KONSEP PAJAK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM

(STUDI KASUS DI KOTA MAKASSAR)

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Salah satu Syarat Meraih Gelar Sarjana EkonomiIslam (S.EI) pada Jurusan Ekonomi Islam

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis IslamUIN Alauddin Makassar

Oleh :

MIMING LESTARI10200111041

JURUSAN EKONOMI ISLAMFAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ALAUDDIN MAKASSAR2015

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Miming Lestari

NIM : 10200111041

Tempat/Tanggal Lahir : Bone-bone, 29 Juni 1993

Jurusan : Ekonomi Islam

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Alamat : Jl. Sultan Alauddin II No. 123/29

Judul : Konsep Pajak Dalam Perspektif Ekonomi Islam (Studi

Kasus Di Kota Makassar)

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa Skripsi

ini adalah hasil karya sendiri. Jika di kemudian hari terbukti bahwa karya ini

merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat oleh orang lain, sebahagian atau

seluruhnya, maka Skripsi dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Demikian surat penyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Makassar, April 2015

Penyusun

MIMING LESTARI

10200111041

KATA PENGANTAR

الرمحن الرحيم بسم

Puji syukur atas kehadirat Allah Swt. sang pemilik dan pemberi cinta,

yang telah memberikan begitu banyak berkah dan rahmat-Nya sehingga penulis

mampu menyelesaikan skripsi yang berjudul “Konsep Pajak dalam Perspektif

Ekonomi Islam (Studi kasus di kota Makassar)”. Sholawat beriring salam semoga

tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Nabi agung Nabi Muhammad

Saw. Yang telah membawa umatnya dari zaman kejahiliyaan menuju zaman yang

penuh dengan hamparan ilmu pengetahuan seperti apa yang kita rasakan pada saat

sekarang ini.

Bagi penulis, proses penyusunan skripsi ini seperti sebuah sinetron di

televisi. Dimana Allah Swt. yang menjadi Sutradara, penulis sebagai pemeran

utama, ada banyak pemain pendukung yang membantu, dan berbagai cerita

didalamnya. Dan seperti kebanyakan sinetron, skripsi ini juga berakhir dengan

“happy ending”, Alhamdulillah.

Disadari sepenuhnya, bahwa penulisan skripsi ini tidak terlepas dari

bantuan berbagai pihak dan selayaknya menyampaikan terima kasih sebesar-

besarnya atas bantuan dan andil dari mereka semua, baik materil maupun moril.

Untuk itu, terima kasih yang tak terhingga kepada Yang terkasih dan tersayang

dalam hidupku, Ayahanda Drs. La Makiki, M.Pd, Ibunda Wa Zuhemi, S.Pd.i,

yang telah mendidikku, menyekolahkanku hingga pendidikan tinggi, serta doa

dan dukungan yang tiada henti dalam menyertai langkah dalam mencapai jenjang

pendidikan hingga bisa menyelesaikan pendidikan sarjana dan Adik-adikku, Ulul

Ainul Yakin, Utami Pra Fitri dan Marfuatun Khatimah atas semua doa, dukungan,

semangat, motivasi, kasih sayang yang begitu tulus kepada penulis selama ini

dalam menjalani proses kehidupan. Juga untuk keluarga besarku, kakek-nenekku,

alm. Hajiku, om-tante, paman-bibiku, Skripsi ini penulis persembahkan untuk

mereka semua.

Ucapan terima kasih kepada pihak lain yang mendukung penulisan

skripsi ini diantaranya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Ahmad Thib Raya, MA selaku Rektor UIN Alauddin

Makassar.

2. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse M. Ag., selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan

Bisnis Islam. Serta para dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam.

3. Ibu Rahmawati Muin, S.Ag., M.Ag., Ketua Jurusan Ekonomi Islam dan

Bapak Drs. Thamrin Logawali., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ekonomi

islam, atas pengorbanan waktu, tenaga, pikiran serta ilmu pengetahuan dan

motivasi yang diberikan kepada penulis selama proses Penyusunan Skripsi

ini.

4. Bapak Dr. Amiruddin K, S.Ag, M.E.i, selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi

sekaligus Pembimbing I dan bapak Dr. Muh. Wahyuddin Abdullah, SE.,

M.Si. Ak. selaku Pembimbing II atas pengorbanan waktu, tenaga, pikiran

serta ilmu pengetahuan dan motivasi yang diberikan kepada penulis selama

proses bimbingan. Penulis tidak akan pernah lupa dengan senyum hangat

yang selalu beliau berikan kepada penulis, seletih dan sesibuk apapun beliau.

5. Bapak Amiruddin, S.Ag., M.H. Selaku Penasehat Akademik atas masukan-

masukannya selama proses perkuliahan penulis.

6. Seluruh pegawai Bagian Tata Usaha, Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Islam, terutama untuk Pak Laris, Pak Ridwan, kak Amho, Ibu Ros, Ibu Mia,

kak Irfan dan Kak Wandi atas semua bantuannya selama ini.

7. Sahabat ku tersayang, Cica, Inha, Nurta, Melin, yang bersedia menemani dan

berbagi banyak cerita mulai dari yang paling konyol sampai paling sedih, di

setiap episode-episode hidup penulis selama 4 tahun perkuliahan ini. But,

There’s no “ending” word in our story!! We’re one kind of best friendship

stories ever, Are not we??

8. Sepupuku Ririn Safitri dan Efi Rustia Ningsih yang Paling baik dan paling

ku sayang, yang selalu siap untuk dikunjungi kossnya ketika weekend, dan

bersedia menjadi tempat berbagi suka dan duka

9. Teman-Teman seperjuangan dari Jurusan Ekonomi Islam angkatan 011 atas

pertemanan yang kompak, cerita, semangat, dukungan, bersama-sama

menjalani suka dan duka selama menempuh pendidikan di Universitas Islam

Negeri Alauddin Makassar. Proud to be a part of you. Tak terkecuali semua

rekan-rekan mahasiswa khususnya Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam serta

semua pihak yang tidak mungkin disebutkan satu persatu, yang banyak

memberikan bantuannya, baik moril maupun materil dalam penyelesaian

skripsi ini.

Sebagai hasil karya dari penulis yang masih banyak kekurangannya

terhadap ilmu pengetahuan, skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, karna

kesempurnaan hanyalah milik Allah Swt semata. Oleh karenanya, kritik dan saran

membangun sangat diharapkan dan dihargai oleh penulis. Semoga skripsi ini bisa

bermanfaat bagi banyak orang, Amin ya Rabb. Nuuun, Walqolami wamaa

yasthuruun

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Makassar, April 2015

Penulis

Miming Lestari

PERSEMBAHAN

* Kubingkai Skripsi ini kepada:

Ayahanda dan Ibundaku tercinta,

Yang selalu memberikan kasih sayang, cinta kasih

Lebih dari segala-galanya didunia.

Ini adalah salah satu bakti ananda

Dalam mengemban amanahmu untuk

Menyelesaikan Studi Starata 1 (S1) semoga ananda

Bisa melanjutkan kejenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi.

Karyaku adalah doa mu,

Mohon doa restumu dan barokah,

Untuk menyelesaikan amanah selanjutnya

Sesuai dengan ridho Allah Swt.

*Kuhadiahkan skripsi ini buat:

Keluargaku, terima kasih atas bantuan, dukungan,

Nasehat-nasehat dan motivasinya

Sehingga skripsi yang sederhana ini bisa terselesaikan

Adik-adikku, yang tersayang yang selalu sabar menantiku pulang,

Menghiburku, Menyayangiku sepenuh hati, adik-adikku yang sholeh dan sholehah

*Kukadokan skripsi ini untuk sahabat-sahabatku:

Terimah kasih atas pengalaman, cerita suka dan duka

Yang telah kalian berikan,

Yang tidak akan pernah bisa aku lupakan.

MOTTO

DREAM, BELIEVE AND MAKE IT HAPPEN

Tidak Peduli Betapa Sibukpun Diri Kita, Kita Punya Kewajiban Untuk BersikapSopan Kepada Orang Lain. Kita Tidak Bisa Slalu Membantu, Tetapi Kita Slalu

Berbicara Dengan Nada Penuh Bantuan

Niatkanlah Semua Pekerjaanmu Karena Allah dan Membahagiakan Kedua Orangtua,Niscaya Rezekimu Akan Terbuka!

Hidup Adalah Cerminan Dirimu, Apabila kita Baik Niscaya Orang Akan BaikKepada Kita, Begitupun Sebaliknya

ABSTRAK

Nama : MIMING LESTARI

NIM : 10200111041

Judul Skripsi : KONSEP PAJAK DALAM PERSPEKTIF EKONOMI

ISLAM (STUDI KASUS DI KOTA MAKASSAR)

Skripsi ini berkenaan dengan studi salah satu dari kegiatan masyarakatkita yaitu Penelitian tentang Pajak, bagaimana konsep pajak dalam perspektifEkonomi Islam, apakah sudah diterapkan di kota Makassar atau belum, juga untukmengetahui apakah nilai-nilai Islam seperti nilai tauhid, keadilan, dan sosial telahada dan diterapkan dalam sistem perpajakan di Indonesia dengan melihatbagaimana pemerintah (Ulil Amri) membuat kebijakan dan peraturan perpajakandi Indonesia dan apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan peraturan yangditentukan tersebut.

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif-kualitatif yang mengkajitentang bagaimana pajak dalam konsep Ekonomi islam, bagaimana penerapannilai-nilai Islam dalam sistem perpajakan dikota Makassar. Untuk melakukanpenelitian mengenai Konsep Pajak dalam perspektif Ekonomi Islam dalam sistemperpajakan di Kota Makassar, maka peneliti mengumpulkan data dengan jalanwawancara kebeberapa Institusi, wajib pajak, fiskus dari berbagai profesi di kotaMakassar dan akademisi dari dosen ekonomi Islam di Fakultas Ekonomi danBisnis Islam UIN Alauddin, Pengumpulan data dilakukan dengan menggunakanteknik wawancara, observasi dan dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian yang didukung data dan informasi yangtelah dikemukakan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa konsep pajakdalam Islam memang sudah ada pada masa Rasulullah dan para sahabat yaitudinamakan kharaj dan jizyah, akan tetapi hanya diwajibkan kepada kaum non-muslim yang tinggal diwilayah muslim sedang pada saat sekarang pajak jugadiwajibkan kepada kaum muslim serta untuk penerapan nilai-nilai Islam dalamSistem Perpajakan (dharibah) seperti nilai ketuhanan (Tauhid), keadilan dansosial belum sepenuhnya diterapkan. Pajak hanya boleh dipungut untukpembiayaan yang merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlahyang diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih.

Kata Kunci : Konsep Pajak, perspektif Ekonomi Islam

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL .................................................................... i

PERNYATAAN KEASLIAN.......................................................... ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING.................................................... iii

PENGESAHAN SKRIPSI ............................................................... iv

KATA PENGANTAR ..................................................................... v

DAFTAR ISI ................................................................................... viii

ABSTRAK ....................................................................................... x

BAB I PENDAHULUAN................................................................ 1

A. Latar Belakang Masalah ...................................................... 1

B. Rumusan Masalah ............................................................... 7

C. Tujuan Penelitian................................................................. 8

D. Kontribusi Penelitian ........................................................... 8

E. Sistematika Penulisan.......................................................... 9

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..................................................... 10

A. Pajak Dalam Islam............................................................... 10

B. Macam-Macam dan Fungsi Pajak ....................................... 13

C. Kedudukan Pajak dalam Islam ........................................... 17

D. Nilai-nilai Islam dalam Sistem Perekonomian Islam .......... 20

E. Pajak Pada Masa Rasululah dan Khulafaaurrasyidin .......... 27

F. Pendapat Ulama tentang Halal dan Haramnya Pajak ........... 34

BAB III METODE PENELITIAN................................................... 40

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian ................................. 40

B. Pendekatan Penelitan............................................................ 41

C. Sumber Data ......................................................................... 41

D. Teknik Pengumpulan Data ................................................... 43

E. Instrumen Penelitian............................................................. 43

F. Teknik Analisis Data ............................................................ 44

G. Pengujian Keabsahan Data ................................................... 45

BAB IV PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN............... 47

A. Konsep pajak dalam perspektif Ekonomi Islam.................. 47

B. Nilai Tauhid dalam sistem Perpajakan ................................ 54

C. Nilai keadilan dalam perpajakan ........................................ 65

D. Nilai Sosial dalam sistem perpajakan.................................. 73

BAB V PENUTUP......................................................................... 76

A. Kesimpulan.......................................................................... 76

B. Saran .................................................................................... 77

C. Keterbatasan ........................................................................ 78

DAFTAR PUSTAKA .............................................……..………… 79

LAMPIRAN-LAMPIRAN............................................................... 81

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai ad-din memiliki seperangkat aturan atau Syari’ah, yang

mengatur tata cara hubungan manusia dengan al-Khaliq, dan hubungan antar

sesama manusia (mu’amalah) dalam seluruh aspek, baik aspek ekonomi, politik,

sosial, budaya, pertahanan dan keamanan negara, teknologi, dan lain-lain. Melihat

pada sejarah awal masuknya Islam yang dipimpin oleh Nabi Muhammad Saw.

Khulafaurrasyidin dan seterusnya, dalam menjalankan roda pemerintahannya

memerlukan pendapatan, yaitu pendapatan yang bersumber dari zakat, kharaj,

jizyah dan pemasukan lainnya yang bersifat isidentil, yang dikumpulkan pada

waktu tidak tertentu datangnya, bisa ada bisa juga tidak, seperti usyur dan

ghanimah, yang semua itu merupakan sumber untuk pembiayaan Negara dalam

menjalankan roda pemerintahan pada masa itu1.

Pakar ekonomi kontemporer mendefinisikan pajak sebagai kewajiban

untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang

yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu atau imbalan secara

langsung. Pajak (dharibah) sendiri dalam islam adalah salah satu sumber

pendapatan negara yang hanya sebagai solusi dalam keadaan darurat, yaitu apabila

sumber pendapatan yang lain tidak dapat mencukupi kebutuhan baitul maal (kas

1 Zarkasyi Abdussalam, Siyasah Maliyah,Yogyakarta 1960 h. 2

2

Negara) tapi jika baitul maal sudah mencukupi maka pajak (dharibah) harus

dihapus.

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara. Tanpa pajak,

sebagian besar kegiatan negara sulit untuk dapat dilaksanakan. Penggunaan uang

pajak meliputi belanja pegawai sampai dengan pembiayaan berbagai proyek

pembangunan. Pembangunan sarana umum seperti jalan-jalan, jembatan, sekolah,

rumah sakit/puskesmas, kantor polisi dibiayai dengan menggunakan uang yang

berasal dari pajak. Uang pajak juga digunakan untuk pembiayaan dalam rangka

memberikan rasa aman bagi seluruh lapisan masyarakat. Setiap warga negara

mulai saat dilahirkan sampai dengan meninggal dunia, menikmati fasilitas atau

pelayanan dari pemerintah yang semuanya dibiayai dengan uang yang berasal dari

pajak. Dengan demikian jelas bahwa peranan penerimaan pajak bagi suatu negara

menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan dan

pembiayaan pembangunan. Fungsi semacam itu disebut dengan fungsi budgetair

dari pajak.

Indonesia merupakan negara dengan mayoritas masyarakat muslim

terbesar di dunia, persentase nya mencapai 88% . Inilah yang menjadi salah satu

pemicu perkembangan nilai-nilai syariah Islam di Indonesia. Dewasa ini sudah

mulai banyak dilaksanakan penerapan sistem syariah di Indonesia, terutama dalam

sistem perekonomian. Perkembangan praktik bisnis syariah ini seiring dengan

semakin besarnya keinginan dan harapan masyarakat Muslim di Indonesia untuk

menerapkan nilai-nilai syariah Islam di berbagai sistem atau praktik bisnis yang

dijalankan di Indonesia. Upaya pemahaman mengenai kegiatan ekonomi dan

3

praktik bisnis yang berdasarkan syariah Islam mulai terlihat di awal tahun 1990-

an.

Namun demikian, walaupun praktik bisnis syariah sudah sangat

berkembang di Indonesia, perekonomian syariah masih hanya dianggap sebagai

salah satu solusi alternatif untuk bisa keluar dari krisis ekonomi yang masih

terjadi di Indonesia.

Sebagai negara yang mayoritas penduduknya umat Islam, seharusnya

pemerintah Indonesia dapat melaksanakan sistem ekonomi syariah sebagai sistem

ekonomi yang universal, yang mengedepankan transparansi, keadilan dan good

governance dalam pengelolaan usaha dan asset-asset negara. Sehingga praktik

ekonomi yang dijalankan berpihak pada rakyat dan berpihak pada kebenaran.

Maksud dari sistem ekonomi syariah sebagai sistem ekonomi yang

universal adalah walaupun sistem ekonomi syariah bersumber dari nash Al-Quran

dan Sunnah Rasul, namun tetap bersifat universal dan tidak eksklusif sehingga

dapat diterapkan di Indonesia sekalipun, yang bukanlah sebuah negara Islam.

Sistem ekonomi berbasis syariah bukan hanya diterapkan negara-negara Islam

tetapi telah banyak pula diterapkan di negara-negara barat. Hal ini terjadi karena

nilai-nilai dan prinsip Islam seperti keadilan, transparansi, dan perlakuan yang

sama dalam meraih kesempatan berusaha dapat diterima di semua kalangan.

Salah satu sistem yang belum tersentuh dengan konsep syariah di

Indonesia adalah sistem perpajakannya. Padahal sistem perpajakan dalam Islam

juga telah ada sejak zaman Rasulullah Saw. Dan para khalifahnya. Namun seiring

dengan menguatnya pengaruh prinsip sosialisme dan kapitalisme yang dibawa

4

negara-negara barat, konsep ini sempat ditinggalkan oleh umat manusia

khususnya umat Muslim.

Ekonomi Islam termasuk konsep pajak dalam Islam terdiri dari nilai-nilai

filosofis seperti nilai Tauhid, Keadilan, Musyawarah, Kebebasan, dan Amanah

atau tanggung jawab.2 Seharusnya nilai-nilai Islam ini dapat menjadi pedoman,

landasan, dan dasar yang harus dipegang oleh umat muslim dalam melaksanakan

kegiatan perekonomiannya sehingga senantiasa sesuai dengan syariat Islam yang

diperintahkan oleh Allah Swt. Namun seperti diketahui bahwa sistem perpajakan

di Indonesia merupakan sistem konvensional yang tentunya berbeda dengan

konsep syariah dalam Islam. Sehingga belum tentu dalam sistem perpajakan di

Indonesia terdapat nilai-nilai Islam yang seharusnya dijalankan oleh umat

Muslim.

Apalagi sampai hari ini belum ada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia

(MUI) yang menyatakan bahwa pajak itu halal. Ironisnya bahwa hal sepenting

pajak ini belum mendapatkan fatwa dari MUI sedangkan MUI bahkan telah

mengeluarkan fatwa tentang rokok, mie instan, aliran sesat Ahmadiyah, dan lain-

lain. Ketua MUI, Bapak KH. Ma’ruf Amin pernah ditanyai mengenai hal ini,

beliau menjawab bahwa, “MUI tidak mengeluarkan fatwa, kalau tidak diminta”

artinya fatwa harus diminta terlebih dahulu oleh Menteri Keuangan. Hal ini

tentunya menimbulkan kekhawatiran di kalangan umat Muslim karena ternyata

pajak yang selama ini dijalankan di Indonesia belum diketahui haram halalnya.

2 Syafi’i, Antonio Muhammad, Bank Syariah: dari Teori kepraktek, Gema Insani, 2001h.14

5

Sedangkan umat Muslim dituntut untuk menjalankan seluruh kegiatannya

di muka bumi ini sesuai dengan nilai-nilai syariat Islam. Sudah menjadi kewajiban

umat Muslim untuk menjalankan seluruh perintah Allah Swt melalui Al-Quran

dan Sunnah Rasul yang menjadi pedoman hidup umat Islam. Sebagaimana Firman

Allah dan QS An-Nisa [4] ayat 136:

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman! Tetaplah beriman kepada Allahdan Rasul-Nya (Muhammad) dan kepada kitab (Al-Quran) yangditurunkan kepada Rasul-Nya, serta kitab yang diturunkansebelumnya. Barangsiapa ingkar kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, makasungguh, orang itu telah tersesat sangat jauh”3

Hal ini tentu saja menimbulkan dilema bagi umat Muslim di Indonesia

karena sebagai warga negara yang telah memenuhi syarat menjadi wajib pajak,

mereka diharuskan membayar pajak sesuai dengan peraturan perpajakan yang

berlaku di Indonesia. sementara umat muslim belum mengetahui dengan jelas

apakah perpajakan di Indonesiasudah sesuai dengan syariat islam dan halal untuk

dikerjakan sehingga umat muslim tidak harus ragu dalam menjalankan dan

membayar kewajiban pajak mereka sebagai warga negara Indonesia.

3 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta,1987

6

Sudah menjadi kewajiban umat Islam untuk mencari tahu kebenaran dari

segala sesuatu yang terdapat keraguan di dalamnya. Berdasarkan hal inilah penulis

merasa perlu untuk mencari tahu tentang bagaimana perspektif Islam memandang

kewajiban membayar pajak di Indonesia ditinjau dengan menganalisa nilai-nilai

Islam apa saja dari kelima nilai filosofis ekonomi Islam yang telah ada dalam

sistem perpajakan di Indonesia. hal ini penulis lakukan agar di akhir penelitian,

penulis dapat mengukur seberapa besar nilai-nilai Islam telah diimplementasikan

dalam perpajakan di Indonesia dan menarik kesimpulan apakah pajak tersebut

telah sesuai dengan syariat yang diperbolehkan dalam ajaran Islam.

Pajak itu sebenarnya sudah ada dalam Ekonomi Islam, hal ini kita dapat

melihat pada konsep yang sudah dilakukan pada masa Rasulullah,

Khulafaurrasyidin, dan para sahabat-sahabat Rasul. Pajak itu biasanya diterapkan

kepada non-muslim yang berada diwilayah muslim yang biasa disebut kharaj dan

jizyah. Konsep pajak bukanlah hal baru dan ini merupakan salah satu pendapatan

negara pada masa itu. dalam sehubungan dengan hal tersebut dan Berdasarkan

latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji dan membahas lebih dalam

tentang bagaimana konsep pajak Islam di Kota Makassar dan penerapan nilai-nilai

Islam dalam sistem perpajakan maka penulis mengambil tema ini dengan judul:

”Konsep pajak dalam perspektif Ekonomi Islam (Studi kasus di Kota Makassar)

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah diatas yang menjelaskan tentang adanya

Pajak dalam Islam (dharibah) bahwa Pada dasarnya pajak merupakan salah satu

sumber pendapatan negara. Pakar ekonomi kontemporer mendefinisikan pajak

7

sebagai kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau

pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu atau

imbalan secara langsung

Pajak (dharibah) sendiri dalam islam adalah salah satu sumber

pendapatan negara hanya sebagai solusi dalam keadaan darurat, yaitu dimana

sumber pendapatan yang lain tidak dapat mencukupi kebutuhan baitul maal tapi

akan tetapi jika baitul maal (kas negara) sudah mencukupi maka pajak harus

dihapus.

Berangkat dari pokok permasalahan tersebut yang telah dipaparkan di

atas, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana Konsep Pajak dalam Ekonomi Islam?

2. Bagaimana penerapan nilai-nilai Islam dalam Sistem Perpajakan ?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas, Tujuan Penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui konsep pajak dalam Ekonomi Islam

2. Untuk mengetahui penerapan nilai-nilai Islam dalam sistem perpajakan

D. Kontribusi Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, maka akan memberikan beberapa

sumbangan wawasan untuk aspek :

1. Teoretis

Hasil dari penelitian ini yaitu melahirkan konsep Pajak dalam Islam

(dharibah) yang akan memberikan sumbangan yang berarti serta fenomena baru

dalam kajian literatur dan memberikan kontribusi penting bagi akademisi secara

8

umum dan khususnya untuk Jurusan Ekonomi Islam UIN Alauddin Makassar

dalam menghidupkan kembali nilai-nilai Islami

2. Praktisi

Hasil dari penelitian ini akan menjadi bahan pertimbangan atau referensi

bagi Lembaga-lembaga Keuangan Baik Bank, non bank, industry besar, kecil

untuk mulai mencoba menerapkan Konsep Pajak dalam Islam (dharibah)

sehingga dapat selangkah lebih maju dalam meningkatkan Konsep Syariah islam

dalam hal peningkatan kesejahteraan sosial, ekonomi, dan lingkungan dengan

jalur yang benar yakni berpegang teguh pada prinsip-prinsip islam.

E. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri dari beberapa bab yaitu sebagai

berikut:

Bab I, Bab ini diawali dengan gambaran tentang latar belakang sehingga

muncul permasalahan yang berhubungan dengan skripsi, diikuti dengan

permasalahan yang berkaitan dengan judul pembahasan dan sistematika penulisan.

Bab II adalah tinjauan pustaka yang di dalamnya membahas tentang

landasan teori yang digunakan. Diantaranya; pengertian Umum Pajak (Dharibah),

Peran Pajak dalam Ekonomi Islam, bagaimana Pendapat Para ulama tentang Halal

dan Haram Pajaknya, dll.

Bab III, Bab ini menguraikan gambaran umum tentang lokasi dan waktu

penelitian, objek penelitian, metode penelitian, jenis dan sumber data, definisi

operasional.

9

Bab IV, Bab ini menguraikan semua temuan-temuan yang dihasilkan

dalam penelitian. Serta mendeskripsikan data penelitian dan penjelasan tentang

hasil dan analisis.

Bab V, Bab ini menguraikan tentang dua hal yaitu simpulan yang berisi

tentang kesimpulan-kesimpulan yang langsung diturunkan dari seksi diskusi dan

analisis yang dilakukan pada bagian sebelumnya, dan saran yang berisi saran-

saran bagi instansi dan pembaca skripsi ini agar dapat melakukan perbaikan di

masa yang akan datang.

10

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pajak Dalam Islam

1. Pengertian Pajak Dalam Islam

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan Undang-

Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal

(kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk

membayar pengeluaran umum. Dari definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa

pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

A. Iuran dari rakyat kepada negara yang berhak memungut pajak hanyalah

negara, iuran tersebut berupa uang (bukan barang)

B. Berdasarkan undang-undang Pajak dipungut berdasarkan atau dengan

kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.

C. Tanpa jasa timbal atau kontraprestasi dari negara yang secara langsung

dapat ditunjuk. Dalam pembayaran tidak dapat ditunjukkan adanya

kontraprestasi individual oleh kontraprestasi pemerintah.

D. Digunakan untuk membiayai rumah tangga negara, yakni pengeluaran-

pengeluaran yang bermannfaat bagi masyarakat luas.1

Pajak menurut syariah, secara etimologi pajak berasal dari bahasa arab

disebut dengan istilah dharibah, yang artinya mewajibkan, menetapkan,

menentukan, memukul, menerangkan atau membebankan. Secara bahasa maupun

tradisi, dharibah dalam penggunaannya memang mempunyai banyak arti, namun

1 Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta: CV. Anfi Offset, 2006), h. 1

11

para ulama memakai dharibah untuk menyebut harta yang dipungut sebagai

kewajiban. Hal ini tampak jelas dalam ungkapan bahwa jizyah dan kharaj

dipungut secara dharibah, yakni secara wajib. Bahkan sebagian ulama menyebut

kharaj merupakan dharibah. Jadi, dharibah adalah harta yang dipungut secara

wajib oleh negara untuk selain jizyah dan kharaj, sekalipun keduanya secara

awam bisa dikategorikan dharibah.2

Ada tiga ulama yang memberikan definsi tentang pajak, yaitu:

1. Yusuf Qardhawi berpendapat:

“ Pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yangharus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapatprestasi kembali dari negara, dan hasilnyauntuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum disatu pihak dan untuk merealisasikan sebagiantujuan ekonomi, sosial, politik dan tujuan-tujuan yang ingin dicapai olehnegara”

2. Gazi Inayah berpendapat:

“ Pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan olehpemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanyaimbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan ketentuan sipemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangansecara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagipemerintah”

3. Abdul Qadim Zallum berpendapat:

“ Pajak adalah harta yang diwajibkan Allah SWT kepada kaum muslinuntuk membiayai berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yangmemang diwajibkan atas mereka, pada kondisi baitul mal tidak adauang/harta”3

2 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 27-28.3 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 31-32

12

2. Karakteristik Pajak (Dharibah) Menurut Syariat

Ada beberapa ketentuan tentang pajak (dharibah) menurut syariat Islam,

yang sekaligus membedakannya dengan pajak dalam sistem kapitalis (non-Islam)

yaitu:

1. Pajak (dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat continue; hanya boleh

dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang. Ketika di

baitulmal sudah terisi kembali, maka kewajiban pajak bisa dihapuskan.

Berbeda dengan zakat, yang tetap dipungut, sekalipun tidak ada lagi pihak

yang membutuhkan (mustahiq). Sedangkan pajak menurut non Islam

adalah abadi (selamanya)

2. Pajak (dharibah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang

merupakan kewajiban bagi kaum muslim dan sebatas jumlah yang

diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih. Sedangkan

pajak menurut non-Islam ditujukan untuk seluruh warga tanpa

membedakan agama.

3. Pajak (dharibah) hanya diambil dari kaum muslim dan tidak dipungut dari

non-Muslim. Sebab pajak (dharibah) dipungut untuk membiayai keperluan

yang menjadi kewajiban bagi kaum Muslim, yang tidak menjadi kewajiban

non-Muslim. Sedangkan teori pajak non-Islam tidak membedakan Muslim

dan non-Muslim dengan alasan tidak boleh diskriminasi.

4. Pajak (dharibah) hanya dipungut dari kaum Muslim yang kaya, tidak

dipungut dari selainnya. Orang kaya adalah orang yang memiliki kelebihan

harta dari pembiayaan kebutuhan pokok dan kebutuhan pokok dan

13

kebutuhan lainnya bagi dirinyadan keluarganya menurut kelayakan

kelayakan masyarakat sekitar. Dalam pajak non-Islam, kadangkala

dipungut atas orang miskin, seperti pajak bumi dan bangunan atau PPN

yang tidak mengenal siapa subyeknya, melainkan melihat obyek (barang

atau jasa) yang dikonsumsi.

5. Pajak (dharibah) hanya dipungut sesuai dengan jumlah pembiayaan yang

diperlukan, tidak boleh lebih.

6. Pajak (dharibah) dapat dihapus bila sudah tidak diperlukan. Menurut teori

non-Islam, tidak akan dihapus karean hanya itulah sumber pendapatan.4

B. Macam-Macam dan Fungsi Pajak

1. Macam-Macam Pajak

a) Menurut golongannya

Pajak langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak

dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh: Pajak penghasilan

Pajak tidak langsung, yaitu pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau

dilimpahkan pada orang lain. Contoh: Pajak pertambahan nilai

b) Menurut sifatnya

Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subyeknya,

dalam arti memperhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak penghasilan

Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memperhatikan

keadaan diri Wajib Pajak. Contoh: Pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan

atas barang mewah.

4 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 34-35

14

c) Menurut lembaga pemungutan

Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga Negara. Contoh: Pajak penghasilan, Pajak

pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah, pajak bumi dan

bangunan.

Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan

untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak daerah terdiri atas:

1. Pajak propinsi, contoh: pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar

kendaraan bermotor;

2. Pajak kabupaten/kota, contoh: pajak hotel, pajak restoran, dan pajak

hiburan.5

2. Fungsi Pajak

a) Fungsi budgeter

Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-

pengeluarannya.

b) Pajak mengatur (regulerent)

Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah

dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh:

1. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap miniman keras untuk mengurangi

konsumsi minuman keras

2. Pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-barang mewah untuk

mengurangi gaya hidup konsumtif

5 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 5-6

15

3. Tarif pajak untuk ekspor sebesar 0%, untuk mendorong ekspor produk

Indonesia di pasaran dunia.6

C. Regulasi (Dasar Hukum)

Dasar Hukum Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan adalah

Undang-undang No. 6 Tahun 1983 sebagai mana telah diubah terakhir dengan

Undang-undang No. 16 tahun 2000.

Pengenaan pajak dikelompokan menjadi dua bagian, yaitu Pajak Negara dan Pajak

Daerah.

1. Pajak Negara, pajak Negara yang sampai saat ini masih berlaku adalah:

a) Pajak Penghasilan (PPh)

Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan adalah Undang-Undang No.

7 Tahun 1984 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang No. 17

Tahun 2000. Undang-undang pajak penghasilan berlaku mulai Tahun 1984 dan

merupakan pengganti UU Pajak Perseroan 1925, UU Pajak Pendapatan 1944, UU

PBDR 1970.7

b) Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah (PPN

dan PPn BM).

Dasar hukum pengenaan PPN dan PPn BM adalah Undang-undang No. 8

Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 18

Tahun 2000. UU PPN dan PPn BM efektif berlaku mulai tanggal 1 April 1985

dan merupakan pengganti UU Pajak Penjualan 1951.8

6 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 1-27 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h.108 Untung Sukardji, Pokok-Pokok Pajak Pertambahan NilaiIndonesia, (Jakarta: PT

RajaGrafindo Persada, 2007), h. 17

16

c) Bea Materai

Dasar hukum pengenaan Bea Materai adalah Undang-undang No. 13

Tahun 1985. Undang-undang Bea Materai berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986

menggantikan peraturan dan Undang-undang Bea Materai Yang lama (aturan Bea

Materai 1921).

d) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

Dasar hukum pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Undang-

undang No. 12 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-

undang No. 12 Tahun 1994. UU PBB berlaku mulai tanggal 1 Januari 1986.

e) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Dasar hukum pengenaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan

adalah Undang-undang No. 21 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir

dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2000. UU BPHTB berlaku sejak tanggal 1

Januari 1998.9

2. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Dasar hukum pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah adalah

Undang-undang No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang No. 34 Tahun 2000.10

C. Kedudukan Pajak Dalam Islam

1. Pajak Dalam Hukum Islam

Mengenai hukum pajak dalam Islam, ada dua pandangan yang bisa

muncul. Pandangan pertama yakni menyetujui kebolehan dari adanya pajak

9 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h.2010 Ahmad Yani, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia,

(Jakarta: Rajawali Pers, 2009), h. 51

17

sedangkan pandangan kedua yakni yang memandang bahwa penarikan pajak

merupakan suatu tindakan kezhaliman dan hal tersebut merupakan haram.

Menurut saya penulis, pajak ialah suatu hal yang diperbolehkan. Pendapat ini

penulis ambil dengan menganggap bahwa pajak ialah sebagai ibadah tambahan

setelah adanya zakat. Pajak ini bahkan bisa jadi menjadi wajib karena sebagai

bentuk ketaatan kepada waliyyul amri dimana amri tersebut disini ialah

pemerintah.

Rasulullah Saw. pernah menerangkan kepada para sahabatnya

Radhiyallahu ‘anhum bahwa akan datang di akhir zaman para pemimpin yang

zhalim. Kemudian beliau ditanya tentang sikap kaum muslimin: “Bolehkah

melawan/memberontak?” Lalu Rasulullah Saw. menjawab ; “Tidak boleh! Selagi

mereka masih menjalankan shalat”

Mengacu pada data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pajak,

pada tahun 2008, pajak menyumbang hampir 70 % total dana dari APBN dimana

seperti yang diketahui, ada banyak sektor-sektor yang masih membutuhkan dana

dari APBN tersebut seperti sektor pendidikan, kesehatan, dan keamanan. Di

sektor-sektor itulah dana APBN akan disalurkan.

Pajak tersebut alangkah baiknya dibayarkan sesuai dengan hukumnya

dikarenakan pajak tersebut pun pada akhirnya akan dinikmati masyarakat dalam

bentuk layanan-layanan yang diberikan oleh Negara. Selama pajak tersebut masih

berjalan sesuai dengan asas keadilan adalah hal yang sah-sah saja bagi kita untuk

membayar pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Tanpa adanya pajak,

maka pemerintahan pun tidak akan bisa berjalan dengan semestinya dan tentunya

18

hal itu juga akan berimbas kepada kita sebagai masyarakat. Jikalau ada perilaku

korupsi dalam pajak, itu merupakan sesuatu yang akan ditanggung oleh pribadi

yang melakukannya dan tentunya ia akan berhadapan dengan Yang Maha Kuasa

di akhirat kelak.

Meskipun pajak dan zakat pada dasarnya hampir sama dalam tujuannya

yakni meningkatkan kesejahteraan sosial melalui dana yang didapat dari

masyarakat, sebenarnya terletak beberapa perbedaan yang mencolok yang

menjadikan kedudukan pajak dan zakat tidak bisa disamakan. Dibawah ini akan

dijelaskan mengenai perbedaan-perbedaan tersebut:

a. Perbedaan yang paling dasar dari keduanya terletak pada sumber

perintahnya. Pajak bersumber dari pemerintah yang telah menetapkan pajak

tersebut melalui Undang-Undang disertai peresetujuan dari parlemen atau

DPR, sedangkan zakat bersumber dari perintah Allah Swt. yang wajib

dijalankan umat Islam untuk menjadi orang yang beriman.

b. Dari segi pelakunya dimana dalam pajak, seluruh masyarakat berkewajiban

membayar pajak kepada pemerintah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,

sedangkan dalam zakat hanya umat Islam saja yang diwajibkan

melakukannya.

c. Perbedaan selanjutnya terletak pada objek penerima dari dua dana ini. Pajak

dipungut oleh pemerintah dimaksudkan untuk kepentingan sosial dan untuk

kepentingan orang yang membutuhkan. Pada hal ini rentan terjadi salah

sasaran dimana justru orang yang telah berkecukupan malah mendapat apa

yang menjadi hak dari orang yang membutuhkan. Sedangkan dalam zakat,

19

pada surat At-Taubah ayat 60 telah jelas ada delapan golongan yang berhak

menerima zakat tersebut.

d. Berikutnya terletak pada segi hukumnya. Untuk pajak, pandangan mengenai

hukum dari pajak itu sendiri sampai saat ini masih terbagi menjadi dua

pandangan, yakni pandangan pertama yang menganggap pajak itu boleh

bahkan wajib mengingat wajibnya mentaati pemimpin dan pandangan kedua

yang menganggap haram dengan landasan ayat Al-Qur’an serta hadits.

Sedangkan zakat yang merupakan salah satu rukun Islam menjadikannya

jelas bahwa hukumnya ialah wajib.

e. Dalam pajak tidak ada ketentuan yang jelas dalam jumlah nominalnya

kecuali ditentukan oleh pemerintah di tempat tertentu, sedangkan dalam

zakat, ketentuan kadar dalam pemberian sebagian harta untuk zakat telah

ditentukan oleh Allah Swt. bagi orang yang mempunyai harta yang telah

sampai nishabnya.

Pajak dan zakat merupakan dua istilah yang berbeda dari segi sumber

atau dasar pemungutannya, namun sama dalam hal sifatnya sebagai upaya

mengambil atau memungut kekayaan dari masyarakat untuk kepentingan sosial,

zakat untuk kepentingan yang diatur agama atau Allah Swt. sedangkan Pajak

digunakan untuk kepentingan yang diatur Negara melalui proses demokrasi yang

sah. Istilah pajak lahir dari konsep negara sedangkan zakat lahir dari konsep

Islam. Perbezaan penerapan kedua pungutan ini menjadi permasalahan ketika

dalam hal tertentu terdapat persamaan, iaitu keduanya mempunyai kedudukan

sama-sama wajib ditunaikan oleh masyarakat.

20

Muncul pertanyaan Apakah kedudukan pajak itu sama dengan zakat?

Atau apa perbedaan keduanya? Atau bagaimanakah seorang warga negara muslim

dalam menyikapinya kedua pungutan ini. Tulisan ini mencoba melihat perbedaan

keduanya. Zakat memiliki banyak arti dan hikmah sebagaimana dijelaskan sebab

zakat adalah ibadah menyangkut kekayaan yang mempunyai fungsi sosial dan

ekonomi. Zakat merupakan perwujudan sosial, pernyataan rasa kemanusian dan

keadilan, antara golongan kaya dengan yang miskin dan sebagai penimbun jurang

kaya miskin. Kedua Memberantas penyakit iri hati, rasa benci dan dengki daridiri

orang-orang miskin di sekitar mereka yang mewah. Ketiga dapat menunjang

terwujudnya sistem kemasyarakatan.

Islam yang berdiri atas prinsip-prinsip persatuan, persamaan derajat, dan

Tanggung jawab bersama. Tempat Dapat mensucikan diri (pribadi) dari kotoran

dosa, memurnikan jiwa (menumbuhkan akhlak mulia menjadi murah hati, peka

terhadap rasa kemanusiaan) dan mengikis sifat bakhil atau serakah. Sesuai

ketentuan Islam, mereka yang berhak mendapatkan zakat hanya tujuh yaitu Fakir,

Miskin, Orang kafir yang tertarik dengan Islam, Mereka yang sedang dalam

perjalanan, orang yang berjuang fisabilillah, Mereka yang sedang dililit hutang,

Amil atau pengurus zakat. Pengeluaran untuk diluar kelompok ini sebaiknya tidak

menggunakan zakat tetapi bisa menggunakan sumberdana lain seperti infaq,

shadaqah atau wakaf.

Pajak adalah menyangkut kewajiban warga negara terhadap negara yang

menjadi institusi awam yang dibentuk dan diberi tanggungjawab untuk mengelola

kepentingan negara atau kepentingan negara. Pemungutan pajak harus

21

mendapatkan persetujuan rakyat melalui undang-undang yang harus dipersetujui

parlemen. Setiap pungutan pajak yang tidak berdasarkan Undang-Undang maka

rakyat tidak wajib mematuhinya. Tetapi untuk pajak yang ditetapkan oleh undang-

undang maka pemerintah atau negara memiliki hak memaksa. Penggunaan pajak

tidak hanya terbatas kepada kepentingan golongan tertentu seperti zakat hanya

untuk 8 golongan sedangkan pajak dapat digunakan untuk semua keperluan dalam

pengunaan kewangan negara, termasuk yang tidak sesuai dengan tuntunan agama

asal mendapat persetujuan

D. Nilai-nilai Islam dalam Sistem Perekonomian Islam

Berdasarkan uraian mengenai syarat, prinsip, dan tujuan pajak menurut

Islam diatas, Karim (2003: 52) menerangkan bahwa ada lima nilai-nilai filosofis

Islam yang menjadi dasar dalam sistem perekonomian Islam, yaitu:

1. Tauhid (Keimanan)

Tauhid merupakan pondasi ajaran Islam. Dengan landasan ketauhidan ini

segala sesuatu yang ada merupakan ciptaan Allah Swt dan hanya Allah pula yang

mengatur segala sesuatunya terhadap ciptan-Nya tersebut, termasuk mekanisme

hubungan pengaturan rezeki terhadap hamba-hamba-Nya, seperti pemilikannya,

cara perolehannya dan pembelanjaannnya (Tauhid rububiyyah). Untuk itu para

pelaku ekonomi (manusia) harus mentaati segala kaidah yang telah ditetapkan

oleh Allah, termasuk dalam bidang aktivitas perekonomian. Ketaatan tersebut

bukan hanya dalam kehidupan sosial belaka, tetapi meliputi hal-hal yang bersifat

etik dan moral (Tauhid uluhiyyah).

22

Dalam Islam, segala sesuatu yang ada tidak diciptakan dengan sia-sia,

tapi memiliki tujuan. Tujuan diciptakannya manusia untuk menyembah-Nya.

Segala aktivitas yang mereka lakukan termasuk aktivitas ekonomi dan bisnis

adalah bentuk ibadah kepada-Nya dan dijalankan sesuai perintah-Nya. Baik

perintah Allah Swt melalui Alquran, Hadits, maupun Ijma’. Oleh karena itu,

manusia akan mempertanggungjawabkan seluruh perbuatan dan aktivitasnya

kepada Allah.

Setiap pendapatan negara dalam Islam harus diperoleh sesuai dengan

hukum syara’ dan juga harus disalurkan sesuai dengan hukum-hukum syara’.

Prinsip ataupun syarat yang harus dimiliki Ulil Amri sebelum memungut pajak

adalah adanya nash (Al-Quran dan Hadist) yang memerintahkannya, sebagaimana

firman Allah Swt dalam QS Al-Baqarah [2] ayat 188 sebagai berikut:

ن أموال وال تأكلوا أموالكم بینكم بالباطل وتدلوا بھا إلى الحكام لتأكلوا ف ریقا مثم وأنتم تعلمون ﴿ ﴾١٨٨الناس باإل

Terjemahnya:“Dan janganlah kamu makan harta diantara kamudengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan hartaitu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakansebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamumengetahui”11

Selain itu, Islam juga tidak memperbolehkan sedikitpun mengambil harta

umat Muslim, selain dengan cara yang hak menurut syara’, yang telah ditujukan

oleh dalil-dalil syara’ yang rinci. Rasulullah Saw bersabda:

“Tidak halal harta seorang Muslim, kecuali dengan kerelaan dirinya.” (HR

Bukhari dan Muslim)

11 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta, 1987

23

Prinsip kebijakan penerimaan negara yang berlandaskan nilai tauhid

adalah pemungutan pajak dilakukan hanya ketika ada tuntutan kemaslahatan

umum, yang mesti didahulukan untuk mencegah kemudharatan. Dalam keadaan

tertentu (darurat), Ulil Amri wajib mengadakan kebutuhan rakyat, di saat ada atau

tidaknya harta. Tanpa dipenuhinya kebutuhan tersebut, besar kemungkinan akan

datang kemudharatan yang lebih besar lagi. Atas dasar inilah negara boleh

mengadakan suatu jenis pendapatan tambahan.

2. Musyawarah

Musyawarah adalah unsur pokok dalam masyarakat yang beriman,

sebagai perintah langsung dari Allah SWT. Para pejabat pemerintah yang

menangani pajak harus mempertimbangkan secara adil, obyektif dan seksama dan

matang dalam menetapkan tarif pajak. Pemerintah harus menyampaikan dan

membawa aspirasi rakyat banyak, bukan hanya memikirkan kepentingan pribadi

atau golongan.

Pemerintah dalam menjalankan sistem perekonomian haruslah

memegang nilai musyawarah dimana pemerintah tidak semena-mena dalam

menjalankan otoritasnya dan seluruh kegiatan ekonomi yang dijalankan sesuai

dengan kepentingan dan kebutuhan masyarakatnya. Oleh karena itu, pemerintah

perlu melakukan musyawarah untuk mengetahui bagaimana kondisi dan

kebutuhan masyarakatnya. Selain itu, nilai musyawarah juga memiliki indikator

transparansi, dalam arti pemerintah harus memiliki sikap keterbukaan kepada

masyarakatnya terhadap seluruh kebijakan dan keputusan yang dijalankan dalam

24

sistem ekonomi. Transparansi ini dibutuhkan untuk menanamkan kepercayaan

masyarakat terhadap apa yang dijalankan oleh pemerintah dalam suatu negara.

3. Keadilan (‘Adl) dan Keseimbangan

Sistem ekonomi syariah memandang keadilan dan keseimbangan

merupakan sesuatu hal yang mutlak untuk diamalkan olek pelaku ekonomi.

Perlunya hal ini berulangkali ditegaskan dalam Al-Quran. Keadilan dan

keseimbangan merupakan syarat mutlak untuk tercapainya kesejahteraan

masyarakat. Keadilan dan keseimbangan ini harus teraplikasi sedemikian rupa

antara anggota masyarakat yang melakukan hubungan ekonomi. Artinya keadilan

dan keseimbangan tersebut bukan hanya pada tataran teoritis tetapi juga dalam

tataran teknis. Islam mendefinisikan adil sebagai “tidak mendzalimi dan tidak

didzalimi”. Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak

boleh untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau

merusak alam. Allah menegaskan bahwa Ia sangat mencintai orang-orang yang

berlaku adil seperti dalam firman-Nya dalam QS Al-Mumtahanah [60] ayat 8:

ن دیاركم أن عن الذین لم یقاتلوكم في الدین ولم یخرجوكم م ال ینھاكم وھم وتقسطوا إلیھم ◌ تبر ﴾٨یحب المقسطین ﴿إن

Terjemahnya:”Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik danberlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalamurusan agama dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu.Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.”12

Tanpa keadilan, manusia akan terkotak-kotak dalam berbagai golongan.

Golongan yang satu akan mendzalimi golongan yang lainnya sehingga akan

12 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta, 1987

25

terjadi eksploitasi manusia atas manusia sehingga kondisi ini tidak akan

menunjukkan adanya nilai keseimbangan dalam bersaing di dalamnya.

Prinsip pemungutan pajak dalam nilai keadilan adalah bahwa sistem

zakat dan pajak harus menjamin bahwa hanya golongan kaya dan makmur yang

mempunyai kelebihan yang memikul beban utama. Yang menjadi prinsip penting

disini adalah pajak dan zakat hanya dipungut dari orang kaya saja, baik Muslim

maupun non-Muslim.

Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt dalam QS Al-Baqarah [2] ayat 219 :

نافع للناس وإثمھما أكبر قل فیھما إثم كبیر وم ◌ یسألونك عن الخمر والمیسر ۞ لكم اآلیات لعلكم كذ ◌ ویسألونك ماذا ینفقون قل العفو ◌ من نفعھما لك یبین

﴾٢١٩تتفكرون ﴿

Terjemahnya:“Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentangkhamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa besar danbeberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosa keduanya lebih besar darimanfa'atnya". Dan mereka menanyakan kepadamu tentang apa yang(harus) mereka infakkan. Katakanlah: " Kelebihan (dari apa yangdiperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamusupaya kamu berfikir.”13

4. Kebebasan

Manusia ditempatkan sebagai makhluk yang mempunyai kebebasan

memilih berbagai alternatif yang ada di hadapannya sepanajang manusia dapat

mempertanggungjawabkannya kepada Allah Swt. Dalam sistem ekonomi syariah,

kebebasan merupakan hal pokok. Kebebasan disini dimaksudkan bahwa manusia

bebas untuk melakukan aktivitas ekonomi sepanjang tidak ada larangan dari Allah

Swt. Dengan demikian pelaku ekonomi dalam sistem ekonomi syariah diberikan

13 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta, 1987

26

keleluasaan untuk berkreatifitas dan berinovasi dalam mengembangkan kegiatan

ekonomi.

Dalam nilai kebebasan terkandung pula nilai kejujuran (shiddiq). Nilai

kejujuran harus dimiliki oleh setiap pelaku ekonomi dan bisnis dalam

menjalankan aktivitasnya. Kejujuran disini berarti bahwa Allah memberikan

manusia kebebasan untuk melakukan semua kegiatan dalam ekonomi namun

setiap perbuatan yang kita lakukan harus telah sesuai dengan aturan dan ajaran

yang diberlakukan baik aturan tersebut dari Allah Swt maupun berasal dari

pemerintah dalam suatu negara. Kejujuran ini akan menjadi salah satu

pertanggungjawaban kita kepada Tuhan nantinya.

5. Amanah

Amanah (tanggung jawab, dapat dipercaya, kredibilitas) menjadi misi

hidup setiap muslim. Dalam sistem ekonomi syariah manusia sebagai khalifah

pemegang amanah Allah di muka bumi. Nilai ini akan membentuk kredibilitas

yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab pada setiap individu muslim.

Pertanggungjawaban mempunyai arti bahwa manusia sebagai amanah memikul

tanggung jawab atas segala keputusan-keputusan yang diambilnya. Kumpulan

individu dengan kredibilitas dan tanggung jawab yang tinggi akan melahirkan

masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh saling percaya antar anggotanya.

Nilai Amanah memainkan peranan yang fundamental dalam ekonomi dan bisnis,

karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab kehidupan ekonomi dan bisnis akan

hancur.

27

Oleh karena itu, pemerintah yang menjadi khalifah untuk menjalankan

dan bertanggung jawab terhadap perpajakan di Indonesia haruslah menanamkan

nilai Amanah di dalam diri mereka, sehingga masyarakat dapat mempercayakan

pajak yang mereka bayarkan untuk dikelola, didistribusikan, dan digunakan pada

tujuan semestinya. Dan pemerintah harus bisa mempertanggungjawabkan

kepercayaan yang diberikan masyarakat tersebut.

E. Pajak Pada Masa Rasulullah dan Khulafaurrasyidin

1. Kebijakan Perpajakan Pada Masa Rasulullah Saw.

Pada saat di Mekkah, Rasulullah hanyalah seorang pemuka agama, di

Madinah keadaannya berubah. Dalam jangka waktu singkat beliau telah menjadi

pemimpin komunitas kecil yang terdiri dari pengikutnya yang jumlah

meningkatnya dari waktu ke waktu. Kaum yahudi juga telah menerima

Rasulullah, beliaupun menjadi pemimpin bangsa Madinah, dibawah

kepemimpinannya kota Madinah berkembang cepat dan dalam waktu sepuluh

tahun telah menjadi negara yang sangat besar dibandingkan wilayah–wilayah

lainnya di jazirah arab, lengkap dengan aparatur negara yang jumlahnya sesuai

dengan luasnya waktu itu.14

Kemandirian sebuah negara sangat tergantung kepada kesanggupan

pemerintahnya untuk mengumpulkan pemasukan-pemasukan yang dibutuhkan

dan mendistribusikannya untuk bersama. Setelah mendirikan negara kecil

14 Issawi, C, Ibnu Khaldun, Analysis of Economic Issues dalam Readings In IslamicEconomic Thought, Sadeq Editor, Longman Malaysia 1996.h. 28

28

Madinah, nabi Muhammad Saw. mengalihkan perhatian kepada kebutuhan vital

ini.15

Penerimaan negara pada zaman Rasulullah Saw. pertama adalah zakat

yang dimulai pada tahun kedua setelah hijrah.

2. Kebijakan Pajak Pada Masa Khulafaurrasyidin

a. Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq RA

Abu Bakar Ash-Shiddiq adalah sahabat pertama yang melanjutkan dan

menggantikan kepemimpinan setelah Rasulullah Saw. Sebelum menjadi khalifah

beliau tinggal di Sikh, dipinggir kota Madinah tempat baitul maal dibangun. Abu

Ubaidah ditunjuk menjadi penanggung jawab Baitul maal. Setelah 6 bulan Abu

Bakar pindah ke Madinah dna bersamaan dengan itu sebuah rumah dibangun

untuk Baitul Maal

Selama sekitar 27 bulan kepemimipinannya, Abu Bakar telah banyak

menangani masalah murtad, cukai dan masalah orang yang menolak membayar

zakat kepada negara. Salah satu suku mengumpulkan zakat dan

mendistribusikannya diantara nereka sendiri tanpa sepengetahun Abu bakar

(Sabzwari, 2002). Tidak ada perubahan mengenai pengaturan baitul maal (Kadim

Shadr, 2002). Abu bakar adalah Khalifah yang mencontohkan pentingnya

integritas moral seorang pemimpin dalam penggunaan kekayaan publik yaitu

dengan mengembalikan penggunaan pendapatan negara dalam operasionalnya

sebesar 8000 dirham, serta mengemblikan fasilitas yang diberikan kepadanya

selama menjabat sebagai khalifah (Sabzwari, 2002).

15 Khan, M, A, Ajaran Nabi Muhammad SAW tentang Ekonomi, Bank Muamalat, Jakarta,1996, h 209

29

b. Khalifah Umar Bin Khattab RA

Umar menggantikan Abu Bakar yang dipilih secara aklamasi. Kontribusi

Umar yang paling baik adalah membentuk perangkat administrasi yang baik untuk

menjalankan roda pemerintahan yang besar. Ia mendirikan institusi admisistratif

yang hampir tak mungkin didirikan pada abad ketujuh sesudah masehi. Pada

tahun 16 Hijriah Abu Huraira yang bertugas sebagai amil Bahrain, mengunjungi

Madinah dan membawa 500.000 dirham kharaj. Itu adalah jumlah besar sehingga

mengadakan pertemuan dengan majelis syuro untuk menanyakan pendapat

mereka dan diputuskan bersama bahwa jumlah tersebut tidak untuk

didistribusikan melainkan untuk disimpan sebagai cadangan darurat. Untuk

menyimpan dana tersebut dibentuklah baitul maal untuk pertama kalinya yang

bersifat reguler dan permanen. Didirikan di ibukota dan didirikan cabang-

cabangnya di ibukota propinsi. Abdullah bin Irqam ditunjuk sebagai pengurus

baitul maal (menteri keuangan).

Baitul Maal secara tidak langsung bertugas sebagai pelaksana

kebijaksaan fiskal negara Islam. Khalifah adalah yang berkuasa penuh atas dana

tersebut, tetapi tidak boleh menggunakannya untuk keperluan pribadi. Khalifah

mendapat tunjangan tersendiri sebagai gajinya.

Properti baitul maal dianggap sebagai harta kaum muslim sedangkan

amil-amilnya hanyalah pemegang kepercayan. Jadi merupakan tanggung jawab

negara untuk menyediakan fasilitas yang berkesinambungan untuk janda, anak

yatim, anak terlantar, membiayai penguburan orang miskin, membayar utang

orang bangkrut, membayar uang diyat untuk kasus tertentu dan memberikan

30

pinjaman tanpa bunga untuk urusan komersial, bahkan Umar pernah meminjam

sejumlah uang untuk keperluan pribadinya.

Bersamaan dengan reorganisasi baitul maal, Umar mendirikan diwan

Islam yang pertama, yang disebut Ad-Diwan. Sebenarnya lembaga tersebut adalah

kantor yang ditujukan untuk membayar tunjangan-tunjangan angkatan perang dan

pensiun serta tunjangan lain dalam basis yang reguler dan tepat. Khalifah juga

membentuk komite yang terdiri dan ternama, untuk membuat sensus penduduk

Madinah sesuai dengan tingkat kepentingan dan kelasnya untuk diberi tunjangan.

Adalah yang pertama kali didunia dimana pemerintah menyandang tanggung

jawab pemenuhan kebutuhan makanan dan pakaian kepada warganya.

Daerah penumpukan kharaj adalah mencakup bagian yang cukup besar

dari kerajaan Roma dan Sasanid karena itu sistem yang terelaborasi dibutuhkan

untuk penilaian, pengumpulan dan pendistribusian penghasilan yang diperoleh

dari tanah-tanah tersebut. Berdasar itu Umar mengirimkan Usman Ibn Hunaif Al-

Anshari untuk membuka batas-batas tanah di Sawad.

Umar menetapkan peraturan sebagai berikut:

1. Wilayah Irak yang ditaklukan dengan kekuatan, menjadi milik muslim

dan kepemilikan ini tidak dapat diganggu gugat, sedangkan bagian yang

berada dibawah perjanjian damai tetap dalam pemilikan sebelumnya dan

kepemilikan tersebut dapat dialihkan.

2. Kharaj dibebankan pada semua tanah yang dibawah kategori pertama,

meskipun pemilik tersebut kemudian memeluk Islam. Dengan demikian

tanah tersebut tidak dapat dikonversikan menjadi tanah ushr.

31

3. Bekas pemilik tanah diberi hak kepemilikan, sepanjang mereka

membayar kharaj dan jizya.

4. Sisa tanah yang tidak ditempati atau ditanami (tanah mati) atau tanah

yang diklaim kembali (seperti Basra) bila ditanami oleh muslim

diperlakukan sebagai ushr. Di Sawad, kharaj dibebankan sebesar satu

dirham dan satu rafiz (satu ukuran lokal) gandum dan barley (jenis

gandum), dengan anggapan tanah tersebut dapat dilalui air. Harga/tarif

yang lebih tinggi dikenakan kepada rathbah (rempah atau cengkeh) dan

perkebunan. Di Mesir menurut perjanjian Amar, dibebankan dua dinar.

Hingga tiga irdab gandum, dua qist untuk setiap minyak, cuka dan madu

dan rancangan itu disetujui khalifah.

5. Perjanjian Damaskus (Syiria) menetapkan pembayaran tunai, pembagian

tanah dengan muslim. Beban perkepala sebesar satu dinar dan beban jarib

(unit berat) yang diproduksi per jarib (ukuran tanah).

Pada masa Umar pendapatan negara meningkat tajam, pendapatan yang

diterima di Baitul maal terdiri dari :

1. Pendapatan yang diperoleh zakat dan ushr yang dikenakan terhadap

kaum muslimin.

2. Pendapat yang diperoleh dari khums dan shodaqah.

3. Pendapatan yang diperoleh dari kharaj, jizya, ushr dan sewa tetap

tahunan tanah yang diberikan.

c. Khalifah Usman bin Affan RA

32

Usman adalah Khalifah ketiga. Beliau adalah seorang yang jujur dan

saleh tetapi sangat tua dan lemah lembut. Dia adalah salah seorang dari beberapa

terkaya diantara sahabat nabi. Kekayaannya membantu terwujudnya Islam

beberapa peristiwa penting sejarah. Pada enam tahun pertama kepemimipinannya,

Balkh Kabul, Ghazni, Kerman dan Sistani ditaklukan. Untuk menata pendapatan

baru, kebijakan Umar diikuti. Tidak lama setelah negara-negara ditaklukan,

kemudian tindakan efektif dilakukan dalam rangka pengembangan sumber daya

alam. Aliran air digali, jalan dibangun, pohon buah-buahan ditanami dan

keamanan perdagangan diberikan dengan cara pembentukan kepolisian tetap.

Kebijakan perpajakan yang dilakukan Usman adalah dengan membuat

perubahan administrasi dan mengganti gubernur Mesir, Busra, Assawad dan lain-

lain. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan pemasukan negara dalam rangka

pembiayan pertanahan dan kelautan, untuk peningkatan dana pensiun dan

pembangunan di wilayah taklukan baru.

d. Khalifah Ali bin Abi Thalib RA

Segera setelah pengangkatan Ali sebagai khalifah, beliau segera

memberikan perintah untuk memberhentikan pejabat korup yang ditunjuk Usman

dan membuka kembali tanah perkebunan yang sudah diberikan kepada orang

kesayanganUsman dan mendistribusikan pendapatan sesuai dengan aturan yang

telah ditetapkan Umar. Ali berkuasa selama 5 tahun dan dia mempunyai konsep

yang jelas mengenai pemerintahan dan administrasi umum dan masalah yang

berkaitan dengannya.

3. Karakteristik Pajak (Dharibah)

33

Adapun karakteristik pajak (Dharibah) menurut Syariat, yang hal ini

membedakannya dengan pajak konvensional yaitu:16

1. Pajak (Dharibah) bersifat temporer, tidak bersifat continue, hanya boleh

dipungut ketika di baitul mal tidak ada harta atau kurang.

2. Pajak (Dharibah) hanya boleh dipungut untuk pembiayaan yang

merupakan kewajiban bagi kaum muslimin dan sebatas jumlah yang

diperlukan untuk pembiayaan wajib tersebut, tidak boleh lebih.

Sedangkan pajak dalam perspektif konvensional ditujukan untuk seluruh

warga tanpa membedakan agama.

3. Pajak (Dharibah) hanya diambil dari kaum muslim, tidak kaum non-

muslim. Sedangkan teori pajak konvensional tidak membedakan muslim

dan non-muslim dengan alasan tidak boleh ada diskriminasi.

Pajak (Dharibah) merupakan suatu bentuk mu’amalah dalam bidang

ekonomi, yang berfungsi sebagai alat pemenuhan kebutuhan negara dan

masyarakat untuk membiayai berbagai kebutuhan bersama (kolektif) seperti

keamanan, kesehatan, dan pendidikan. Untuk itu tentu diperlukan adanya tentara,

polisi ataupun pegawai serta perlengkapannya, tenaga kesehatan dan rumah sakit,

para guru dan gedung sekolah.17

Dengan diterapkannya pajak yang sesuai dengan syariah, diharapkan

kaum muslimin akan berlomba-lomba membayar pajak sebagai salah satu bentuk

perjuangan di jalan Allah untuk membantu pemerataan pendapatan seluruh

masyarakat muslim.

16 Yahya Abdurrahman, http://Hayatulislam.net, diakses 27 mei 201217 Didin Hafidhuddin, Zakat Dalam Perekonomian Modern, (Jakarta: Gema Insani Press),

2002, h. 2

34

F. Pendapat Ulama Tentang Halal Dan Haramnya Pajak

Para ulama pun berbeda-beda pendapat, Ada yang membolehkan dan

juga yang mengharamkan pajak. Tentunya dengan alasan masing-masing yang

sesuai dengan pemahaman para ulama tersebut.

1. Ulama yang berpendapat bahwa pajak itu boleh

Sejumlah fuqaha dan ekonomi islam yang menyatakan bahwa

pemungutan pajak itu diperbolehkan, antara lain:

Ibnu Khaldun dalam kitabnya Muqaddimah menyatakan:

“Pajak pada semua orang dengan keadilan dan pemerataan, perlakuansemua orang sama dan jangan memberi pengecualian kepada siapapunkarena kedudukannya dalam masyarakat atau kekayaan, dan janganmengecualikan kepada siapapun sekalipun petugasmu sendiri atau kawanakrabmu. Dan jangan kamu menarik pajak dari orang melebihikemampuan membayarnya”

Hasan Al-Banna dalam kitabnya Majmu’atur-Rasa’il menyatakan:

“melihat tujuan keadilan sosial dan distribusi pendapatan yang merata,maka sistem perpajak progresif tampaknya seirama dengan sasaran-sasaran Islam.”

Robert W. Mc Gee menyatakan bahwa:

“Sistem perpajakkan dalam Islam adalah sesuatu yang bersifat sukarela(voluntary). Dalam tulisannya yang berjudul “The Ethics of Tax Evasionand Trade Protectionism from Islamic Perspective” McGee menyatakanbahwa sebagian besar muslim percaya bahwa tidak ada suatu keharusanmoral bagi mereka untuk mematuhi peraturan yang mewajibkanmembayar pajak yang dikeluarkan oleh pemerintah.”18

18 Robert W. McGee, 1997, The Ethics of Tax Evation and Trade Protection From anIslamic Perspective, Commentaries on law & law Public Policy 1:250-262

35

Jika pajak diperbolehkan para ulama maka tentunya harus sesuai dengan

rambu-rambu yang telah ditetapkan dalam islam. Jika tidak, maka pajak itu sendiri

akan keluar dari jalur yang sebenarnya dan akan memberatkan masyarakat yang

membayar pajak, karena pelaksanaan yang tidak sesuai dengan kondisi mereka.

Pajak diperbolehkan karena alasan kemaslahatan umat. Oleh karena itu,

pajak memang merupakan kewajiban warga negara dalam sebuah negara Islam,

tetapi negara berkewajiban pula untuk memenuhi 2 syarat:

1. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan

dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan

pajak.

2. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara

mereka yang wajib membayarnya.

Menurut Ibnu Taimiyyah dalam Majmatur-Fatawa:

“Larangan penghindaran pajak sekalipun itu tidak adil berdasarkanargumen bahwa tidak membayar pajak oleh mereka yang berkewajibanakan mengakibatkan beban yang lebih besar bagi kelompok lain.”

Maliki berpendapat:

“Karena menjaga kemaslahatan umat melalui berbagai sarana-saranaseperti keamanan, pendidikan, dan kesehatan adalah wajib, sedangkankas negara tidak mencukupi, maka pajak itu menjadi wajib. Walaupundemikian, syara’ mengharamkan negara menguasai harta benda rakyatdengan kekuasaannya. Jika negara mengambilnya dengan menggunakankekuatan dengan cara paksa, berarti itu merampas, sedang merampashukumnya haram”

Umer Chapra berpendapat:

“Sesungguhnya tidak realitis bila sumber perpajakan (pendapat) negara-negara muslim saat ini harus terbatas hanya pada lahan pajak (pos-pospenerimaan) yang telah dibahas oleh para fuqaha. Situasi telah berubahdan mereka perlu melengkapi”

36

sistem pajak dengan menyertakan realitas perubahan, terutama

kebutuhan massal terhadap infrastruktur sosial dan fisik bagi sebuah negara

berkembang dan perekonomian modern yang efisien serta komitmen untuk

merealisasikan maqashid dalam konteks hari ini. Sambil melengkapi sistem pajak,

kita perlu memikirkan bahwa sistem tersebut tidak saja harus adil, tetapi juga

harus menghasilkan, tanpa berdampak buruk pada dorongan untuk bekerja,

tabungan dan investasi, serta penerimaan yang memadai sehingga memungkinkan

negara Islam melaksanakan tanggung jawabnya secara kolektif”.

2. Ulama yang berpendapat bahwa pajak itu haram

Disamping sejumlah fuqaha yang menyatakan pajak itu boleh dipungut,

sebagian lagi fuqaha mempertanyakan (menolak) hak negara untuk meningkatkan

sumber-sumber daya melalui pajak, selain zakat antara lain:

Hasan Turobi menyatakan bahwa:

“Pemerintahan yang ada di dunia muslim dalam sejarah yang begitu lamapada umunya tidak sah. Karena itu, para fuqaha khawatir jikadiperbolehkan menarik pajak akan disalahgunakan dan menjadi suatualasan penindasan”19.

Pendapat golongan yang mendukung pengharaman pemungutan pajak.

”Dari abu Khair Ra beliau berkata, Maslamah bin Makhlad (gubernur Mesir saat

itu) menawarkan tugas penarikan pajak kepada Ruwafi bin Tsabit Ra, maka Ia

berkata:

”Sesungguhnya para penarik/pemungut pajak (diazab) di neraka”.20

Imam Abu Ja’far Ath Thawawi Rahimahumullah berkata bahwa:

19 Hasan Turobi, principle of governance, freedom, and responsibility in Islam20 HR Ahmad h.143, Abu Dawud, h. 2930

37

”Al-Usyr yang telah dihapus kewajibannya oleh Rasulullah Saw.. ataskaum muslimin adalah pajak yang biasa dipungut oleh kaum jahilliyah.Kemudian beliau melanjutkan, ”hal ini sangat berbeda dengan kewajibanzakat” 21

Jika pandangan dan kepercayaan yang mengharamkan pajak dipungut

terhadap kaum muslimin tersebut dianut oleh sebagian besar muslim di negara-

negara yang masih menerapkan sistem perpajakan dalam mengumpulkan

pendapatan negara guna membiayai pengeluaran sektor publik, maka bagi mereka

tentu bukan pelanggaran etika atau moral untuk menghindarkan diri dari

kewajiban membayar pajak (tax evasion), meskipun mereka juga termasuk orang-

orang yang menikmati pelayanan sektor publik yang dibiayai dari pajak yang

tidak mereka patuhi tersebut (free rider).

Dalam Islam telah dijelaskan keharaman pajak dengan dalil-dalil yang

jelas, baik secara umum atau khusus masalah pajak itu sendiri. Adapun dalil

secara umum, sebagaimana firman Allah dalam QS. Annisa: 2922

Terjemahnya :

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan hartasesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yangBerlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamumembunuh dirimu[287]23; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayangkepadamu”

21 Imam Abu Ja’far Ath Thawawi Rahimahumullah, kitab Syarh Ma’ani Al-Atsar chapter 2h.30-31

22 Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta, 198723 [287] Larangan membunuh diri sendiri mencakup juga larangan membunuh orang lain,

sebab membunuh orang lain berarti membunuh diri sendiri, karena umat merupakan suatu kesatua.

38

Dalam ayat diatas Allah melarang hamba-Nya saling memakan harta

sesamanya dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dan pajak adalah salah satu jalan

yang batil untuk memakan harta sesamanya.

Adapun dalil secara khusus, ada beberapa hadits yang menjelaskan

keharaman pajak dan ancaman bagi para penariknya, diantaranya bahwa

Rasulullah Saw. bersabda: “dari Abu Khoir ra beliau berkata :

“Masalamah bin Makhlad (gubernur di negeri Mesir saat itu)menawarkan tugas penarikan pajak kepada Ruwafi bin Tsabit ra, maka iaberkata: “sesungguhnya para penarik/ pemungut pajak (diazab)dineraka”24

Imam Nawawi rahimahullah menjelaskan bahwa dalam hadits ini terdapat

beberapa ibrah/hikmah yang agung diantaranya ialah:

“Bahwasanya pajak termasuk sejahat-jahat kemaksiatan dan termasukdosa yang membinasakan (pelakunya), hal ini lantaran dia akan dituntutoleh manusia dengan tuntutan yang banyak sekali di akhirat nanti”

Secara nilai, ketentuan pajak sangat berfungsi untuk menstabilkan

ekonomi dan mengurangi permintaan agregat, khususnya dalam permintaan

konsumtif non-produktif dan berlebihan (israf) yang tidak disukai oleh Allah Swt.

Yang perlu diperhatikan dalam melakukan kebijakan pajak adalah pada

bagaimana pembebanan pajak awal dilakukan, struktur tarif apa yang digunakan,

bagaimana dasar kewajiban pajak itu ditentukan, dan seberapa luas cakupan

pembebanan tersebut. Kebijakan-kebijakan terhadap penyesuaian pajak akan

berimplikasikan terhadap faktor produksi maupun produk, dan perubahan ini akan

24 kitab Dha’if Al-Jami’ah Ash-Shaghir,Shahih Al-Jami’, dan kitab Dha’if At-Targhibkepada kitab Shahih At-Taghb” h. 4434

39

mempengaruhi perubahan neraca rumah tangga baik dari sisi sumber maupun

penggunaannya, dan perubahan dalam menentukan beban distribusi.

40

40

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian Deskriptif-kualitatif. Menurut Sugiono

metode penelitian kualitatif sering disebut metode penelitian naturalistic karena

penelitiannya dilakukan pada kondisi yang alamiah (natural setting); disebut juga

metode etnografi, karena pada awalnya metode ini lebih banyak digunakan untuk

penelitian bidang antropologi budaya; disebut metode kualitatif, karena data yang

terkumpul dan analisisnya lebih bersifat kualitatif. Oleh karena itu, Creswell dan

Sugiono menyimpulkan bahwa penelitian kualitatif berarti proses eksplorasi dan

memahami makna perilaku individu dan kelompok. Proses penelitian mencakup

membuat pertanyaan penelitian dan prosedur yang masih bersifat sementara,

mengumpulkan data pada setting partisipan, analisis data secara induktif,

membangun data yang persial ke dalam tema, dan selanjutnya memberikan

interpretasi terhadap makna suatu data. Sedangkan ciri yang melekat pada metode

kualitatif adalah data yang disajikan dalam bentuk deskripsi yang berupa teks

naratif, kata-kata, ungkapan, pendapat, gagasan, yang dikumpulkan oleh peneliti

dari beberapa sumber sesuai dengan teknik atau cara pengumpulan data1

Cakupan metode kualitatif yakni sebagai kumpulan data empiris, hasil

wawancara, teks-teks hasil pengamatan, dan visual yang menggambarkan makna

1 Nasir, M. 1999. Metode Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia. h. 28

41

keseharian. Ada 4 paradigma penelitian yakni: positivism, post-positivism, critical

theory, dan constructivism.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian memberikan asumsi mengenai dunia sosial,

sebagaimana ilmu pengetahuan, dan apa yang sesungguhnya merupakan masalah,

dan kriteria pembuktian. Sehingga dapat dikatakan bahwa pendekatan penelitian

adalah cara manusia dalam usaha mengerti sebuah fenomena sosial. Penelitian ini

menggunakan paradigma critical theory sehingga nilai/value dan ethic merupakan

isu yang secara serius diambil semua paradigm meskipun konvensional dan

respon yang muncul cukup berbeda. Critical Theory berpandangan bahwa nilai

tercakup dan ikut memberikan pengaruh. Nilai juga merupakan bagian integral

dalam interaksi sosial. Ethic ada Critical theory berasal dari dalam mencari

kebenaran.

C. Sumber Data

Penelitian ini sumber data yang dijadikan bahan penelitian adalah data

dokumenter yang diperoleh dengan melakukan observasi terhadap kajian kajian

buku tentang Pajak dalam Ekonomi islam (dharibah) data lainnya yang

merupakan hasil penelitian dan pendapat para Ulama serta berupa pengumpulan

dokumentasi dari buku, artikel, jurnal, internet, dan berbagai sumber lainnya yang

nanti kemudian diolah dan dianalisis untuk mendapatkan kesimpulan, yang

menurut Indriantoro dan Supomo adalah jenis data penelitian yang memuat apa

dan kapan suatu kejadian atau transaksi, serta siapa yang terlibat dalam suatu

kejadian. Sedangkan sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang

42

menurut Indrianto dan Supomo adalah sumber data penelitian yang diperoleh

peneliti secara langsung melalui wawancara.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari objek

penelitian. Untuk primer dikumpulkan secara teknik wawancara. Wawancara

adalah salahsatu dari teknik pengumpulan data yang pelaksanaannya dapat

dilakukan secara langsung dengan bertanya kepada key informan atau informan.

Penulis menggunakan teknik wawancara, semiterstruktur. Sebagaimana Sugiono

mengatakan bahwa tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan

permasalahan secara terbuka, dimana pihak yang diajak wawancara diminta

pendapat dan ide-idenya. Adapun ihak pihak yang Peneliti wawancara sebagai

informan yaitu Sekretaris BAPPEDA Kota Makassar, Karyawan Dinas

Pendapatan daerah Kota Makassar (DISPENDA), Pegawai KPP Pajak Pratama

Makassar, Manager R.M Ayam Bakar Wong Solo, Dosen-Dosen di Fakultas

Ekonomi Dan Bisnis Islam, dan lain-lain.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh dalam bentuk sudah jadi

(tersedia) melalui publikasi dan informasi yang dikeluarkan dari berbagai

organisasi atau perusahaan. Untuk memperoleh dan menunjang data sekunder,

maka dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan

data kepustakaan yang digunakan untuk mempermudah mendapatkan data-data,

teori-teori, metode-metode, penelitian dari referensi buku-buku/Kepustakaan

43

(library Research), catalog yang berkaitan serta menunjang penelitian, serta

mencari data-data yang dibutuhkan melalui website atau internet online.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data adalah teknik atau cara-cara yang dapat

digunakan peneliti untuk mengumpulkan data. Ada beberapa teknik atau metode

pengumpulan data yang biasanya dilakukan oleh peneliti. Peneliti dapat

menggunakan salah satu atau gabungan dari metode yang ada tergantung dari

masalah yang dihadapi. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan

menggunakan tiga metode, yaitu:

1. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan terjun langsung ke

tempat yang diteliti berdasarkan study kasus penelitian.

2. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan tanya jawab yang

dilakukan secara langsung kepada pengusaha coklat yang berlandaskan

pada tujuan penelitian.

3. Dokumentasi, yaitu teknik pengambilan data yang diperoleh melalui

dokumen-dokumen seperti, pengumpulan catatan-catatan, arsip-arsip, dan

sebagainya yang berhubungan dengan profil pengusaha dan perusahaan

serta produk-produk yang dipasarkan.

E. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ini penulis sendiri menjadi instrumen atau alat

penelitian, seperti yang ditulis Nasution yang menyatakan “Dalam penelitian

kualitatif tidak ada pilihan lain daripada menjadikan manusia sebagai instrument

44

penelitian utama. Alasannya adalah segala sesuatunya belum mempunyai

bentuknya yang pasti. Oleh karena itu, penulis sebagai instrument harus

divalidasi, seberapa jauh penulis siap melakukan penelitian dengan menggunakan

teknik wawancara mendalam.

Dalam kegiatan penelitian, Peneliti menggunakan pedoman wawancara,

yaitu berupa daftar pertanyaan terbuka (interview guide). Seperti dikatakan

Nasution. instrument penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah

penulis sendiri. Sebagai instrument utama, didukung pedoman wawancara dan

catatan kecil observasi (fields notes). Pedoman-pedoman wawancara sebagai

pertanyaan terbuka dikembangkan dan diperdalam diwawancara sebagai

pertanyaan terbuka dikembangkan dan diperdalam dilapangan untuk cross check.

Pengambilan gambar dan suara dalam kegiatan wawancara dibutuhkan kamera

untuk pemotretan dan tape recorder sebagai alat perekam.

F. Teknik Analisa Data

Dalam penelitian kualitatif, data diperoleh dari berbagai sumber, dengan

menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam, dan dilakukan

terus-menerus sampai datanya jenuh. Dalam hal analisis data kualitatif, Bogdan

dan Sugiono mengatakan bahwa analisis data adalah proses mencari dan

menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan

lapangan, dan bahan bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya

dapat diinformasikan kepada oranglain. Analisis data dilakukan dengan

mengoorganisasikan data, menjabarkannya kedalam unit-unit, melakukan sintesa,

45

menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari,

dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.

Tahap analisis data memegang peran penting dalam riset kualitatif, yaitu

sebagai factor utama penilaian kualitas riset. Penelitian ini menggunakan teknik

analisis data kualitatif dimana analisis data yang digunakan bila data-data yang

terkumpul dalam riset adalah data kualitatif berupa kata-kata, kalimat-kalimat,

atau narasi-narasi, baik yang diperoleh dari wawancara mendalam maupun

observasi melalui data kualitatif, data yang diperoleh dari lapangan diambil

kesimpulan yang bersifat khusus kepada yang bersifat umum, kemudian disajikan

dalam bentuk narasi

G. Pengujian Keabsahan Data

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering hanya ditekankan pada uji

validitas dan reabilitas. Dalam penelitian kualitatif, kriteria utama terhadap data

hasil penelitian adalah valid, realibel, dan objektif. Uji kredibilitas data atau

kepercayaan terhadap data hasil penelitian antara lain dilakukan dengan

perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, trianggulasi,

diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, dan member check.

Sementara penulis menggunakan teknik trianggulasi. Trianggulasi adalah teknik

pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain diluar data itu

untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu :

1. Trianggulasi Metode

46

Yaitu terdapat dua strategi, pengecekan derajat kepercayaan penemuan

hasil penelitian beberapa teknik dan pengumpulan data dan pengecekan derajat

kepercayaan beberapa sumber data dengan metode yang sama.

2. Trianggulasi Penyidik

Yaitu dengan memanfaatkan peneliti atau pengamat lainnya untuk

keperluan pengecekan kembali derajat kepercayaan data. Pemanfaatan lainnya

membantu mengurangi kekeliruan dalam pengumpulan data.

3. Trianggulasi Teori

Yaitu beranggapan bahwa fakta tidak dapat dipaksakan derajat

kepercayaannya dengan satu atau lebih teori

47

BAB IV

PEMBAHASAN DAN HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kota Makassar

Kota Makassar terletak antara 1190 24’17’38” bujur Timur dan 508’6’19”

Lintang Selatan yang berbatasan sebelah utara dengan Kabupaten Maros, sebelah

timur Kabupaten Maros, sebelah selatan Kabupaten Gowa dan sebelah barat

adalah selat Makassar. Luas wilayah kota makassar tercatat 175,77 km persegi

yang meliputi 14 kecamatan. Dan memiliki batas-batas wilayah administratif dari

letak Kota Makassar, antara lain :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Pangkep

2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Maros

3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Gowa

4. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Makassar

Secara geografis, letak Kota Makassar berada di tengah diantara pulau-

pulau besar lain dari wilayah kepulauan nusantara sehingga menjadikan Kota

Makassar dengan sebutan “anging mammiri” ini menjadi pusat pergerakan spasial

dari wilayah Barat ke bagian Timur maupun Utara ke Selatan Indonesia. Dengan

posisi ini menyebabkan Kota Makassar memiliki daya tarik kuat bagi para imigran

dari daerah Sulawesi Selatan itu sendiri maupun daerah lain seperti provinsi yang

ada di kawasan Timur Indonesia untuk datang mencari tempat tinggal dan

lapangan pekerjaan.

48

B. Konsep pajak dalam Perspektif Ekonomi Islam

Dalam Islam, segala sesuatu yang diciptakan oleh Allah memiliki

maksud dan tujuan tertentu. Di dalam Al-Qur’an, Allah telah memberikan segala

perintah dan petunjuk sebagai pedoman hidup umat-Nya di muka bumi ini. Dan

sebagai umat-Nya yang ditunjuk sebagai Khalifah di muka bumi, tugas manusia

adalah mengikuti segala perintah dan menjauhi larangan-Nya selama hidup di

dunia ini. Ini berarti bahwa umat Muslim berkewajiban melaksanakan semua

perintah Allah di seluruh aktivitasnya di muka bumi. Umat Muslim hanya perlu

mengikuti apa yang diperintahkan Allah di dalam Al-Qur’an untuk mendapatkan

rahmat dan rezeki dari-Nya, dan jika manusia memungkirinya, maka dia akan

mendapatkan dosa yang besar. Segala sesuatu yang dilakukan oleh manusia di

muka bumi haruslah berdasarkan nash Al-Quran. Perintah melaksanakan shalat

lima waktu, puasa di bulan Ramadhan, membayar zakat, dan menunaikan ibadah

haji merupakan sebahagian perintah Allah kepada Umatnya di dalam Al-Qur’an.

Namun bukan berarti Allah tidak pernah memerintahkan pemungutan

pajak. Di dalam Al-Qur’an, Ulil Amri (Pemerintah) hanya diperintahkan untuk

memungut pajak dari para kaum non-muslim yang kafir. Itupun tidak disebutkan

dengan nama dharibah di Al-Qur’an melainkan kharaj dan jizyah. Kedua pajak

ini dipungut dari kaum kafir dengan tujuan berbeda. Kharaj merupakan pajak

yang dikenakan kepada kaum kafir atas tanah kharajiyah dan jizyah dikenakan

sebagai denda atas keamanan dan perlindungan yang didapatkan karena hidup di

negara Islam.

49

Namun yang terjadi sekarang ini adalah Pemerintah (Ulil Amri)

mewajibkan pajak bukan hanya kepada umat non-muslim, tetapi kaum muslimin

juga telah diwajibkan membayar pajak, padahal umat Muslim juga telah memiliki

kewajiban zakat sebelumnya. Hal ini kembali memunculkan pertanyaan bagi

peneliti, apakah ternyata ada kewajiban lain umat Muslim selain zakat dalam

Islam? apakah membayar pajak ternyata juga merupakan perintah dari Allah?

Pertanyaan ini ternyata menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan

fuqaha (Ulama Muslim). Sebagian berpendapat bahwa “Tidak ada kewajiban lain

atas harta selain zakat”. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-

satunya kewajiban muslim atas harta. Barangsiapa telah berzakat, maka bersihlah

hartanya dan bebaslah kewajibannya. Dia pun tidak punya kewajiban lain lagi,

kecuali bila dia hendak bersedekah dan berinfaq. Pendapat para fuqaha ini

diperkuat dengan beberapa hadis yang bersumber dari para sahabat seperti

Thalhah ra., Abu Hurairah ra., dalam lain-lain sebagai berikut:

1. Hadis riwayat Bukhari-Muslim dari Thalhah ra., ia berkata: “seorang laki-

laki penduduk nejd masai datang menghadap Rasulullah Saw. Ia berambut

kusut dan suaranya parau, keliatan bagai orang dungu. Setelah dekat

dengan NabI Saw., ia pun bertanya kepada beliau tentang Islam. Rasulullah

Saw berkata: “Islam itu ialah mengerjakan shalat lima kali sehari semalam.

Orang itu berkata: “Apakah ada kewajiban lain?” Beliau menjawab: “Tidak

ada kecuali engkau lakukan shalat sunnah dan puasa Ramadhan.” Ia

bertanya lagi: “Apakah ada kewajiban puasa selain itu?” Beliau menjawab:

“Tidak ada kecuali kamu melakukan puasa sunnah.” Kemudian Nabi

50

menyebut kewajiban berzakat. Ia bertanya lagi: “Apakah ada kewajiban

lain selain berzakat?” Beliau menjawab: “Tidak ada, kecuali sedekah

sunnah.” Lalu Ia mundur sambil berkata: “Saya tidak akan menambah atau

menguranginya.” Rasulullah Saw berkata: “Beruntunglah jika ia benar (ia

akan masuk surga kalau benar).” (HR Bukhari dan Muslim)

2. Dari Abu Hurairah ra. berkata bahwa Rasulullah Saw. Bersabda, “Apabila

engkau menunaikan zakat untuk hartamu, maka hak-hak (yang wajib)

atasmu untuk harta itu telah ditunaikan. Siapa yang mengumpulkan harta

yang diperoleh dengan cara yang haram, lalu ia bersedekah dengannya,

maka dia tidak akan memperoleh apa-apa untuk sedekahnya itu, bahkan ia

akan mendapatkan keburukan (dosa). (HR Ibnu Hiban, Ibnu Khazimah).

Dari kedua hadis di atas, seluruhnya mengungkapkan bahwa jika umat

muslim ingin menjadi ahli surga, cukup melakukan apa yang diperintahkan oleh

Allah, tidak menambah ataupun menguranginya. Oleh karena itu, mereka

berpendapat bahwa pajak merupakan suatu kewajiban yang tidak pernah

diperintahkan oleh Allah ataupun Rasulullah Saw sehingga umat Muslim tidak

memiliki kewajiban untuk membayarnya karena tidak ada nash Al-Qur’an yang

memerintahkannya.

Sehingga mewajibkan pajak selain zakat, menurut mereka, merupakan

sesuatu yang mendzalimi umat Muslim. Hal ini senada dengan pendapat salah

satu informan yang diwawancarai oleh peneliti yang mengatakan:

“Pajak ini mendzalimi umat Muslim. Karena konsep pajak dalam Islamkan sebenarnya hanya ditujukan untuk kaum non-muslim dan umatMuslim memiliki kewajiban zakat. Artinya kewajiban umat muslimmenjadi double, artinya ini mendzalimi. Dan kalaupun pemerintah

51

mengatakan untuk pembangunan dan kepentingan negara, seharusnyapemerintahlah yang harus berusaha mencari penghasilan untukmembiayainya, bukan hanya menjadi perantara dengan menarik pajakdari rakyatnya. Seharusnya pemerintah dapat menghasilkan banyak darijika mereka bisa mengembangkan dan memaksimalkan potensi BUMN-nya, bukan dengan pajak!”1

Jadi mereka memandang pajak sebagai sesuatu yang mendzalimi umat

Muslim dan segala sesuatu yang mendzalimi sesama umat manusia adalah sebuah

dosa besar yang dilarang oleh Allah.

Adapula sebagian ulama yang berpendapat bahwa, “Ada kewajiban lain

atas harta selain zakat”. Para ulama ini tidak menentang bahwa kewajiban atas

harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki

adanya keperluan tambahan (darurah), maka akan ada kewajiban tambahan

berupa pajak (dharibah).

Berbagai pos pengeluaran yang tidak tercukupi oleh Baitul Maal adalah

menjadi kewajiban kaum Muslimin. Jika berbagai kebutuhan dan pos-pos

pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemudharatan atas kaum

muslimin, padahal Allah juga telah mewajibkan negara dan umat-Nya untuk

menghilangkan kemudharatan yang menimpa kaum muslimin. Maka jika kondisi

tersebut, negara mewajibkan kaum muslimin untuk membayar pajak, hanya untuk

menutupi berbagai kebutuhan dan pos-pos pengeluaran yang diwajibkan, tanpa

berlebih. Meskipun begitu, para ulama memberikan syarat dan ketentuan dalam

pemungutan pajak tersebut.2

1 Wawancara dengan Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam : Mega Octaviany S. bahrytertanggal 23 Januari 2015

2 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 159

52

Adapun Macam-macam pajak yang ada pada zaman Rasulullah Saw. adalah

sebagai berikut:3

a. Jizyah

Adalah pajak yang dibayarkan orang non muslim khususnya ahli kitab

untuk jaminan perlidungan jiwa, harta atau kekayaan, bebas dari nilai-nilai dan

tidak wajib militer. Pada zaman Rasulullah besarnya jizyah adalah satu dinar

pertahun untuk orang dewasa yang mampu membayarnya. Pembayaran tidak

harus tunai tetapi dapat juga berupa barang dan jasa.

b. Kharaj

Adakah pajak tanah yang dipungut dari non muslim ketika khaibar

ditaklukan, tanahnya diambil alih oleh orang muslim dan pemilik lamanya

menawarkan untuk mengolah tanah tersebut sebagi pengganti sewa tanah dan

bersedia memberikan setengah hasil produksi kepada negara. Jumlah kharaj dari

tanah ini tetap. Rasulullah biasanya mengirim orang yang memiliki pengetahuan

dalam masalah ini untuk memperkirakan jumlah hasil produksi. Setelah

mengurangi sepertiga sebagai kelebihan perkiran, dua pertiga bagian diberikan

dan mereka bebas memilih; menerima atau menolak pembagian tersebut. Prosedur

yang sama diterapkan di daerah lain. Kharaj menjadi sumber pendapatan yang

penting pada saat itu.4

c. Ushr

3 Muhammad MAG, Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam. Salemba EmpatJakarta.2002. h. 180

4 Issawi, C, Ibnu Khaldun, Analysis of Economic Issues dalam Readings In IslamicEconomic Thought, Sadeq Editor, Longman Malaysia 1996. h. 32

53

Adalah (pajak cukai sepersepuluh) yang dikenakan kepada para

pedagang non muslim karena pedagang muslim harus membayar pajak yang sama

atas tanah mereka.5 Sedangkan menurut Sabzwari (2002) ushr adalah bea impor

yang dikenakan kepada semua pedagang dibayar sekali dalam setahun dan hanya

berlaku terhadap barang yang nilainya lebih dari 200 dirham. Tingkat bea orang

yang dlindungi adalah 5% dan pedagang Muslim 2.5% .

d. Nawaib

Adalah pajak yang jumlahnya cukup besar yang dibebankan pada kaum

muslimin yang kaya dalam rangka menutupi pengeluaran negara selama masa

darurat dan ini pernah terjadi pada masa perang Tabuk. (Nawaib digolongkan oleh

Sabzwari dan Muhammad sebagai sumber pendapatan negara yang sekunder).

e. Khums

Menurut Kadim Shadr (1996) adalah pajak proporsional yang jumlahnya

tidak konstan, hal ini menyebabkan kestabilan harga dan menurunkan Inflasi

dalam kondisi kelebihan permintaan atas penawaran.

Pada masa Rasulullah penerimaan negara yang paling utama adalah zakat

dan ushr, karena zakat dan ushr adalah kewajiban agama dan masuk salah satu

pilar Islam. Pengeluaran untuk keduanya telah diatur dalam Al- Quran 9:60,

sehingga pengeluaran zakat tidak bisa untuk pengeluaran umum.6

Untuk kebijakan alokasi dana pajak yang diperoleh, sebagaimana

diungkapkan oleh Kadim Shadr (1996) bahwa setiap dana pajak mempunyai

5 Khan, M,A, Ajaran Nabi Muhammad SAW tentang Ekonomi, Bank Muamalat, Jakarta,1996. h. 6

6 Muhammad MAG, Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam. Salemba EmpatJakarta, 2002 h. 184

54

tujuan pengeluaran sendiri. Khums juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan

pasukan dan perlengkapan perang. Pengeluaran khusus untuk penerimaan kharaj

adalah untuk memelihara kebutuhan publik. Pada saat yang sama, penerimaan

yang disebut diatas juga dikeluarkan untuk hal yang bermanfaat bagi publik secara

umum.

Selanjutnya dana yang dikumpulkan dari setiap daerah terutama

dikeluarkan untuk daerah itu sendiri. Akhirnya seluruh dana yang tersisa dikirim

ke baitul maal.

Semua Khulafaurasyidin, terutama Umar bin Khattab, Ali bin abi thalib,

dan Umar bin Abdul Azis dilaporkan telah menekankan bahwa pajak harus

dikumpulkan dengan keadilan dan kemurahan, tidak diperbolehkan melebihi

kemampuan rakyat untuk membayar, juga jangan sampai membuat mereka tidak

mampu memenuhi kebutuhan pokok mereka sehai-hari. Oleh karena itu, Beliau

sangat mendukung hak pemerintah untuk meningkatkan atau menurunkan pajak

menurut kemampuan rakyat yang terbebani.7

Untuk merefleksikan pandangannya tentang distribusi beban pajak, Ibnu

khaldun pernah mengutip sebuah surat dari Thahir bin Husain kepada anaknya

yang menjadi seorang gubernur di kala itu:

“Oleh karena itu, sebarkanlah pajak pada semua orang dengan keadilandan pemerataan, perlakukanlah semua orang dengan sama dan janganmemberi perkecualian kepada siapapun karena kedudukannya dimasyarakat atau kekayaan, dan janganlah mengecualikan kepadasiapapun sekalipun itu adalah petugasmu sendiri atau kawan akrabmuatau pengikutmu. Dan jangan kamu menarik pajak dari rakyatmumelebihi kemampuannya”.

7 Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), h. 156

55

Perbedaan pendapat mengenai hukum pemungutan pajak ini tentu saja

menimbulkan dilema bagi umat Muslim. Di satu sisi, sebagai warga negara yang

baik, mereka diwajibkan pemerintah untuk membayar pajak, namun di satu sisi

mereka belum meyakini apakah membayar pajak ini diperbolehkan dalam Islam.

Jika peneliti menganalisa pendapat ulama yang membolehkan pajak,

maka pajak juga menjadi kewajiban umat Muslim dengan alasan bahwa

pemerintah membutuhkan pendapatan lain selain zakat dan sedekah untuk

memenuhi berbagai pengeluaran dan kebutuhan negara, yang jika tidak dipenuhi,

akan menimbulkan kemudharatan. Dimana mencegah kemudharatan juga

merupakan kewajiban umat Muslim.

Selain itu, walaupun pajak tidak diperintahkan secara langsung oleh

Allah kepada umat-Nya di dalam Al-Qur’an, namun jika kita mengkaji firman

Allah dalam Qs. An-Nisa (4): 59 yang berbunyi:

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, ta'atilah Allah dan ta'atilah Rasul(Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamuberlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah iakepada Allah (Al Qur'an) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu

56

benar-benar beriman kepada Allah dan harikemudian. Yangdemikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.”8

Di ayat diatas, selain agar kita menaati perintah-Nya dan Rasulullah,

Allah juga memerintahkan umat-Nya untuk menaati perintah Ulil Amri, dalam hal

ini adalah pemerintah yang memimpin dalam suatu negara. Pajak merupakan

perintah yang berasal dari pemerintah (ulil Amri), sehingga secara tidak langsung,

Allah juga memerintahkan Umat Muslim membayar pajak lewat perintahnya

untuk mengikuti perintah ulil Amri (Pemerintah).

C. Nilai Tauhid dalam Sistem Perpajakan

Konsep Islam dalam subab ini Tauhid dalam perpajakan yang

dimaksudkan peneliti adalah bahwa semua aktivitas perpajakan yang dilakukan

harus mengandung nilai Ketuhanan, artinya bahwa semuanya harus berjalan dan

dilaksanakan sesuai dengan perintah dan aturan Tuhan. Melalui Ijtihad, pajak

menjadi kewajiban warga negara dalam sebuah negara muslim, namun sesuai

dengan pemaparan para ulama yang menyetujuinya, pajak yang dilaksanakan

tidak melanggar semua aturan Allah Swt. Berikut adalah kriteria kondisi sehingga

pajak yang diperbolehkan di sebuah negara menurut Islam:

1. Kewajiban zakat bagi Umat Muslim tetap menjadi hal yang paling utama.

2. Pajak dikenakan untuk tujuan kemaslahatan dan mencegah kemudharatan.

3. Pajak dibayarkan dari sumber yang halal.

Pertama, kewajiban zakat tetap menjadi kewajiban utama yang harus

ditunaikan oleh umat Muslim sebelum memenuhi kewajiban perpajakannya, hal

ini sesuai dengan kekuatan hukumnya, dimana zakat ditetapkan langsung dan jelas

8 Kementrian Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta, 1987

57

oleh Allah Swt di dalam Al-Qur’an dan merupakan salah satu dari rukun Islam.

Sedangkan pajak ditetapkan berdasarkan ijtihad oleh pemerintah di masing-

masing negara. Jadi jelas level zakat dan pajak dalam Islam berbeda.

Sebagai salah satu perwujudan sila pertama Pancasila yang berbunyi

“Ketuhanan Yang Maha Esa”, Seluruh aktivitas pemerintahan tidak boleh

meninggalkan asas-asas Ketuhanan didalamnya, artinya seluruh peraturan

pemerintah harus mendukung dan memfasilitasi masyarakatnya untuk

menjalankan kewajiban agamanya masing-masing. Sehingga sudah menjadi salah

satu tanggung jawab pemerintah untuk menghimbau masyarakat Muslimnya

untuk taat akan kewajiban zakat mereka.

Namun nilai sila pertama Pancasila ini belum diwujudkan dengan baik

dalam sistem perpajakannya. Pemerintah masih terfokus memaksimalkan

kepatuhan warganya untuk membayar pajak. Ini terlihat dari kuatnya kekuatan

hukum, Undang-Undang sampai Perda untuk perpajakan itu sendiri. Pelanggarnya

akan mendapat sanksi denda bahkan di penjara. Sedangkan hingga saat ini belum

ada aturan ataupun hukum yang dibuat pemerintah yang dapat setidaknya

meningkatkan kepatuhan atau sebagai wujud anjuran terhadap warga Muslimnya

untuk membayar kewajiban zakat. Hal ini senada dengan pendapat salah satu

narasumber:

“Ini karena law enforce. Dukungan hukum dan UU bagi pajak begitukuat, dimulai dari UU sampai perda. Kuat sekali dari sisi hukumsehingga masyarakat agak takut untuk melanggar karena ada dendanya,sampai bisa dipenjara. Sedangkan law enforce zakat memang masih

58

lemah, tidak sama di jaman Rasulullah dulu, dimana yang tidakmembayar zakat akan diperangi.”9

Walaupun sebenarnya sudah ada sanksi yang diberikan Allah kepada

umat-Nya yang melanggar kewajiban zakat berupa dosa dan siksaan di hari

kemudian, namun tetap saja law enforce-nya masih lemah karena sifatnya tidak

riil dan dirasakan langsung oleh manusia. Sehingga pemerintah dapat membantu

dengan menggunakan kekuatan hukumnya untuk mendorong kesadaran umat

Muslim membayarkan zakatnya.

Perhatian pemerintah terhadap kewajiban zakat umat Muslim memang

masih rendah. Hal ini dapat kita lihat dari bagaimana perhatian mereka terhadap

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) yang mengelola zakat di Indonesia.baik

itu dari segi fasilitas-fasilitas, regulasi peraturan, hingga sosialisasi untuk

menunjang kinerja Baznas dalam pengelolaan zakat masih sangat minim

dibanding apa yang didapatkan oleh Ditjen Pajak.

Sebenarnya tidak ada alasan yang bisa menghalangi ataupun menyulitkan

umat Muslim untuk membayar zakatnya. Ketentuan dan tarif zakat bahkan jauh

lebih ringan dibanding pajak, hanya 2,5% dari harta yang telah sampai nisabnya.

Dibayarkan hanya sekali setahun. Namun semuanya kembali pada tingkat

keimanan dan aqidah seseorang. Seperti pendapat salah satu narasumber:

“Kalau dia mengerti tentang agamanya, sudah jelas dia akan lebihmendahulukan dan mementingkan membayar zakatnya, karena zakatadalah perintah Allah, sedangkan pajak hanya diperintahkan olehmanusia.”10

9 Wawancara dengan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah(BAPPEDA) Kota Makassar

10 Wawancara dengan Ketua Jurusan Ekonomi Islam : Rahmawati Muin S.Ag., M.Agtertanggal 17 maret 2015

59

Salah satu langkah yang ditempuh pemerintah untuk meningkatkan

kepatuhan membayar zakat bagi Umat Muslim adalah dengan menerapkan

peraturan dimana pembayaran zakat diperhitungkan sebagai komponen pengurang

penghasilan kena pajak atau dalam aturan perpajakan disebut “pengurang

penghasilan bruto” yang berlaku secara nasional. Sesuai Undang-Undang Nomor

36 Tahun 2008 tentang PPh pada Pasal 9 ayat (1) menyebutkan bahwa:

“pengeluaran-pengeluaran tertentu tidak boleh dikurangkan dalammenentukan besarnya penghasilan kena pajak kecuali zakat ataspenghasilan yang nyata-nyata dibayarkan oleh Wajib Pajak orang pribadipemeluk agama Islam dan/atau WP dalam negeri yang dimiliki olehpemeluk agama Islam kepada badan Amil Zakat yang dibentuk dandisahkan oelh pemerintah”.

Seharusnya kebijakan ini akan lebih meringankan beban wajib pajak

sehingga antusias umat muslim membayar zakat meningkat. Namun pelaksanaan

peraturan ini masih belum efektif akibata danya missed communication antara

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Ditjen Pajak. Ditjen Pajak hanya

menerima pembayaran zakat dan bukti setor zakat yang dikeluarkan oleh

BAZNAS pusat saja, sehingga bukti setor zakat yang dikeluarkan oleh Badan

Amil Zakat Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) belum diterima sebagai bukti

pengurang penghasilan kena pajak dalam pengisian SPT Tahunan Wajib Pajak

Orang Pribadi. Padahal dari segi kekuatan hukum sebagai organisasi pengelola

zakat dan bukti setor yang dikeluarkannya, tidak ada perbedaan antara BAZNAS

Pusat dan Daerah. Badan Amil Zakat memiliki kekuatan hukum yang sama di

semua tingkatan. Hal ini menunjukkan bahwa perhatian pemerintah terhadap

60

manajemen pengelolaan zakat masih sangat kurang dibanding perhatian dan

fasilitas yang diberikan kepada perpajakan dan orang-orang didalamnya.

Sosialisasi akan peraturan ini pun masih minim. Beberapa wajib pajak

yang ditanyai peneliti bahkan belum tahu soal peraturan tersebut. Sehingga

mereka tetap membayar double tax karena zakat yang mereka bayarkan belum

diperkurangkan dari jumlah pajak terutang mereka. Sebagian yang telah

mengetahui pun masih merasa enggan untuk melaporkan pembayaran zakat untuk

kredit pajak mereka dengan alasan belum adanya mekanisme yang jelas dan

merasa repot untuk mengisi SPT PPh, melaporkan dan mengaitkannya lagi

dengan zakat.

Zakat yang ditetapkan sebagai kredit pengurangan pajak pastinya akan

mengurangi penerimaan negara secara matematis. Misalnya saja, jika seorang WP

PPh Orang Pribadi harus dikenakan pajak 5%, maka dengan dijadikannya pajak

sebagai pengurang pajak, WP hanya akan membayar 2,5%. Tentunya akan banyak

Wajib Pajak yang memanfaatkan kebijakan ini, sehingga akan mengurangi

pendapatan pajak.

Namun hal tersebut tidak terjadi pada Negara Malaysia yang telah

menerapkan kebijakan ini sejak lama. Bahkan menurut data, penerapan zakat

sebagai kredit pajak meningkatkan penerimaan keduanya di tiap tahunnya. Dalam

Islam diajarkan bahwa semakin banyak kita menyedekahkan zakat (harta) kita ke

jalan Allah, maka harta kita tidak akan berkurang, tapi akan bertambah. Hal ini

membuktikan bahwa ajaran Islam tidak bisa dilihat secara matematis.

61

Jadi dapat peneliti simpulkan bahwa kewajiban membayar zakat

memiliki prioritas lebih utama yang seharusnya dijalankan oleh umat Muslim,

namun masih minimnya kesadaran, aqidah, keimanan, perhatian pemerintah dan

law enforce pajak yang lebih kuat yang menyebabkan sebagian umat Muslim di

Indonesia masih lebih taat pada kewajiban pajak dibanding zakatnya. Sehingga

kriteria pertama nilai Ketauhidan belum dilaksanakan oleh Pemerintah.

Kedua, dalam Islam, kewajiban pajak bukan karena adanya harta,

melainkan karena adanya kebutuhan mendesak negara untuk segera dibiayai untuk

mencegah kemudharatan. Hal ini memang memiliki tujuan yang sama dengan

pengenaan pajak di Indonesia, dimana pajak ini digunakan untuk pembangunan,

kesejahteraan masyarakat, dan pengentasan kemiskinan, yang juga merupakan

usaha-usaha untuk mencegah kemudharatan yang dimaksud dalam Islam. Inilah

juga yang merupakan salah satu mengapa umat muslim diwajibkan membayar

zakat dan pajak, karena mereka memiliki tujuan dan penggunaan yang berbeda.

Dimana zakat diperuntukkan untuk kedelapan golongan ashnaf sedangkan pajak

untuk membiayai kebutuhan negara.

Namun yang berbeda antara pajak dalam Islam dan perpajakan di

Indonesia adalah dalam hal kebijakan pelaksanaannya. pajak dalam Islam hanya

bersifat situasional. Ia dihapuskan bila negara sudah dapat memenuhi

kebutuhannya dari sumber pendapatan lainnya. Sedangkan di Indonesia, pajak

dikenakan terus menerus. Bahkan tanpa disadari, umat Muslim dikenakan pajak

sejak lahir sampai mati.

62

Peranan pajak di kota Makassar juga sangat besar. Peneliti bahkan dapat

mengatakan bahwa kota Makassar hidup dan bergantung dari pajaknya. Karena

hampir seluruh aktivitas dan kebutuhan negara/daerah dibiayai dari uang pajak. Di

era saat ini, dimana Indonesia merupakan negara yang sedang gencarnya

berkembang, pemerintah memiliki kebutuhan dan pengeluaran yang begitu besar

untuk membiayai pembangunan negaranya. Ditambah pemberantasan kemiskinan

juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit.

Senada dengan Chapra yang berpendapat bahwa sungguh tidak realistis

bila sumber pendapatan negara-negara terutama negara Muslim saat ini harus

terbatas pada penghasilan zakat, sedekah, ataupun infaq. Situasi telah berubah dan

negara perlu melengkapi sistem pendapatan baru yang menyertakan realitas

perubahan, terutama kebutuhan massal terhadap infrastruktur sosial dan fisik bagi

sebuah negara berkembang dan modern yang efisien serta komitmen untuk

merealisasikan maqasid dalam konteks sekarang ini.11

Selain itu, menurut salah satu narasumber yang peneliti wawancarai

berpendapat: “Pajak di Indonesia itu bersifat muamalah. Dalam artian bahwa

pemungutan pajak ini boleh dilaksanakan selama tidak ada larangannya dalam

agama.”. Dan sampai saat ini, Majelis Ulama Indonesia (MUI) belum pernah

mengeluarkan fatwa haram ataupun larangan terhadap pemungutan pajak di

Indonesia.

Sebenarnya ada alternatif lain yang untuk menambah penghasilan negara

selain pajak, yaitu utang. Namun selama ini utang (terutama utang luar negeri)

11 Chapra, Umar, M. DR, Islam dan Pembangunan Ekonomi, GIP, Jakarta 2000 h. 159

63

selalu mengandung konsekuensi riba, ditambah utang luar negeri berpotensi

membuat Indonesia tergantung pada negara tersebut. Mereka dapat mempengaruhi

dan mengontrol kebijakan-kebijakan di Indonesia untuk keuntungan mereka,

maka pilihan pajak dianggap solusi lebih baik dan utama.

Namun yang terjadi di Indonesia berbeda. Uang dari perpajakan lebih

banyak yang dikorupsi dan digunakan tidak semestinya oleh oknum pemerintahan

yang rakus akan kekayaan dunia. Bahkan uang pajak dikorupsi di setiap lapisan,

dari pusat hingga turun ke daerah, sehingga dana pajak yang sampai ke tujuan

semestinya hanya seberapa dari dana awal yang seharusnya didistribusikan. Uang

pajak tidak maksimal digunakan untuk membiayai negara dan kesejahteraan

masyarakatnya. Dan hal ini jelas sudah tidak sesuai dengan nilai tauhid dan

pembolehan pajak oleh Islam diatas.

Ketiga, sumber pajak berasal dari sesuatu yang halal. Artinya subjek dan

objek yang dikenakan pajak merupakan sesuatu yang tidak diharamkan oleh

Islam. Seperti diketahui, Allah Swt memberikan kebebasan manusia dalam

melaksanakan aktivitasnya di bumi selama hal itu tidak dilarang dalam Islam.

Namun sayangnya, kriteria ini tidak dipenuhi dalam sistem perpajakan di

Indonesia.

Pajak Penghasilan (PPh) tidak mempersoalkan sumber halal atau haram

dari penghasilan tersebut. Selama pribadi atau suatu badan merupakan subjek atau

objek pajak, maka penghasilannya tetap akan diambil pajaknya. Contohnya saja

bunga bank, yang telah difatwakan haram oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI)

64

atau penghasilan dari usaha yang jelas haram hukumnya dalam Islam, seperti

rumah bordir, diskotik yang menjual minuman keras, perjudian, dan sebagainya.

Begitu pula dengan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Selama

suatu tanah dan/atau bangunan memenuhi kriteria objek kena pajak, tanpa

memperhatikan aktivitas apa yang dilakukan di bangunan tersebut, akan

dikenakan pajak sesuai ketentuan. Sehingga, bangunan yang ditempati untuk

prostitusi (rumah bordir), bangunan yang dijadikan diskoti pun akan dikenakan

pajak.

Tentu saja pajak dari sumber seperti ini sudah haram hukumnya bagi

Islam. Sehingga pemungutan pajak untuk penghasilan seperti ini sudah tidak

sesuai dengan nilai syariat Islam. Hukum haram ini akan terus melekat pada uang

pajak tersebut, sehingga distribusi dan penggunaan dari uang pajak ini (berasal

dari yang haram) nantinya menjadi tidak berbekah dan ada unsur haramnya.

Seorang narasumber memberi perumpamaan:

“Jika suatu saat sebuah komunitas ingin membangun sebuah masjid danmeminta sumbangan ke pemerintah, dan diberikan. Padahal sumbanganini berasal dari uang pajak yang telah bercampur yang halal dan haram,bagaimana mi itu? Walaupun niatnya sebenarnya sudah mulia, namunkarena dibangun dari sesuatu yang ada unsur haramnya, tentu saja akanmengurangi berkah pembangunan mesjid tersebut.”12

Sehingga untuk hal ini, sistem perpajakan di Indonesia tidak sejalan

dengan nilai tauhid (kriteria ketiga) dalam Islam, karena apa yang dilakukan tidak

sesuai dengan perintah dan ajaran Allah Swt, dengan artian, kita menjalankan

sesuatu yang diharamkan oleh Agama.Berdasarkan hasil pemaparan peneliti

mengenai ketiga kriteria nilai Tauhid dalam Sistem Perpajakan di Indonesia.

12 Argumen oleh Pakar Ekonomi islam, Ketua MES Dr. Muhlis Sufri sumber Artikel MES

65

Peneliti menyimpulkan secara garis besar, pelaksanaan perpajakan di Indonesia

belum menerapkan nilai Islam (Tauhid) didalamnya. Namun dari segi tujuan

filosofis dari pengenaan pajaknya masih sejalan dengan tujuan pajak dalam Islam.

Oleh karena itu, pelaksanaannya masih bersifat muamalah selama sebagian besar

warga negara masih ikhlas dan sukarela membayarkan pajaknya.

D. Nilai Keadilan dalam perpajakan

Keadilan dalam Islam berarti “Tidak mendzalimi dan tidak pula

didzalimi”. Konsep keadilan dalam Islam mengandung nilai ukhuwah

didalamnya. Nilai ukhuwah adalah rasa kasih sayang sehingga selalu berlaku adil

antar sesamanya. Sistem perpajakan di Indonesia yang berasal dari kapitalisme

memiliki konsep nilai keadilan yang berbeda dengan konsep Islam. Menurut

kapitalisme klasik, adil berarti “Anda berhak mendapatkan apa yang Anda

upayakan dan Anda berkewajiban sesuai kemampuan Anda”. Perbedaan konsep

keadilan inilah yang membuat nilai-nilai keadilan menurut Islam belum

terjewantahkan dalam konsep perpajakan di Indonesia, bahkan kadang

mendzalimi.

Sistem perpajakan yang adil apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu:13

a. Pengenaan pajak tidak mendzalimi atau memberatkan rakyat untuk

membayarnya.

b. Beban pajak tidak bersifat kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk

memanggungnya (bernilai ukhuwah) dan didistribusikan secara merata

terhadap semua orang yang mampu membayar.

13 Chapra, Umar, M. DR, Islam dan Pembangunan Ekonomi, GIP, Jakarta 2000 h. 162

66

c. Dana pajak yang terkumpul didistribusikan dan dibelanjakan secara adil

bagi tujuan yang karenanya pajak dikenakan.

Karakteristik pertama dapat dinilai dari pembebanan pajak terhadap

wajib pajaknya di Indonesia. Wajib pajak dibebankan sekurang-kurangnya tiga

macam pajak, yaitu Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tanpa disadari, sebenarnya ketiga pajak ini

dipotong dari sumber yang sama, yaitu penghasilan wajib pajak sehingga terjadi

double tax (pajak berganda). Saat penghasilan diterima, penghasilan tersebut telah

dipotong PPh, ketika wajib pajak mengkonsumsi suatu barang, secara tidak

langsung Ia dikenakan PPN yang melekat pada barang konsumsi tersebut, dan

mereka masih harus dikenakan PBB atas tempat tinggal mereka.

Ketika peneliti mempertanyakan apakah pajak berganda ini termasuk

bentuk kedzaliman yang tidak mencerminkan nilai keadilan dalam Islam, berikut

pendapat masing-masing:

“Kita tidak boleh terlalu ekstrem mengatakan itu mendzalimi, tidak jugakok. Karena penggunaan dari pemungutan ketiga pajak ini berbeda.Namanya saja lain, jadi tentu saja berbeda. Penggunaan PPh lain, PPNlain, PBB lain. Namun mungkin tarifnya, terutama PPN yang kurangsesuai dengan Islam.”14

Hal ini senada dengan pendapat narasumber yang lain:

“Pajak itu kan berdasarkan Aktivitas. Dan ketiga aktivitas pajak tersebutberbeda. Apakah ini mendzalimi atau ada ketidakadilan, walaupundipungut seperti itu sepanjang maksimum pemanfaatannya dimasyarakat, tidak masalah menurut saya. Toh dalam pemungutannya adabatasan sesuai kemampuan, terutama di PPh.”15

14 Wawancara dengan Sekretaris Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah(BAPPEDA) Kota Makasar tertanggal 24 januari 2015

15 Wawancara dngan Salahsatu Pegawai di Kantor BAPPEDA tertangal 24 januari 2015

67

Selain itu, penghasilan yang kena pajak pun memiliki tarif yang

disesuaikan dengan lapisan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dari penghasilan

masing-masing wajib pajak. Misalnya seorang Direktur BUMN pastinya memiliki

beban PPh yang lebih besar dibandingkan beban PPh seorang PNS tingkat IIA

karena mereka memiliki range penghasilan yang berbeda. Sehingga tarif

proposional Pajak Penghasilan PPh yang disesuaikan dengan kemampuan dan

besarnya penghasilan wajib pajak ini masih mengandung nilai keadilan

didalamnya.

Sama halnya dengan pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

Besarnya PBB yang dibebankan kepada wajib pajak disesuaikan dengan kelas

atau nilai tanah (bumi) dan/atau bangunan yang menjadi objek pajak yang disebut

Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). Artinya semakin luas tanah, semakin besar dan

mewahnya bangunan, semakin besar manfaat dari sebuah tanah dan bangunan,

maka akan semakin besar pula PBB yang dibebankan. Nilai Jual Objek Pajak

(NJOP) ditetapkan per wilayah berdasarkan keputusan Menteri Keuangan dengan

mendengar pertimbangan gubernur yang dinilai berdasarkan:

a. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual-beli yang terjadi secara

wajar.

b. Perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya

berdekatan dan fungsinya sama dan telah diketahui harga jualnya.

c. Nilai perolehan baru.

d. Penentuan Nilai Jual Objek Pengganti.

Pengenaan PBB tidak melihat siapa dan besarnya penghasilan wajib

pajak. PBB hanya dilihat dari objeknya, yaitu tanah (bumi) dan bangunan. Namun

68

secara logika, kelas atau Nilai Jual dari Objek Pajak (NJOP) bisa mencerminkan

kemampuan dan tingkat penghasilan dari subjek yang memiliki/ memanfaatkan/

menguasai tanah dan/atau bangunan objek PBB tersebut.

Misalkan saja bangunan rumah. Rumah merupakan tempat tinggal bagi

seluruh manusia. Sebisa mungkin seseorang akan menciptakan hunian tempat

tinggal yang nyaman sesuai dengan keinginan. Keinginan dan kenyamanan

bersifat relatif. Semuanya kembali bergantung dan disesuaikan dengan

kemampuan mereka, dalam hal ini, penghasilan. Dengan penghasilan yang

semakin besar, seseorang cenderung akan membangun atau memiliki hunian

dengan kelas atau nilai yang lebih tinggi. Karena kemampuan (penghasilan)

seseorang sangat berbanding lurus dengan selera, ekspektasi, dan kebutuhan

mereka.

Jika ingin mengambil sebuah perbandingan, Seorang profesor yang

bermukim di Kompleks Perumahan Dosen Tamalanrea, dengan tingkat

penghasilannya yang tinggi, kemungkinan besar akan memiliki bangunan rumah

yang besar dan mewah. Sedangkan seorang nelayan yang bermukim di

perkampungan nelayan di daerah Salodong, memiliki rumah tipe 36 yang

sederhana. NJOP dari tanah dan bangunan rumah milik seorang profesor diatas

pastinya lebih tinggi dan besar dibanding NJOP milik seorang nelayan tadi,

sehingga beban PBB keduanya pastilah berbeda. Sang profesor akan menanggung

beban PBB yang lebih besar dibanding sang nelayan tadi.

Berangkat dari pengamatan ini, peneliti menilai bahwa, seperti halnya

Pajak Penghasilan (PPh), pengenaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) juga masih

69

mengandung arti nilai keadilan menurut Islam. Seperti halnya PBB, Pajak

Pertambahan Nilai (PPN) juga bersifat objektif, dimana seluruh barang konsumsi

dikenakan pajak dengan tarif yang sama, yaitu 10% . PPN tidak memandang

subjek, status (kaya, miskin, muslim, non-muslim), umur (anak-anak atau dewasa)

dan penghasilan dari pemakai barang konsumsi tersebut. Bayi yang baru lahir pun,

yang notabene belum memiliki penghasilan, tetap akan dikenakan PPN saat

mengkonsumsi susu formula. Bahkan orang mati sekalipun, saat dikuburkan

masih dikenakan pajak. Sehingga siapapun ia, apakah dia berpenghasilan atau

tidak, kaya atau miskin, dalam keadaan apapun akan dikenakan beban pajak yang

sama saat mengkonsumsi barang yang terkena PPN. Jika diliat dari segi ini, tarif

PPN dinilai kurang proporsional dan cenderung mendzalimi.

Salah satu narasumber berpendapat:

“Disinilah kekurangan dari PPN ini. Namun jika PPN ini ingindiproposionalkan, maka harus ditinjau ulang lagi. Namun pertanyaanyang muncul adalah bagaimana caranya diimplementasikan dimasyarakat dengan cara proporsional pada barang konsumsi tersebut,sementara kita tidak bisa membatasi konsumsi seseorang.”16

Sehingga dapat peneliti simpulkan, bahwa pengenaan beban PPh dan

PBB dengan tarif yang cenderung proposional tidak akan memberatkan wajib

pajak untuk membayarnya. Namun pengenaan PPN walaupun bersifat proposional

pada tingkat konsumsi masyarakat, tetap saja sedikit bernilai mendzalimi karena

dikenakan tanpa memandang status dan berulang-ulang kepada masyarakat.

Karena mereka menyadari pentingnya peran pajak terhadap pembangunan

nasional di Indonesia. Dan sebagai warga negara yang baik, lewat pajak mereka

16 Wawancara dengan Pegawai kantor Pajak Makassar madyabapak Ld. Sarifin tertanggal12 januari 2015

70

bisa ikut berpartisipasi membangun negeri. Banyak yang berpendapat bahwa

pajak yang mereka bayarkan akan kembali mereka rasakan manfaatnya melalui

fasilitas publik yang disediakan oleh pemerintah.

Namun, meskipun demikian, pemungutan pajak yang berganda dan terus

menerus ini, menurut Islam, tentu saja sifatnya mendzalimi dan tidak adil bagi

umat Muslim. Mereka diberi beban yang begitu banyak dengan semua jenis-jenis

pajak yang ada, padahal disamping itu mereka juga telah diwajibkan membayar

zakat.

E. Nilai Sosial dalam Perpajakkan

Nilai dan etika Ekonomi Islam bertujuan untuk mewujudkan keadilan

sosial dalam masyarakat, merealisasikan kepedulian sosial, membangun

solidaritas ekonomi, memerangi kemiskinan dan kebodohan.

Selain itu, Ekonomi Islam ingin menghilangkan strata sosial yang

diakibatkan adanya perbedaan penghasilan, berusaha mengeliminasi bentuk

eksploitasi ekonomi, serta mengupayakan terwujudnya tingkat kesejahteraan yang

sama dalam masyarakat, namun demikian tetap mengakui adanya perbedaan

kekayaan yang dimiliki oleh individu. Dalam masyarakat terdapat individu yang

beragam penghasilan dan tingkat kehidupannya, akan tetapi Islam berusaha

memenuhi tingkat kebutuhan dasar yang diperlukan oleh masyarakat, hal itu

dijalankan dengan mengimplementasikan konsep Pajak dalam Islam

Pajak juga harus sejalan dengan pemikiran salah satu sumber yang

peneliti wawancarai yang mengatakan bahwa idealnya pemungutan pajak juga

menerapkan nilai ukhuwah. Nilai ukhuwah sarat dengan rasa persaudaraan dan

71

kasih sayang dalam Islam. Menurut Beliau, penerapan nilai ukhuwah dalam

pemungutan pajak adalah dari segi besaran beban pajak yang harus dibayar oleh

wajib pajak haruslah mengikuti kemampuan membayar mereka pada saat itu.

Beliau mengasumsikan bahwa terkadang pada suatu waktu, seseorang memiliki

kebutuhan dan pengeluaran yang lebih besar bahkan sangat besar dibandingkan

waktu-waktu biasanya (normal). Jika di saat seperti itu, mereka juga masih harus

dibebankan untuk membayar pajak dengan jumlah yang sama dengan tingkat

kemampuan yang berbeda dari biasanya, tentu saja ini tidak mencerminkan kasih

sayang dan persaudaraan dalam Islam. dimana seharusnya dalam Islam, mereka

lah yang seharusnya dibantu oleh Negara, sebagai wujud persaudaraan dan tolong

menolong antar sesama. setidaknya dengan keringanan dalam besarnya pajak

yang harus dibayarkan atau membebaskan dari kewajiban pajaknya untuk saat itu.

Ini berarti, idealnya menurut Islam, pajak dipungut disesuaikan dengan keadaan

dan kondisi terkini masing-masing masyarakat.

Namun nilai Ukhuwah ini belum teraplikasikan di sistem perpajakan di

Indonesia. Sebagai sebuah sistem yang lahir dari kapitalisme, perpajakan di

Indonesia masih mengenakan pajak atas penghasilan dan tingkat konsumsi wajib

pajaknya. Mereka tidak memperhitungkan adanya kondisi-kondisi luar biasa yang

tidak dapat dikontrol oleh manusia. Namun untuk menerapkan praktik nilai

ukhuwah ini dalam sistem perpajakan di Indonesia, tentunya hal ini harus dikaji

terlebih dahulu terutama tentang bagaimana wujud implementasinya pada kondisi

perpajakan di Indonesia, bagaimana manajemennya, pengukuran kemampuannya,

72

dan syarat-syarat pengurangan pajak pada waktu tertentu tersebut. Sehingga hal

ini, akan sama sulitnya jika kita ingin memproporsionalkan tarif PPN.

Karakteristik ketiga dari perpajakan yang adil dilihat dari sisi distribusi

dan belanja dari uang pajak. Alasan utama pembolehan pajak dalam Islam adalah

bahwa pajak dipungut untuk kepentingan kemaslahatan umat dan menjunjung

nilai keadilan. Penghasilan pajak masuk kedalam pendapatan yang digunakan

menutupi seluruh biaya dan belanja negara. Jadi untuk mengukur keadilan dari

sisi distribusi ini, kita harus melihat bagaimana alokasi belanja dan pengeluaran

pemerintah untuk pembangunan dan kesejahteraan rakyatnya seperti

pembangunan sarana prasana, kesehatan, pendidikan, dan pemberantasan

kemiskinan.

Nilai keadilan dalam distribusi/alokasi belanja negara menurut Islam

tidak berarti bahwa jumlah alokasi ke setiap fungsi harus sama. Adil dilihat dari

seimbangnya kebutuhan atau kepentingan negara terhadap fungsi tertentu dengan

jumlah yang dialokasikan kepadanya. Hal ini senada dengan pendapat salah satu

narasumber yang mengatakan:

“Distribusi yang dikatakan adil itu ketika ia sesuai dengan kebutuhannegara saat itu. Negara paling membutuhkan apa, misalnya, nah mestinyaalokasinya lebih besar kesana...”17

Menurut pengamatan peneliti, kebutuhan terpenting Indonesia saat ini

adalah pembangunan sosialnya, yaitu kebutuhan akan fasilitas publik (sarana dan

prasarana), kesehatan, pendidikan, dan kesejahteraan sosial (meminimalisir

17 Wawancara dengan Pakar Ekonomi Islam Dr. Muslimin Kara,M.Ag tertanggal 23februari 2015

73

kemiskinan). Sehingga membiayai fungsi-fungsi tersebutlah yang menjadi tujuan

pokok pemungutan pajak (kemaslahatan umat).

Persentase untuk keempat fungsi tersebut masih rendah dan belum sesuai

dengan kebutuhan aktual masyarakat Indonesia saat ini. Lebih dari separuh

belanja APBN habis untuk belanja pegawai, yaitu membayar gaji pegawai.

Sebenarnya pembayaran gaji untuk pegawai juga termasuk dalam usaha

mensejahterahkan hidup umat (pegawai itu sendiri), namun hal ini tidak bisa

menaikkan taraf hidup ekenomi rakyat dan terdapat ketidakadilan didalamnya

karena yang sejahtera hanyalah pegawai-pegawai pemerintah (PNS dan BUMN)

saja, sedangkan rakyat lain yang kebanyakan wirausahawan, pegawai swasta,

pekerja lepas, buruh, dll tidak mendapatkan kesejahteraan tersebut.

Alokasi untuk pendidikan berada di posisi ketiga setelah ekonomi, yaitu

sebesar 10,02%. Persentase ini masih jauh dari anggaran pendidikan sebesar 20%

dari APBN yang selama ini diwacanakan oleh pemerintah. Lebih besarnya

persentase untuk fungsi Ekonomi dianggap cukup beralasan, karena pertumbuhan

ekonomi sangat dibutuhkan untuk negara berkembang seperti Indonesia.

Keadilan distribusi untuk alokasi pembangunan juga banyak mendapat

sorotan masyarakat. Pembangunan di Indonesia masih terpusat di daerah Pulau

Jawa, khususnya, Ibu kota negara, Jakarta. Seperti yang dikutip dari media online,

Jakarta45 Wordpress, yang mengatakan bahwa hampir 70% alokasi dana APBN

diperuntukkan pembiayaan pembangunan di Pulau Jawa. Dengan kata lain,

wilayah-wilayah lain Indonesia hanya kebagian 30% APBN. Alokasi ini tentu saja

tidak adil dan proporsional. Karena seharusnya wilayah-wilayah di Pulau Jawa

74

yang lebih membutuhkan pembangunan, terutama di daerah-daerah pinggiran dan

terpencil di kawasan Papua dan Perbatasan. Fasilitas publik berupa sarana dan

prasana seperti jalan, jembatan, rumah sakit, dll masih sangat minim di daerah-

daerah seperti ini, sehingga sangat nampak kesenjangan dan tidak meratanya

pembangunan di Indonesia.

Dari segi penerapan dan pelaksanaan musyawarah dalam perpajakan di

Indonesia memang sudah baik. Hal ini dilihat dari setiap rapat/musyawarah baik

itu berskala kecil ataupun besar, secara internal maupun eksternal atas setiap

tindakan atau keputusan yang akan diambil. Dirjen Pajak juga melakukan banyak

koordinasi dalam pelaksanaan perpajakan. Selain itu, pihak Pajak juga selalu

melakukan diskusi terbuka dengan publik perihal perpajakan melalui media

elektronik, media cetak, dll. Namun kualitas dari proses dan hasil dari

musyawarah tersebut masih belum mencerminkan aspirasi, kebutuhan, dan

kepentingan masyarakat, sehingga hasil dari musyawarah tersebut masih sering

mengecewakan bagi masyarakat Indonesia.

Penerapan nilai nilai islam yang lainnya seperti nilai Kebebasan dalam

Sistem Perpajakan di Indonesia telah cukup diterapkan. Nilai kebebasan tercermin

dari diterapkannya Self Assessment System dimana wajib pajak diberi kebebasan

dan kepercayaan untuk menghitung, melapor, dan menyetorkan utang pajaknya.

Namun kebebasan yang diberikan oleh pemerintah harus dibayar dengan

kejujuran dan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. sehingga

kesuksesan Sistem Self Assessment dapat menjadi ukuran seberapa besar nilai

kebebasan diterapkan. Sejauh ini sistem ini telah cukup berhasil dalam

75

pelaksanaanya terbukti dengan semakin meningkatnya jumlah wajib pajak, jumlah

penerimaan pajak, serta kepatuhan membayar wajib pajak dari tahun ke tahun.

Penerapan nilai Amanah dalam Sistem Perpajakan di Indonesia belum

dijalankan dengan baik oleh Ditjen Pajak. Hal ini ditinjau dari kinerja Dirjen

Pajak yang masih fluktuatif di tiap tahunnya, produktivitas pegawai pajak, serta

masih banyaknya mafia pajak dan kasus korupsi dalam instansi pajak. Hal

tersebut menyebabkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Dirjen Pajak

mengalami penurunan. Menurunnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap

Dirjen Pajak dalam mengolah pajak negara menunjukkan bahwa pemerintah

belum bisa menerapkan nilai Amanah dalam pelaksanaan perpajakan di Indonesia

44

76

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didukung data dan informasi yang

telah dikemukakan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa Konsep Pajak

dalam Perspektif Islam adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan data dan hasil pembahasan yang berangkat dari analisis penulis

menunjukkan bahwa penerapan Konsep Islam belum sepenuhnya diterapkan

dalam Sistem Perpajakan di Indonesia khususnya kota Makassar. Padahal

seharusnya konsep Islam ini bisa diterapkan dengan baik dalam perpajakan,

karena nilai-nilai Islam bersifat universal dan dapat diterapkan bukan hanya

di negara Islam

B. Saran

1. Pemerintah harus lebih peka, bijak, adil, dan tidak mementingkan

kepentingan diri sendiri atau kelompok tertentu dalam mengambil keputusan

yang menyangkut kepentingan hajat hidup masyarakat Indonesia, terutama

perpajakan. Sehingga peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan tidak

memberatkan, bersifat netral, dan tidak ada konspirasi didalamnya yang

akhirnya bisa menimbulkan pihak-pihak yang terdzalimi karenanya.

2. Pemerintah harus lebih mengoptimalkan mekanisme zakat sebagai kredit

pengurang pajak bagi wajib pajak Muslim, sehingga hal ini dapat lebih

meringankan beban mereka. jika peraturan ini bisa efektif, maka secara tidak

77

langsung akan melahirkan keseimbangan diantara kepatuhan membayar pajak

dan zakatnya. Selain itu meningkatkan sosialisasi tentang pembayaran zakat,

bukan hanya memprioritaskan untuk peningkatan penerimaan pajak saja.

3. Pemerintah harus lebih memperhatikan keadilan dalam distribusi pajak

karena hal ini berkaitan dengan kebutuhan dan kepentingan untuk

mensejahterakan masyarakat Indonesia sebagai tujuan awal dari pemungutan

pajak di suatu negara. Dan sudah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk

lebih peka dengan kepentingan masyarakat.

C. Keterbatasan

1. Penulis menyadari bahwa penelitian ini masih terdapat keterbatasan yang

menyebabkan hasil penelitian ini masih sangat minim, dimana masih sedikit

literatur yang membahas mengenai pajak syariah (dalam Islam) dan bahkan

belum mendapatkan literatur yang mengaitkan nilai Islam dengan perpajakan

Indonesia, sehingga seluruh pembahasan dalam skripsi ini adalah murni

berasal dari hasil analisa peneliti semata, sehingga masih perlu dilakukan

pengkajian lebih mendalam.

2. Keterbatasan penelitian ini juga disebabkan terlalu luasnya tema yang

diangkat dalam skripsi ini, sehingga masih banyak yang belum terbahas dan

dianalisa oleh peneliti.

3. Keterbatasan jumlah dan kesempatan narasumber yang dapat diwawancarai

untuk lebih menggali tema perpajakan ini mengakibatkan referensi yang

diperoleh peneliti sangat sedikit dan terbatas. Data wajib pajak yang yang

78

masih sangat sedikit sehingga belum mencakup pandangan dan pendapat

wajib pajak secara keseluruhan.

4. Peneliti melakukan penelitian di kota Makassar, sehingga hasil analisa lebih

mengarah kepada fenomena dan narasumber yang berada di kota Makassar,

sehingga belum dapat menjangkau fenomena yang terjadi di kota-kota lain di

Indonesia.

79

DAFTAR PUSTAKA

Abi Wahab Abdul Wahab Bin Ahmad Bin Ali Bin Ahmad Al-Syafi’i. 973 H.Darul Kitab Al-Alamiyati

Ahmad Yani, Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah diIndonesia, (Jakarta: Rajawali Pers, 2009

Ash Shiddieqy, Hasbi. 1969. Bait al Mal. Yogyakarta : Matahari Masa

Chapra, Umar, M. DR, Islam dan Pembangunan Ekonomi, GIP, Jakarta 2000

Departemen Agama Republik Indonesia, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Jakarta,1987

Djazuli, A. Fiqih Siyasah. 2009 Jakarta: Kencana

Djuanda, Gustian dkk, Pelaporan Zakat pengurang Pajak penghasilan, Jakarta :Rajawali Pers

DR. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Si, Zakat Dalam Perekonomian Modern,2002(Jakarta: Gema Insani Press)

Gusfahmi, Pajak Menurut Syariah, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007

http://id.wikipedia.org/wiki/Berkas:Lambang_Kota_Makassar.jpeg

Imam Abu Ja’far Ath Thawawi Rahimahumullah, kitab Syarh Ma’ani Al-Atsar2/30-31

Iqbal, Muhammad, Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam, 2001,Jakarta : Gaya Media Pratama

Ismawan, Indra, Memahami Reformasi Perpajakan 2002, Elex MediaKomputindo Jakrta, 2001

Issawi, C, Ibnu Khaldun, Analysis of Economic Issues dalam Readings In IslamicEconomic Thought, Sadeq Editor, Longman Malaysia 1996.

Jalbani, G. N, The Sosio-Economic Thought oh Shah Wali Allah dalam readingsin Economic Islamic Thought editor Sadeq, Longman malaysia, 1996

Jamaluddin, Pengantar Perpajakan, Makassar : Alauddin University Press

Karim, Adi Warman (editor), Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam, Jakarta, IITIndonesia, cetakan kedua , januari 2002

80

Khaldun, Ibnu, Mukaddimah, diterjemahkan oleh Ahmadie Thoha, PustakaFirdaus, Cetakan kedua Jakarta 2000

Khan, M, A, Ajaran Nabi Muhammad SAW tentang Ekonomi, Bank Muamalat,Jakarta, 1996

Mardiasmo, Perpajakan, (Yogyakarta: CV. Anfi Offset, 2006),

Maskur, Faried Wijaya DR, Ekonomika Makro, BPFE Yogyakarta, cetakan ketiga1999

Muhammad MAG, Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islam.Salemba Empat Jakarta, 2002

Munawir,S, Drs. Perpajakan, Liberty Yogyakarta, Cetakan pertama 1992

Nuruddin Ali Mhd., 2006. Zakat Sebagai Instrumen Dalam Kebijkan Fiskal.Jakarta; PT. Raja Grafindo Persada

Perwataatmadja, Karnaen A. SE. M.PA. Perkembangan Sistem Ekonomi SelamaDaulah Abbasiyah I hingga tahun 656 H, Diktat makalah UniversitasIndonesia.

Qardhawi, Yusuf. DR, Norma dan Etika Ekonomi Islam, Gema Insani Press,cetakan keempat, 2002

Qardhawi, Yusuf. DR, Hukum Zakat. Jakarta; 1997 Pustaka Litera InterNusa

Rahmat soemitro, Pajak Penghasilan, bandung 1993

Robert W. McGee, 1997, The Ethics of Tax Evation and Trade Protection Froman Islamic Perspective, Commentaries on law & law Public Policy1:250-262

Sulaiman Abdullah, widodo dkk, system perpajakan modern ditinjau dari segiajaran Islam dalam Zakat dan Pajak, Jakarta yayasan binapembangunan 1991

Umer Chapra, Islam dan Tantangan Ekonomi, 2000, penerjemah Ikhwan AbidinB, Tazkia Institute

Untung Sukardji, Pokok-Pokok Pajak Pertambahan NilaiIndonesia, Jakarta: PTRajaGrafindo Persada, 2007

Zarkasyi Abdussalam, siyasah maliyah,Yogyakarta 1960

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Miming Lestari Makiki, lahir di Bone-bone pada

tanggal 29 Juni 1993. Anak Sulung dari empat

bersaudara, Puteri dari pasangan Bapak Drs. La Makiki,

M.Pd dengan Ibu Wa Zuhemi, S.Pd.i

Penulis mengawali pendidikan formal pada tahun 1998

di TK Kuncup Pertiwi, kemudian melanjutkan Sekolah

Dasar pada tahun 1999 di SDN 1 Liabuku dan pindah di SDN 1 Tomba, tamat

Sekolah Dasar pada tahun 2005, kemudian pada tahun yang sama melanjutkan

pendidikan Tingkat Madrasah Tsanawiah (MTS) di Pondok Pesantren (Ponpes)

Modern Putri Al-Amanah salah satu Pesantren Cabang Gontor dikota Baubau,

Sulawesi Tenggara (SULTRA) dan tamat pada tahun 2008. Selanjutnya pada

tahun yang sama pula penulis melanjutkan pendidikan di Madrasah Aliyah (MA)

di tempat yang sama pula dan tamat pada tahun 2011.

Melalui Seleksi Penerimaan Mahasiswa Baru jalur Ujian Masuk

Bersama-Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (UMB-PTAIN) pada tahun 2011,

penulis berhasil lolos seleksi dan terdaftar sebagai Mahasiswa Jurusan Ekonomi

Islam di bawah naungan Fakultas Syariah dan Hukum yang saat ini telah

dipindahkan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri

(UIN) Alauddin Makassar. Dan Alhamdulillah penulis berhasil menyelesaikan

studi pada tanggal 30 April tahun 2015.