konstitusi kilat menuju konstitusi permanen

39
MAKALAH Konstitusi Kilat menuju Konstitusi Permanen Disusun oleh : Citra Mufthi Ulil Afida (135010118113014/40) Konstitusi Kilat menuju Konstitusi Permanen | 1

Upload: citra-mufthi

Post on 26-Sep-2015

68 views

Category:

Documents


7 download

DESCRIPTION

MAKALAH HUKUM TATA NEGARA

TRANSCRIPT

MAKALAH

Konstitusi Kilat menuju Konstitusi Permanen

Disusun oleh :

Citra Mufthi Ulil Afida (135010118113014/40)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS BRAWIJAYA KAMPUS IV

2014

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat-Nya kepada saya sehingga dapat menyelesaikan Makalah yang berjudul : Konstitusi Kilat menuju Konstitusi Permanen dengan baik dan tepat pada waktunya.

Makalah ini disusun untuk memenuhi Ujian Tengah Semester mata kuliah Hukum Tata Negara. Ucapan terimakasih penulis kepada :

1. Bapak Ibnu Sam Widodo, S.H., M.H. selaku dosen pembimbing Hukum Tata Negara

2. Rekan rekan mahasiswa Universitas Brawijaya Kampus IV pada umumnya, khususnya rekan-rekan mahasiswa Fakultas Hukum angkatan 2013 yang turut membantu dan menyemangati saya dalam proses pembuatan makalah ini.

Harapan penulis semoga makalah ini dapat bermanfaat bagi pribadi dan rekan-rekan mahasiswa pada umumnya sehingga dapat meningkatkan kecintaannnya untuk mempelajari Hukum Tata Negara.

Kritik dan saran dari pembaca sangat penulis harapkan demi kesempurnaan makalah ini.

Kediri, 17 April 2014

Penulis

DAFTAR ISI

Halaman Judul 1

Kata Pengantar 2

Daftar Isi 3

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 4

1.2 Rumusan Masalah 5

1.3 Tujuan5

BAB II KAJIAN TEORI

2.1 Konstitusi 6

2.2 Konstitusi di Indonesia 9

BAB III PEMBAHASAN

3.1 Politik Hukum di Indonesia saat pembentukkan UUD 1945 14

3.2 Sifat-sifat kesementaraan UUD 1945 16

3.3 Kronologi berlakunya kembali UUD 1945 18

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan 23

4.2 Saran 23

DAFTAR PUSTAKA 25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Konstitusi adalah keseluruhan pengaturan baik tertulis maupun tidak tertulis untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan kenegaraan. Sebuah konstitusi mempunyai peran untuk mempertahankan esensi keberadaan sebuah Negara dari pengaruh berbagai perkembangan yang bergerak dinamis[footnoteRef:2]. Konstitusi merupakan sebuah landasan yang digunakan sebuah Negara untuk menjalankan segala hal yang menyangkut dengan tujuan Negara. Konstitusi disetiap Negara berbeda-beda sesuai dengan kondisi wilayah serta masyarakat yang ada di dalamnya. Dalam hal membentuk sebuah konstitusi diperlukan pemikiran yang benar-benar matang serta pemahaman yang mendalam tentang keadaan sebuah Negara baik di masa lampau, masa sekarang serta masa depan. [2: Andi Mappetahang Fatwa, Potret Konstitusi Pasca amandemen UUD 1945, Kompas, Jakarta, hal. 1]

Di Indonesia sendiri, dalam catatan sejarahnya telah mengalami perubahan konstitusi sebanyak empat kali. Konstitusi di Indonesia yang berbentuk UUD pertama kali dibentuk pada sidang kedua BPUPKI tanggal 10 Juli 1945 17 Juli 1945 dan ditetapkan sebagai konstitusi sehari setelah Kemerdekaan Republik Indonesia. Kemudian pada tanggal 27 desember 1949 konstitusi di Indonesia digantikan dengan Konstitusi RIS (Republik Indonesia Serikat). Namun konstitusi tersebut tak berlangsung lama. Pada hari jadi Indonesia ke-lima tepatnya pada 17 Agustus 1950 Konstitusi bergati kembali menjadi UUD Sementara. Empat tahun kemudian dengan alasan Darurat, presiden Indonesia pertama, Ir. Soekarno mengeluarkan dekrit yang menyataka untuk memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai konstitusi Indonesia.

Sebagai pondasi sebuah Negara, bagaimana mungkin sebuah Konstitusi dapat dibentuk dalam waktu yang relatif singkat tanpa pertimbangan yang mendalam mengenai kondisi Indonesia pada saat itu. Kemudian perubahan-perubahan yang terjadi pada masa itu belum bisa dikatakan benar-benar menyesuaikan dengan keadaan masyarakat Indonesia pada masa itu hingga masa depan. Padahal, seharusnya sebuah konstitusi harus bersifat ajeg sehingga dapat digunakan pedoman dalam kenegaraan sepanjang Negara itu berdiri.

Maka dari itu, penulis mencoba untuk mengemukakan mengapa konstitusi di Indonesia dapat berulang kali diganti sehingga bisa dikatakan bahwa konstitusi di Indonesia naskah Asli memiliki sifat-sifat kesementaraan dan dapat disebut juga Konstitusi Kilat.

1.2 RUMUSAN MASALAH

1.2.1 bagaimanakah politik hukum di Indonesia saat pembentukan UUD 1945 Naskah Asli?

1.2.2 Apakah sifat-sifat kesementaraan Naskah Asli sehingga mengalami pergantian Konstitusi?

1.2.3 Bagaimanakah kronologi berlakunya kembali UUD 1945 sebagai Konstitusi Indonesia?

1.3 TUJUAN PENULISAN

1.3.1 untuk mengetahui politik hukum di Indonesia pada saat pembentukan UUD 1945 Naskah Asli.

1.3.2 Untuk mengetahui sifat-sifat kesementaraan Naskah Asli sehingga mengalami pergantian Konstitusi.

1.3.3 Untuk mengetahui kronologi berlakunya kembali UUD 1945 sebagai Konstitusi Indonesia.

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 KONSTITUSI

2.1.1 Pengertian Konstitusi

Istilah konstitusi berasal dari bahasa Latin, contitutio yang berkaitan dengan kata jus atau ius yang berarti hukum atau prinsip. sedangkan dalam bahasa Perancis konstitusi disebut Constituer dan Contitution yang berarti membentuk, mendirikan atau menyusun.

Dalam kamus Oxford Dictionary of Law, constitution berarti :

the rules and practices that determine thecomposittion and functions of the organs of the central and local government in a state and regulate the relationship between individual and the state.[footnoteRef:3] [3: Oxford Dictionary of Law, Fifth Edition, Oxford University Press, hal. 108, dapat ditemukan juga di Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H. , Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 96.]

Sebagaimana istilah lainnya, konstitusi mempunyai pengertian yang dikemukakan oleh beberapa ahli.

1. E.C.S.Wade : konstitusi adalah naskah yang memaparkan rangka dan tugas-tugas pokok dari badan-badan pemerintahan suatu negara dan menentukan pokok-pokok cara kerja badan-badan tersebut.

2. Sovernin Lohman :

1) Konstitusi dipandang sebagai perwujudan perjanjian masyarakat (kontrak sosial). Artinya, konstitusi merupakan hasil kerja dari kesepakatan masyarakat untuk membina negara dan pemerintahan yang akan mengatur mereka.

2) Konstitusi sebagai piagam yang menjamin hak-hak asasi manusia dan warga negara sekaligus menentukan batas-batas hak dan kewajiban warga negara dan alat-alat pemerintahannya.

3) Konstitusi sebagai forma regimenis, yaitu kerangka bangunan pemerintahan.Berdasarkan pengertian tersebut, dapat disimpulkan bahwa konstitusi atau undang-undang dasar adalah suatu kerangka kerja suatu negara yang menjelaskan tujuan pemerintahan negara tersebut diorganisir dan dijalankan.

3. Ferdinand Lasalle :

1) konstitusi dipandang dari pengertian sosiologis dan politis.konstitusi dilihat sebagai sintesis antara factor-faktor kekuatan politik yang nyata dalam masyarakat (de riele machtfactoren) yaitu misalnya raja, parlemen,cabinet, kelompok-kelompok penekan, partai politik,dan sebagainya.dinamika hubungan di antara kekuatan-kekuatan politik yang nyata itulah sebearnya apa yang ddipahami sebagai konstitusi.

2) Konstitusi dalam tinjauan yuridis, dilihat sebagai satu naskah hukum yang memuat ketentuan dasar mengenai bangunan Negara dan sendi-sendi pemerintahan Negara.[footnoteRef:4] [4: H. M. Thalhah, Dinamika Ketatanegaraan Indonesia di Era Reformasi, UNIGORO PRESS, Jawa Timur, hal. 35 atau dalam Dahlan Thaib, Kedaulatan Rakyat Negara Hukum dan Konstitusi, Liberty, Yogyakarta Op-Cit hal. 15.]

4. K.C. Wheare :

konstitusi sebagai keseluruhan system ketatanegaraan dari suatu Negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur atau memerintah dalam pemerintahan suatu Negara.

5. Lasalle ;

konstitusi adalah hubungan antara kekuasaaan yang terdapat di dalam masyarakat seperti golongan yang mempunyai kedudukan nyata di dalam masyarakat misalnya kepala negara angkatan perang, partai politik dsb

Melalui pendapat-pendapat para ahli itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa Konstitusi ialah seperangkat aturan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang merupakan cerminan dari seluruh masyarakat untuk mengendalikan ketatanegaraan agar tidak terjadi kesewenang-wenangan dari penguasa Negara.

2.1.2. Sifat dan fungsi Konstitusi

2.1.2.1 Sifat Konstitusi

Pada umumnya,konstitusi memiliki sifat Luwes (Flexible) atau kaku (Rigid). Untuk menentukan apakah suatu konstitusi itu bersifat kaku atau luwes adalah:

1. Apakah terhadap naskah Konstitusi itu dimungkinkan dilakukan perubahan dan cara mengubahnya itu cukup mudah atau sulit.

2. Apakah naskah konstitusi itu mudah atau tidak mudah mengikuti perkembangan kebutuhan zaman.4

Konstitusi bersifat kaku apabila tidak dimungkinkan konstitusi itu diubah dan sulit untuk menerima perubahan atau perkembangan zaman. Sedangkan konstitusi itu disebut luwes apabila konstitusi itu memungkinkan untuk diubah seiring dengan perkembangan zaman yang mengikuti perkembangan masyarakat.

2.1.2.2. Fungsi Konstitusi

menurutJimly Asshidiqie, fungsi dari konstitusi dapat dirinci sebagai berikut :

1.Fungsi penentu dan pembatasan kekuasaan organ negara.

2.Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara.

3.Fungsi pengatur hubungan kekuasaan antar organ negara dengan warga negara.

4.Fungsi pemberi atau sumber legitimasi terhadap kekuasaan negara ataupun kegiatan penyelenggaraan kekuasaan negara.

5.Fungsi simbolik sebagai pemersatu(Symbol of Unity).

Kemudian selainJimly Asshidiqieyang mengungkapkan perincian dari fungsi konstitusi,Bagir Mananpun menjelaskan mengenai fungsi Undang-Undang dasar sebagai suatu konstitusi yakni :

1.Merupakan pencerminan dari keadaan masyarakat.

2.Merupakan pedoman mengenai tujuan negara.

3.Merupakan pembatasan kekuasaan dari penguasa.

4.Merupakan perlindungan warga negara.

5.Merupakan dasar dari segala peraturan perundang-undangan dalam negara. UUD merupakanbasic law/fundamental lawnegara Republik Indonesia.

2.2 KONSTITUSI DI INDONESIA

Konstitusi di Indonesia telah berganti sebanyak empat kali mulai zaman pasca kemerdekaan sampai sekarang dengan menggunakan tiga macam Konstitusi.

2.2.1 UUD 1945

UUD 1945 adalah konstitusi yang digunakan pertama kali oleh Indonesia dan digunakan lagi pada masa sekarang. UUD 1945, dibentuk mulai tanggal 10 Juli 1945 hingga tanggal 17 Juli 1945 tepatnya pada sidang BPUPKI yang kedua.

Dengan selesainya tugas BPUPKI, maka Pemerintah Jepang membentuk PPKI yang bertugas mempersiapkan Kemerdekaan Indonesia. Panitia ini terdiri dari 21 orang anggota termasuk seorang ketua dan wakil ketua masing-masing Ir. Soekarno dan Drs. Mohammad Hatta[footnoteRef:5]. Pada rencana awal, PPKI mulai bertugas mulai tanggal 9 Agustus 1945 dan Jepang pada saat itu menjanjikan Indonesia untuk merdeka pada tanggal 24 Agustus 1945. Namun, sebelum tanggal tersebut, secara tak terduga Jepang diserang oleh Sekutu pada tanggal 6 Agustus 1945 di Hiroshima dan tanggal 9 Agustus 1945 di Nagasaki. Oleh karenanya, Jepang menyerah pada Sekutu tanpa syarat. [5: Moh. Kusnardi S.H. dan Harmaily Ibrahim, S.H. , Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia hal. 89 , Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti , Jakarta. ]

Akibatnya, nasib PPKI saat itu juga berada ditangan Indonesia sendiri. Dan pada saat itu, anggotanya yang semula berjumlah 21 orang bertambah menjadi 26 orang dan tidak dapat dikaitkan dengan pemerintahan Jepang lagi.

Selama tiga hari menjelang Kemerdekaan Indonesia tepatnya tanggal 14-16 Agustus 1945, terjadi konflik antara golongan muda dengan golongan tua mengenai kapan dan bagaimana Kemerdekaan itu berlangsung. Golongan Tua masih bersikukuh untuk mengikuti janji Pemerintahan Jepang yang menyarankan melangsungkan Kemerdekaan tanggal 24 Agustus, sedangkan golongan Muda menginginkan Kemerdekaan segera dilangsungkan tanpa ada campur tangan Pemerintahan Jepang lagi.

Pada tanggal 16 Agustus terjadi peristiwa Rengasdengklok yang menyebabkan diculiknya Soekarno dan Moh. Hatta oleh para pemuda ke Rengasdengklok. Kemudian, pada malam harinya kedua tokoh Nasional itu dibawa ke rumah Laksamana Maeda untuk mengadakan rapat. Para pemuda mendesak Soekarno untuk segera memproklamasikan Kemerdekaan Indonesia. Pada akhirnya semua peserta Rapat sepakat untuk memproklamasikan Kemerdekaan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pada tanggal 17 Agustus 1945 petang hari, datang beberapa rakyat Indonesia menyatakan keberatan pada kalimat di pembukaan UUD 1945 yang menyatakan KeTuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemelukNya. Pada akhirnya, keesokan harinya dibukalah sidang PPKI yang pertama untuk membahas salah satunya tentang hal tersebut. Pada saat itu pula UUD 1945 ditetapkan sebagai Konstitusi di Indonesia. Karena perundingan yang relatif singkat itulah UUD 1945 naskah Asli disebut Konstitusi kilat. Konstitusi ini berlaku sejak hari penetapannya (18 Agustus 1945) sampai 27 Desember 1949.

Namun, setelah digantinya UUD 1945 dengan Konstitusi RIS dan UUD Sementara, pada akhirnya UUD 1945 kembali berlaku seiring dengan adanya Dekrit Presiden 5 Juli 1959.

2.2.2 Konstitusi RIS

Sebagai negara baru, trnyata perjalanannya tidak berjalan mulus. Belanda berusaha memecah belah Indonesia yang pada awalnya telah bersatu menjadi negara-negara kecil yang terpisah satu sama lain. Belanda mendirikan negara-negara seperti Negara Sumatera Timur, Negara Indonesia Timur, Negara Pasundan, Negara Jawa Timur dan sebagainya.

Beriringan dengan hal itu, Belanda juga melakukan Agresi Militer I pada tahun 1947 yang menduduki daerah Jakarta dan Agresi Militer II pada tahun 1948 yang berkedudukan di kota Yogyakarta. Akibatnya, turunlah campur tangan PBB dengan menggelar Konferensi Meja Bundar di Den Haag tanggal 23 Agustus 1949 2 November 1949 yang dihadiri wakil-wakil oleh Indonesia, BFO (Bijeenkomst voor Federal Overleg) dan Nederland serta sebuah komisi Perserikatan Bangsa-bangsa untuk Indonesia.

Dalam konferensi itu menghasilkan kesepakatan yang berisi :

1) Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat,

2) Penyerahan kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat

3) Didirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda

Sedangkan persetujuan penyerahan kedaulatan terdiri dari tiga persetujuan, yaitu:

1) Piagam penyerahan kedaulatan

2) Status Uni

3) Persetujuan perpindahan[footnoteRef:6]. [6: Moh. Kusnardi S.H. dan Harmaily Ibrahim, S.H. , Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia hal. 93 , Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti , Jakarta]

Perubahan bentuk negara dari Kesatuan menjadi Serikat mengharuskan adanya perubahan Konstitusi. Sehingga digantilah UUD 1945 menjadi UUD RIS atau yang lebih dikenal dengan Konstitusi RIS yang dibentuk oleh delegasi RI serta delegasi BFO pada KMB. Dengan berubah menjadi negara Serikat maka terdapat beberapa negara bagian yang masing-masing memiliki kekuasaan pemerintahan di wilayah negara bagiannya masing-masing. Negara bagian itu antara lain ; Negara Republik Indonesia, Indonesia Timur, Pasundan, Jawa Timur, Madura, Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Jawa Tengah, Bangka, Belitung, Riau, Kalimanta Barat, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, dan Kalimantan Timur.

2.2.3 UUD Sementara

Negara Republik Indonesia Serikat nyatanya tidak dapat berlangsung lama karena rakyat Indonesia lebih menginginkan bentuk Negara Kesatuan daripada Serikat. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya wilayah-wilayah yang awalnya merupakan negara bagian Indonesia kemudian menggabungkan diri menjadi satu wilayah Republik Indonesia. Diawali oleh tiga wilayah negara bagian yaitu Negara Republik Indonesia, Negara Indonesia Timur dan Negara Sumatera Timur.

Oleh sebab itu, pada akhirnya Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia sepakat untuk kembali bersatu mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dituangkan dalam satu naskah persetujuan bersama tanggal 19 Mei 1950 yang pada intinya menyepakati dibentuknya kembali NKRI sebagai kelanjutan dari negara Kesatuan yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.

Pembubaran RIS dan bergabung dengan RI memang dimungkinkan berdasarkan Pasal 43 Konstitusi RIS yang menyebutkan: Dalam penyelesaian susunan federasi RIS maka berlakulah asas pedoman, bahwa kehendak rakyatlah di didaerah-daerah bersangkutan yang dinyatakan dengan merdeka menurut jalan demokrasi, memutuskan status yang kesudahannya akan diduduki oleh daerah-daerah tersebut dalam federasi. Keadaan ini menandakan bahwa proyek pemerintah Belanda untuk menciptakan negara federal di Republik Indonesia telah gagal total, rakyat Indonesia kembali ke bentuk negara Kesatuan.[footnoteRef:7] [7: Nimatul Huda, Hukum Tata Negara Indonesia Edisi Revisi, Rajawali Pers hal.137.]

Karena keperluan itu, akhirnya dibentuklah sebuh panitia bersama yang menyusun suatu Undang-Undang Dasar. Setelah selesai, RUUD itu disahkan oleh Badan Pekerja Komite Nasional Pusat tanggal 12 Agustus 1950 bersama DPR dan Senat RIS. Lalu secara resmi UUD baru itu diberlakukan mulai tanggal 17 Agustus 1950 dengan nama UUD Sementara. Sesuai dengan namanya, UUD itu bersifat sementara. Sesuai dengan rumusan Pasal 134 yang menyatakan bahwa Konstituante bersama-sama Pemerintah segera menyusun Undang-Undang Dasar Republik Indonesia yang akan menggantikan UUD Sementara Tahun 1950. Hal ini disebabkan karena badan penyusun UUDS itu merasa kurang representatif, sama halnya dengan badan yang menyusun UUD 1949.

Sehingga pada bulan Desember 1955 dilaksanakan pemilu untuk memilih anggota Konstituante untuk segera menyusun UUD baru. Dan hasilnya, pada tanggal 10 November 1956 diresmikanlah Konstituante di Bandung. Selama dua tahun Konstituante bersidang belum dapat menyelesaikan tugasnya sehingga menyebabkan situasi di tanah air sedemikian rupa sehingga dikhawatirkan terjadi perpecahan.

Untuk mengatasi hal itu, pada 22 April 1959 Presiden meyatakan amanat di sidang Pleno Konstituante tentang anjuran agar UUD 1945 dijadikan Undang-undang Dasar yang tetap di Indonesia. Namun ternyata hasil pemungutan suara tidak mencapai syarat yang sebelumnya telah dtentukan pada pasal 137 ayat 2 UUDS 1950.

Karena keadaan Indonesia pada saat itu bisa dikatakan sebagai kondisi Darurat pada akhirnya Presiden mengeluarkan Dekrit 5 Juli 1959 yang berisi tentang pembubaran Konstituante dan memberlakukan kembali UUD 1945 sebagai Konstitusi di Indonesia.

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 POLITIK HUKUM DI INDONESIA

UUD sebagai mijlpaal di satu pihak bagi perjuangan sesuatu bangsa, dan pada saat yang sama di lain pihak UUD itu adalah juga merupakan suatu wegwijzer, yang di satu pihak menggambarkan sampai dimana perjuangan bangsa dan negara itu, dan di lain pihak memberikan arah dan petunjuk ke arah mana bangsa dan negara yang berjuang itu sedang bergerak[footnoteRef:8]. [8: J.C.T. Simorangkir, S.H. , Hukum & Konstitusi Indonesia, PT. Gunung Agung, Jakarta, hal. 2.]

UUD 1945 merupakan keseluruhan politik Hukum Indonesia. UUD 1945 berisi bagaimana cara mengimplementasikan seluruh cita-cita bangsa Indonesia dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dalam pembukaan UUD 1945 alinea 4 yang menyatakan:

kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu Pemerintahan Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesa itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia....

Maka jelaslah, memang UUD 1945 dibuat atas dasar situasi Indonesia pada saat itu yang sangat mendambakan adanya Kemerdekaan untuk mengatur Negara dengan tangan sendiri tanpa ada intervensi ataupun tekanan dari pihak lain. Suasana dan kondisi Indonesia pada saat itu secara tersirat digambarkan oleh Presiden Soekarno saat sidang pertama PPKI tanggal 18 Agustus. Beliau menyatakan dalam pidatonya :

.............tuan-tuan semuanya tentu mengerti, bahwa UUD yang kita buat sekarang ini adalah UUD sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan, ini adalah UUD Kilat. Nanti kalau kita telah bernegara dalam suasana yang lebih tentram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Perwakilan Rakyat yang dapat membuat UUD yang lebih lengkap dan lebih sempurna. Tuan-tuan tentu mengerti, bahwa ini adalah sekedar UUD sementara, UUD Kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula inilah revelutiegrendwet. Nanti kita membuat UUD yang lebih sempurna dan lengkap.......[footnoteRef:9] [9: Moh. Yamin, Naskah Persiapan UUD-1945 hal 409-410. Dapat dilihat pula di J.C.T. Simorangkir, S.H. , Hukum & Konstitusi Indonesia, Op. Cit.]

Dalam perkataan Nanti kalau kita telah bernegara dalam suasana yang lebih tentram... dapat disimpulkan bahwa memang pada saat itu Negara Indonesia tengah berada di situasi yang kacau dan tak tentu arah mengingat Jepang telah menyerah pada sekutu sehingga mengakibatkan Indonesia dalam keadaan vacuum of power.

Dalam sejarah per-UUD-an dapat dicatat beberapa pandangan mengenai UUD.

1. UUD dipandang mempunyai fungsi :membatasi kekuasaan dari penguasa, dan menjamin hak-hak dari yang dikuasai.

Hal tersebut menjadi dasar dari pembentukkan pasal-pasal mengenai hak-hak dasar manusia dan hak-hak warganegara yang terdapat dalam pasal 27,28,29 UUD 1945.

2. UUD harus mencerminkan keadaan masyarakat/negara yang memiliki UUD itu.

Bukti pernyataan ini dijadikan dasar pembentukan UUD salah satunya tertera pada pasal 33 tentang Perekonomian yang berdasarkan asas kekeluargaan. Hal ini melihat dari situasi di Indonesia yang memiliki sifat kekeluargaan dan gotong royong.

3. UUD harus memberi petunjuk, memberi arah ke mana negara yang memiliki UUD itu akan hendak dibawa.

Dijadikan dasar dari kalimat di pembukaan UUD yang berbunyi melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial jelaslah bahwa pendiri Indonesia ingin membawa masyarakat Indonesia pada kemakmuran dan adil.

4. UUD mempunyai fungsi sebagai dasar perundang-undangan selanjutnya.

Misalnya pada pasal 12 UUD 1945 Presiden menyatakan keadaan bahaya ditetapkan dengan undang-undang. menjelaskan bahwa UUD dapat dijadikan dasar bagi pembentukkan UU selanjutnya.

3.2 SIFAT-SIFAT KESEMENTARAAN NASKAH ASLI UUD 1945

UUD 1945 ditetapkan sebagai Konstitusi di Indonesia tepat sehari setelah Kemerdekaan Indonesia. Sedang, dalam penyusunannya dilakukan selama kurang lebih seminggu yaitu mulai tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 17 Juli 1945. Waktu tersebut dapat dikatakan sebagai waktu yang sangat singkat untuk menyusun sebuah Konstitusi mengingat konstitusi sebagaimana yang telah disebutkan diatas merupakan petunjuk suatu bangsa sedang bergerak. Tak salah apabila UUD 1945 Naskah Asli disebut sebagai Konstitusi Kilat yang dimiliki Indonesia.

Dimuka juga telah dijelaskan bahwa sebuah Konstitusi layaknya sebuah bangunan merupakan sebuah Pondasi bagi berdirnya bangunan tersebut. Sebuah negara yang berdaulat, sudah semestinya mempunyai yang namanya Konstitusi.

M. Venkatangiya, dalam bukunya The Case For Constituent Assembly For India, mengemukakan 3 kategori negara-negara yang berkonstitusi modern, yakni:

Negara-negara yang mendapatkan kebebasan nasionalnya setelah melepaskan diri dari beban penjajahan

Negara-negara yang tidak menghadapi perjuangan pembebasan nasional, melainkan pemerintahan demokratis sebagai pengganti daripad yang despotis, dan

Negara-negara yang terdiri dari penyatuan kesatuan politik yang tadinya bebas satu sama lain[footnoteRef:10] [10: J.C.T. Simorangkir, S.H. , Hukum & Konstitusi Indonesia, PT. Gunung Agung, Jakarta, hal. 3]

Dari ciri yang dikemukakan diatas, Indonesia menempati kategori pertama sebagai negara yang berkonstitusi modern. Namun, sangat disayangkan bila ternyata UUD 1945 yang setelah Kemerdekaan ditetapkan sebagai Konstitusi ternyata bersifat sementara.

Hal tersebut dapat dibuktikan dari beberapa pernyataan tokoh Nasional pada saat Rapat PPKI tanggal 18 Agustus saat penetapan UUD 1945 sebagai konstitusi. Salah satu perkataan yang membuktikan bahwa UUD 1945 memang disengaja disifatkan sementara sebagai berikut:

.............tuan-tuan semuanya tentu mengerti, bahwa UUD yang kita buat sekarang ini adalah UUD sementara. Kalau boleh saya memakai perkataan, ini adalah UUD Kilat. Nanti kalau kita telah bernegara dalam suasana yang lebih tentram, kita tentu akan mengumpulkan kembali Majelis Perwakilan Rakyat yang dapat membuat UUD yang lebih lengkap dan lebih sempurna. Tuan-tuan tentu mengerti, bahwa ini adalah sekedar UUD sementara, UUD Kilat, bahwa barangkali boleh dikatakan pula inilah revelutiegrendwet. Nanti kita membuat UUD yang lebih sempurna dan lengkap....... (Soekarno)[footnoteRef:11]. [11: Ibid]

Dari pernyataan yang dikemukakan oleh ketua rapat PPKI pada saat itu, maka jelaslah bahwa UUD 1945 yang ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945 itu bersifat sementara. Situasi dan kondisi pada saat itu belum memungkinkan untuk membentuk UUD yang bersifat tetap. Hal tersebut dikuatkan pula dengan adanya rumusan aturan Tambahan ayat 2 UUD 1945 (naskah asli) yang berbunyi:

dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat dibentuk Majelis ini bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Dasar.

Ada dua hal yang dijadikan alasan mengapa UUD 1945 diberi sifat sementara, pertama : pembentuk Undang-Undang Dasar 1945 sendiri merasa belum merupakan badan yang representatif untuk menetapkan Undang-Undang Dasar, kedua : berdasarkan pertimbangan bahwa perencanaan, penetapan dan pengesahannya adalah dilakukan dengan sangat tergesa-gesa, oleh karena itu di kemudian hari apabila sudah dapat dibentuk sebuah badan yang lebih representatif dapat ditetapkan sebuah Undang-Undang Dasar yang telah dipertimbangkan masak-masak[footnoteRef:12]. [12: Joeniarto, S.H. , Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia, Yayasan Badan Penerbit Gajah Mada, hal. 40., dapat ditemukan pula di J.C.T. Simorangkir, S.H. , Hukum & Konstitusi Indonesia, PT. Gunung Agung, hal 84, Op. Cit.]

Ketika itu, Indonesia tengah berada pada kekosongan kekuasaan (vacuum of power) karena adanya penyerahan kekuasaan Jepang pada sekutu (akibat peristiwa Hiroshima-Nagasaki) sehingga tidak memungkinkan para pendiri bangsa menyusun sebuah Konstitusi yang sempurna. Pada saat itu yang paling penting adalah Indonesia merdeka dan ada hukum dasar yang menjadi landasan konstitusional terbentuknya negara yang merdeka.

3.3 KRONOLOGI BERLAKUNYA KEMBALI UUD 1945 SEBAGAI KONSTITUSI

Di Indonesia, kita telah mengenal tiga jenis Undang-Undang dasar yang dijadikan Konstitusi. Ketiga Konstitusi itu antara lain :

1) Undang-Undang Dasar yang diterima dan disahkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sejak 18 Agustus 1945 27 Desember 1949

2) Konstitusi RIS yang berlaku mulai tanggal 27 Desember 1949 17 Agustus 1950.

3) Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950 5 Juli 1959.

Kemudian kondisi sosial politik saat masih dberlakukannya UUDS di Negeri semakin tidak stabil akibat diterapkannya demokrasi dan kabinet parlementer memunculkan aspirasi yang berkembang di masyarakat agara pemerintah segera melakukan pemilihan umum. Dengan begitu, diharapkan tidak ada konflik-konflik antar partai yang pada saat itu sering terjadi.

Pemilu I di Indonesia berhasil dilaksanakan dengan mengagendakan dua kegiatan yaitu :

1. Memilih anggota-anggota DPR yang dilaksanakan pada tanggal 29 September 1955

2. Memilih anggota-anggota konstituante yang dilaksanakan tanggal 15 Desember 1955.

Pemilu tersebut dianggap sukses karena dianggap bersih dan jujur serta masyarakat mampu menyalurkan aspirasinya dengan baik. Pemilu pertama itu berhasil dimenangkan oleh empat partai besar yakni :

1. Partai Nasional Indonesia (PNI)

2. Partai Masyumi

3. Partai Nahdlatul Ulama (NU)

4. Partai Komunis Indonesia (PKI)

Namun, keberhasilan pemiluu tersebut tetap saja menimbulkan konflik antar anggota DPR maupun anggota Konstituante sehingga tugasnya sebagai pembuat UUD tidak berjalan dengan baik.

Konflik tersebut antara lain adanya perdebatan dari golongan Islam dan golongan Nasionalis. Muncul persoalan ketika Majelis Konstituante membahas soal dasar negara Republik Indonesia, apakah Pancasila atau Islam, atau Sosial-Ekonomi pada November 1956. Karena perdebatan itu akhirnya nasib UUD-pun terbengkalai.

Untuk menghadapi situasi Politik yang kacau, pada tanggal 21 Februari 1957 Presiden Soekarno mengemukakan konsepnya yang dikenal dengan Konsepsi Presiden sebagai berikut:

1. Sistem Demokrasi Liberal akan diganti dengan Demokrasi Terpimpin.

2. Akan dibentuk Kabiet Gotong Royong yang menteri-menterinya terdiri atas orang-orang dari empat Partai besar yang telah disebutkan diatas.

3. Pembentukan Dewan Nasional yang terdiri atas golongan-golongan fungsional dalam masyrakat. Dewan ini bertugas memberi nasehat kebada kabinet baik diminta maupun tidak.

Kegagalan Konstituante dalam menyusun UUD 1945 baru membuat banyak aksi-aksi di berbagai wilayah di Indonesia yang menyuarakan untuk diberlakukan kembali UUD 1945. Merespon hal tersebut, Presiden Soekarno memberikan saran dan ide agar kembali ke UUD 1945 dan mendapat dukungan dari pimpinan ABRI yaitu Mayor Jenderal Abdul Haris Nasution. Beliau kemudian menggerakkan Dewan Menteri untuk mendesak Konstituante agar segera menetapkan UUD 1945 secara konstitusional.

Pada tanggal 19 Februari 1959, Dewan Menteri akhirnya menggelar sidang yang menghasilkan tiga keputusan pokok yaitu :

1. Menetapkan UUD 1945 sebagai Kontitusi Negara

2. Tata cara atau prosedur kembali lagi ke UUD 1945

3. Memasukkn ABRI dalam bagian fungsionaris DPR

Kemudian, pada tanggal 25 April 1959 Presiden Soekarno kembali menyampaikan pendapatnya pada sidang Konstituante untuk mengembalikan konstitusi pada UUD 1945. Karena banyak timbul perdebatan mengenai pendapat itu, akhirnya digelar pemungutan suara sebanya tiga kali namun ketiga-tiganya gagal memperoleh 2/3 suara dari peserta sidang pada waktu itu.

Karena kegagalan misi Presiden dalam mengembalikan UUD 1945, suasana dalam Konstituante semakin memanas. Bahkan, beberapa anggota Konstituante menyatakan untuk tidak akan pernah lagi menghadiri sidang karena selalu menimbulkan konflik keributan. Melihat kondisi tersebut, Presiden Soekarno segera mengambil sikap untuk menyelesaikan masalah itu dengan mengeluarkan dekrit Presiden 5 Juli 1959.

Presiden Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden dengan beberapa alasan antara lain:

1. Saran yang dikemukakan dihadapan sidang Konstituante untuk kembali kepada UUD mengalami kegagalan

2. Konstituante tidak mungkin lagi dapat menjalankan dan menyelesaikan tugasnya karena telah banyak yang menyatakan untuk tidak akan hadir dalam rapat atau sidang dikarenakan selalu adanya konflik kepentingan yang berujung keributan.

3. Kemelut konstituante membahayakan persatuan, mengancam keselamatan Negara dan merintangi pembangunan Nasional terbukti dari banyaknya pemberontakkan yang nyaris menuju separatisme.

Dengan alasan daruratdiatas, Presiden Soekarno akhirnya mengumumkan Dekrit tepat pada tanggal 5 Juli 1959. Pada intinya, isi dekrit itu antara lain:

1. Pembubaran Konstituante

2. Berlakunya kembali UUD 1945

3. Akan dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rakayat Sementara (MORS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara (DPAS).

Dengan dikeluarkannya Dekrit itu, telah diakhiri secara formal periode Demokrasi Parlementer yang dimulai secara konstitusional sejak tahun 1950 dibawah naungan UUDS 1950. Dikeluarkannya dekrit itu tentunya juga menimbulkan dampak positif maupun dampak negatif. Positifnya negara selamat dari krisis politik yang berkepanjangan serta terdapat kejelasan pedoman dengan dikembalikannya UUD 1945. Dampak negatifnya, terdapat kekuasaan yang besar pada presiden, MPR dan lembaga tinggi negara yang terlihat pada masa Demokrasi terpimpin hingga berlanjut sampai masa Orde Baru serta semakin terasa sifat otoriteran dalam pemerintahan dengan diterjunkannya ABRI di bidang politik.

Sejak diberlakukannya kembali UUD 1945, maka dengan begitu Konstitusi di Indonesia tidak lagi bersifat sementara, melainkan bersifat Tetap. Hal tersebut ditegaskan pada beberapa Ketetapan MPR antara lain:

1. TAP No XX/MPRS/1966 tentang memorandum mengenai sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.

2. Oleh MPR yang dibentuk tahun 1971, ditetapkan Tap No. V/MPR/1973

3. Kemudian disempurnakan lagi pada TAP No. IX/MPR/1978

4. Lalu, diperjelas lagi dalam pasal 115 TAP no I/MPR/1978[footnoteRef:13]. [13: Lihat J.C.T. Simorangkir, S.H. ,Hukum &Konstitusi Indonesia, PT. Gunung Agung Hal. 90-92.]

Dengan demikian jelaslah bahwa dengan adanya Dekrit 1959, Konstitusi di Indonesia tidak lagi bersifat sementara dengan diberlakukannya kembali UUD 1945 sebagai Konstitusi.

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dijelaskan diatas, dapat disimpulkan bahwa memang para pendiri bangsa pada saat itu tidak berniat untuk menyusun UUD 1945 sebagai konstitusi permanen. Hal tersebut dikarenakan situasi yang tidak memungkinkan untuk menyusun sebuah Konstitusi yang lengkap dan sempurna dalam waktu yang singkat. Memang, dikarenakan adanya sifat kesementaraan tersebut tentunya dibutuhkan adanya revolusi Konstitusi. Dan memang, Indonesia telah mengalami pembenahan Konstitusi sebanyak empat kali. Dari UUD 1945 naskah Asli menuju Kontitusi RIS, lalu beralih ke UUD Sementara 1950 kemudian kembali lagi ke UUD 1945. Dari UUD 1945 disempurnakan kembali berdasarkan situasi Indonesia saat itu. Amandemen pertama pada tahun 1999 yang mengubah 10 pasal dalam UUD 1945. Kemudian amandemen kedua pada tahun 2000 dengan perubahan pada 15 pasalnya. Amandemen ketiga pada tahun 2001 yang merombak 22 pasal dalam UUD 1945. Dan yang terakhir amandemen keempat tahun 2002 dilakukan perubahan pada 13 Pasalnya. Hal itu berarti Konstitusi di Indonesia bersifat luwes karena kenyataannya hingga saat ini UUD 1945 dapat di Amandemen sesuai dengan Perkembangan dan kebutuhan Hukum masyarakat Indonesia. Dan tidak menutup kemungkinan bahwa dikemudian hari akan ada Amandemen UUD 1945 yang ke-sekian.

4.2 Saran

Sebagai Negara yang berdaulat, sudah seharusnya dapat mengatur Negara tanpa adanya campur tangan dari negara lain. Dalam pembentukkan Konstitusi selayaknya memang harus disesuaikan dengan situasi yang ada di Negara itu. Menurut saya, alangkah baiknya apabila suatu Konstitusi itu dibuat memang benar-benar sesuai dengan keinginan rakyat tidak seperti di kenyataannya yang cenderung dibentuk berdasarkan kepentingan penguasa.

Demi terciptanya sebuah negara yang adil dan makmur, sebaiknya Konstitusi itu dibentuk didasarkan dengan atas nama keadilan sosial yang sangat mementingkan rakyatnya. Dan karena sifat luwes dari konstitusi, memang sebaiknya Konstitusi itu diubah atau diganti apabila sudah tidak ada kecocokan antara Konstitusi dengan keadaan masyarakat Negara sehingga tidak ada lagi anggapan kesakralan Konstitusi yang menyebabkan sulitnya Konstitusi untuk diubah yang tentunya memungkinkan kemakmuran itu tidak terjadi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara.Jakarta: Rajawali Pers, 2013.

Asshiddiqie, Jimly. Konstitusi dan konstitusionalisme Indonesia.Jakarta: Sinar Grafika,2010.

Fatwa, Andi Mappetahang.Potret Konstitusi pasca Amandemen UUD 1945.Jakarta : Kompas,2009.

Huda, Nimatul. Hukum Tata Negara Indonesia.Jakarta:Rajawali Pers,2012.

Kusnardi, Moh dan Harmaily Ibrahim. Hukum Tata Negara Indonesia.Jakarta:Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan CV. Sinar Bakti, 1983.

Luth, Thohir. M. Natsir, dakwah dan pemikirannya.

Simorangkir, J.C.T. Hukum & Konstitusi Indonesia. Jakarta: PT. Gunung Agung, 1983.

Thalhah, H.M. Dinamika Ketatanegaraan Indonesia di Era Reformasi. Jawa Timur: UNIGORO PRESS,2003.

INTERNET

Pratama, Adhika. Sistem Pemerintahan Pada masa Konstitusi RIS. http://ekkyblog.blogspot.com/2012/09/sistem-pemerintahan-pada-masa.html. diakses tanggal 18 April 2014.

Yaningsih, Khoiri. UUD Sementara 1950. http://khoiriyaningsih.wordpress.com/sejarah-ketatanegaraan-ri/uud-sementara-1950/. Diakses tanggal 18 April 2014.

______. Sejarah Terbentuknya UUD 1945. http://stiebanten.blogspot.com/2011/06/sejarah-terbentuknya-uud-1945.html?m=1. Diakses tanggal 18 April 2014.

______. Latar Belakang dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959. http://www.bimbie.com/dekrit-presiden.htm. diakses tanggal 20 April 2014.

______. Sejarah Dekrit Presiden 5 Juli 1959. http://www.katailmu.com/2011/03/sejarah-dekrit-presiden-5-juli-1959.html. diakses tanggal 20 April 2014.

Konstitusi Kilat menuju Konstitusi Permanen | 1