konsep perhitungan pembiayaan standar pelayanan minimum...
TRANSCRIPT
Pusat Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan
Konsep Perhitungan
Pembiayaan
Standar Pelayanan Minimum
Bidang Kesehatan
• Disampaikan Pada Pertemuan BinwilPencegahan dan Pengendalian MasalahKesehatan Jiwa dan Napza
• Sorong, 31 Juli 2019
Outline
Pendahuluan01
Konsep Perhitungan
Pembiayaan SPM dengan
Tools Costing
02
Konsep & Upload Ke
Website03
Penutup04
Pendahuluan
ALLPPT
Layout
Clean Text
Slide
for your
Presentation
KLASIF IKASI URUSAN PEMERINTAHAN
PEMBAGIAN URUSAN
BERDASARKAN UU
23/2014
Urusan Konkuren➔ Urusan Pemerintahanyang dibagi antara Pemerintah Pusat danDaerah Provinsi dan Daerah KAB/KOTA danhal ini Menjadi Dasar Pelaksanaan OTONOMI DAERAH
Urusan Umum➔ Urusan Pemerintah Pusat yang dilimpahkan pelaksanaannya kepada gubernur dan bupati/walikota di wilayahnya masing-masing, misalnya urusan menjaga 4 konsensus dasar
SPM
(Pasal 11 (3))
HUBUNGAN PERUNDANG-UNDANGAN
DALAM PENERAPAN SPM
Terbitnya PP No.2 Tahun 2018 TTg
Standar Pelayanan Minimal
1. JENIS LAYANAN DANMUTU :- 2 Jenis Layanan dan
Mutu Propinsi- 12 Jenis Layanan dan
Mutu Kab/Kota
Peraturan Menteri Dalam Negeri
(Permendagri) No 100/2018 tentang
Penerapan SPM
PMK 4/2019 TENTANG STANDAR TEKNIS PENERAPAN SPM BIDANG KESEHATAN
Urusan Wajib
Pelaksanaan SPM
Mekanisme dan Strategi Penerapan
Mekanisme Pemenuhan
& Mutu SPM Kes
2. MUATAN MATERI- Pentunjuk Teknis- Standar SDM- Standar Barang Jasa
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PP NO 2/2018
STANDAR PELAYANAN MINIMAL ADALAH KETENTUAN MENGENAIJENIS DAN MUTU PELAYANAN DASAR YANG MERUPAKANURUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERHAK DIPEROLEHSETIAP WARGA NEGARA SECARA MINIMAL.
PELAYANAN DASAR ADALAH PELAYANAN PUBLIK UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN DASAR WARGA NEGARA.
DEFINISI
PELAYANAN DASAR TERDIRI ATAS
URUSAN PENDIDIKAN, KESEHATAN, PEKERJAAN UMUM, PERUMAHAN
RAKYAT, TRANTIBUMLINMAS DAN
SOSIAL
03
PERMENDAGRI 100/2018 Bab II Pasal 4
TAHAPAN PENERAPAN SPM
Get a modern
PowerPoint
Presentation
Get a modern
PowerPoint
Presentation
Add Text
Get a modern
PowerPoint
Presentation
Add Text
01
Get a modern
PowerPoint
Presentation
Add Text
Get a modern
PowerPoint
Presentation
Add Text
Get a modern
PowerPoint
Presentation
Add Text
02
Get a modern
PowerPoint
Presentation
Add Text
Get a modern
PowerPoint
Presentation
Add Text
Get a modern
PowerPoint
Presentation
Add Text
03
Get a modern
PowerPoint
Presentation
Add Text
Get a modern
PowerPoint
Presentation
Add Text
✓ jumlah dan identitas Warga Negara yang berhak
menerima
✓ jumlah barang dan/atau jasa yg sudah tersedia dan yg
dibutuhkan
✓ jumlah sarana, prasarana, dan sumber daya lainnya yang
tersedia dan yg masih dibutuhkan
PENGUMPULAN
DATA
PERHITUNGAN
KEBUTUHAN
PENYUSUNAN
RENCANA
PEMENUHAN
PELDAS
04PELAKSANAAN
PEMENUHAN
✓ menghitung selisih kebutuhan terhadap
ketersediaan barang dan/atau jasa dan sarana
dan/atau prasarana berdasarkan jumlah Warga
Negara penerima
✓ Menyusun kebutuhan untuk pemenuhannya
✓ RPJMD dan RKPD
✓ Renstra PD dan Renja PD sesuai dengan tugas
dan fungsi
✓ Menyediakan barang/jasa dan sarana prasarana
sesuai dengan standar teknis SPM
✓ Kerjasama antar daerah dalam pemenuhan
pelayanan dasar sesuai ketentuan UU
KEGIATAN PENYUSUNAN
SOSIALISASI DAN
KOORDINASI
INTEGRASI DALAM
DOKRENBANGDA
BIMBINGAN
TEKNIS
MONITORING
DAN EVALUASI
PENYUSUNAN
RENCANA
PEMENUHAN
PELDAS
ALLPPT
Layout
Clean Text
Slide
for your
Presentation
PERMENDAGRI 100/2018 tentang penerapan SPM Bab II Pasal 4:
Penghitungan kebutuhan pemenuhan pelayanan dasar;
Penerapan tools perhitungan pembiayaan program SPM:
1. Setiap kab/kota dan provinsi diminta mengupload ke website.
2. Dipantau : Kemenkes, Kemendagri, dan Bappenas
Dalam rangka memenuhi amanahPermendagri 100/2018 ; Maka perludibuat tools perhitungankebutuhan pemenuhan pelayanandasar bidang kesehatan.
FUNGSI STANDAR PELAYANAN MINIMAL
FungsiSPM
IndikatorKinerjaKepalaDaerah
MemperkuatPerformance
Based Budgeting
PemenuhanSDM
Kesehatan
PemenuhanStandar Jumlah
dan KualitasBarang atau
Jasa
654
Membantu peningkatan
kapasitas tenaga kesehatan
melalui dana dekonMeningkatkan
peran lintas
sektor
Koordinasi &
bimbingan:
rakerkesnas, binwil
terpadu, dll
Penyiapan
kebijakan/
pedoman
Mendukung peningkatan
sarana dan prasarana
melalui :
sarana fisik dan obat
melalui → dak fisik
operasional dilapangan
→ dak non fisik (bok)
Memenuhi kebutuhan
dokter spesialis dan
nakes dtpk (uu no. 23
th 2014)
PERAN PUSAT
PERAN PROV/KAB/KOTA
PERMENDAGRI 100/2018
Melakukan koordinasi
dengan
kementerian/lembaga
pemerintah non
kementerian dalam
sosialisasi Standar
Teknis dan Penerapan
SPM di daerah
Prov/Kab/Kota
Mengoordinasikan :
▪ Pendataan, pemutakhiran dan
sinkronisasi terhadap data secara
periodik
▪ Integrasi SPM ke dalam dokumen
perencanaan dan penganggaran daerah
▪ Perumusan strategi pembinaan teknis
penerapan SPM di Prov/Kab/Kota
▪ Pemantauan dan evaluasi SPM di daerah
Prov/Kab/kota
▪ Pencapaian berdasarkan laporan
penyelenggaraan pemda Prov/Kab/kota
Menyusun Rencana
Aksi Penerapan
SPM
Melakukan koordinasi
dengan
kementerian/lembaga
pemerintah non
kementerian dalam
sosialisasi Standar Teknis
dan Penerapan SPM di
daerah Prov/Kab/Kota
Melakukan
sosialisasi
penerapan SPM
kepada perwakilan
masyarakat
sebagai penerima
manfaat
Menerima dan menindaklanjuti
pengaduan
masyarakat
terkait
penerapan
SPM
Tim Penerapan SPM Prov/Kab/Kota
PENANGGUNG JAWAB :
GUBERNUR/BUPATI/WALI KOTA.
KETUA :
SEKRETARIS DAERAH
WAKIL KETUA:
KEPALA BAPPEDA
SEKRETARIS:
KEPALA BAGIAN TATA PEMERINTAHAN
ANGGOTA:KEPALA PERANGKAT DAERAH YANG MEMBIDANGI
URUSAN SPM, INSPEKTORAT, PENGELOLA
KEUANGAN DAN ATAU SESUAI KEBUTUHAN.
DITETAPKAN OLEH :
KEPALA DAERAH.
CONTOH INTEGRASI SPM DALAM DOKUMEN RKPD
STRATEGI DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH BAB IV
Infographic Style
UU No 23/2014 Tentang Pemerintahan Daerah
Rancangan revisi PP 38/2007 Ttg PembagianUrusan Konkuren
PP 12/2018 Sebagai pengganti PP 58/2005
Rancangan revisi Permendagri 13/2006(Nomenklatur Prokegda)
REGULASI TATA KELOLA KEUANGAN DAERAH
RANPERMENDAGRI TTG NOMENKLATUR PROGRAM DAN KEGIATAN URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PENGGANTI PERMENDAGRI 13/2006 (LAMPIRAN III)
KODE DAN DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) DI PROPINSI
KODE URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ Kegiatan
PROVINSI
01 URUSAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
SPM BIDANG KESEHATAN
01 02 KESEHATAN
01 02 xx 02 PROGRAM UKM RUJUKAN
01 02 xx 02 1 Penyediaan fasilitas kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa (KLB)
01 02 xx 02 2 Penyediaan fasilitas Kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau
berpotensi bencana
Dst....
PROGRAM Dst......
Lanjutan....
URUSAN/BIDANG URUSAN/PROGRAM/ Kegiatan
KABUPATEN/KOTA
SPM BIDANG KESEHATAN
01 02 KESEHATAN
01 02 xx 01 PROGRAM UKM RUJUKAN
01 02 xx 01 1 Pelayanan promotif dan preventif kesehatan ibu hamil
01 02 xx 01 2 Pelayanan promotif dan preventif kesehatan ibu bersalin
01 02 xx 01 3 Pelayanan promotif dan preventif kesehatan bayi baru lahir
01 02 xx 01 4 Pelayanan promotif dan preventif kesehatan balita
01 02 xx 01 5 Pelaksanaan promotif dan preventif kesehatan pada usia pendidikan dasar
01 02 xx 01 6 Pelayanan promotif dan preventif kesehatan pada usia produktif
01 02 xx 01 7 Pelayanan promotif dan preventif kesehatan pada usia lanjut
01 02 xx 01 8 Pelayanan promotif dan preventif kesehatan penderita hipertensi
01 02 xx 01 9 Pelayanan promotif dan preventif kesehatan penderita diabetes melitus
01 02 xx 01 10 Pelayanan promotif dan preventif kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat
01 02 xx 01 11 Pelayanan promotif dan preventif kesehatan orang terduga tuberkulosis
01 02 xx 01 12 Pelayanan promotif dan preventif kesehatan orang dengan resiko terinfeksi virus yang melemahkan
daya tahan tubuh manusia (HIV)
PROGRAM Dst......
KODE DAN DAFTAR PROGRAM DAN KEGIATAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM)
Konsep penghitunganpembiayaan spm melalui
tools costing
Perencanaan
Perhitungan Kebutuhan Biaya
Budgeting RKA-DPA Kab/Kota
Tools Costing
SICOSBIKES
Kode Mata
Anggaran
ALUR PENGANGGARAN SPM KESEHATAN
Keterkaitan SPM dan Perencanaan anggaran
SPM Perhitungan
Cost
Analisis & IntervensiBahan
Perencanaan
Anggaran/Tim
Anggaran
RAPBD
RAD
PASAL 5
PERMENKES N0 4/2019 TENTANG
PEMENUHAN MUTU PELAYANAN
DASAR PADA SPM
“Perhitungan pembiayaan
pelayanan dasar pada SPM
Kesehatan memperhatikan
berbagai sumber pembiayaan
agar tidak terjadi duplikasi
anggaran”
DASAR PERHITUNGAN KEBUTUHAN
PELAYANAN SPM
“ MAPPING Diperlukan sebagai
dasar integrasi kegiatan antara
Kegiatan SPM dengan Kegiatan
Program”
HUBUNGAN PERATURAN K/L PADA
PERHITUNGAN SPM KESEHATAN
Permendagri 100/2018
Perhitungan Kebutuhan
Pemenuhan Pelayanan
Dasar
Permenkes 4/2019
Teknik Perhitungan
Biaya
SISCOBIKES SPM
KESEHATAN
23
STANDAR PELAYANAN MINIMAL PROV, KAB/KOTA
BIDANG KESEHATAN
SIKLUS HIDUP
1. Pelayanan Kesehatan IbuHamil
2. Pelayanan Kesehatan IbuBersalin
3. Pelayanan Kesehatan pada Bayi Baru Lahir
4. Pelayanan Kesehatan Balita
5. Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar
6. Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif
7. Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut
PENYAKIT TIDAK MENULAR
1. Pelayanan KesehatanPenderita Hipertensi
2. Pelayanan KesehatanPenderita Diabetes Melitus
3. Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
PENYAKIT MENULAR
1. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
2. Pelayanan Kesehatan Orang dengan risiko terinfeksi HIV
1. Pelayanan kesehatan bagi penduduk terdampak krisis kesehatan akibat bencana dan/atau berpotensi bencana provinsi.
2. Pelayanan kesehatan bagi penduduk pada kondisi kejadian luar biasa provinsi.
PELAYANAN DASAR PADA SPM KESEHATAN
PROVINSI
PELAYANAN DASAR PADA SPM KESEHATAN KABUPATEN/KOTA
Prinsip perhitungan SPM
1. Penghitungan SPM Bidang kesehatan didasarkanpada detail kegiatan untuk penerapan SPM BidangKesehatan (Permenkes 4/2019)
2. Tools costing SPM mendefinisikan danmenjelaskan langkah operasional pencapaian SPM Bidang Kesehatan di tingkatProvinsi/Kabupaten/Kota sebagai acuan bagipemerintah daerah dengan memperhatikan potensidan kemampuan daerah.
3. Pola perhitungan pembiayaan SPM perlu tidakdouble counting pembiayaan, seperti yang telahdialokasikan JKN maka tidak perlu ada di kebutuhanSPM.
4. Mengintegrasikan kegiatan-kegiatan yang samapada kegiatan SPM seperti pendataan, ATK, dlldalam satu penghitungan pembiayaan sehinggaalokasi dapat efisien dan efektif.
Aplikasi Costing SPM
Total CostingProses
Perencanaandan Anggaran
MENGAPA PERLU ADA APLIKASI COSTING SPM
Tujuan Pembuatan tools
• Membantu pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan danpengganggaran untuk pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan sesuaipermenkes NO: 4/2019.
• Secara khusus tujuan yang ingin dicapai:
1. Menghitung besaran dan sumber pendanaan yang dibutuhkan pemerintahdaerah untuk mencapai target sasaran per tiap layanan SPM
• Membantu pemerintah daerah dalam penyusunan perencanaan danpengganggaran untuk pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan sesuaipermenkes NO: 4/2019.
1. Bahan kajian bagi daerah untuk melihat kesenjangan dalam pencapaianSPM dalam upaya menjaga mutu dan kualitas layanan
2. Bahan kajian umpan balik bagi pemerintah pusat untuk mereviewimplementasi SPM di daerah secara cepat.
Pemerintah daerah dapat menilai dan menentukan kewajaran biaya untukmelaksanakan suatu kegiatan (SPM) sehingga meminimalisir terjadipengeluaran yang kurang jelas yang menyebabkan anggaran tidak efisien.
Penentuan anggaran SPM berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas sehingga penentuan besaran alokasi setiap kegiatan lebih berbasisbukti.
Tools SPM dapat digunakan untuk memonitor dan mengevalusipencapaian hasil kegiatan SPM yang sedang berjalan setiap bulannyapada tahun berjalan bila mengisi data pada sheet KINERJA.
Membantu para pengelola program c.q kepala dinkes untuk mempersiapkanlaporan pertanggungjawaban kegiatan SPM pada akhir tahun, sesuai denganregulasi yang tertuang pada Permendagri 100/2018 tentang penerapan SPM.
Manfaat Tools
1
2
3
4
Membentuktim SPM
Mengevaluasi hasilcapaian
SPM sebelumnya
AnalisisSituasi
program SPM
(evidence based),
termasukpeta
ketersediaan& kebutuhan
satpras & SDM
Menentukkantujuan,
sasaran, target SPM
MenyusunRencanakerja &
Kegiatan, serta
perkiraanKebutuhandan sumber
dana
Memasukkan ke tools SPM, laluupload kewebsite
Tahapan kegiatan SPM di Daerah
INPUT
• Identitas
• Pendanaan
• Proyeksi
• Satpras
• Target
• SPM
• Kinerja
PENGOLAHAN
• Pivot Tables
HASIL
• Total Biaya per SPM
• Sumber Pendanaan
• Kemampuan Daerah Mendanai SPM
• Target dan BesaranPendanaan SPM 5 Tahun
Dinkes Provinsidan Kab/Kota
Sistematika Tools
Ms - Excel
Web Base Upload Website
Pengguna Kemendagri Kemenkes Bappenas
Konsep Perhitungan
• Menghitung biaya per aktivitas layanan SPM menurut komponen• Total Anggaran = orang * frekuensi * jumlah lokasi * hari * satuan biaya
• Satuan Biaya = Total Anggaran / output
• Proyeksi Total Aggaran untuk 5 tahun ke depan• Proyeksi total anggaran = Satuan biaya * output (pada tahun yang sama)
Hasil Analisis• Total Kebutuhan Anggaran dan Satuan Biaya per tahun per layanan SPM
• Proyeksi kebutuhan biaya lima tahun ke depan per layanan SPM (tanpa/dengan faktor inflasi)
Rincian Tool Perhitungan SPM
Aplikasi Tool Siscobikes
Berbasis Website
Berbasis
Excel
Tampilan Muka Excel(1)
Tampilan Muka (2)
Tampilan Muka (3)
Identitas
Pendanaan
Data Proyeksi
No Deskripsi
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Direkomendasikan isi yg kuning
1
Jumlah ibu hamil yang mendapatkan
pelayanan antenatal sesuai standar di
wilayah kerja kabupaten/kota tersebut
dalam kurun waktu satu tahun
Target yang akan dibiayai pemerintah
2
Jumlah ibu bersalin yang mendapatkan
pelayanan persalinan sesuai standar di
fasilitas pelayanan kesehatan di
wilayah kerja kabupaten/kota dalam
kurun waktu satu tahun
Target yang akan dibiayai pemerintah
3
Jumlah bayi baru lahir usia 0-28 hari
yang mendapatkan pelayanan
kesehatan bayi baru lahir sesuai
dengan standar dalam kurun waktu satu
tahun
Data tahun sebelumnya untuk dasar
penentuan target (bila ada)
Sasaran dari Target atau Kebutuhan Program SPM yang akan
dicapai per tahun (dalam %) berdasarkan rujukan data tahun
Mohon isikan dibagian warna hijau
Sarana Prasarana(faskes, SDM, Alat Penunjang, Obat)
Bagian ini bukan membuat daftar inventaris barang, tetapi menghitung kebutuhan alat, bahan habis pakai, dan peralatan
penunjang lainnya yang dibutuhkan untuk kegiatan SPM sesuai standar.
KEMBAL
ISARPRA
S 1
Alat Medis
No Sasaran Paket Alat Jenis alat Ketersediaan Kebutuhan Selisih Satuan BiayaTotal Biaya
1 Ibu hami l Set Pemeriksaan Kehami lan Stetoskop - -
Timbangan badan - -
alat ukur tinggi badan - -
Tens imeter dewasa - -
Pita LILA - -
Meteran/ metl ine - -
Doppler/l inac - -
Total Dana -
jumlah minimal
s tandar per
puskesmas
Target
No DeskripsiData tahun sebelumnya untuk dasar penentuan
target (bila ada)
Sasaran dari Target atau Kebutuhan Program SPM yang akan dicapai per tahun (dalam %) berdasarkan rujukan data tahun
terakhir
Jumlah sasaran secara absolut yang menjadi target program (100%)
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2020 2021 2022 2023 2024
Direkomendasikan isi yg kuning Mohon isikan dibagian warna hijau Secara otomatis pada bagian merah akan terisi (berisi formula) - Hanya untuk bagian ini
yang merah tidak di proteksi, jadi hati-hati agar formula tidak hilang
Bila angka absolut target 100% telah ada, maka di bagian merah dapat diisikan langsung dengan angka absolut, bukan dalam persentase
1
Jumlah ibu hamil yang mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar di wilayah kerja kabupaten/kota tersebut dalam kurun waktu satu tahun
2,000 2,100 2,200 1 2 3 4 5 2,222 2,266 2,334 2,428 2,549
Target yang akan dibiayai pemerintah
- - - - -
SPMBagian ini terdiri atas 2 bagian, yaitu: 1) detail kebutuhan biaya menurut aktivitas per jenis SPM; 2) sumber pembiayaan dari tiap aktivitas.
Ingat, isi aktivitas sesuai dengan kebutuhan dari tiap jenis layanan SPM yang mampu diselenggarakan daerah untuk mencapai target yang ditetapkan.
KEBUTUHAN BIAYA PROGRAM STANDAR PELAYANAN MINIMAL (SPM) BIDANG KESEHATAN - KAB/KOTA
IBU HAMIL
1 02 xx 16 01 1. Ibu hamil 1. Pendataan Ibu Hamil Petugas Biaya Transport Petugas/BBM - -
1 02 xx 16 01 Formulir Pengadaan Paket Pendataan - -
1 02 xx 16 01
1 02 xx 16 01 2. Pemeriksaan kehamilan (Antenatal)
1 02 xx 16 01 a. Pelayanan dalam gedung Petugas Pelayanan Antenatal
1 02 xx 16 01Alat kesehatan
Pengadaan set pemeriksaan
kehamilan
lihat sheet sarpras-
JM
L
LO
KA
SI
HA
RI SATUAN BIAYA
(Rp) JUMLAH DANA
Uru
sa
n
Bid
an
g u
rusa
n
Org
an
isa
si
Pro
gra
m
VO
LU
ME
SA
TU
AN
OR
AN
G
FR
EK
Keterangan
PERHITUNGAN
Ke
gia
ta
n
SPM Langah Kegiatan VARIABEL KOMPONEN
KEMBALI
1. BUMIL 2. BULIN 3. BAYI 4. BALITA 5. SEKOLAH 6. 7. LANSIA 8. HIPERTENSI 9. DM 10. ODGJ 11. TB 12. HIV
Kinerja – diisi pada tahun depan saat SPM
DIIMPLEMENTASIKAN
Pengolahan Data (Pivot)
Grafik
CONTOH TAMPILAN APLIKASI SPM BERBASIS WEB
Wilayah
Jawa Barat
Kota Depok
Kode
32
3276
ALAMAT WEB : siscobikes.ppjk.kemkes.go.id
• Setelah pengguna memilih file yang akan diunggah dan menekan tombol proses, system akan mencoba membaca data
Aplikasi berhasil membaca
data yang diunggah. Data
belum dimasukkan ke
database. Proses
pemasukan data akan
berlangsung ketika
pengguna menekan tombol
proses yang terdapat di
bagian bawah halaman
ANALISIS SPASIAL
Pengguna dapat memilih parameter yang
diinginkan seperti gambar di atas, dan
setelah pengguna menekan tombol proses,
aplikasi akan menampilkan hasil dalam
bentuk peta sebaran
PENUTUP1. Dinas Kesehatan Propinsi dan Kabupaten/Kota diharapkan
mengimplementasikan tools ini sebagai salah satu alat untukmempermudah dalam penghitungan biaya kebutuhan SPM Kesehatan.
2. Kewajiban dari Dinas Kabupaten/Kota untuk meng-input dan Upload di Website agar dapat dievaluasi oleh Dinas Provinsi dan Pusat
3. Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten/kota berkolaborasi denganBappeda Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam Perencanaan KebutuhanPembiayaan SPM Kesehatan.
4. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dapat mengevaluasikebutuhan dari pembiayaan SPM ini dengan memperhitungan kinerjacapaian dari seluruh layanan SPM.
TERIMA KASIH