konsep dasar dan kebijakan akreditasi ban pt ub
TRANSCRIPT
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
1/49
KONSEP DASAR
DAN
BAN-PT
Malang, 28 Februari 2014
Dwiwahju Sasongko, Sekretaris
1
BAN-PT
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
2/49
AGENDA
o Akreditasi dan Sistem Penjaminan Mutu
o Peraturan dan Perundangano BAN-PT
o Standar dan Prosedur
2
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
3/49
AKREDITASI
UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan NasionalPasal 1 ayat 22
Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dalam
satuan pendidikan berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan.
a formal, published statement regarding the qualityquality of an
institution or a program, following a cyclical evaluation based on
agree s an ar sagree s an ar s , .
a process of external quality reviewexternal quality review used by higher education to
scrutinize colle es universities and hi her education ro rams for
quality assurancequality assurance and quality improvementquality improvement (CHEA, 2000).
Internal EVALUASI DIRI
accoun a yaccoun a y a window into higher
3
(Peril & Promise, WB 2000)
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
4/49
SISTEM PENJAMINAN MUTU (SPMI dan SPME)
SPMI = Sistem Pen aminan Mutu Internal
SPME = Sistem Penjaminan Mutu Eksternal
EVALUASI-DIRI
SPMI
PERBAIKAN INTERNALDAN PEMBINAAN
PERBAIKANINTERNAL
AKREDITASI
REKOMENDASI
4
budaya mutu
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
5/49
TUJUANTUJUAN
5
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
6/49
BUKU SPM-PTBUKU SPM-PT
SPMI: PTPT
SPME: BAN-PT dan LAMPDPT: Dikti dan PTSPM
6
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
7/49
MANFAAT AKREDITASI BAGI
PARA PEMANGKU KEPENTINGAN
PEMERINTAH
Penjaminan mutu PT/PS
Penjaminan mutu tenaga kerja
Informasi untuk pembinaan PT/PS (beasiswa/hibah)
CALON MAHASISWA/ORANG TUA
Informasi mengenai mutu PT/PS dan lulusannyaPASAR KERJA
Informasi mengenai mutu PT/PS dan lulusannya
Informasi mengenai mutu PT/PS dan lulusannya
PERGURUAN TINGGI/PROGRAM STUDI/PROGRAM PENDIDIKAN
Informasi untuk peningkatan mutu dan perencanaan
Informasi untuk kemitraan
7
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
8/49
PERATURAN DAN KEBIJAKAN MENGENAI
AKREDITASI DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN TINGGI (sejak tahun 2003)
Undang-undang No. 20/2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
Undang-undang No. 14/2005 tentang Guru dan Dosen
Peraturan Pemerintah No.19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan- - ,
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 28/2005 tentang Badan Akreditasi Nasional -Perguruan Tinggi
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 17/2009 tentang Perangkat Akreditasi Program
Kebijakan Direktorat Jenderal Pendidikan TinggiPeraturan Pemerintah No. 17/2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
Peraturan Pemerintah No. 66/2010 tentang Perubahan atas PP No. 17/2010
Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 6/2010
Peraturan Presiden No. 8/2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
Undang-Undang No. 12/2012 tentang Pendidikan Tinggi .Nasional
Peraturan Pemerintah No.32/2013 tentang Perubahan atas PP No.19/2005
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 73/2013 tentang Penerapan Kerangka
8
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
9/49
AKREDITASI DAN PENJAMINAN MUTU
PENDIDIKAN TINGGI
Dari akreditasi sukarela wajib. Dari akreditasi program studi akreditasi program
studi dan akreditasi perguruan tinggi.
Dari sistem penjaminan mutu internal sukarela
wajib.
ar a an a re as ungga - un u
akreditasi program studi dan akreditasi institusi
-akreditasi program studi.
9
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
10/49
1. DARI AKREDITASI SUKARELA MENJADI WAJIB
(1)
.
Pasal 60 ayat 1 dan 2
Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakanprogram dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan
formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenispendidikan.
dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiri
yang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
10
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
11/49
1. DARI AKREDITASI SUKARELA MENJADI WAJIB
(2)
UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional
Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai
Pasal 61 ayat 2 dan 3
penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelahlulus ujian yang diselenggarakan oleh satuan
pen an yang era re as . Sertifikat kompetensi diberikan oleh penyelenggara
didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan
terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaandiselenggarakan oleh satuan pendidikan yangterakreditasi atau lembaga sertifikasi.
11
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
12/49
2. DARI AKREDITASI PROGRAM STUDI MENJADI
UU No. 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional
Pasal 60 ayat 1
re as a u an un u menen u an e aya anprogram dan satuan pendidikan pada jalur pendidikanformal dan nonformal ada setia en an dan enis
pendidikan.
PP No. 19/2005 Standar Nasional Pendidikan
Pasal 86 ayat 1
emer n a me a u an a re as pa a se ap en angdan satuan pendidikan untuk menentukan kelayakan
ro ram dan/atau satuan endidikan.
12
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
13/49
3. DARI PENJAMINAN MUTU INTERNAL
o. an ar as ona en an
Pasal 91
nonformal wajib melakukan penjaminan mutuendidikan.
13
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
14/49
4. DARI BADAN AKREDITASI TUNGGAL
Akreditasi terhadap program dan satuan pendidikan
.
Pasal 60 ayat 2
dilakukan oleh Pemerintah dan/atau lembaga mandiriyang berwenang sebagai bentuk akuntabilitas publik.
PP No. 19/2005 Standar Nasional Pendidikan
Kewenangan akreditasi sebagaimana dimaksud pada
asa aya
yang diberi kewenangan oleh Pemerintah untukmelakukan akreditasi.
14
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
15/49
PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI
. -
Pasal 28
Menteri apabila dikeluarkan oleh:
a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
. , ,
hak mengeluarkan gelar akademik dan gelar vokasi.(4) Gelar profesi dinyatakan tidak sah dan dicabut oleh Menteri apabila
e uar an o e :
a. Perguruan Tinggi dan/atau Program Studi yang tidak terakreditasi; dan/atau
b. perseorangan, organisasi, atau lembaga lain yang tanpa hak mengeluarkangelar profesi.
15
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
16/49
PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI
Pasal 33
(1) Program pendidikan dilaksanakan melalui Program Studi.
. -
(2) Program Studi memiliki kurikulum dan metode pembelajaran sesuai dengan program
Pendidikan.
(3) Program Studi diselenggarakan atas izin Menteri setelah memenuhi persyaratanminimum akreditasi.
(4) Program Studi dikelola oleh suatu satuan unit pengelola yang ditetapkan oleh
Perguruan Tinggi.
(5) Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mendapatkan akreditasi pada
saat memperoleh izin penyelenggaraan.
(6) Program Studi wajib diakreditasi ulang pada saat jangka waktu akreditasinya
era r.
(7) Program Studi yang tidak diakreditasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
dapat dicabut izinnya oleh Menteri.
ayat (2), pemberian izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dan
pencabutan izin Program Studi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) diatur dalam
16
.
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
17/49
PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI
Pasal 42
. -
(1) Ijazah diberikan kepada lulusan pendidikan akademik dan pendidikan
vokasi seba ai en akuan terhada restasi bela ar dan/atau en elesaian
suatu program studi terakreditasi yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi.
(2) Sertifikat kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh
, ,
atau lembaga sertifikasi yang terakreditasi kepada lulusan yang lulus uji
kompetensi.
17
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
18/49
PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI
Pasal 51
. -
lulusan yang mampu secara aktif mengembangkan potensinya dan menghasilkan Ilmu
Pengetahuan dan/atau Teknologi yang berguna bagi Masyarakat, bangsa, dan negara.
mendapatkan Pendidikan bermutu.
Pasal 52
(1) Penjaminan mutu Pendidikan Tinggi merupakan kegiatan sistemik untukmeningkatkan mutu Pendidikan Tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
(2) Penjaminan mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
penetapan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan standar Pendidikan
Tinggi.
(3) Menteri menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi dan StandarNasional Pendidikan Tinggi.
(4) Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
didasarkan pada Pangkalan Data Pendidikan Tinggi.
18
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
19/49
PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI
.
Pasal 53
Sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 51 ayat (2) terdiri atas:
a. sistem en aminan mutu internal an dikemban kan oleh Per uruan Tin i
danb. sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi.
19
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
20/49
PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI
.
Pasal 55
(1) Akreditasi merupakan kegiatan penilaian sesuai dengan kriteria yang telah
ditetapkan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
2 Akreditasi seba aimana dimaksud ada a at 1 dilakukan untuk
menentukan kelayakan Program Studi dan Perguruan Tinggi atas dasar kriteriayang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
mengembangkan sistem akreditasi.
20
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
21/49
PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI
Pasal 55 (lanjutan)
.
Perguruan Tinggi.
(5) Akreditasi Program Studi sebagai bentuk akuntabilitas publik dilakukan olehem aga a re as man r .
(6) Lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (5)
merupakan lembaga mandiri bentukan Pemerintah atau lembaga mandiri
bentukan Masyarakat yang diakui oleh Pemerintah atas rekomendasi BadanAkreditasi Nasional Perguruan Tinggi.
7 Lemba a akreditasi mandiri seba aimana dimaksud ada a at 6 dibentuk
berdasarkan rumpun ilmu dan/atau cabang ilmu serta dapat berdasarkan
kewilayahan.
ayat (1), Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud
pada ayat (4), dan lembaga akreditasi mandiri sebagaimana dimaksud pada
21
.
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
22/49
PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI
Pasal 56
. -
sebagai sumber informasi bagi:
a. lembaga akreditasi, untuk melakukan akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi;
Pasal 60
(4) Perguruan Tinggi yang didirikan harus memenuhi standar minimum akreditasi.
7 Ketentuan lebih lan ut men enai endirian PTN dan PTS seba aimana dimaksud
pada ayat (1) sampai dengan ayat (5) serta perubahan atau pencabutan izin PTSsebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur dalam Peraturan Pemerintah.
Pasal 90
(1) Perguruan Tinggi lembaga negara lain dapat menyelenggarakan Pendidikan Tinggi
di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturanperundang-undangan.
(2) Perguruan Tinggi lembaga negara lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sudah
terakreditasi dan/atau diakui di negaranya.
22
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
23/49
PERATURAN PERUNDANGAN TERKINI
. -
Pasal 95
Sebelum terbentuknya lembaga akreditasi mandiri, akreditasi
ro ram studi dilakukan oleh Badan Akreditasi Nasional
Perguruan Tinggi.
23
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
24/49
AKREDITASI PROGRAM STUDI DAN
-
re as rogram u :
Sejak 1996: Program Studi SarjanaAPS
Sejak 2001:
Program Studi Diploma
Program Studi Doktor
Sejak 2006: Program Studi Sarjana
Akreditasi Institusi Perguruan Tinggi (AIPT):
Sejak 2007 Akreditasi Program Pendidikan Profesi (APPP):Sejak 2008
24
APPP
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
25/49
TUGAS BANTUGAS BAN--PTPT. ,
ketentuan yang sama dengan Permendiknas No. 28/2005)
1. Merumuskan kebijakanoperasional.
. e a u an sos a saskebijakan.
.perguruan tinggi.
25
FUNGSI BAN PT
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
26/49
FUNGSI BAN-PT . ,
sama dengan Permendiknas No. 28/2005)
1. Merumuskan kebijakan dan menetapkan akreditasiperguruan tinggi;
.tinggi untuk diusulkan kepada Menteri;
3. Melaksanakan sosialisasi kebijakan, kriteria, dan perangkat
4. Melaksanakan dan mengevaluasi pelaksanaan akreditasiperguruan tinggi;.
akreditasi;
6. Mengumumkan hasil akreditasi perguruan tinggi secara7. Melaporkan hasil akreditasi perguruan tinggi kepada Menteri;8. Melaksanakan ketatausahaan BAN-PT.
26
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
27/49
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
28/49
STATUS AKREDITASIPermendikbud No. 59/2012 asal 14
sama dengan ketentuan pada Permendiknas No. 28/2005)
asa
BAN-S/M, BAN-PT, dan BAN-PNF dapat mencabut status akreditasi programatau satuan pendidikan sebelum berakhirnya masa berlaku akreditasi apabila:
a. ro ram atau satuan endidikan an bersan kutan terbukti memberikan
data dan/atau informasi yang tidak benar kepada badan akreditasi;b. sampai batas waktu yang ditetapkan, program atau satuan pendidikan
,
pada status akreditasi; atau
c. terjadi peristiwa luar biasa yang menimpa program atau satuan pendidikan
atau satuan pendidikan tersebut tidak lagi mencerminkan tingkat
kelayakannya .
28
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
29/49
KRITERIA DAN PERANGKAT AKREDITASIPermendikbud No. 59/2012 asal 16,
perubahan ketentuan pada Permendiknas No. 28/2005)
asa
(1) Menteri menetapkan kriteria dan perangkat akreditasi BAN-S/M, BAN-PT,
dan BAN-PNF dengan memperhatikan Standar Nasional Pendidikan.
2 Peneta an kriteria dan eran kat akreditasi seba aimana dimaksud ada
ayat (1) didelegasikan kepada Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan setelah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal terkait
29
STANDAR AKREDITASISTANDAR AKREDITASI
STANDAR AKREDITASISTANDAR AKREDITASI
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
30/49
STANDAR AKREDITASISTANDAR AKREDITASISTANDAR AKREDITASISTANDAR AKREDITASI
untuk mengukur dan menetapkan mutu
ser a e aya an program s u .
30
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
31/49
PROGRAM PROGRAM
IT
ASI DIPLOMA SARJANA
STA
N
KRE
PROGRAMINSTITUSI STANDAR
DAR
DAR
MAGISTERPT
AKREDITASI
KRE
S
TAN
PROGRAM
PROGRAM
KHUSUS:
ITA
SI
DOKTORPTJJ
PROFESI
31
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
32/49
RUJUKAN PENGEMBANGANRUJUKAN PENGEMBANGAN
RUJUKAN PENGEMBANGANRUJUKAN PENGEMBANGAN
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
33/49
RUJUKAN PENGEMBANGANRUJUKAN PENGEMBANGANSTANDAR AKREDITASISTANDAR AKREDITASI
RUJUKAN PENGEMBANGANRUJUKAN PENGEMBANGANSTANDAR AKREDITASISTANDAR AKREDITASI
UU 20/2003 Sistem Pendidikan Nasional.
UU 12/2012 tentan Pendidikan Tin i.
PP 19/2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- .
Teori-teori akreditasi pendidikan tinggi.
.
Hasil evaluasi standar yang berlaku.
33
N
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
34/49
KAN
NDIDPP No. 19/2005 Standar Nasional Pendidikan
Pasal 22005
L
PE
Lingkup Standar Nasional Pendidikan meliputi:
ION
.
b. Standar proses;
c. Standar kompetensi kelulusan;
RNA
. an ar pen an enaga epen an;
e. Standar sarana dan prasarana;f. Standar pengelolaan;
NDAg. Standar pembiayaan; dan
h. Standar penilaian pendidikan.
Untuk en aminan dan en endalian mutu endidikan sesuai
STdengan Standar Nasional Pendidikan dilakukan evaluasi, akreditasi,
dan sertifikasi.
Standar Nasional Pendidikan disempurnakan secara terencana,
34
erara , an er e an u an sesua engan un u an peru a an
kehidupan lokal, nasional, dan global.
GI
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
35/49
GG
NTI
UU No. 12/2012 Pendidikan Tinggi
Pasal 542012
IDIK
(1) Standar Pendidikan Tinggi terdiri atas:
PEN
.Menteri atas usul suatu badan yang bertugas menyusun danmengembangkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
DAR
.
Perguruan Tinggi dengan mengacu pada Standar NasionalPendidikan Tinggi.
2 Standar Nasional Pendidikan Tin i seba aimana dimaksud
S
TA
pada ayat (1) huruf a merupakan satuan standar yang meliputistandar nasional pendidikan, ditambah dengan standarpenelitian, dan standar pengabdian kepada masyarakat.
35
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
36/49
STANDAR AKREDITASI BAN-PT 2009
A. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN, SERTA STRATEGI
PENCAPAIANB. TATAPAMONG, KEPEMIMPINAN, SISTEM
PENGELOLAAN, DAN PENJAMINAN MUTU
.
D. SUMBERDAYA MANUSIAE. KURIKULUM, PEMBELAJARAN DAN SUASANA
AKADEMIK
F. PEMBIAYAAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN
G. PENELITIAN, PELAYANAN/PENGABDIAN KEPADA
MASYARAKAT, DAN KERJASAMA
36
ELEMEN DAN DESKRIPTOR
ELEMEN DAN DESKRIPTOR
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
37/49
ELEMEN DAN DESKRIPTORELEMEN DAN DESKRIPTOR
Setiap standar akreditasi program studi
r nc men a e emen-e emen aspe -
aspek penilaian
Setiap elemen dioperasional ke dalamdeskri tor an berfun si seba ai dasar
penyusunan butir instrumen dan penilaian
37
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
38/49
INSTRUMEN AKREDITASIINSTRUMEN AKREDITASI
Naskah Akademik Standar dan Prosedur Akreditasi
Borang Program Studi
Panduan Pengisian Borang
Matriks Penilaian Borang
Pedoman Asesmen Lapangan Pedoman Evaluasi Diri
38
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
39/49
KONSEP BORANGKONSEP BORANG
Alat atau instrumen untuk mengumpulkan informasimengena ner a program stu an a u tas se o atinggi dalam rangka pengendalian mutu.
dengan mutu penyelenggaraan program studi.
orang a re as er r a as seperang a
pertanyaan:,
o terbuka.
Sesuai etun uk setia butir seba ian ertan aandijawab langsung dalam isian borang, sebagian yanglain dijawab dalam lembar tersendiri.
39
PROSEDUR AKREDITASI
PROSEDUR AKREDITASI
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
40/49
PROSEDUR AKREDITASIPROSEDUR AKREDITASI
PENGIRIMANEVALUASI DIRI
ASESMEN
KECUKUPAN
(Asesor BAN-PT)
SERTA PENGAMBILAN KEPUTUSANHASIL ASESMEN KECUKUPAN
Pleno BAN-PT
KEPADA BAN-PT
(Prodi)ASESMEN
LAPANGAN
VALIDASI
(Asesor BAN-PT)
1900 ++ asesor
(Anggota BAN-PT)15 anggota
3 staf ahli
HASIL AKREDITASI
(Pleno BAN-PT)
SURVEILEN
ASESMEN LAPANGAN
(Anggota dan Asesor BAN-PT)
40
PENGUMUNAN
HASIL AKREDITASI
(Ka/Sek BAN-PT)
BANDING DAN KELUHANPRODI/PT/MASYARAKAT
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
41/49
PEMERINGKATAN HASIL AKREDITASI
PEMERINGKATAN HASIL AKREDITASI
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
42/49
PEMERINGKATAN HASIL AKREDITASIPEMERINGKATAN HASIL AKREDITASI
Peringkat
Skor Setiap Jenjang Program Studi
p oma ar ana ag s er o or
A 361 - 400 361 - 400 361- 400 361- 400
B 301 - 360 301 - 360 301- 360 301- 360
C 200 - 300 200 - 300 200- 300 200- 300
a
Terakreditasi< 200 < 200 < 200 < 200
42
TANTANGAN (1)
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
43/49
TANTANGAN (1)
PEN
IDIK
A
Lebih dari 3,600 PT
Lebih dari19,000 program studi
TING
(
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kementerian A amaIDIIN
D
ALA
Kementerian Pertahanan
Kementerian Dalam NegeriDONE
ANG
ementer an ese atan
Kementerian PerhubunganIAA
)
43
TANTANGAN (2)
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
44/49
TANTANGAN (2)
PPeraturan perundangan:
ARA
DI
Akreditasi institusi oleh BAN-PT dan program
studi oleh LAM akan didirikan . MA
BPerpres No 8/2012 Kerangka Kualifikasi Nasional
Indonesia (KKNI)RUA
DII
Capaian pembelajaran: pendidikan,pengalaman kerja/pengembangan karir,
REDIT
DON
E
sertifikasi profesi, pembelajaran mandiri (RPL).Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT)
SI
IA Dalam proses penyelesaian.
44
PELUANG
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
45/49
PELUANG
Evaluasi: Sumatif
orma
Basis evaluasi:
A Process
OutputESME
Outcome
Informasi untuk evaluasi:
JENI
S
N
AKR
orang
Portofolio
Instrumen akreditasi ro ram studi/ rofesi:MODE
DITAS
Generik
Spesifik/profesiI
45
KELEMBAGAAN AKREDITASI MENDATANG ??
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
46/49
G S G
-
Akreditasi institusi Akreditasi program studi (jika belum ada LAM yang serumpun)
em er an re omen as pen am nan eva uas
Pembukaan program studi baru (bersama Ditjen Dikti)
Pendirian perguruan tinggi baru (bersama Ditjen Dikti)
LAM = Lembaga Akreditasi Mandiri
Contoh:
LAM Bidang Kesehatan - HPEQ Project (World Bank, Ditjen Dikti Kemdikbud)
LAMPTKes
LAM Bidang Teknik diajukan untuk memperoleh hibah luar negeri, WA
IABEE
46
Kerjasama BAN-PT dengan
asosiasi profesi dan asosiasi institusi pendidikan
SS S G G
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
47/49
ISSUESYANG BERKAITAN DENGAN LAM
Permendikbud an men atur embentukan LAM
(dalam persiapan).
Organisasi/badan hukum yang dapat membentukLAM (asosiasi profesi, asosiasi institusi pendidikan
serumpun, dsb).
.
Pembiayaan akreditasi (mandiri). Rum un/caban ilmu LAM 1 LAM untuk 1
rumpun/cabang ilmu ?).
Hubungan kerja/koordinasi BAN-PT dengan LAM.
Pengakuan dengan badan akreditasi dunia
(Washington Accord, Sydney Accord, AACSB, dsb).
47
.
EDARAN DIRJEN DIKTI No. 160/E/AK/2013 tgl 1 Maret 2013
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
48/49
g
48
-
5/28/2018 Konsep Dasar Dan Kebijakan Akreditasi BAN PT UB
49/49
SELESAI
er ma as a as per a an yang er an
49