kontrak kinerja nomor: 1/kkf2019 sekret aris …tittle]-1662017/00... · efektif temuan bpk atas lk...
TRANSCRIPT
KONTRAK KINERJA NOMOR: 1/KKf2019
SEKRET ARIS JENDERAL SEKRET ARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KEUANGAN TAHUN2019
Pernyataan Kesanggupan
Dalam melaksanakan tugas sebagai Sekretaris Jenderal, saya akan:
1. Melaksanakan tugas dan fungsi dengan penuh kesungguhan untuk mencapai target kinerja
sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kinerja ini.
2. Bersedia untuk dilakukan evaluasi atas capaian kinerja kapanpun diperlukan.
3. Menerima segala konsekuensi atas capaian kinerja sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Peta Strategi
VISI Menjadi Pen erak Utama (Prime Mover) Penyempurnaan BerkeJanjutan Menuju Terwujudnya Visi Kementerian Keuangan
1. Menteri Keuangan 2. Kementerian/Lembaga
1. Unit Eselon I Kementerian Keuangan
2. Masyarakat Umum
1 Tata kelola
Quality Assurance
9 Pengendali
. --------- - - - . ----- - - - - -- - -. -- -=-- - ----~-. - - - -----SDM
10 SDM_ lalmpeliOD
TIK 12
Dto_layo ..... .... rpont_
Anggaran
13 Pe ... lolaaD anllllllran
berkuaUtas
No
1.
2.
3.
4.
5.
6.
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2019 SEKRETARIAT JENDERAL
KEMENTERIAN KEUANGAN
Sasaran Indikator Kincrja
ProgramfKegiatan
Tata kelola la-CP Indeks opini BPK atas LK BA 15 Kementerian Keuangan yangbaik lb-N Persentase opini negatif Kementerian
Keuangan
lc-N Indeks capaian tata kelola Kementerian Keuangan
lc1-CP Tingkat pemenuhan unit kerja terhadap kriteria Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
lc2-CP Indeks kesehatan organisasi (MOFIN)
lc3-N Jumlah sertifikasi standardisasi intemasional bidangTIK
lc4-N Persentase capaian award bidang kehumasan Kementerian Keuangan
lc5-N Nilai laporan kinerja Kementerian Keuangan
lc6-N Nilai Penilaian Mandiri Program Reformasi Birokrasi (PMPRB)
Pelayanan publik yang 2a-N Indeks kepuasan publik atas layanan prima Sekretariat Jenderal
Legislasi dan litigasi 3a-N Indeks efektivitas penanganan/ penyelesaian yang optimal peraturan perundang-undangan
3b-N Persentase putusan perkara perdata yang berkekuatan hukum tetap dan hak uji materil UU yang dirnenangkan
Pengelolaan keuangan 4a-N Persentase kualitas pelaksanaan anggaran negara yang kredibel Kementerian Keuangan dan akuntabel 4b-N Tingkat kesesuaian pelaksanaan pengadaan
dengan RUP Kementerian Keuangan
4c-N Persentase PNBP atas pengelolaan BMN Kementerian Keuangan
Pengelolaan organisasi 5a-CP Persentase penyelesaian program dan human capital yang transformasi digital Kementerian Keuangan optimal 5b-N Persentase pemenuhan pegawai Kementerian
Keuangan yang kompeten
5bl-N Persentase proses penempatan talent pada jabatan target Kementerian Keuangan
5b2-CP Persentase pejabat Kementerian Keuangan yang telah memenuhi standar kompetensi jabatan
5c-N Persentase penyelesaian penataan organisasi Kementerian Keuangan
Sistem manajemen 6a-CP Tingkat downtime sistem TIK informasi yang andal
Target
4
(WTP)
7%
100
100
81
3
Sertifikat
100%
85,43
94
4,39
(Skala 5)
80
96%
95%
80%
90%
80%
89,50%
85 %
94%
100%
0,10%
No Sa saran
Indikator Kincrja Targd ProgramfKegiatan
7. Dukungan 7a-N Indeks capaian kualitas usulan 100 pengambilan kebijakan saran/ rekomendasi/ kajian kepada pimpinan yang optimal
7al-N Indeks kualitas analisis/kajian Pushaka 86,67
7a2-N Persentase saran/ rekomendasi yang disetujui 95% oleh Kornite Pengawas Perpajakan
7a3-N Persentase rekomendasi kebijakan stabilitas 85% sistem keuangan yang disepakati KSSK
8. Kinerja tugas khusus 8a-N Persentase pencapaian target layanan 100% yang optimal pengelolaan dana pengembangan pendidikan
nasional
8al-N Tingkat pertumbuhan Pendapatan Negara 6,75% BukanPajak
8a2-N Persentase alumni yang mendapatkan tempat 88,50% berkarya
8a3-N Persentase luaran riset yang layak 70% dikomersialisasikan/ diimplementasikan
8b-N Indeks capaian pelaksanaan tugas khusus 95
8bl-N Persentase penyelesaian kerangka putusan 90% pengadilan pajak
8b2-N Persentase profesi keuangan yang tidak 95% dikenakan sanksi
9. Pengendalian mutu 9a-CP Persentase kualitas penyelesaian tindak lanjut 90% efektif temuan BPK atas LK BA 15
10. SDM yang kompeten 10a-CP Persentase pejabat Sekretariat Jenderal yang 94% telah memenuhi standar kompetensi jabatan
10b-N Persentase proses penempatan talent pada 80% jabatan target
11. Organisasi yang fit for 11a-CP Indeks persepsi integritas 87,65 purpose
12. Otomasi layanan 12a-N Indeks keberhasilan switchover sistem TIK 80 korporat yang pada DC/DRC berkualitas
13. Pengelolaan anggaran 13a-CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP, LK 89,5% yang berkualitas BUN, dan LK BA 15.01 yang telah
ditindaklaniuti
13al-CP Persentase rekomendasi BPK atas LKPP dan 89% LK BUN yang telah ditindaklanjuti
13a2-CP Persentase kualitas penyelesaian tindak 90% lanjut temuan BPK atas LK BA 15.01
13b-CP Persentase kualitas pelaksanaan anggaran 95% Sekretariat Jenderal
4
Program/Kegiatan Tahun 2019
Program:
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis La~nnya Kementerian Keuangan
Kegiatan
1. Pernbinaan dan Koordinasi Pernberian Advokasi Hukurn 2. Mernbangun Kepercayaan dan Meningkatkan Dukungan
Publik Terhadap Kebijakan di Bidang Keuangan Negara 3. Pembinaan dan Koordinasi Perurnusan Peraturan
Perundang-Undangan 4. Pernbinaan dan Penataan Organisasi, Tata Laksana dan
Jabatan Fungsional 5. Koordinasi Penyusunan Rencana Kerja, Pernbinaan dan
Pengelolaan Anggaran 6. Pernbinaan Administrasi Pengelolaan BMN dan Pengadaan
BarangIJasa 7. Pernbinaan dan Koordinasi Pengelolaan SDM
8. Pernbinaan Administrasi dan Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor Pusat Kernenterian
9. Koordinasi dan Harrnonisasi Pelaksanaan Kebijakan Menteri Keuangan
10. Koordinasi dan Pengernbangan Sis tern Inforrnasi dan Teknologi Keuangan
11. Pernbinaan dan Pengawasan Profesi Keuangan 12. Dukungan Pelayanan Pelaksanaan Tugas Kantor-Kantor
Vertikal di Daerah yang Berkantor di GKN 13. Dukungan Administrasi Penyelesaian Sengketa Pajak 14. Dukungan Pelaksanaan Tugas Kornite Stabilitas Sistern
Keuangan 15. Dukungan Manajernen dan Dukungan Teknis Pelaksanaan
Tugas Kornite Pengawas Perpajakan 16. Pengelolaan Dana Pengernbangan Pendidikan Nasional
Menteri Keuangan,
Sri Mulyani Incfrawati
Anggaran
Rp 20.770.728.252.000
Rp 16.414.302.000 Rp 26.892.462.000
Rp 2.226.035.000
Rp 8.572.901.000
Rp 32.776.067.000
Rp 13.652.203.000
Rp 18.582.343.000
Rp 17.140.854.948.000
Rp 10.185.467.000
Rp 445.926.469.000
Rp 24.601.796.000
Rp 346.885.021.000
Rp 102.841.407.000
Rp 5.302.501.000
Rp 9.034.330.000
Rp 2.565.980.000.000
Jakarta, Januari 2019
Sekretaris Jenderal,
f Hadiyanto 4.NIP 19621010 1987031 006
-'t
Kode SSjIKU
1.
1a-CP
1b-N
1c-N
1c1-CP
1c2-CP
1c3-N
1c4-N
1c5-N
1c6-N
2.
2a-N
3.
3a-N
RINCIAN TARGET KINERJA SEKRETARIS JENDERAL
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN2019
55 dan IKU Target
Ql Q2 Smt 1 Q3
Tata kelola Kementerian Keuangan yang baik
lndeks opini BPK atas 4 4 - -LK BA 015 (WTP) (WTP)
Persentase opini negatif Kementerian - 7% 7% -Keuangan
lndeks capaian tata kelola Kementerian - - - -Keuangan
Tingkat pemenuhan unit kezja terhadap kriteria Zona lntegritas - - - -menuju Wilayah Bebas dari Korupsi
lndeks kesehatan - - - -organisasi (MOFIN)
J umlah sertifikasi standardisasi - - - -intemasional bidang TIK
Persentase capaian award bidang kehurnasan - - - -Kementerian Keuangan
Nilai laporan kinezja Kementerian - 85,43 85,43 -Keuangan
Nilai Penilaian Mandiri Program Reformasi - - - -Birokrasi (PMPRB)
Pelayanan publik yang prima
lndeks kepuasan publik atas layanan - - - -Sekretariat Jenderal
Legislasi dan litigasi yang optimal
lndeks efektivitas penangananj - 60 60 -penyelesaian
s.d.Q3 Q4 Y
4 4 -
(WTP) (WTP)
7% 7% 7%
- 100 100
- 100 100
- 81 81
3 3
- Sertifi Sertifi
kat kat
- 100% 100%
85,43 - 85,43
- 94 94
4,39 4,39 -
(Skala 5) (Skala 5)
60 80 80
J
Kode 55 dan IKU
Target 55jlKU Ql Q2 5mtl Q3 s.d.Q3 Q4 y
peraturan perundang-undangan
Persentase putusan perkara perdata yang
3b-N berkekuatan hukurn
96% 96% tetap dan hak uji
- - - - -
materil UU yang dirnenangkan
4. Pengelolaan keuangan negara yang kredibel dan akuntabel
Persentase kualitas
4a-N pelaksanaan anggaran
95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% Kementerian Keuangan
Tingkat kesesuaian pelaksanaan
4b-N pengadaan dengan - - - - - 80% 80% RUP Kementerian Keuangan
Persentase PNBP atas
4c-N pengelolaan BMN - - - - - 90% 90% Kementerian Keuangan
5. Pengelolaan organisasi dan human capital yang optimal
Persentase 5a-CP penyelesaian program 14% 31% 31% 46% 46% 80% 80%
transformasi digital
Persentase pemenuhan
5b-N pegawai Kementerian - - - - - 89,5% 89,5% Keuangan yang kompeten
Persentase proses penempatan talent
5b1-N pada jabatan target - - - - - 85% 85% Kementerian Keuangan
Persentase pejabat Kementerian
5b2-CP Keuangan yang telah - 94% 94% - 94% 94% 94% memenuhi standar kompetensi jabatan
Persentase penyelesaian penataan
5c-N organisasi 15% 50% 50% 85% 85% 100% 100% Kementerian Keuangan
6. Sistem manajemen informasi yang andal
6a-CP Tingkat downtime
0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% 0,10% sistem TIK
Kode SS dan IKU
Target SS/IKU Ql Q2 Smt 1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y
7. Dukungan pengambilan kebijakan yang optimal
Indeks capaian
7a-N kualitas usulan saran/ - 100 100 100 100 100 rekomendasi/kajian -
kepada pimpinan
Indeks kualitas 7a1-N analisis / kajian - 86,67 86,67 - 86,67 86,67 86,67
Pushaka
Persentase saran/ rekomendasi
7a2-N yang disetujui oleh 10% 40% 40% 70% 70% 95% 95 % Kornite Pengawas Perpajakan
Persentase rekomendasi kebijakan
7a3-N stabilitas sistem - 85% 85% - 85% 85 % 85% keuangan yang disepakati KSSK
8. Kinerja tugas khusus yang optimal
Persentase pencapaian target layanan
8a-N pengelolaan dana - - - - - 100% 100% pengembangan pendidikan nasional
Tingkat pertumbuhan 8a1-N Pendapatan Negara - - - - - 6,75 % 6,75%
BukanPajak
Persentase alumni 8a2-N yang mendapatkan - - - - - 88,50% 88,50%
tempat berkarya
Persentase luaran riset
8a3-N yanglayak - - - - - 70% 70% dikomersialisasikan/ diirnplementasikan
Indeks capaian 8b-N pelaksanaan tugas - 95 95 - 95 95 95
khusus
Persentase
8b1-N penyelesaian kerangka
30% 50% 50% 65% 65% 90% 90% putusan Pengadilan Pajak
Persentase profesi 8b2-N keuangan yang tidak 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95%
dikenakan sanksi
9. Pengendalian mutu efektif
9a-CP Persentase - 30% 30% - 30% 90% 90% penyelesaian tindak
Kode SS dan IKU
Target SSjlKU Ql Q2 Smt 1 Q3 s.d.Q3 Q4 Y
lanjut BPK atas LK BA 15
10. SDM yang kornpeten
Persentase pejabat Sekretariat Jenderal
10a-CP yang telah rnernenuhi - 94% 94% - 94% 94% 94% standar kornpetensi jabatan
Persentase proses 10b-N penernpatan talent - 50% 50% - 50% 80% 80%
pada jabatan target
11. Organisasi yangfit for purpose
lla-CP Indeks persepsi - - - - - 87,65 87,65 integritas
12. Otornasi layanan korporat yang berkualitas
Indeks keberhasilan 12a-N switchover sis tern TIK - 10 10 - 10 80 80
padaDCj DRC
13 Pengelolaan anggaran yang berkualitas
Persentase rekornendasi BPK atas
13a-CP LKPP, LK BUN, dan - 30% 30% - 30% 89,5% 89,5% LK BA 15.01 yang telah ditindaklanjuti
Persentase Rekomendasi BPK atas
13a1-CP LKPP dan LK BUN - 30% 30% - 30% 89% 89% yang telah ditindaklanjuti
Persentase kualitas
13a2-CP penyelesaian tindak - 30% 30% - 30% 90% 90% lanjut temuan BPK atas LKBA 15.01
Persentase kualitas 13b-N pelaksanaan anggaran 95 % 95% 95 % 95% 95% 95% 95%
Sekretariat Jenderal
Jakarta, Januari 2019
PNS yang dinilai,
f' Hadiyanto..:f NIP 196210i'0 '198703 1006
pegawai program Kementerian transformasi Keuangan digital
2. I Persentase perlindungan 1. Kerjasarna putusan perkara hukum terhadap dengan aparat perdata yang aparatur sipil penegak hukum berkekuatan negara di terkait hukum tetap lingkungan perlindungan dan hak uii
INISIATIF STRATEGIS SEKRETARIS JENDERAL
SEKRETARIAT JENDERAL KEMENTERIAN KEUANGAN
TAHUN2019
Pengembangan modul Prototype modul nilai
nilai kompetensi pegawai kompetensi pegawai
Q2: Q2: Pengembangan modul Prototype modul nilai
nilai kompetensi pegawai kompetensi pegawai
Q3: Q3: Implementasi modul nilai 1. Dokumen OAT, kompetensi pegawai 2. Dokurnen persyaratan
QA
3. Hasil QA dari
pusinteJ
Q4: Implementasi modul nilai 11. Dokumen OAT, kompetensi pegawai 2. Dokumen persyaratan
QA
3. Hasil QA dari
pusintek
Ql: Ql: 1. Penyempurnaan 1. MOO / perjanjian kerja
aturan dan sarna dengan aparat penyusunan penegak hukum MOO /PKS dengan aDarat Denel1:ak hukum
Ql: Desember Q2: Rp9.925.000
2019 Q3: RpI8.800.000 Q4: Rpl04.390.000
Januari- Biro Advokasi Ql: Desember Q2: Rp250.489.000
2019 Q3: Rp70.720.000 Q4: Rp831 .670.000
materiil UU yang dimenangkan
Kementerian Keuangan
hukum terhadap ASNdi Iingkungan Kementerian Keuangan
2. Buku saku poIa pendampingan terhadap ASN dilingkungan Kementerian Keuangan yang diperiksa oIeh aparat penegak hukum
2. Pembentukan forum koordinasipenegak hukum
3. Pcningkatan kapasitas pemberi bantuan hukum di seIuruh unit eseIon I Kementerian
Q2: 1. Sarasehan
perlindungan hukum terhadap peIaksanaan tugas dan fungsi ASN di Iingkungan Kementerian Keuangan
2. Peningkatan kapasitas pemberi bantuan hukum di seIuruh unit eseIon I Kementerian Keuangan
2. PeIatihan peningkatan kapasitas pemberi bantuan hukum Kementerian Keuangan
Q2: 1. PeIaksanaan
sarasehan perIindungan hukum terhadap peIaksanaan tugas dan fungsi ASN dilingkungan Kementerian Keuangan
2. buku saku poIa pendampingan terhadap ASN di Iingkungan Kementerian Keuangan yang diperiksa oIeh aparat penegak hukum
3. PeIatihan peningkatan kapasitas pemberi bantuan hukum Kementerian Keuangan
J.
3 I Persentase Penggalian 1. Dokumen realisasi nilai potensi PNBP rencana manfaat dari optimalisasi pemanfaatan ekonomi BMN dilingkungan pengelolaan Kementerian BMN Keuangan Kernen terian dengan target 1 Keuangan (sa tu) dokumen (Realisasi rencana PNBP/Total pemanfaatan Potensi PNBP untuk T+1 yang ditetapkan 2. Aplikasi e-BMN pada awal tahun berjalan)
Q3: 1. Focus Group Discussion
(FGD) tentang perlindungan hukum terhadap aparatur sipil negara
2. Peningkatan kapasitas pemberi bantuan hukum di seluruh unit eselon I Kementerian
Peningkatan kapasitas pemberi bantuan hukum di seluruh unit eselon I Kementerian Q1: 1. Profiling aset yang
berpotensi menghasilkan PNBP
2. Perencanaan pengembangan aplikasi e-BMN
Q3: 1. Pelaksanaan Focus
Group Discussion (FGD) tentang perlindungan hukum terhadap aparatur sipil negara
2. Pelatihan peningkatan kapasitas pemberi bantuan hukum Kementerian
Q4: Pelatihan peningkatan kapasitas pemberi bantuan hukum Kementerian Q1: 1. Dokumen rencana
pemanfaatan atas penggaJian potensi PNBP tahun 2018
2. Database BMN hasil profiling untuk penyusunan dokumen rencana pemaniaatan BMNtahapII
3. a. Dokumen proses
bisnis pengelolaan BMN
b. Perencanaan pengembangan
JanuariDesember
2019
Biro Manajemen BMNdan Pengadaan
Q1: LL:J.UUU.uuu
Q2: 225.000.000 Q3: 225.000.000 Q4: 318.645.000
J~.
Q2: 1. Profiling aset yang
berpotensi menghasilkan PNBP
2. Pengembangan aplikasi e-BMN
Q3: 1. Profiling aset yang
berpotensi menghasilkan PNBP
2. Penyelesaian pengembangan aplikasi e-BMN (VAT, QA,
Q4: 1. Profiling aset yang
berpotensi menghasilkan PNBP
2. Implementasi aplikasi eBMN
c. System Requirement and Specification (SRS)
Q2: 1. Dokumen usulan
rencana pemanfaatan BMNtahapII
Q3: 1. Penetapan dokumen
rencana pemanfaatan BMNtahapII
2. Peluncuran aplikasi eBMN
Q4: 1. Dokumen rencana
pemanfaatan BMN tahap II
2. Pemanfaatan BMN berbasis
Jakarta, J anuari 2019
PNS yang dinilai,
tu,.~.~ --
/ Hadiyanto..d. /'" NIP 196210W 198703 1 006
Sasaran Kerj a Pegawai .
No I. PEJABAT PENILAI No II. PEGAWAI NEGERI SIPIL YANG DINILAI
1 Nama Sri Mulyani Indrawati 1 Nama Hadiyanto
2 NIP - 2 NIP 196210101987031006
3 Pangkat/ - 3 Pangkat/ Pembina Utama / IV / e GoLRuang GoLRuang
4 Jabatan Menteri Keuangan 4 Jabatan Sekretaris J enderaI
5 Unit Kerja Kementerian Keuangan 5 Unit Kerja Sekretariat JenderaI
TARGET . III. KEGIATAN TUGAS POKOK
No AK KUANTITAS KUALITAS . JABATAN WAKTU BIAYA . /OUTPUT /MUTU
1. Mencapai opini WTP atas LK BA 15 4
100 12 bulan - -(WTP)
2. Meminimalkan persentase opini negatif
7% 100 12 bulan -Kementerian Keuangan -
3. Mewujudkan tata kelola Kementerian - 100 100 12 bulan -Keuangan yang baik
4. Mewujudkan kepuasan publik atas layanan 4,39
100 12 bulan - -Sekretariat J enderal (Skala 5)
Meningkatkan efektivitas -5. penanganan/ penyelesaian peraturan - 80 100 12 bulan
perundang-undangan
Memenangkan putusan perkara perdata -6. yang berkekuatan hukum tetap dan hak uji - 96% 100 12 bulan
materil UU
7. Meningkatkan kualitas pelaksanaan - 95% 100 12 bulan -anggaran Kementerian Keuangan
Melaksanakan pengadaan lingkup 8. Kementerian Keuangan yang sesuai dengan - 80% 100 12 bulan -
Rencana Umum Pengadaan
9. Meningkatkan PNBP atas pengelolaan BMN - 90% 100 12 bulan -Kementerian Keuangan
10. Menyelesaikan program transformasi digital - 80% 100 12 bulan -Kementerian Keuangan
11. Mewujudkan pegawai Kementerian - 89,5% 100 12 bulan -Keuangan yang kompeten
12. Menyelesaikan penataan organisasi - 100% 100 12 bulan -Kementerian Keuangan
13. MengendaIikan downtime sistem TIK Setjen - 0,10% 100 12 bulan -Memberikan usulan
14. saran/ rekomendasi/kajian yang berkualitas - 100 100 12 bulan -kepada pimpinan
Mewujudkan pencapaian target layanan 15. pengelolaan dana pengembangan - 100% 100 12 bulan -
pendidikan nasionaI
16. Menyelesaikan penugasan khusus - 95 100 12 bulan -
17. Menindaklanjuti temuan BPK atas LK BA 15 - 90% 100 12 bulan -
18. Meningkatkan pejabat yang memenuhi - 94% 100 12 bulan -standar kompetensi jabatan
TARGET
No m. KEGIATAN TUGAS POKOK
AK KUANTITAS KUALITAS BIAYA JABATAN WAKTU .
jOUTPUT /MUTU
Menempatkan talent Setjen pada jabatan - 80% 100 12 bulan -19. ta!Ket Mewujudkan persepsi integritas organisasi - 87,65 100 12 bulan -20. I yang tinggi Melaksanakan program switchover sistem TIK
100 12 bulan -21. - 80 padaDCjDRC Menindaklanjuti temuan BPK atas LKPP,
89,5% 100 12 bulan -22. -LKBUN, dan LK BA 15.01 Meningkatkan kuaIitas pelaksanaan - 95% 100 12 bulan 20,77T 23. anggaran Setjen
Jakarta, Januari 2019
Pejabat Penilai PNS yang diniIai
Sri Mulyani Indrawati f Hadiyanto.d. NIP 19621010 19870111 006