konflik internal partai golkar pasca pemilihan …

98
i KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN UMUM 2014 Skripsi Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Sosial (S. Sos) Oleh: Ade Mulyawan 1110112000029 PROGRAM STUDI ILMU POLITIK FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 2017

Upload: others

Post on 07-Nov-2021

14 views

Category:

Documents


0 download

TRANSCRIPT

Page 1: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

i

KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR

PASCA PEMILIHAN UMUM 2014

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

Oleh:

Ade Mulyawan

1110112000029

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2017

Page 2: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

ii

KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR

PASCA PEMILIHAN UMUM 2014

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh

Gelar Sarjana Sosial (S. Sos)

Oleh:

Ade Mulyawan

1110112000029

Di bawah bimbingan

Adi Prayitno, M.IP

NIDN: 0820088001

PROGRAM STUDI ILMU POLITIK

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2017

Page 3: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

iii

PERNYATAAN BEBAS PLAGIARISME

Skripsi yang berjudul

KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR

PASCA PEMILIHAN UMUM 2014

1. Merupakan karya asli saya yang diajukan untuk memenuhi salah satu

persyaratan memperoleh gelar strata 1 di Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Semua sumber yang saya gunakan dalam penulisan ini telah saya

cantumkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Islam

Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya saya ini bukan hasil karya asli

saya atau merupakan hasil jiplakan dari karya orang lain, maka saya

bersedia menerima sanksi yang berlaku di Universitas Islam Negeri (UIN)

Syarif Hidayatullah Jakarta.

Jakarta, 09 Juni 2017

Ade Mulyawan

Page 4: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

iv

PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

Dengan ini, pembimbing skripsi menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama : Ade Mulyawan

NIM : 1110112000029

Program Studi : Ilmu Politik

Telah menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul:

KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN UMUM

2014 ...........................................................................................................................

....................................................................................................................................

dan telah memenuhi persyaratan untuk diuji.

Jakarta, 09 Juni 2017

Mengetahui, Menyetujui,

Ketua Program Studi Pembimbing

Dr. Iding Rosyidin, M.Si Adi Prayitno, M.IP

NIP: 197010132005011003 NIDN: 0820088001

Page 5: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

v

PENGESAHAN PANITIA UJIAN SKRIPSI

Skripsi

KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR

PASCA PEMILIHAN UMUM 2014

Oleh

Ade Mulyawan

1110112000029

Telah dipertahankan dalam sidang skripsi di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Islam Negeri Jakarta pada tanggal 19 Juni 2017. Skripsi ini telah

diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Sosial (S. Sos) pada

Program Studi Ilmu Politik.

Ketua, Sekretaris

Dr. Iding Rosyidin, M.Si Suryani, M.Si

NIP: 197010132005011003 NIP: 197704242007102003

Penguji I, Penguji II,

Dr. Haniah Hanafie, M.Si Ana Sabhana Azmy, M.IP

NIP: 196105242000032002

Diterima dan dinyatakan memenuhi syarat kelulusan pada tanggal 19 Juni 2017.

Ketua Program Studi Ilmu Politik

Fisip UIN Jakarta

Dr. Iding Rosyidin, M.Si

NIP: 197010132005011003

Page 6: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

vi

ABSTRAK

Skripsi ini mengulas tentang konflik elite dalam permasalahan internal

partai di indonesia khususnya konflik internal yang terjadi di Partai Golkar pasca

pemilihan umum 2014 yang terbelah menjadi dua kubu yaitu kubu Aburizal

Bakrie dan kubu Agung Laksono. Metode yang peneliti gunakan untuk membahas

fenomena ini adalah metode penelitian kualitatif. Adapun tempat penelitian ini

dilakukan yaitu di Kantor Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar di Slipi,

Jakarta Barat. Teori yang dipakai adalah teori partai politik dari Andrew Heywod

dan Miriam Budiarjo; teori konflik dari Simon Fisher dan Ralf Dahrendorf; dan

teori elite dari Villfredo Pareto dan Gaetano Mosca.

Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pertama, awal pemicu terjadinya

konflik internal Partai Golkar adalah kegagalan Aburizal membawa Partai Golkar

memenangkan Pemilihan legislatif dan juga kegagalan pencalonan Aburizal

sebagai calon presiden yang diusung oleh Partai Golkar, serta perbedaan tafsiran

penyelenggaraan Munas IX yang kemudian dicurigai sebagai keinginan Aburizal

untuk kembali menjadi Ketua Umum Partai Golkar. Selain itu, dukungan Aburizal

kepada pasangan calon presiden dan wakil presiden Parabowo-Hatta pada Pilpres

2014, tidak diikuti oleh beberapa kader Golkar. Sehingga partai ini terbelah

menjadi dua yaitu kubu yang mendukung Aburizal dan kubu Agung yang

menginginkan perubahan kepemimpinan.

Kedua, setelah konflik berlarut-larut kemudian Jusuf Kalla menjadi

mediator islah kedua kubu untuk mengakhiri konflik ini. Tahap-tahapannya

adalah dengan membentuk tim penjaringan kepala daerah untuk pilkada serentak

2015, dilanjutkan dengan terbentuknya tim transisi dan diakhiri dengan Munaslub

pada tahun 2016.

Ketiga, dampak yang dihasilkan dari konflik ini sangatlah luas. Dampak

internalnya adalah keterlambatan gaji karyawan di DPP Golkar dan turunnya

elektabilitas partai selama konflik berlangsung. Adapun dampak eksternalnya

adalah terganggunya kinerja fraksi di DPR, kegagalan di pilkada serentak 2015

dan keluarnya Golkar dari Koalisi Merah Putih.

Kata kunci : konflik, Partai Golkar, elite.

Page 7: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

vii

KATA PENGANTAR

Segala puji syukur kehadirat Allat SWT yang telah melimpahkan segala

rahmatdan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang

berjudul: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN

UMUM 2014. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad

SAW, sang pembawa risalah Islam yang rahmatan lil’alamin.

Dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan banyak terima kasih

dan penghargaan kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam

menyelesaikan skripsi ini.

1. Prof. Dr. Zulkifli, M.A. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

2. Dr. Iding Rosyidin, M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Politik UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

3. Suryani, M.Si selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Politik UIN Syarif

Hidayatullah Jakarta.

4. Adi Prayitno, M.IP selaku dosen pembimbing skripsi yang telah sabar dan

telaten, serta dengan ikhlas meluangkan waktu, tenaga dan pikiran

membimbing penulis tahap demi tahap hingga selesainya skripsi ini.

5. Terima kasih kepada para penguji, Dr. Haniah Hanafie, M.Si dan Ana

Sabhana Azmy, M.IP yang telah menguji dan meneliti skripsi ini agar

menjadi sebuah karya ilmiah lebih baik.

6. Terima kasih yang terdalam kepada orang tua saya ibunda Ayomah dan

ayahanda Artawi, S.Sos, serta kakak dan adik-adik tercinta Mulia Rahmawati,

S.Sos.I, Arif Darmawan dan M. Arbi Setiawan.

7. Terima kasih kepada Pengurus DPP Partai Golkar, khususnya narasumber

Mustafa Raja yang bersedia untuk memberikan informasi terkait skripsi ini.

8. Terima kasih kepada kawan-kawan kosan: Abdi, Holil, Sulaiman, Rosi,

Saniman, Ikhsan, Wira, Haikal, Wafa, Mudhari dan lain-lain yang selalu

Page 8: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

viii

memberi bantuan di kala saya dalam kesulitan dan bersenang-senang walau

dalam keadaan susah.

9. Terima kasih kepada teman-teman kelas Ilmu Politik: Maulana, Hilman,

Kamal, Abudan, Aris, Oye, Dona, Fadil, Ambon, Ajo, Sopian, Yosep,

Ramdan, Imam, Riski, Aisyah, Lulu dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan

satu per satu.

10. Terima kasih kepada Muta’aliyah, Mala, Zahir, Revy, Afrilia, Novi, Mumut,

Ayu, Zizah, Ika, Resti dan semua orang yang telah menyemangati lahir dan

batin.

11. Terima kasih kepada para penghuni PLKI UIN Jakarta: Bang Beki, Bang Ari,

Indah dan lain-lain. Serta para volunteer PLKI: Habib, Ichsan, Sururoh dan

Natasya.

12. Terima kasih kepada keluarga besar HMI Komfisip, INCA, Amcor UIN

Jakarta dan alumni program Bahasa Prancis UIN Jakarta 2015-2016 yang

telah memberikan pengalaman ekstra kampus dalam menunjang akademisi

saya.

Ciputat, 09 Juni 2017

Ade Mulyawan

Page 9: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

ix

DAFTAR ISI

ABSTRAK.......................................................................................................... vi

KATA PENGANTAR........................................................................................ vii

DAFTAR ISI...................................................................................................... ix

DAFTAR TABEL ............................................................................................. xi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..................................................................... 1

B. Pertanyaan Penelitian.......................................................... 10

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian............................................ 11

D. Tinjauan Pustaka................................................................. 11

E. Metode Penelitian................................................................ 13

F. Sistematika Penulisan.......................................................... 16

BAB II KERANGKA TEORETIS

A. Partai Politik........................................................................ 17

B. Konflik................................................................................ 24

C. Elite..................................................................................... 32

BAB III PROFIL PARTAI GOLKAR DI PERPOLITIKAN INDONESIA

A. Golkar pada Awal Kemerdekaan........................................ 37

B. Golkar pada Masa Orde Baru.............................................. 41

C. Golkar Pasca Reformasi...................................................... 43

BAB IV KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN

UMUM 2014

A. Prakonflik Internal Partai Golkar....................................... 53

B. Konfrontasi dan Kericuhan................................................ 55

C. Puncak Konflik: Munas Bali vs Munas Ancol................... 57

D. Resolusi Konflik................................................................. 60

E. Dampak Konflik................................................................. 70

Page 10: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

x

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan ........................................................................ 76

B. Saran .................................................................................. 78

Daftar Pustaka................................................................................................... xii

Lampiran-lampiran

Page 11: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

xi

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1. Ketua Umum Golkar dari Masa ke Masa ......................... 36

Tabel 3.C.2. Perolehan Suara Hasil Pemilu 1999 ................................. 44

Tabel 3.C.3. Perolehan Suara Hasil Pemilu 2004 ................................. 47

Tabel 3.4. Perolehan Suara Hasil Pemilu 2009 ................................. 49

Tabel 3.5. Pasangan Capres-Cawapres dan Partai Pendukung ......... 51

Tabel 3.6. Perolehan Suara Hasil Pemilu 2014 ................................. 51

Page 12: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Partai politik merupakan fenomena umum dalam kehidupan

demokrasi dan keberadaannya memiliki arti yang sangat penting. Partai

politik berangkat dari anggapan bahwa dengan membentuk wadah

organisasi mereka dapat menyatukan orang-orang yang mempunyai

pikiran serupa sehingga pikiran dan orientasi mereka bisa dikonsolidasikan.

Dengan begitu, pengaruh mereka bisa lebih besar dalam pembuatan dan

pelaksanaan keputusan.1

Adapun definisi partai politik banyak dikemukakan oleh para ahli,

diantaranya adalah Carl J. Friedrich yang memberikan pengertian

mengenai partai politik:

“a political party is a group of human being, stably organized with the

objective of securing or maintaining for its leaders the control of a

government, with the further objective of giving to members of the party,

though such control ideal and material benefits and advantages. (Partai

politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan

tujuan merebut atau mempertahankan penguasaan terhadap pemerintah

bagi pemimpin partainya dan berdasarkan penguasaan ini, memberikan

kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat ideal serta

materil)”.2

Dilihat dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa partai

politik bertujuan untuk menguasai pemerintahan atau mempertahankannya,

1 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama,

2009), 403. 2 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 404.

Page 13: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

2

dan oleh karena itu partai politik wajib untuk memberikan keuntungan

yang diperoleh kepada para anggotanya. Seingga partai politik tidak

ditinggalkan oleh para pendukungnya.

Partai politik diharapkan menjadi perpanjangan tangan rakyat

dalam menyalurkan aspirasinya ke pemerintah. Sesuai dengan tujuan

dibentuknya partai politik, menurut Miriam Budiardjo, terdapat setidaknya

ada empat fungsi partai politik yang terkait satu sama lain. Pertama, partai

politik sebagai sarana komunikasi politik. Dalam hal ini, peran partai

adalah penggabung kepentingan dan perumus kepentingan. Sebagai

penggabung kepentingan, berarti ia menyalurkan aneka ragam pendapat

dan aspirasi masyarakat dan mengaturnya sedemikian rupa sehingga

kesimpangsiuran pendapat dalam masyarakat berkurang. Kemudian

pendapat, ide-ide, dan kebijakan atau aspirasi kebijakan itu diolah dan

dirumuskan sehingga dapat diharapkan mempengaruhi atau bahkan

menjadi materi kebijakan kenegaraan yang resmi. Pada intinya, kedua

fungsi tersebut menyatakan bahwa komunikasi politik merupakan proses

penyaluran aspirasi.

Kedua, sebagai sosialisasi politik. Ide, visi, dan kebijakan strategis

yang menjadi pilihan partai politik dimasyarakatkan kepada konstituen

untuk mendapatkan umpan balik berupa dukungan dari masyarakat luas.

Ketiga, sebagai sarana rekrutmen politik. Pada dasarnya partai dibentuk

untuk menjadi "kendaraan" yang sah dalam menyeleksi kader-kader

pemimpin negara. Keempat, sebagai pengatur konflik, nilai-nilai, dan

Page 14: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

3

kepentingan-kepentingan yang tumbuh dalam kehidupan masyarakat yang

sangat beraneka ragam, rumit, dan cenderung saling bersaing dan

bertabrakan satu sama lain. Sebagai pengatur atau pengelola konflik, partai

berperan sebagai sarana agregasi kepentingan yang menyalurkan ragam

kepentingan yang berbeda-beda itu melalui saluran kelembagaan politik

partai. 3

Di Indonesia terdapat banyak partai politik yang telah berdiri,

terutama setelah kemerdekaan Indonesia. Meskipun kemudian pada era

Orde Baru pemilihan hanya diikuti oleh tiga partai politik, tetapi kemudian

pasca reformasi keran kebebasan kembali dibuka dan orang-orang

berbondong-bondong membentuk partai politik.

Partai Golkar merupakan salah satu partai politik yang masih eksis

di Indonesia. Partai ini mempunyai akar sejarah panjang dalam

perpolitikan Indonesia. Massa pendukung partai ini pun sampai ke pelosok

tanah air. Dengan melihat sejarahnya sampai saat ini, maka tidaklah salah

bahwa Partai Golkar merupakan salah satu partai besar di Indonesia.

Pada awalnya Golkar bernama Sekretariat Bersama Golongan

Karya (Sekber Golkar) dan dibentuk secara resmi pada tanggal 20 Oktober

1964. Sekber Golkar adalah sebuah organisasi fungsionalis yang dibentuk

oleh Angkatan Darat sebagai reaksi atas PKI pada pemerintahan Soekarno.

Golkar didirikan oleh golongan militer khususnya Perwira Angkatan Darat

3 Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 405.

Page 15: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

4

yang menghimpun puluhan organisasi pemuda, wanita, sarjana, buruh, tani,

serta nelayan.

201 organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber Golkar ini,

dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7 (tujuh) Kelompok

Induk Organisasi (KINO) untuk menata heterogenitas di dalam tubuh

Sekber Golkar tersebut. Adapun KINO tersebut, yaitu:

Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)

Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)

Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)

Organisasi Profesi

Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM)

Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)4

Pada tanggal 4 Februari 1970 organisasi yang tergabung dalam

Sekber Golkar tersebut membuat keputusan bersama untuk mengikuti

pemilu melalui satu nama dan tanda gambar yaitu Golongan Karya

(Golkar). Logo dan nama ini tetap dipertahankan hingga sekarang. Pada

September 1973, GOLKAR menyelenggarakan Musyawarah Nasional

(Munas) pertama di Surabaya. Munas ini menghasilkan Mayjen Amir

Murtono sebagai Ketua Umum Golkar. 5

Kemudian partai ini menjadi alat kekuasaan pada rezim Orde Baru

oleh Soeharto. Dengan tiga kekuatan yaitu militer, birokrasi dan Golkar,

4 David Reeve, Golkar Sejarah yang Hilang, Akar Pemikiran dan Dinamika (Depok:

Komunitas Bambu, 2013), 312. 5

“Sejarah Partai Golkar”,[data online]; tersedia di

http://golkarbali.or.id/page/9/SEJARAH-PARTAI-GOLKAR.html ; Internet; diakses 29

November 2016.

Page 16: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

5

Soeharto dapat memimpin Indonesia selama 32 tahun. Selain itu kedekatan

Golkar dengan pemerintah inilah membuat Golkar selalu memenangkan

setiap pemilu pada zaman Orde Baru dimulai dari tahun 1977, 1982, 1987,

1992 dan 1998.

Setelah Soeharto jatuh, partai ini sempat di ambang kehancuran

karena desakan publik yang menilai partai ini adalah produk Orde Baru

yang korup. Namun di bawah ketua umum Akbar Tanjung, Golkar berhasil

meyakinkan publik bahwa Golkar yang sekarang adalah Golkar Baru.6

Setelah Presiden Soeharto mengundurkan diri pada tanggal 21 Mei

1998, jabatan presiden digantikan oleh wakilnya yaitu Bacharuddin Jusuf

Habibie. Banyaknya desakan publik untuk mengganti hasil pemilu 1997,

maka pemilu yang baru dilaksanakan secepat mungkin karena hasil pemilu

1997 sudah dianggap tidak dipercaya.7

Meskipun mendapat tantangan pembubaran menjelang pemilu

1999, namun Golkar akhirnya ikut dalam pemilihan dan mendapat posisi

kedua dari total 48 partai yang mengikuti pemilihan. Pada pemilu 2004,

Golkar keluar sebagai pemenang. Sayangnya pada pemilu 2009, perolehan

suara Golkar kalah oleh Demokrat dan PDIP dan harus puas berada di

posisi ketiga. Pada pemilu 2014, Golkar berhasil memperbaiki posisinya

dengan menduduki posisi kedua dalam perolehan suara secara nasional di

6 Akbar Tanjung, The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik

Era Transisi (Jakarta: PT Granedia Pustaka Utama, 2007), 8. 7 Haniah Hanafie, Suryani, Politik Indonesia (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta,

2011), 120.

Page 17: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

6

bawah PDIP. Sehingga dapat dikatakan bahwa Golkar konsisten berada di

tiga besar dalam setiap pemilu.

Namun keberhasilan partai ini menjadi salah satu partai besar di

Indonesia sayangnya harus dibarengi dengan berbagai konflik yang terjadi

di dalam tubuh partai, terutama pasca reformasi 1998. Beberapa konflik

yang terjadi, konflik terlama yang pernah terjadi di dalam partai ini adalah

konflik pasca pemilu 2014. Kubu Agung Laksono yang kecewa dengan

keputusan dan pencapaian ketua umum Aburizal Bakrie, kemudian

membuat Munas tandingan bersama dengan para pendukungnya. Sehingga

terdapat dua kepengurusan partai Golkar yang melaporkan hasil munasnya

dan masing-masing menganggap sah kepengurusannya. Jika dilihat dari

aktornya, konflik yang terjadi di tubuh Golkar ini adalah pertarungan elite

partai yang mengakibatkan terbelahnya partai menjadi dua kubu.

Elite menurut Vilfredo Pareto adalah kelompok kecil orang yang

mempunyai kemampuan tertentu yang memiliki pengaruh besar terhadap

masyarakat, sementara non elite tidak memiliki kemampuan untuk

mempengaruhi masyarakat.8 Pareto juga membagi elite dalam dua kelas,

yaitu elite yang berkuasa, terdiri dari kelompok kecil orang yang langsung

atau tidak langsung memainkan peran penting dalam mekanisme

kekuasaan politik dan elite yang tidak berkuasa yang terdiri dari kelompok

kecil orang yang terampil tetapi tidak terlibat dalam proses politik.9 Maka

elite partai adalah orang-orang yang mempunyai posisi penting dalam

8 Vilfredo Pareto, Mind and Society Vol 4 (London: Kessinger Publishing, 2003), 75.

9 Vilfredo Pareto, The Rise and Fall of Elites: An Application of Teoretical Sociology

Sosial Science Classics (New Jersey: Transaction Publishers, 1991), 67.

Page 18: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

7

struktural partai dan secara langsung terlibat dalam mekanisme kebijakan

partai.

Masalah di partai Golkar sendiri pada awalnya dimulai ketika

Rapat Pimpinan Nasional III berlangsung di Bogor pada tanggal 29 Juni

2012. Hasil rapat tersebut salah satunya adalah menetapkan ketua umum

Aburizal Bakrie sebagai bakal calon presiden dari partai Golkar. Namun

sampai hari pendaftaran calon presiden, Golkar belum mendapat dukungan

dari partai lain untuk membentuk koalisi. Sedangkan Partai Gerindra dan

Koalisi Merah Putih (KMP) sudah menetapkan pasangan Prabowo

Subianto dan Hatta Rajasa sebagai capres dan cawapres. Di pihak lain, ada

PDIP dan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) memasangkan Joko Widodo dan

Jusuf Kalla.10

Jusuf Kalla sendiri adalah mantan ketua umum Partai Golkar dan

awalnya merupakan salah satu bakal calon dari partai Golkar, namun harus

kalah saing dengan Aburizal Bakrie. Padahal ketika itu elektabilitas Jusuf

Kalla lebih tinggi dibandingkan dengan Aburizal Bakrie.11

Oleh karena itu,

Jusuf Kala kemudian menerima pinangan Ketua Umum PDIP Megawati

Soekarno Putri untuk berpasangan dengan Jokowi.

Sebagai reaksi atas ketidakmampuan partai dalam membangun

koalisi dengan partai lain untuk mengajukan Aburizal Bakrie sebagai

10

“Aburizal Bakrie dari Capres, Cawapres hingga Tak Jadi Apa-Apa”,[berita online];

tersedia di

http://nasional.kompas.com/read/2014/05/20/0649443/aburizal.bakrie.dari.capres.cawapres.hingga

.tak.jadi.apa-apa ; Intenet; diakses 29 November 2016. 11

[beritaonline]; tersedia di http://www.republika.co.id/amp_version/m04lkw ; Internet;

diakses 29 November 2016.

Page 19: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

8

capres atau cawapres, maka Golkar mengadakan Rapat Pimpinan Nasional

IV. Keputusan Rapimnas yang berlangsung di Jakarta Convention Center

itu adalah memperluas wewenang Aburizal. Aburizal dipercaya penuh

menentukan arah koalisi Golkar.12

Pada akhirnya hanya dua koalisi yang terbentuk menjelang pilpres

yaitu KIH yang mencalonkan Joko Widodo – Jusuf Kalla dan KMP yang

menduetkan pasangan Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa. Setelah

menjalin komunikasi dengan Prabowo, Golkar kemudian merapat ke KMP

untuk mendukung Prabowo – Hatta.13

Sayangnya keputusan Aburizal untuk mendukung Prabowo – Hatta

tidak disetujui oleh beberapa anggota, terutama kubu Agung Laksono yang

lebih menginginkan Golkar untuk bergabung ke KIH.14

Selain itu

kegagalan Aburizal sebagai ketua umum untuk memenangkan Golkar pada

Pemilu 2014 juga menjadi pertimbangan kubu Agung Laksono yang

menginginkan pergantian tampuk kepemimpinan di Golkar.

Puncaknya adalah ketika perbedaan penyelenggaraan Munas. Kubu

Aburizal yang menginginkan percepatan Munas dan dilaksanakan pada 31

November 2014 mendapat tentangan dari Kubu Agung sehingga

menyebabkan kericuhan ketika rapat Pleno di DPP Golkar. Agung

12

“Ini Hasil Rapimnas Partai Golkar”,[berita online]; tersedia di

http://www.antaranews.com/berita/434827/ini-hasil-rapimnas-partai-golkar ; Internet; diakses 29

November 2016. 13

“Dukung Prabowo-Hatta Golkar Bantah Bergabung di Ujung”,[berita online]; tersedia

di http://www.republika.co.id/berita/pemilu/hot-politic/14/05/19/n5tal0-dukung-prabowohatta-

golkar-bantah-bergabung-di-ujung ; Internet; diakses 29 November 2016 14

“JK Sindir Golkar Dukung Prabowo-Hatta”,[berita online]; tersedia di

https://www.merdeka.com/politik/jk-sindir-golkar-dukung-prabowo-hatta.html ; Internet; diakses

30 November 2016.

Page 20: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

9

Laksono ditunjuk sebagai presidium penyelamat oleh peserta rapat.

Kemudian Mahkamah partai memecat Aburizal Bakrie sebagai ketua

umum karena tidak mampu melaksanakan rapat pleno hingga selesai dan

memaksakan kehendak dengan menggunakan cara-cara yang intimidatif

dan provokatif untuk melaksanakan munas pada tanggal 30 November

2014.15

Namun dalam pemecatannya justru Aburizal tetap melaksanakan

Munas pada tanggal 30 November 2014 di Bali. Sebagai respon dari

Munas Bali tersebut, kemudian Agung Laksono pun melaksanakan Munas

pada tanggal 6 Desember 2014 di Ancol. Sehingga pada prosesnya ada dua

kepengurusan yang mendaftar di Kemenkumham.16

Itulah awal terjadinya koflik dan perpecahan internal Partai Golkar.

Di dalam bermasyarakat terutama dalam dunia politik, konflik merupakan

hal yang tidak dapat dihindarkan. Baik dalam tataran akar rumput atau

masyarakat bawah, maupun dalam tataran pemangku kebijakan partai atau

elite partai.

Perbedaan pendapat merupakan suatu hal yang tidak dapat

dihindarkan, apalagi di dalam sistem demokrasi di Indonesia yang

mempunyai berbagai macam latar belakang suku, agama, ras dan

15

“Pleno Golkar Pecat Ical dan Idrus Mahram”,[berita online]; tersedia di

https://m.tempo.co/read/news/2014/11/25/078624437/pleno-golkar-pecat-ical-dan-idrus-marham ;

Internet; diakses tanggal 30 November 2016. 16

“Dua Kubu Adu Cepat Lapor Kepengurusan ke Kemenkumham”,[berita online];

tersedia di

http://nasional.kompas.com/read/2014/12/07/15511491/Dua.Kubu.Golkar.Adu.Cepat.Lapor.Kepen

gurusan.Partai.ke.Kemenkumham ; Intenet; diakses tanggal 30 November 2016.

Page 21: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

10

golongan-golongan. Namun terkadang ketidakmampuan partai dalam

menanggapi aspirasi menjadikan masalah bagi partai tersebut.

Keempat fungsi partai politik menunjukkan bahwa partai politik

adalah elemen yang penting untuk membangun kehidupan yang

demokratis. Namun dalam perjalanannya hal-hal ideal tersebut tidak

berjalan dengan mulus. Banyak hambatan yang membuat salah satu atau

beberapa fungsi partai tidak berjalan sebagaimana mestinya dan

memunculkan berbagai macam masalah di dalam partai. Masalah tersebut

jika tidak diselesaikan dengan baik maka akan menjadi suatu konflik. Jika

konflik terjadi di kalangan elit, maka partai akan terbelah yang

mengakibatkan massa yang juga ikut terpecah berkubu-kubu.

Konflik inilah yang terjadi pada partai golkar pasca pemilu 2014

dan merupakan konflik terlama yang mendera partai ini. Oleh karena itu,

penulis akan meneliti serta mengkaji fenomena konflik yang terjadi di

dalam tubuh Golkar dalam bentuk karya ilmiah dengan judul “Konflik

Internal Partai Golkar Pasca Pemilihan Umum 2014”

B. Pertanyaan Penelitian

1. Apa yang menyebabkan terjadinya konflik di tubuh golkar pasca

pemilu 2014?

2. Bagaimana konflik internal Partai Golkar pasca pemilu 2014

diselesaikan?

3. Apa dampak terjadinya konflik partai golkar pasca pemilu 2014?

Page 22: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

11

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penelitian ini adalah untuk menjelaskan dinamika konflik

internal yang terjadi di tubuh partai Golkar pasca pemilihan umum 2014

dan memberikan gambaran tentang tahapan-tahapan konflik dalam tubuh

partai politik serta penyelesaian dan dampaknya.

Selain itu, secara umum penelitian ini diharapkan dapat

memberikan manfaat :

1. Memperluas wawasan ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu sosial dan

politik.

2. Dapat memberikan sumbangan pemahaman secara akademik tentang

konflik elit yang terjadi di tubuh partai.

3. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi

pemerintah, elite dan kader partai, akademisi dan tokoh politik dalam

hal meminimalisir konflik partai politik di Indonesia.

D. Tinjauan Pustaka

Akbar Tandjung menulis disertasinya yang berjudul “Partai Golkar

dalam Pergolakan Politik Era Reformasi: Tantangan dan Respons”, yang

kemudian diterbitkan menjadi buku dengan judul “The Golkar Way:

Survival Partai Golkar di Tengah Turbulensi Politik Era Transisi”. Buku

ini membahas dan menganalisis bagaimana Partai Golkar survive dan

berperan pada era reformasi. Ada beberapa faktor yang menyebabkan

Partai Golkar dapat survive, yaitu faktor kesisteman, kemandirian partai

Page 23: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

12

dan nilai-nilai dan kultur yang berkaitan dengan identitas dan kohesivitas

partai ini.

Buku ini sebatas analisis tentang cara Partai Golkar tetap eksis

pada era transisi dan tidak mengandaikan banyaknya pertentangan di

dalam tubuh Partai Golkar itu sendiri. Hal ini disebabkan para kader dan

elite Partai Golkar mempunyai tujuan yang sama yaitu mempertahankan

keberadaan dan kelangsungan Partai Golkar serta mendapatkan legitimasi

dari masyarakat sebagai partai politik yang sah untuk mengikuti pemilihan

umum.

Sedangkan penelitian yang dilakukan Januari Aquarta alumni

fakultas FISIP UIN Syarif Hidayatullah yang berjudul “faktor-faktor

kekalahan Partai Golkar pada Pemilu Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten

Bogor tahun 2008” mejelaskan bahwa kekalahan ini disebabkan karena

konflik yang terjadi di tubuh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar.

Konflik ini membuat konsentrasi dan persiapan dalam menghadapi

pemilukada menjadi kacau sehingga menyebabkan calon yang diusung

oleh Partai Golkar mengalami kekalahan.

Namun penelitian ini hanya difokuskan ke pengurus daerah Partai

Golkar di Bogor dan mengambil latar belakang Pilkada tahun 2008.

Sedangkan penelitian yang saya lakukan berada pada tingkatan yang lebih

luas, yaitu DPP Partai Golkar. Sehingga pengaruh konflik lebih besar dan

lebih menarik untuk dibahas.

Page 24: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

13

E. Metode Penelitian

Peneliti menjelaskan fenomena ini dengan menggunakan metode

kualitatif. Metode kualitatif merupakan metode yang digunakan untuk

mengeksplorasi dan memahami masalah-masalah sosial dan

kemanusiaan.17

Sedangkan menurut Taylor (1975), menjelaskan bahwa

metode kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data

deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku

yang dapat diamati. 18

Dengan begitu, peneliti dapat memahami secara

mendalam temuan-temuan yang ada di lapangan.

1. Jenis Data

Data dalam penelitian ini dikategorikan kedalam dua jenis, yaitu:

data primer dan data sekunder. Data primer dalam penelitian ini adalah

data yang diperoleh melalui hasil wawancara dengan informan, serta

dari dokumen (berita-berita) terkait konflik yang terjadi di Internal

Partai Golkar. Sedangkan data sekunder dalam penelitian ini diperoleh

melalui kepustakaan, seperti buku-buku, skripsi dan yang berhubungan

dengan penelitian.

2. Tempat dan Waktu Penelitian

Lokasi maupun tempat penelitian dilakukan di Dewan Pengurus

Pusat (DPP) Partai Golkar yang bertempat di Jakarta, yakni tempat

17

Johan W. Creswell, Research Design: Pendekatan Kualitatif, kuantitatif, dan Mixed

(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), 4. 18

Lexy Maleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: PT Remaja Rosdakarya,

2010), 4.

Page 25: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

14

pengurus dan narasumber berada. Adapun waktu penelitian dimulai

dari 01 September 2016 sampai 07 Juni 2017.

3. Teknik Pengumpulan Data

Tenik pengumpulan data adalah strategi yang digunakan oleh

peneliti ketika hendak mendapatkan data. Penelitian ini akan

menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Wawancara

Wawancara dilakukan melalui cara bertemu langsung (tatap

muka) dengan informan, sehingga dapat memperoleh data secara

langsung. Seperti pengertian wawancara itu sendiri yang

menjelaskan bahwa wawancara merupakan pertemuan dua orang

untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga

dapat dikontsruksikan makna dalam suatu topik tertentu.19

Peneliti melakukan wawancara dengan narasumber yang

terkait dengan permasalahan yang diteliti. Narasumber yang

diwawancara adalah Wakil Sekretaris Partai Golkar yaitu Mustafa

Raja.

b. Observasi

Observasi dapat dikatakan sebagai aktivitas pencatatan

fenomena yang dilakukan secara sistematis, baik terlibat

(partisipatif) maupun nonpartisipatif.20

Tujuan observasi ini adalah

19

Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi (Bandung: Alfabeta, 2011), 316. 20

Muhammad Idrus, Metode Penelitian Ilmu Sosial (Jakarta: Erlangga, 2009), 101.

Page 26: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

15

memperkuat jawaban-jawaban yang didapat dari infrorman,

sehingga dapat lebih akurat dalam mengambil kesimpulan.

c. Dokumentasi

Untuk memaksimalkan pengumpulan data, penulis juga

melakukan pengumpulan data tersebut melalui dokumentasi, yakni

dengan mengumpulkan tulisan, gambar, dan sebagainya.

Dokumentasi bisa saja berbentuk tulisan, gambar, atau karya

monumental dari seseorang.21

Sehingga hal itu dapat menguatkan

tentang penelitian ini.

d. Teknik Analisis Data

Langkah selanjutkan dipermudah dengan menyusun data

yang sudah didapatkan oleh penulis, langkah ini biasa dikenal

dengan sebutan teknik analisis data. Adapun teknik analisis data ini

akan memuat tentang proses penyusunan data yang sudah

diperoleh yakni di antaranya, proses penyusunan, penafsiran dan

melakukan penyimpulan dari hasil yang sudah dilakukan.

F. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika Penulisan pada penelitian yang berjudul

“Konflik Internal Partai Golkar Pasca Pemilu 2014” ini yaitu:

21

Sugiono, Metode Penelitian Kombinasi, 326.

Page 27: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

16

Bab I : Menjelaskan latar belakang masalah, tujuan, metodologi

penelitian, dan juga sistematika penulisan.

Bab II : Memaparkan teori yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu teori

partai politik dari Andrew Heywood dan Miriam Budiarjo; teori konflik

dari Simon Ficher dan Ralf Dahrendorf; serta teori elit dari Villfredo

Pareto dan Gaestano Mosca.

Bab III : Profil dan sejarah partai Golkar di kancah perpolitikan Indonesia,

dari cikal bakal pembentukannya, lahirnya Sekber Golkar, Golkar pada

zaman Orde Baru dan Golkar pasca Reformasi.

Bab IV : Penulis akan membahas tentang intisari dari penelitian ini.

Pembahasan itu terdiri dari sub bab pra konflik yang menjelaskan pra

konflik yang dimulai dari kegagalan Golkar pada pemilu 2014. Setelah itu

terjadi konfrontasi yang menimbulkan konflik semakin terbuka, hingga

terjadinya puncak yaitu terjadinya dualisme kepengurusan. Pada akhirnya

Golkar disatukan kembali dalam munaslub, serta dampak-dampak yang

dihasilkan dari konflik tersebut.

Bab V : Berisi tentang kesimpulan penulis analisis yang telah dipaparkan

pada bab IV, serta saran dari hasil penelitian yang telah dilakukan untuk

pihak-pihak yang terkait.

Page 28: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

17

BAB II

KERANGKA TEORETIS

Dalam menjelaskan fenomena konflik Partai Golkar ini, penulis akan

menggunakan tiga teori yaitu teori partai politik, teori konflik dan teori elit.

Adapun teori politik, penulis menggunakan teori dari Andrew Heywood dan

Miriam Budiarjo, kemudian teori konflik dari Simon Ficher dan Ralf Dahrendorf,

serta teori elit dari Villfredo Pareto dan Gaestano Mosca.

A. Partai Politik

Partai politik merupakan salah satu lembaga yang keberadaannya

adalah suatu keharusan dalam sistem demokrasi. Partai politik adalah suatu

wadah bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses

bernegara. Selain itu partai politik juga berfungsi sebagai sarana

pengartikulasian dan pengagregasian kepentingan yang sangat berperan

dalam menggerakkan sistem politik. Selanjutnya penulis akan memberikan

gambaran sejarah lahirnya partai politik serta definisi dan fungsi partai politik

dalam sistem demokrasi.

1. Sejarah Partai Politik

Pada dekade 18-an di negara-negara Barat seperti Inggris dan

Prancis, kegiatan politik dipusatkan pada kelompok-kelompok yang

berada di dalam parlemen untuk mempertahankan kepentingan

bangsawan terhadap tuntutan-tuntutan raja. Namun dalam

perkembangannya serta berlakunya hak pilih, kegiatan politik juga

Page 29: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

18

berkembang di luar parlemen. Karena perlu adanya dukungan dari

berbagai golongan, kelompok-kelompok di dalam parlemen juga

mengembangkan organisasi massa. Sehingga pada akhir abad ke-19

lahirlah partai politik yang pada masa selanjutnya dijadikan sebagai

penghubung antara rakyat dan pemerintah.22

Setelah berakhirnya Perang Dunia II, konstelasi kepartaian

mengalami perubahan. Partai-partai politik di dunia Barat cenderung

meninggalkan tradisi membedakan antara partai satu dengan partai

lainnya (seperti patronage vs ideologi, massa vs kader, dan kiri vs kanan).

Hal itu disebabkan ada keinginan partai-partai kecil untuk menjadi partai

besar dan menang dalam pemilihan umum. Partai-partai tersebut sadar

bahwa untuk mencapai tujuan itu mereka harus memperluas dukungan

pemilih (electoral base). Hal tersebut dimungkinkan dengan mengurangi

sikap kaku, doktriner dan eksklusif menjadi lebih fleksibel dan inklusif.23

Dengan bergesernya ekstrem kanan dan ekstrem kiri ke arah

tengah, maka tidak ada yang terlalu menonjolkan sikap partai yang kekiri-

kirian dan kekanan-kananan. Sehingga oleh Otto Kircheimer fenomena ini

dinamakan “de-ideologisasi”. Karena fenomena pergeseran inilah maka

lahirlah partai politik modern yang oleh Otto disebut “catch-all party”,

yaitu partai yang ingin menghimpun semaksimal mungkin dukungan dari

berbagai macam kelompok yang ada di masyarakat.24

22

Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 398. 23

Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 400. 24

Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 402.

Page 30: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

19

2. Pengertian Partai Politik

Menurut Edmund Burke’s, partai politik adalah sekumpulan

manusia yang bersatu untuk mempromosikan usaha gabungan sebagai

kepentingan nasional terhadap beberapa prinsip tertentu yang disetujui

bersama.25

Sedangkan menurut Sigmund Neumann dalam bukunya

Modern Political Parties yang dikutip oleh Miriam Budiarjo, menjelaskan

bahwa:

“A political party is the articulate organization of society’s active

political agent; those who are concerned with the control of

governmental polity power, and who compete for popular support with

other group or groups holding divergent view (Partai politik adalah

organisasi dari agen-agen politik yang berusaha untuk menguasai

kekuasaan pemerintahan serta merebut dukungan rakyat melalui

persaingan dengan satu kelompok atau dengan beberapa kelompok lain

yang mempunya pandangan yang berbeda)”.26

Giovanni Sartori memiliki pandangan sendiri tentang partai politik.

Menurutnya “partai politik itu adalah suatu kelompok politik yang

mengikuti pemilihan umum dan melalui pemilihan umum itu mampu

menempatkan calon-calonnya untuk menduduki jabatan-jabatan publik”.27

Dari tiga pandangan ahli di atas dapat penulis simpulkan bahwa

partai politik adalah kumpulan dari beberapa orang yang mempunyai

kepentingan yang sama dalam suatu wadah yang bertujuan untuk

mendapatkan kekuasaan dengan mengikuti pemilihan umum dan bersaing

dengan kelompok-kelompok lain yang memiliki pandangan yang berbeda

dengan mereka.

25

Muslim Mufti, Studi Organisasi Politik Modern (Bandung: CV Pustaka Setia), 7. 26

Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 404. 27

P. Anthonius Sitepu, Studi Ilmu Politik (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 189.

Page 31: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

20

3. Fungsi Partai Politik

Menurut Andrew Heywood dalam bukunya Politics, menjelaskan

bahwa partai politik mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

a. Representasi

Representasi atau perwakilan sering diasumsikan sebagai fungsi utama

dari partai. Hal ini berkaitan dengan kapasitasnya sebagai alat timbal

balik antara anggota dan pemilih, serta pengartikulasian kepentingan

keduanya. Dengan adanya perwakilan, kepentingan pemilh dapat

tersalurkan.

b. Rekrutmen dan Pengkaderan Politik

Salah satu yang paling penting adalah partai politik bertanggungjawab

untuk menyediakan pemimpin-pemimpin yang akan menduduki

jabatan-jabatan negara. Rekrutmen politik yang baik dapat

menghasilkan pemimpin-pemimpin berkualitas dan dapat mendukung

suatu sistem politik bekerja dengan baik.

c. Artikulasi dan Agregasi Kepentingan

Dalam proses pengembangan tujuan bersama, partai politik perlu

untuk mengartikulasikan dan mengagregasikan kepentingan yang

sangat beranekaragam di masyarakat. Sebagai pengartikulasian

kepentingan, partai politik bertugas untuk menyatakan kepentingan

masyarakat kepada pemerintah. Sedangkan dalam fungsinya sebagai

agregasi kepentingan, partai politik harus merumuskan program-

program yang mencerminkan gabungan tuntutan-tuntutan yang telah

Page 32: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

21

terkumpul. Sehingga dengan fungsinya tersebut, segala kegiatan partai

politik akan sejalan dengan keinginan bersama, baik itu dari pemimpin

partai maupun massa pendukung.

d. Sosialisasi dan Mobilisasi

Sosialisasi politik adalah tahapan-tahapan yang membentuk

pengetahuan individu mengenai pandangannya tentang politik.28

Sosialisasi Politik juga merupakan suatu cara untuk memperkenalkan

nilai-nilai politik, sikap-sikap dan etika politik yang berlaku atau yang

dianut oleh suatu negara.

e. Organisasi Pemerintah

Sebagai organisasi pemerintah, partai politik memberikan stabilitas

nasional. Karena partai politik mempunyai massa pendukung, mereka

dapat mengatur konflik di masyarakat. Sebuah negara yang terdapat

banyak etnis di dalam masyarakatnya mempunyai peluang yang cukup

besar untuk terjadinya konflik, karena tiap-tiap etnis kemungkinan

mempunyai kepentingan yang berbeda antara satu dengan yang lainnya.

Sehingga sebagai sebuah organisasi pemerintah, partai politik harus

mampu untuk menghilangkan atau mengurangi peluang munculnya

konflik tersebut melalui cara-cara persuasif.29

28

Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 407. 29

Andrew Heywood, Politics (New York: Palgrave Macmillan, edisi 3, 2007), 276.

Page 33: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

22

Sedangkan Miriam Budiarjo lebih menyederhanakan lagi fungsi

partai politik, menurutnya ada empat fungsi utama partai politik di negara

demokrasi, yaitu:

a. Sebagai Sarana Komunikasi Politik

Pendapat atau aspirasi seseorang jika tidak ditampung dan digabung

dengan pendapat dan aspirasi orang lain maka akan hilang begitu saja.

Proses ini dinamakan penggabungan kepentingan atau interest

aggregation. Setelah itu diolah dan dirumuskan ke dalam bentuk yang

lebih teratur dalam proses interest articulation atau perumusan

kepentingan. Proses-proses inilah yang menjadi bagian dari fungsi

partai politik.

Sigmund Neumann berpendapat bahwa dalam hubungannya dengan

komunikasi politik, partai politik merupakan perantara yang besar yang

menghubungkan kekuatan-kekuatan dan ideologi sosial dengan

lembaga pemerintahan yang resmi dan yang mengaitkannya dengan

aksi politik di dalam masyarakat politik yang lebih luas.

b. Sebagai Sarana Sosialisasi Politik

Proses sosialisasi politik adalah suatu proses seseorang dalam

memperoleh sikap dan orientasi terhadap fenomena politik, yang

umumnya berlaku dalam masyarakat di mana ia berada. Proses ini

berlangsung seumur hidup melalui keluarga, sekolah, tempat kerja,

pengalaman sebagai orang dewasa, organisasi keagamaan dan partai

politik. partai politik memainkan perannya sebagai sarana sosialisasi

Page 34: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

23

melalui media massa, ceramah-ceramah, penerangan, kursus kader,

penataran, dan sebagainya.

Sisi lain dari sosialisasi politik partai adalah upaya menciptakan citra

(image) bahwa ia memperjuangkan kepentingan umum. Hal ini

menjadi krusial karena tujuan partai adalah untuk memenangkan

pemilihan umum dan duduk di pemerintahan. Sehingga partai harus

memperoleh dukungan seluas mungkin dan mempunyai pendukunga

dengan solidaritas yang kuat dengan partainya.

c. Sebagai Sarana Rekrutmen Politik

Rekrutmen politik berkaitan dengan seleksi kepemimpinan, baik

kepemimpinan internal partai maupun kepemimpinan nasional yang

lebih luas. Partai politik membutuhkan kader-kader terbaik untuk

mencapai tujuan partai tersebut serta mengembangkan dirinya untuk

membuka peluang mengajukan calon ke bursa kepemimpinan nasional.

Selain itu juga, rekrutmen politik bertujuan untuk memperbanyak dan

memperluas keanggotaan untuk menjamin kontinuitas dan kelestarian

partai, diantaranya adalah dengan mendirikan organisasi-organisasi

massa yang melibatkan elemen masyarakat seperti golongan buruh,

petani, pemuda, mahasiswa, wanita dan sebagainya.

d. Sebagai Saran Pengatur Konflik

Keberadaan partai politik juga diperlukan untuk mengatasi atau paling

tidak mengatur konflik. Sehingga potensi konflik yang selalu ada di

dalam masyarakat, terutama di masyarakat yang bersifat heterogen

Page 35: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

24

dapat ditekan sedemikian rupa agar dampak negatif yang

ditimbulkannya bisa seminimal mungkin.

Maka dalam konteks kepartaian, para pemimpin partai adalah elit

politik yang harus dapat menumbuhkan pengertian dan meyakinkan

pendukungnya untuk mengatasi perpecahan di tingkat massa.30

B. Konflik

Konflik di dalam kehidupan sosial merupakan gejala yang tidak

dapat dipisahkan, yang artinya bahwa konflik merupakan gejala yang serba

hadir dan melekat dalam kehidupan sosial, terutama dalam kehidupan

berpolitik. Berpolitik berarti seni bertarung memperebutkan kekuasaan. Di

dalamnya tidak hanya tentang menang atau kalah dalam pemilihan, tetapi

lebih kompleks lagi dan terkadang menimbulkan korban-korban politik, baik

itu yang mengakibatkan copotnya kekuasaan seseorang dari jabatannya

maupun yang merenggut jiwa.

Istilah konflik secara etimologis berasal dari kata Latin yaitu con

yang berarti bersama dan fligere yang berarti benturan atau tabrakan.31

Teori

konflik adalah suatu perspektif di dalam sosiologi yang memandang

masyarakat sebagai satu sistem sosial yang terdiri dari bagian-bagian atau

komponen-komponen yang mempunyai kepentingan yang berbeda-beda di

mana komponen yang satu berusaha untuk menaklukan komponen yang

30

Miriam Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik, 406-409. 31

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi Politik (Jakarta: Kencana,

2013), 54.

Page 36: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

25

lainnya.32

Teori konflik muncul akibat reaksi atas teori fungsionalisme

struktural yang kurang memperhatikan fenomena konflik di dalam suatu

masyarakat. Teori ini lahir tak lepas dari pemikiran Karl Marx, seorang

sosiolog klasik yang kemudian teori ini dikembangkan lagi oleh beberapa

pemikir sosial setelahnya.

Menurut Marx, konflik merupakan hakikat kenyataan sosial dan

dapat di temukan dimana-mana. Konflik didefinisikan Marx sebagai

pertentangan antara segmen-segmen masyarakat untuk memperebutkan aset-

aset yang bernilai. Sedangkan menurut Rafl Dahrendorf, seorang sosiolog

yang pemikirannya dipengeruhi oleh Marx, mengembangkan pemikiran Marx

dengan menyatakan bahwa konflik tidak akan lepas dari konsensus, karena

suatu kelompok tidak akan terlibat konflik jika sebelumnya tidak ada yang

menghubungkan mereka dengan konsensus. Namun sebaliknya juga, konflik

bisa mengantarkan orang kepada konsensus.33

Dahrendorf juga memodifikasi pemikiran Marx bahwa kelas tidak

berarti pemilikan sarana-sarana produksi tetapi lebih merupakan pemilikan

kekuasaan, yang mencakup hak absah untuk menguasai orang lain. Ia melihat

kelompok-kelompok pertentangan sebagai kelompok yang lahir dari

kepentingan-kepentingan bersama para individu yang mampu berorganisasi.34

Dari pemikiran di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa konflik

atau pertentangan memiliki hubungan erat dengan proses integrasi. Hubungan

ini disebabkan karena proses integrasi adalah sekaligus juga suatu proses

32

Bernard Raho, Teori Sosiologi Modern (Jakarta: Prestasi Pustaka, 2007), 71. 33

Bernard Raho, Teori Sosiologi Modern, 77-78. 34

Margaret M. Poloma, Sosiologi Kontemporer (Jakarta: RajaGrafindo, cet. 3, 2003), 144.

Page 37: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

26

disorganisasi dan disintegrasi.35

Karena suatu kelompok sosial selalu

dipengaruhi oleh beberapa faktor, maka pertentangan berkisar pada

penyesuaian diri ataupun penolakan dari faktor-faktor sosial tersebut. Adapun

faktor-faktor sosial yang mempengaruhi hidup dan akan menentukan

terarahnya kehidupan sosial menuju ke disintegrasi (yang didahului oleh

disorganisasi) atau menuju ke integrasi, adalah:

1. Tujuan dari kelompok sosial (goals and objectives)

2. Sistem sosial (social sytem)

3. Sistem tindakan (action system)

4. Sistem sanksi (sanction system).36

Sedangkan menurut Simon Fisher, yang dikutip di dalam buku

Sosiologi Nusantara, ada beberapa teori penyebab terjadinya konflik, salah

satunya adalah teori negosiasi prinsip. Menurut teori ini konflik disebabkan

oleh posisi-posisi yang tidak selaras dengan perbedaan pandangan tentang

konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Sasarannya adalah untuk

membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan

pribadi dengan berbagai masalah dan isu serta melancarkan pencapaian

kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak.37

35

Phil. Astrid S. Susanto, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial (Bandung:

Binacipta, 1979), 122. 36

Phil. Astrid S. Susanto, Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial, 122. 37

Ada enam teori penyebab terjadinya konflik menurut Simon Fisher, yaitu Teori

Hubungan Masyarakat, Teori Negoisasi Prinsip, Teori Kebutuhan Manusia, Teori Identitas, Teori

Kesalahfahaman dan Teori Transformasi Konflik. Lihat Syarifuddin Jurdi, Sosiologi Nusantara:

Memahami Sosiologi Integralistik (Jakarta, Kencana, 2013), 223.

Page 38: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

27

Selain itu, di dalam buku Pengantar Sosiologi karya Elly M.

Setiadi dan Usman menjabarkan beberapa akar penyebab konflik. Di antara

penyebabnya adalah:

1. Perbedaan antar-individu. Yaitu perbedaan pendapat, tujuan, keinginan,

pendirian tentang objek yang dipertentangkan. Di dalam realitas sosial

tidak ada satu pun individu yang memiliki karakter yang sama sehingga

perbedaan karakter itulah yang mempengaruhi timbulnya konflik.

2. Benturan antar-kepentingan baik ekonomi maupun politik. Benturan

kepentingan ekonomi dipicu oleh semakin bebasnya usaha, sehingga

banyak di antara kelompok saling memperebutkan wilayah pasar dan

perluasan wilayah untuk mengembangkan usahanya. Adapun benturan

kepentingan politik diakibatkan oleh keinginan politik dari kelompok atau

individu yang saling berebut kekuasaan.

3. Perubahan sosial. Perubahan yang terjadi secara mendadak biasanya

menimbulkan kerawanan konflik. Biasanya diwarnai oleh gejala dimana

tatanan perilaku lama sudah tidak digunakan lagi sedangkan tatanan

perilaku yang baru masih simpang siur sehingga banyak orang yang

kehilangan arah.

4. Perbedaan kebudayaan. Perbedaan ini mengakibatkan adanya perasaan in

group dan out group yang biasanya diikuti oleh sikap etnosentrisme

kelompok, yaitu sikap yang ditunjukan kepada kelompok lain bahwa

kelompoknya paling baik dan ideal.38

38

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi, 361-362.

Page 39: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

28

Adapun kriteria-kriteria yang menandai bahwa sebuah

pertentangan disebut sebagai konflik seperti yang dikemukakan oleh R.W.

Marck, R.C Snyder dan Ted Robert Gurr, yaitu pertama sebuah konflik harus

melibatkan dua atau lebih pihak di dalamnya. Kedua, pihak-pihak tersebut

tarik-menarik dalam aksi saling “memusuhi”. Ketiga, mereka biasanya

cenderung menjalankan perilaku koersif untuk menghadapi dan

menghancurkan “sang musuh”. Keempat, interaksi pertentangan di antara

pihak-pihak itu berada dalam keadaan yang tegas, sehingga dapat dideteksi

dengan mudah oleh para pengamat yang tidak terlibat di dalamnnya.39

1. Jenis dan Tipe Konflik

Jenis konflik yang paling umum ada dua macam. Pertama, yaitu

dimensi vertikal atau konflik atas. Konflik vertikal adalah konflik antara

elit dan massa. Elit adalah orang yang mempunyai jabatan dan

mempunyai wewenang untuk mengambil kebijakan di tingkat atas. Kedua

adalah konflik horizontal, yaitu konflik yang terjadi di kalangan massa,

contohnya adalah konflik antar-agama dan konflik antarsuku.40

Selain jenis konflik, kita juga perlu mengetahui tipe konflik yang

akan menggambarkan sikap, perilaku dan situasi yang ada. Tipe konflik

ada empat macam, yaitu tanpa konflik, konflik laten, konflik terbuka dan

konflik di permukaan.

Tanpa konflik adalah situasi yang menggambarkan keadaan relatif

stabil, hubungan antarkelompok bisa saling memenuhi dan damai. Tipe

39

Kang Young Soon, Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan Nahdlatul Ulama (Jakarta:

UI Press, 2008), 52. 40

Novri Susan, Pengantar Sosiologi Konflik (Jakarta: Prenadamedia Group, 2009), 85.

Page 40: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

29

ini bukan berarti tidak ada konflik dalam masyarakat, tetapi karena

masyarakat mampu menciptakan struktur sosial yang bersifat mencegah

ke arah konflik kekerasan dan juga sifat budaya yang memungkinkan

anggota masyarakatnya menjauhi permusuhan dan kekerasan.

Selanjutnya ada konflik laten. Konflik laten adalah suatu keadaan

yang di dalamnya terdapat banyak persoalan yang sifatnya tersembunyi

dan perlu diangkat ke permukaan agar bisa ditangani. Sedangkan konflik

terbuka adalah situasi di mana konflik telah muncul ke permukaan yang

berakar dalam dan sangat nyata, dan memerlukan berbagai tindakan untuk

mengatasi akar penyebab dan berbagai efeknya. Lain lagi dengan tipe

konflik di permukaan, ia memiliki akar yang dangkal atau tidak berakar

dan muncul hanya karena kesalahpahaman mengenai sasaran dan dapat

diatasi dengan meningkatkan komunikasi (dialog terbuka). 41

2. Analisis Dinamika Konflik

Menurut Fisher, tahapan dinamika konflik meliputi prakonflik,

konfrontasi, krisi, akibat dan pascakonflik.

a. Prakonflik adalah periode di mana terdapat ketidaksesuaian sasaran di

antara dua belah pihak atau lebih sehingga menimbulkan konflik.

Terjadi ketegangan hubungan dan/atau keinginan untuk menghindari

kontak satu sama lain.

41

Novri Susan, Pengantar Sosiologi Konflik, 86.

Page 41: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

30

b. Konfrontasi memperlihatkan bahwa konflik mulai terbuka. Akan ada

konfrontasi atau demonstrasi dari para pendukung jika salah satu

pihak merasa ada masalah dengan pihak lain.

c. Krisis merupakan puncak konflik. Di mana konflik pecah dan

cenderung ke arah kekerasan. Akibat pecahnya konflik, bisa jadi salah

satu pihak memenangi perang atau kalah, atau mungkin keduanya

mengalami kekalahan. Sehingga situasi ini bergantung kepada

penanganan konflik. Jika kedua belah pihak melakukan negoisasi dan

menggunakan strategi pemecahan masalah (problem solving),

kemungkinan hasilnya situasi akan positif dan mengurangi kerugian

bersama yang lebih besar. Pada beberapa kasus strategi contending

menerapkan keadaan dimana yang kalah mendapatkan kerugian yang

besar. Pada tahap ini tingkat kekerasan menurun dan munculnya

inisiatif resolusi konflik.

d. Pascakonflik adalah situasi diselesaikan dengan cara mengakhiri

berbagai konfrontasi kekerasan, ketegangan bekurang dan hubungan

mengarah ke lebih normal di antara kedua belah pihak.42

3. Resolusi konflik

Gagasan utama dari konsep resolusi konflik adalah terciptanya

suatu konsensus diantara pihak-pihak yang berkonflik yang di dalamnya

42

Novri Susan, Pengantar Sosiologi Konflik, 88-89.

Page 42: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

31

terdapat upaya untuk menyeimbangkan kepentingan sehingga tercapai

kesepakatan bersama atau konsensus yang sifatnya saling menguntungkan.

Di dalam kecenderungan kehidupan sosial yang sulit lepas dari

konflik, resolusi konflik hadir untuk mengarahkan konflik kearah kerja

sama dan konsensus. Konsep resolusi konflik seolah mengesampingkan

tentang hubungan sosial manusia yang selalu ditandai dengan konflik atau

persaingan. Sebaliknya, konsep ini menegaskan jika individu atau

kelompok bisa diajak bekerja sama untuk mengatasi setiap kesulitan yang

ada. Konsep resolusi konflik tidak mengklaim bahwa manusia bisa hidup

tanpa mengalami persaingan dan konflik, namun lebih mengajak untuk

bersama-sama menuju masa depan dimana konflik dikelola secara

produktif.

Dalam praktiknya hal yang biasa dilakukan ketika berhadapan

dengan konflik adalah melakukan negosiasi, mediasi dan kemudian

rekonsiliasi.43

Negosiasi (negotiation) adalah proses tawar-menawar

dengan jalan berunding guna mencapai kesepakatan bersama antara satu

pihak (kelompok atau organisasi) dan pihak (kelompok atau organisasi)

lain. Negosiasi juga diartikan suatu cara penyelesaian sengketa secara

damai melalui perundingan antara pihak yang berperkara. Sedangkan

Mediasi adalah proses pengikutsertaan pihak ketiga dalam penyelesaian

suatu perselisihan sebagai penasihat. Dengan demikian, dalam hal ini

dapat ditarik kesimpulan bahwa mediasi merupakan salah satu bentuk

43

Ed. A.A Banyu Perwita dan Nabilla Sabban, Kajian Konflik dan Perdamaian

(Yogyakarta: Graha Ilmu, 2015), 10.

Page 43: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

32

negosiasi antara para pihak yang bersengketa dan melibatkan pihak ketiga

dengan tujuan membantu demi tercapainya penyelesaian yang bersifat

kompromistis.

Adapun yang dimaksud konsiliasi adalah pengaturan konflik

melalui lembaga-lemabaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola

diskusi dan proses pengambilan keputusan diantara pihak-pihak yang

terlibat dalam perselisihan tentang persoalan-persoalan yang di

pertentangkan. Pengaturan konflik konsilasi akan berjalan efektif jika

memenuhi empat faktor, yaitu:

a. Lembaga yang bersifat otonom tanpa campur tangan dari pihak luar.

b. Kedudukan lembaga harus bersifat monopolistik, artinya lembaga

itulah yang berfungsi mengatur konflik.

c. Peranan lembaga harus memiliki kekuatan mengikat, sehingga pihak-

pihak yang bersengketa merasa terikat kepada lembaga tersebut.

d. Lembaga tersebut harus bersifat demokratis, artinya aspirasi dari pihak-

pihak yang bertikai harus didengarkan dan diberikan kesempatan yang

sama utnuk menyatakan pendapatnya.44

C. Elite

Elite berasal dari bahasa Latin, yaitu dari kata Eligere yang berarti

pilihan atau memilih. Kemudian bahasa Prancis mulai mengartikan kata

tersebut menjadi “terkemuka” dalam penerjemahannya. Istilah ini mulai

44

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi, 386-387.

Page 44: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

33

masuk melalui teori elite sosiologis yang diajukan oleh Villfredo Pareto

(1848-1923) dan Gaetano Mosca (1858-1941). Istilah tersebut dapat

didefinisikan sebagai “sekelompok orang-orang yang memegang posisi

terkemuka dalam suatu masyarakat”.45

Teori-teori elite mulai digandrungi di Amerika setelah Perang

Dunia I. Meskipun pada mulanya teori ini diperuntukan untuk Eropa Barat

dan Tengah sebagai kritik terhadap demokrasi dan sosialisme, tapi oleh

sejumlah ilmuan Amerika ia diserap dengan baik untuk menjelaskan proses-

proses politik yang ada di negara mereka dan negara-negara demokratis

lainnya.46

Menurut para teoritis, yang mendorong elite politik atau kelompok-

kelompok elite untuk memainkan peran aktif dalam politik adalah karena

adanya dorongan kemanusiaan yang tidak dapat dihindarkan atau diabaikan

untuk meraih kekuasaan.

Elite Politik merupakan kelompok kecil dari warga negara yang

berkuasa dalam sistem politik. Penguasa ini memiliki kewenangan yang luas

untuk mendinamiskan struktur dan fungsi sebuah sistem politik. Secara

operasional para elite politik atau elite penguasa mendominasi segi kehidupan

dalam sistem politik. Penentuan kebijakan sangat ditentukan oleh kelompok

elite politik.

Kelompok kecil ini biasanya mempunyai otoritas untuk

menjalankan semua fungsi-fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan

menikmati keuntungan-keuntungan dari kekuasaan yang mereka punyai. Ini

45

Suzanne Kelle, Penguasa dan Kelompok Elit Peranan Elit-Penentu Dalam Masyarakat

Modern (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1995), 3. 46

SP Varma, Teori Politik Modern (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), 197.

Page 45: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

34

memberikan pembenaran kepada pengungkapan yang dituturkan oleh salah

satu teoritisi elite klasik yaitu C. Wright Mills yang mengungkapkan adanya

suatu gejala konsentrasi kekuasaan politik di tangan sekelompok kecil

masyarakat. Pareto dan Mosca juga mempunyai pandangan tentang hal ini

yang ia melihat sekelompok kecil masyarakat yang mempunyai otoritas lebih

di dalam masyarakat mempunyai julukan sebagai elite politik.47

Dengan demikian, mereka yang bisa menjangkau pusat kekuasaan

adalah selalu merupakan yang terbaik. Merekalah yang kemudian disebut

elite. Karena itu muncul pandangan Villfredo Pareto, masyarakat terbagi atas

dua kelas yaitu pertama adalah Lapisan atas, yaitu elite yang terbagi kedalam

elite yang memerintah (governing elite) dan elite yang tidak memerintah

(non-goverming elite). Dan yang kedua adalah lapisan yang lebih rendah,

yaitu non-elit. Villfredo Pareto sendiri lebih memusatkan perhatianya kepada

elite yang memerintah.48

Sedangkan menurut Gaetano Mosca, di dalam sebuah masyarakat

hanya terdapat dua kelompok yaitu kelompok yang mematuhi pihak yang

berkuasa dan kelompok yang berkuasa. Kelompok yang mematuhi penguasa

terdiri dari mayoritas yang memberikan dukungan kepada pihak penguasa,

sedangkan kelompok yang berkuasa adalah minoritas yang memberikan

arahan terhadap kelompok mayoritas. Selain itu, Mosca juga membahas

tentang perubahan Elite dalam masyarakat, ia berpendapat bahwa

47

“Pemilihan Model Elit untuk Memahami Masalah Kebijakan”,[makalah online];

tersedia di http://cumaisengajanih.blogspot.co.id/2012/08/pemilihan-model-elit-untuk-

memahami.html ; Internet; diakses pada tanggal 12 Desember 2016. 48

P. Anthonius Sitepu, Teori-Teori Politik (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012), 82.

Page 46: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

35

kemampuan untuk memerintah dari kelompok lain dapat mendorong

perubahan elite apabila elite yang sedang berkuasa tidak memiliki

kemampuan untuk menyediakan kebutuhan massa. Ia juga menambahkan

bahwa perubahan elite juga dapat terjadi melalui munculnya kelompok politik

baru, bila kelompok yang berkuasa memiliki kinerja yang tidak didukung

oleh massa.49

Ketika kelas yang memimpin tersebut kehilangan kecakapannya

dan orang-orang di luar kelas tersebut mempunyai kecakapan yang lebih baik,

maka terdapat segala kemungkinan bahwa kelas yang berkuasa akan

dijatuhkan dan digantikan oleh kelas penguasa baru. Sehingga para elite yang

memiliki kepentingan yang berbeda-beda dapat menyebabkan terjadinya

perubahan-perubahan politik yang cukup berarti dalam suatu struktur. Karena

mereka dapat berperan manjadi agen perubahan politik. Peranan mereka

sangat menonjol dalm kondisi masyarakat yang dilanda konflik struktural

maupun konflik sosial.50

49

SP Varma, Teori Politik Modern, 203. 50

Rafael Raga Maran, Pengantar Sosiologi Politik (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), 133.

Page 47: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

36

BAB III

PROFIL PARTAI GOLKAR

DI PERPOLITIKAN INDONESIA

Partai Golongan Karya (Golkar) yang dikenal pada saat ini

merupakan hasil dari proses yang panjang, yang melewati berbagai tahap

pertumbuhan serta perkembangan organisasi. Pada tiap tahapannya, Golkar

mengalami perubahan dan penyesuaian, dalam rangka mengikuti

perkembangan situasi politik nasional maupun desakan yang timbul dari

dalam dirinya sendiri.

Golkar yang lahir secara resmi pada tahun 1964 telah beberapa kali

mengalami perubahan pucuk kepemimpinan, dari mulai Djuhartono sampai

Setya Novanto yang menduduki jabatan tertinggi di Dewan Pimpinan Pusat

Partai Golkar. Adapun ketua umum Golkar dipilih di dalam forum

Musyawarah Nasional (Munas) yang diselengarakan setiap 5 tahun sekali.

Tabel 3.1. Ketua Umum Partai Golkar dari Masa ke Masa

Tahun Jabatan Nama

1964-1969 Djuhartono

1969-1973 Suprapto Sukowati

1973-1983 Amir Moertono

1983-1988 Sudharmono

1988-1993 Wahono

1993-1998 Harmoko

1998-2004 Akbar Tanjung

Page 48: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

37

2004-2009 Jusuf Kalla

2009-2016 Aburizal Bakrie

2016- Setya Novanto

Sumber : https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Ketua_Umum_Partai_Golkar

Berikut ini akan penulis jelaskan perkembangan Golkar dari benih

munculnya gerakan sampai terbentuk sebagai sebuah partai politik, hingga

perjalanan politik Golkar dari masa Orde Lama sampai pada pemilu terakhir

tahun 2014.

A. Golkar Pada Awal Kemerdekaan

Sebelum Golkar menjadi sebuah partai politik pada tahun 1999,

Golkar awalnya adalah sebuah organisasi taktis dari sekumpulan

golongan fungsional yang tidak berafiliasi kepada partai politik.

Kemudian Golkar masuk ke pemerintahan dan menjadi mesin politik pada

masa Orde Baru.

Golkar adalah realisasi dari upaya yang telah dirintis sejak zaman

Demokrasi Terpimpin. Pada saat itu Sukarno mengembangkan diskursus

politik yang mengusulkan untuk “mengubur partai-partai”. Tetapi tidak

banyak diingat bahwa Sukarno mengusulkan untuk mengganti partai-

partai tersebut dengan Golkar, atau yang pada saat itu dikenal sebagai

“golongan fungsionil”. Konsep inti golongan fungsional adalah bahwa

konsep ini mewakili golongan-golongan yang memiliki “fungsi” dalam

Page 49: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

38

masyarakat, di dalam keseluruhan kolektivitas.51

Bagi Sukarno, golongan

fungsional merupakan bentuk perwakilan yang lebih baik dan juga cara

menyerang partai secara tidak langsung, daripada membuat rencana untuk

membubarkannya.

Pada september 1958 pemerintah berhasil meloloskan satu undang-

undang di DPR (No. 80 Tahun 1958) untuk mendirikan Depernas yang

mayoritas perwakilannya berasal dari golongan fungsional. Sehingga

ditetapkan rencana akhir bahwa setengah kursi di DPR dicadangkan untuk

golongan fungsional yang kandidat-kandidatnya akan dinominasikan

melalui FN di bawah arahan Sukarno. Adapun golongan-golongan yang

disetujui adalah:

1. Angkatan Buruh/Pegawai

2. Angkatan Tani

3. Angkatan Pengusaha Nasional

4. Angkatan Bersenjata

a. Angkatan Darat

b. Angkatan Laut

c. Angkatan Udara

d. Veteran, OKD (Organisasi Keamanan Desa) dan OPR (Organisasi

Pertahanan Rakyat)

5. Angkatan Alim Ulama

a. Agama Islam

b. Agama Kristen Protestan

c. Agama Katolik

d. Agama Hindu-Budha

6. Angkatan Proklamasi 17-8-1945

51

David Reeve, Golkar Sejarah yang Hilang, 18.

Page 50: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

39

7. Angkatan Jasa

a. Cendekiawan

b. Guru dan Pendidik

c. Seniman

d. Wartawan

e. Daerah-Daerah

f. Pemuda

g. Wanita

h. Warga Negara Peranakan.52

Sedangkan Golkar sendiri lahir pada tanggal 20 Oktober 1964

dengan nama Sekretariat Bersama Golongan Karya (Sekber Golkar).

Wadah baru yang menghimpun hampir 300 buah organisasi fungsional

(non-politis) yang berorientasi kepada karya dan kekaryaan, yang dulu

tidak berorientasi kepada politik dengan tiga organisasi sebagai tulang

punggunya, yaitu SOKSI, MKGR dan KOSGORO.53

Semangat awal pembentukan Sekber Golkar dilatarbelakangi

upaya untuk membendung pengaruh PKI dan mempertahankan ideologi

Pancasila. Dengan semangat dan tujuan yang sama, membendung

pengaruh PKI, berbagai eksponen anti-komunis berhimpun dalam wadah

ini.54

Jumlah anggota Sekber Golkar ini bertambah dengan pesat, karena

golongan fungsional lain yang menjadi anggota Sekber Golkar dalam

Front Nasional menyadari bahwa perjuangan dari organisasi fungsional

52

David Reeve, Golkar Sejarah yang Hilang, 131-136. 53

M. Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret Pasang Surut

(CV Rajawali, 1983), 160. 54

Akbar Tanjung, The Golkar Way, 40.

Page 51: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

40

Sekber Golkar adalah juga untuk menegakkan Pancasila dan UUD 1945.

Semula anggotanya berjumlah 61 organisasi yang kemudian berkembang

hingga mencapai 201 organisasi.55

Organisasi-organisasi yang terhimpun ke dalam Sekber GOLKAR

ini kemudian dikelompokkan berdasarkan kekaryaannya ke dalam 7

(tujuh) Kelompok Induk Organisasi (KINO), yaitu:

1. Koperasi Serbaguna Gotong Royong (KOSGORO)

2. Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI)

3. Musyawarah Kekeluargaan Gotong Royong (MKGR)

4. Organisasi Profesi

5. Ormas Pertahanan Keamanan (HANKAM)

6. Gerakan Karya Rakyat Indonesia (GAKARI)56

Sesaat setelah pemilu 1971, tepatnya pada 17 Juli 1971 Sekber

Golkar secara formal berganti nama menjadi Golkar (meskipun nama

Golkar telah secara umum digunakan sejak tahun 60an). Golkar pun me-

reorganisir untuk meningkatkan efisiensi. KINO yang menjadi payung

organisasi dari 290 fungsional ditiadakan. Sehingga organisasi fungsional

tersebut langsung di bawah simbol Golkar, Pohon Beringin, sebagai satu

kesatuan dengan maksud agar Golkar menjadi lebih harmonis.57

55

David Reeve, Golkar Sejarah yang Hilang, 343. 56

“Sejarah Partai Golkar”,[artikel online]; tersedia di

http://golkarbali.or.id/page/9/SEJARAH-PARTAI-GOLKAR.html ; Internet; diakses pada 16

Oktober 2016. 57

Julian M. Boileau, Golkar: Functional Group Politics in Indonesia (Jakarta: CSIS,

1983), 64-66.

Page 52: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

41

B. Golkar Pada Masa Orde Baru

Golkar mengklaim bahwa wadah inilah satu-satunya yang bisa

mempersatukan. Oleh karena itu pada Musyawarah Nasional (Munas)

keduanya pada tahun 1967, Golkar mempunyai keinginan untuk

merealisasikan beberapa fungsi-fungsinya, yaitu

1. Sebagai pengamal serta pengaman Pancasila dan Undang-Undang

Dasar 1945

2. Menyelenggarakan pendidikan politik

3. Komunikasi politik dengan masyarakat dan pemerintah secara timbal

balik

4. Pemaduan kepentingan dan pengajuan kepentingan masyarakat sesuai

dengan cita-cita pembaharuan dan pembangunan bangsa.58

Berkat Munas kedua yang membawa perubahan peran dan fungsi

akhirnya Sekber Golkar dapat memenangkan pemilu 1971. Kemenangan

Sekber Golkar pada pemilu kedua tahun 1971 sangat mengejutkan banyak

pihak. Sekber Golkar sebagai pendatang baru dalam pemilihan umum

dapat mengalahkan partai-partai lain. Meskipun target maksimal mereka

hanya 35% namun nyatanya mereka dapat memenangkan 2/3 suara

nasional.59

Ada yang berpendapat bahwa kemenangan tersebut

disebabkan oleh kecurangan, paksaan dan atau karena menggunakan

58

M. Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik di Indonesia, 165. 59

David Reeve, Golkar Sejarah yang Hilang, 282.

Page 53: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

42

kekuasaan ABRI. Seperti yang dikatakan secara sinis oleh Ernest Utrecht

dalam bukunya “The Military and Election”:

“the second Indonesian elections, which were held on 3 July 1971, were won by

the army –sponsored Golongan Karya (Golkar). Using intimidation and threats,

arresting opponents regarded as dangerous, misusing government facilities, and

putting in to practice the fraudulent system of Bebas Parpol (pemilihan umum

kedua di Indonesia, yang diselenggarakan pada 3 Juli 1971, dimenangkan oleh

Golongan Karya (Golkar) yang didukung oleh militer. Menggunakan intimidasi

dan ancaman, menangkap lawan yang dianggap berbahaya, menyalahgunakan

fasilitas negara, dan mempraktekan penipuan Bebas Parpol)”60

Selain itu juga dukungan pemerintah sangat terlihat nyata karena

pada tahun 1970 kampanye “buldoser” besar-besaran untuk “deparpolisasi”

dan “golkarisasi”.61

Ali Murtopo sebagai orang yang berkepentingan

dengan Golkar menilai dari sudut pandang lain. Justru dengan pemilu

1971 merupakan pemberian legitimasi kepada Golkar sebagai salah satu

eksponen terpenting Orde Baru. Dengan mendapat 227 kursi ditambah

100 kursi yang diangkat sudah dapat dibayangkan betapa besar kekuasaan

yang ada pada kekuatan baru ini.

Pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah kepemimpinan

Jendral Soeharto, Golkar menduduki peranan yang penting sebagai “partai

pemerintah”. Dalam perkembangannya kemudian seiring dengan

konsolidasi politik Orde Baru, Golkar menjadi mesin politik untuk

mengamankan agenda politik dan program pembangunan Orde Baru.

60

M. Rusli Karim, Perjalanan Partai Politik di Indonesia, 170. 61

David Reeve, Golkar Sejarah yang Hilang, 280.

Page 54: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

43

Keberhasilan program penataan politik, pembangunan dan

modernisasi menjadi basis penting bagi legitimasi pemerintah. Tidaklah

mengherankan bahwa dengan segala macam cara pemerintah

berkepentingan menjadikan Golkar sebagai kekuatan politik utama

nasional. Dukungan pemerintah yang sangat nyata bagi kemenangan-

kemenangan Golkar dalam pemilu-pemilu pada masa Orde Baru.62

C. Golkar Pasca Reformasi

Mundurnya Suharto dan jatuhnya rezim Orde Baru mengakibatkan

Golkar sangat terpukul. Sistem politik dan nilai-nilai yang dikembangkan

oleh rezim Orde Baru dengan dukungan Golkar dibongkar dan bahkan

dianggap kontra-reformasi. Bahkan Golkar dihadapkan pada tantangan

keras dari berbagai kelompok masyarakat, terutama atas hegemoninya

pada masa lalu. Karena itu, masyarakat menghendaki agar Golkar

dilarang ikut dalam pemilu 1999. Sehingga Golkar mengubah dirinya

menjadi sebuah partai politik, dengan paradigma baru yang bertujuan

ingin menunjukan kepada masyarakat bahwa Golkar baru bersifat

reformis yang berbeda dengan Golkar lama dan memandang demokrasi

sebagai suatu keniscayaan dengan visi barunya yaitu, terbuka, mandiri,

demokratis, moderat, solid, mengakar dan responsif.63

Di tengah-tengah tekanan politik yang keras tersebut ternyata

Partai Golkar berhasil ikut serta dalam pemilu 1999 dan menduduki posisi

62

Akbar Tanjung, The Golkar Way, 40-42. 63

Aulia A.Rachman, Citra Khalayak tentang Golkar (Jakarta: PSAP, 2006), 10.

Page 55: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

44

kedua setelah PDIP dalam perolehan jumlah suara dengan memperoleh

22,4% dan berhak mendapatkan 120 kursi di DPR. 64

Tabel 3.C.2. Perolehan Suara Hasil Pemilu 1999

Nama Partai Politik Perolehan Suara Jumlah Kursi

PDIP 35.689.073 154

Golkar 23.741.749 120

PPP 11.329.905 59

PKB 10.336.982 51

PAN 7.528.956 35

Sumber: diolah dari www.kpu.go.id

Berdasarkan hal di atas dapat dilihat bahwa lebih dari 30 tahun

Golkar berkiprah, keberadaannya sudah mengakar di masyarakat sehingga

wajar jika Golkar masih mendapatkan suara yang cukup besar.

1. Golkar dan Poros Tengah Pasca Pemilu 1999

Dalam proses Sidang Umum MPR 1999 Golkar turut memainkan

peran penting dan signifikan, mulai dari terpilihnya M.Amien Rais

sebagai Ketua MPR sampai terpilihnya K.H. Abdurrahman Wahid dan

Megawati Soekarno Putri sebagai presiden dan wakil presiden.65

Kemenangan K.H Abdurrahman Wahid tidak lepas dari munculnya

kekuatan koalisi partai politik yang berbasis Islam, yaitu Poros Tengah.

Poros tengah merupakan suatu kelompok yang terdiri dari partai-partai

politik Islam, kontestan pemilu 1999 seperti PAN, PBB, PPP, PK.

Tujuan utama Poros Tengah adalah menciptakan kekuatan alternatif

sebagai penengah antara kelompok BJ Habibie (Partai Golkar) dan

64

Akbar Tanjung, The Golkar Way, 11. 65

Aulia A.Rachman, Citra Khalayak tentang Golkar (Jakarta: PSAP, 2006), 9.

Page 56: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

45

Megawati Soekarno Putri (PDIP) serta memenangkan pemilihan

Presiden RI ke-4 di Sidang Umum 1999.66

Namun kemudian pencalonan presiden mengerucut hanya kepada

dua nama yaitu K.H. Abdurrahman Wahid dan Megawati Soekarno

Putri. Sedangkan BJ Habibie mengundurkan diri dari pencalonan. Pada

proses pemilihan, K.H. Abdurrahman Wahid yang didukung oleh

Poros Tengah mendapatkan 373 suara sedangkan Megawati Soekarno

Putri mendapat 313. Sehingga K.H. Abdurrahman Wahid yang

memenangkan pertarungan calon Presiden RI ke-4. Ternyata Suara

untuk K.H. Abdurrahman Wahid tidak hanya berasal dari Poros

Tengah plus PKB tetapi dari Golkar juga turut andil memberikan

suaranya. Dapat dikatakan bahwa keberhasilan tersebut merupakan

konspirasi elit politik Islam, termasuk elit politik Golkar karena Partai

Golkar yang dipimpin oleh Akbar Tanjung adalah seorang mantan

Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang merupakan organisasi

Islam.67

Pada tahun 2001 MPR melakukan Sidang Istimewa, yang

menyepakati pemberhentian Presiden K.H. Abdurrahman Wahid.

Sebagai pihak yang berjasa atas terselenggaranya Sidang Istimewa dan

mendukung naiknya Megawati Soekarno Putri menjadi presiden,

Golkar merasa berhak atas posisi wakil presiden. Namun dalam

pemilihan wakil presiden, Akbar Tanjung yang didukung Golkar harus

66

Haniah Hanafie dan Suryani, Politik Indonesia (Jakarta: Lemlit UIN Jakarta, 2011),

130-134. 67

Haniah Hanafie dan Suryani, Politik Indonesia, 136-137.

Page 57: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

46

kalah oleh Hamzah Haz. Namun kegagalan dalam memperjuangkan

kadernya sebagai wakil presiden, Golkar tidak berarti menghapuskan

komitmen untuk terlibat dalam pemerintahan yang dipimpin Megawati

Soekarno Putri-Hamzah Haz.68

2. Pemilu 2004 dan Kemenangan Golkar

Pada pemilu kali ini Golkar berhasil menjadi partai dengan

perolehan suara terbanyak nasional dengan 21,58% suara. Hasil pemilu

kali tersebut menentukan partai politik mana saja yang dapat

mencalonkan kandidatnya dalam Pemilihan Presiden 2004. Untuk

dapat mengusulkan calon presiden dan wakil presiden, partai politik

harus memperoleh sekurang-kurangnya 5% suara nasional atau 3%

kursi DPR. Maka hanya ada tujuh partai politik yang bisa

mencalonkan presiden dan wakil presidennya, yaitu Partai Golkar,

PDIP, PKB, PKS dan PAN. Namun PKS tidak mencalonkan

kandidatnya, melainkan mendukung kandidat dari PAN.69

68

Akbar Tanjung, The Golkar Way, 267. 69

Haniah Hanafie dan Suryani, Politik Indonesia, 157-158.

Page 58: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

47

Tabel 3.C.3. Perolehan Suara Hasil Pemilu 2004

Partai Politik Jumlah Suara Presentase Suara Jumlah Kursi

Partai Golkar 24.480.757 21,58% 128

PDIP 21.026.629 18,53% 109

PKB 11.989.564 10,57% 52

PPP 9.248.764 8,15% 58

Partai Demokrat 8.455.225 7,45% 55

PKS 8.325.020 7,34% 45

PAN 7.303.324 6,44% 53

Sumber: diolah dari www.kpu.go.id

Setelah mendapat suara nasional terbanyak, Golkar

menyelenggarakan konvensi untuk menentukan calon presiden yang

akan diusungnya. Ada tujuh nama calon yang lolos dari 19 peserta,

nama-nama tersebut adalah: Aburizal Bakrie, Surya Paloh, Wiranto,

Akbar Tanjung, Jusuf Kalla, Prabowo Subianto dan Sri Sultan

Hamengku Buwono X. Setelah melewati pemilihan yang demokratis,

akhirnya terpilihlah Wiranto sebagai calon presiden dari Golkar.70

PKB yang gagal meloloskan K.H. Abdurrahman Wahid kemudian

merapat ke Golkar untuk mendukung pasangan Wiranto dan

Shalahuddin Wahid sebagai calon presiden dan wakil presiden.

Sehingga hanya ada lima pasangan calon presiden dan wakil presiden

yang bertarung di Pemilu 2004, yaitu:

1. Megawati Soekarno Putri-Hasyim Muzadi, didukung oleh PDIP

dan PDS

2. Wiranto-Shalahuddin Wahid, didukung oleh Golkar dan PKB

70

Akbar Tanjung, The Golkar Way, 295.

Page 59: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

48

3. Amien Rais-Siswono Yudho Husodo, didukung oleh PAN, PKS,

PBR, PNBK, PNI Marhaer, PPDI, PSI dan PBSD

4. Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla, didukung oleh Partai

Demokrat, PBB dan PKPI

5. Hamzah Haz-Agum Gumelar, didukung oleh PPP

Pemilihan presiden diadakan pada 5 Juli 2004, dan menghasilkan

pemenang pertama yaitu pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf

Kalla dengan memperoleh suara 39.838.184 atau 33% suara. Namun

karena syarat untuk menjadi presiden terpilih harus memenuhi suara

nasional sebesar 50%+1 dan sedikitnya 20% suara di tiap provinsi,

maka pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla harus

kembali bertarung dalam pemilihan presiden putaran kedua melawan

pemenang kedua yaitu Megawati Soekarno Putri-Hasyim Muzadi.71

Golkar yang gagal meloloskan kandidatnya kemudian merapat ke

barisan koalisi pendukung Megawati Soekarno Putri-Hasyim Muzadi

bersama PDIP, PPP, PBR, PDS dan PPP. Sayangnya pasangan ini

harus kalah dari pasangan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla.

3. Golkar dan Pemilu 2009

Pada pemilu kali ini hanya ada 9 partai politik yang lolos ke DPR

dari 38 partai politik yang ikut. Partai yang lolos ke DPR adalah Partai

71

Haniah Hanafie dan Suryani, Politik Indonesia, 158.

Page 60: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

49

Demokrat, Partai Golkar, PDIP, PKS, PAN, PPP, PKB, Partai

Gerindra dan Partai Hanura. Partai Demokrat berhasil mendapatkan

suara terbanyak pada pemilu legislatif kali ini dengan 20,85% suara

nasional. Sedangkan Golkar menduduki posisi kedua dengan 14,45%

suara.

Tabel 3.C.4. Perolehan Suara Hasil Pemilu 2009

Partai Politik Presentase Suara Jumlah Kursi

Partai Hanura 3,77% 18

Partai Gerindra 4,46% 26

PKS 7,88% 57

PAN 6,01% 43

PKB 4,94% 27

Partai Golkar 14,45% 107

PPP 5,32% 37

PDIP 14,03% 95

Partai Demokrat 20,85% 150

Sumber: diolah dari www.kpu.go.id

Dengan adanya Parliamentary Treshold, maka partai politik yang

tidak memenuhi 2,5% suara nasional tidak masuk ke DPR. Sehingga

pada tanggal 13 Mei 2009 KPU mengumumkan hanya sembilan partai

politik di atas yang lolos.

Berdasarkan pada UU No.42 Tahun 2008 tentang Pemilihan

presiden dan wakil presiden, bahwa pasangan calon dapat diusulkan

partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang

memenuhi persyaratan perolehan suara paling sedikit 20% dari jumlah

kursi di DPR atau 25% dari suara sah nasional dalam pemilu legislatif.

Terdapat tiga calon presiden dan wakil presiden yang mendaftar KPU

Page 61: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

50

dari beberapa partai politik yang berkoalisi yaitu Megawati Soekarno

Putri-Prabowo Subianto, Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono, dan

Jusuf Kalla-Wiranto.

Tabel 3.C.5. Pasangan Capres-Cawapres dan Partai Pendukung

Capres-Cawapres Partai Pendukung

Megawati-Prabowo PDIP dan Partai Gerindra

Susilo B. Yudhoyono – Boediono Partai Demokrat, PKS, PPP, PAN, PKB

Jusuf Kalla-Wiranto Golkar dan Hanura

Sumber: diolah dari www.kpu.go.id

4. Golkar dan Pemilu 2014

Awalnya KPU hanya meloloskan 10 partai politik yang dapat ikut

dalam pemilu 2014, namun kemudia KPU digugat oleh beberapa partai

yang tidak lolos verifikasi ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha. Dari

beberapa partai yang menggugat, hanya dua yang dikabulkan

gugatannya, yaitu Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan

Persatuan Indonesia (PKPI). Sehingga ada 12 partai politik yang

bertarung pada pemilu yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2014.

Page 62: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

51

Tabel 3.C.6. Perolehan Suara Hasil Pemilu 2014

Partai Politik Presentase Suara Jumlah Kursi

PDIP 18,95% 109

Partai Golkar 14,75% 91

Partai Gerindra 11,81% 73

Partai Demokrat 10,90% 61

PKB 9,04% 49

PAN 7,59% 47

PKS 6,79% 40

Partai Nasdem 6,72% 39

PPP 6,53% 35

Partai Hanura 5,26% 16

Sumber: diolah dari www.kpu.go.id

Pada pemilu kali ini Golkar menduduki peringkat kedua perolehan

suara terbesar secara nasional di bawah PDIP. Golkar mendapatkan

suara sebesar 18.432.312 atau 14,75%. Namun sayangnya pada

pemilihan presiden Golkar tidak mencalonkan kandidatnya dari partai

tetapi merapat ke KMP untuk mendukung Prabowo Subianto-Hatta

Rajasa. Keputusan ini diambil setelah hasil dari Rapat Pimpinan

Nasional (Rapimnas) VI.72

Golkar bergabung ke dalam KMP bersama dengan Partai Gerindra,

PAN, PPP, PKS, PBB dan Partai Demokrat. Sedangkan KIH

beranggotakan PDIP, Partai Nasdem, PKB, Partai Hanura dan PKPI.

Presentase jumlah suara dari koalisi ini mencapai 59,52%, berbanding

dengan milik KIH yang hanya 40,38% suara.

72

“Akbar Tanjung Pastikan Golkar Satu Suara Dukung Prabowo-Hatta”,[berita online];

tersedia di http://politik.rmol.co/read/2014/05/25/156732/Akbar-Tanjung-Pastikan-Golkar-Satu-

Suara-Dukung-Prabowo-Hatta- ; Internet; diakses pada tanggal 28 Oktober 2016.

Page 63: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

52

BAB IV

KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR

PASCA PEMILIHAN UMUM 2014

Sejak berubahnya Golkar menjadi partai politik dan hilangnya kekuasaan

Soeharto dalam Golkar, kepemimpinan dalam partai Golkar seakan menjadi

perebutan bagi orang-orang yang berambisi untuk memegang tampuk tertinggi

partai ini. Sehingga tingginya dinamika politik di tubuh Partai Golkar sendiri

mengakibatkan konflik internal sangat sering terjadi.

Selain itu, beberapa partai baru bermunculan dari elite-elite partai Golkar

diantaranya adalah Wiranto yang mendirikan Partai Hanura, kemudian Partai

Gerindra yang didirikan Prabowo Subianto, dan Surya Paloh yang mereformasi

Nasdem menjadi sebuah partai politik. Mereka adalah elite Golkar yang gagal

menjadi ketua umum dan akhirnya memilih untuk menciptakan kendaraan

politiknya sendiri untuk mempunyai kekuasaan yang lebih.

Konflik yang terjadi pasca pemilu 2014 pun masih berkutat pada

perebutan kepemimpinan di Partai Golkar yang mengerucut kepada Aburizal

Bakrie yang ingin kembali menjabat untuk periode keduanya dan Agung Laksono

yang menginginkan adanya perubahan dalam pucuk kepemimpinan Golkar.

Page 64: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

53

A. Prakonflik Internal Partai Golkar

Masalah awal muncul dari hasil Rapimnas VI Partai Golkar di

Jakarta yang memberikan mandat kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar

Aburizal Bakrie. Mandat itu menetapkan ARB sebagai calon presiden atau

calon wakil presiden Partai Golkar dan memberikan wewenang penuh kepada

ARB untuk menjalin komunikasi dan koalisi dengan partai politik manapun.

Namun ternyata sejumlah elite-elite Golkar tidak setuju dengan

mandat penuh yang diberikan kepada ARB tersebut.73

Hal itu diperparah

dengan manuver politik Aburizal sehari setelah diberikan mandat penuh dari

Rapimnas VI. Ia membuat keputusan untuk mendukung pasangan Prabowo

Subianto – Hatta Rajasa dalam pemilihan presiden 2014.

Sejumlah kader yang merasa tipisnya peluang Golkar untuk

mengajukan calon yang kuat kemudian lebih mengarahkan dukungannya ke

figur kandidat lain, yaitu Joko Widodo yang diusung oleh Partai Demokrasi

Indonesia Perjuangan (PDI-P). Terlebih Jokowi telah menggandeng mantan

Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla sebagai wakilnya. Dengan demikian,

dukungan terhadap tokoh ini dianggap wajar dilakukan.

Konflik di kalangan elite partai Golkar semakin runcing ketika

terjadi pemecatan terhadap tiga kader Golkar yang secara terang-terangan

tidak mau patuh kepada keputusan pimpinan Golkar untuk mendukung

pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa. Tiga kader yang terlihat lebih

73

“Konflik Internal Sebagai Ujian Soliditas Golkar”,[berita online]; tersedia di

http://nasional.kompas.com/amp/read/2016/01/28/04050051/Konflik.Internal.sebagai.Ujian.Solidit

as.Gol ;Internet; diakses 4 Januari 2017.

Page 65: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

54

mendukung pasangan Jokowi-JK, yakni Ketua DPP Golkar Agus Gumiwang

Kartasasmita, Wakil Bendahara DPP Golkar Nusron Wahid, dan Poempida

Hidayatulloh, dipecat pada tanggal 23 Juni 2014.74

Ketika berlangsungnya voting di DPR RI terkait undang-undang

pemilihan langsung kepala daerah, 11 anggota DPR RI dari Fraksi Golkar

mendukung pemilu secara langsung, hal tersebut tidak sesuai dengan internal

Golkar yang menghendaki pemilu tidak secara langsung, sehingga kesebelas

orang tersebut mendapatkan pencopotan jabatan di struktur partai.75

Kemudian setelah Jokowi – Kalla menjadi pemenang dalam pilpres 2014,

giliran Agung Laksono dicopot dari jabatannya sebagai wakil ketua, karena

mendukung pemerintahan Jokowi – kalla.76

Ketidakpatuhan beberapa kader Golkar ini menunjukan bahwa

kekecewaan mereka tidak terangkul sehingga menyebabkan terjadinya

tindakan-tindakan di luar kebijakan partai yang justu dapat merugikan partai

itu sendiri.

Semua yang terkait dengan partai politik harus berjalan secara

bersamaan atau dengan kata lain mengikuti segala ketentuan yang di tetapkan

74 “Dukung Pilikada Langsung, Agus Gumiwang Tak Diajak Ngobrol dengan Fraksi

Golkar”, [berita online]; tersedia di http://www.suara.com/news/2014/09/24/140051/dukung-

pilkada-langsung-agus-gumiwang-tak-diajak-ngobrol-dengan-fraksi-golkar ; Internet; diakses 9

Juli 2017.

75 “Membelot dari Partai, Ini 11 Politisi Golkar yang Pilih Pilkada Langsung”, [berita

online]; tersedia di

http://nasional.kompas.com/read/2014/09/26/11381871/Membelot.dari.Partai.Ini.11.Politisi.Golkar

.yang.Pilih.Pilkada.Langsung.; Internet; diakses 9 Juli 2017.

76 “Dipecat, Agung Laksono Masih Bisa Jadi Ketua Umum”, [berita online]; tersedia dii

https://m.tempo.co/read/news/2014/08/13/078599177/dipecat-agung-laksono-masih-bisa-jadi-

ketua-umum ; Internet; diakses 9 Juli 2017.

Page 66: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

55

oleh partai. Karena kader partai merupakan cerminan partai itu sendiri,

terutama anggota-angggota fraksi di DPR yang membawa kepentingan partai.

B. Konfrontasi dan Kericuhan

Pada tanggal 14 November 2014, rapat pleno di DPP Golkar

menetapkan munas akan digelar pada bulan Januari 2015. Beberapa calon

muncul sebagai calon ketua umum partai, diantaranya adalah Agung Laksono,

Hajriyanto Y Thohari, Agus Gumiwang, Priyo Budi Santoso, Zainuddin

Amali, MS Hidayat, dan Airlangga Hartanto.77

Selain itu, ditetapkan juga

waktu Rapimnas terakhir sebelum munas digelar, yaitu tanggal 17-19

November 2014 di Jogjakarta.

Kejanggalan mulai muncul ketika Rapimnas memutuskan untuk

mengubah waktu munas yang semula bulan Januari 2015, dipercepat menjadi

November 2014. Perubahan ini bertentangan dengan hasil rapat pleno DPP

sebelumnya. Ada indikasi bahwa percepatan munas ini bertujuan untuk

melanggengkan Aburizal sebagai ketua umum selanjutnya. Sehingga kandidat

lain merasa bahwa Aburizal telah memaksakan perubahan waktu munas

untuk melanggengkan kekuasaannya.78

77

“Akbar: Empat OrangCalon Kuat Ketum Golkar”,;[berita online]; tersedia di

http://www.beritasatu.com/politik/226517-akbar-empat-orang-calon-kuat-ketum-

golkar.html ;Internet; diakses tanggal 4 Januari 2017. 78

“Lawan Aburizal Tujuh Calon Ketum Golkar Kemungkinan Bersatu Usung Satu

Nama”,[berita online]; tersedia di

http://nasional.kompas.com/read/2014/11/21/08262251/Lawan.Aburizal.Tujuh.Calon.Ketum.Golk

ar.Kemungkinan.Bersatu.Usung.Satu.Nama ; diakses tanggal 4 Januari 2017.

Page 67: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

56

Hal itu diperkuat oleh keputusan rapat pleno yang diadakan pada

tanggal 25 November 2014 di DPP Golkar. Namun keputusan yang diambil

sangat tidak sesuai dengan mekanisme yang ada karena tidak

mempertimbangkan pendapat forum di rapat tersebut.

Pada awalnya, Ketua Umum membuka rapat pleno tersebut.

Namun setelah break, Aburizal tidak kembali lagi ke kursinya dan pimpinan

rapat diserahkan ke Agung Laksono sebagai wakil ketua umum. Tetapi Theo

kemudian mengambil alih rapat dan langsung memutuskan Munas akan

digelar pada tanggal 30 November 2014 tanpa persetujuan forum lalu

meninggalkan ruang rapat. Hal itu menimbulkan tanda tanya besar bagi para

peserta sidang pleno. Yoris bersama anggota AMPG lainnya menerobos

masuk dengan seragam lengkap dan menguasai ruangan. Rapat pleno DPP

Golkar batal dilaksanakan akibat kericuhan tersebut.

Dalam keadaan itulah dibentuk Tim Penyelamat sesuai dengan

usulan forum. Tim Penyelamat Partai Golkar dipimpin Agung Laksono dan

beranggotakan Priyo Budi Santoso, Zainudin Amali, Agus Gumiwang,

Yorrys Raweyai, Agun Gunandjar, Ibnu Munzir, Laurence Siburian, serta

Zainal Bintang. Selain itu Majelis Pertimbangan memecat ketua umum

Golkar ARB dan sekjen Golkar Idrus Marham, karena dianggap tidak mampu

melanjutkan rapat pleno sebagai syarat menuju arena munas, sehingga DPP

resmi dikendalikan oleh Majelis Penyelamat Partai Golkar, kemudian

dibentuklah presidium penyelamat partai Golkar sebagai wadah politik.

Tugas utama dari Presiduim Penyelamat Golkar adalah untuk

Page 68: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

57

menyelenggarakan munas selambat-lambatnya januari 2015 serta

merehabilitas anggota-anggota yang dipecat oleh Aburizal sebelumnya.79

Selain itu, Presidium Penyelamat Partai Golkar menganggap

keputusan kubu Aburizal untuk menggelar munas pada 30 November 2014

melanggar aturan partai yakni pasal 19 dan 36 Anggaran Dasar Golkar.

C. Puncak Konflik: Munas Bali vs Munas Ancol

Meskipun dalam status pemecatan oleh Mahkamah Partai, Aburizal

tetap menyelenggarakan musyawarah nasional yang digelar pada tanggal 30

November 2014 di Bali dan menetapkan Aburizal Bakrie secara aklamasi

sebagai Ketua umum Golkar untuk kedua kalinya. Kubu ini berpendapat

bahwa munas ini telah dihadiri oleh semua perwakilan yang ada untuk

menyelenggarakan munas. Sehingga semua kepentingan yang ada di Golkar

sudah terwakili di dalam forum tersebut. Adapun yang terjadi di luar forum

tersebut merupakan mekanisme yang tidak benar.80

Sehingga kemudian

Aburizal memecat semua kader yang terlibat dalam Tim Penyelamat Partai

Golkar karena telah melanggar AD/ART partai. Orang-orang tersebut

diantaranya adalah Agung Laksono, Prio Budi, Yorris Yaweyai, Ibnu Munzir,

Ricky Rahmadi, Agun Gunandjar, Agus Gumiwang, Nusron Wahid, Djasri

79

Indra Jaya Piliang, “Penyebab Konflik Golkar”,[artikel online]; tersedia di

https://www.selasar.com/politik/penyebab-konflik-golkar ; Internet; diakses tanggal 8 Februari

2017.

80 Wawancara dengan Mustafa Raja 15-05-2017.

Page 69: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

58

Marin, Laurens Siburian, Zainuddin Amali, Ace Hasan, Lamhot Sinaga,

Juslin Nasution, Mechias Markus dan Leo Nababan.81

Namun beberapa hari berselang, tepatnya tanggal 6 November

2014 DPP Golkar dengan pejabat sementara Agung Laksono menggelar

munas di Hotel Grand Mercure, Ancol, Jakarta Utara dan ada tiga calon ketua

umum yang bertarung. Mereka adalah Agung Laksono, Priyo Budi Santoso,

dan Agus Gumiwang Kartasasmita. Munas ini menghasilkan Agung Laksono

sebagai ketua umum Golkar yang baru. Munas yang di laksanakan di Ancol

merupakan bentuk perlawanan sejumlah kader Golkar yang berseberangan

dengan Aburizal, yang terpilih secara aklamasi sebagai ketua umum dalam

Munas IX Partai Golkar di Nusa Dua, Bali. Meski yang mengikuti Munas

Ancol tidak seramai Munas Bali, namun kubu Agung berpendapat bahwa

Munas Ancol berjalan lebih demokratis.

Kubu Agung beralasan munas harus dipercepat, karena jika tidak

dikhawatirkan Partai Golkar tinggal menjadi sejarah di bawah kepemimpinan

Ical.82

Kedua kubu mengklaim bahwa Munas yang mereka laksanakan adalah

sah. Aburizal dan kubunya mengklaim bahwa pelaksanaan munas di Bali

sudah sesuai ketentuan AD/RT karena itu penyelenggaraannya bersifat fair,

transparan, dan demokratis. Munas Bali juga dilaksanakan sesuai amanat

81 “Ical Pecat Kader Bandel di Munas Tandingan”, [berita online]; tersedia di

https://m.tempo.co/read/news/2014/12/07/078626880/ical-pecat-kader-bandel-di-munas-golkar-

tandingan; Internet; diakses 10 Juli 2017. 82

“Dualisme Pemimpin Golkar”,[berita online]; tersedia di

http://www.rappler.com/indonesia/119950-lini-masa-dualisme-pemimpin-golkar ;Internet; diakses

tanggal 8 Februari 2017.

Page 70: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

59

Rapimnas Yogyakarta di mana Agung Laksono hadir dalamnya.83

Sehingga

ketika Munas Bali berlangsung, mereka membuat surat pernyataan untuk

ketua dan sekretaris 34 DPD I dan 400-an lebih ketua dan sekretaris DPD II

se-Indonesia, yang menyatakan pengakuannya terhadap Munas Bali dan

penolakan terhadap Munas tandingan.84

Di pihak lain, Presidium Penyelamat Partai Golkar menyatakan

keputusan rapat pimpinan nasional di Yogyakarta tidak sesuai dengan aturan

partai, karena diputuskan sepihak oleh kelompok pendukung Abrurizal

Bakrie.85

Selain itu, Golkar Munas Ancol mengaku mendapat pernyataan

dukungan dari pemerintah, mulai dari Wakil Presiden Jusuf Kalla,

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), Menteri

Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Koordinator Politik Hukum dan

HAM. Termasuk dukungan dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia

(Kapolri) yang memberikan jaminan keamanan pelaksanaan Munas.86

83

“Pijar-Pijar Golkar”,[berita online]; tersedia di

https://nasional.sindonews.com/read/935808/18/pijar-pijar-golkar-1418270775/ ; Internet; diakses

18 Februari 2017. 84

“Munas Ancol Ilegal”,[artikel online]; tersdia di

http://jurnal.selasar.com/politik/munas-ancol-ilegal ;Internet; diakses 18 Februari 2017. 85

“Konflik Partai Golkar Terburuk”,[berita online]; tersedia di

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/11/141126_golkar ; Internet; diakses 18

Februari 2017. 86

“Dua Kubu Beradu Klaim Legal”,[berita online]; tersedia di

http://www.gresnews.com/berita/politik/190712-dua-kubu-beradu-klaim-legal-munas-

golkar/0/ ;Internet; diakses 18 Februari 2017.

Page 71: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

60

D. Resolusi Konflik

1. Penyatuan Kedua Kubu

Konflik Golkar ini merupakan konflik terlama yang mendera partai.

Konflik ini berlansung selama hampir dua tahun, terhitung sejak tahun

2014 sampai tahun 2016. Proses hukum yang berlangsung menyebabkan

legalitas pengurus sering berpindah tangan berdasarkan keputusan

pengadilan. Namun pada akhirnya kedua kubu sepakat untuk

menyelesaikan dualisme ini dengan turun tangannya Wapres Jusuf Kalla

sekaligus tokoh senior Golkar.

Konflik di dalam kehidupan sosial merupakan gejala yang tidak

dapat dipisahkan, yang artinya bahwa konflik merupakan gejala yang

serba hadir dan melekat dalam kehidupan sosial, terutama dalam

kehidupan berpolitik. Berpolitik berarti seni bertarung memperebutkan

kekuasaan. Di dalamnya tidak hanya tentang menang atau kalah dalam

pemilihan, tetapi lebih kompleks lagi dan terkadang menimbulkan

korban-korban politik, baik itu yang mengakibatkan copotnya kekuasaan

seseorang dari jabatannya maupun yang merenggut jiwa.

Karena keberadaannya merupakan sesuatu yang tidak dapat

dihindari di dalam masyarakat, maka konflik tidak dapat dimusnahkan

tetapi dapat diatur. Adapun mekanisme pengaturan konflik salah satunya

adalah konsiliasi. Yang dimaksud konsiliasi adalah pengaturan konflik

melalui lembaga-lemabaga tertentu yang memungkinkan tumbuhnya pola

diskusi dan proses pengambilan keputusan diantara pihak-pihak yang

Page 72: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

61

terlibat dalam perselisihan tentang persoalan-persoalan yang di

pertentangkan.

Pengaturan konflik konsilasi akan berjalan efektif jika memenuhi

empat faktor, yaitu:

a. Lembaga yang bersifat otonom tanpa campur tangan dari pihak luar.

b. Kedudukan lembaga harus bersifat monopolistik, artinya lembaga

itulah yang berfungsi mengatur konflik.

c. Peranan lembaga harus memiliki kekuatan mengikat, sehingga

pihak-pihak yang bersengketa merasa terikat kepada lembaga

tersebut.

d. Lembaga tersebut harus bersifat demokratis, artinya aspirasi dari

pihak-pihak tang bertikai harus didengarkan dan diberikan

kesempatan yang sama utnuk menyatakan pendapatnya.87

Dalam undang-undang partai politik di Indonesia, cara-cara

penyelesaian konflik internal partai seharusnya bisa dicapai dan

diselesaikan melalui mahkamah partai, karena mahkamah partai adalah

lembaga tertinggi dalam partai politik untuk menyelesaikan sengketa

organisasi. Sehingga kehadiran mahkamah partai di dalam partai itu

sendiri merupakan suatu keharusan dalam menghadapi kemungkinan-

kemungkinan terjadinya kebuntuan yang diakibatkan oleh tidak

tercapainya kesepakatan bersama di dalam internal partai.

87

Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, Pengantar Sosiologi, 386-387.

Page 73: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

62

Namun apa yang terjadi di dalam konflik Golkar awalnya tidak

demikian. Kubu Aburizal dan kubu Agung saling melaporkan satu sama

lain ke pengadilan, sehingga hal ini justru menjadikan konflik tersebut

melebar ke ranah hukum. Padahal tidak semua konflik perselisihan

internal partai harus berakhir di pengadilan. Jika mahkamah partai

berjalan dengan baik dan para pihak juga patuh, konflik bisa diselesaikan.

Akhirnya setelah sekian lama konflik ini dibiarkan tanpa adanya

komunikasi yang cukup, kedua kubu berhasil diajak duduk bersama

mencari solusi. Adapun tahapan rekonsiliasi kedua kubu diantaranya:

a. Tim Penjaringan Kepala Daerah

Langkah awal islah sebenarnya telah terjadi ketika tokoh

senior Golkar dan juga wakil presiden Jusuf Kalla mempertemukan

Agung Laksono dan Aburizal Bakrie pada tanggal 11 Juli 2015.

Pertemuan tersebut membahas kemungkinan Golkar tidak dapat

mengikuti Pilkada serentak 9 Desember 2015 karena dualisme

tersebut. Inilah itikad baik dari kedua kubu untuk sama-sama

berjalan dengan nama Golkar pada Pilkada serentak.

Akhirnya kesepakatan bersama antara dua belah pihak

tersebut terjalin dengan membentuk tim penjaringan pilkada atau

disebut “Tim 10” serta beberapa kesepakatan lain agar Golkar dapat

mengikuti Pilkada. Kesepakatan tersebut yaitu:

Page 74: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

63

1) Tim penjaringan bersama bekerja untuk menetapkan calon-calon

gubernur, bupati dan walikota secara bersama di setiap daerah

pemilihan.

2) Apabila ada daerah yang berbeda calon dari masing-masing

pihak dan tidak bisa disatukan secara musyawarah maka

dilaksanakan dengan survei atau cara demokratis yang lain untuk

disetujui bersama, di mana calon yang paling tinggi suaranya

menjadi calon yang disetujui.

3) Pengurus DPP, DPD 1 atau DPD 2 masing-masing pihak dengan

terkoordinasi mengajukan surat pendaftaran secara terpisah

dengan satu pasangan calon yang sama, hasil tim bersama ke

KPU atau KPUD masing-masing daerah pemilihan setelah

mendapatkan penetapan dari tim penjaringan tingkat pusat.

4) Status kedua pengurus tetap berjalan bersama sampai dengan

keputusan pengadilan yang bersifat tetap atau dicapai islah yang

penuh.88

Tim 10 yang menjadi tim penjaring calon kepala daerah pun

kemudian mempunyai gagasan bersama untuk mengakhiri konflik

internal ini. mereka sepakat bahwa kedua elite yaitu Agung dan Aburizal

88

“Kubu Ical dan Agung Cs Buat Surat Kesepakatan Soal Calon di Pilkada”,[berita

online]; tersedia di http://news.detik.com/berita/2977160/kubu-ical-dan-agung-cs-buat-surat-

kesepakatan-soal-calon-di-pilkada/komentar ; Internet; diakses tanggal 9 Maret 2017.

Page 75: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

64

harus meletakkan egonya masing-masing dan sama-sama melaksanakan

Munaslub untuk memilih ketua umum yang baru.89

b. Tim Transisi

Setelah SK Munas Ancol dicabut pada tanggal 30 Desember 2015

dan SK kepengurusan Munas Riau berakhir tanggal 31 Desember 2015

serta tidak adanya SK Munas Bali, maka tidak ada kepengurusan yang

memegang SK dari Kemenkumham. Hal inilah yang mendasari Majelis

Pertimbangan Golkar bersidang dan memutuskan untuk membentuk Tim

Transisi Partai Golkar pada tanggal 15 Januari 2016.90

Adapun Tim Transisi mengangkat BJ Habibie sebagai Pelindung

dan Jusuf Kalla sebagai Ketua merangkap anggota, serta beberapa

anggota yaitu Ginanjar Kartasasmita, Emil Salim, Abdul Latief, Siswono

Yudohusodo, Akbar Tanjung, Aburizal Bakrie, H.R Agung Laksono,

Theo L. Sambuaga dan Soemarsono. Tim Transisi ini dibentu untuk

melakukan rekonsiliasi partai secara total melalui munas yang aspiratif,

demokratis, terbuka dan akuntabel.

Pengangkatan Jusuf Kalla sebagai ketua tim transisi juga bukan

tanpa alasan. Selain sebagi tokoh senior Golkar, Jusuf Kalla juga dikenal

sebagai orang yang mempunyai keahlian berdiplomasi yang baik. konflik

89

“Konflik Golkar Meluas Jadi Tiga Kubu”,[berita online]; tersedia di

http://www.gresnews.com/berita/politik/180179-konflik-golkar-meluas-jadi-tiga-kubu/0/ ; Internet;

diakses tanggal 9 Maret 2017. 90

“Ini Putusan Lengkap Mahkamah Partai Golkar Soal Pembentukan Tim Transisi”

http://news.detik.com/berita/3120950/ini-putusan-lengkap-mahkamah-partai-golkar-soal-

pembentukan-tim-transisi ; Internet; diakses tanggal 14 Februari 2017.

Page 76: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

65

Aceh, Ambon dan Poso menjadi contoh bagi kejeniusannya dalam

menyelesaikan konflik.

c. Proses Rekonsiliasi dan Munaslub

Proses penyatuan kubu yang besebrangan dimulai dari pertemuan

tim transisi di kediaman Yusuf Kalla pada tanggal 22 Januari 2016 yang

menghasilkan kesepakatan penyelenggaraan Munas bersama. Setelah

pertemuan itu, kubu Aburizal menggelar Rapimnas pada tanggal 23

Januari 2016 di Jakarta Convention Center. Pada rapimnas itu, pengurus

Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Golkar akhirnya menyetujui untuk

menggelar Musyawarah Nasional Luar Biasa (Munaslub). Kata setuju

bisa diraih setelah melalui rapat komisi dan lobi-lobi pengurus di tingkat

DPD.

Musyawarah Luar Biasa adalah Musyawarah Nasional yang

diselenggarakan dalam keadaan luar biasa, diadakan atas permintaan

dan/atau persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 Dewan Pimpinan Daerah

Provinsi. Dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai

Golkar dijelaskan bahwa munaslub dapat diselenggarakan jika partai

dalam keadaan terancam atau menghadapi hal ihwal kegentingan yang

memaksa, atau jika DPP melanggar AD/ART, atau DPP tidak dapat

menjalankan amanat munas sehingga organisasi tidak berjalan sesuai

dengan fungsinya.91

91

“AD/ART Partai Golkar”,[data online]; tersedia di https://partaigolkar.or.id/ad-art ;

Internet; diakses pada tangga 26 Maret 2017.

Page 77: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

66

Dalam Rapimnas itu juga Aburizal mengisyaratkan untuk tidak

maju lagi dalam pemilihan ketua umum Golkar. Di akhir acara Ketua

Tim Transisi Jusuf Kalla menutup Rapimnas tersebut. Kehadiran Jusuf

Kalla ke rapimnas tersebut mempertegas bahwa Golkar mendukung

pemerintah. Kepengurusan Munas Riau pun di perpanjang oleh

Menkumham sampai enam bulan sampai kepengurusan baru terbentuk.

Meski pada awalnya Agung tidak mengakui rapimnas kubu Aburizal dan

menginginkan adanya munas dari pada menyelenggarakan munaslub,

namun akhirnya Jusuf Kalla berhasil membujuk Agung untuk mengikuti

mekanisme yang sudah dijalankan dan menerima penyelenggaraan

munaslub demi semangat persatuan dan mengakhiri konfliki di dalam

tubuh Golkar.92

Rekonsiliasi akhirnya tercapai setelah Agung Laksono dan

Aburizal bertemu di rapat pleno tanggal 7 April 2016 di DPP Golkar dan

menyepakati tanggal pelaksanaan munaslub serta susunan kepengurusan

panitia. Bertindak sebagai Ketua Penanggung jawab yaitu Aburizal

Bakrie dan Wakil Ketua Penanggung jawab yaitu Agung Laksono. Ketua

Penyelenggara yaitu Theo L. Sambuaga, Ketua Steering Commitee

Nurdin Halid, dan Ketua Organizing Commitee Zainudin Amali. Selain

92

“Jusuf Kalla Klaim Golkar Kubu Agung Laksono Setuju Munaslub”,[berita online];

tersedia di https://nasional.tempo.co/read/news/2016/01/26/078739567/jusuf-kalla-klaim-golkar-

kubu-agung-laksono-setuju-munaslub ; Internet; diakses pada tanggal 24 Maret 2017.

Page 78: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

67

itu, baik Agung maupun Aburizal sama-sama tidak maju kembali dalam

pemilihan ketua umum.93

Munaslub Golkar dilaksanakan pada 14-16 Mei 2016 di Bali Nusa

Dua Convention Center. Panitia Munaslub Golkar mengesahkan delapan

bakal calon Ketua Umum Golkar, antara lain (sesuai nomor urut), Ade

Komarudin, nomor urut 1, Setya Novanto (nomor 2), Airlangga Hartarto

(3), Mahyudin (4), Priyo Budi Santoso (5), Aziz Syamsuddin (6), Indra

Bambang Utoyo (7), dan Syahrul Yasin Limpo (8). Penyelenggaraan

Munaslub Golkar dibuka langsung oleh Presiden Jokowi dan

menghasilkan Setya Novanto sebagai ketua umum Golkar yang baru.

2. Proses Hukum

Meskipun proses hukum tidak bukan menjadi hal yang menjadi

tolak ukur untuk islah keduanya, namun prosesnya tidak bisa di abaikan

dalam dinamika konflik ini. Kedua belah kubu yang telah melaksanakan

Munas dan mendaftarkan masing-masing kepengurusannya ke

Kemenkumham tersebut, membawa persoalan dualisme ini ke pengadilan.

Padahal seharusnya partai dapat menyelesaikan sendiri permasalahan

internal partai melalui Mahkamah Partai, karena setiap permasalah yang

terjadi di internal partai, tentu hanya internal partai itu sendiri yang

mengetahui secara rinci permasalahannya.

Di dalam ketentuan undang-undang, manakala masih ada sengketa,

pemerintah menunggu sampai sengketa partai diselesaikan. Apabila

93

“Kubu Ical dan Agung Berdamai Munaslum Golkar Digelar”,[berita online]; tersedia di

https://nasional.tempo.co/read/news/2016/04/07/078760647/kubu-ical-dan-agung-berdamai-

munaslub-golkar-digelar-7-mei : Internet: diakses pada tanggal 26 Maret 2017.

Page 79: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

68

konflik tidak juga selesai lewat mekanisme internal, maka pemerintah

menunggu keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum.

Kubu Aburizal dan Kubu Agung melaporkan kepengurusan

mereka ke Kemenkumham setelah masing-masing melaksanakan Munas.

Keduanya diterima oleh menteri Yasonna Laoly, namun tidak buru-buru

untuk mengesahkan salah satunya. Pada tanggal 12 Januari 2015, Kubu

Aburizal menggugat kubu Agung ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.

Menurut kubu Aburizal, jalur hukum diambil karena partai politik

merupakan produk Undang-Undang dan pendaftarannya ke

Kemenkumham sehingga penyelesaian konfliknya harus melalui jalur

hukum.94

Oleh karena itu Menkumham tidak dapat mengesahkan

kepengurusan jika terjadi perselisihan kepengurusan di internal partai

hingga perselisihan itu selesai. Hal ini sesuai ketentuan Pasal 24 UU

Partai Politik yang berbunyi “Dalam hal terjadi perselisihan

kepengurusan Partai Politik hasil forum tertinggi pengambilan keputusan

Partai Politik, pengesahan perubahan kepengurusan belum dapat

dilakukan oleh Menteri sampai perselisihan terselesaikan”.95

Barulah kemudian pada tanggal 23 Maret 2015 Menteri Yasonna

mengesahkan kepengurusan Golkar versi Agung setelah Majelis

Pertimbangan Golkar memutuskan Munas yang sah adalah kubu

94

Wawancara dengan Mustafa Raja 15-05-2017. 95

“Ini Langkah Kubu Agung Pasca Pengesahan Kemenkumham”,[beita online]; tersedia

di http://www.gresnews.com/berita/politik/30113-ini-langkah-kubu-agung-pasca-pengesahan-

kemenkumham/0/ ; Internet; diakses tanggal 10 Maret 2017.

Page 80: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

69

Agung.96

Sesaat setelah pengumuman tersebut, kubu Aburizal yang

merasa dirugikan dengan keputusan itu langsung menggugat ke

Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta.

Putusan PTUN nomor 62/G/2015/PTUN.JKT akhirnya

membatalkan SK Menkumham tersebut, guna mengantisipasi terjadinya

kekosongan kepengurusan Golkar jelang Pilkada serentak maka hakim

menyatakan kepengurusan yang berlaku yakni berdasarkan hasil munas

Riau 2009 yang memenangkan ARB. Lalu Menkumham Yasonna Laoly

keberatan dan mengajukan banding ke PTTUN. Pada tanggal 10 Juli

2015, melalui putusan nomor 62/B/2015/PT.TUN. JKT, PTTUN

membatalkan putusan PTUN yang memenangkan ARB.

ARB kembali ajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) terkait

putusan PTTUN yang memenangkan Menkumham. Majelis hakim MA

yang diketuai oleh Dr. Imam Soebechi dengan anggota Dr. Irfan

Machmudin dan Supandi pada tanggal 20 oktober 2015 menyatakan

bahwa putusan PTTUN yang memenangkan Menkumham batal dan

dikembalikan pada hasil putusan PTUN. Putusan kasasi MA dengan

nomor 490K/TUN/2015 akhirnya menjadi akhir perseteruan melalui

koridor hukum, akhirnya Menkumham pada tanggal 30 desember 2015

melalui SK Menkumham nomor M.HH-23.AH.11.01 mencabut SK

kepengurusan hasil munas Ancol bernomor M.HH-01.AH.11.01. Meski

sudah membatalkan SK kepengurusan Munas Ancol, Menkumham tidak

96

“Menkumham Sahkan Kepengurusan Golkar Kubu Agung Laksono”,[berita online];

terseida di http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/03/10/nkzhdq-menkumham-

sahkan-kepengurusan-golkar-kubu-agung-laksono ; Internet; diakses tanggal 10 Maret 2017.

Page 81: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

70

mengakui kepengurusan Aburizal. Sehingga kepengurusan yang sah

adalah kepengurusan Munas Riau yang berlaku hingga 31 Desember

2015.97

E. Dampak Konflik

Konflik yang terjadi di partai Golkar menyebabkan dampak yang

besar baik untuk internal partai maupun secara nasional. Golkar yeng

merupakan pemenang kedua pemilu 2014 menjadi partai yang besar di DPR,

sehingga perpecahan yang terjadi di internal partai pasti berimbas terhadap

kinerja perwakilan mereka di pemerintahan.

1. Dampak Internal

a. Keterlambatan Gaji Karyawan DPP

ketika terjadi dualisme Golkar, kedua kubu saling lempar tanggung

jawab untuk memberi gaji pegawai dan tunggakan listrik selama dua

bulan. Ada sekitar 87 karyawan dan 40 tenaga honorer, seperti petugas

keamanan dan kebersihan yang bekerja di DPP Golkar. Sedangkan

biaya listrik sekitar 300 juta selama dua bulan. Sehingga petugas

keamanan berjaga hanya mengandalkan lampu penerangan jalan

karena PLN memutus listrik DPP Golkar karena penunggakan tersebut.

Kubu Agung yang awalnya memegang SK Kemenkumham

menolak untuk membayarnya dengan alasan bahwa keputusan MA

yang membatalkan SK Golkar kubu Agung adalah bulan Oktober

97

“Menkumham Cabut SK Munas Ancol Mulai Besok Golkar Vacum”,[berita online];

tersedia di http://www.suara.com/news/2015/12/31/125515/menkumham-cabut-sk-munas-ancol-

mulai-besok-golkar-vakum ; Intenet; diakses tanggal 10 Maret 2017.

Page 82: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

71

2015. Sedangkan awal November 2015 kedua kubu sudah

menggunakan kantor bersama lagi.98

b. Turunnya Elektabilitas Partai

Kepercayaan masyarakat akan partai politik di Indonesia memang

tidaklah tinggi. Berbagai kasus korupsi menjadi alasan terkuat

mengapa masyarakat tidak percaya kepada partai politik. konflik

internal menambah cerminan buruk partai politik Indonesia, tidak

terkecuali konflik yang terjadi pada tubuh Golkar setelah pemilu

legislatif 2014. Lembaga Survei Indonesia mengeluarkan survei pada

tanggal 18 Mei 2016 yang memperlihatkan bahwa dukungan

masyarakat terhadap Golkar menurun ke angka 10,8% selisih 10%

dengan PDIP yang berada di angka 21,5%. Sebagai perbandingan,

hasil Pemilu Legislatif 2014 mencatat bahwa PDIP mendapatkan

18,95 persen suara, dan Golkar di angka 14,75 persen. hal itu jelas

menurun jauh jika dibandingkan pemilu-pemilu sebelumnya. Pada

Pemilu 1999 suara Golkar mencapai 22,44 persen, di Pemilu 2004

suara Golkar mencapai 21,58 persen dan di Pemilu 2009, suara Golkar

mencapai 14,45 persen.99

98

“Bambang Soesatyo: Tunggakan Listrik dan Gaji Karyawan Akan Kami

Lunasi”,[berita online]; tersedia di http://www.tribunnews.com/nasional/2016/01/02/bambang-

soesatyo-tunggakan-listrik-dan-gaji-karyawan-akan-kami-lunasi ; Internet; diakses pada tanggal 29

Maret 2017. 99

“Akibat Konflik Dualisme Golkar Terpuruk dalam 4 Hal ini”,[berita online]; tersedia di

http://www.tribunnews.com/nasional/2016/05/18/lsi-akibat-konflik-dualisme-golkar-terpuruk-

dalam-4-hal-ini : Internet; diakses pada tanggal 27 Maret 2017.

Page 83: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

72

2. Dampak Eksternal

a. Kinerja Anggota Fraksi di DPR Terganggu

Terbelahnya Golkar menjadi dua kubu membuat kader Golkar

yang menjadi anggota fraksi di DPR pun ikut terbelah. Beberapa

anggota Golkar seperti Poempida Hidayatullah, Nusron Wahid dan

Agus Gumiwang dipecat karena tidak mengikuti keputusan partai

untuk mendukung Prabowo Subiato-Hatta Rajasa. Selain itu pada

voting dalam penentuan Pemilihan Kepala Daerah (pilkada), mereka

bersama delapan anggota lainnya memilih opsi pilkada langsung oleh

rakyat. Sedangkan 73 anggota lainnya mendukung pilkada melalui

DPRD. Sehingga fraksi Golkar di DPR tidak satu suara dalam voting

tersebut.100

Jabatan ketua fraksi di DPR dan MPR pun menjadi posisi yang

dirombak setelah SK Kemenkumham mengesahkan kepengurusan

kubu Agung. Fraksi di DPR dan MPR menjadi sangat penting bagi

sebuah partai politik, karena pada dasarnya, di fraksilah kekuasaan

politik partai berada. Kebijakan dan kepentingan partai, diterjemahkan

menjadi langkah-langkah politik praktis fraksi di DPR. Apakah itu

berkaitan dengan partai politik lain atau terhadap pemerintah. Fraksi

adalah kepanjangan tangan partai. Sehingga perpecahan dalam partai

jelas sangat mengganggu kinerja DPR dalam menentukan kebijakan

100 “Dukung Pilikada Langsung, Agus Gumiwang Tak Diajak Ngobrol dengan Fraksi

Golkar”, [berita online]; tersedia di http://www.suara.com/news/2014/09/24/140051/dukung-

pilkada-langsung-agus-gumiwang-tak-diajak-ngobrol-dengan-fraksi-golkar ; Internet; diakses 9

Juli 2017.

Page 84: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

73

terutama dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang dan

RAPBN.101

b. Kegagalan di Pilkada Serentak Tahun 2015

Dualisme kepemimpinan ini membuat gerak organisasi Golkar

menjadi lamban sehingga performa politiknya pun kurang maksimal.

Hal ini terlihat pada performa Golkar dalam pilkada serentak tahun

2015. Golkar sebagai salah satu partai papan atas pada Pemilu 2014

tidak mampu mempertahankan kepala daerah di sejumlah daerah yang

pernah dimenangi dalam pilkada. Calon-calon yang diusung Golkar

gagal menggapai kemenangan lantaran dukungan dari DPP tidak solid.

Sebanyak 264 daerah otonom, yang terdiri dari tujuh provinsi dan

257 kabupaten/kota yang ikut pilkada serentak tahun 2015, hanya 57

daerah yang berhasil dimenangi oleh Golkar dan tidak ada satupun di

tingkat provinsi. Seluruh daerah yang dimenangi, tidak ada calon yang

murni berasal dari partai karena semua diusung oleh beberapa partai

atau koalisi.102

Sebagai partai yang telah mapan dan memiliki jaringan

infrastruktur politik yang rapi hingga ke tingkat bawah, seharusnya

Golkar dapat mengulang kejayaan pemilu sebelumnya yang menjadi

partai dengan jumlah kemenangan tertinggi di tingkat kabupaten/kota

101

“Konflik Golkar dan PPP Hambat Kinerja DPR”,[berita online]; tersedia di

http://news.okezone.com/read/2015/04/12/337/1132849/konflik-golkar-ppp-hambat-kinerja-dpr :

Internet; diakses pada tanggal 16 April 2017. 102

“Golkar Babak Belur PDIP Panen Raya”,[berita online]; tersedia di

http://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/16/01/19/o16zoe1-golkar-babak-belur-pdip-panen-

raya ; Internet; diakses pada tanggal 19 Mei 2017.

Page 85: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

74

se-Indonesia. Sehingga dapat dipastikan bahwa kekalahan Golkar

pada pilkada 2015 menjadi salah satu akibat dari adanya dualisme

kepemimpinan tersebut.103

c. Pindahnya Koalisi

Setelah konflik Golkar selesai, pindahnya Golkar dari oposisi ke

partai pendukung pemerintah menjadi agenda Golkar.104

Golkar yang

mendukung pasangan Prabowo-Hatta bersama dengan partai yang

tergabung dalam KMP harus kalah pada Pilpres 2014. Namun

kemudian partai-partai di KMP tetap solid dan memutuskan untuk

menjadi oposisi pemerintah termasuk Golkar. Namun ternyata

perbedaan pendapat diantara elit Golkar sejak awal Pilpres menjadi

konflik yang tak terhindarkan setelahnya.

Setelah setahun lebih berkonflik, akhirnya tokoh senior Golkar

sekaligus wakil presiden Jusuf Kalla berhasil membujuk Aburizal dan

Agung untuk melakukan rekonsiliasi. Pada rapimnas menjelang

munaslub Aburizal menyatakan bahwa Golkar akan mendukung

pemerintah. Golkar yang memang tidak memiliki banyak pengalaman

di luar pemerintahan menjadi sangat kaku dan hal itu tidak cocok

dengan nilai-nilai yang dibawa sejak kelahirannya, yaitu berasaskan

kekaryaan dan selalu mendukung pemerintahan siapapun

103

“Konflik Internal sebagai Ujian Soliditas Golkar”,[berita online]; tersedia di

http://nasional.kompas.com/read/2016/01/28/04050051/Konflik.Internal.sebagai.Ujian.Soliditas.G

olkar?page=all ; Internet; diakses pada tanggal 30 Maret 2014. 104

Wawancara dengan Mustafa Raja 15-05-2017.

Page 86: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

75

presidennya.105

Pada akhirnya dukungan tersebut langsung direspon

oleh Presiden Jokowi yang memasukan kader Golkar pada resufle jilid

II, yaitu Erlangga Hartarto yang menjabat Menteri Perindustrian.106

105

Wawancara dengan Mustafa Raja 15-05-2017. 106

“Komposisi Jatah Menteri Partai Pendukung Pemerintah”,[berita online]; tersedia di

http://berdemokrasi.com/komposisi-jatah-menteri-partai-pendukung-pemerintah.html ; Internet;

diakses tanggal 16 April 2017.

Page 87: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

76

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Golkar hingga saat ini tetap menjadi partai besar di kancah perpolitikan

Indonesia meskipun berbagai macam ancaman, baik dari luar seperti desakan

pembubaran Golkar pada saat reformasi, maupun dari dalam seperti konflik

internal yang hampir terjadi setiap penyelenggaraan Munas Golkar. Namun

Golkar tetap bertahan dan mampu keluar dari setiap konflik.

Jika memakai istilah olahraga sepakbola yaitu one man club yang artinya

sebuah tim sepakbola hanya dapat berprestasi karena kehadiran seorang pemain

yang menjadi tumpuan, Golkar adalah antitesis dari istilah tersebut, Golkar

bukanlah one man party atau partai yang mengandalkan sosok yang besar seperti

halnya Megawati Soekarno Putri di PDIP, Prabowo Subianto di Partai Gerindra,

Susilo Bambang Yudhoyono di Partai Demokrat, dan partai-partai lain yang

bertumpu pada sosok satu orang. Golkar merupakan partai yang sangat kuat

pondasinya dan dijalan oleh beberapa orang yang mempunyai tujuan yang sama,

sehingga dengan pondasi yang kuat itulah Golkar dapat menyelesaikan segala

masalah yang menimpa dirinya.

Jadi tidak heran jika dinamika politik di tubuh partai ini sangat tinggi

karena proses demokrasi bisa berjalan dengan baik di Golkar. Meskipun ada kader

yang sakit hati dan kemudian keluar dari Partai Golkar, itu merupakan bagian dari

proses persaingan dan dinamika yang tinggi yang tidak dapat dimainkan oleh

Page 88: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

77

kader tersebut. Partai Golkar tetap bertahan dan tetap menjadi partai politik besar

hingga saat ini meskipun beberapa elite kader keluar dari partai dan membentuk

partai lain.

Pada konflik pasca pemilu legislatif 2014 ini dipicu oleh beberapa elite

partai yang kecewa dengan kegagalan Golkar di pemilu 2014 dan kegagalan

pencalonan Aburizal untuk menjadi calon presiden dari Partai Golkar. Hal itu

membuat kepercayaan beberapa elite partai terhadap kepemimpinan Aburizal

semakin melemah. Selain itu, antara elite yang satu dengan lainnya, terdapat

perbedaan pandangan untuk membawa Golkar ke depannya khususnya tentang

penyelenggaraan Munas IX. Perbedaan penyelenggaraan waktu Munas itu

diartikan lain oleh kubu yang tidak suka dengan Aburizal, sehingga Golkar

terbelah menjadi dua kubu yaitu Kubu Aburizal dan Kubu Agung. Sayangnya

perbedaan itu dibiarkan saja tanpa ada komunikasi yang cukup dari para pihak

yang berbeda pendapat. Hal itulah yang menyebabkan konflik ini berlarut-larut.

Menjelang pilkada serentak 2015, ada itikad baik dari kedua kubu untuk

duduk bersama membahas pilkada. Mantan ketua umum Golkar dan juga wakil

presiden Jusuf Kalla turun tangan untuk meredakan konflik dan memberi tahu

kalau Golkar terancam tidak bisa mengikuti pilkada karena konflik intenal.

Setelah langkah pertama untuk menyatukan kubu yang besebrangan berhasil,

kemudian dilanjutkan pertemuan-pertemuan yang membahas Munaslub sebagai

tanda bersatunya kembali Golkar Kubu Aburizal dan Kubu Agung. Untuk

meredakan para simpatisannya, keduanya berkomitmen untuk tidak kembali

mencalonkan diri pada kesempatan itu.

Page 89: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

78

Dampak yang ditimbulkan dari konflik ini sangat luas, baik yang

berdampak pada partai itu sendiri maupun yang berdampak pada perpolitikan

secara nasional. Di antara dampak internalnya adalah keterlambatan gaji pegawai

di kantor DPP, serta turunnya elektabilitas partai selama konflik berlangsung.

Selain itu, dampak eksternal yang ditimbulkan adalah terganggunya kinerja DPR,

kegagalan pilkada serentak 2015, dan pindahnya koalisi Golkar.

B. Saran

Temuan-temuan yang dipaparkan di atas menunjukan bahwa Partai Golkar

mempunyai akar yang kuat sehingga bisa tetap eksis meski diterpa berbagai

masalah, namun sayangnya hal tersebut tidak dibarengi dengan sikap para elite

partai. Elite yang mempunyai keinginan untuk menguasai tampuk kepemimpinan

tidaklah sepatutnya menghalalkan segala cara untuk mencapainya, tetapi harus

melalui mekanisme-mekanisme yang berlaku di Partai Golkar.

Konflik yang berkepanjangan tersebut tidak lain adalah tidak ada

komunikasi yang cukup pada awalnya di antara pihak yang berbeda pendapat.

Oleh karena itu, para elite partai harus duduk bersama untuk mencari jalan keluar

dari perbedaan-perbedaan yang ada di internal partai agar dapat mengantisipasi

konflik yang lebih luas, serta menghindari dampak-dampak yang ditimbulkan agar

tidak merugikan partai maupun perpolitikan secara nasional.

Page 90: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

xii

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku

Boileau, Julian M. 1983. Golkar: Functional Group Politics in Indonesia. Jakarta:

CSIS.

Budiarjo, Miriam. 2009.Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka

Utama.

Creswell, Johan W. 2012. Research Design: Pendekatan Kualitatif, kuantitatif,

dan Mixed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Hanafie, Haniah dan Suryani. 2011. Politik Indonesia. Jakarta: Lembaga

Penelitian UIN Jakarta.

Heywood, Andrew. 2007. Politics. New York: Palgrave Macmillan, edisi 3.

Idrus, Muhammad. 2009. Metode Penelitian Ilmu Sosial. Jakarta: Erlangga.

Karim, M. Rusli. 1983. Perjalanan Partai Politik di Indonesia: Sebuah Potret

Pasang Surut. CV Rajawali.

Kelle, Suzanne. 1995. Penguasa dan Kelompok Elit Peranan Elit-Penentu Dalam

Masyarakat Modern. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Maleong, Lexy. 2010. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja

Rosdakarya.

Maran, Rafael Raga. 2013. Pengantar Sosiologi Politik. Jakarta: Rineka Cipta.

Mufti, Muslim. Studi Organisasi Politik Modern. Bandung: CV Pustaka Setia.

Pareto, Vilfredo. 1991. The Rise and Fall of Elites: An Application of Teoretical

Sociology Sosial Science Classics. New Jersey: Transaction Publishers.

Perwita, Ed. A.A Banyu dan Nabilla Sabban. 2015. Kajian Konflik dan

Perdamaian. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Poloma, Margaret M. 2003. Sosiologi Kontemporer. Jakarta: RajaGrafindo.

Rachman, Aulia A. 2006. Citra Khalayak tentang Golkar. Jakarta: PSAP.

Page 91: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

xiii

Raho, Bernard. 2007. Teori Sosiologi Modern. Jakarta: Prestasi Pustaka.

Reeve, David. 2013. Golkar Sejarah yang Hilang, Akar Pemikiran dan Dinamika.

Depok: Komunitas Bambu.

Setiadi, Elly M. dan Usman Kolip. 2011. Pengantar Sosiologi. Jakarta: Kencana

Prenadamedia Group.

Sitepu, P. Anthonius. 2012. Studi Ilmu Politik. Yogyakarta: Graha Ilmu.

Soon, Kang Young. 2008. Antara Tradisi dan Konflik: Kepolitikan Nahdlatul

Ulama. Jakarta: UI Press.

Sugiono. 2011. Metode Penelitian Kombinasi. Bandung: Alfabeta.

Susan, Novri. 2009. Pengantar Sosiologi Konflik. Jakarta: Prenadamedia Group,

Susanto, Phil. Astrid S. 1979. Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial.

Bandung: Binacipta.

Tanjung, Akbar. 2007. The Golkar Way: Survival Partai Golkar di Tengah

Turbulensi Politik Era Transisi. Jakarta: PT Granedia Pustaka Utama.

Varma, SP. 2007. Teori Politik Modern. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

Page 92: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

xiv

2. Internet

http://berdemokrasi.com/komposisi-jatah-menteri-partai-pendukung-

pemerintah.html

http://cumaisengajanih.blogspot.co.id/2012/08/pemilihan-model-elit-untuk-

memahami.html

http://golkarbali.or.id/page/9/SEJARAH-PARTAI-GOLKAR.html

http://jurnal.selasar.com/politik/munas-ancol-ilegal

http://nasional.kompas.com/amp/read/2016/01/28/04050051/Konflik.Internal.seba

gai.Ujian.Soliditas.Gol

http://nasional.kompas.com/read/2014/05/20/0649443/aburizal.bakrie.dari.capres.

cawapres.hingga.tak.jadi.apa-apa

http://nasional.kompas.com/read/2014/11/21/08262251/Lawan.Aburizal.Tujuh.Ca

lon.Ketum.Golkar.Kemungkinan.Bersatu.Usung.Satu.Nama

http://nasional.kompas.com/read/2014/12/07/15511491/Dua.Kubu.Golkar.Adu.Ce

pat.Lapor.Kepengurusan.Partai.ke.Kemenkumham

http://nasional.kompas.com/read/2016/01/28/04050051/Konflik.Internal.sebagai.

Ujian.Soliditas.Golkar?page=all

http://nasional.republika.co.id/berita/nasional/politik/15/03/10/nkzhdq-

menkumham-sahkan-kepengurusan-golkar-kubu-agung-laksono

http://news.detik.com/berita/2977160/kubu-ical-dan-agung-cs-buat-surat-

kesepakatan-soal-calon-di-pilkada/komentar

http://news.detik.com/berita/3120950/ini-putusan-lengkap-mahkamah-partai-

golkar-soal-pembentukan-tim-transisi

http://news.okezone.com/read/2015/04/12/337/1132849/konflik-golkar-ppp-

hambat-kinerja-dpr

http://politik.rmol.co/read/2014/05/25/156732/Akbar-Tanjung-Pastikan-Golkar-

Satu-Suara-Dukung-Prabowo-Hatta-

http://www.antaranews.com/berita/434827/ini-hasil-rapimnas-partai-golkar

http://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2014/11/141126_golkar

http://www.beritasatu.com/politik/226517-akbar-empat-orang-calon-kuat-ketum-

golkar.html

Page 93: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

xv

http://www.gresnews.com/berita/politik/180179-konflik-golkar-meluas-jadi-tiga-

kubu/0/

http://www.gresnews.com/berita/politik/190712-dua-kubu-beradu-klaim-legal-

munas-golkar/0/

http://www.gresnews.com/berita/politik/30113-ini-langkah-kubu-agung-pasca-

pengesahan-kemenkumham/0/

http://www.rappler.com/indonesia/119950-lini-masa-dualisme-pemimpin-golkar

http://www.republika.co.id/amp_version/m04lkw

http://www.republika.co.id/berita/koran/teraju/16/01/19/o16zoe1-golkar-babak-

belur-pdip-panen-raya

http://www.republika.co.id/berita/pemilu/hot-politic/14/05/19/n5tal0-dukung-

prabowohatta-golkar-bantah-bergabung-di-ujung

http://www.solopos.com/2014/11/25/konflik-internal-partai-golkar-rapat-dpp-

golkar-ricuh-lagi-1-orang-luka-555016

http://www.suara.com/news/2015/12/31/125515/menkumham-cabut-sk-munas-

ancol-mulai-besok-golkar-vakum

http://www.tribunnews.com/nasional/2016/01/02/bambang-soesatyo-tunggakan-

listrik-dan-gaji-karyawan-akan-kami-lunasi

http://www.tribunnews.com/nasional/2016/05/18/lsi-akibat-konflik-dualisme-

golkar-terpuruk-dalam-4-hal-ini

https://id.wikipedia.org/wiki/Daftar_Ketua_Umum_Partai_Golkar

https://m.tempo.co/read/news/2014/11/25/078624437/pleno-golkar-pecat-ical-

dan-idrus-marham

https://nasional.sindonews.com/read/935808/18/pijar-pijar-golkar-1418270775/

https://nasional.tempo.co/read/news/2016/01/26/078739567/jusuf-kalla-klaim-

golkar-kubu-agung-laksono-setuju-munaslub

https://nasional.tempo.co/read/news/2016/04/07/078760647/kubu-ical-dan-agung-

berdamai-munaslub-golkar-digelar-7-mei

https://partaigolkar.or.id/ad-art

https://www.merdeka.com/politik/jk-sindir-golkar-dukung-prabowo-hatta.html

https://www.selasar.com/politik/penyebab-konflik-golkar

Page 94: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

1. Hasil wawancara dengan Mustafa Raja (Wasekjen Partai Golkar) pada tanggal 15 Mei

2017 di DPP Partai Golkar

- Saya akan bertanya tentang konflik dualisme Golkar pasca pemilu legislatif kemarin

(2014). Menurut bapak sebenarnya apa yang terjadi ketika itu dan penyebab terjadinya

konflik yang paling utama itu apa?

Jadi saya mau jelaskan bahwa memang dinamika di partai golkar ini cukup tinggi dan

memang golkar begitulah. Bahwa penyebabnya saya kira ini persoalan persepsi dan cara

pandang orang tentang demokrasi di internal partai golkar dalam konteks konsolidasi kan.

Kalo menurut saya dalam konteks konsolidasi secara reguler kan lima tahunan jadi ketika

pelaksanaan munas itu ditetapkan di rapimnas maka sepanjang perserta yang mempunyai hak

kepesertaan yaitu 34 DPD 540 kabupaten/kota serta 10 ormas dan sayap. Maka ketika itu

mereka menyatakan hadir mengisi daftar hadir maka munas itu sah, munas bali yang arb.

itulah dasarnya mengapa sah, ketika peserta mengisi daftar hadir kemudian masuk ruangan

dan dibuka oleh ketua umum. Sebelum dibahas tata tertib kan akan ditanya peserta, “munas

ini kita nyatakan sah? Sah”. Lalu prosesnya tahapan demi tahapan itu terjadi, atau dinamika

misalnya tiba-tiba orang menyatakan mendukung sepenuhnya arb untuk memimpin kembali

dengan pola masing-masing DPD (tingkat) 2 nya menyatakan mendukung ya saya kira itu

cara karena saya sendiri juga ketua AMP memimpin musda-musda di seluruh indonesia

provinsi-provinsi juga enggak ada yang sama polanya karena demokrasi itu enggak ada yang

bulat utuh kan kalau demokrasi yang bulat utuh saya kira keluar dari substansinya, karena

demokrasi yang prosedural itu kn berdasarkan aturan-aturan, dan substansinya adalah

bagaimana unsur-unsur yang menciptakan kualitatif soal munas itu kan tercapai. Dua-duanya

tercapai hanya dengan cara yang berbeda tapi kemudian terjadi perpecahan ada mekanisme

yang dilakukan di luar, saya pribadi mengatakan itu bukan mekanisme yang benar. Karena

apapun yang anda lakukan sepanjang ada di dalam ruangan itu, itu sah, mau bikin deadlock

mau bikin apa saja itu sah. Tapi kalau anda tidak main di dalam lalu seseorang itu main di

luar ini kan ada manipulasi karena biasanya orang sudah terlalu jauh bermain pragmatis,

transaksional yah orang tidak melihat ini benar atau tidak benar, tapi dilihat sesuatu apa yang

diperoleh ya sudah, kalau tidak terakomodasi ya sudah.

- Jadi intinya bahwa munas Bali itu menurut bapak lebih sah dari pada munas Ancol?

Oh iya dong, kan hasil pengadilan pun begitu. Karena saya konsisten di hasil munas Bali.

- Kembali ketika sebelum pilpres dimulai di situ ARB diberikan mandat dalam rapimnas VI

untuk menjadi capres dan menentukan arah koalisi. Apakan pemberian mandat ini sesuai

dengan prosedur yang ada di partai?

Iya karena kan proses mandat itu melalui mekanismenya dibawah satu tingkat dibawah munas

yaitu rapimnas. Rapimnas itu kan forum pengambilan kebijakan juga.

- Tapi ketika itu ada beberapa petinggi golkar yang sebenarnya tidak setuju arb kembali

memimpin golkar. Mengapa bisa demikian?

Page 95: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

Sah-sah saja karena seseorang mempunyai hak untuk menyampaikan pendapatnya dan

gagasannya sepanjang dipertanggungjawabkan. Itu dinamika organisasi itu biasa saja, bukan

hal yang luar biasa.

- Jadi kira-kira siapa yang paling bertanggung jawab terjadinya konflik ini?

Yang paling bertanggung jawab adalah orang-orang yang tidak mampu memahami secara

utuh konteks demokrasi di internal partai golkar itu tetapi ya mungkin ada kepentingan-

kepentingan itulah yang tidak bertanggung jawab.

- Jadi kubu sebelah begitu?

Saya tidak mau menyebut orang tapi sepanjang orang itu yang nyata-nyata melakukan hal-hal

diluar demokrasi prosedural dan substansial itu tidak terpenuhi maka itulah yang harusnya

bertanggung jawab

- Tapi ada tidak intervensi dari pemerintah dalam konflik kemarin?

Saya enggak mau menyebutkan ada atau tidak tapi fakta-fakta yang ada di proses pengadilan

kan kelihatan, bahwa itu sudah dibenarkan tapi tidak dikeluarkan meskipun akhirnya

dikeluarkan dalam waktu tiga bulan. Namanya politik dalam konteks nasional, golkar ini kan

partai yang memang sarat dengan berkemampuan dan ikut mewarnai proses bangsa ini jadi

ada yang merasa berat mengahadapi golkar dalam keadaan utuh maka cara melemahkannya

orang main seperti itu.

- Dan setelah berkonflik langkah-langkah untuk meredakan konflik, apa saja yang dilalui?

Nah itulah hebatnya golkar Dia tahu bahwa kita ini sempat dimainkan genderang untuk

menarik genderang orang lain tapi dengan cepat sadar dan tidak perlu harus berdarah-darah

misalnya ada partai lain karena golkar ini paham sebenarnya, pokoknya ada mainan di luar

sana yang memungkinkan partai golkar harus pada saat itu sementara harus berkonflik tapi

setelah menyadari semua kan harus menyatu yang dibuktikannya bahwa munaslub yang

berlangsung di bali lagi itu kan munas yang rekonsiliatif yang demokratis, yang berkeadilan

dan sebagainya, dengan mangakomodasi semua kepentingan-kepentingan itu bersama-sama

hadir dan melaksanakan dengan seperti itu. Mereka langsung menyatakan sikap itu. Artinya

kembali kepada titik yang kita harus betul-betul menciptakan solidaritas itu bahwa golkar ini

jika terlalu lama dibuat seperti ini maka akan menggangu perjalanna politik bangsa ini,

ekonomi dan sebagainya.

- Ketika itu abu rizal langsung menempuh jaru hukum utk.

jalur hukum memang harus karena kita negara hukum

- tapi ada meklanisme partai

parpol ini adalah milik publik lahir berdasarkan UU maka pendaftarannya melalui

kemenkumham jadi kalau ada apa-apa ya prosesnya hukum bahwa apakah ini benar atau

tidak benar tentu jalur hukum yang dipakai itulah yang disadari partai golkar sadari dibawah

Page 96: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

kepemimpinan ARB pada saat itu menyadari bahwa tidak mungkin kita lakukan di luar jalur

hukum. kalau di luar jalur hukum maka menjadi persoalan yang luar biasa karena bukan lagi

soal kemampuan mengedepankan cara-cara bermartabat bisa jadi diluar itu

- Kemudian ada tokoh senior golkar Jusuf Kalla yang mempersatukan dua kubu ini. kira

kira menurut bapak apakah ini sangat membantu dalam meredakan konflik ini?

saya kira yang merasa menjadi bagian dari pada golkar berkepentingn untuk mencoba

menjembatani. Bahwa JK pd saat itu muncul dan dimintai bagaimana menyelesaikan masalah

sebagai mantan ketum golkar dan wakil presiden, nanti dijembatani ke pemerintah.

- Jadi orang yang paling berjasa dalam menyelesaikan konflik ini adalah JK?

Saya enggak bicara seperti itu, semua berjasa. Sehebat apapun JK kalau usulannya tidak

diterima, bisa tidak jadi. Tetap semua berjasa karena merasa kita mencintai golkar. Paling

tidak bahwa dalam situasi seperti ini mereka saling mendukung. Bahwa klasifikasi hal yang

paling berjasa, bahwa orang tergantung melihat tapi dalam persfektif bahwa secara

kelembagaan semua kader golkar itu sangat berjasa karena ketika gagasan rekonsiliasi itu

mereka mendukung

- Kemudian ketika selesai ,dampak yg ditimbulkan dari konflik bagi golkar apa?

ini yang harus dicatat, golkar itu sangat menyadari dan pandai, maka dari itu golkar cepat

merehabilitasi / merecovery semua masalah itu dibuktikan dengan hasil munaslub dan

terpilihnya setya novanto dengan seluruh gagasan dan program-program yang dilakukan itu

membuktikan bahwa sebagai pemenang pilkada dengan bukti bahwa golkar itu tidak terlena

dengan konflik tetapi mengedepankan apa yang harus kita lakukan dengan tindakan dan

pikiran-pikiran cerdas, parpol sebagai pilar demokrasi yang sangat penting seperti UU yg

menyadari bhw kita akan menghadapi kontestasi politik itu pilkada serentak.hasilnya adalah

kita cepat melakukan upaya-upaya dengan konsilidasi lalu kemudian melaksanakan upaya-

upaya yang sesuai mekanisme organisasi dalam menentukan bagaimana bisa memenangkan

pilkada. Jadi benar kalau kokoh, golkar sudah pasti kokoh. Dulu di zaman gusdur saja golkar

mau dibakar tapi tetap eksis. Golkar itu pasti eksis meskipun mau dibolak balikan seperti apa.

Banyak kader partai yang keluar karena tidak mampu bersaing.

- Ketika itu golkar menjadi oposisi kemudian setya novanto menjadi ketum yang baru dan

mendukung pemerintah, apakah ini salah satu dampak konflik?

Sejatinya kelahiran golkar menjawab tantangan pada saat itu ada yang ke kanan ada yg ke kiri.

Ideologi pancasila musti pemikiran cerdas founding father harus kita amankan, karena

pancasila itu tidak mengakomodir kanan dan kiri ia menjadi perekat seluruh kepentingan,

budaya, suku agama dan ras sebagainya. Serta yang dimotori oleh tentara ini lalu menciptakan

yang namanya kino-kino (kelompok induk organisasi) yang berkumpul menjadi fungsional

dan tidak berpolitik tetapi kekaryaan. Karya-kekaryaan ini tugasnya adalah pertama ideologi

pancasila, NKRI harga mati dan seterusnya ini harus berjalan tetap hidup di bumi indonesia

maka karena berdasarkan perjalanan sejarah politik di indonesia ini bermetamorfosa dengan

dikeluarkannya UU partai politik maka golkar berubah menjadi partai politik dan tetap partai

di tengah bukan kanan dan bukan kiri, ia partai nasionalis yang ideologinya adalah pancasila

Page 97: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

yang diterjemahkan ke dalam bentuk karya kekaryaan dan selalu mendukung pemerintah,

tidak mungkin tidak mendukung pemerintah sepanjang pemerintah menjalankan amanat

pancasila dan UUD dst maka golkar akan mengarah ke situ siapapun pemimpin nasionalnya.

- Jadi kemarin di oposisi itu karena kekalahan di pilpres saja?

Tidak, oposisi pada waktu itu sangat dinamis dukung mendukung saat mau pemilu jadi

barang kali partai golkar perlu pengalaman sedikit bagaimana di luar pemerintahan ternyata

jadi kikuk dan tidak cocok, karena DNA nya DNA pemerintah.

Page 98: KONFLIK INTERNAL PARTAI GOLKAR PASCA PEMILIHAN …

Dokumentasi Wawancara dengan Mustafa Raja (Wasekjen Golkar)