konflik dan solusi laut china selatan

Majalah Komunikasi dan Informasi

MAJALAH TANNAS Edisi 94 - 2012 33

Benturan kepentingan antar negara-negara di kawasan manapun berpotensi menyebabkan konflik dan bisa menciptakan instabilitas baik secara global maupun regional, konflik kepentingan yang bersumber dari kepentingan ekonomi, politik, sosial apabila tidak di manage dengan baik, bisa berujung terjadinya konflik secara langsung yang melibatkan kekuatan militer antar negara-negara tertentu yang merasa national interest mereka terusik. Demikian halnya dengan perkembangan konflik klaim wilayah teritori di laut China selatan yang melibatkan 6 (enam) negara, 4 (empat) negara anggota ASEAN (Malaysia, Philipina, Vietnam, Brunei) dengan China dan Taiwan, menurut argumennya masingmasing bahwa sebagian wilayah laut China selatan adalah wilayah kedaulatannya, bagi Indonesia meskipun tidak termasuk Claimant state tapi ada bagian dari pulau Natuna apabila China memaksakan klaim teritori akan masuk wilayah China, maka konflik di Laut China Selatan akan melibatkan Indonesia juga. Apabila konflik LCS berkelanjutan dan tidak ada solusi yang tepat, maka tidak mustahil akan terjadi konflik terbuka yang menggunakan kekuatan militer seperti

Konflik dan Solusi Laut China Selatan dan dampaknya bagi ketahanan NasionalKolonel Karmin Suharna, SIP. , MA

http://www. murphyonpiracy. com/wp-content/uploads/2012/09/china_ninedash_line. jpg


MAJALAH TANNAS Edisi 94 - 201234

apa yang menjadi salah satu prinsip klasik Clausewitz tentang perang di buku The Nature of War yang menyatakan sbb War is a mere continuation of policy by other means War is not merely a political act, but also a real political instrument, a continuation of political commerce, a carrying out of the same by other means, yang artinya bahwa perang hanyalah kelanjutan sebuah kebijakan menggunakan cara lain, Perang bukanlah hanya sebuah tindakan politik tetapi merupakan sebuah alat politik nyata, kelanjutan dari politik perdagangan dan dikerjakan seperti cara lainnya.

Ungkapan ini terbukti karena konflik militer skala kecil sudah terjadi antara China, Taiwan dan 2 Claimant states (Vietnam dan Philipina) diLaut China Selatan dengan fakta sbb: China vs Vietnam tahun 1988, kedua angkatan laut bentrok di Johnson Reef Kepulauan Spratly yang menyebabkan beberapa kapal laut Vietnam tenggelam dan 70 prajurit AL Vietnam. gugur, Taiwan vs Vietnam tahun 1995, Taiwan menembakan arteleri ke kapal angkatan laut Vietnam, China vs Philipina tahun 1996 tiga kapal patroli AL China terlibat baku tembak hampir 90 menit dengan

Kapal AL Philipina di kepulauan Spratly. Potensi konflik militer skala besar bisa saja terjadi kedepan apabila sengketa wilayah ini tidak terselesaikan dengan baik.

Ketika hal ini terjadi maka perang tidak hanya antara China dan Claimant states di LCS (4 anggota ASEAN), juga akan melibatkan konflik China dengan Amerika Serikat. Sebagai negara power Amerika Serikat pasti mempunyai kepentingan Ekonomi, Politik juga Militer di laut China selatan. Karena saat ini harus jujur diakui sudah ada persaingan pengaruh antara Amerika Serikat dan China diberbagai aspek dilingkungan global termasuk di Asia, meskipun hal ini dibantah secara halus oleh Amerika Serikat seperti apa yang diungkapkan oleh Hilary Clinton pada saat kunjungan ke China yang mengatakan bahwa President Barack Obamas administration did not want unhealthy competition between the Pacific powers, yang artinya bahwa Amerika Serikat tidak menginginkan terjadinya persaingan yang tidak sehat antara dua kekuatan di Pacific.

Walaupun ada sengketa wilayah di LCS, Sebagai Smart Super Power China sadar betul kemungkinan keterlibatan

militer Amerika Serikat apabila terjadi serangan militer oleh China terhadap salah satu Claimant states di LCS, dan China tidak akan gegabah bertindak menggunakan kemampuan militernya untuk memenuhi ambisi menguasai wilayah yang di klaim di LCS, oleh karena itu kemungkinan China policy untuk kasus LCS masih akan mengedepankan kepentingan ekonominya. Bagi Claiman States LCS anggota ASEAN (Vietnam, Philipina, Malaysia dan Brunei) termasuk Indonesia meskipun statusnya saat ini non Claimant States, kerangka penyelesaian sengketa secara Hukum Politik dan Diplomatik dengan frame work ASEAN harus menjadi prioritas karena langkah ini sangat adaptable ditinjau dari berbagai aspek. Potensi konflik di Laut China Selatan apabila tidak solusi yang tepat akan memberi dampak bagi kondisi regional dan punya efek bagi kondisi Ketahanan Nasional Indonesia.

MENGAPA LAUT CHINA SELATAN SANGAT PENTING

Sebuah kawasan atau negara dibelahan bumi ini akan menjadi primadona bagi kawasan atau negara lain manakala kawasan atau Negara

http://southchinaseastudies. org/en/images/stories/us_navy_100215-n-8421m-071_the_guided-missile_destroyers_uss_sampson_ddg_102_and_uss_pinkney_ddg_91_operate_in_the_south_china_sea. jpg



tersebut mempunyai aspek strategis yang bisa mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung terhadap kepentingan kawasan dan negara tertentu. Demikian halnya dengan kasus LCS, ada dua aspek yang membuat LCS menjadi penting bagi Negara manapun sbb: 1. Letak Strategis. Secara Geografi

Laut Cina Selatan dikelilingi sepuluh negara pantai (RRC dan Taiwan, Vietnam, Kamboja,Thailand, Malaysia, Singapura, Indonesia, Brunei Darussalam, Filipina). Luas perairan Laut Cina Selatan mencakup Teluk Siam yang dibatasi Vietnam, Kamboja, Thailand dan Malaysia serta Teluk Tonkin yang dibatasi Vietnam dan RRC. Kawasan Laut Cina Selatan (LCS) merupakan kawasan bernilai ekonomis, politis dan strategis yang sangat penting, kondisi geografis posisinya yang strategis sebagai jalur pelayaran perdagangan (SLOT) dan jalur komunikasi internasional (SLOC) yang menghubungkan Samudera Hindia dan Samudera Pasifik. Hal ini telah merubah jalur laut China selatan menjadi rute tersibuk di dunia, karena lebih dari setengah perdagangan dunia berlayar melewati Laut China Selatan setiap tahun. (lihat slide Why South China Sea Important? Ttg data perdagangan 3 Negara raksasa ekonomi: India, Amerika Serikat dan Jepang). Diperkirakan lebih dari setengah dari jumlah kapal kapal super tanker dunia melewati jalur laut ini. lihat peta di GAMBAR. 1.

2. Potensi ekonomi dan pentingnya

geopolitik termasuk kandungan kekayaan Alam yang ada di dalamnya telah menyebabkan terjadinya konflik klaim wilayah antara China dan sebagian negara negara anggota ASEAN yang berada wilayah laut China Selatan. Menurut data Kementrian Geologi dan

Sumber Daya Mineral Daya Republik Rakyat Cina (RRC) memperkirakan bahwa wilayah Spratly mempunyai cadangan minyak dan gas alam 17,7 miliar ton (1. 60 1010 kg), lebih besar di banding Kuwait negara yang menempati ranking ke 4 yang mempunyai cadangan minyak terbesar dunia saat ini dengan jumlah 13 miliar ton (1,17 1010 kg). Sementara kandungan gas alam di Laut Cina Selatan mungkin merupakan sumber hidrokarbon

yang paling melimpah. Sebagian besar hidrokarbon kawasan LCS dieksplorasi oleh Brunei, Indonesia, Malaysia, Thailand, Vietnam, dan Filipina. Perkiraan menurut United States Geological Survey dan sumber lain-lain menunjukkan bahwa sekitar 60% -70% dari hidrokarbon di LCS adalah gas sementara itu, penggunaan gas alam di wilayah ini diproyeksikan akan tumbuh sebesar 5% per tahun selama dua dekade mendatang, diperkirakan bisa mencapai sebanyak 20 triliun kaki kubik (Tcf ) per tahun lebih cepat daripada bahan bakar lainnya. Potensi kandungan cadangan minyak dan gas di LCS ini juga telah memicu semakin intensifnya situasi klaim teritorial dari negara-negara yang terlibat. (lihat peta (GAMBAR. 2) urutan angka yang ada dikotak

adalah sumber daya alam yang sudah di ekplorasi Claimant states dan non Claimant States di LCS) Kedua faktor penting yang diuraikan

diatas adalah alasan rational yang menyebabkan wilayah LCS menjadi sengketa antara 4 (empat) negara ASEAN (Vietnam, Philipina, Malaysia dan Brunei) dengan Cina dan Taiwan, penyelesaian permanen masalah LCS berdasarkan hukum internasional dan harus disepakati oleh semua pihak yang bertikai adalah solusi terbaik agar tidak

Gambar 2

Gambar 1



menimbulkan potensi konflik militer. Namun harus diakui bahwa sengketa LCS adalah persoalan yang tidak mudah serta membutuhkan waktu yang panjang, bagi Indonesia meskipun tidak termasuk Claimant State tetapi juga punya kepentingan di LCS, karena konflik klaim wilayah secara tidak langsung dengan China telah terjadi sekarang, menyangkut wilayah NKRI yakni Pulau Natuna, Khususnya Natuna Blok A.

Persepsi masing-masing Claimant States tentang legalitas kepemilikan Wilayah LCS.

Pihak yang bertikai mempunyai argument argument masing-masing untuk melegetimasi klaim kepemilikan wilayah yang disengketakan menurut versinya masing-masing seperti dibawah ini sbb:- China beranggapan bahwa LCS

merupakan wilayah kedaulatannya, China berpedoman pada latar belakang sejarah China kuno ttg peta wilayah kedaulatan China. Menurut China Pulau, pulau dan wilayah laut LCS ditemukan oleh

pendahulu China yakni Dinasti Han sejak 2 abad sebelum Masehi yang pada abad 12 sebelum Masehi oleh Dinasti Yuan pulau pulau dan wilayah laut di LCS di masukkan kedalam peta teritori China kemudian diperkuat dengan Dinasti Ming dan Dinasti Qing pada abad ke 13 sebelum masehi. Pada awal ke-19 dan abad ke 20 Cina mengemukakan bahwa kepulauan Spratly jaraknya kurang lebih 1. 100 km dari pelabuhan Yu Lin (P. Hainan) sebagai bagian dari kepulauan Nansha dan Kepulauan Paracel yang terletak di sebelah utara Kepulauan Spratly, jaraknya kurang lebih 277,8 km dari Pulau Hainan sebagai bagian dari Kepulauan Xisha bagian dari provinsi Hainan. Pada tahun 1947 China memproduksi peta Laut China Selatan dengan 9 garis putus-putus dan membentuk huruf U, serta menyatakan semua wilayah yang ada di dalam di garis merah terputus putus itu adalah wilayah teritori China. Sejak tahun 1976 Cina

telah menduduki beberapa pulau di Kepulauan Paracel dan pada tahun 1992 hukum Cina menegaskan kembali klaim tsb.

- Meskipun Taiwan masih dianggap bagian utuh dari Cina, tapi Taiwan pun sama mengklaim kepemilikan di wilayah LCS, klaim oleh Taiwan juga tidak ada argumen hukum yang jelas, saat ini Taiwan menguasai Pulau Aba [Taiping Dao], satu-satunya pulau terbesar di antara pulau-pulau di kepulauan Spratlys.

- Klaim Vietnam didasarkan pada latar belakang sejarah ketika Perancis tahun 1930-an masih menjajah Vietnam saat itu kepulauan Spratly dan Paracel dibawah kontrol Perancis. Setelah merdeka dari Perancis Vietnam mengklaim kedua pulau tsb, serta memakai argumen dasar landas kontinen. Vietnam mengklaim kepulauan Spratly sebagai daerah lepas pantai provinsi Khanh Hoa. Klaim Vietnam mencakup area yang cukup luas di Laut Cina Selatan dan Vietnam telah

Gambar 3



menduduki sebagian Kepulauan Spratly serta Kepulauan Paracel sebagai wilayahnya.

- Philipina mengklaim Spratly berdasarkan pada prinsip landas kontinen serta eksplorasi Spratly oleh seorang penjelajah Filipina pada tahun 1956, menurut data penjelajah Philipina bahwa pulau-pulau yang diklaim adalah: 1) bukan bagian dari Kepulauan Spratly, dan 2) tidak milik oleh negara manapun serta terbuka untuk diklaim. Tahun 1971, Philipina secara resmi menyatakan 8 pulau di Spratly sebagai bagian dari provinsi Palawan. Ada 8 pulau yang klaim dan dikuasai Philipina di Spratly, luas total lahan pulau-pulau ini adalah 790. 000 meter persegi.

- Klaim Malaysia berdasarkan atas sebagian wilayah di Spratly didasarkan pada prinsip landas kontinen, berkaitan dengan hal itu Malaysia telah membuat batas yang diklaimnya dengan koordinat yang jelas. Malaysia telah menempati tiga pulau yang dianggap berada dalam landas kontinennya. Malaysia telah mencoba untuk membangun garis antar pulau dengan mengunakan pasir dan tanah.

- Brunei Tidak mengklaim pulau-pulau, tetapi mengklaim bagian dari Laut Cina Selatan terdekat sebagai bagian dari landas kontinen dan Zona Ekonomi Eksklusif (ZEE). Pada tahun 1984,

- Brunei mengumumkan ZEE yang meliputi Louisa Reef di Kepulauan Spratly.

- Indonesia tidak termasuk claimant states wilayah laut China selatan khususnya Kepulauan Spratly. Namun, klaim Cina dan Taiwan di Laut China Selatan dengan 9 garis terputus dan bentuk hurup U mencakup kepada landas kontinen dan Zona Ekonomi Ekslusif Indonesia, ZEE secara otomatis mencakup ladang gas Indonesia yang di pulau Natuna. Pijakan hukum resmi Claiman States

terhadap LCS khususnya 4 anggota ASEAN (Vietnam, Malaysia, Philipina dan Brunei termasuk Indonesia juga meskipun statusnya Non Claimant

State) mengacu pada Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS (United Nation Convention Law Of The Sea))yang ditandatangani oleh 119 negara di Teluk Montego Jamaika tanggal 10 Desember 1982. Konvensi ini ditujukan untuk memperjelas ketentuan batas laut suatu negara. UNCLOS 1982 merupakan Konvensi PBB tentang Hukum Laut yang memuat upaya paling komprehensif PBB untuk menciptakan sebuah peraturan terpadu untuk tata kelola hak-hak negara di dunia terhadap lautan. Perjanjian itu membahas sejumlah topik, termasuk hak navigasi, hak-hak ekonomi, pencemaran laut, konservasi kehidupan laut, eksplorasi ilmiah, pembajakan, dan banyak lagi. Dengan diberlakukannya UNCLOS PBB, berharap sengketa perbatasan setiap Negara yang mempunyai wilayah laut bisa diselesaikan. Untuk memperjelas lihat peta (GAMBAR 3) yang dikeluarkan PBB

Konvensi PBB tentang Hukum laut (UNCLOS) yang ratifikasi oleh negara anggota PBB tahun 1982 memberikan

pengaruh terhadap sengketa wilayah oleh Claimant States dan Non Claimant State di LCS, bagian penting dari UNCLOS ini adalah memberikan hak kepada setiap Negara untuk menjadikan lautan dengan radius 200 mil dari daratan sebagai EEZ (Exclusive Economic Zone). EEZ merupakan lautan yang diberikan hak aktor Negara untuk dieksploitasi dan digunakan kepentingan perekonomian secara domestik Negara. Wilayah lautan diluar dari wilayah EEZ ini akan dianggap sebagai International Waters (Perairan Internasional) yang tidak boleh dieksploitasi oleh Negara. Vietnam, Taiwan, Filipina, Brunei, Malaysia dan AS merupakan beberapa Negara yang terus menerus memaksa agar China mentaati resolusi yang berdasarkan pada UNCLOS yang disebutkan diatas. Bagi China ratifikasi ini merugikan karena wilayah teritori yang klaim China berupa titik merah yang membentuk hurup U bertentangan dengan prinsip Konvensi PBB tentang Hukum laut (UNCLOS 1982). Lihat peta di (GAMBAR 4) klaim wilayah

http://gdb. voanews. eu/982A1D89-D445-45DC-AEBA-B885DC795F14_mw1024_s. jpg



di Laut China Selatan masing-masing Negara di LCS.

PROSPEK MANAJEMEN PENYELESAIAN KONFLIK.

Konflik secara umum merupakan perbedaan kepentingan yang melibatkan oleh 2 pihak atau lebih demikian halnya pertikaian dan sengketa wilayah antara China dan Claimant states di LCS yang selama ini terjadi karena adanya disintegrasi kepentingan antar kedua pihak yang bertikai, ada beberapa kemungkinan solusi sengketa LCS sbb: 1. Penggunaan kekuatan Militer.

Clausewitz, mengungkapkan bahwa War therefore is an act of violence intended to compel our opponent to fulfil our will. Perang adalah tindakan kekerasan yang bertujuan untuk menundukkan musuh agar mau mengikuti keinginan kita (pihak tertentu). Timbul pertanyaan di benak kita, apakah akan terjadi ungkapan ini untuk kasus LCS, mari kita cermati peta kekuatan militer, China vs Claimant states di LCS. Secara matematis kekuatan militer China jauh diatas baik dari aspek kwantitas dan kwalitas dibandingkan dengan

5 negara (4 Claimant States dan 1 non Claimant State) meskipun anggaran pertahanan dan kekuatan militer mereka di gabung, tetap masih terjadi ketidak seimbangan kekuatan, ini bisa lihat dari besarnya jumlah anggaran pertahanan, man power dan kondisi alut sista China terkini vs gabungan anggaran pertahanan dan kekuatan militer 5 negara (4 Claimant States dan 1 non Claimant State). Lihat (TABEL 1)

Apabila China menggunakan kekuatan militer untuk memaksakan kehendaknya penguasaan sebagian besar wilayah LCS, maka tidak mustahil akan terjadi konflik militer yang akan melibatkan Amerika Serikat sebagai salah satu negara Super power yang mempunyai kepentingan strategis secara Ekonomi, Politik dan Militer di kawasan LCS. Begitu pentingnya kawasan Laut China Selatan bagi Amerika Serikat, sehingga kebijakan A. S mengenai LCS dituangkan di buku strategi pertahanan Amerika Serikat 2012 hal 2, yang menyatakan while the U. S. military will continue to contribute to security globally, we will of necessity rebalance

toward the Asia-Pacific region. Our relationships with Asian allies and key partners are critical to the future stability and growth of the region. The maintenance of peace, stability, the free flow of commerce, and of U. S. influence in this dynamic region will depend in part on an underlying balance of military capability and presence. Over the long term, China. s emergence as a regional power will have the potential to affect the U. S. economy and our security in a variety of ways, artinya sbb: Militer AS akan terus memberikan kontribusi terhadap keamanan global, tetap menyeimbangkan kepentingan terhadap kawasan Asia-Pasifik. Hubungan dengan sekutu dan mitra kunci di Asia sangat penting bagi stabilitas masa depan serta pertumbuhan kawasan. Terciptanya perdamaian, stabilitas, jalur bebas perdagangan, serta pengaruh AS di kawasan yang dinamis akan tergantung pada keseimbangan yang mendasari kemampuan militer dan kehadiran. Munculnya China sebagai kekuatan regional dalam jangka panjang akan memiliki potensi yang mempengaruhi perekonomian dan keamanan AS dalam berbagai aspek. Dari tulisan yang termuat di dalam buku terungkap bahwa bagi Amerika Serikat China merupakan ancaman jangka panjang di Asia yang perlu diperhitungkan.

Harus diakui bahwa meskipun saat ini perekonomian Amerika Serikat sedang mengalami krisis, tapi dominasi Amerika Serikat di bidang inovasi tehnologi termasuk militer masih belum bisa tersaingi oleh negara manapun termasuk oleh China, hal ini bisa di lihat perbandingan besarnya Defence Budget (anggaran pertahanan) dan jumlah alut sista yang dimiliki China saat masih kalah sama Amerika Serikat. Lihat tabel perbandingan (TABEL 2).

Dominasi Amerika Serikat di bidang Militer di dunia termasuk di kawasan Asia Pasific sudah lama ada sejak Perang dingin di mulai dan berahir hal ini sejalan Tabel 1



dengan doktrin militer Amerika Serikat yang di jamin dengan UUnya agar AS ikut bertanggung jawab untuk keamanan Global, telah diimplementasikan sejak lama, hal ini bisa dilihat dengan cara Amerika Serikat membagi dunia menjadi 6 (tujuh) wilayah tanggung jawab militernya sbb: USNORTHCOM (United States Northern Command) wilayah Alaska, Canada, Mexico, USSOUTHCOM (United States Southern Command) untuk Amerika tengah dan selatan, USEUCOM (United States European Command) Eropa, USCENTCOM (United States Central Command) untuk Timur Tengah, Afrika Utara dan Asia Tengah, USSOCOM (United States Special Operations Command) (Komando operasi khusus), USAFRICOM (United States Africa Command) untuk Afrika. Sedangkan USPACOM (United States Pacific Command) bertanggung jawab untuk wilayah Asia Pacific, dimana China menjadi satu wilayah tanggung jawabnya. )

Dari aspek dislokasi, disposisi dan kemampuan alut sista yang dimiliki sangat mudah bagi AS untuk mengerahkan kekuatan militernya ke wilayah manapun didunia demikian halnya di Asia Amerika Serikat ada dalam posisi yang menguntungkan karena mempunyai perjanjian pertahanannya terutama Australia, Jepang dan Korea Selatan sehingga mempunyai Military base

di ketiga negara tersebut, aspek ini semakin membuat China ada di posisi yang tidak menguntungkan, hal ini di yakini menjadi salah satu pertimbangan bahwa China tidak akan menggunakan kekuatan militer menyerang Claimant sates di LCS untuk menyelesaikan sengketa wilayah, meskipun China capable untuk hal tersebut, karena China tahu betul bahwa Amerika Serikat tidak akan berpangku tangan apabila Cina menyerang salah satu Claimant sate di LCS. Bagi China penyelesaian kasus LCS saat ini kemungkinan berpedoman pada salah satu Prinsip teori perang Sun Tzu seorang Jenderal ahli strategis China yang hidup pada akhir abad ke 7 sebelum masehi yang terkenal sebagai pengarang buku The Art of War dimana dalam salah satu teorinya tentang offensive strategi mengungkapkan bahwa Know the enemy and know your self: In hundreds battles you will never be in peril , artinya ketahuilah musuhmu dan ketahuilah dirimu: Dalam ratusan pertempuran kau tidak akan pernah kalah. Oleh karena untuk masalah laut China selatan, China tidak akan menggunakan kekuatan militernya karena kemungkinan China sudah mempertimbangkan untung dan ruginya, China sangat faham betul apabila dipaksakan penyelesaian secara militer akan kalah serta membuat posisi China semakin terpojok.

2. Penyelesaian secara Hukum dan upaya Politik serta Diplomatik melalui ASEAN frame work merupakan cara yang paling tepat saat ini untuk sengketa di LCS, karena semangat kerja sama dan prinsip ASEAN untuk sengketa LCS ialah tidak menjadikan aksi saling mengklaim itu sebagai ajang rivalitas dan saling menghantam antar beberapa kekuatan, namun harus dicarikan solusi damai yang mengikat bagi semua pihak. Oleh karena itu kerangka ASEAN dalam penyelesaian sengketa LCS harus tetap mengedepankan langkah-langkah sbb: - Secara Hukum. Sengketa LCS

sebenarnya murni masalah hukum dan seyogyanya solusi masalahnya secara hukum juga. PBB sebenarnya sudah mempunyai UNCLOS 1982 sebagai landasan penyelesaian sengketa LCS, namun disadari penyelesaian sengketa lewat metode ini bukanlah hal yang mudah, karena akan menyangkut prinsip kedaulatan negara masing masing pihak yang bertikai. Solusi hukum sengketa ini memerlukan komitmen yang kuat tentang pentingnya penyelesaian masalah sengketa oleh kedua belah pihak, terutama China. Karena China adalah salah satu anggota tetap Dewan Keamanan PBB bagian dari 4 anggota tetap

Tabel 2



lainnya (Amerika Serikat, Inggris, Perancis dan Rusia). China mempunyai hak veto yang bisa membatalkan setiap resolusi Dewan Keamanan apabila dirasakan merugikan China. Kita berharap suatu saat ada reformasi di PBB yang mengatur hak veto di Dewan Keamanan PBB. Meskipun penuntasan sengketa melalui legal frame work ini membutuhkan waktu cukup panjang dan sulit dicapai karena kuatnya posisi China di PBB. Namun langkah ini harus terus menerus diupayakan ASEAN sebagai solusi permanen jangka panjang yang komprehensip agar terwujudnya penyelesaian sengketa di LCS melalui jalur hukum.

- Secara Politik dan Diplomatik. Meskipun langkah ini hanya merupakan langkah penyelesaian jangka pendek namun upaya ini dianggap merupakan solusi yang menyentuh akar pemasalahan penyelesaian sengketa LCS. ASEAN yang dianggap sebagai organisasi kerjasama regional yang solid dan bisa mewadahi semua kepentingan yang bertikai diharapkan bisa menyelesaikan konflik klaim wilayah di LCS. Sebenarnya ASEAN sudah menempuh metode ini, ketika ASEAN memprakarsai penyelesaian perselisihan wilayah di LCS tahun 2002 di Kamboja, dengan penanda tanganan DOC (Declaration Of Conduct (ialah dokumen yang mengatur pedoman saling menguntungkan yang harus disepakati oleh semua pihak yang mempunyai kepentingan di LCS antara ASEAN dan China ada 10 point kesepakatan penting)). Munculnya DOC adalah upaya ASEAN untuk menyikapi terjadinya beberapa insiden antara Claimant States di LCS, namun harus diakui bahwa DOC ini bukan perjanjian yang mengikat bagi yang

menandatanganinya oleh karena itu memerlukan upaya tindak lanjut yang komprehensip untuk realisasinya. Menyadari betapa rumitnya penyelesaian sengketa LCS, maka ASEAN perlu mengambil langkah langkah sbb:- Memperkuat Skope,

kapasitas dan ketentuan kepemimpinan bagi setiap anggota yang akan menjabat sebagai ketua ASEAN, sesuai dengan aturan rotasi jabatan yang telah ditentukan agar setiap pergantian ada penekanan upaya berkelanjutan untuk menuntaskan terhadap masalah penting bersama yang sedang dihadapi khususnya solusi konstruktip masalah sengketa Laut China Selatan. (untuk menghindari ketidak sepakatan sesama anggota yang bisa dimanfaatkan oleh China, contoh saat kepemimpinan Indonesia sebagai Ketua ASEAN tahun 2011, semua mempunyai kesepakatan suara ttg sengketa LCS, namun saat kepemimpinan Kamboja tahun 2012 terjadi perbedaan pendapat yang prinsip diantara anggota ASEAN karena sikap Kamboja yang dianggap terlalu menguntungkan pihak China untuk sengketa LCS.

- Mengupayakan perubahan status DOC menjadi COC (Code Of Conduct), sehingga kesepakatan perjanjian konstruktif tentang LCS bisa mengikat masing-masing pihak (China dan anggota ASEAN yang mempunyai kepentingan di LCS).

- Memaksimalkan fungsi mekanisme kerja lembaga internal ASEAN yang sudah di sepakati khususnya di bidang Maritim seperti ADMM (ASEAN Defence

Maritime Meeting), AMM (ASEAN Matime Forum) dan mengimplementasikan dilapangan terkait bidang maritime. Sedangkan melalui forum ARF (ASEAN Regional Forum) diharapkan bisa menghasilkan suatu konsensus kuat yang bisa memperkuat Posisi ASEAN khusus untuk penyelesaian sengketa di LCS.

- Mempertimbangkan melibatkan kekuatan luar yang mempunyai pengaruh kuat seperti Amerika Serikat, Jepang, India agar telibat aktif kegiatan ADMM dan AMM bersama sama ASEAN, hal ini dilakukan sebagai upaya penyeimbang dengan kekuatan China.

- Memperkuat upaya meningkatkan kerja sama bilateral secara terus menerus dengan tujuan pemanfaatan bersama secara simbiosis mutualisma potensi sumber daya alam yang ada di wilayah sengketa baik antar sesama anggota ASEAN maupun antar masing-masing anggota yang punya sengketa dengan China.

DAMPAK SENGKETA LCS BAGI KETAHANAN NASIONAL.

Bagi Indonesia meskipun sengketa LCS berstatus Non Claimant States, namun apabila tidak ada solusi yang tepat baik jangka pendek, maupun jangka panjang akan berdampak terhadap ketahanan nasional. Karena apabila kita telaah hakekat Ketahanan Nasional adalah keuletan dan ketangguhan bangsa yang mengandung kemampuan untuk menghadapi tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan guna menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara dalam perjuangan mencapai tujuan nasional sebagaimana diamanahkan Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Oleh sebab itu, Ketahanan Nasional merupakan



landasan konsepsional berupa pengaturan dan penyelenggaraan keamanan dan kesejahteraan yang meliputi seluruh aspek kehidupan Bangsa dan Negara. Sengketa wilayah di LCS bagi Indonesia apabila tidak terselesaikan dengan baik disadari dan tidak disadari bisa mengarah pada sengketa mendalam dengan China, seperti halnya Vietnam dan Philipina yang sudah melibatkan penggunaan kekuatan militer meskipun dalam skala kecil hal yang sama bisa terjadi kepada Indonesia, karena sengketa langsung akan terjadi apabila China memaksakan ingin menguasai wilayah LCS sesuai yang diklaimnya akan menyangkut salah satu wilayah kedaulatan NKRI yakni kepulauan Natuna, yang secara langsung menyangkut 2 aspek Ketahanan Nasional, yakni Geografi dan Sumber Kekayaan Alam yang terkandung didalamnya.

ALUR PIKIR DAMPAK SENGKETA LCS BAGI KETAHANAN NASIONAL.

Indonesia sangat menyadari bahwa penyelesaian sengketa di LCS mempunyai dampak terhadap Ketahanan Nasional oleh karena itu Indonesia ikut proaktif sebagai bagian dari ASEAN mencari solusi masalah ini. Langkah proaktif ditunjukkan secara nyata melalui peran Indonesia sebagai salah satu inisiator dalam pembuatan Draft DOC tahun 2002 di Kamboja. Sikap Indonesia yang mempunyai kepentingan

terhadap sengketa LCS tetap konsisten, seperti diungkapkan oleh Pak SBY pada KTT ASEAN ke 18 di Jakarta pada tanggal 7-8 Mei, 2011, beliau mengungkapkan stement sebagai berikut. Kita ingin ada yang disebut code of conduct, yang harus dihadirkan. Sudah cukup lama, lebih dari 15 tahun untuk membentuk code of conduct yang belum rampung. Kita ingin mempercepat akselerasi declaration of conduct menjadi code of conduct dengan demikian bisa mengatur semuanya untuk tidak terjadi apa pun di Laut China Selatan. Bagi Indonesia upaya Hukum dan Politik serta Diplomatik penyelesaian sengketa laut China Selatan lewat ASEAN frame work merupakan solusi yang paling tepat, dan harus diupayakan terus menerus.

Sengketa wilayah antara China dan 4 Claimant States (Vietnam, Philipina, Malaysia, Brunei dan Indonesia sebagai non Claimant State di LCS) adalah konflik yang rumit yang bisa menjurus ke konflik terbuka. Faktor penting penyebab wilayah LCS yang menjadi sengketa adalah potensi yang strategis bagi siapa saja yang menguasainya di tinjau aspek letak geografis serta kemungkinan potensi kandungan sumber daya alamnya yang melimpah. Penggunaan kekuatan militer oleh China bisa mengundang kehadiran Pihak ke 3 yakni Amerika Serikat. Namun demikian China sudah faham dan mengerti betul tentang kelemahan aspek ini, sehingga pendekatan kebijakan China di wilayah

sengketa saat ini masih pendekatan Economic interest.

Secara jujur sengketa laut Cina Selatan sebenarnya murni masalah hukum, mengenai batas laut antara beberapa negara ASEAN dengan RRC yang menyangkut beberapa wilayah yang berupa gugusan pulau di wilayah laut China Selatan. Namun penyelesaian lewat hukum sulit untuk di capai dalam waktu singkat sehingga effort ini harus dilakukan terus menerus sebagai upaya permanen jangka panjang. Sedangkan pendekatan pemecahan permasalahan jangka pendek yang adaptable dengan situasi dilapangan terkini melalui kerangka ASEAN adalah solusi masalah lewat jalur Politik dan Diplomatik, karena komitmen ASEAN untuk LCS sangat jelas ialah keinginan menghasilkan pedoman yang mengikat negara yang saling mengklaim wilayah di laut Cina Selatan agar semua masalah bisa dikelola dengan baik, tidak memunculkan konflik yang tidak dikehendaki. Karena apabila sengketa ini tidak terselesaikan dengan baik akan berdampak pada ketahanan regional yang bisa mempengaruhi ketahanan Nasional Indonesia. []

Biodata Penulis1. Nama : Kolonel Karmin Suharna, SIP. , MA2. Jabatan : Kasubdit Padnas, Ditjian Internasional,

Debidjianstrat, Lemhannas RI3. Status : K-034. Riwayat Penugasan : a. Danton di Timor Timur, 1989-1993 b. Staf Danki di Bali 1993-1999 c. Pasi Intel Korem Kasdim di Kodam III

Siliwangi, 1999-2002 d. Kadep Tik dan Nik dan Kabag BMC

Pusenif Bandung, 2002-2006 e. Dandim Kodim 3 Siliwangi, 2006-

2007 f. Pabandya di Staf Operasi Mabes AD,

2007-2009 (Binsat dan Latmagab) g. Lemhannas RI, 2011 -sekarang5. Riwayat Pendidikan : a. Akmil, 1988 b. Suspa Intel,1996 c. Suslapa, 1999 d. Seskoad, 2002 e. Susintel di Inggrish, 1995 f. National Defence University

Washington DC, 2009-20106. Penugasan : a. Operasi Seroja di Timtim b. Penugasan Monitoring Jajak

Pendapat/UNAMET c. Military Observer: 1) Bosnia-UNTAES, 1997-1998 2) Komandan Sektor Military

Observer di Kongo-MONUC, 2004-2005

7. Penugasan Latihan : a. Amerika Serikat b. Jepang c. Korea Selatan d. Australia e. Kamboja f. Vietnam g. Thailand h. Malaysia i. Filippina j. Singapura k. Mongolia

Gambar 5

konflik dan solusi laut china selatan

Documents