surat kabar, majalah, dan tabloid

73

Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:

Balai Pustaka, 2003), h. 28 74

Onong Uchyana Effendy, Leksikan Komunikasi, (Bandung: Mandar Maju,

1989), h. 241.

terutama hanya dibedakan dari segi formatnya, sedang perangkatnya sama,

yaitu kertas yang dicetak.75

Surat kabar bisa dikatakan merupakan media massa tertua di dunia,

setelah buku. Pada zaman Romawi kuno sudah ada surat kabar, yang

disebut Acta Diurna. Acta Diurna tentu saja merupakan media untuk

menyampaikan informasi politik. Pada awalnya surat kabar merupakan

media untuk menyampaikan informasi politik, sosial, dan kultural. Di

Amerika Serikat, pada masa-masa awal, surat kabar merupakan media

penyampaian informasi politik. Saat itu belum muncul kecenderungan

media menjadi suatu institusi ekonomi yang mencari keuntungan. Surat

kabar Boston News-Letter yang berdiri pada 1704, misalnya, bisa bertahan

hidup karena hanya disubsidi pemerintah.76

Akan tetapi, perkembangan berikutnya memeperlihatkan bahwa

surat kabar telah menjadi institusi bisnis yang menjual informasi. Di

Amerika, menjelang abad ke-19, surat kabar The New York Sun sudah

menjadi institusi ekonomi. Banyak perusahaan penerbit surat kabar yang

kemudian menjelma menjadi korporasi besar.77

Di Indonesia, di masa-masa kemerdekaan, banyak surat kabar yang

didirikan oleh pemerintah kolonial Belanda. Surat kabar menjadi alat

propaganda pemerintah kolonoial kala itu, di samping surat kabar-surat

kabar kaum nasionalis yang menjadi media politik yang memberikan

kritik atau perlaewanan terhadap pemerintah colonial.78

75

Sudirman Tebba dan Cecep Castrawijaya, Bisnis Media Massa di Indonesia,

(Jakarta: Pustaka irVan, 2015), h. 44 76

Usman, Ks, Ekonomi Media, h. 51 77


Usman, Ks, Ekonomi Media, h. 51

Di masa demokrasi liberal, surat kabar di Indonesia banyak yang

bersifat partisan, mereka berafiliasi pada partai politik tertentu; Harian

Rakjat berafiliasi dengan Partai Komunis Indonesia (PKI), Pedoman

berafiliasi dengan Partai Sosialis Indonesia (PSI), Abadi berafiliasi dengan

partai Masyumi, serta Kompas berafiliasi dengan Partai Katolik, dan lain

sebagainya. Sejak masa-masa awal kemerdekaan hingga awal orde baru,

pers Indonesia pun belum menjadi suatu industri yang menjanjikan

keuntungan. Belum masuknya surat kabar ke dalam dunia industri

tampaknya terkait dengan kondisi ekonomi, yang ketika itu sangat

buruk.79

Titik awal pers Indonesia memasuki era industri adalah ketika

diterbitkannya Undang-Undang Penanaman Modal Dalam Negeri pada

Juli 1968. Undang-Undang ini memasukkan pers sebagai industri yang

berhak mendapat pinjaman pemerintah, insentif pajak, dan insentif barang

impor (kertas surat kabar).80

Surat kabar adalah medium massa utama bagi orang untuk

memperoleh berita. Di sebagian besar kota, tak ada sumber yang bisa

menyamai keluasan dan kedalaman liputan berita surat kabar. Ini

memperkuat popularitas dan pengaruh surat kabar81

. Hal ini pulalah yang

menyebabkan surat kabar masih mampu bertahan di era komunikasi

virtual.

Surat kabar mengandung isi yang amat beragam. Berita, saran,

komik, opini, teka-teki silang, dan data. Semuanya ada untuk dibaca

79



John Vivian, Teori Komunikasi massa, ( Jakarta: Prenada Media Group.

2008), h.71

sekehendak hati. Beberapa orang langsung membaca tabel pasar saham,

yang lainnya langsung membuka berita olahraga atau tulisan kolumnis

favorit. Berbeda dengan radio dan televisi, Anda tidak harus menunggu

untuk melihat berita yang Anda inginkan.82

Awalnya surat kabar adalah lawan, baik nyata maupun potensial

dari pemerintah berkuasa, terutama yang berkaitan dengan persepsi diri.

Gambaran yang kuat dalam sejarah pers merujuk pada kekerasan yang

dilakukan terhadap para pencetak, penyunting, dan wartawan. Pergulatan

demi kebebasan berpendapat seringkali merupakan bagian dari pergerakan

hak-hak kebebasan, demokrasi, dan warga negara yang lebih besar yang

ditekankan dalam mitologi jurnalisme itu sendiri. Peranan yang dilakukan

oleh oleh pers bawah tanah di bawah kependudukan asing atau diktator

juga dirayakan. Penguasa yang sah juga sering membenarkan persepsi diri

pers ini dengan menanggap mereka sebagai pihak yang menyulitkan dan

menyebalkan (walaupun sering kali menjadi lembek dan dalam

perlindungan terakhir, sangat rentan terhadap kekerasan). Schroeder dalam

Mc Quail mengatakan bahwa bagaimanapun, surat kabar pada awalnya

tidak secara umum bekerja melawan pemerintah, dan terkadang malah

bekerja untuk pemerintah. Pada saat itu, seperti saat ini, surat kabar sering

kali diidentifikasikan berdasarkan pembaca yang dituju.83

Penemuan penyiaran pada awal abad ke-20 mengubah akses

ekslusif surat kabar ke berita karena penyiaran memberikan akses ke

informasi yang lebih cepat, Namun, walaupun persaiangan untuk

82

John Vivian, Teori Komunikasi massa, h. 72 83

Denis Mc Quail. Teori Komunikasi Massa , (Jakarta: Salemba Humanika,

2011), h. 244

mendapatkan khalayak kian meningkat, surat kabar kian terus menjadi

sumber informasi dan berita yang signifikan.84

Industri surat kabar berdasarkan sejarah juga memainkan peran

penting dalam mendefinisikan konsep budaya dari pers independen,

didasarkan keyakinan bahwa pers harus tetap independen dari kontrol

pemerintah demi memenuhi tanggung jawabnya dalam menginformasikan

kepada masyarakat.85

C. Industri Media

Wilbur Schram, seorang ilmuan komunikasi menyebutkan bahwa

media massa sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol

sosial. Akan tetapi, kecenderungan dewasa ini memperlihatkan media

telah menjadi industri atau institusi ekonomi. Perkembangan global

dewasa ini tak ayal telah menjadikan media massa bukan hanya sebagai

media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial, melainkan juga

sebagai industri atau institusi ekonomi.86

Banyak pengusaha besar yang menanamkan modalnya dalam

bisnis media massa. Para pengusaha yang terjun ke industri media tertentu

berharap modal yang mereka sudah tanamkan bisa kembali, bahkan

menghasilkan keuntungan. Terjunnya pengusaha besar dalam industri

media memunculkan fenomena konglomerasi media.87

Hal tersebut sangat erat dengan bentuk komunikasi massa sebagai

bentuk pelayanan (the service mode) yang merupakan bentuk paling

84

Shierly Biagi. Media/Impact Pengantar Media Massa, (Jakarta: Salemba

Humanika 2010), h. 65 85

Shierly Biagi. Media/Impact Pengantar Media Massa, h. 65 86

Usman Ks, Ekonomi Media, h.5 87

Usman Ks, Ekonomi Media, h. 5

umum dan paling sering berlaku dalam hubungan pengirim dan penerima.

Kedua belah pihak diikat oleh kepentingan bersama dalam situasi pasar

atau semacamnya (penawaran dan permintaan jasa simbolik). Maka tak

heran logika yang dipakainya pun merupakan logika MCM (Money-

Commodity-More Money).

Herman dan Chomsky, menyebutkan media massa sebagai mesin

atau pabrik penghasil berita (news manufacture) yang sangat efektif dan

mendatangkan keuntungan besar dari sisi ekonomi. Menurut mereka, saat

ini media massa telah menjadi industri88

.

Jurgen Habermas, dalam buku The Theory of Communicative

Action, menyebut media sebagai industri sosial-politik sekaligus sebagai

industri ekonomi. Sebagai institusi sosial-politik, media berupaya

menjembatani publik dalam menyampaikan aspirasi sosial-politik mereka

terhadap penguasa dan kekuasaan. Sebagai institusi ekonomi, media

bekerja berdasarkan rasionalitas ekonomi atau bisnis, yakni mencari

keuntungan.89

Media massa berada dalam kehidupan masyarakat dan karena itu ia

memiliki keterkaitan dengan sistem dan praktik kehidupan masyarakat itu

sendiri. Sebagai lembaga komunikasi yang memproduksi dan

medistribusikan informasi, ia memiliki dua posisi kelembagaan yaitu

sebagai lembaga kemasyarakatan atau social institution90

dan sebagai

lembaga bisnis.

88

Usman Ks, Ekonomi Media, h. 6 89

Usman Ks, Ekonomi Media, h. 7 90

Social Institution diterjemahkan sebagai lembaga kemasyarakatan

dikemukakan oleh Sukanto (1982), dan istilah lain yang biasa dipakai ialah pranata sosial.

Keduanya, merujuk kepada adanya unsur-unsur yangmengatur perikelakuan para anggota

masyarakat.. Istilah tersebut menunjukan bahwa lembaga kemasyarakatsebagai sebuah

Sebagai lembaga kemasyarakatan media massa memiliki posisi

dan fungsi yang sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan

masyarakat yang diharapkan akan memperkuat kehidupan masyarakat itu

sendiri. Sebagai lembaga bisnis media tumbuh dan berkembang dalam

arena pasar media untuk bisa membiayai kehidupan dirinya dan bisa

mengakumulasi keuntungan.

Media cetak lahir diawali dengan penemuan mesin cetak di Inggris

sebagai bagaian dari babak sejarah industrialisasi, jadi sejatinya media

massa lahir sebagai sebuah bisnis, sebuah upaya pengembangan teknologi

dalam rangka menggulirkan proses industrialisasi.

Sebagai institusi bisnis media massa melakukan proses ekonomi

yaitu melakukan transaksi di pasar media, Tarik menarik antar volume dan

kualitas supply dan dimand menjadi inti bisnis industri media sebagaimana

juga transaksi komoditas lain. Artinya disinilah letak kesamaan antara

industri media dengan industri lainnya yang bukan media. Aspek supply

media ialah produk media yaitu mediadan isi medianya. Untuk media

cetak, medianya itu sendiri merupakan komoditas yang diperjualbelikan

walaupun sebenarnya orang membeli isi media yang dibawa oleh

lembaran kertas yang diisi tinta cetak berupa tulisan atau gambar.91

Supplay-demand juga bisa mencakup aspek SDM, karena produsen

media melakukan kalkulasi aktivitas kebutuhan SDM untuk menajalankan

media, dan supply-nya dari pasar kerja, yaitu masyarakat sebagai

bentuk, tetapi juga mengandung pengertian-pengertian yang abstrak mengenai norma-

norma dan peraturan-peraturan dari lembaga tersebut. Dikutip dalam Udi Rusadi. Kajian

Media Isu Ideologis dalam Perspektif, Teori dan Metode , (Jakarta: PT. Rajagrafindo

Persada, 2015), h. 29 91

Udi Rusadi. Kajian Media Isu Ideologis dalam Perspektif, Teori dan Metode

h. 29

konsumen, dan produsen media berada pada lembaga yang membutuhkan

SDMada dalam posisi demand. Dengan demikian, konsumen menjalankan

fungsi demand dalam konteks produk isi media dan supplier untuk sumber

daya manusia atau pekerja media. Sebaliknya produsen menjalankan

fungsi supplier untuk produk dan demand untuk SDM.92

Produk media sebagai sebuah industri memiliki keunikan

dibandingkan dengan produk pada industri menufaktur lainnya, karena

media memproduksi dan mereproduksi gambaran kehidupan sosial (social

life) dan kesadaran (consciousness) kemudian mendistribusikan kepada

khalayak. Kehidupan sosial yang diproduksi media bisa berupa praktik

sebagai liputan atau representasi suatu realitas, atau merupakan suatu fiksi

dalam sajian-sajian hiburan. Kesadaran yang diproduksi media merupakan

nilai-nilai ideologis, yang dicerminkan dalam setiap program media baik

berupa realitas maupun fiksi.93

Kunci bagi karakter institusi media yang tidak biasa dalah bahwa

aktivitasnya tidak terpisahkan secara ekonomi maupun politik, sekaligus

sangat tergantung dari tekhnologi yang terus-menerus berubah. Aktivitas

ini melibatkan produksi barang dan layanan yang sering kali bersifat

pribadi (konsumsi bagi kepuasan pribadi individu) dan publik (dipandang

perlu bagi bekerjanya masyarakat sebagai keseluruhan dan juga pada

ranah publik). Karakter publik media diturunkan terutama dari fungsi

politik media dalam demokrasi, tetapi juga dari fakta bahwa informasi,

budaya, dan gagasan dianggap sebagai kepemilikan kolektif. Seperti

92

Udi Rusadi. Kajian Media Isu Ideologis dalam Perspektif, Teori dan Metode ,

h. 29 93

Udi Rusadi. Kajian Media Isu Ideologis dalam Perspektif, Teori dan Metode ,

h. 43

benda-benda publik lain, misalnya udara dan sinar matahari, kegunaan

media tidak mengurangi ketersediaannya untuk yang lain.94

Oleh sebab itu, media memiliki tanggung jawab untuk memenuhi

kepentingan publik yang termasuk dalam aspek politik dari media. Namun

demikian, media sebagai sebuah industri mengembangkan dirinya dalam

kerangka kerja bidang ekonomi, serta ada tuntutan untuk selalu mengikuti

perkembangan tekhnologi.

Gambar 2.1

Media, Ekonomi, Politik, dan Tekhnologi95

Ketiga lembaga, yaitu: Ekonomi, politik dan teknologi saling

bertumpu dan memperngaruhi. pengaruh ekonomi baik makro maupun

mikro yang terkait pada media ikut memperngaruhi dinamika media.

ekonomi moneter, kebijakan perdagangan dan industri sebagai elemen

ekonomi makro akan mempengaruhi kebijakan pengelola media. ekonomi

mikro yaitu berintraksi antara struktur pasar, prilaku pasar akan

94

Denis Mc Quail. Teori Komunikasi Massa , (Jakarta: Salemba Humanika ,

2011), h. 244 95

Denis Mc Quail. Teori Komunikasi Massa , h. 245

Ekonomi Politik

MEDIA

Teknologi

memengaruhi kinerja media. Aspek politik, berkaitan dengan pengaruh

situasi politik meliputi kebijakan politik dan pertarungan kekuatan politik

akan memberikan tekanan pada media baik melalui interVensi politik

maupun melalui regulasi media.

Perkembangan teknologi khususnya teknologi dan informasi,

memberikan dorongan pada media untuk mengubah strategi bisnisnya.

dengan perkembangan teknologi konvergensi, media dituntun untuk

menyesuaikan diri dengan mendistribusikan konten melalui banyak

platform dalam waktu yang bersamaan.

Menurut Gordon sebagaimana dikutip oleh Rahayu, ada tiga hal

penting yang dapat digunakan sebagai patokan untuk mengidentifikasi

karakteristik suatu industry. Ketiga hal tersebut berkaitan dengan

Costumer Requirements, Competitive Environment, dan Social

Expectation96

.

1. Customer requirments : merujuk pada harapan konsumen

tentang produk media yang mencakup aspek kualitas, diversitas dan

ketersediaan

2. Competitive environment : yakni lingkungan pesaing yang

dihadapi perusahaan, jika dilihat melalui televisi, hal ini dapat terlihat dari

media berlomba-lomba dalam menyajikan program yang sedang ramai

digandrungi oleh khalayaknya.

3. Social expectations : berhubungan dengan tingkat harapan

masyarakat terhadap keberadaan industri media. Semakin tersedia

96

Rahayu, Analisis Dampak Pergeseran Karakteristik Industri Pers pada

Strategi Perusahaan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia. (Bandung: Remaja

Rosda Karya, 2000), h. 26

program yang bagus, maka akan semakin beragam format acaranya dan

semakin bagus kualitasnya

Sementara itu, Dennis McQuail memberikan sepuluh prinsip yang

menunjukan media sebagai institusi ekonomi:

1. Media masih dibedakan menurut kepemilikan struktur biaya tetap (fixed)

atau variable (variable cost).

2. Pasar media mempunyai karakter ganda, yaitu dibiayai oleh konsumen

dana tau oleh para pengiklan.

3. Media berbasis pendapatan iklan lebih rentan terhadap pengaruh

eksternalyang tidak diinginkan atas konten.

4. Media berbasis pendapatan konsumen rentan terhadap menipisnya dana.

5. Perbedaan utama dalam penghasilan media akan menuntut perbedaan

ukuran kinerja media.

6. Kinerja media dalam satu pasar akan berpengaruh pada kinerja di tempat

lain (pasar lain).

7. Ketergantungan pada iklan dalam media massa berpengaruh pada masalah

homogenitas program media.97

8. Iklan dalam media khusus dapat mempromosikan keragaman suplai.

9. Jenis iklan tertentu akan mendapatkan manfaat dan konsentrasi pasar

khalayak.

10. Persaingan demi sumber pendapatan yang sama berujung pada

keseragaman.

97

Denis Mc Quail. Teori Komunikasi Massa , h. 253

D. Media dan Kepentingan Bisnis

Dalam pengertian bisnis modern industri adalah suatu konsep

Barat sebagai usaha untuk mengejar keuntungan, prestasi dan pendapatan

yang besar akhirnya membawa pertumbuhan ekonomi dan kenaikan

produk nasional bruto (Gross National Product/ GNP) suatu negara.

Produk nasional bruto itu merupakan alat statistik yang dipakai untuk

mengukur pertumbuhan ekonomi yang didefinisikan sebagai nilai total

dari seluruh barang dan jasa akhir yang diproduksi dalam satu tahun di

sebuah negara tertentu.98

Tujuan suatu sistem bisnis yang tergantung pada media massa

sebagai sumber informasi antara lain mencakup:

1. Menanamkan dan menegakkan nilai-nilai kebebasan berusaha (free

enterprise)

2. Menegakkan dan memelihara pertautan antara produsen atau penjual

dengan konsumen dengan maksud menginformasikan kepada konsumen

tentang produk yang tersedia dan merangsang konsumen untuk membeli

produk itu.

3. Mengendalikan dan memenangkan konflik internal antara pihak

manajemen perusahaan dengan serikat pekerja atau terhadap konflik

eksternal .

Kemapanan institusi bisnis ekonomi akan terancam apabila media

massa menyerang nilai-nilai dasar dan melandasi sistem free enterprise.

Sistem bisnis tidak dapat beroperasi secara besar-besaran jika media

98

Sudirman Tebba dan Cecep Sastrawijaya, Bisnis Media Massa di Indonesia,

(Tangerang: Pustaka IrVan, 2015), h. 96

massa tidak menyediakan periklanan dalam skala besar antara produsen,

distributor dengan konsumen.99

Dalam perkembangannya, industry surat kabar sebagai media

komunikasi dan iklan memiliki karakteristik yang relatif berbeda dengan

industri atau bisnis pada umumnya, yaitu: Bila ada dua atau lebih surat

kabar di suatu daerah, maka surat kabar kedua atau pendatang berikutnya

suklit untuk berkembang (disadvantages) melebihi yang pertama karena

disproporsional, walaupun tirasnya tidak banyak berbeda., Ini disebut

dengan istilah Circulation Elasticity of Demand. Hal ini akan melahirkan

Circulation Spiral. Circulation Spiral adalah suratkabar yang tiras atau

sirkulasinya besar cenderung lebih kuat dan seterusnya.100

Model bisnis surat kabar adalah didaarkan pada penjualan dua

produk atau dual market, yaitu penjualan surat kabar itu sendiri dan iklan.

Saat ini pendapatan iklan menempati hampir 60-70%pendapatan surat

kabar, sementara pendapatan surat kaba ritu sendiri hanya mendapatkan

pendapatan antara 30-40% pendapatan karena dalam praktik sehari-hari

banyak surat kabar yang dijual di bawah biaya produksi, untuk mendorong

tiras penjualan. Dalam bisnis surat kabar berlaku hukum meningkatkan

tiras, mengundang makin banyak pemasang iklan, dan sebaliknya.

Selanjutnya makin banyak tiras, makin kecil biaya per-unit, sehingga

pendapatan iklan semakin besar.101

99

Sudirman Tebba dan Cecep Sastrawijaya, Bisnis Media Massa di Indonesia,

h. 97 100

Henry Faizal Noor, Ekonomi Media, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2010),

h. 320 101

Henry Faizal Noor, Ekonomi Media, 321

BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Surya Paloh dan Media Group

Surya Dharma Paloh atau yang lebih dikenal dengan Surya

Paloh, lahir di Kutaraja, Banda Aceh, pada tanggal 16 Juli 1951. Ia

lahir dari pasangan suami-istri, Muhammad Daud Paloh dan Hj.

Nursiah. Surya Paloh merupakan anak ke empat dari delapan

bersaudara. Kakaknya bernama Rohana Paloh, Usman Paloh, dan Rusli

Paloh serta adiknya yaitu Darmawati Paloh, Kemalawati Paloh, Mutiah

Paloh, dan Indrawati Paloh. Nama Paloh sendiri merupakan nama

keluarga yang diambil dari nama belakang ayahnya.

Pada tahun 1957, Muhammad Daud Paloh merupakan

Komandan Distrik Kepolisian Labuan Ruku, yang terletak di

Kecamatan Talawi, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara, yang kemudian

pada awal orde baru ia menjabat sebagai Komandan Resort Kepolisian

Resort Tapanuli Utara102

. Karir ayahnya ini turut serta membentuk

karakter dan kepribadian Surya Paloh sebagi seorang pengusaha dan

politisi.

Tahun 1967, Surya Paloh hijrah ke Medan. Sambil menuntut

ilmu di Sekolah Menangah Atas, Surya Paloh menjadi Manajer Travel

biro Seulawah Air Service. lima tahun berselang, sambal menuntut

102

Usamah Hisyam, Editorial Kehidupan Surya Paloh, (Jakarta:

Dharmapena, 2007), h. 20

ilmu di perguruan tinggi, bersama kakak iparnya, Jusuf Gading, ia

mengembangkan usaha distributor Mobil Ford dan Volkswagen,

dengan bendera PT. Ika Diesel Bros, Medan. Surya Paloh dipercaya

untuk menjabat sebagai direktur utama.103

Setahun sebelumnya, Surya Paloh juga dipercayai oleh pemilik

Wisma Pariwisata Medan, Baharuddin Datuk Bagindo, untuk

mengelola hotel tersebut. Bahkan tahun 1975 ia ditunjuk menjadi

kuasa direksi Hotel ika Daroy, Banda Aceh, merangkap sebagai

Direktur Link Up Coy, Singapore, yang bergerak dalam bidang

perdagangan umum. Dari sinilah Surya mulai mengenal liku-liku

bisnis perhotelan.104

Pekerjaan itu terpaksa ditinggalkannya, ketika ia harus

berhijrah ke Jakarta tahun 1977. Tetapi, 20 tahun kemudian, ia mulai

merambah bisnis perhotelan dengan membangun Media Sheraton

Hotel di Jakarta. Beberapa tahun kemudian, ia mengambangkan sayap.

Surya Paloh mengambil alih kepemilikan saham Bali Intercontinental

hotel, di Jembaran Bali yang awalnya dimiliki oleh Bambang

Trihatmodjo, serta Papandayan Hotel di Bandung.

Dengan track record dan pengalaman seperti itulah, Surya

Paloh membangun bisnis persnya. Pada awalnya Surya Paloh memiliki

surat kabar yang disebut dengan Harian Prioritas. Prioritas dibentuk

pada tanggal 2 Mei 1986. Namun, Priorirtas akhirnya mendapatkan

pembatalan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP) pada tanggal 29

Juni 1987.

103

Usamah Hisyam, Editorial Kehidupan Surya Paloh, h. 42 104

Usamah Hisyam, Editorial Kehidupan Surya Paloh, h. 43

Pembatalan SIUPP Prioritas tersebut dalam pandangan Surya

jauh lebih kejam dari sebuah pembredelan. Pada zaman kolonial,

pembredelan surat kabar dapat berlangsung hanya beberapa saat,

dalam waktu tertentu bisa hidup kembali. Sedangkan pembatalan

SIUPP mengakibatkan penerbitan pers tersebut terkulai, mati

seterusnya.105

Dibatalkannya SIUPP Prioritas membuat pengusaha yang

sekaligus politisi, Surya Paloh ini membuat ia berfikir bahwa

„Arogansi kekuasaan hasus dilawan, demokrasi harus ditegakan dan

Pers nasional harus bebas dari belenggu kematian‟106

. Ia juga berpikir

bahwa ia harus dapat mendobrak ketidakberdayaan pers nasional dari

kepentingan penguasa.107

Dalam perspektif seperti itulah, Surya menghadapi sebuah

dilema. Pada satu sisi, tekad, semangat, dan idealismenya sebagai

insan pers mendesak dirinya untuk membebaskan pers nasional dari

belanggu penguasa. Pada sisi lain, ia sulit memungkiri bahwa sebagai

politikus, dirinya masih berada dalam lingkaran kekuasaan. Setidaknya

ia tercatat sebagai politikus muda yang lahir dari lingkungan Golkar

(Golongan Karya) yang waktu itu sebagai tulang punggung

pemerintahan Orde Baru yang berkuasa.108

Terhitung sejak 1984, ia menjabat sebagai Ketua Dewan

Pimpinan Pusat AMPI (Angkatan Muda Pembaruan Indonesia), ormas

pemuda yang merupakan salah satu pilar Golkar. Pada saat yang

105





bersamaan, ia pun menduduki jabatan Ketua Dewan Pertimbangan

Pimpinan Pusat FKPPI (Forum Komunikasi Putra-Putri Purnawirawan

dan Putra-Putri ABRI). Organisasi ini dikenal pula sebagai salah satu

tiang penyangga jalur ABRI dalam sistem kekuasaan Orde Baru yang

ditopang oleh tiga jalur, yakni jalur A-B-G (ABRI, Birokrasi dan

Golkar). Malahan pada tahun 1977, dalam usia relatif muda, 25 tahun,

ia terpilih sebagai anggota MPR dari FKP (Fraksi Karya

Pembangunan), melalui pencalonan di daerah pemilihan Provinsi

Lampung.109

Menjelang dibatalkannya SIUPP Prioritas dicabut, tirasnya

sudah mencapai 116.000 eksemplar per hari. Pada saat dibredel itulah

Prioritas memiliki piutang sekitar Rp. 900 juta, terbesar dari iklan dan

sirkulasi. Padahal Surya hanya memanfaatkan kucuran kredit

perbankan sebesar Rp. 275 juta untuk menambah biaya operasional

Prioritas.110

Setelah SIUPP Prioritas dicabut, Surya Paloh tak ingin para

karyawannya hengkang begitu saja. Ia tetap berupaya membangun

kebersamaan. Para karyawan yang masih setia bergabung di

perusahaannya, tetap digaji penuh, dan diberi kesempatan mengikuti

serangkaian pendidikan manajemen di LPPM (Lembaga Pembinaan

dan Pengembangan Manajemen).

Menjelang penghujung tahun 1987, Surya menjajaki

kemungkinan pengelolaan majalah Vista. Pada saat itu, secara

109



kebetulan pemimpin redaksi dan pemilik SIUPP Vista, Achmad Taufik

Toha, kekurangan modal untuk mengembangkan majalahnya.

Bagi Surya Paloh, Vista merupakan media untuk menjaga

semangat kebersamaan dan keterampilan jurnalistik para wartawannya.

Ia khawatir, tanpa memiliki media untuk aktualisasi diri, eks wartawan

Prioritas satu-per satu hijrah ke media lain. Sejak saat itu, ia pun

memiliki obsesi untuk membangun „imperium pers‟.111

Model kerjasama ala Vista, dalam waktu singkat

dikembangkannya. Apalagi model kerjasama ini dapat dibenarkan oleh

undang-undang. Inilah jurus baru yang diterapkan Surya Paloh. Karena

Departemen Penerangan sulit mencegah kerjasama kepemilikan modal.

Hampir setahun setelah mengelola Vista, Surya Paloh

mengambil alih pengelolaan Surat Kabar Harian Media Indonesia dari

pemilik SIUPP-nya Tengku Yousli Syah. Sejak tahun 1989 ia mulai

merambah bisnis pers secara spektakuler. Untuk mewujudkan

obsesinya, ia mendirikan PT. Surya Persindo. Surya Paloh melakukan

terobosan baru, muncul dengan gagasan „hadir langsung di daerah

melalui surat kabar daerah‟. Sejumlah 10 penerbitan dikelolanya

melalui kerjasama kepemilikan saham, ditambah satu tabloid berita

mingguan Detik yang terbit di Jakarta.112

Sepuluh penerbitan harian dan satu mingguan itu adalah Harian

Atjeh Post dan Mingguan Peristiwa di banda Aceh, Harian Mimbar

Umum di Medan, Harian Sumatra Ekspres di Palembang, Harian

Lampung Pos di Bandar Lampung, Harian Gala di Bandung, Harian

111



Yogya Pos di Yogyakarta. Harian Nusa Tenggara dan Bali News di

Denpasar, Harian Dinamika Berita di Banjarmasin, serta Harian

Cahaya Siang di Manado. Pada awal dekade 1999-an, dalam waktu

singkat Surya Paloh mampu mewujudkan ekpansi bisnis persnya.

Penerbitan tersebut langsung berada di bawah PT. Surya Persindo,

sebagai holding company.113

Dengan meguasai pengelolaan sejumlah penerbitan pers secara

nasional melalui PT. Surya Persindo pada tahap-tahap awal langsung

melejitkan namanya. Masyarakat langsung mengenal sosok Surya

Paloh sebagai pengusaha di bidang pers. Padahal, bagi kalangan yang

mengenal dekat, mereka lebih mengakui bahwa Surya Paloh adalah

seorang pengusaha katering yang mencatat sukses. Dengan jumlah

pegawai 4.000 orang, PT. Indocater memiliki jaringan katering secara

nasional dengan melayani perusahaan multinasional maupun

nasional114

.

Bahkan Indocater mampu menjadi salah satu perusahaan

katering terbesar dan terbaik di Indonesia. Sebagai bukti keberhasilan

Indocater dalam menjaga dan meningkatkan mutu, pada tahun 1995

perusahaan ini memperoleh sertifikat ISO 2002. Ini pertanda kualitas

pelayanan dan mutu makanan sudah memenuhi standar

internasional.115

Dari aspek bisnis, usaha yang dibangun Surya Paloh sejak 1975

dengan bendera PT. Ika Mataram Coy dan empat tahun kemudian

Surya Paloh membeli penuh saham PT. Indocater, menjadi mesin

113




pencetak uang yang sangat menguntungkan. Keuntungan bisnis

katering inilah yang digunakan Surya Paloh untuk melakukan ekpansi

usahanya, termasuk menjajal bisnis pers dengan mendirikan Prioritas

serta PT. Surya Persindo. Bahkan ketika Media Indonesia ditimpa

krisis keungan pada tahun 1992 dan kemudian tahun 1997, PT.

Indocater yang menjadi kasir sebagai juru selamat.116

Ketika pertama kali akan terjun ke bisis pers, Surya Paloh

mendapatkan tantangan dari para direksinya. Adalah Lily Harahap,

Direktur Operasi PT. Indocater saat itu, yang semula cukup keras

menentangnya. Lily tak setuju bila ekpansi bisnis yang dikembangkan

merambah ke bisnis pers. Selain penuh risiko, bisnis pers tak terkait

sedikitpun dengan bisnis katering. Tetapi sebagai owner sekaligus

Direktur utama PT. Indocater, Surya Paloh memiliki pandangan

sendiri.

Untuk memenuhi impian Surya Paloh berkecimpung dalam

bisnis pers, PT Indocater memang mengalami kerugian yang cukup

besar. Kerugian itu terutama terjadi pada PT. Surya Persindo yang

mengembangkan 13 penerbitan media cetak, dan sebagian besar

menggunkaan fresh money dari PT. Indocater.117

Keuntungan dari bisnis katering ini pula yang membuat Surya

Paloh sebagai pengusaha lebih leluasa melakukan ekspansi usaha ke

bidang lainnya, tak terkecuali ke bisnis pers. Tahun 1981, ia

mengambil alih sepenuhnya kepemilikan saham PT. Astri Line, yang

bergerak dalam bidang pelayaran. Badan usaha ini memiliki lima kapal

116



angkut barang yang beroperasi pada jalur pelayaran nasional. Namun,

bisnis pelayaran ternyata tidak memberikan keberuntungan.

Perusahaan ini terempas, akibat regulasi yang dikeluarkan Pemerintah

tahun 1983, sehingga seluruh kapalnya terpaksa dibersituakan.118

Nasib PT. Surya Persindo ternyata tidak secemerlang pemikiran

Surya Paloh. Dalam tempo dua-tiga tahun, 10 dari 14 penerbitan pers

yang dikelolanya terpuruk satu per satu. Sekalipun dari segi tiras dan

oplah penjualan jauh mengalami peningkatan, tetapi dalam

perjalannanya masalah demi masalah muncul, baik aspek manajemen,

sumber daya manusia maupun keuangan. Bahkan belakangan terjadi

perbedaan visi antara Surya selaku pemegang saham mayoritas dan

beberapa pemilik SIUPP.

Pada saat bersamaan, media televisi swasta diizinkan bersiaran,

dan secara drastis mampu menyerap porsi iklan media massa cetak.

Belum lagi situasi dan kondisi ekonomi nasional yang berkembang

kurang menguntungkan Pemerintah tiba-tiba mengayunkan paket

kebijakan uang ketat atau tight money policy. Semua itu

mangakibatkan surat kabar-surat kabar di daerah babak belur.

Pasalnya, harga kertas melambung tinggi, dan perusahaan besar

memperketat belanja iklannya.119

Dalam tempo tiga-empat tahun, Surya paloh melepaskan satu

per satu kepemilikan sahamnya di sebagian besar surat kabar daerah,

kecuali Mimbar Umum maupun Dinamika Berita menyusul nasib surat

kabar-surat kabar daerah lainnya. Kedua surat kabar itupun terseok-

118



seok, sehingga dilepas tahun 1996 dan 1999. Surya paloh hanya

mempertahankan dua penerbitan pers, yakni Lampung Pos dan Media

Indonesia.120

Perjalanan Surya Paloh dalam dunia bisnis, memang tak selalu

mencatat keberhasilan. Ia menorehkan pula sejumlah kegagalan.

Dengan investasi miliaran rupiah, ia mempertaruhkan bisnisnya di

bidang katering untuk mendukung obsesinya menjadi publisher.121

Berbagai pengalamannya di bidang bisnis, semakin membuat ia

terobsesi untuk mengembangkan bisnisnya. Untuk mensinergikan

semua unit usahanya, Surya Paloh membentuk Media Group. Media

Group bukan badan hukum. Ini adalah kelompok manajemen yang

mengontrol, mengawasi, mengkoordinasikan, dan memelihara integrasi

dan sinergi dari semua unit bisnis dan perusahaan yang dimiliki oleh

Surya Paloh.122

Seperti dikemukakan di atas, sejarah dimulai dengan

pembentukan Indocater. Sejak itu bisnis telah berkembang secara

signifikan dan terus berkembang ke industri lain termasuk perhotelan,

media cetak dan televisi, sumber daya alam industri berbasis, seperti

minyak / gas dan energi, pertambangan batubara dan tembaga

eksplorasi, bisnis agro dan lain-lain. Unit bisnis Media Group adalah

bisnis yang tersebar di lebih dari 30 provinsi, pulau-pulau dan daerah

terpencil di seluruh Indonesia.

120



http://www.mediagroup.co.id/about-us/overview/, diakses pada 14 Mei 2016, pkl.

11.03 WIB

http://www.mediagroup.co.id/about-us/overview/

Selain itu Media Group juga memberikan kesempatan kepada

guru, siswa dalam program pendidikan dan sekolah, memberikan

jutaan buku dan menjangkau banyak "pahlawan tanpa tanda jasa",

bekerja bergandengan tangan membangun kembali fasilitas sekolah

setelah bencana alam.

Media Group sebagai bagian dari warga perusahaan yang baik

dengan antusias dan percaya berupaya bahwa kebijakan bisnis untuk

menggabungkan sepuluh prinsip Global Compact.

Visi

“Making This Company And Its‟ Resources Into Nation‟s

Assets”

Misi

“Becoming A Leader In Each Of Its Work Field Corporate

Values”

Tabel 3.1

Struktur Organisasi Media Group123

123

http://www.mediagroup.co.id/about-us/organization-structure/, diakses

pada 14 Mei 2016, pkl. 11.06 WIB

http://www.mediagroup.co.id/about-us/organization-structure/

Berikut ini unit usaha yang dimiliki oleh Surya Paloh atau yang

dikenal dengan entitas bisnis „Media Group‟:

Tabel 3.2.

Unit Usaha Media Group124

124

http://www.mediagroup.co.id/our-business/, diakses pada 14 Mei 2016,

pkl 11.13 WIB

MEDIA GROUP

BISNIS MEDIA

BISNIS KATERING

HOSPITALITY

SUMBER

DAYA &

ENERGI

FOUNDATION - MEDIA GROUP FOUNDATION

- SUKMA FOUNDATION

- KICK ANDY FOUNDATION

http://www.mediagroup.co.id/our-business/

Atau, jika lebih dirincikan, maka:

Tabel 3.3

Rincian Unit Usaha Media Group

MEDIA GROUP

PT. Citra Media Nusa Purnama

Media Indonesia,

mediaindonesia.com

PT. Media Televis Indonesia

Citra Activation

Metro Tv,

metrotvnews.com

PT. Masa Kini Mandiri: Lampung Pos,

lampungpos.co

PT. Indocater

Pangansari Utama

PT. Indoenergi

Platinum

PT. Pustaka

Marmer Indah

raya

(Pumarin),

Hotel 1. PT. Citra Jimbaran Indah hotel:

Bali Interconental hotel

2. The Papandayan

3. The Sheraton Media Hotel

Media Indonesia

Publishing

Foundation:

- Media

Group

- Sukma

- Kick

Andy

Media Store

Borneo News

1. PT. Citra Media Nusa Purnama

PT. Citra Media Nusa Purnama merupakan sebuah perseroan

terbatas yang menaungi harian Media Indonesia, mediaindonesia.com,

Media Indonesia Publishing dan Citra Activation.

Media Indonesia merupakan surat kabar atau surat kabar

nasional yang terbit setiap hari (harian) Surat kabar nasional dengan

tagline „Jujur Bersuara‟ yang menjadi referensi pembaca dalam bentuk

cetak dan digital interaktif (e-paper). Sedangkan Mediaindonesia.com

merupakan portal online terintegrasi yang masih merupakan bagian

dari Harian Media Indonesia.

Media Indonesia Publishing adalah percetakan atau One stop

publishing services yang menghasilkan produk majalah, buku dan

digital publication.

Citra Activation adalah event organizer (EO) Yang merupakan

Penyelenggara aktivasi terpadu yang didukung oleh surat kabar,

televisi nasional, serta social media broadcast. Hal ini merupakan

program sinergi anatar EO dengan Media Indonesia,

mediaindonesia.com dan Metro Tv.

2. PT. Media Televisi Indonesia

PT. Media Televisi Indonesia merupakan sebuah perseroan

terbatas yang menaungi Metro Tv atau stasiun televisi berita yang

bersifat free to air dan metrotvnews.com.

PT. Media Televisi Indonesia memperoleh lisensi penyiaran

untuk Metro TV pada 25 Oktober 1999. Pada 25 November 2000.

Metro TV mengudara untuk pertama kalinya dalam serangkaian uji

coba siaran ke tujuh kota. Pada awalnya ditayangkan hanya dua belas

jam sehari sampai 1 April 2001, ketika 24 jam siaran dimulai125

.

Sedangkan metrotvnews.com merupakan portal berita yang terintegrasi

dengan Metro Tv dan merupakan Video portal pertama di Indonesia.

3. PT. Masa Kini Mandiri

Lampost.co adalah situs berita yang diterbitkan oleh PT Masa

Kini Mandiri, perusahaan yang juga menerbitkan Harian Umum

Lampung Post.

Harian Umum Lampung Post hampir seusia Provinsi Lampung.

Lampung resmi menjadi provinsi setelah memekarkan diri dari

Provinsi Sumatera Selatan berdasarkan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang-Undang Nomor: 3 Tahun 1964 tanggal 18 Maret

1964 (Titian Pers Lampung, Etos Perjuangan di Tanah Tapis, 1996: 3).

Lampung Post berdiri berkat imbauan Menteri Penerangan Republik

Indonesia.

Pada waktu itu, tiga surat kabar yang terbit di Lampung,

Pusiban, Indevenden, dan Post Ekonomi, belum memiliki percetakan

sendiri dan belum mempunyai manajemen yang profesional dalam

mengelola persuratkabaran. Untuk menidaklanjuti imbauan Menteri,

para pemimpin redaksi dari ketiga surat kabar tersebut sepakat

menyatukan visi dan misi mereka ke dalam satu wadah yang bernama

Lampung Post.

Lampung Post terbit pertama kali pada tanggal 10 Agustus

1974, berdasarkan surat keputusan MENPEN RI No: 0148 SK

125

http://www.metrotvnews.com/aboutus, diakses pada 13 mei 2016 pkl 21.02 WIB

http://www.metrotvnews.com/aboutus

DIRJEN P 6 SIT 1974. Lampung Post diterbitkan oleh PT Masa Kini

Mandiri dengan Surat Izin Usaha Penerbitan (SIUP) nomor

150/SK/Men Pen/SIUP/a 7/1986. Alamat redaksi Lampung Post di

Jalan Soekarno Hatta nomor 108, Rajabasa, Bandarlampung.

Dengan mottonya, "Teruji Tepercaya", Lampung Post

berkeinginan untuk menjadi surat kabar terdepan yang jujur, jernih,

bermutu, dan paling berpengaruh di Provinsi Lampung.126

4. PT. Indocater

PT Indocater merupakan perusahaan katering yang didirikan

pada tahun 1978 yang melayani Catering Commissary, Camp services

and Maintence 127

. Bahkan Indocater mampu menjadi salah satu

perusahaan catering terbesar dan terbaik di Indonesia. Sebagai bukti

keberhasilan Indocater dalam menjaga dan meningkatkan mutu, pada

tahun 1995 perusahaan ini memperoleh sertifikat ISO 2002. Ini

pertanda kualitas pelayanan dan mutu makanan sudah memenuhi

standar internasional.128

Keuntungan bisnis katering inilah yang digunakan Surya Paloh

untuk melakukan ekpansi usahanya, termasuk menjajal bisnis pers

dengan mendirikan Prioritas serta PT. Surya Persindo. Bahkan ketika

Media Indonesia ditimpa krisis keungan pada tahun 1992 dan

kemudian tahun 1997, PT. Indocater yang menjadi kasir sebagai juru

selamat.129

126

http://www.lampost.co/page/tentangkami, diakses pada 13 mei 2016, pkl

21.13 WIB 127

http://www.indocater.co.id/ , diakses pada 13 mei 201, pkl 21.31 128



http://www.lampost.co/page/tentangkami

5. Pangansari Utama

PT. Pangansari Utama merupakan perusahaan yang bergerak di

bidang industrial catering dengan klien terbesarnya adalah PT.Freeport

Indonesia.130

Pertama kali PT.Pangansari Utama didirikan tahun 1976

di Kalimantan Timur tepatnya di Bontang, yang bertujuan untuk

memenuhi keperluan pada PT.Pertamina Bontang khususnya dalam

pelayanan cateringdan food distribution. Perusahaan ini juga melayani

kateringp ada proyek – proyek oil company lainnya yang berada di

wilayah Kalimantan Timur.131

Pada tahun 1996, pimpinan PT.Pangansari Utama melakukan

perluasan yang pertama kali di Surabaya, lalu membuka cabang lagi di

Lombok, Balik Papan, Jambi, Pekan Baru, Irian Jaya dan Medan.

6. PT. Pusaka Marmer Indah Raya (Pumarin)

PT. Pustaka Marmer Indah Raya (Pumarin), didirikan pada

tahun 1990, yang sebelumnya bernama PD. Gunung Murud sejak

tahun 1980, sebagai salah satu perusahaan manufaktur marmer

terbesar.

PT Pumarin. memiliki dua tambang marmer di Desa Citatah ,

Padalarang Jawa Barat, yaitu: Meyud dan Sanghyang tambang. Selain

130

http://eprints.binus.ac.id/23262/1/2011-2-00535-AK%20Abstrak001.pdf

, diakses pada 13 mei 2016, pkl 21.40 WIB 131

Siska Malisa Nasution.. Pengaruh kesejahteraan karyawan terhadap

semangat kerja karyawan pada PT. Pangansari Utama Medan , (Medan: Fakultas

Ekonomi, Universitas sumatera utara, 2009), h. 24 yang diakses melalui

http://repository.usu.ac.id /bitstream /123456789/11248/1/10e00317.pdf , pada 13

mei 2015 pkl 21.51 WIB


itu, Perusahaan ini juga memiliki tiga tambang yang terletak di desa

Sulawesi Selatan: di Pangkep, di Balochi dan di Desa Bantimala.132

7. PT. Indoenergi Platinum dan PT. Surya Energi Raya

PT Indoenergi platinum dan PT Surya Energi Raya, perusahaan

minyak milik Surya Paloh. Tahun 2009, Surya Energi mendapat

pinjaman modal dari China Sonangol International Holding Ltd. Anak

usaha Sonangol EP tersebut menyuntikkan dana US$ 200 juta ke Surya

Energi untuk menggarap Blok Cepu.

Surya Energi adalah pemilik 75% saham PT Asri Darma

Sejahtera. Sementara 25% saham perusahaan ini dikuasai oleh

Pemerintah Kabupaten Bojonegoro, Jawa Timur. Asri Darma inilah

yang mendekap 4,5% saham blok minyak jumbo di Cepu.133

8. BorneoNews

Berneo News adalah surat kabar yang diterbitkan di

Kalimantan yang memiliki borneonews.co.id

9. Hospitality

Bermodalkan kredit dari BNI serta uang pribadinya, tahun 1994

Surya Paloh mulai membangun hotel.134

Perjalanan membangun

Sheraton Media Hotel and Towers memang menguras tenaga dan

pikiran. Namun Surya Paloh menjadi lega ketika Rabu, 15 Januari

1997, hotel tersebut resmi beroperasi.135

133 Agustinus Beo Da Costa, Surya Paloh dibalik Impor Minyak Angola,

(Jumat, 07 November 2014 / 07:11 WIB), diakses melalui

http://industri.kontan.co.id/news/surya-paloh-di-balik-impor-minyak-angola, diakses

pada 13 mei 2016 pkl 20.29 WIB 134



http://industri.kontan.co.id/news/surya-paloh-di-balik-impor-minyak-angola

Surya Paloh memilih Sheraton karena memiliki pengalaman

mengelola 420 hotel di hampir seluruh dunia. Sebagai operator,

Sheraton tak hanya menjual lisensi, tetapi juga pengelola. Jadi,

karyawan yang bekerja diHotel Sheraton Media merupakan karyawan

Sheraton.136

Setelah membangun Sheraton Media, Surya Paloh

kemudian mengambil alih Hotel Panpandayan di Bandung.137

Sedangkan Bali Intercontinental telah sah menjadi milik Surya Paloh

sejak 23 Januari 1999.138

Hotel yang terletak di kawasan Jimbaran, bali

ini semula milik Bambang Trihatmodjo. Pengelola hotel ini adalah PT.

Citra Jimbaran Indah Hotel.139

10. Foundation

a. Yayasan Media Group

Dompet Kemanusiaan Media Group melalui Yayasan Media

Group adalah bentuk kepedulian sosial kelompok usaha Media Group

kepada masyarakat Indonesia. Bencana tsunami yang mengguncang

Indonesia pada tahun 2004 menjadi cikal bakal lahirnya Dompet

Kemanusiaan Media Group. Selain penanganan tanggap bencana,

Yayasan Media Group saat ini memfokuskan kegiatannya pada

masalah penuntasan buta katarak dan bibir sumbing.140

b. Yayasan Sukma

Yayasan Sukma adalah yayasan yang bergerak dalam bidang

kemanusiaan yang dilatarbelakangi oleh bencana yang melanda Aceh

136





http://www.mediagroup.co.id/foundation/media-group-foundation/ diakses

pada 13 Mei 2016, pkl 23.01 WIB

http://www.mediagroup.co.id/foundation/media-group-foundation/

dan Nias pada 24 Desember 2005. Yayasan ini terbentuk karena

programnya dalam „Indonesia Menangis‟ di Metro Tv yang mendapat

rspon baik di masyarakat melalaui partisipasi aktif seperti memberikan

bantuan dana. Sebagai tindak lanjut, pengelolaan seluruh dana yang

dihimpun dari masyarakat melalui "Dompet Kemanusiaan Indonesia

Menangis". Dengan demikian, Ketua Kelompok Media memutuskan

untuk mendirikan sebuah yayasan untuk mengurus pengelolaan dana di

bawah SUKMA Foundation. Yayasan ini didirikan di Jakarta

berdasarkan Akta nomor Notaris 15 tanggal 25 Februari 2005 yang

dibuat oleh Notaris, P.S.A. Tampubolon. Visi Sukma yayasan adalah

melakukan investasi sumber daya manusia dengan menyimpan satu

Aceh generasi intelektual melalui pendidikan.141

c. Kick Andy Foundation

Melalui tagline “menonton dengan hati”, Kick Andy tidak

hanya menjadi sebuah tayangan televisi, tetapi juga merasa dan

memaknai apa yang disaksikan. Semangat dan inspirasi dari para

narasumber yang hadir telah menggerakkan para penontonnya untuk

turut berbagi. Hal inilah yang melahirkan Kick Andy Foundation

sebagai jembatan untuk berbagi dan memberi kesempatan yang sama

untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik. Kick Andy Foudation

memfokuskan kegiatannya pada pendidikan dan anak. Pendidikan

menjadi fokus kegiatan dengan kesadaran bahwa untuk menciptakan

kehidupan yang lebih baik tentunya diperlukan pendidikan yang baik

pula untuk mencetak sumber daya manusia (SDM) berkualitas. Melalui

141

http://www.mediagroup.co.id/foundation/sukma-foundation/, diakses pada 13 Mei

2016, pkl. 23.10 WIB

http://www.mediagroup.co.id/foundation/sukma-foundation/

kemitraan dengan berbagai pihak, baik korporasi, pemerintah dan juga

masyarakat dalam menjalankan kegiatan-kegiatannya berbagai

program terus bergulir. Berbagai program yang dijalankan diantaranya

adalah Program Kaki Palsu Gratis, Program Buku dan Perpustakaan,

Program Books For The Blinds, Program Sepatu Untuk Anak

Indonesia, dan Program Sejuta Bola Untuk Anak Indonesia142

.

11. Media Store

Media Store adalah toko atau store yang menjual merchandise

dari Media Group tertutama dari unit bisnis media seperti Metro Tv,

Media Indonesia atau produk dari unit bisnis Media Group seperti Kick

Andy, Mata Najwa, dan lain sebagainya. Media Store menjual tas,

kaos, ataupun buku yang diterbitkan oleh Media Indonesia Publising.

Media Store dapat ditemui di komplek perkantoran Metro Tv atau

Media Indonesia yang beralamat di Jl. Pilar Mas Raya Kav. A-D,

Kedoya - Kebon Jeruk, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, atau bisa pula

diakses melalui laman http://store.mediagroup.co.id/.

B. Surya Paloh dan NasDem

Selain dikenal sebagai seorang pengusaha, sejak usianya masih

remaja Surya Paloh juga sudah dikenal dengan seorang aktivis yang

juga aktif sebagai politisi. Keikutsertaannya dalam berbagai organisasi

seperti HIPMI, FKPPI, GPP, AMPI dan Golongan Karya/Golkar), ia

juga sudah terpilih sebagai anggota MPR RI termuda pada tahun 1977

142

http://www.mediagroup.co.id/foundation/kick-andy-foundation/, diakses

pada 13 Mei 2016 pkl. 23.12 WIB

http://www.mediagroup.co.id/foundation/kick-andy-foundation/

hingga 1982, membawa pengaruh karakter dan keikutsertaannya dalam

bidang politik sehingga ia menjadi Ketua partai NasDem.

Nasional Demokrat atau NasDem sendiri pada awalnya

merupakan salah satu organisasi kemasyarakatan yang ada di

Indonesia. Di latar belakangi oleh ketidakpuasan terhadap reformasi

yang telah bergulir sejak tahun 1998 silam. Masalah yang muncul

bagaimana strategi komunikasinya yang akan diterapkan untuk

mempersuasi khalayak, membangun citra positif ormas nasdem,

menciptakan image yang baik supaya dapat meraih simpati publik

sehingga kepercayaan masyarakat dapat diraih kembali setelah

berkembangnya isu kejenuhan atas ketidakpuasan masyarakat terhadap

kinerja yang dicapai pemerintah sehingga efeknya masyarakat merasa

kecewa sehingga dapat menimbulkan pencitraan yang buruk terhadap

partai politik bagi masyarakat.143

Pada pra pendirian, Ormas Nasional Demokrat sebagai lembaga

yang melahirkan para pendiri Partai NasDem harus mengalami

masamasa sulit yakni ditinggalkan oleh insiatornya Sri Sultan

Hamengkubuwono X, serta non aktifnya beberapa deklaratornya

seperti Khofifah Indarparawansa, Anies Baswedan, Ahmad Syafii

Maarif, Didik J. Rachbini, dan Budiman Sudjatmiko serta pengurus-

pengurus daerah lainnya. Sebabnya adalah dalam perjalanan

membangun dan memperkuat Ormas Nasional Demokrat kemudian

143

Maya Manoarfa. Memahami Strategi Komunikasi Ormas Nasional

Demokrat Sebagai Embrio Partai Politik di Indonesia . (Semarang: Jurusan Ilmu

Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro, 2011), h.

24. Diakses dalam https://core.ac.uk/download/files/379/11727698.pdf , pada 12

Mei 2016, pkl. 21.15 WIB

https://core.ac.uk/download/files/379/11727698.pdf

lahir partai NasDem yang mempunyai tujuan, ide dan gagasan yang

sama dengan Ormas NasDem serta sekretariat di alamat yang sama

pula.144

Di tengah praktek politik transaksi, politik citra, politik mahar,

politik dinasti, yang menjadi dekorasi buruk dalam panggung

kehidupan demokrasi; di tengah krisis kepercayaan rakyat terhadap

partai lama, Partai NasDem hadir untuk menggelorakan semangat dan

harapan bahwa perubahan harus terjadi. Harapan untuk memutus

lingkaran setan tersebut terletak di tangan kaum muda pergerakan.

Maka mau tak mau harus ada partai politik baru yang bisa

menyegarkan kembali kompetisi sekaligus memberikan alternatif

kepada rakyat. Oleh karena itu Partai NasDem didirikan sebagai jalan

baru untuk Indonesia baru.145

Partai NasDem diinisiasi oleh kaum muda pergerakan untuk

membumikan Restorasi Indonesia. Diantara mereka ada tiga serangkai,

yakni Patrice Rio Capella seorang politisi, Sugeng Suparwoto seorang

jurnalis, dan Ahmad Rofiq seorang aktifis gerakan, yang menjadi

motornya. Selain mereka ada eksponen aktivis ‟98, kaum muda

profesional, advokat, LSM, Serikat Buruh, Organisasi Tani, dan lain

sebagainya.146

Terdapat alasan-alasan pendukung yang bisa diperdebatkan

ketika berbicara perjalanan Partai NasDem. Dalam perspektif

144

Yudistira, Pelembagaan Partai NasDem, (Malang: Jurnal Ilmu Politik

program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya), h.3,diakses melalui:

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=276511&val=6497&title=PELE

MBAGAAN%20PARTAI%2NASDEM 145

NasDem, AD-ART Partai NasDem, (Jakarta: Dewan Pimpinan Pusat

Partai NasDem, 2011), h. 18 146

NasDem, AD-ART Partai NasDem, h. 19

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=276511&val=6497&title=PELEMBAGAAN%20PARTAI%252

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=276511&val=6497&title=PELEMBAGAAN%20PARTAI%252

pragmatis, Partai NasDem merupakan bentuk fragmentasi dari Partai

Golkar dimana Surya Paloh bernaung lebih dari 43 tahun. Pasca

konvensi Calon Presiden Partai Golkar, justru Prabowo dan Wiranto

memilih untuk membentuk partai politik. Hal ini pula yang dilakukan

oleh Surya Paloh dengan membentuk partai NasDem setelah rentetan

politik yang ia alami pasca Munas ke 7 di Bali dan Munas ke 8 di Riau.

Sedangkan dalam perspektif idealis, Partai NasDem lahir dari

perjalanan politik Surya Paloh dan gagasan politiknya mengenai

Restorasi Indonesia. Belakangan, gagasan politik itu menjadi sebuah

guide line bagi dua organisasi besar yaitu Ormas Nasional Demokrat

dan Partai NasDem. Restorasi Indonesia dinilai sebagai sebuah

gerakan sosial yang menandakan kembalinya politik gagasan ditengah-

tengah fragmatisnya partai politik saat ini. Sehingga, dalam

perjalannnya Partai NasDem mendapatkan atensi yang cukup baik dari

masyarakat.147

Hal ini terbukti dengan terpilihnya NasDem sebagai

satu-satunya partai baru yang lolos sebagai partai politik peserta

Pemilu 2014. Hal ini tidak mudah bagi partai baru karena ketatnya

syarat dan ketentuan teknis yang tertuang di dalam UU No. 2 tahun

2011 tentang partai politik dan UU no 8 tahun 2012 tentang Pemilu

DPR RI, DPRD, dan DPD. Uniknya, Partai NasDem mampu melewati

tahapan demi tahapan hingga akhirnya pada tanggal 6 Maret 2013

ditetapkan oleh KPU menjadi partai politik peserta Pemilu oleh KPU

dan Kemenkumham melalui surat resminya Nomor : M.HH-

147

Yudistira, Pelembagaan Partai NasDem, h.11

03.AH.11.01 TAHUN 2013. Di dalam surat tersebut juga meresmikan

Partai NasDem dengan nomor urut 1.148

Cerita kesuksesan dari Partai NasDem tersebut memang tidak

bisa dipungkiri berkat ditunjangnya oleh para tokoh yang

berpengalaman dalam mengurus partai politik. Selain Surya Paloh ada

beberapa nama yang memang memiliki latar belakang politisi yang

sudah malang melintang di kancah politik. Adalah Patrice Rio Capella,

Ahmad Roffiq, dan Sugeng Suparwoto yang langsung memimpin

secara teknis dari awal hingga lolos verifikasi KPU. Patrice Rio

Capella sebelumnya adalah kader Partai Amanat Nasional (PAN) yang

menjabat sebagai Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lampung.

Sedangkan Ahmad Roffiq merupakan mantan Ketua Umum PP

Mahasiswa Muhammadiyah, pernah juga sebagai kader Partai Amanat

Nasional hingga akhirnya mendirikan partai baru Partai Matahari

Bangsa (PMB). Dan Sugeng Suparwoto adalah jurnalis senior Surat

kabar Prioritas dan Metro TV.149

148

Yudistira, Pelembagaan Partai NasDem, h. 12

149

Yudistira, Pelembagaan Partai NasDem, h. 12

C. Media Indonesia

Media Indonesia merupakan surat kabar nasional yang terbit

sejak 19 Januari 1970. Awalnya Media Indonesia hanya terdiri dari

empat halaman dengan tiras yang masih terbatas dan dikenal dengan

koran kuning. Kantor pertamanya saat itu beralamat di Jalan Letnan

Jenderal MT Haryono, Jakarta, dengan lembaga yang menerbitkan

ialah Yayasan Warta Indonesia.

Pada awalnya Media Indonesia memiliki periode terbit 7 x

seminggu dengan sistem cetak Letter Press. Oplah pertamanya sebesar

5.000 ekslempar. Pada tahun-tahun pertama penerbitan, Harian umum

Media Indonesia bukanlah suatu harian politik atau bisnis, akan tetapi

suatu harian yang isi pemberitaannya lebih banyak ke bidang hiburan,

seperti cerita artis dan lain sebagainya. Tak heran pada saat itu Harian

Umum Media Indonesia dikatakan sebagai surat kabar kuning yang

penuh dengan cerita gosip.150

Dalam rangka memajukan penerbitan Harian Umum Media

Indonesia, ketua Yayasan Badan Penerbit telah melakukan konsolidasi

dan usaha pembenahan di segala bidang untuk meningkatkan mutu

penerbitan Harian Umum Media Indonesia telah dapat meningkatkan

mutu penerbitaan Harian Umum Media Indonesia telah dapat

meningkatkan jumlah halamannya yaitu dari empat halaman menjadi

150

Dokumen Sekretaris Redaksi Media Indonesia

delapan halaman setiap hari151

yaitu pada 1976. Pada tahun yang sama,

Media Indonesia juga sudah memiliki surat izin usaha penerbitan pers

(SIUPP).

Perjalanan hidup Harian Umum Media Indonesia seperti

kehidupan pers nasional pada umumnya waktu itu tak lepas dari

berbagai kendala dan kesulitan baik dibidang Sumber Daya Manusia

(SDM) maupun financial. Untuk mempertahankan hidup dari berbagai

kesulitan, Harian Umum Media Indonesia pernah mengambil alternatif

terbit secara tidak teratur.152

Selanjutnya, karena jaman yang semakin kritis dan kehidupan

yang semakin sulit. Maka Harian Umum Media Indonesia terpaksa

harus menghentikan penerbitannya setiap hari dan diganti dengan terbit

1 x seminggu sehingga nama yang digunakan tidak lagi surat kabar

harian namun menjadi surat kabar mingguan.153

Sebagai konsekuensi akibat terbit tidak teratur pada tahun 1981

Departemen Penerangan mengeluarkan sangsi dengan menerbitkan

Surat Pembatalan Semantara terhadap Surat Izin Terbit (SIT) Harian

Media Indonesia melalui Surat Keputusan Mentri penerangan RI No.

36/SK/Ditjen/-PPG/1981, tertanggal 01 Desember 1981.154

Ketua Badan Penerbit berusaha mengajukan permohonan

kepada Departemen Penerangan, untuk meninjau kembali pembatalan

151

Dokumen Sekretaris Redaksi Media Indonesia 152




sementara Surat Izin Terbit harian Umum Media Indonesia melalui

surat Keputusan Menteri Penerangan RI No. 986/Ditjen-PPG/1982.155

Berdasarkan keputusan Sidang Pleno XXXI Dewan Pers tahun

1988 di Pulau Batam, Riau, dalam membantu penerbit pers yang masih

dalam keadaan lemah dengan memberikan kesempatan kepada

penerbit pers nasional untuk melakukan kerjasama baik di bidang

teknik, manajemen, maupun permodalan dengan pihak lain.

Pada 1987, pendiri Media Indonesia Teuku Yousli Syah

bekerja sama dengan Surya Paloh, mantan pemimpin surat kabar

Prioritas. Dari kerja sama itu lahirlah Media Indonesia dengan

manajemen baru di bawah PT Citra Media Nusa Purnama. Surya Paloh

menjabat direktur utama, sedangkan Teuku Yousli Syah sebagai

pemimpin umum. Lokasi kantor juga pindah ke Jalan Gondangdia

Lama No 46, Jakarta.

Tindak lanjut kerjasama manajemen baru Harian Umum Media

Indonesia telah ditingkatkan status badan hukum penerbit dari

„Yayasan Warta Indonesia‟ menjadi PT. Citra Media Nusa Purnama

dengan susuanan dewan redaksi dan komisaris sebagai berikut:

Komisaris Utama : Harry Kuntoro

Komisaris : Teuku Yously Syah

Direktur Utama : Surya Paloh

155


Direktur : Lestari Luhur

Tantangan berat yang dihadapi Surya Paloh tak cuma

pengembangan surat kabar di daerah. Melainkan juga surat kabar yang

sangat diandalkannya, Media Indonesia. Tahun 1992 penerbit surat

kabar Media Indonesia mengalami puncak krisis manajemen, bahkan

sangat parah. Cash Flow perusahaan mengalami defisit, daftar gaji

karyawan yang berbeda-beda beredar luas sehingga menimbulkan

gejolak perusahaan.156

Gejolak ini merambat menjadi konflik terselubung di bidang

redaksi, terutama antara karyawan Media Indonesia manajemen lama,

karyawan eks Prioritas, dan karyawan baru yang pernah ditempatkan di

surat kabar-surat kabar daerah. Akibatnya suasana kerja menjadi tak

nyaman. Ibarat manusia, Media Indonesia mengidap penyakit kronis,

baik di bidang usaha maupun di bidang redaksi.157

Saat itulah Surya Paloh melakukan operasi besar. Ia mengambil

langkah yang sangat berani. Sejumlah 12 manajer di bidang usaha

dicopot, termasuk pemimpin perusahaannya, dan mengganti dengan

wajah-wajah baru. Lestary Luhur, yang semula menjabat pemimpin

perusahaan, kemudian diangkat menjadi Corporate Secretary PT.

Surya Persindo, kembali dipercayakan pada jabatan semula, pemimpin

perusahaan. Di bidang redaksi, Surya Paloh juga melakukan

156



penyegaran. terutama di jajaran redaktur eksekutif, redaktur, asisten

redaktur, serta merekrut sejumlah wartawan baru.158

Setelah mengalami masa sulit selama dua-tiga tahun, penerbit

Media Indonesia, PT. Citra Media Nusa Purnama mulai sehat. Apalagi

ia melakukan ekspansi, mengembangkan investasi di bidang

percetakan. Tahun 1994, ia membeli mesin cetak tercanggih yang

dimiliki penerbitan pers di Indonesia.159

Awal 1995, Media Indonesia mulai berkantor di kompleks

Delta Kedoya, Jalan Pilar Mas Raya Kav A-D, Kedoya Selatan, Kebon

Jeruk, Jakarta Barat, dan bertahan hingga saat ini. Pergantian

kepemimpinan, baik di bagian redaksi maupun usaha, terjadi seiring

berjalannya waktu.

Dari sinilah tiras dan peredaran Media Indonesia dapat

ditingkatkan. Sejak awal tahun 2001, Media Indonesia mampu

menerobos papan atas kompetisi surat kabar nasional. Baik tiras

maupun porsi iklannya, Media Indonesia berada pada urutan kedua

setelah Kompas.160

Dengan tagline 'Jujur Bersuara', Media Indonesia terus

berupaya menampilkan berita-berita aktual untuk memenuhi kebutuhan

informasi para pembacanya. Visi untuk membangun sebuah harian

independen serta menatap hari esok yang lebih baik tetap tidak

berubah.

158




Visi:

“Menjadi Surat kabar yang independen, inovatif, lugas,

terpercaya, dan paling berpengaruh”

Uraian Visi:

Independen, yaitu menjaga sikap non-partisipan;

dimana karyawan tidak menjadi pengurus partai politik, menolak

semua bentuk pemberian yang dapat mempengaruhi objektivitas, dan

mempunyai keberanian untuk bersikap beda.

Inovatif, yaitu terus-menerus menyempurnakan dan

mengembangkan kemampuan tekhnologi dan Sumber Daya Manusia;

serta secara terus-menerus mengembangkan rubrik, halaman dan

penyempurnaan perwajahan.

Lugas, yaitu menggunakan bahasa yang terang-terangan

dan langsung.

Terpercaya, yaitu selalu melakukan check and recheck;

meliputi berita dari dua pihak dan seimbang, serta selalu melakukan

investigasi dan pendalaman.

Paling berpengaruh, yaitu dibaca oleh pengambil

keputusan, memiliki kualitas editorial yang dapat mempengaruhi

pengambil keputusan, mampu membangun kemampuan antisipatif,

mampu membangun network narasumber; dan memiliki

pemasaran/distribusi yang handal

.

Misi:

1. Menyajikan informasi terpercaya secara nasional dan

regional serta berpengaruh bagi pengambil keputusan.

2. Mempertajam isi yang relevan untuk pengembangan

pasar.

3. Membangun Sumber Daya Manusia dan manajemen

yang profesional dan unggul, mampu mengembangkan perusahaan

penerbitan yang sehat dan menguntungkan.

Tabel 3.4.

Struktur Organisasi Media Indonesia161

161

Dokumen sekretaris redaksi Media Indonesia terbaru, Rabu, 13 Januari 2016

Pendiri : Drs. H. Teuku Yousli Syah MSi (Alm)

Direktur Utama : Lestari Moerdijat

Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab : Usman Kansong

Deputi Direktur Pemberitaan : Gaudensius Suhardi

Direktur Pengembangan Bisnis : Shanty Nurpatria

Dewan Redaksi Media Group : Bambang Eka Wijaya, Djadjat

Sudradjat, Elman Saragih, Gaudensius Suhardi, Laurens Tato, Lestari

Moerdijat, Najwa Shihab, Putra Nababan, Rahni Lowhur Schad, Saur

Hutabarat, Suryopratomo, Usman Kansong

Redaktur Senior : Djadjat Sudradjat, Elman Saragih, Laurens

Tato

Kepala Divisi Pemberitaan : Teguh Nirwahyudi

Kepala Divisi Content Enrichment : Abdul Kohar

Kepala Divisi Artistik & Foto : Hariyanto

Asisten Kepala Divisi Pemberitaan : Ade Alawi, Haryo Prasetyo,

Jaka Budisantosa, Ono Sarwono, Rosmery C. Sihombing, Tjahyo

Utomo

Kepala Sekretariat Redaksi : Sadyo Kristiarto

Redaktur : Agus Mulyawan, Agus Triwibowo, Ahmad

Punto, Anton Kustedja, Aries Wijaksena, Basuki Eka P, Bintang Kri-

santi, Cri Qanon Ria Dewi, Denny Parsaulian Sinaga, Eko

Rahmawanto, Eko Suprihatno, Hapsoro Poetro, Henri Salomo, Ida

Farida, Iis Zatnika, Irana Shalindra, M. Soleh, Mathias S. Brahmana,

Mirza Andreas, Patna Budi Utami, Soelistijono, Sitria Hamid,

Widhoroso, Windy Dyah Indriantari

Staf Redaksi : Abdillah M. Marzuqi, Adam Dwi Putra, Agung

Wibowo, Ahmad Maulana, Akhmad Mustain, Anata Syah Fitri, Anshar

Dwi Wibowo, Arief Hulwan Muzayyin, Asni Harismi, Astri Novaria,

Budi Ernanto, Cornelius Eko, Christian Dior Simbolon, Deri Dahuri,

Dwi Tupani Gunarwati, Dzulfikri, Emir Chairullah, Eni Kartinah,

Fario Untung, Fathia Nurul Haq, Gana Buana, Ghani Nurcahyadi,

Golda Eksa, Haufan H. Salengke, Hera Khaerani, Heryadi, Hillarius U.

Gani, Iqbal Musyaffa, Irene Harty, Irvan Sihombing, Iwan Kurniawan,

Jajang Sumantri, Jonggi Pangihutan M, Maggie Nuansa Mahardika,

Mohamad Irfan, Muhamad Fauzi, Nurtjahyadi, Nurulia Juwita, Panca

Syurkani, Permana Pandega Jaya, Raja Suhud V.H.M, Ramdani, Retno

Hemawati, Richaldo Yoelianus Hariandja, Rommy Pujianto, Rudy

Polycarpus, Sabam Sinaga, Selamat Saragih, Sidik Pramono,

Siswantini Suryandari, Siti Retno Wulandari, Sugeng Sumariyadi,

Sulaiman Basri, Sumaryanto, Susanto, Syarief Oebaidillah, Tesa

Oktiana Surbakti, Thalatie Yani, Thomas Harming Suwarta, Usman

Iskandar, Wibowo, Wisnu AS, Zubaedah Hanum

Mediaindonesia.com

Asisten Kepala Divisi : Victor Nababan

Staf Redaksi :Budi Haryanto, Dedy Priyanto, Fazri Al Fauza,

Heru Handoko, Muhammad Syaifullah, Panji Arimurti, R.M Zen,

Ricky Julian, Vicky Gustiawan

BAB IV

ANLISIS HASIL TEMUAN

A. Komodifikasi Informasi Media Indonesia

Komodifikasi berkaitan dengan proses transformasi barang

dan jasa dari nilai gunanya menjadi komoditas yang berorientasi pada

nilai tukarnya di pasar atau dapat dipasarkan.162

Berdasarkan hal

tersebut, karena nilai tukarnya berkaitan dengan pasar atau konsumen,

maka proses komodifikasi pada dasarnya adalah mengubah

barang/jasa agar sesuai dengan keinginan atau kebutuhan khalayak.

Dengan kata lain, media hanya akan memproduksi konten yang

disukai oleh khalayak atau menjadi kebutuhan khalayak.

Terkait dengan komodifikasi yang terjadi di media, Moscow

memformulasikan tiga bentuk komodifikasi, yakni komodifikasi isi,

komodifikasi khalayak, dan komodifikasi pekerja.

1. Komodifikasi Isi Media Indonesia

Proses komodifikasi pada komunikasi selalu melibatkan

transformasi pesan, mulai dari mengubah data ke sistem pemikiran

yang berarti, yang kemudian akan menjadi sebuah produk yang dapat

dipasarkan.163

Komodifikasi isi ini menjelaskan bagaimana konten

162

Vincent Moscow, The Political Economy of Comminication, 1st

ed.

(London: SAGE Publications, 1996), h. 140. 163

Vincent Moscow, The Political Economy of Comminication, 2nd

ed.

(London: SAGE Publications, 2009), h. 133.

atau isi media yang diproduksi merupakan komoditas yang

ditawarkan.164

Transformasi pesan menjadi produk yang bisa diterima pasar

menjadi konsep kunci Moscow. Dalam bahasa yang lebih sederhana,

konsep kunci bisa diartikan sebagai perlakuan atas pesan media

sebagai komoditas yang bisa diterima pasar.165

Media Indonesia merupakan media cetak yang dimiliki oleh

Media Group. Sebuah Grup Media yang besar yang dimiliki oleh

pengusaha sekaligus politisi dari partai NasDem (Nasional

Demokrat), yaitu Surya Paloh. Dalam hal ini, Media Indonesia

sebagai media cetak, tentulah di dalamnya akan mentransformasikan

pesan-pesan atau nilai-nilai yang menjadi sebuah produk yang dapat

dipasarkan.

Media Indonesia memfokuskan pada konten berita Politik dan

Ekonomi dengan porsi jumlah halaman yang lebih banyak

dibandingkan konten lainnya. Seperti yang telah diketahui bahwa era

Reformasi turut membawa demokratisasi pemerintahan sehingga

kehidupan perpolitikan turut demokratis dan semakin menarik untuk

diikuti, tak terkecuali para figur politik di dalamnya sehingga selalu

menarik untuk menjadi sorotan karena tak luput dari nilai berita (news

value) di dalamnya. Menariknya dunia perpolitikan dan perekonomian

yang selalu dinamis karena menyangkut hajat hidup orang banyak

membuat khalayak merasa selalu membutuhkan informasi tersebut

164

Rulli Nasrullah, Komunikasi Antarbudaya di Era Budaya Siber, h.168 165

Syaiful Halim, Postkomodifikasi Media, (Yogyakarta: Jalalasutra, 2013),

h.48

sehingga dengan potensi konsumsi pembaca, khalayak akan sangat

tertarik untuk memasang iklan.

Meskipun begitu, hal ini tidak turut dikesampingkannya

konten berita lain seperti selekta, hukum, megapolitan, nusantara,

internasional, humaniora, olahraga, hiburan, maupun selebritas.

Pemilihan konten tersebut merupakan atas pertimbangan kesenangan

atau ketidaksenangan khalayak akan suatu topik berita (favorability).

Dengan kata lain, khalayak memiliki kesenangan sendiri terhadap

suatu topik berita yang belum tentu disenangi oleh yang lainnya

sehingga meskipun Media Indonesia memfokuskan berita pada Politik

maupun Ekonomi, konten yang berhubungan dengan topik lainnya

tetap di sajikan.

Selain itu, meskipun Media Indonesia berfokus pada isu

politik dan ekonomi, Media Indonesia juga tetap memasukan kolom

Selebritas di dalamnya. Hal ini dilakukan karena jajaran redaksi

menganggap bahwa Media Indonesia terlalu maskulin, sementara itu

ada hasil survey yang mengatakan bahwa penentu belanja merupakan

kaum perempuan, sehingga melalui kesepakatan bersama, Media

Indonesia tanpa bermaksud untuk menghilangkan karakternya Media

Indonesia menambahkan kolom Selebritas yang bisa dibaca di

halaman terakhir setiap harinya, seperti hasil wawancara Penulis

dengan Direktur Pemberitaan, Usman Kansong, sebagai berikut:

“Karena asumsi itu kita berfikir waktu itu bahwa Media

Indonesia itu terlalu lelaki, jadi maskulin. Sementara waktu itu

ada survey yang mengatakan bahwa penentu belanja itu

perempuan, tapi kita juga tidak mau berubah jadi perempuan,

makanya kita sisipi yang ringan-ringan yang kira-kira

perempuan mau baca, makanya kita masukan kolom selebritas,

tadinya tidak ada, lelaki banget lah”.166

Hal ini sangat bertolak belakang atau kontradiktif dengan

pernyataan Asisten Kepala Divisi Pemberitaan yaitu Ade Alawi saat

Peneliti wawancarai, seperti pernyataan di bawah ini:

“Itu termasuk pada strategi bisnis karena pada prinsipnya

ketika surat kabar dilempar ke ruang publik atau ke massa,

orang ada bosennya juga, kali-kali ya baca Krisdayanti, kali-

kali baca Syahrini, tetapi tidak semua selebritas masuk kesitu,

cuma dia yang menjadi pejabat publik, aktif di kegiatan sosial

atau dia yang punya prestasi lah, bukan gosipin kehidupan

rumah tangganya”.167

Dengan demikian, Peneliti melihat bahwasanya pada

dasarnya kolom selebritas dihadirkan oleh Media Indonesia di

halaman akhir atau belakang adalah untuk menarik konsumen atau

pembaca perempuan untuk kepentingan bisnis, baik itu menaikan

pendapatan/ oplah ataupun menarik pengiklan.

Format berita yang disajikan Media Indonesia juga berbeda

setiap harinya. Hal ini dilakukan atas dasar kepentingan dan analisis

psikologis dari khalayak sehingga keinginan dan kebutuhan khalayak

menjadi fokus perhatian utama.

Konsistensi dalam penyajian format berita juga dilakukan oleh

Media Indonesia dengan pertimbangan pelayanan dan upaya untuk

mempertahankan pembaca, seperti yang disampaikan oleh Bapak

Usman Kansong, Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab Media

Indonesia sebagai berikut:

166

Wawancara Pribadi dengan Direktur Pemberitaan/ Penanggung Jawab

harian Media Indonesia, Usman Kansong, Jakarta, 1 April 2016 167

Wawancara Pribadi dengan Asisten Kepala Divisi Pemberitaan, Ade

Alawi. Jakarta, 18 April 2016.

“Jadi begini, waktu saya baru gabung dari Metro TV ke Media

Indonesia pada tahun 2009, saya melihat ada ketidak

konsisiten-an, kadang-kadang halaman opini adannya di

belakang, kadang-kadang halamannya berpindah-pindah, saya

tanya „kenapa begitu?‟ karena memang tergantung iklan.

kenapa tidak kita fix-kan? karena saya berfikir begini, kita kita

membangun sebuah surat kabar,membuat berita sebetulnya

kita berjanji dengan pembaca „janjian yuk, ketemu baca opini

di halaman 6‟ jadi janjian tempat sama hal nya janjian nonton

Kick Andy dihari Jumat jam 20, kita gak boleh pindah-pindah,

kalau kita pindah-pindah pononton akan lari gak tau”.168

Sebagai media cetak yang senantiasa mempertimbangkan

rutinitas dan psikologi khalayak, Media Indonesia menerapkan

strategi dengan membagi format kontennya yang berbeda setiap

harinya, seperti yang terlihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 4.1.

Distribusi Konten Media Indonesia169

No. Konten Waktu

1. Fokus Polkam Setiap hari Senin

2. Fokus Internasional Setiap hari Selasa

3. Fokus Nusantara Setiap hari Rabu

4. Fokus Otomotif Setiap hari Kamis

5. Fokus Megapolitan Setiap hari Jumat

6. Fokus Olahraga Setiap hari Sabtu

7. Muda dan Anak Setiap hari Minggu

8. Travelista Setiap hari Kamis,

minggu ke 4 dalam

setiap bulan

168

Wawancara Pribadi dengan Direktur Pemberitaan/ penanggung Jawab

harian Media Indonesia, Usman Kansong, Jakarta, 1 April 2016 169

Wawancara Pribadi dengan Direktur Pemberitaan/ penanggung Jawab

harian Media Indonesia, Usman Kansong, Jakarta, 1 April 2016 dan hasil observasi

yang dielaborasi oleh Peneliti.

Sebagai contoh, fokus polkam ditempatkan di hari Senin

dengan pertimbangan bahwa hari Senin merupakan hari untuk memulai

aktifitas dalam bekerja maupun sekolah/kuliah sehingga paa hari

Senin, khalayak dianggap membutuhkan referensi. Fokus Otomotif di

tempatkan di hari Kamis, karena dianggap bahwa khalayak akan

membeli otomotif di hari Jumat, Sabtu, atau Minggu, sehingga

khalayak dianggap membutuhkan referensi untuk membeli otomotif di

hari Kamis. Fokus Olahraga yang di tempatkan di hari Sabtu, karena

dianggap pada hari Sabtu khalayak yang bekerja ataupun bersekolah

sedang menikmati waktu libur bersama keluarga dan akan berolahraga

bersama. Muda dan Anak di hari minggu karena pada hari minggu

khalayak membutuhkan informasi yang ringan dan surat kabar bisa di

baca oleh anak muda dan anak-anak. Travelista di hari Kamis, minggu

ke-4 atau minggu terakhir dalam setiap bulan di tempatkan dengan

pertimbangan kebiasaan khalayak yang akan berlibur di akhir atau di

awal bulan sehingga dianggap membutuhkan referensi tempat hiburan.

Selain pertimbangan akan kebutuhan khalayak, fokus atau positioning

konten seperti ini, akan memudahkan pengiklan untuk menempatkan

atau memasang produknya sesuai dengan psikologis khalayak di hari-

hari tersebut.

Dengan tagline „Jujur Bersuara‟, Media Indonesia berupaya

untuk selalu memberikan informasi atau berita dengan apa adanya, dan

ini dianggap sebagai kelebihan dari Media Indonesia oleh jajaran

redakturnya. Tagline „Jujur Bersuara‟ ini dimaknai sebagai hakikat

keberadaan media oleh para pegawainya yang diwakili oleh pernyataan

Asisten Kepala Divisi Pemberitaan yaitu Ade Alawi, seperti di bawah

ini:

“Sebenarnya yang ingin di tawarkan itu ya kembali ke hakikat

media. Hakikat media itu kan sebagai penyampai informasi,

sebagai aspirasi publik, sebagai jembatan. jadi media itu

jempatan aspirasi publik, jadi kita kembali ke hakikat itu

akhirnya dengan memasang tagline „Jujur Bersuara‟, artinya

apa yang ada di ruang publik atau dikalangan rakyat ya itulah

sejatinya yang harus diangkat untuk dijadikan sebuah

pemberitaan, jadi agenda-agenda kerakyatan atau agenda-

agenda kepublikan lah yang kita usung menjadi sebuah konten

pemberitaan”170

.

Pernyataan tersebut menjadi menarik bagi Peneliti setelah

melihat atau mengobservasi kenyataan di lapangan bahwa tidak semua

konten pemberitaan merupakan agenda kerakyatan atau tidak semua

konten pemberitaan merupakan jembatan aspirasi publik. Hal ini bisa

dilihat dari surat kabar Media Indonesia yang terbit pada tanggal 2

April 2016 yang sekaligus diperingati sebagai hari membawa bekal

nasional yang menerbitkan produk „Tupperware‟ yang di pasang di

halaman muka atau halaman depan secara penuh satu halaman dan

colorfull. Selain dipasang di halaman muka/depan, „Tupperware‟ ini

juga diulas dalam halaman berikutnya sehingga jumlah halaman yang

dipakai untuk produk „Tupperware‟ ini menjadi 2 halaman penuh.

Bila dihitung, satu halaman yang terdiri atas 3780mm

kolom diisi oleh satu halaman penuh dan berwarna dikalikan dengan

tarif iklan display halaman 1 yang ditarif sebesar Rp. 325.000,00/mmk

maka akan mencapai sebesar Rp. 1.228.500.000,00. Nilai ini belum

dijumlahkan dengan halaman berikutnya atau halaman dua yang

170

Wawancara Pribadi dengan Asisten Kepala Divisi Pemberitaan, Ade

Alawi. Jakarta, 18 April 2016.

memuat berita atau atau informasi tentang produk „Tupperware‟

lengkap dengan informasi manfaat membawa bekal.

Dr. Effy Zalfina Rusfian, M.Si, seorang pengamat media

dan merupakan Researcher Ekonomi Politik Media dari Universitas

Indonesia menilai bahwa kejadian tersebut merupakan sesuatu yang

tidak lazim dan dilakukan demi kepentingan bisnis.

“Kalau surat kabar atau majalah lain biasanya menempelikan

di halaman depan surat kabar tetapi tidak mencantumkan

nama medianya, tetapi kalau mencantumkan nama medianya

itu berarti menjadi headline, agak aneh sih. Karena kan

headline itu mencerminkan berita atau si surat kabar tapi

kalau iklan dijadikan headline berarti kan ada unsur bisnis,

agak aneh sih. Atau kalau dia mau pasang iklan harusnya di

tengah saja, kalau setengah halaman sajakan kalau tidak salah

300 jutaan apalagi yang berwarna.”.171

Tentu saja kejadian ini bukanlah temuan pertama peneliti,

selain „Tupperware‟, Media Indonesia juga seringkali

mengkomodifikasi informasi melalaui iklan advertorial melalui kolom

korporasi atau kolom khusus yang sudah disediakan. Biasanya

pengiklan akan mengiklankan produkya lengkap dengan informasi

yang bernuansa edukatif, misalnya perusahaan yang bergerak dalam

bidang farmasi akan menginformasikan tentang kesehatan dengan

anjuran membeli produk mereka, atau iklan detergen akan

menginformasikan bahwa zat-zat kimia yang terkandung dalam

detergen dan diikuti anjuran untuk memilih produk yang aman dan

ramah lingkungan seperti produk mereka. Kesemua iklan ini bersifat

pesanan yang sengaja dipesan oleh pengiklan untuk menarik

171

Wawancara Pribadi dengan Dr. Effy Zalfina Rusfian, M.Si, Depok, 21

April 2016.

konsumennya .Dengan demikian, Media Indonesia telah melakukan

komodifikasi informasi melalui iklan.

Selain „Tupperware‟, Peneliti juga menemukan beberapa

konten pemberitaan yang bukan merupakan jembatan atau apirasi

pembacanya, melainkan hanya untuk kepentingan ekonomi bahkan

kepentingan politik. Seperti pemberitaan di bawah ini yang pernah

dijadikan headline dan tertulis di bawah gambar dengan jelas bahwa

“BERIKAN KULIAH UMUM: Ketua Umum Partai NasDem Surya

Paloh memberikan kuliah umum di depan sivitas akademika Universiti

Kebangsaan Malaysia (UKM) di Selangor, Malaysia, kemarin. Kuliah

umum tersebut bertajuk Restorasi Indonesia –Malaysia: Sejahtera

serumpun”.

Gambar 4.1.

Pemberitaan Media Indonesia untuk Kepentingan Politik172

172

Pemberitaan Media Indonesia yang dijadikan headline pada 31 Maret

2016

Peneliti sendiri memandang bahwa tidak semua konten

pemberitaan yang disajikan oleh Media Indonesia berangkat dari

jembatan atau aspirasi pembacanya, hal ini bisa dilihat dari contoh-

contoh yang sudah Peneliti paparkan. Konten yang diberitakan oleh

Media Indonesia juga syarat akan kepentingan politik dan bisnis.

Perkembangan informasi dan tekhnologi komunikasi yang

mengutamakan kecepatan memindahkan pesan dengan ditandai

maraknya media online (model transmisi), membuat Media Indonesia

memiliki strategi tersendiri. Selain menyajikan e-paper dan media

online, Media Indonesia berupaya mengabarkan berita tentang „hari

ini‟ dan „besok‟ dengan asumsi bahwa jika Media Indonesia

memberitakan informasi atau berita seputar „kemarin‟, maka khalayak

cenderung telah mendapatkan berita tersebut di media online atau

televisi. Selain itu, kedalaman atau penggalian isu (Ekslusif dan

Investigatif) juga lebih dikedepankan dengan mengedepankan aspek

„Why‟ dan „How‟, hal ini bisa dilihat dari cara pengemasan konten

berita yang memiliki fokus setiap harinya, misalnya fokus polkam di

hari Senin.

Sebagai surat kabar yang berada di bawah naungan sebuah

grup, Media Indonesia memiliki kerjasama yang erat dengan sesama

unit usaha di bawah nanungan Media Group yang mereka namai

sebagai „Program Integrasi‟. Kerjasama dalam hal integrasi ini juga

berlaku dalam konten pemberitaan, Media Indonesia diperbolehkan

mengambil pemberitaan yang diliput pleh wartawan Metro TV untuk

dicetak dan di terbitkan di Media Indonesia, begitupun sebaliknya. Hal

ini sesuai dengan pernyataan Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab

Harian Media Indonesia, Usman Kansong sebagai berikut:

“Hubungannya itu tadi, dalam konteks integrasi, jadi

mediaindonesia.com dan metrotvnews.com boleh ambil berita

kita. Kaya kamu misalnya ngeliput di MK, kan kita punya

sistem tekhnologi yang sama namanya GPRS, nanti boleh

diambil oleh mereka, sebaliknya juga begitu.

MetroTVnews.com bikin berita terus kita ambil ya bisa, jadi

hubungannya terintegrasi semua untuk satu dan satu untuk

semua, hubungannya kaya trimasketir, itu konteksnya”173

.

Integrasi hal ini tidak hanya berupa pemberitaan yang

muncul dalam GPRS, Media Indonesia juga terbiasa memberitakan

program acara di Metro TV atau video berita di metrotvnews.com.

Media Indonesia memiliki kolom khusus yang diisi dengan ulasan

tayangan Metro TV yang sudah atau bahkan akan ditayangkan, seperti

program acara Kick Andy yang biasanya menyita satu halaman penuh,

program Mata Najwa, Metro Merajut Desa, dan lain sebagainya.

Gambar 4.2

Metro Hari Ini174

173

Wawancara Pribadi dengan Direktur Pemberitaan, Usman Kansong,

Jakarta, 1 April 2016, pkl. 14.20 WIB 174

Media Indonesia edisi 24 Maret 2016

Seperti yang telah peneliti paparkan, tak hanya agenda yang

akan ditayangkan oleh Metro TV, bahkan Media Indonesia juga turut

mengulas program-program yang sudah ditayangkan oleh Metro TV

seperti Kick Andy dan Mata Najwa, program-program atau ulasan

program tersebut bahkan secara rutin diulas oleh Media Indonesia

demi mendapatkan keuntungan dan efisiensi.

Gambar 4.3

Ulasan Tayangan Kick Andy

Gambar 4.4.

Online Hari Ini175

Terkait media online yang dimiliki oleh media Indonesia

atau yang disebut dengan mediaindonesia.com, konten yang disajikan

merupakan berita hasil pencarian wartawan baik itu dari wartawan

mediaindonesia.com, wartawan Media Indonesia, ataupun berita yang

masuk ke GPRS. GPRS sendiri merupakan sistem informasi yang

terintegrasi yang bisa digunakan oleh semua unit usaha media di

bawah nanugan Media Group, GPRS ini merupakan bank data hasil

pencarian wartawan di lapangan yang sudah dilaporkan. Dengan

demikian, diversity of content tak dapat dihindarkan. Efisisensi dalam

hal konten berita ini akan sangat berbahaya karena media massa akan

menyebarkan informasi dalam frame nya tersebar melalui multi kanal

sehingga secara tidak langsung akan menghegemoni khalayak dalam

frame yang sama.

Kembali menarik untuk disimak bila melihat konten

pemberitaan yang dilakukan oleh Media Indonesia dalam rangka

memperingati Hari Kartini yang jatuh pada tanggal 21 April. Media

Indonesia menaikkan konten-konten yang khas dan berbau „perempuan

175

Media Indonesia edisi 30 Mei 2016

atau ke-Kartinian‟. Selain ulasan mengenai sosok Kartini masa kini,

mengangkat ulasan tayangan Kick Andy di Metro TV, hunamiora,

hingga kolom hiburan pun diisi dengan edisi kartini. Konten ke-

Kartinian ini rupanya mampu menarik banyak pengiklan sehingga tak

tanggung-tanggung di naik cetakkan berturut-turut hingga tanggal 24

April 2016, bahkan hingga tanggal 19 Mei 2016, pemberitaan dengan

tema Kartini masih dijadikan komoditas, seperti berita yang berjudul

“Modal Otot Kartini Pemanggul Beras”. Hal ini jelas bahwa Media

Indonesia telah mengkomodifikasikan Kartini dan sosok perempuan.

Gambar 4.5

Modal Otot Para Kartini Pemanggul Beras Bulog

Gambar 4.6

Komodifikasi ’Kartini’176

176

Media Indonesia edisi 22 April 2016

Menurut Asisten Kepala Divisi Iklan Media Indonesia, Wendy

Rizanto, pada peringatan hari besar atau peringatan nasional pengiklan

yang masuk akan cenderung lebih banyak dibandingkan hari biasanya,

seperti pernyataannya berikut ini:

“Ya emang kalau dalam rangka atau peringatan hari besar

tertentu, pengiklan akan cenderung lebih banyak masuk

karenakan potensi pembaca juga lebih besar”.177

Selain komodifikasi „Kartini‟ dan peringatan hari besar

lainnya, Media Indonesia juga sering kali melakukan komodifikasi

kemiskinan, kesengsaraan dan bencana. Hal ini terutama terlihat dalam

Fokus Internasional yang naik cetak setiap hari Selasa. Kasus

Rohingya, gempa bumi yang melanda di beberapa daerah di Jepang,

Aleppo, dan lain sebagainya, Media Indonesia seringkali

memperlihatkan gambar kemiskinan, kesengsaraan, gambar korban

177

Wawancara pribadi dengan Asisten Kepala Divisi Iklan Media Indonesia,

Wendy Rizanto. Rabu, 4 Mei 2016

reruntuhan gempa, korban peledakan bomlengkap dengan ceceran

daran atau pecahan kacadengan ukuran yang relatif besar hingga

menembus 2 halaman.

Gambar 4.7

Komodifikasi Kesengsaraan178

2. Komodifikasi Khalayak Media Indonesia

178


Seperti yang dikutip dalam buku Rulli Nasrullah (2015), dalam

Kamus Besar Bahasa Indonesia, khalayak diartikan sebagai kelompok

tertentu di masyarakat yang menajdi sasaran komunikasi. Dalam kajian

media, khalayak seringkali digunakan untuk menandakan masyarakat,

baik dalam grup maupun secara individu. Pemakaiannya juga merujuk

pada khalayak atau massa yang mengakses berita di televisi atau

pembaca surat kabar. Individu-individu dalam massa ini pada dasarnya

tidak memiliki ikatan satu sama lain selain dari tujuan mereka dalam

mengakses media.179

Smythe dalam buku Vincent Moscow menyatakan bahwa

khalayak merupakan komoditas utama media massa. Media massa

yang kita kenal dimunculkan melalui suatu proses dimana perusahaan-

perusahaan media menghasilkan khalayak dan menghantarkan mereka

pada pengiklan.180

Smythe dalam buku Vincent Moscow yang juga dikutip oleh

Rulli Nasrullah (2015), melihat bahwa pemanfaatan khalayak melalui

perspektif media juga bisa dilihat dari prinsip dasar media massa

komersial sebagai bentuk dari sistem kapitalis yang secara esensi

memiliki agenda untuk menciptakan produksi kesadaran.181

Ada dua

konsep, yakni:

1. Khalayak digunakan sebagai kekuatan sekaligus sasaran untuk

memasarkan secara luas barang-barang produksi atau jasa yang

dijalankan melalui monopoli kapitalisme.

179

Rulli Nasrullah, Media Sosial Perspektif komunikasi, budaya, dan

sosioteknologi, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2015), h. 85 180

Moscow, the Political Evonomy of communication, h. 25 181

Rulli Nasrullah, Media Sosial Perspektif komunikasi, budaya, dan

sosioteknologi, h. 99

2. Pasar pada dasarnya bisa merupakan legitimasi atas kekuatan negara

dan seabgai strategi kebijakan serta aksi.

Dua prinsip tersebut beroperasi dengan berpusat pada kekuatan

khalyak (audience power) sehingga diperlukan media massa komersial

untuk mendapatkan kekuatan itu. Khalayak dalam relasi ini merupakan

komoditas karena khalayak pada dasarnya diproduksi, dijual, dibeli,

dan dikonsumsi, serta ada harga yang harus dikeluarkan untuk

mendapatkan khalayak

Cumpon, Hagen, Wasko, Ross, dan Nightingale dalam buku Idi

Subandy dan Bacharudin Ali Akhmad menyatakan bahwa Ekonomi

politik menaruh beberapa perhatian pada khalayak, khususnya dalam

upaya untuk memahami praktik umum dengan cara pengiklan

membayar untuk ukuran dan kualitas (kecenderungan untuk konsumsi)

khalayak yang dapat diraih surat kabar, majalah, website, radio, atau

program televisi.182

Sedangkan Graeme Burton dalam buku Syaiful Halim

mengartikan interaksi media dan khalayak sebagai hubungan pedagang

dan pembeli. Media adalah pedagang yang juga memproduksi dan

mendistribusikan produk bernama pesan, sedangkan khalayak

merupakan pembeli dan penikmat produk itu.183

Pada kenyataannya, khalayak menjadi suatu produk yang

dipasarkan kepada para pemasang iklan dalam media massa. Para

pemasang iklan tidak hanya menginginkan sekedar kuantitas khalayak

182

Idi Subandy Ibrahim dan Bacharudin Ali Akhmad, Komunikasi dan

Komodifikasi, (Jakarta, Yayasan Postaka Obor Indonesia, 2014), h. 20 183

Saiful Halim, Postkomodifikasi Media, h. 49

atau pembaca, mereka juga ingin mengetahui tipe khalayak apa yang

akan membaca. Ruang iklan hanya dapat dijual jika orang-orang yang

membacanya percaya mereka sampai ke target audience. Khalayak

atau audiens ini dapat dideskripsikan dalam suatu rincian. Para agen

pemasaran media dapat mendeskripsikan berbagai kebiasaan membeli,

kebiasaan sosial, dan yang lebih penting pendapatan bersih rata-rata

dari anggota-anggota tipikal target audience mereka ke pemasang

iklan potensial. Mereka mendeskripsikan hal-hal tersebut menurut

klasifikasi yang memeringkatkan audiens berdasarkan tipe-tipe

pekerjaan.184

Tabel 4.2.

Pengelompokan Audiens berdasarkan kondisi Sosio-

Ekonomi dengan presentase jumlah pemabaca surat kabar185

Kelompok Deskripsi %

A Menengah Atas Bisnis/profesional

Manajemen atas

3

B Pertengahan Manajemen bawah 13

C Menengah

Bawah

Wirausahawan 22

C Tenaga Terampil Kerah biru, pekerja

manual, terampil

33

D Semi

Terampil/Tidak

Terampil

Pekerja Manual 20

E Minimal untuk

Kebutuhan

Hidup

Para Pensiunan dan

lain-lain

9

Dalam hal target pembaca, Media Indonesia memiliki target

pembaca dengan golongan B plus dan A plus, yaitu mereka yang

184

Graeme Burton, Yang Tersembunyi di Balik Media (terj), (Jakarta:

Jalasutra2006), h. 218 185

Graeme Burton, Yang Tersembunyi di Balik Media (terj), h. 218

memiliki pengeluaran minimal Rp. 3.000.000,00 dalam sebulan, yaitu

mereka yang tergolong kalangan pengusaha, eksekutif, kalangan

manager, atau akademisi.186

Hal ini di maksudkan agar fungsi Media

Indonesia sebagai media yang informatif, edukatif dan kritik sosial

dapat efektif sampai kepada pembacanya.

“Sasarannyaya kelas atas, dari mulai B plus ,nanti tanya ke

sekret ya kualifikasinya, yang jelas kita menengah ke atas.

Oleh karena itu karena menengah keatas makanya judul-judul

berita kita juga udah beda dengan surat kabar lain yang

sasarannya memang menengah ke bawah. kita orang-orang

terdidik lah, orang-orang pengambil keputusan (decicion

maker), penyelenggara negara, politisi. Itu yang kita

sasar”187

.

Selain itu dari segi latar belakang pendidikan, readership

target dari Media Indonesia adalah pembaca yang mayoritas berlatar

belakang sarjana atau lulusan S1 dengan presentase 50%, diploma,

dan pelajar SMA. Hal inilah yang selalu menjadi pertimbangan besar

bagi Media Indonesia untuk terus memproduksi berita atau konten-

konten pemberitaan yang bersifat mendalam dalam pembahasan suatu

topik tertentu.

“Jadi, pertimbangannya ya memang fungsi edukasi, informasi dan

kritik sosial yang tinggi dibandingkan yang lain yang fungsi

hiburan, kalau surat kabar-surat kabar kuning itu kan lebih

hiburan jadi mereka menyasar yang bawah, akalu surat kabar-

surat kabar yang atas kan yang disasar memang informasinya,

edukasinay dan kritik sosial itu”188

.

Bila dicermati, readership profile Media Indonesia yang

menargetkan kalangan menengah ke atas dengan tujuan agar informasi,

edukasi, dan kritik sosial sampai kepada pembacanya adalah semata-

186

Dokumen Sekretaris Redaksi 187

Wawancara pribadi dengan Asisten Kepala Divisi Pemberitaan, Ade

Alawi pada 18 April 2016 188

Wawancara pribadi dengan Direktur Pemberitaan, Usman Kansong pada

1April 2016

mata agar Media Indonesia dapat dengan mudah menjual pembacanya

kepada pengiklan dengan mengedepankan readership profile nya

sehingga pengiklanpun tertarik untuk mengiklankan produknya di

Media Indonesia. Hal ini bisa dilihat dari jenis iklan yang masuk ke

Media Indonesia, iklan-iklan yang rutin dan seringkali mengiklan di

Media Indonesia adalah seperti iklan Mobil, Hotel, Wedding

Organizer, dan lain-lain.

Berdasarkan dokumen New Profile Presentation Media

Indonesia pada tahun 2015, Media Indonesia memiliki sirkulasi dan

distribusi dengan komposisi sebagai berikut:

Gambar 4.8

Sirkulasi dan Distribusi189

Dari hasil sirkulasi dan distribusi yang didapatkan oleh Media

Indonesia, pelanggan memiliki peran yang sangat dominan mencapai

50% dari hasil sirkulasi dan distribusi. Tentu saja Peneliti melihat

bahwa Pelanggan yang „dilabeli‟ memiliki peran sebesar 50% dalam

hal ini tidak murni atas kehendak khalayak yang sengaja berlangganan

untuk kebutuhan informasi mereka. Khalayak dalam hal ini secara

189

Media indonesia‟s New Presentation 2015

Eceran, 30%

Pelanggan, 50%

Kolektif, 15%

Komunitas, 5%

tidak langsung dipaksa untuk berlanggan dan mengkonsumsi Media

Indonesia melalui sejumlah program yang dibuat, misalnya saja

melalui program Komunitas Media Indonesia yang sering melakukan

pelatihan (training) dengan tarif yang tinggi disertai „bonus‟

berlangganan selama berbulan-bulan.

Gambar. 4.9

Komunitas Media Indonesia

Dengan bekerjasama dengan sejumlah perusahaan atau instansi

untuk mengadakan training dengan membayar sejumlah uang, Media

Indonesia telah menjadikan khalayak sebagai komoditi yang dapat

dipasarkan kepada pengiklan, hal ini diperkuat dengan narasi yang

terdapat dalam New Presentation Media Indonesia pada tahun 2015,

sebagai berikut:

“Kami memiliki konsentrasi distribusi terbesar pembaca

media indonesia melalui eceran, langganan, kolektif, dan

komunitas yang setia membaca media indonesia. Bagi anda

pengiklan, dengan distirbusi yang tertuju, informasi dan

promosi produk anda akan tersampaikan dengan tepat.”

Khalayak juga dikenal sebagai faktor berkaitan dengan

penjualan produk kepadanya, serta berkaitan dengan cara produk

tersebut dibentuk. Sebagai contoh, Media Indonesia menyesuaikan

konten pemeberitaan atau fokus pemberitaannya dengan psikologi

khalayak atau pembaca, sehingga pembaca bisa dikenali dan dijual

lewat metode pembuatan program atau konten dan pembuatan jadwal.

Hal ini berarti bahwa tipe-tipe program tertentu diproduksi pada

waktu-waktu tertentu untuk pembaca tertentu sehingga pengiklan

mampu membaca kondisi atau karakteristik pembaca atau khalayak,

konten yang dibuat diharapkan akan menarik pembaca yang tepat dan

pada waktu yang tepat.190

Dengan masuknya kolom selebritas di Media Indonesia dengan

dalih agar Media Indonesia tidak terlalu terlihat maskulian adalah

sebenarnya Media Indonesia membuat suatu usaha untuk menarik

pembaca kalangan tertentu dalam hal ini kaum perempuan. Usaha ini

dibuat untuk menggunakan pemasaran serta produk baru untuk

menemukan dan mendefinisikan tipe pembaca tertentu yang belum ada

sebelumnya, implikasinya adalah tentu saja untuk menjaul pembaca

pada pengiklan.

Media Indonesia juga melakukan komodifikasi khalayak dalam

bentuk lain, yaitu memanfaatkan konten-konten yang bisa menarik

190

dikutip dari Graeme Burton, Yang Tersembunyi di Balik Media (terj), h. 219, yang

dielaborasi oleh Peneliti

khlayak untuk berpartisipasi dengan mengirimkan komentar-komentar

yang akan dimunculkan atau naik cetak. Komentar-komentar tersebut

akan muncul di kolom bedah editorial, sesuai dengan tema yang telah

di tentukan, komentar-komentar tersebut bisa disampaikan melalui

Facebook, melalui fanfage di „Harian Umum Media Indonesia‟.

melalui online di „metrotvnews.com‟, atau melalui SMS di nomor

08111140772. Selain itu, Media Indonesia juga membuka kolom opini

publik dan kolom pakar yag dapat digunakan khalayak untuk turut

berpartisipasi dalam memproduksi pesan yang dapat dikirimkan

melalui email „[email protected]‟.

Gambar 4.10

Bedah Editorial191

191


Terkait strategi persuasi khalayak termasuk mempertahankan

pembaca melalui media sosial, Media Indonesia juga memiliki fanfage

yang biasa digunakan untuk memposting-berita-berita yang sudah

dicetak di surat kabar Media Indonesia yang sudah diikuti sebanyak

155.513 orang, dan twitter nya di @mediaindonesia yang diikuti oleh

1,16 juta followers.

Gambar 4.11.

Fanfage Media Indonesia (Harian Umum Media Indonesia)

https://www.facebook.com/harianmediaindonesia/likes

Gambar 4.12

Twiitter Media Indonesia (@mediaindonesia)

Seperti hasil wawancara Peneliti dengan Dirktur Pemberitaan,

Asisten Kepala Divisi Pemberitaan, Marketing dan HRD Media

Indonesia, ada beberapa strategi yang dilakukan untuk menarik

pembaca maupun mempertahankan pembaca, yaitu sebagai berikut:

1. Fokus pada pengemasan konten dan pendalaman isu

2. Memberikan Benefit seperti souvenir jika berlangganan

3. Mengoptimalkan media sosial dan online

4. Menggelar kerjasama dengan lembaga bisnis atau sponsor

5. Sinergi dengan unit usaha di bawah nanungan Media Group

Strategi pemanfaatan media sosial dan online dianggap paling

efektif oleh Marketing Media Indonesia mengingat jumlahpengguna

jejarang sosial saat ini pun sangatlah besar. Berdasarkan data dari

Kementrian Komunikasi dan Informatika yang dirilis pada 7

Nopember 2013, situs jejaring sosial yang paling sering diakses adalah

Facebook dan Twitter. Indonesia sendiri menempati posisi ke 4

pengguna Facebook terbesar setelah USA, Brazil, dan India.

Sedangkan pengguna twitter, Indonesia menempati posisi ke 5 setelah

USA, Brazil, Jepang, dan Inggris192

. Berdasarkan Jumlah pengguna

kedua media sosial tersebut terhitung hingga Juni tahun 2014,

Facebook sudah mencapai 65 juta anggota atau pengguna sedangkan

Twitter sudah digunakan 50 pengguna193

.

Hal inlah yang kemudian dipilih Media Indonesia seabagi salah

satu strategi untuk memperkenalkan dan menginformasikan konten

berita Media Indonesia. Selain sebagai media untuk promosi yang bisa

di share oleh pembacanya, akun media sosial Media Indonesia juga

digunakan untuk melibatkan pembacanya dalam memproduksi pesan

dalam bentuk komentar atau mention

192

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pen

gguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker, diakespada 30 mei

pkl 22.15 WIB 193

Susetyo Dwi Prihadi, http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150327

061134-185-42245/berapa-jumlah-pengguna-facebook-dan-twitter-di-indonesia/,

(CNN Indonesia, 2015),d diakses pada 30 Mei 2016 pkl 22.21 WIB

https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Kominfo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/0/berita_satker


http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150327%20061134-185-42245/berapa-jumlah-pengguna-facebook-dan-twitter-di-indonesia/

http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150327%20061134-185-42245/berapa-jumlah-pengguna-facebook-dan-twitter-di-indonesia/

Gambar 4.13

Komentar Fanfage Media Indonesia (Harian Umum Media Indonesia)

Gambar 4.14

Timeline Twitter Media Indonesia (@mediaindonesiandonesia)

Jika melihat praktik komodifikasi di internet, khususnya di

media siber, maka informasi merupakan komoditas yang dipertukarkan

melalui media baru194

. Dengan demikian, seperti yang dikutip oleh

Rulli Nasrullah dalam Mc Quail, media pada dasarnya merupakan

institusi yang disetir oleh logika ekonomi sampai pada perubahan

budaya. Aspek paling penting dalam hal ini yaitu komodifikasi budaya

194

Rulli Nasrullah, Teori dan Riset Media Siber. h. 59

dalam bentuk „perangkat lunak‟ yang diproduksi oleh dan untuk

„perangkat keras‟ komunikasi yang keduanya dijual dalam pasar yang

lebih luas.195

Hal ini berkaitan dengan menemukan dan membangun

berbagai variasi pada khalayak pada dasarnya dengan menjual produk

yang sama kepada khalayak yang sedang berekspansi pada berbagai

jenis media yang berbeda196

. Oleh sebab itu, Media Indonesia juga

memanfaatkan media online, media sosial, dan e-paper.

3. Komodifikasi Pekerja Media Indonesia

Proses komodifikasi erat kaitannya dengan produks, sedangkan

proses produksi erat dengan fungsi atau guna pekerjanya, pekerja telah

menjadi komoditas dan telah dikomodifikasikan oleh pemilik modal.

Yaitu dengan mengeskploitasi mereka dalam pekerjaannya.197

Media Indonesia sendiri memiliki 530 karyawan atau pekerja

sebagai perwakilan atau refresentasi dari pemilik media dengan

komposisi sebagai berikut:

Gambar 4.15

195

Rulli Nasrullah, Teori dan Riset Media Siber. h. 59 196

Graeme Burton, Yang Tersembunyi di Balik Media (terj), h. 221 197

As‟Ad Musthofa, Komodifikasi Kemiskinan oleh Media Televisi, (Jurnal

Ilmiah Komunikasi | MAKNA Vol. 3 No. 1, Februari – Juli 2012), h. 6

Tabel 4.3.

Dalam proses recruitment pekerja, hal ini dilakukan oleh

masing-masing bagian yang di rekrut melalui HRD. Alurnya adalah,

User akan menetukan bagian atau kriteria yang dibutuhkan yang

kemudian akan diserahkan ke HRD, kemudain HRD akan mencari

pegawai yang dibutuhkan oleh User melalui postingan iklan lowongan

pekerjaan. Info lowongan pekerjaan dan recruitment pekerja dapat

75%

25%

Data Jumlah Karyawan Berdasarkan Jenis Kelamin

Laki-laki, 404 orang Perempuan, 133 orang

SD SMP SMA D1 D2 D3 S1 S2

Data Jumlah Karyawan

Berdasarkan Pendidikan5 8 138 6 1 58 311 10

0

50

100

150

200

250

300

350

Data Jumlah Karyawan Berdasarkan Latarbelakang

Pendidikan

melalui mediaindonesia.com atau metroTVnews.com, serta event-event

jobfair.

Dalam proses recruitment pekerja, menurut Wawa Karwati,

Asisten Kepala HRD Media Indonesia, ada lima tahap yang harus

dilakukan. Pertama adalah proses Penyortiran berkas yang dilakukan

oleh HRD, hanya berkas yang sesuai dengan kriteria kebutuhan User

lah yang akan diterima. Kedua, wawancara dengan pihak HRD dan

User. Ketiga, Skilltest, pada tahap ini calon pegawai akan diuji

keterampilan atau skill sesuai dengan pekerjaan yang akan dibutuhkan

(dilamarkan). Ketiga, tes kemampuan bahasa Inggris yang dibuktikan

dengan hasil score TOEFL terbaru dari lembaga yang sudah

ditentukan, dalam hal ini Media Indonesia menentukan lembaga tes

tersendiri yaitu LIA, dengan Score Toefl minimum 450. Keempat,

psikotes. Jika ke-empat tahapan tes tersebut mampu dilalui calon

pegawai, maka calon pegawai berhak mengikuti test terakhir yaitu,

medical chack-up.198

Setelah calon pegawai ditetapkan diterima sebagai bagian dari

Media Indonesia, wewenang selanjutnya langsung diserahkan kepada

User bagian yang membutuhkan, sehingga HRD tidak memiliki

wewenang untuk mendistribusikan pekerja. Artinya, User yang

langsung menentukan pekerja akan ditempatkan di bagian mana.

Mengenai pekerja di Media Indonesia, pekerja di tempatkan

sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Di beberapa bidang, seperti

researcher dan design, latar belakang pendidikan sangat diutamakan.

198

Wawancara pribadi dengan Asisten HRD, Wawa Karwati, Rabu 4 Mei

2016

Sedangkan untuk reporter, di tempatkan sesuai dengan keahlian yang

dimiliki meskipun berbeda denga latar belakang pendidikan. Sehingga

dengan latar belakang non-jurnalis atau non ilmu komunikasi masih

bisa berpeluang untuk diterima bekerja di Media Indonesia selama

memiliki kecakapan atau skill yang sesuai dengan kriteria yang telah

ditetapkan oleh Media Indonesia.

“Kalau reporter memang dari mana aja, semua jurusan gak

harus komunikasi aja, tapi ada sastra Inggris yang penting dia

kan punya minat di tulis, dia bisa nulis segalamacem itu sih

kita masih bisa, karenakan masih ada tes lagi kaya tes nulis

berita, kalau dia memenuhi syarat dan oke ya masih bisa

masuk. Itu tergantung dari user yang minta”199

.

Selain membuka lowongan pekerjaan, Media Indonesia juga

merupakan media yang memungkinkan untuk melakukan pemecatan

karyawan, mutasi dan penaikan jabatan. Pemecatan karyawan akan

dilakukan apabila melanggar peraturan perusahaan seperti terlibat

dalam kasus asusila, narkoba, korupsi, dan lain sebagainya.

Mutasi juga kerap kali diterapkan oleh Media Indonesia, baik

itu dalam lingkungan Media Indonesia, maupun dalam lingkungan

media di bawah nanungan Media Group. Sebagai contoh mutasi di

dalam lingkungan Media Indonesia, Redaktur Polkam yang saat in

menjabat, yaitu Windy Dyah Indriantari pernah menjabat sebagai

Redaktur Ekonomi. Kemudian, contoh mutasi yang dilakukan di

sesama unit usaha Media Group, ketika Usman Kansong yang semula

bertugas atau bekerja untuk Metro TV kemudian dimutasi menjadi

Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab Media Indonesia yans saat

199

Wawancara pribadi dengan Asisten HRD, Wawa Karwati, Rabu 4 Mei

2016

ini menjabat. Asisten Kepala Divisi Pemberitaan yang kini menjabat,

yaitu Ade Alawi sebelumnya juga pernah ditempatkan menjabat

sebagai pemimpin redaksi di Lampung Pos.

“Ada orang yang pindah-pindah diantara grup itu kan, kaya

dulu saya di Metro, saya dipindah kesini, sebaliknya juga ada.

Anak-anak Media Indonesia yang dipindah ke Metro, ada yang

pernah ditaruh di Lampung Post. Kalau posisi ya sama, setara

dengan yang lain, statusnya ya unit usaha. Kita biasa

dipindah-pindahin, harus siap terutama di level manager ke

atas lah, tau-tau di pindahkan ke Media Indonesia, ke Metro,

kita tidak bisa menolak sih sebetulnya karena sudah ada

semacam kesepakatanlah, terutama di level atas. Tapi di level-

level bawah juga terjadi seperti anak-anak Media pindah ke

Metro, itu sih kira-kira”.200

Hal yang menjadi pertimbangan pemutasian karyawan atau

pegawai adalah, karyawan atau pegawai tersebut memiliki kapasitas

atau kemampuan di bidang tersebut sesuai dengan pengalaman atau

trade record nya.

Sesuai dengan pernyataan Direktur Pemberitaan, Usman

Kansong, memang terjadi perpindahan pegawai diantara sesama media

di bawah nanungan Media Group. Kenyataan di lapangan menunjukan

bahkan wartawan atau reporter Metro TV baru, di training di Media

Indonesia yang disebut dengan JDP. Mereka ditugasan untuk meliput

berita dan melaporkannya untuk Media Indonesia. Hal ini dinilai

sebagai salah satu sinergi dan kerjasama dengan unit usaha di bawah

nanungan Media Group oleh Direktur Pemberitaan, Usman Kansong.

“Ya, itu namanya proyek terintegrasi. Kenapa mereka yang

baru-baru itu d itempatkan dulu di cetak, itu karena nomor

satu agar semangat bahwa MetroTV itu punya sodara namanya

Media Indonesia, punya sodara yang namanya online, ya di

200


1 April 2016

mainset kamu harus tertanam untuk anak-anak yang baru ini

,jadi itu dalam konteks integrase”.201

Selain Mutasi, rangkap jabatan atau double job juga terjadi di

Media Indonesia. Asisten Kepala Divisi Pemberitaan, Ade Alawi

sebelumnya menjabat sebagai Biro Media Indonesia merangkap Biro

Lampung Pos sekaligus. Tak hanya di di level itu,karyawan biasa

terutama reporter juga seringkali dibebankan dua pekerjaan sekaligus.

misalnya dalam hal peliputan untuk Media Indonesia dan

mediaindonesia.com, Direktur Pemberitaan,Usman Kansong

menuturkan bahwa:

“Kalau mediaindonesia.com di bawah naungan Media

Indonesia tetapi kalau metroTVnews.com bukan, tapi

mediaindonesia.com juga punya manajemen dan pekerja

sendiri”.202

Pernyataan Direktur Pemberitaan di atas sangat kontradiktif

dengan hasil wawancara tidak terstruktur Peneliti dengan salah satu

wartawan Media Indonesia yang bekerja sebagai Reporter di bagian

Polkam yang menyatakan bahwa:

“Nggak lah,kan wartawannya kita-kita juga, ya beritanya juga

sama dari kita juga”203

.

Pernyataan tersebut menjadi sangat menarik dalam kajian

ekonomi politik media, di mana praktik komodifikasi pekerja menjadi

nyata adanya dengan pemanfaatan tenaga kerja untuk efektifitas dan

201


1 April 2016 202


1 April 2016 203

Berdasarkan hasil wawancara tidak terstruktur dengan Reporter Polkam

Media Indonesia, Putra, pada 24 Maret 2016

efesiensi . Hal ini sangat menguatkan pernyataan Idi Subandy Ibrahim

dalam Hardt (2005) yang menyatakan bahwa berita akan dimakna

sebagai industri atau bisnis berita terutama tatkala praktik jurnalisme

sangat digerakkan oleh pasar dan jurnalis mulai menjadi sekedar

sekrup dalam mesin industri bisnis biasa204

.

Menyoal dan menelisisk mengenai hubungan pekerja dan

pemilik media, dalam kaitan ini berbentuk intervensi, secara tegas

keempat narasumber dari Direktur pemberitaan, Asisten Direktur

Pemebritaan, staff iklan dan Marketing, hingga Asisten kepala HRD

membantah adanya hal tersebut, jawaban yang dikemukakanpun serba

normatif, diantaranya adalah:

1. “Kadang-kadang ada usulan misalnya gini, preference Pak Surya

bisa berbeda dengan kita dalam konteks dan Pak Surya juga tidak

mengatur kita juga”.205

Kata-kata „kadang-kadang ada usulan‟ menjadi sinyal bahwa pemilik

media memberikan usulan terkait pemberitaan di Media Indonesia

2. “Tapi besaran kebijakan yang besar-besar sudah ditentukan oleh

Dewan Redaksi”. “Karena persoalan di bawah itu sudah ada grand

theory nya, atau ada teorinya yang disepakati bersama”.

Perlu kita ingat bahwa dalam struktur organisasi yang ada di Media

Indonesia, terdapat Dewan Redaksi Media Group, Dewan Redaksi di

Media Indonesia merupakan bagian dari Dawan Redaksi Media Group

itu sendiri. Sehingga dengan kata lain, besaran kebijakan di Media

204

Hanno Hardt, Critical communication Studies (terj),

(Yogyakarta:Jalasurta), h. xvi 205

Wawancara pribadi dengan Direktur Pemberitaan, Usman Kansong pada 1 April

2016

Indonesia juga ditentukan oleh Dewan Redaksi Media Group yang

sudah menjadi grand theory dan disepakati bersama.

3. “Yang penting kan kesepakan kita di Media Group”.206

Hal ini mengisyaratkan bahwa terdapat bentuk-bentuk kesepakatan

termasuk dalam hak kontan pemberitaan di Media Indonesia terutama

melalui tangan Dewan Redaksi Media Group.

Melihat pernyataan dari hasil wawancara Peneliti di atas,

mengisyaratkan bahwa sebenarnya ada intervensi dari pemilik Media

terkait pemberitaan terutama untuk kata-kata yang sengaja penulis

berikan cetak tebal (Bold).

Selain berdasarkan hasil wawancara di atas, adanya intervensi

dan campur tangan pemilik media juga sangat terlihat dari hasil temuan

Peneliti Dengan Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan ilmu Politik

Universitas Indonesia yang pernah melakukan penelitian di Metro TV,

serta narasi dalam buku Editorial Surya Paloh, sebagai berikut:

“Terus saya pernah melakukan penelitian di Metro,ketemu

dengan redaksinya, ngomongnya sih wajar, normative, tidak

ada intervensi, sesuai dengan kaidah-kaidah, tapi kan kalau

kita kualitatif kita gak datang skali,semakin kita sering datang

makin cair dan semakin terbuka, tapi semakin lama

diamengakui bahwa dia hanya mengikuti keingainannya si

Surya Paloh, itu juga termasuk komodifikasi informasi ya”207

.

“Dalam setiap kesempatan, Surya memang selalu berusaha

mengamati siaran Metro TV, termasuk penampilan para

presenternya. Sebagai pemilik, ia mendambakan agar setiap

harinya kualitas siaran Metro TV selalu meningkat. Demikian

206

Wawancara pribadi dengan Asisten Kepala Divisi Pemberitaan, Ade Alawi pada

18 April 2016 207


April 2016.

pula penampilan presenternya semakin perfect, sehingga turut

memikat para pemirsa208

.

“„Kenapa Pak Surya sering tampil di TV atau surat kabar?‟,

itu saya kira sangat wajar ya karena dia memiliki TV, yak an

dia yang punya. Masa dia yang punya TV tapi gak boleh

nongol di TV, yang tidak boleh adalah sebuah kesalahan

sebuah media itu adalah memutar balikan fakta”209

.

“Ya kita tahu lah kita kerja sama siapa, kita juga tahu mana

yang dia suka dan nggak kan, gak usah ditanyainlah tinggal

pinter-pinter ngemas beritanya aja supaya mereka suka, jadi

udah paham sendirilah”210

.

Dengan demikian, jelas bahwa terdapat campur tangan dan

intervensi dari pemilik media, dalam hal ini Surya Paloh terhadap

konten pemberitaan atau bahkan agenda media dari Media Indonesia.

Hal ini bisa dimaknai bahwa pekerja bukan lagi bagian dari kesatuan

konsep. Ia juga bukan perancang karya. bahkan, ia bukan tenaga

pelaksana. Dalam proses komodifikasi, konsep dipisahkan dari

eksekusi dan keahlian dipisahkan dari kemampuan melaksanakan

pekerjaan. Komodifikasi terkonsentrasi pada kekuatan konseptual di

kelas marjinal sebagai perwakilan pemodal. Pada akhirnya,

komodifikasi menjadikan pekerja sekedar koresponden, dengan

distribusi baru dari keahlian dan kekuatan dalam berproduksi. Hal

serupa dengan pernyataan Vraverman dalam Vincent Moscow yang

berpendapat bahwa:

Kerja itu terbentuk dari kesatuan konsepsi, atau kekekuatan

untuk mengimajenasikan dan merancang pekerjaan dan

pelaksanaan, atau kekuatan untuk menjalankannya. Dalam

proses komodifikasi, modal memisahkan konsepsi d ari

208

Usamah Hisyam, Editorial Kehidupan Surya Paloh, (Jakarta:

Dharmapena, 2007), h. 3-4 209



Berdasarkan hasil wawancara tidak terstruktur dengan Reporter Polkam

Media Indonesia, Putra, pada 24 Maret 2016

pelaksanaan, keahlian dan kemampuan untuk menjalankan

sebuah tugas. Ini juga memfokuskan kekuatan konseptual

dalam kelas marjinal yang merupakan bagian dari modal

ataupun merepresentasikan kepentingan modal.211

B. Komodifikasi Media Indonesia dijadikan sebagai kekuatan

Ekonomi dan Politik

Media Group memiliki sejumlah unit usaha dengan melakukan

spasialisasi baik secara vertikal maupun secara horizontal yang sudah

Peneliti jabarkan sebelumnya di BAB 3. Dengan demikian, Media

Indonesia hanya salah satu unit usaha yang berada di bawah nanungan

Media group atau di bawah kepemilikan Surya Paloh.

Meskipun Media Indonesia hanya salah satu diantara berbagai

unit usaha yang dimiliki oleh Surya Paloh, Media Indonesia memiliki

andil untuk memperkuat ekonomi maupun politik dari pemiliknya. Hal

ini disebabkan oleh posisi Media Indonesia yang strategis sebagai

usaha atau bisnis di bidang media yang mampu menjangkau khalayak

dalam jumlah yang banyak untuk menghegemoni mereka.

Secara kekuatan distribusi, Media Indonesia merupakan media

cetak yang tergolong dalam kategori High Bro media yang secara

nasional dilihat dari pendapatan atau oplah nya yang mencapai 280.380

eksemplar yang tersebar di 429 kabupaten/kota di 34 provinsi, artinya

Media Indonesia mampu menyasar hampir seluruh provinsi di

Indonesia dan di baca oleh berbagai latarbelakang pembacanya

sehingga media Indonesia mampu mendistribusikan pesan atau

informasinya ke berbagai daerah di seluruh Indonesia.

211

Vincent Moscow, The Political Economy, h.140-141

Meskipun mampu bersaing dengan media cetak lainnya,

dengah oplah sebanayak 280.380, yang sebetulnya masih jauh dari

oplah yang didapatkan oleh Surat kabar Kompas sebesar ± 400.000,

dari segi pendapatan tentu saja mampu menyumbang pundi-pundi ke

kantong pemiliknya melalui Media Group sebagaimana yang diungkap

oleh Direktur Pemberitaan, Usman kansong sebagai berikut:

“Ya kalau posisinya dia sebagai salah satu dari anggota media

group gitu ya, hubungannya dengan yang lain saya kira

seimbang dia, sama, tidak ada yang dilebihkan. Misalnya kalau

di level direksi yang harus tanda tangan ya chairman ya Pak

Surya. Kemudian kita juga punya aturan seperti misalnya

harus ada setoran ke group, dari pendapatan kita setorkan

kepada Group. Setorannya memang berbeda-beda tetapi

dilihat dari besarnya unit usaha”212

.

Tidak hanya sebagai media yang mampu menghasilkan

pendapatan dan keuntungan untuk dirinya sendiri, Media Indonesia

sebagai sebuah unit usaha yang berada di bawah nanungan Media

Group, memberikan keuntungan tersendiri dan melakukan simbiosis

mutalisme dengan adanya program terintegrasi antara unit usaha yang

satu dengan unit usaha lainnya.

Berada di bawah nanungan grup besar (Media Group) yang

memiliki lebih dari satu unit usaha di bidang media massa, dianggap

menjadi kelebihan Media Indonesia. Selain keuntungan dalam bidang

finansial atau ekonomi, keuntungan dalam bidang image atau citra juga

di dapatkan oleh Media Indonesia. Sebagai contoh, jika suatu

kementrian atau BUMN melakukan-tender kerjasama dengan Citra

Activation, sebuah Event Organizer (EO) yang merupakan salah satu

212


1 April 2016

unit usaha Media Group, maka unit usaha media dalam Media Group

akan menjadi kekuatan, sehingga besar kemungkinannya acara tersebut

akan diliput oleh minimal tiga media nasional seperti Metro TV, Media

Indonesia dan metrotvnews.com. Contoh lainnya, Media Group

memiliki unit usaha di bidang katering yang dinamakan dengan

Indocater, Indocater ini memasok hingga ke PT. Freeport di Papua,

sehingga akan berpengaruh juga terhadap citra pemberitaannya.

Dengan kata lain, sinergi antara satu unit usaha dengan unit usaha

lainnya akan menghadirkan citra yang membangun daya Tarik brand

dari masing-masing unit usaha.

Sebagai contoh, Media Indonesia juga turut memberitakan unit

usaha lainnya di bawah naungan Media Group, baik itu dengan unit

usaha media maupun non media. Dengan unit usaha media, Media

Indonesia gencar dalam memberitakan pemberitaan Metro TV dengan

menyediakan kolom khusus terkait program acara ataupun ulasan

program yang ada di Metro TV, demikan hal nya dengan

metrotvnews.com. Hal ini dilakukan atas dasar barter promotion sesuai

pernyataan Asisten Kepala Divisi Iklan, Wendy Rizanto sebagai

berikut:

“Itu kita sistemnya sebagai barter promosi, jadi kita sistemnya

saling support satu sama lain di dalam Media Group ini, jadi

nanti untuk Metro TV dapat space sebesar ini, begitupula

dengan Media Indonesia di Metro TV, jadi misalnya kita punya

editorial MI atau ada edisi khusus yang akan dipromosikan di

Metro TV, jadikita saling promosi atau kita bilang barter

promotion. Jadi gini, yang terpakai di Media Indonesia itu

senilai 100 juta misalnya, MI juga dikompensasikan di Metro

TV sebesar itu, jadi lebih ke barter promosi, nominalnya di

hitung dan kita juga dapat space langsung dari Metro TV”213

.

Gambar 4.16

Metro TV214

Selain barter promotion dengan sesama bisnis media, Media

Indonesia juga melakukannya dengan bisnis non media di bawah

nanungan Surya Paloh. Dalam hal ini Media Indonesia lebih pada

mempromosikan binis usaha dalam kategori Hospitality seperti

perhotelan dengan menyajikan iklan atau bahkan ulasan-ulasan tentang

hotel tersebut.

213


Wendy Rizanto. Rabu, 4 Mei 2016 214


Gambar 4.17

Iklan Bali Interconinental

Selain barter promosion, unit usaha di bawah nanungan Media

Group juga memiliki program integrasi non promosi dengan cara

mengkonsumsi produk unit usaha yang dihasilkan. Sebagai contoh,

bangunan kantor Media Indonesia dan Metro TV di Kedoya, Jakarta

Barat merupakan bangunan yang kramik dan marmer nya di pasok

langsung dari PT. Pusaka Marmer Indah Raya (Pumarin), dimana

perusahaan tersebut dimiliki oleh Surya Paloh. Selain itu, pegawai di

Metro TV maupun di Media Indonesia mengkonsumsi makan siang

yang disajikan oleh PT. Indocater yang merupakan perusahaan

katering yang masih dimiliki oleh Surya Paloh.

Program terintegrasi dan barter promotion tersebut

menimbulkan tanda tanya besar terkait proses sirkulasi atau alur dan

sistem pemasukan yang didapatkan oleh Surya Paloh melalui Media

Group. Direktur Pemberitaan, Usman Kansong menyatakan bahwa

memang terdapat setorang yang masuk ke media group, seperti yang

Peneliti kutip berdasarkan hasil wawancara berikut ini:

“Kemudian kita juga punya aturan seperti misalnya harus ada

setoran ke group, dari pendapatan kita setorkan kepada Group.

Setorannya memang berbeda-beda tetapi dilihat dari besarnya

unit usaha”215

.

Dalam buku Editorial Kehidupan Surya Paloh, dinarasikan

bahwa PT. Indocater merupakan perusahaan yang memberikan andil

yang cukup besar untuk perluasan usaha Surya Paloh termasuk dalam

bidang pers. Pada tahun 1994 dinarasikan bahwa Media Indonesia

mengalami krisis keuangan besar-besaran sehingga PT. Indocater

tampil sebagai penyelamat keuangan dengan menyuntikkan sejumlah

dana untuk membantu krisis keuangan yang terjadi di Media Indonesia

Pada saat itu. Melihat kenyataan seperti itu tentu akan menimbulkan

pertanyaan tentang mnajemen keuangan yang dimiliki oleh masing-

masing unit usaha di bawah nanungan Media Group. Ketika Peneliti

mengkonfirmasi hal tersebut ke Asisten Kepala Divisi Pemberitaan,

Ade Alawi beliau menyangkal dengan mengatakan kalimat berikut ini:

“Nggak dong, itu kan sendiri-sendiri, masing-masing ada

penanggung jawabnya jadi gak akan merembet ke mana-

mana”216

.

215


1 April 2016

216 Wawancara pribadi dengan Asisten Kepala Divisi Pemberitaan, Ade

Alawi pada 18 April 2016

Namun, ketika Peneliti mengkonfirmasi kembali perihal

tersebut ke Asisten Kepala Iklan dan Marketing, Wendy Rizanto,

Peneliti mendapatkan jawaban sebagai berikut:

“Ya, pada dasarnya kita sampai saat ini masih berusaha untuk

mandiri. Jadi membiayai semua kebutuhannya, semua

kebutuhan operasional MI itu secara mandiri. Sejauh ini

mandiri, tapi kan kita sejauh ini share ya, misalnya

ruangannya ini kan kita share antara Metro TV dengan MI

pasti share untuk listrik, ada beberapa hal yang sebenarnya

kita share dengan yang lainnya”217

.

Meski pernyataan tersebut kontradiktif, dapat peneliti ketahui

dan simpulkan bahwa unit usaha di bawah nanungan Media Group

terkoneksi satu dengan lainnya dan saling memberikan support baik itu

dari segi citra atau image maupun dari segi finansial.

Media Group nyatanya begitu apik membangun sinergi unit

usaha yang satu dengan unit usaha lainnya melalui program integrasi

baik itu dari segi program maupun kepegawaian yang dibangun

melalui training pegawai yang dilakukan rutin oleh Media Group

untuk seluruh pegawai di bawah nanungan Media Group. Tidak hanya

piawai dalam mengelola sinergi di dalam, tetapi Media Group juga

menerapkannya dengan kliennya di berbagai kesempatan. Sebagai

contoh, selain PT. Indoceter yang membantu dan menyuntikan dana

untuk perusahaan pers di bawah naungan Media Group, Surya Paloh

juga turut menjalin kerjasama dengan Bank Mandiri melalui

peminjaman dana yang diberikan Bank Mandiri kepada Metro TV dan

Media indonesia. Sebagai kerjasama dalam bentuk lain, Metro TV

217



boleh membayar cicilan pinjaman tersebut dengan sejumlah durasi

iklan yang di tayangkan di Metro TV. Hal ini Peneliti kutip dari

petikan wawancara dengan Researcher Ekonomi Politik Media yang

juga pernah meneliti di Metro TV sebagai berikut:

Metro banyak utangnya di Bank Mandiri dan dia bayarnya

lewat program. Misalnya gini, blocking time taro lah sekarang

400 juta nah diabayarnya pake blocking time, misalnya

Mandiri mau apa, itu baru diBank Mandiri”218

.

Tak heran apabila kita akan menemukan iklan-iklan Bank

Mandiri di Metro TV maupun di Media Indonesia seperti berikut ini:

Gambar 4.18

Iklan Bank Mandiri219

Selain itu, Peneliti menilai bahwa Media Indonesia sangat apik

dalam menjalin hubungan dengan klien nya terutama untuk mereka

yang beriklan di Media Indonesia. Bahkan Media Indonesia juga

memberikan treatment khusus untuk klien nya dalam hal pemberitaan,

bahakan Media Indonesia juga menjaga (keep) agar sampai tidak

218

Wawancara Pribadi dengan Dr. Effy Zalfina Rusfian, M.Si, Depok, 21 April 2016.

219


membuat citra atau image mereka rusak dengan pemberitaan yang

tidak menguntungkan untuk mereka. Seperti yang diungkapkan oleh

Asisten Kepala Divisi Iklan, Wendy Rizanto sebagai berikut:

“Biasanya kan kita redaksi itu melakukan cover both sides kan,

jadi kalau misalnya ada sesuatu yang sedikit negative biasanya

mereka konfirmasi dulu kesana. Karena banyak juga klien yang

bermitra dengan kita, mereka tidak hanya harus di buat bagus

semua tapi kan gak seperti itu juga, itu juga jadi bahan

evaluasi untuk mereka. Begitu pula misalnya ada surat

pembaca, misalnya ada keluhan tentang suatu keluhat tertentu

gitu ya, yang kita lakukan adalah kita sampaikan dulu kepada

mereka „ini ada surat pembaca, silahkan ditanggapi‟ sehingga

kita bisa muat barengan. Kenapa? karena kita tahu bahwa

membangun image suatu perusahaan itu sangat sulit, jangan

sampai image yang bagus yang sudah mereka bangun bisa

rusak karena sesuatu yang mungkin saja itu hanya sebuah

kesalah pahaman, bukan murni kesalahan kan kita juga gak

tahu ya”220

.

Dengan demikian, komodifikasi informasi dalam hal ini

komodifikasi isi, khalayak, dan pekerja yang dilakukan oleh Media

Indonesia adalah semata-mata untuk menguatkan Ekonomi dari

Pemiliknya yaitu Surya Paloh.

Sedangkan terkait politik dan keterlibatan pemilik Media

Indonesia, Surya Paloh dalam perpolitikan dan Partai NasDem,

komodifikasi informasi ini juga dijadikan kekuatan politik yang

mendukung karir politik Surya Paloh. Bahkan hal ini tidak hanya

secara pribadi menguatkan karir politik Surya Paloh, tetapi juga turut

membangun citra atau image Partai NasDem dan turut melegitimasi

„kawan‟ politiknya.

220



Dalam membangun citra atau image Surya Paloh dan Partai

Nasdem, Media Indonesia selalu memberitakan citra positif untuk

keduanya, bahkan pemberitaan seputar Surya Paloh dan Partai

NasDem ini hampir setiap minggu diberitakan oleh Media Indonesia.

Tak jarang, isu-isu di lingkungan pemerintahan dimuat dengan

mengutip atau menajadikan pihak NasDem sebagai narasumber untuk

dimintai tanggapan seputar kasus tersebut, dengan tentu saja

pembingkaian yang positif dan normatif seperi kasus pejabat kepala

daerah yaitu Ahmad Wazir Noviadi yang ketika itu menajabat Bupati

Ogan Ilir yang tersangkut kasus narkoba misalnya, Partai NasDem

tampil dengan memberikan sejumlah argumen normatif untuk

mengomentari kasus tersebut.

Gambar 4.19

Partai Nasdem ikut berkomentar dalam kasus Narkoba

yang menyangkut Kepala Daerah dalam headline Media Indonesia

yang berjudul “Bersihkan Pejabat Negara dari Narkoba”221

221

Headline Media Indonesia edisi 15 Maret 2016

Berita ini menjadi headline di Media Indonesia pada edisi 15

Maret 2016. Dalam berita, Media Indonesia mengutip pernyataan

Surya Paloh yang diposisikan sebagai Ketua Umum Partai NasDem

yang mengomentari kasus tersebut dengan pernyataan bahwa

penangkapan Ovi terkait narkoba sebagai suatu hal yang memilukan,

menyedihkan, sekaligus memalukan. Selain itu, Surya Paloh

memandang bahwa Narkoba tak hanya merusak generasi bangsa saat

ini, tapi juga hingga tiga generasi, bahkan menghancurkan peradaban.

Terkuaknya kasus ini membuat Media Indonesia terus menyoroti kasus

narkoba terutama yang melibatkan Kepala Daerah, pemberitaan Partai

NasDem-pun berkali-kali muncul dengan frame sebagai partai yang

mempelopori tes urine dan giat dalam upaya pencegahan narkoba.

Gambar 4.20

Nasdem Pelopori Tes Urine222

222


Terkait pemberitaan Surya Paloh dan Partai NasDem ini tak

hanya ditempatkan di headline dan kolom politik, pemberitaan tentang

Surya Paloh bahkan pernah dijadikan kolom khusus. Seperti pada

tanggal 12 April 2016 yang memuat kolom Gelar Adat dengan judul

“Penghormatan Untuk Orang Terpilih” dengan porsi 1 halaman penuh

yang ditempatkan di halaman 11. Kolom Gelar Adat tersebut

dihadirkan untuk memberitakan prosesi atas penganugrahan gelar adat

Sutan Nata Negara yang disematkan untuk Surya Paloh. Kolom ini

memuat prosesi penganugerahan gelar adat tersebut dilengkapi dengan

gambar antusiasme warga dalam menyaksikan gelar adat tersebut.

Tidak hanya pemeberitaan Surya Paloh dan Partai NasDem,

Media Indonesia juga sering memberitakan konten pemberitaan yang

melegitimasi kalangan atau pihak yang mendukung dan didukung oleh

Surya Paloh dan Partai NasDem, yang menjadi agenda besar keduanya.

Hal ini bisa dicermati melalaui beberapa kasus seperti pemberitaan

seputar pilkada DKI dan Pembebasan Sandera WNI dari Abu Sayyaf.

Dalam kasus pertama, yaitu pemberitaan seputar pilkada DKI.

Media Indonesia jelas membingkai segala pemeberitaan Pilkada DKI

dengan memunculkan sosok Ahok sebagai pemimpin yang memiliki

popularitas dan elektabilitas yang tinggi yang tidak mudah dikalahkan.

Seperti yang telah diketahui, sejak 12 Februari 2016 Partai Nasdem

sudah resmi mendukung Ahok untuk kembali maju sebagai Calon

Gubernur DKI Jakarta di periode keduanya pada masa bakti 2017-2022

mendatang. Sejak NasDem resmi mendukung Ahok, secara otomatis

muncul banyak pemberitaan seputar Ahok di Media Indonesia dan

bahkan di Metro TV seringkali diundang sebagai narasumber dalam

program Mata Najwa.

Gambar 4.21

Putar Otak Cari Pendukung Ahok223

Gambar 4.22

Konsultasi Politik Abang Adik224

223

Media Indonesia edisi 28 Maret 2016 224


Seperti yang diungkapkan oleh Peneliti sebelumnya,

pemberitaan tentang Ahok ini tidak hanya diberitakan melalui Media

Indonesia saja, tetapi melalui Metro TV dan media online yang

merupakan media di bawah nanungan Media Group.

Gambar 4.23

Iklan Mata Najwa On The Stage225

Kemudian apabila kita mengunjungi laman

mediaindonesia.com dengan memilih #JAKARTAMEMILIH, maka

akan muncul pemberitaan seputar pilkada DKI Jakarta terutama

pemberitaan kandidatnya dengan didominasi oleh pemberitaan seputar

Ahok.

225


Gambar 4.24

#JAKARTAMEMILIH226

226

mediaindonesia.com diakses pada 29 April Pkl 21.24 WIB

Bila dilihat melalui kasus pemebebasan sandera WNI oleh Abu

Sayyaf, Media Indonesia juga secara intens memberitakan pembebasan

tersebut dan bahkan dijadikan headline dalam kolom khusus yang

membahas proses pelepasan sandera yang diinisiasi oleh Surya Paloh,

Hal ini tentu saja tidak hanya diberitakan di Medai Indonesia, Metro

TV bahkan membuat peliputan khusus dengan menghadirkan Bupati

Jolo dari Filipina sebagai narasumber.

Asisten Kepala Divisi Pemberitaan Media Indonesia, Ade

Alawi sendiri memandang bahwa sering tampilnya Surya Paloh dalam

media yang dimilikinya dinilai sangat wajar, seperti berikut ini:

“Posisi independen Media Indonesia kita menjaga hal itu ya,

karena pada dasarnya sesuai undang-undang pers, sebuah

media itu harus independen, cuma mungkin pertanyaan

publik“„Kenapa Pak Surya sering tampil di TV atau surat

kabar?‟, itu saya kira sangat wajar ya karena dia memiliki TV,

ya k an dia yang punya. Masa dia yang punya TV tapi gak

boleh nongol di TV, yang tidak boleh adalah sebuah kesalahan

sebuah media itu adalah memutar balikan fakta, jadi agenda-

agenda yang membangun masih tetap sama,kepercayaan

public harus kita jaga, bila kemudian ada porsi untuk pak

Surya Paloh ada di meda itu saya kira masih dalam batas

kewajaran, kita masih menjaga independensi dalam arti porsi

beritanya sama, dan kitapun juga masih dalam batas yang

normal, tidak ada agenda kita yang menjelek-jelekan partai

politik lain dan menggeda-gedekan partai tertentu”.227

Kutipan hasil wawancara tersebut, perlu digaris bawahi

terutama bagian kalimat “tidak ada agenda kita yang menjelek-jelekan

partai politik lain dan menggeda-gedekan partai tertentu”. Realitanya

adalah Media Indonesia melalui komodifikasi informasinya dijadikan

kekuatan bagi Surya Paloh dalam karir di dunia politik dan turut

membesarkan Partai NasDem.

Selain itu, yang menjadi menarik adalah Pernyataan dari

Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab Harian Media Indonesia,

Usman Kansong terkait makna dibalik kata Independen itu sendiri,

sebagaimana pernyataan berikut228

:

1. “Ya dalam konteks independensi, sebetulnyakan

independen itu punya makna. Independen tidak bermakna

netral. Independen itu tiga maknanya ya. Pilihannya tiga,

dia boleh netral, boleh mendukung, boleh mengkritik, itu

independen.

2. Media cetak itu kan independensinya relatif lebih longgar,

dalam artian dia boleh mendukung. Jadi kalau misalkan

media cetakpun mendukung pemiliknya atau mendukung

suatu partai atau salah satu kandidat itu tidak ada larangan

gitu.

3. Kalau kamu misalnya belajar ekonomi Media nanti akan

ada, akan keliatan kalau surat kabar boleh mendukung

sebetulnya kerana di negara-negara lain juga begitu.

4. pertanyaannya seputar independensi, ya kita bisa

mendukung, netral, kita bisa mengkritik, bahkan termasuk

mengkritik partai yang dimiliki oleh pemilik ya minimal

ada perbedaan pandangan

227




1 April 2016

Dari pernyataan di atas, jelas bahwa Media Indonesia

memposisikan ke-independensian nya dalam posisi mendukung

pemilik media yaitu Surya Paloh yang dalam hal ini termasuk

mendukung karir perpolitikannya. Perlu digaris bawahi bahwa

seharusnya makna independen ini tidak serta merta digunakan untuk

mendukung kandidat calon kepala daerah yang di dukung oleh partai

NasDem sebagaimana yang Media Indonesia lakukan untuk

mendukung Ahok dalam pemilihan Gubernur DKI periode tahun 2017-

2022 dalam frame pemberitaannya

Hal ini kemudian diperkuat oleh pernyataan Dosen Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang menyatakan

bahwa:

“Dulu, ada pendapat ada di beberapa buku lama yang

mengatakan bahwa “Anda ingin menang maka peganglah

media” atau “Jika Anda menguasai media maka Anda akan

menang”, lebih lanjut dikatakan bahwa pemilik media itu lebih

besar kecenderuangnnya untuk meng-exposure dirinya sendiri,

itu ada kecenderungan seperti itu karena dia kan pemiliknya,

tapi kita juga melihat di beberapa tempat di beberapa negara,

pemilik media itu gak menang. Jadi kembali lagi kalau kita

pengamat media kita lihat komodifikasi informasi dalam

komunikasi politik itu bagaimana memformulasikan isu-isu

tersebut sehingga itu menjadi daya Tarik, daya magnit untuk

konsumen”.229

Dengan demikian jelaslah bahwa komodifikasi informasi

Media Indonesia juga dijadikan sebagai kekutan politik melalui

kecenderungan untuk mencitrakan Pemilik yaitu Surya Paloh melalui

informasi yang disebarluaskan oleh media yang dimilikinya.

229


April 2016.

Ada sejumlah paradoks peran media dalam kaitannya dengan

kerja jurnalistik yang menjadi hal fundamental eksistensi media

sebagai ruang publik. Ilmuan John Hartley dalam Politics of Picture :

The Creation of the Public in the Age of Popular Media (1992)

menegaskan, televisi, surat kabar, majalah, dan media lainnya

merupakan domain publik, tempat di mana publik sering diciptakan,

oleh karenanya mengandung pemahaman public sphere. Saat media

lebih mengedepankan kepentingan politik pemilik maka faktanya

urusan dan harapan publik terpinggirkan dengan sendirinya.230

Bahaya peran ganda media sebagai jurnalis sekaligus corong

salah satu kekuatan sebenarnya terprediksi jauh-jauh hari. Pertama,

struktur pasar media kita memang sudah memasuki struktur

oligipolistik. Media lebih banyak berafiliasi ke grup-grup besar

sehingga para pebisnis yang menguasai banyak media di Tanah Air

sudah bisa dihitung jari. Struktur pasar media ini bertemu dengan

politik oligarki parpol. Hal lain yang paradoks dengan nilai

fundamental media sebagai ruang publik adalah pergeseran peran

jurnalis menjadi propagandis. Dari profesionalitas kerja mengabarkan

menjadi mengaburkan data atau fakta. Ketidakadilan penggunanaan

media kerap mendistrosi informasi yang diterima publik.231

Selain hal tersebut, Media Indonesia yang notabene adalah

media cetak yang dimiliki oleh seorang pengusaha sekaligus politisi, di

dalamnya akan terlihat suatu transformasi pesan-pesan atau nilai-nilai

230Gun Gun Heryanto, Wajah Propaganda Media, (Jakarta: diakses melalui

http://www.republika.co.id/berita/surat kabar/opini-surat kabar/14/07/17/n8ue0534-

wajah-propaganda-media, pada 10 April 2016 pkl. 20.35 WIB, 2014) 231

Gun Gun Heryanto, Wajah Propaganda Media.

http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/14/07/17/n8ue0534-wajah-propaganda-media

http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/14/07/17/n8ue0534-wajah-propaganda-media

yang secara tidak langsung akan menguatkan kekuatan ekonomi

maupun kekuatan politik dari sang pemilik.

Banyak contoh yang bisa disebut untuk menunjukkan bahwa

kepentingan industri media besar banyak didikte oleh kepentingan

pengiklan, kepentingan pemilik modalnya, untuk mengamankan

kepentingan ekonomi dan politiknya. Hal ini bukan merupakan

fenomena yang khas di Amerika, tetapi ia juga merupakan suatu

fenomena dimana juga terjadi di belahan Eropa, misalnya ketika

mantan Perdana Menteri Italia, Silvio Berlusconi, yang juga adalah

pemilik jaringan media terbesar di Italia, atau juga Perdana Menteri

Thailand, Thaksin Shinawatra, adalah juga pemilik media dan jaringan

telekomunikasi terbesar di Thailand.232

Dengan demikian, dengan adanya oligarki yang membentuk

konglomerasi media, akan mengancam diversity of content dan

keobjektifannya dalam memberitakan suatu hal atau suatu peristiwa

karena akan cenderung hanya mementingkan kepentingan pemilik atau

pengiklan, seperti yang diungkapkan oleh Dr. Effy Zalfina Rusfian,

M.Si., sebagai berikut:

“Nah sekarang ada yag namanya oligarki, konglomerasi

media, dia punya varian-varian sendiri untuk menguatkan satu

berita, kerugiannya ada dalam si konsumennya ini, kalau si

konsumen hanya mendapatkan isu dari satu perspektif saja,

hanya dari satu konglomerasi media saja, dia tidak punya

pembanding, dia tidak punya wacana lain, nah itu. Nah, kan

kita tahu pengaruh media itu dari Agenda Setting nya, dari

agenda media bisa jadi agenda publik, bisa jadi agenda

kebijakan. Tapi yang kita harapkan sebenarnya kalau media itu

kan harus berimbang, media itu kan harus objektif, media itu

kan mencerdaskan kehidupan bangsa, memberikan edukasi

232

Peter Philips, “Preface”, dalam Peter Philips & Project Censored,

Censored 1997: The News that Didn‟t Make the News, The Year‟s Top 25 Censored

News Stories, (New York: Seven Stories, 1997), h. 9

yang baik dalam kehidupan tapi dengan adanya komodifikasi

informasi, dengan adanya konglomerasi media, dengan adanya

oligarki dalam media, kita sebagai pengamat media kalau

menurut saya lebih banyak kerugiannya daripada

keuntungannya dari segi objektifitas pemberitaan”.233

Herman dan Chomsky dalam Henry Subiakto dan Rachmah Ida

telah menggambarkan model propaganda kelompok pemilik modal

yang mampu menetapkan premis-premis wacana publik, menentukan

informasi apa yang boleh dikonsumsi publik, dan terus-menerus

mengelola pendapat publik melalui propaganda234

. Dengan demikian,

media menjadi alat kepentingan politik, ekonomi yang isinya dipenuhi

dengan framing dan kebohongan yang semata-mata digunakan untuk

mendapatkan keuntungan.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Keterbukaan dan kebutuhan akan informasi membuat semakin

berkembangnya perusahaan pers dan media massa yang didukung

dengan demokratisasi pemerintahan. Perubahan sistem pemerintahan

di Indonesia turut serta membuka keterbukaan informasi dan

kebebasan pers.

Demokratisasi sistem pemerintahan yang berimbas pada

kebebasan pers berimbas pada semakin menjamurnya perusahaan pers

yang membentuk grup atau konglomerasi. Konglomerasi media yang

233

Wawancara Pribadi dengan Dr. Effy Zalfina Rusfian, M.Si, Depok, 21 April

2016. 234

Henry Subiakto dan Rachmah Ida, Komunikasi Politik, Media, dan

Demokrasi, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), h. 105

terjadi di Indonesia ini membentuk 12 grup yang memiliki beretas

media dan non media, spasialisasi secara vertikal dan horizontal ini

dilakukan untuk mendapatkan keuntungan.

Media Group sebagai sebuah grup konglomerasi media yang

dimiliki oleh pengusaha sekaligus politisi, Surya Paloh juga memiliki

berbagai macam unit usaha yang terdiri atas perusahaan media dan

media. Unit usaha yang bergerak dalam bidang media massa terdiri

atas televisi yaitu Metro TV, media cetak yaitu Media Indonesia,

Borneo News, Lampung Pos, media online seperti metrotvnews.com,

dan lain sebagainya. Sedangkan unit usaha non media massa atau yang

disebut dengan spasialisasi horizontal seperti perhotelan, katering,

perusahaan energy dan lain sebagainya.

Media Indonesia sendiri merupakan salah satu unit usaha bisnis

yang bergerak dalam bidang media massa yang berbentuk cetak. Media

Indonesia merupakan koran nasional yang terbit sejak 19 Januari 1970.

Pada 1987, pendiri Media Indonesia Teuku Yousli Syah bekerja sama

dengan Surya Paloh untuk mengelola surat kabar tersebut hingga

akhirnya resmi dimiliki oleh Surya Paloh. Sebagai sebuah media massa

yang dimiliki oleh seorang pengusaha sekaligus politisi, Media

Indonesia memiliki kepentingan untuk untuk mendapatkan keuntungan

baik itu dalam bidang ekonomi maupun politik, proses inilah yang

disebut seabgai komodifikasi.

1. Komodifikasi Informasi Media Indonesia

Komodifikasi merupakan proses transformasi pesan dan nilai

hingga menjadi sistem makna yang dapat dipasarkan. Sederhananya,

proses ini dilakukan untuk mendapatkan keuntungan dengan menjual

komoditas.

Dalam hal ini, Media Indonesia melakukan komodifikasi dalam

tiga hal sesuai dengan konsep yang ditawarkan oleh Vincent Moscow

dalam teori ekonomi politik media, proses tersebut mencakup

komodifikasi isi, komodifikasi khalayak dan komodifikasi pekerja.

Dalam konteks konten pemberitaan atau isi, Media ndonesia

melakukan komodifikasi isi dengan berbagai macam cara, yaitu

sebagai berikut:

1. Dengan memfokuskan konten pada bidang politik dan Ekonomi yang

dinamikanya selalu berkambang, Media Indonesia berupaya untuk

menarik pengiklan.

2. Dengan menghadirkan fokus yang berbeda atau pemberitaan yang

digali secara investigatif di setiap harinya (positioning).

3. Meskipun fokus pada pemberitaan politik dan ekonomi, Media

Indonesia tetap menghadirkan kolom selebritas untuk menarik

pengiklan dan menarik pembaca dari kalangan perempuan.

4. Melalui e-paper dan media online, Media Indonesia berharap

informasinya dapat sampai ke berbagai kalangan dengan distribusi

yang multi kanal atau dengan berbagai platform.

5. Melalui integrasi dengan unit usaha di bawah naungan Media Group

melalui GPRS atau bank data yang bisa diakses oleh semua unit usaha

di bawah Media Group.

6. Dengan kolom khusus atau pemberitaan yang dinaik cetakkan pada

hari tertentu atau peringatan hari besar seperti dalam rangka peringatan

Kartini, Hari Kebangkitan Nasional dan Kemerdekaan Republik

Indonesia.

7. Melalaui fokus internasional yang sering memberitakan tentang

kemiskinan, kesengsaraan, konflik di berbagai negara di dunia.

Selain komodifikasi konten pemberitaan atau isi, komodifikasi

juga dilakukan dengan menjual khalayak kepada pengiklan untuk

mendapatkan keuntungan, hal inilah yang disebut dengan komodifikasi

khalayak yang dilakukan melalaui:

1. Melalui target pembaca atau readership profile, pengiklan akan

mengetahui karakteristik pembaca media Indonesia sehingga akan

memudahkan jenis iklan mana yang akan mengiklankan produknya.

2. Melalui Komunitas Media Indonesia yang sering mengadakan

pelatihan atau training dan bekerjasama dengan perusahaan aau

nstansi, secara tidak langsung memaksa para peserta pelatihan tersebut

mengkonsumsi media Indonesia melalui benefit untuk gratis

berlangganan minimal tiga bulan.

3. Melalui kolom selebritas, pembaca dengan latarbelakang jenis kelamin

perempuan secara tidak langsung diserahkan kepada pengiklan untuk

jenisproduk tertentu.

4. Dengan partisipasi melalui SMS, komentar di media sosial, bedah

editorial, khalayak tidak hanya mengkonsumsi media, mereka juga

dilibatkan untuk memproduksi pesan atau konten.

5. Melalui integrasi dengan unit usaha di bawah naungan Media group,

khalayak secara tidaklangsung diapkasa untuk mengkonsumsi produk

unit usaha lainnya yang berada di bawah nanungan Media Group.

Tidak hanya komodifikasi isi dan khalayak saja, Media

Indonesia juga melakukan komodifikasi pekerja yang ditempuh

melalui berbagai cara, seperti di bawah ini

1. Adanya mutasi pekerja disesama unit usaha di bawah naungan Media

Group

2. Adanya rangkap jabatan unit usaha yang satu dengan unit usaha

lainnya

3. Adanya training pekerja baru Metro TV di Media Indonesia

4. Melalui adanya intervensi dari pemilik, pekerja hanya diposisikan

sebagai kepanjangan dari pemilik media dengan mengabaikan

kompetensinya.

2. Komodifikasi Informasi Media Indonesia dijadikan sebagai

kekuatan Ekonomi-Politik Surya Paloh

Menjadi perhatian yang perlu digaris bawahi dan perlu dikritisi

bahwa komodifikasi yang dilakukan oleh Media Indonesia baik

melalui isi, khalayak, maupun pekerja, dilakukan untuk dijadikan

kekuatan ekonomi dan politik pemilik, dalam hal ini Surya Paloh

sebagai pengusaha sekaligus politisi. Hal tersebut bisa dilihat melalui

beberapa hal, speerti di bawah ini:

1. Melakukan Barter Promotion dengan sesama unit usaha di bawah

nanungan Media Group.

2. Menjaga citra atau image klien atau pengiklan dalm pemberitaannya.

3. Membangun citra atau image Surya Paloh dan partai NasDem serta

melegitimasi pihak-pihaknya dengan dukungan yang dibingkai dalam

setiap pemberitaannya.

Media Massa merupakan domain publik, tempat di mana publik

sering diciptakan, oleh karenanya mengandung pemahaman public

sphere. Saat media lebih mengedepankan kepentingan politik pemilik

maka faktanya urusan dan harapan publik terpinggirkan dengan

sendirinya.

Dengan demikian, komodifikasi yang dilakukan oleh Media

Indonesia turut serta dijadikan kekuatan ekonomi dan politik sang

pemilik media. Dari tinjauan kritis, praktik konglomerasi atau adanya

oligarki dalam media yang diwujudkan dalam komodifikasi, akan

menyebabkan terancamnya diversity of content sehingga khalayak

cenderung tidak akan mendapatkan informasi dengan frame yang

variatif. Selain itu, praktik komodifikasi ini akan mengancam

objektifitas dan ke-independensian media dengan hilangnya ruang

publik karena bergesernya jurnalis menjadi propagandis.

B. Saran

Berdasarkan penelitian ini dan melihat fenomena yang

ada,maka Peneliti memeliki beberapa saran, yaitu:

1. Sebagai pemilik media, hendaknya pemilik tetap memposisikan media

massa sebagai jembatan aspirasi massa dan mememnuhi kebutuhan

informasi masyarakat seperti menjalankan fungsinya dalam hal

edukasi, hiburan, dan lain sebagainya tanpa mengabaikan fungsi-fungsi

tersebut.

2. Saat ini, tanpa adanya modal yang besar, kecil sekali kemungkinan

untuk dapat membangun sebuah bisnis media massa. Namun kendati

demikian, sebaiknya para pemilik media tetap memperhatikan kualitas

informasi atau pemebritaan yang disajikan

3. Sebagai Pemabaca atau khalayak yang mengkonsumsi media,

hendaknya kita lebih cerdas dalam mengkonsumsi media dengan

model multi step flow, yaitu tidak menajdi konsumen yang fanatik

terhadap satu jenis brand media massa saja, tetapi mengkonsumsi

media massa secara multi kanal.

4. Penelitian ini bisa dilanjutkan untuk meneliti praktik konglomerasi

media di dalam Media Group.

DAFTAR PUSTAKA

Biagi, Shierly. 2012. Media/Impact Pengantar Media Massa.

Jakarta: Salemba Humanika.

Bungin, Burhan. 2012. Analisis Data Penelitian Kualitatif, cet. ke-8.

Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Burton, Graeme. 2006. Yang Tersembunyi di Balik Media (terj).

Jakarta: Jalasutra.

Effendy, Onong Uchyana. 1989. Leksikan Komunikasi. Bandung:

Mandar Maju.

Farihah, Ipah Farihah. 2006. Panduan Penelitian UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta. Jakarta: Lembaga Penelitian UIN

Jakarta dengan UIN Jakarta Press.

Heryanto, Gun Gun. 2010. Komuniasi Politik di era Industri Citra.

Jakarta: PT. Lasswell Visitama.

Halim, Syaiful. 2013. Postkomodifikasi Media. Yogyakarta:

Jalasutra.

Hardt, Hanno. 2007. Critical communication Studies (terj).

Yogyakarta: Jalasurta

Hisyam, Usamah. 2007. Editorial Kehidupan Surya Paloh, Jakarta:

Dharmapena.

Ibrahim, Idi Subandy dan Bacharudin Ali Akhmad. 2014.

Komunikasi dan Komodifikasi. Jakarta, Yayasan Postaka

Obor Indonesia.

Kriyantono, Rachmat. 2008. Tekhnik Praktis Riset Komunikasi:

Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relations,

Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi

Pemasaran, cet. ke-3. Jakarta: Kencana.

Littlejohn, Stephen W. dan Karen A. Foss. 2011. Teori Komunikasi,

edisi 9. Jakarta: Salemba Humanika.

McQuail, Dennis. 1991. Teori Komunikasi Massa, Penerjemah Agus

Dharma. Jakarta: Erlangga

. 2012. Teori Komunikasi Massa McQuail, ed. 6,

buku 1,Penerjemah Putri Iva izzati JakartaL Salemba

Humanika.

Moleong, Lexy J. 2009. Metodelogi Penelitian Kualitatif, cet. ke-26

. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Moscow, Vincent. 1996. The Political Economy of Communication

1st

ed. London: Sage Publications.

.2009. The Political Economy of Communication

2nd

ed. London: Sage Publications.

Murdock, Graham dan Peter Golding. 2005. “Culture,

Communications and Political Economy,” dalam James

Curran dan Michael Gurevitch, ed., Mass Media and Society.

London: Bloomsbury, Academic.

Murdock, Graham dan Peter Golding, 1992. Political Economy of

Mass Communication, In Curan, James and Gurevitch,

Michael (eds.) Mass Media and Society. London: Edward

Arnold: A Devision of Holder & Stoughten

Nainggolan, Bastian. 2015. Konglomerasi Media Nasional: Tipologi,

Konsentrasi, dan Kompetisi Pasar. Dalam buku Ikatan

Sarjana Komunikasi Indonesia. Menegakan Kedaulatan.

NasDem. 2011. AD-ART Partai NasDem. Jakarta: Dewan Pimpinan

Pusat Partai NasDem

Nasrullah, Rulli. 2015. Media Sosial Perspektif komunikasi, budaya,

dan sosioteknologi. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Nasrullah, Rulli. 2012. Komunikasi Antarbudaya di Era Budaya

Siber. Jakarta: Kencana.

Noor, Henry Faizal. 2010. Ekonomi Media. Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada.

Nurudin. 2007. Sistem Komunikasi Indonesia. Jakarta: PT. Raja

Grafindo Persada

Pendidikan Nasional, Departemen. 2003. Kamus Besar Bahasa

Indonesia. Jakarta: Balai Pustaka.

Philips, Peter & Project Censored. 1997. The News that Didn‟t Make

the News, The Year‟s Top 25 Censored News Stories. New

York: Seven Stories.

Prasetyo, Bambang dan Miftahul Jannah. 2005. Metodelogi

Penelitian Kualitatif. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Rahayu. 2000. Analisis Dampak Pergeseran Karakteristik Industri

Pers pada Strategi Perusahaan dan Pembangunan Sumber

Daya Manusia. Bandung: Remaja Rosda Karya.

Rusadi, Udi. 2015. Kajian Media Isu Ideologis dalam Perspektif,

Teori dan Metode. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.

Subiakto, Henry dan Rachmah Ida. 2012. Komunikasi Politik, Media,

dan Demokrasi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.

Sudibyo, Agus. 2004. Ekonomi Politik Media Penyiaran.

Yogyakarta: LkiS.

Sugiono. 2007. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D.

Bandung: Penerbit Alfabeta.

Tebba, Sudirman dan Cecep Sastrawijaya, 2015. Bisnis Media Massa

di Indonesia. Tangerang: Pustaka IrVan.

Vivian, John . 2008. Teori Komunikasi massa. Jakarta: Prenada

Media Group.

Jurnal dan Penelitian

http://eprints.binus.ac.id/23262/1/2011-2-00535-

AK%20Abstrak001.pdf, diakses pada 13 Mei 2016, pkl

21.40 WIB.

Adila, Ismi. 2011. Spasialisasi dalam Ekonomi Politik Komunikasi

(Studi Kasus MRA Media). Jogjakarta: Jurnal Ilmu

Komunikasi, Vol. 1, No.1, April 2011

Arianto. 2011. Ekonomi Politik Lembaga Media Komunikasi.

Jogjakarta: Jurnal Ilmu Komunikasi, Vol. 1, No.2, Oktober

2011.

Arumdati, Penni. 2008. Analisis Kebijakan Pengenaan PPH Pasal

23 atas Jasa Pemasangan Iklan di Media Cetak melalui

Withholding Tax System. Depok: Skripsi Departeman Ilmu



Administrasi Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Universitas

Indonesia.

Lanna dan M. Azman Fajar. 2008. Diantara Cengkraman Negara

dan Pasar. Melawan monopoli, Oligopoli, dan Pemusatan

Kepemilikan Media. dalam Jurnal Sosial Demokrasi Vol.3

No.1 Juli - September 2008. Jakarta: Pergerakan Indonesia

dan Komite Persiapan Yayasan Indonesia Kita.

Fahrudin, Dedi. 2014. Konglomerasi Media Studi Ekonomi Politik

Terhadap Media Group. Jakarta: Jurnal Ilmu Sosial

Indonesia (JISI), volume 1 nomor 2, September.

Lanna dan M. Azman Fajar (Editoral). 2008. Melawan monopoli,

Oligopoli, dan Pemusatan Kepemilikan Media. Jurnal Sosial

Demokrasi. Jakarta: Pergerakan Indonesia dan Komite

Persiapan Yayasan Indonesia Kita. Vol.3 No.1 Juli -

September 2008

Manoarfa, Maya. 2011. Memahami Strategi Komunikasi Ormas

Nasional Demokrat Sebagai Embrio Partai Politik di

Indonesia. Semarang: Jurusan Ilmu Komunikasi Fakultas

Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro.

Diakses melalui https://core.ac.uk/download

/files/379/11727698.pdf, pada 12 Mei 2016, pkl. 21.15

WIB.

Musthofa, As‟Ad Musthofa. 2012. Komodifikasi Kemiskinan oleh

Media Televisi,. Jurnal Ilmiah Komunikasi | MAKNA Vol. 3

No. 1, Februari – Juli 2012.

https://core.ac.uk/download%20/files/379/11727698.pdf

https://core.ac.uk/download%20/files/379/11727698.pdf

Novita Putri, Indha. 2013. Spasialisasi Dan Konglomerasi Media

(Analisis Deskriptif Ekonomi Politik Media pada Kelompok

Kompas Gramedia). Jurusan Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik Universitas Brawijaya.

Nugroho, Y., Putri, DA., Laksmi, S. 2012. Memetakan Lansekap

Industri Media Kontemporer di Indonesia (Edisi Bahasa

Indonesia). Laporan. Bermedia, Memberdayakan

Masyarakat: Memahami kebijakan dan tatakelola media di

Indonesia melalui kacamata hak warga negara. Riset

kerjasama antara Centre for Innovation Policy and

Governance dan HIVOS Kantor Regional Asia Tenggara,

didanai oleh Ford Foundation. Jakarta: CIPG dan HIVOS

Yudistira, Pelembagaan Partai NasDem. Malang: Jurnal Ilmu Politik

program studi Ilmu Pemerintahan Universitas Brawijaya,

Diakses melalui:

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=276511

&val=6497&title=PELEMBAGAAN%20PARTAI%2NASD

EM pada 12 Mei 2016, pkl. 21.30 WIB.

Tyas, Sagitaning. 2010. Konglomerasi Industri Media Penyaiaran di

Indonesia Analisis Ekonomi Politik Pada Group Media

Nusantara. Jakarta: Skripsi Komunikasi dan Penyiaran Islam,

Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif

Hidayatullah.

Artikel, koran dan Internet

Beo Da Costa, Agustinus. 2014. Surya Paloh dibalik Impor Minyak

Angola, diakses melalui:

http://download.portalgaruda.org/article.php?article=276511&val=6497&title=PELEMBAGAAN%20PARTAI%252NASDEM



http://industri.kontan.co.id/news/surya-paloh-di-balik-impor-

minyak-angola, pada 13 Mei 2016 pkl 20.29 WIB

Dokumen Sekretaris Redaksi Media Indonesia yang diberikan tahun

2016

Dwi Prihadi, Susetyo. 2015. Berapa Jumlah Pengguna Facebook

dan twitterdi Indonesia:

http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150327061134-

185-42245/berapa-jumlah-pengguna-facebook-dan-twitter-di

indonesia/, (CNN Indonesia, 2015), diakses pada 30 Mei

2016 Pkl 22.21 WIB.

Heryanto, Gun Gun. 2014. Wajah Propaganda Media. Jakarta:

diakses melalui:

http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/14/07/17

/n8ue0534-wajah-propaganda-media pada 10 April 2016 pkl.

20.35 WIB

Hidayat, N. Dedy:

https://ashadisiregar.files.wordpress.com/2009/03/microsoft -

word-dedynurhidayat_teori-kritis3.pdf pada 30 Maret 2016

pukul 14.03 WIB.

Kominfo.https://kominfo.go.id/index.php/content/detail/3415/Komin

fo+%3A+Pengguna+Internet+di+Indonesia+63+Juta+Orang/

0/berita_satker, diakespada 30 mei pkl 22.15 WIB.

Liem,Merlyna. 2012. http://merlyna.org/2012/02/21/league-

of 13 media-concentration-in-indonesia/, diakses pada 3

Maret 2016 pkl 10.03 WIB



http://www.cnnindonesia.com/teknologi/20150327061134-185-42245/berapa-jumlah-pengguna-facebook-dan-twitter-di%20indonesia/



http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/14/07/17%20/n8ue0534-wajah-propaganda-media

http://www.republika.co.id/berita/koran/opini-koran/14/07/17%20/n8ue0534-wajah-propaganda-media

https://ashadisiregar.files.wordpress.com/2009/03/microsoft%20-word-dedynurhidayat_teori-kritis3.pdf

https://ashadisiregar.files.wordpress.com/2009/03/microsoft%20-word-dedynurhidayat_teori-kritis3.pdf




http://merlyna.org/2012/02/21/league-of%2013%20media-concentration-in-indonesia/

http://merlyna.org/2012/02/21/league-of%2013%20media-concentration-in-indonesia/

Kompas edisi 20 Januari 1995













Media Indonesia edisi 1 Juni 2016

Supadiyanto. 2013. Ekonomi Politik Media, Riset, Gerakan Sosial

dan Perubahan Sosial. Kutipan ini berbentuk makalah.

Makalah ini termuat juga di Kompasiana edisi Ahad, 19 Mei

2013 (bisa diklik di sini: http://media.kompasiana.com

/mainstream-media/2013/05/19/ ekonomi-politik-media-riset-

gerak an-sosial-dan-perubahan-sosial-557390.html) dan

pernah disampaikan dalam Sekolah Kementerian yang

digagas oleh Badan Eksekutif Mahasiswa Keluarga

Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (BEM KM UGM)

“Kabinet Bangkit Bergerak” di Gelanggang Mahasiswa

UGM Yogyakarta pada Sabtu, 18 Mei 2013 pukul 10.00.00 -

12.15.00 WIB

Website

http://www.indocater.co.id

http://www.lampungpost.co

http://www.mediagroup.co.id

http://www.mediaindonesia.com

http://www.metrotvnews.com

https://www.facebook.com/harianmediaindonesia/

https://twitter.com/search?q=mediaindonesia&src=typd

http://www.indocater.co.id/

http://www.lampungpost.co/

http://www.mediagroup.co.id/

http://www.mediaindonesia.com/

http://www.metrotvnews.com/

https://www.facebook.com/harianmediaindonesia/

Dokumentasi

Bersama Direktur Pemberitaan/Penanggung Jawab Harian Media

Indonesia, Bapak usman Kansong

Bersama Asisten Kepala Divisi Pemberitaan Harian Media Indonesia,

Bapak Ade Alawi

Bersama Asisten Human Resource Development (HRD) Harian Media

Indonesia, Ibu Wawa Karwati

Bersama Asisten Kepala Divisi Iklan dan Marketing Harian Media

Indonesia, Bapak Wendy Rizanto

Bersama Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas

Indonesia, sekaligus Researcher Ekonomi Politik Media, Dr. Effy

Zalfiana Rusfian,M.Si.

komodifikasi media cetak analisis ekonomi politik …

Documents