kontribusi pajak daerah dan retribusi...

KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

KABUPATEN DAN KOTA DI INDONESIA PERIODE TAHUN

2006-2010

Skripsi

Diajukan kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan untuk Memenuhi Salah

Satu Syarat Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan

Oleh

NINA ROSLINA

NIM 1110015000054

PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL

FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN

UNIVESRITAS ISLAM NEGERI (UIN)

SYARIF HIDAYATULLAH

JAKARTA

2014

v

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. IDENTITAS PRIBADI

Nama : Nina Roslina

Tempat & Tgl. Lahir : Tangerang, 6 Juni 1992

Tinggal di : Kota Tangerang Selatan

Alamat : Perumahan Benda Baru Jl. Bintan Blok E 24 no. 25

Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang, Kota

Tangerang Selatan

Telepon : 0821 1050 8006 / 0838 9424 6060

Agama : Islam

Kewarganegaraan : Warga Negara Indonesia (WNI)

Email : [email protected]

Motto Hidup : “Do the best for the best future”

II. IDENTITAS FORMAL

1. SD : SD Tirta Buaran

2. SMP : SMP Negeri 2 Pamulang

3. SMA : MA Al-Hamidiyah Depok

4. S1 : Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta

III. IDENTITAS NON FORMAL

1. ISPAH (Ikantan Santri Pesantren Al-Hamidiyah

2. IKAH (Ikatan Alumni AL-Hamidiyah

3. IPNU/IPPNU Depok

IV. LATAR BELAKANG KELUARGA

1. Bapak : H. Juandana

2. Ibu : Rositawati, AMK.

Alamat : Perumahan Benda Baru Jl. Bintan Blok E 24 no. 25

Kelurahan Benda Baru Kecamatan Pamulang, Kota

vi

Tangerang Selatan

3. Telepon : 0857 1515 9002/ 0812 8308 3065

4. Anak ke dari : 3 dari 3 bersaudara

iv

KONTRIBUSI PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAHTERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH KABUPAEN DAN KOTA DI

INDONESIA PERIODE TAHUN 2006 – 2010

Oleh:NINA ROSLINA1110015000054

ABSTRAKPenelitian ini bertujuan untuk mengetahui Kontribusi Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dan Kota diIndonesia. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder daritahun 2006-2010 yang diperoleh dari Kementrian Keuangan (Kemenkeu), denganjumlah 539 Kabupaten dan Kota. Metode analisis yang digunakan adalah dengananalisis regresi linier berganda dengan pengujian asumsi klasik.

Berdasarkan hasil uji korelasi maka diketahui bahwa Pajak Daerah (X1)dengan PAD (Y) diperoleh nilai sebesar r = 0,487. Nilai ini menunjukkanhubungan yang lemah positif. Sedangkan hasil korelasi antara Retribusi Daerah(X2) dengan PAD (Y) diperoleh nilai sebesar r = -0,26 nilai ini menunjukkanhubungan yang kuat positif.

Berdasarkan hasil Uji Regresi, maka diketahui bahwa Pajak Daerah danRetribusi Daerah mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap PendapatanAsli Daerah (PAD). Nilai koefisien determinasi (r2) untuk Y sebesar 0.237, hal iniberarti 23,7% variabel PAD dapat dijelaskan oleh kedua variabel independenPajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan sisanya 76,3% (100%-23,7%)dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang tidak dimasukkan dalam model.

Berdasarkan hasil uji F menunjukkan sebesar 39,626 dengan nilaisignifikansi sebesar 0,000 atau (0,000 < 0,05), ini berarti bahwa penerimaan pajakdan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap realisasipenerimaan PAD. Sedangkan berdasarkan hasil uji t menunjukkan bahwapenerimaan pajak daerah merupakan variabel yang paling berkontribusi secarasignifikan terhadap pendapatan asli daerah karena dari t sign penerimaan pajakdaerah sebesar 8,980 lebih besar dari t sign penerimaan retribusi daerah 1,316.

Kata Kunci: Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pajak Daerah dan RetribusiDaerah.

v

CONTRIBUTION OG REGIONAL TAX AND REGIONAL RETRIBUTIONTO REGIONAL INCOME (PAD) IN DISTRICTS AND CITIES IN

INDONESIA PERIOD 2006 – 2010

Oleh:NINA ROSLINA1110015000054

ABSTRACTThe purpose of this study is know contribution of Regional Tax and

Regional Retribution to Regional Income (PAD) in Districts and Cities inIndonesia. Double Linier Regression with classic assumption test is applied toanalysis method, it applies secondary data from year 2006-2010 obtained fromKementrian Keuangan (Kemenkeu), with tnumber of 539 districts and cities.

Based on correlation outcome, the conclusion has already know thatRegional Tax to Regional income (PAD) the correlation value is r = 0.487, itmeans that correlation weak positive. Meanwhile, based on correlation outcomeRegional Retribution to Regional income (PAD) the correlation value is r = -0,26,it means that correlation strong positive.

Based on the regression outcome, the conclusion has already known thatRegional Tax and Regional Retribution have positive and significant influences toRegional Income (PAD) in Districts and Cities in Indonesia. The determinationcoefficients value for Y is 0.237, it means 23,7% of Regional Income (PAD)variable can be explained by two independen variabel: Regional Tax andRegional Retribution. Meanwhile, the rest of 76,3% can be explained by anotherfactors.

Based on F test that 39,626 with the signifikans number 0,000 or (0,000 <0,05), it means that Regional Tax and Retribution Tax together influence toRegional income (PAD). Meanwhile, based on t test that Regional Tax onsignifican scale to Regional income (PAD) because from t sign Regional Tax is9,980 more than t sign Regional Retribution 1,316.

Keyword: Regional Income (PAD), Regional Tax and Regional Retribution.

vi

KATA PENGANTAR

Bismillahirahmaan nirrahiim

Assalamu’alaikum wr.wb.

Segala puji bagi Allah swt. yang telah mengkaruniakan rahmat dan

hidayah-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul

“Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

(PAD) Kabupaten dan Kota di Indonesia”.

Penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagai syarat-syarat

guna mencapai gelar Sarjana Pendidikan di Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah Jakarta.

Pada kesempatan ini, peneliti mengucapkan rasa syukur atas rahmat dan

karunia Allah swt. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini serta tak lupa

pula peneliti menghanturkan terimkasih kepada:

1. Dra. Nurlena, MA., Ph.D. selaku dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan

Keguruan.

2. Dr. Iwan Purwanto, M.Pd selaku Ketua Jurusan Pendidikan IPS.

3. Drs. Syaripulloh, M.Si selaku Sekretaris Jurusan Pendidikan IPS.

4. Anissa Windarti, M.Sc. selaku dosen pembimbing yang begitu telaten dan

sabar dalam membimbing saya, memberikan pengarahan dan masukan dalam

penulisan skripsi ini, serta sudah meluangkan banyak waktunya untuk

memberikan ilmu, bimbingan, nasihat, serta saran dari awal hingga akhir

penulisan skripsi ini.

5. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan yang telah

mencurahkan dan mengamalkan ilmunya, serta seluruh Karyawan Fakultas

Ilmu Tarbiyah dan Keguruan.

6. Petugas Perpustakaan UIN Syarif Hidayatullah, Perpustakaan Nasional,

Perpustakaan UI, Perpustakaan IPB, dan seluruh Staf Pajak Bidang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah, terima kasih atas seluruh bantuannya.

7. Kakak saya Rendi Faizal dan Imam Satria dan seluruh keluarga besar saya

yang senantiasa mendukung dan mendo’akan saya.

vii

8. Kepada Orang Tua saya tercinta, yang senantiasa selalu mendo’akan setiap

langkah yang saya tempuh, dan mamah yang selalu menjadi inspirasi nyata

saya yang ada di hidup saya. Terima kasih atas do’a yang tiada henti-hentinya

dipanjatkan.

9. Teman terdekat saya Didi Pramana, dan teman-teman seperjuangan saya

Denara Nurul, Ega Pratiwi, Retno Oktakarina yang selalu memberikan saya

dorongan dan semangat tiada henti.

10. Teman-teman Bebong, L.O.V, Assalam, ATK dan khususnya teman-teman

saya di konsentrasi Geografi.

11. Mungkin saya tidak dapat menuliskan semua nama teman-teman disini, tapi

saya selalu menulis nama kalian di lubuk hati saya. Serta untuk semua teman

yang telah dengan bersemangat mendukung saya, terima kasih atas semangat

dan kebersamaannya.

Semoga semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini

mendapat balasan kebaikan dari Allah swt.. Peneliti menyadari bahwa dalam

penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan. Dengan segala kerendahan hati

peneliti memohon maaf dan mengharapkan kritik dan saran yang membangun

bagi perbaikan peneliti dan bermanfaat bagi semua.

Wassalamu’alaikum wr.wb.

Jakarta, September 2014

Nina Roslina

viii

DAFTAR ISI

Halaman

Lembar Pengesahan Skripsi................................................................ i

Lembar Pengesahan Ujian Skripsi...................................................... ii

Lembar Pernyataan Keaslian Karya Ilmiah........................................ iii

Abstrak................................................................................................ iv

Abstract............................................................................................... v

Kata Pengantar.................................................................................... vi

Daftar Isi.............................................................................................. viii

Daftar Tabel........................................................................................ xii

Daftar Grafik....................................................................................... xiii

Daftar Bagan....................................................................................... xiv

Daftar Gambar.................................................................................... xv

Daftar Lampiran.................................................................................. xvi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang...................................................................... 1

B. Identifikasi Masalah.............................................................. 5

C. Pembatasan Masalah............................................................. 5

D. Perumusan Masalah.............................................................. 5

E. Tujuan Penelitian.................................................................. 5

F. Manfaat Penelitian................................................................. 6

1. Pemerintah..................................................................... 6

2. Bagi Civitas Akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

....................................................................................... 6

3. Penulis............................................................................. 6

4. Pembaca.......................................................................... 6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori..................................................................... 7

1. Desentralisasi (Otonomi Daerah).................................... 7

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)....... 8

ix

3. Sumber Pendanaan Pemerintah Daerah.......................... 9

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)...................................... 10

5. Pengertian Pajak Secara Umum...................................... 13

6. Dasar Hukum Pajak dan Retribusi Daerah..................... 17

7. Pajak Daerah................................................................... 20

8. Jenis-Jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota...................... 22

9. Retribusi Daerah............................................................. 25

B. Penelitian Relevan................................................................ 27

C. Kerangka Berpikir................................................................. 29

D. Hipotesis Penelitian.............................................................. 30

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian............................................... 31

B. Metode Penelitian................................................................. 31

C. Populasi dan Sampel............................................................. 32

D. Teknik Pengumpulan Data................................................... 33

E. Instrumen Penelitian............................................................. 34

F. Teknik Analisis Data............................................................. 34

1. Uji Asumsi Klasik.......................................................... 34

a. Uji Multikolinieritas........................................... 34

b. Uji Heteroskedastisitas....................................... 36

c. Uji Autokolrelasi................................................ 38

2. Uji Regresi Linear Berganda.......................................... 39

3. Uji Hipotesis Penelitian.................................................. 40

a. Uji Koefisien Determinasi.......................................... 40

b. Uji Statistik F (Uji Simultan)..................................... 41

c. Uji t-statistik................................................................ 42

G. Operasional Variabel Penelitian........................................... 43

1. Variabel Independen...................................................... 43

2. Variabel Dependen......................................................... 44

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian...................................... 45

x

1. Tempat dan Waktu Penelitian......................................... 45

2. Profil Negara Republik Indonesia................................... 45

B. Visi dan Misi Negara Republik Indonesia............................ 46

1. Visi.................................................................................. 46

2. Misi................................................................................. 47

C. Hasil Analisis dan Pembahasan............................................ 50

1. Uji Asumsi Klasik........................................................... 50

a. Hasil Uji Multikolinearitas......................................... 50

b. Hasil Uji Autokorelasi................................................. 52

c. Hasil Uji Heteroskedastisitas...................................... 51

2. Hasil Uji Regresi Linear Berganda................................. 53

3. Hasil Uji Hipotesis Penelitian......................................... 58

a. Hasil Uji Koefisien Determinasi................................. 58

b. Hasil Uji F................................................................... 59

c. Hasil Uji t.................................................................... 59

4. Pendapatan Asli Daerah di Indonesia............................. 61

D. Hasil Operasional Variabel Penelitian.................................. 63

1. Realisasi dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan

Asli Daerah..................................................................... 63

2. Realisasi dan Kontribusi Retribusi Daerah terhadap

Pendapatan Asli Daerah.................................................. 65

E. Pembahasan Hasil Penelitian................................................ 67

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan........................................................................... 72

B. Implikasi............................................................................... 73

C. Saran..................................................................................... 74

DAFTAR PUSTAKA........................................................................ 75

LEMBAR UJI REFERENSI............................................................ 78

LAMPIRAN....................................................................................... 81

xii

DAFTAR TABEL

No. Keterangan Halaman

2.1 Perbandingan penelitian ini dengan penelitian lain yang

relevan..................................................................................... 27

3.1 Susunan waktu Penelitian....................................................... 31

3.2 Hasil Pertimbangan sampel Kabupaten dan Kota di Indonesia 32

3.3 Deteksi Daerah Durbin Watson.............................................. 39

4.1 Hasil Uji Multikolinearitas..................................................... 50

4.2 Hasil Uji Autokorelasi............................................................ 52

4.3 Statistik Deskriptif.................................................................. 53

4.4 Tabel Korelasi......................................................................... 54

4.5 Tabel Variabel yang Dimasukkan........................................... 55

4.6 Tabel Summary Model........................................................... 55

4.7 Tabel Anova............................................................................ 55

4.8 Tabel Koefisien....................................................................... 57

4.9 Tabel Koefisien Determinasi.................................................. 58

4.10 Hasil Uji F............................................................................... 59

4.11 Hasil Uji T............................................................................... 59

4.12 Persentase Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tahun 2006-2010

(dalam rupiah)......................................................................... 62

xiii

DAFTAR GRAFIK


4.1 Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun

2006-2010 (Persen %)............................................................. 63

xiv

DAFTAR BAGAN


2.1 Struktur Perpajakan di Indonesia............................................ 20

2.2 Kerangka Berpikir................................................................... 39

xv

DAFTAR GAMBAR


4.1 Hasil Uji Heteroskedastisitas.................................................. 51

xvi

DAFTAR LAMPIRAN


1. Lembar Uji Referensi.............................................................. 78

2. Data Pajak Daerah Tahun 2006.............................................. 81





7. Data Retribusi Daerah Tahun 2006......................................... 91





12. Hasil Pengolahan Data SPSS.................................................. 101

1

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, Negara Kesatuan

Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi

terdapat daerah-daerah kabupaten dan kota. Tiap-tiap daerah mempunyai hak

dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk

meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan dan

pelayanan kepada masyarakat.

Untuk menyelenggarakan pemerintahannya, daerah berhak mengenakan

pungutan kepada masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah

satu perwujudan kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada

rakyat, seperti pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa, diatur dengan

undang-undang. Dengan demikian, pemungutan pajak daerah dan retribusi

daerah harus didasarkan pada undang-undang. Dalam hal ini, pajak daerah

dan retribusi daerah diatur dalam UU No. 18 Tahun 1997 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan UU No. 34

Tahun 2000 terakhir diubah dengan UU No. 28 Tahun 2009.

Desentralisasi atau otonomi daerah membuat daerah memiliki

kewenangan yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya. Hal

ini menuntut Pemerintah Daerah untuk lebih bijak dalam hal pemungutan

pajak daerah dan retribusi daerah. Selain itu Pemerintah Daerah juga dituntut

untuk dapat mengalokasikan hasil penerimaan pajak daerah dan restribusi

daerah untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan merata

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945. Dengan demikian daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu

mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang

berisi ketentuan-ketentuan pokok yang memberikan pedoman kebijakan dan

2

arahan bagi daerah dalam pelaksanaan pemungutan pajak dan retribusi

daerah, sekaligus menetapkan pengaturan untuk menjamin penetapan

prosedur umum perpajakan daerah dan retribusi daerah. Meskipun beberapa

jenis pajak daerah dan retribusi daerah sudah ditetapkan oleh Undang-Undang

Nomor 34 Tahun 2000 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 18 Tahun

1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, daerah Kabupaten atau

Kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya

dengan menetapkan jenis pajak daerah dan retribusi daerah selain yang telah

ditetapkan dalam undang-undang tersebut di atas dan disesuaikan dengan

aspirasi yang bersangkutan. Berdasarkan perubahan tersebut maka di awal

tahun 2001 masih banyak Kabupaten dan Kota yang masih belum mengerti

dan memahami konsep dari otonomi daerah sehingga pelaksanaan

desentralisasi daerah masih belum mengalami peningkatan yang signifikan,

kemudian di tahun 2002 penyelenggaraan desentralisasi daerah mulai

mengalami peningkatan yang cukup signifikan.

Adapun penerimaan pajak daerah dapat diperoleh dari pajak

kabupaten/kota diantaranya, Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan,

Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan

Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet.

Selain pajak daerah, retribusi daerah juga merupakan salah satu

komponen penting dalam PAD. Retribusi daerah juga digolongkan menjadi

Jenis Retribusi Jasa Umum yang terdiri dari, Retribusi Pelayanan Kesahatan,

Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan, Retribusi Penggantian Cetak

Kartu Tanda Penduduk dan Akta Catatan Sipil, Retribusi Pelayanan

Pemakaman dan Pengabuan Mayat, Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan

Umum, Retribusi Pelayanan Pasar, Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor,

Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran, Retribusi Penggantian

Biaya Cetak Peta, Retribusi Penyediaan dan/atau Penyedotan Kakus,

Retribusi Pengolahan Limbah cair, Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang,

Retribusi Pelayanan Pendidikan, Retribusi Pengendalian Menara

Telekomuikasi, Jenis retribusi Jasa Usaha terdiri atas, Retribusi Pemakaian

3

Kekayaan Daerah, Retribusi Pasar Grosir dan/atau Pertokoan, Retribusi

Tempat Pelelangan, Retribusi Terminal, Retribusi Tempat Khusus Parkir,

Retribusi Tempat Penginapan/Pesanggarahan/Villa, Retribusi Rumah Potong

Hewan, Retribusi Pelayanan Kepelabuhan, Retribusi Penjulan Produksi

Usaha Daerah. Jenis Retribusi Perizinan Tertentu antara lain, Retribusi Izin

Mendirikan bangunan, Retribusi Izin Tempat Penjualan Minuman

Beralkohol, Retribusi Izin Gangguan, Retribusi Izin Trayek, Retribusi Izin

Usaha Perikanan.

Secara agregat, rata-rata pajak yang bisa dipungut oleh pemerintah

daerah baik provinsi maupun kabupaten dan kota hanya 2,1% dari PDRB non

migas. Provinsi DKI Jakarta memiliki rasio pajak tertinggi yaitu sebesar

9,4%. Hal ini tentunya didukung oleh posisi DKI Jakarta sebagai pusat

pemerintahan dan perekonomian, sehingga perkembangan ekonominya jauh

lebih maju dan kemungkinan menggali pajak jauh lebih besar karena basis

pajak yang ada di DKI Jakarta cukup banyak. Sementara itu, provinsi yang

memiliki rasio pajak paling rendah adalah Provinsi Papua Barat yaitu sebesar

0,4%.1

Mengingat bahwa kewenangan yang diberikan kepada daerah untuk

memungut pajak daerah bersifat terbatas (closed list) dan sumber penerimaan

pajak daerah yang berlaku saat ini cenderung bias ke daerah yang tingkat

urbanisasinya tinggi (urban-biased), seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran, dan

Pajak Kendaraan Bermotor, hal ini menyebabkan untuk daerah yang unsur

kekotaannya tidak terlalu tinggi, potensi penerimaan pajaknya menjadi kecil.

Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) selanjutnya disebut

APBD yang direncanakan setiap tahun dengan mendapatkan persetujuan dari

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) selanjutnya disebut DPRD pada

dasarnya menunjukkan sumber-sumber Pendapatan Daerah, berapa besar

alokasi belanja untuk melaksanakan program/kegiatan dan sumber-sumber

pendapatan, serta pembiayaan yang muncul bila terjadi surplus atau defisit.

1 Kementrian keuangan Republik Indonesia, Deskripsi dan Analisis (Jakarta: Direktorat JendralPerimbangan Keuanga, 2013), h. xiii.

4

Sumber Pendapatan Daerah tentunya masih bersandar pada pemerintah pusat

serta bisa juga berasal dari lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pemerintah

Daerah bahwa otonomi daerah adalah kewenangan daerah otonom untuk

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan. Kewenangan daerah mencakup kewenangan

pemerintah, mulai dari sistem perencanaan, pembiayaan maupun

pelaksanaannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2009 tentang

Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

mengisyaratkan bahwa dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dalam

desentralisasi fiskal, pemerintah daerah diberi keleluasaan untuk mengelola

dan memanfaatkan sumber penerimaan daerah yang dimilikinya.

Pelaksanaan otonomi daerah yang dititikberatkan pada Daerah

Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan penyerahan sejumlah wewenang

dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah yang bersangkutan. Penyerahan

wewenang ini tentunya disertai dengan penyerahan pengalihan pembiayaan

dimana komponennya adalah penerimaan yang salah satunya berasal dari

pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah dan retribusi daerah sebagai

salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat memberikan

kontribusi yang besar bagi Pendapatan Asli Daerah itu sendiri sehingga dapat

memperlancar pembangunan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu indikator yang

menentukan derajat kemandirian suatu daerah. Semakin besar penerimaan

PAD suatu daerah maka semakin rendah tingkat ketergantungan pemerintah

daerah tersebut terhadap pemerintah pusat dan sebaliknya. Hal ini

dikarenakan PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang berasal dari

dalam daerah itu sendiri.

Berdasarkan uraian di atas, dapat diketahui bahwa pajak daerah dan

retribusi daerah merupakan komponen penting dalam penerimaan PAD. Oleh

sebab itu penulis mencoba meneliti hal tersebut, untuk mengetahui seberapa

5

besar kontribusi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka dapat diidentifikasikan bahwa

seberapa besar Pajak daerah dan Retribusi daerah tersebut akan memberikan

kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah daerah

Kabupaten dan Kota di Indonesia?

C. Pembatasan Masalah

Untuk memudahkan dan menyederhanakan masalah penelitian ini agar

tidak terlalu melebar dan menyimpang dari tema, maka penulis membatasi

dan menitikberatkan pada tahun periode 2006-2010.

D. Perumusan Masalah

Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah

yang disampaikan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

(PAD) di Indonesia?

2. Seberapa besar kontribusi retribusi daerah terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD) di Indonesia?

3. Apakah penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah berkontribusi

secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di

Indonesia?

E. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas maka tujuan dan kegunaan

penelitian ini adalah agar pembaca dan penulis dapat:

1. Mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah terhadap Pendapatan

Asli Daerah (PAD) Kabupaten dan Kota di Indonesia.

2. Mengetahui seberapa beasar kontribusi retribusi daerah terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dan Kota di Indonesia.

6

3. Mengetahui seberapa besar kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah

secara bersama-sama terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Kabupaten dan Kota di Indonesia.

F. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain:

1. Pemerintah

Dapat diketahui upaya-upaya dan kebijakan yang seharusnya

dilakukan oleh Pemerintah Daerah dalam pemungutan pajak untuk

menambah jumlah pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten dan Kota

di Indonesia. Dengan bertambahnya penerimaan pajak daerah dan

retribusi daerah secara tidak langsung akan menambah penerimaan

Pandapatan Asli Daerah (PAD), sehingga dapat digunakan untuk

menunjang peningkatan perekonomian daerah guna tercapainya

kesejahteraan masyarakat.

2. Bagi civitas akademika UIN Syarif Hidayatullah Jakarta

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan oleh peneliti lain

baik mahasiswa UIN sendiri maupun mahasiswa dari kampus lainnya

yang ingin mengulas masalah pajak dan retribusi daerah dengan objek

penelitian yang sama. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat

menambah khasanah ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang pajak di

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.

3. Bagi Penulis

Penelitian ini digunakan sebagai syarat untuk mencapai gelar

sarjana (S1) pada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan Universitas

Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, serta untuk memperluas dan

memperdalam pengetahuan penulis.

4. Para Pembaca

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperluas

ilmu pengetahuan dan wawasan yang membaca hasil penelitian ini.

7

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Landasan Teori

1. Desentralisasi (Otonomi Daerah)

Pada tahun 2007, pelaksanaan berbagai kegiatan dalam rangka

mendukung kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang difokuskan

pada penyelesaian seluruh peraturan pelaksanaan UU no. 32 Tahun 2004

tentang Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tetang Pertimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Daerah dan UU No. 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

yang terkait dengan pengaturan urusan pemerintah, pengaturan organisasi

perangkat daerah pengaturan kerja sama antar daerah, serta penyusunan

instrumen dan tatacara pembentukkan, penghapusan, dan penggabungan

daerah.

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah sesuai dengan Undang-

Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang

Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah

merupakan pelaksanaan dari salah satu tuntutan reformasi pada tahun 1998.

Kebijakan ini merubah penyelenggaraan pemerintah dari yang sebeumnya

bersifat pusat menjadi terdesentralisasi meliputi antara lain penyerahan

kewenangan pemerintah pusat ke pemerintah daerah (kecuali politik luar

negeri, pertahanan keamanan, peradilan, agama, fikal moneter, dan

kewenangan bidang lain) dan perubahan perimbangan keuangan antara pusat

dan daerah.

Melalui kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah maka pengambilan

keputusan dalam penyelenggaraan pemerintah dan penyediaan pelayanan

publik diharapkan akan menjadi lebih sederhana dan cepat karena dapat

dilakukan oleh pemerintah daerah terdekat sesuai kewenangan yang ada.

Kebijakan ini dibutuhkan untuk menghadapi perkembangan keadaan, baik di

dalam maupun di luar negeri.

8

2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

APBD merupakan suatu gambaran atau tolak ukur penting keberhasilan

suatu daerah di dalam meningkatkan potensi perekonomian daerah. Artinya,

jika perekonomian daerah mengalami pertumbuhan, maka akan berdampak

positif terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), khususnya

penerimaan pajak-pajak daerah.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana

keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh DPRD dan

ditetapkan dengan peraturan daerah. APBD memiliki fungsi otoritas,

perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi. Fungsi otoritas

mengandung arti bahwa Perda tentang APBD menjadi dasar untuk

melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan,

sedangkan fungsi pengawasan terlihat dari digunakannya APBD sebagai

standar dalam penelitian penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 tahun 2002 menyatakan

bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) disusun

berdasarkan pendekatan kinerja, yaitu suatu sistem anggaran yang

mengutamakan upaya pencapaian hasil kerja atau output dari perencanaan

alokasi biaya atau input yang ditetapkan. Selanjutnya, Pemerintah Daerah

bersama-sama dengan DPRD akan menyusun Arah dan Kebijakan Umum

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang memuat petunjuk

dan ketentuan umum yang disepakati sebagai pedoman dalam penyusunan

Anggaran pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Sasaran yang dimuat dalam APBD harus sesuai dengan fungsi belanja,

standar pelayanan yang diharapkan, dan perkiraan biaya kegiatan yang

bersangkutan. APBD harus memuat bagian pendapatan yang digunakan untuk

membiayai biaya administrasi umum, belanja operasi dan pemeliharaan, dan

belanja modal/investasi. Apabila sasaran tersebut dimuat. APBD tersebut

akan dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat daerah.

Instrumen kebijakan fiskal yang digunakan oleh Pemerintah Daerah di

Indonesia dalam rangka melakukan pelayanan publik, diharapkan dapat

9

mendorong pertumbuhan ekonomi, peningkatan kesejahteraan masyarakat

serta terus melakukan pembangunan di berbagai sektor tertuang dalam

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD yang

direncanakan setiap tahun dengan mendapatkan persetujuan dari Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pada dasarnya menunjukkan sumber-

sumber Pendapatan Daerah, berapa besar alokasi belanja untuk

melaksanakan program/kegiatan dan sumber-sumber pendapatan, serta

pembiayaan yang muncul jika terjadi surplus atau defisit. Sumber Pendapatan

Daerah tentunya masih bersandar pada penerimaan pajak dan retribusi daerah

ditambah dengan dana transfer dari pemerintah pusat serta bisa juga berasal

dari lain-lain Pendapatan Daerah yang sah.1

3. Sumber Pendanaan Pemerintah Daerah

Sebagaimana diketahui, berdasarkan UU No. 17 Tahun 2003 tentang

Keuangan Negara Pasal 6 ayat (1) Presiden selaku Kepala Pemerintahan

memegang kekuasaan pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari

kekuasaan pemerintahan. Selanjutnya berdasarkan ayat (2) kekuasaan

pengelolaan keuangan negara tersebut dari presiden diserahkan kepada

Gubernur/Bupati/Walikota selaku kepala pemerintahan daerah untuk

mengelola keuangan daerah dan kepemilikian kekayaan negara yang

dipisahkan. Berdasarkan UU N0. 32 Tahun 2004 kepada daerah diberikan hak

untuk mendapatkan beberapa sumber keuangan. Pertama, kepastian

tersedianya dana dari pemerintah sesuai dengan urusan yang diserahkan.

Kedua, kewenangan memungut dan mendayakan pajak dan retribusi daerah

serta hak untuk mendapatkan bagi hasil dari sumber-sumber daya nasional

perimbangan lainnya. Ketiga hal untuk mengelola kekayaan daerah dan

pendapatan lain yang sah serta sumber-sumber pembiayaan. Sumber

penerimaan daerah, berdasarkan UU No. 32 Tahun 2004, sumber-sumber

1 Kementrian keuangan Republik Indonesia, Deskripsi dan Analisis (Jakarta: Direktorat JendralPerimbangan Keuanga, 2013), h. 1.

10

penerimanaan daerah meliputi (1) Pendapatan Asli Daerah (PAD); (2) Dana

Perimbangan; (3) Pinjaman Daerah; dan (4) Lain-lain PAD sah.2

Berdasarkan ketentuan Pasal 151 UU No. 32 Tahun 2004 menetapkan

bahwa sumber penerimaan daerah meliputi: (1) PAD yang terdiri dari hasil

Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang

dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.3

Sedangkan Pasal 5 ayat (1) UU No. 33 Tahun 2004 penerimaan daerah

dalam pelaksanaan desentralisasi terdiri atas pendapatan daerah dan

pembiayaan. Sumber penerimaan yang berasal dari pendapatan daerah dan

pembiayaan. Sumber penerimaan yang berasal dari pendapatan daerah,

berdasarkan UU No. 33 Tahun 2004 (a) PAD; (b) Dana Perimbangan; (c)

lain-lain pendapatan. Tambahan Pendapatan Daerah bersumber dari

pembiayaan daerah meliputi: (a) sisa lebih anggaran daerah; (b) penerimaan

pinjaman daerah; (c) dana cadangan daerah; dan hasil penjualan kekayaan

daerah yang dipisahkan.4

Penerimaan daerah tersebut harus dikelola secara cermat, tepat, dan

hati-hati. Pemda hendaknya dapat menjamin bahwa semua potensi

penerimaan telah terkumpul dan dicatat kedalam sistem akuntansi pemerintah

daerah. Dalam hal ini daerah perlu memiliki sistem pengendalian yang

memadai untuk menjamin ditaatnya prosedur dan kebijakan manajemen yang

telah ditetapkan. Pemda perlu meneliti adakah penerimaan yang tidak disetor

ke dalam kas pemerintahan daerah dan disalahgunakan oleh petugas di

lapangan. Perlu juga diteliti masyarakat yang tidak membayar pajak dan

pemberian sanksi atas tindakan penggelapan pajak.5

4. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah merupakan bagian dari sumber dan

pendapatan daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No. 5

2 Ujang Bahar, Peran Daerah Dalam Pengadaan Tanah (Tinjauan Dari Segi Pembiayaan),(Hukum Keuangan: Jurnal Hukum Bisinis Vol 1) hlm. 41.

3 Ibid, hlm. 41.4 Ibid, hlm. 41.5 Ibid, hlm. 41.

11

Tahun 1947. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam kaitan

pelaksanaan otonomi daerah, pendapatan asli daerah harus betul-betul

dominan dan mampu memikul beban kerja yang diperlukan hingga

pelaksanaan otonomi daerah tidak dibiyai dari subsidi atau dari sumbangan

pihak ketiga atau pinjaman daerah.

Sedangkan menurut Undang-Undang No. 22 tahun 2008 tentang

Pemerintah Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah sumber

pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli

Daerah yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Ujang Bahar yaitu:

”PAD dapat didefinisikan sebagai penerimaan yang diperoleh darisumber-sumber atau potensi dalam wilayahnya yang dipungutberdasarkan Peraturan Daerah (Perda) sesuai dengan peraturanperundang-undangan yang berlaku. PAD dapat pula berasal daripotensi daerah guna membiayai program atau kegiatan daerahnyayang bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemda untukmendanai pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan daridesentralisasi. PAD merupakan pendapatan daerah yangbersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaankekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan aslidaerah yang sah yang bertujuan untuk memberikan keleluasaankepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaanotonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi.”6

Dalam hal Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pemerintah daerah,

Propinsi, Kabupaten dan Kota memiliki kewenangan penuh potensi daerah

yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, termasuk didalamnya

membuat peraturan-peraturan daerah yang bertujuan mengoptimalkan

pendapatan bagi daerah. Namun demikian, peraturan-peraturan tersebut tetap

mengacu pada kapasitas lokal dan penciptaan iklim yang kondusif terhadap

pertumbuhan ekonomi yang tinggi.

Hal ini mungkin saja terjadi, karena pemerintah daerah belum memiliki

pemahaman dan pengalaman yang cukup matang dalam mengelola

6 ibid, hlm. 41-42.

12

Pendapatan Asli Daerah, dimana sebelumnya tergantung dari Dana Subsidi

Otonomi daerah (DSO) yang ditransfer pusat yang tidak memiliki kreativitas

untuk menutupi kesenjangan fiskal yang dialami, selain itu daerah dibatasi

ruang geraknya dalam mengelola aset-aset daerah.

Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal

adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dan mengurangi

ketergantungan fiskal terhadap pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian

daerah sangat erat kaitannya dengan kemampuan daerah dalam mengelola

Pendapatan Asli Daerah (PAD). Semakin tinggi kemampuan daerah dalam

menghasilkan PAD tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas

pembangunan daerah. Peningkatan PAD tidak hanya menjadi perhatian pihak

eksekutif, namun legislatif pun berkepentingan sebab besar kecilnya PAD

akan memengaruhi struktur gaji anggota dewan.

Meskipun pelaksanaan otonomi daerah sudah dilaksanakan sejak 1

Januari 2001, namun hingga tahun 2009 baru sedikit pemerintah daerah yang

mengalami peningkatan kemandirian keuangan daerah secara signifikan.

Memang berdasarkan data yang dikeluarkan Departemen Keuangan, secara

umum penerimaan PAD pada era otonomi daerah mengalami peningkatan

yang cukup signifikan dibandingkan dengan era sebelumnya.

Total PAD tingkat kabupaten dan kota penerimaan PAD pada tahun

1999 tercatat sebesar Rp 2.245,77 miliar, tahun 2000 sebesar Rp 2.491,94

miliar, tahun 2001 sebesar Rp 3.844,88 miliar, tahun 2002 naik menjadi Rp

7.228,73 miliar, tahun 2003 sebesar Rp 8.602.621.392, tahun 2004 menjadi

Rp 9.463.688.507 (Sumber: Departemen Keuangan dan BPS).

Sementara itu untuk kabupaten dan kota pada tahun 1999, PAD

memiliki kontribusi terhadap total penerimaan sebesar 2,32% dan pada tahun

2002-2004 secara berturut-turut meningkat menjadi 7,46% dan 8,10%.

Berdasarkan data dari Departemen Keuangan dan BPS diperoleh fakta bahwa

bagian terbesar pendapatan daerah masih didominasi oleh dana perimbangan

yang mencapai 75-94% total pendapatan daerah. Sementara itu PAD secara

13

rata-rata nasional hanya memberikan kontribusi antara 6-15% pendapatan

daerah.

Beradasarkan kenyataan tersebut, penting bagi pemerintah daerah untuk

menaruh perhatian yang lebih besar terhadap manajemen Pendapatan Asli

Daerah. Manajemen PAD tidak berarti ekspoitasi PAD, tetapi bagaimana

pemerintah daerah mampu mengoptimalkan penerimaan PAD sesuai dengan

potensi yang dimiliki. Bahkan lebih dari itu bagaimana pemerintah daerah

mampu meningkatkan potensi PAD di masa datang.7

5. Pengertian Pajak Secara Umum

Menurut kamus besar bahasa Indonesia Pajak adalah hak untuk

mengusahakan sesuatu dengan membayar sewa kepada negara.8 Menurut

Undang-Undang No. 28 Tahun 2007, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada

negara yang terutang oleh wajib pajak pribadi atau badan yang sifatnya

memaksa berdasarkan Undang-Undang dan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya

kemakmuran rakyat”.

Sedangkan menurut Rochmat Soemitro, pajak adalah gejala

masyarakat, artinya pajak hanya ada di dalam masyarakat. Masyarakat adalah

kumpulan manusia yang pada suatu waktu berkumpul untuk tujuan tertentu.

Masyarakat terdiri atas individu, individu mempunyai hidup sendiri dan

kepentingan sendiri, yang dapat dibedakan dari hidup masyarakat dan

kepentingan masyarakat. Namun individu tidak mungkin hidup tanpa adanya

masyarakat.9

Definisi pajak, sekedar untuk perbandingan, berikut ini disajikan

definisi dari beberapa sarjana, yang dimuat secara kronologis.10

a. Definisi Prancis, termuat dalam buku Leroy Beaulieu yang berjudul

Traite de la Science des Finances, 1906, berbunyi:

7 Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah (Jakarta: Erlangga, 2010), hlm. 198 Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia. (Jakarta: Balai Pustaka,

2007), hlm. 812.9 Erly Suandy, Hukum Pajak (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 7.10 Ibid, hlm. 8-10.

14

”L’impot et la contribution, soit directe soit dissimulee, que La Puissance

Publique exige des habitants ou des biens pur subvenir aux depenses du

Gouvernment”.

(“pajak adalah bantuan, baik secara langsung maupun tidak yang

dipaksakan oleh kekuasaan publik dari penduduk atau dari barang,

untukmenutup belanja pemerintah”.)

b. Definisi Deutsche Reichs Abgaben Ordnung (RAO-1919), berbunyi

“Steuern sind einmalige oder laufende Geldleistungen die nicht eine

Ggenleistung fur eine besondere Leistung darstellen, und von einem

offentlichertlichen Gemeinwesen tur Erzeilung von Einkunften allen

auferlegt werden, bei denen der Tatbestand zutrifft an den das Gesetz die

Leistungsplicth knupft”.

(“Pajak adalah bantuan uang secara insidental atau secara periodik

(dengan tidak ada kontraprestasinya), yang dipungut oleh badan yang

bersifat umum (negara), untuk memperoleh pendapatan, di mana terjadi

suatu Tatbestand (sasaran pemajakan), yang karena undang-undang telah

menimbulkan utang pajak”.)

c. Definisi Prof. Edwin R. A. Seligman dalam Essays in Taxation, 1925

berbunyi:

“Tax is compulsery contribution from the person, to the governmen to

defray the expenes incurred in the common interest of all, without

reference to special benefit conferred”. Banyak terdengar keberatan atas

kalimat “without reference” karena bagaimanapun juga uang-uang pajak

tersebut digunakan untuk produksi barang dan jasa, jadi benefit diberikan

kepada masyarakat, hanya tidak mudah ditunjukkannya, apalagi secara

DerOranzan.

d. Philip E. Taylor dalam bukunya The Economics of Public Finance, 1984,

mengganti “without reference”, menjadi “withlittle reference”.

e. Definisi Mr. Dr. N. J. Feldmann dalam bukunya De overheidsmiddelen

van 1949, berbunyi:

15

“Belastingen zijn aan de Overheid (Volgens algemene, door haar

vastegestelde normen) verschuldigde afdwingbaresprestties, waar geen

tegenprestatie tegenover staat en uitsluitend diemen tot dekking van

publieke uitgaven”.

(“Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang

kepada penguasa (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara

umum), tanpa adanya kontraprestasi, dan semata-mata digunakan untuk

menutup pengeluaran-pengeluaran umum”) Feldmann (seperti juga

halnya dengan Seligman) berpendapat, bahwa terhadap pembayaran

pajak, tidak ada kontraprestasi dari negara. Dalam mengemukakan kritik-

kritiknya terhadap definisi dari sarjana-sarjana lain seperti Taylor,

Adriani, dan lain-lain ternyata, bahwa Feldmann tidak berhasil pula

dengan definisinya untuk memberikan gambaran tentang pengertian

pajak.

f. Definisi Prof. Dr. M. J. H. Smeets dalam bukunya De Economics

Betekenis der Belastigen 1951, berbunyi:

“Belastingen zijn aan de overheid (volgens normen) verschuligde,

afdwinghare pretties, zonder dat hiertegenover, in het individuele geval,

aanwijsbare tegen-prestaties staan; zij strekken tot dekking van publieke

uitgaven”.

(“Pajak adalah prestasi kepada pemerintah yang terutang melalui norma-

norma umum, dan yang dapat dipaksakan, tanpa ada kalanya

kontraprestasi yang dapat ditunjukkan dalam hal yang individual:

maksudnya adalah untuk membiayai pengeluaran pemerintah”.)

Dalam bukunya ini Smeets mengakui, bahwa definisinya hanya

menonjolkan fungsi budgeter saja; baru kemudian ia menambahkan

fungsi mengatur pada definisinya.

g. Definisi Dr. Soeparman Soemahamidjaja dalam disertasinya 1964:

“Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh

penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya

16

produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai

kesejahteraan umum”.

Dengan mencantumkan istilah iuran wajib, ia mengharapkan

terpenuhinya ciri, bahwa pajak dipungut dengan bantuan dari dan

kerjasama dengan Wajib Pajak, sehingga perlu pula dihindari

penggunaan istilah “paksaan”. Lebih-lebih (demikian pula menurut

beberapa sarjana lainnya) bilamana suatu kewajiban harus dilaksanakan,

maka undang-undang menunjukkan cara pelaksanaannya yang lain. Hal

ini tidak mengenai pajak saja (dan cara ini biasanya adalah untuk

memaksa). Selanjutnya (menurut pendapatnya) berkelebihanlah kiranya,

kalau khusus mengenai pajak, sekali lagi ditekankan pentingnya paksaan

itu, seakan-akan tidak ada kesadaran masyarakat untuk melakukan

kewajibannya. Ia sudah menganggapnya cukup dengan menyatakan

bahwa pajak adalah “iuran wajib” (jadi, tidak perlu diberi tambahan:

“yang dapat dipaksakan”). Adapun mengenai “kontraprestasi”, Dr.

Soeparman berpendirian, bahwa justru untuk menyelenggarakan

kontraprestasi itulah perlu dipungut pajak: bukankah pengeluaran-

pengeluaran pemerintah bagi penyelenggaraan bidang keamanan,

kesejahteraan, kehakiman, pembangunan, dan hal-hal lainnya yang

merupakan pemberian kontraprestasi bagi pembayar pajak selaku

anggota masyarakat?

h. Definisi Prof. Dr. Rochmat Soemitro, S.H., dalam bukunya Dasar-Dasar

Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan adalah sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdaasarkan undang-

undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbal

(kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan

untuk membayar pengeluaran umum”, dengan penjelasan sebagai

berikut: “dapat dipaksakan” artinya: bila utang pajak tidak dibayar, utang

itu dapat ditagih dengan menggunakan kekerasan, seperti Surat Paksa

dan sita, dan juga penyanderaan; terhadap pembayaran pajak, tidak dapat

ditunjukkan jasa-timbal-balik tertentu, seperti halnya dengan retribusi.

17

Definisinya yang kemudian dipertahankan (sebagai koreksi dari bagian

pertama definisinya semula) dapat disimpulakn dari uraian dalam

bukunya Pajak dan Pembangunan, 1974. Definisi tersebut kurang lebih

dapat berbunyi sebagai berikut:

“Pajak adalah peralihan kekayaan dari pihak rakyat kepada kas negara

untuk membiayai pengeluaran rutin dan “surplus”-nya digunakan untuk

public saving yang merupakan sumber utama untuk membiayai public

investment”.

Dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan tentang ciri-ciri yang

terdapat pada pengertian pajak antara lain sebagai berikut:

a. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang Asas ini sesuai dengan

perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan “pajak dan

pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur

dalam undang-undang, dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan

perundang-undangan.”

b. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (kontraprestasi perseorangan) yang

dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar

pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya

dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor.

c. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum

pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin

maupun pembangunan.

d. Dan selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi kas

negara/anggaran negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan

penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk

mengatur dan melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi

sosial (fungsi mengatur / regulatif).

6. Dasar Hukum Pajak dan Retribusi Daerah

Hukum pajak adalah suatu kumpulan peraturan-peraturan yang

mengatur hubungan antara pemerintah sebagai pemungut pajak dan rakyat

sebagai pembayar pajak.

18

Dalam hukum pajak diatur mengenai:11

a. siapa-siapa yang menjadi subjek pajak dan Wajib Pajak;

b. objek-objek apa saja yang menjadi objek pajak;

c. kewajiban Wajib Pajak terhadap pemerintah;

d. timbul dan hapusnya utang pajak;

e. cara penagihan pajak;

f. cara mengajukan keberatan dan banding.

Hukum pajak sering juga disebut hukum fiskal. Istilah pajak sering

disamakan dengan istilah fiskal, yang berasal dari bahasa lain fiscal yang

berarti kantong uang atau keranjang uang. Istilah fiskal yang dimaksud

sekarang adalah kas negara. Sedangkan fiskus disamakan dengan pihak yang

mengurus penerimaan negara atau disebut juga administrasi pajak.12

Setiap jenis pajak dan retribusi daerah yang diberlakukan di Indonesia

harus berdasarkan dasar hukum yang kuat untuk menjamin kelancaran

pengenaan dan pemungutannya. Hal ini juga berlaku untuk pajak daerah.

Dewasa ini yang menjadi dasar hukum pemungutan pajak daerah di Indonesia

adalah sebagaimana dibawah ini.13

a. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada

tanggal diundangkan, yaitu 23 Mei 1997.

b. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Undang-

Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah, yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal

diundangkannya, yaitu 20 Desember 2000.

c. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah, yang

diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 4

Juli 1997.

11 Erly Suandy, Hukum Pajak (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 16.12 Erly Suandy, Hukum Pajak (Jakarta: Salemba Empat, 2011), hlm. 16.13 Marihot Pahala Siahaan, Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Jakarta: Rajawali Pers: 2010),

hlm. 39.

19

d. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1997 tentang Retribusi Daerah,

yang diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal

diundangkan, yaitu 4 Juli 1997.

e. Peraturan Pemeintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang

diundangkan di Jakarta dan mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

yaitu 13 September 2001.

f. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Reribusi Daerah,

yang diundangkan di Jakarta mulai berlaku pada tanggal diundangkan,

yaitu 13 September 2001.

g. Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Dalam Negeri, Keputusan

Menteri Keuangan, peraturan daerah provinsi, dan peraturan daerah

kabupaten/kota di bidang retribusi daerah.

Pajak di Indonesia didasarkan pada Ketentuan Hukum atau Undang-

Undang yang berlaku, yaitu Pasal 5 ayat (1), Pasal 20, dan Pasal 23 A

Undang-Undang Nomor Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 (Peribahan

ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983) tentang Ketentuan Umum

dan Tata Cara Perpajakan yang disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik

Indonesia (DPR-RI) dan Presiden Republik Indonesia.

Disamping Undang-Undang tersebut, lebih khusus setelah

diterapkannya otonomi daerah maka Pajak Daerah mempunya legitimasi

tersendiri, yakni Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Perubahan atas

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997) tentang Pajak Daerah dan Retribusi

Daerah dan `diperkuat oleh peraturan dari masing-masing daerah otonom.

Hingga kini semua pengenaan dan pemungutan pajak telah memiliki

dasar hukum yang kuat yaitu dengan Undang-Undang. Berikut struktur

perpajakan di Indonesia pada Bagan 2.1 berikut:14

14 Liberty Pandiangan, Undang-Undang Perpajakan Indonesia (Jakarta: Gramedia, 2002), hlm.10.

20

Bagan 2.1

Struktur Perpajakan di Indonesia

Sumber: Undang-Undang Perpajakan Indonesia

7. Pajak Daerah

Pajak Daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau

badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang, yang dapat

dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan

pembangunan.15

15 Ibid.

1) Direktorat Jenderal Pajaka. Pajak Penghasilanb. Pajak Pertambahan Nilaic. Pajak Penjualan atas Barang Mewahd. Pajak Bumi dan Bangunane. Bea Materaif. Bea Perolehan Hak atas tanah dan Bangunan

PajakPusat/Negara

2) Direktorat Jenderal Bea dan Cukaia. Bea Masukb. CukaiPAJAK

1) Propinsia. Pajak Kendaraan Bermotorb. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotorc. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor

Pajak Daerah2) Kabupaten/Kota

a. Pajak Hotel dan Restoranb. Pajak Hiburanc. Pajak Reklamed. Pajak Penerangan Jalane. Pajak Pengambilan dan Pengolahan Bahan

Galian Golongan Cf. Pajak Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air

Permukaan

21

Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh

orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang,

dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pajak daerah

merupakan pajak yang ditetapkan oleh pemerintah daerah dengan peraturan

daerah (Perda), di mana wewenang pemungutannya dilaksanakan oleh

pemerintah daerah, dan hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran

pemerintah daerah dalam melaksanakan penyelenggaraan pemerintah dan

pembangunan di daerah. Karena pemerintah daerah di Indonesia terbagi

menjadi dua, yaitu pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota, yang

diberi kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah, maka pajak daerah

di Indonesia dewasa ini juga dibagi menjadi dua, yaitu pajak provinsi dan

pajak kabupaten/kota. Pajak daerah dikelompokkan sebagaimana di bawah

ini:

a. Pajak Provinsi, yang terdiri dari:

1) Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bemotor dan Kendaraan di Atas Air

3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan

4) Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air

Permukaan.

b. Pajak Kabupaten/Kota, yang terdiri dari:

1) Pajak Hotel

2) Pajak Restoran

3) Pajak Hiburan

4) Pajak Reklame

5) Pajak Penerangan Jalan

6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

7) Pajak Parkir.16

Menurut Ujang Bahar Pajak, Daerah adalah:

16 Marihot Pahala Siahaan, Hukum Pajak Material (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 2.

22

“Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orangpribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yangseimbang, yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturanperundang-undangan yang berlaku. Berdasarkan tingkatanpemerintah yang berwenang memungut pajak, pajak daerah dibagiatas pajak provinsi, pajak kabupaten/kota.”17

Secara umum, pajak daerah memberikan kontribusi terbesar terhadap

Pendapatan Asli Daerah. Kontribusi pajak daerah terhadap total

penerimaan daerah juga terus mengalami peningkatan. Sebagai contoh,

berdasarkan data yang dikeluarkan BPS, proporsi pajak daerah seluruh

Kabupaten/kota dibandingkan total penerimaan daerah pada tahun 2003

adalah sebesar 2,52%, tahun 2004 meningkat menjadi 2,85%. Namun

demikian, jika dibandingkan dengan total penerimaan pajak negara baik

pajak pusat maupun pajak daerah, proporsi penerimaan pajak daerah

kabupaten dan kota seluruh Indonesia hanyalah berkisar antara 3-7% dari

total penerimaan pajak nasional.18

8. Jenis-Jenis Pajak Daerah Kabupaten/Kota

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, mulai tahun 2010 berlaku

ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Dengan berlakunya Undang-Undang

Nomor 42 Tahun 2009 terdapat beberapa perubahan mendasar dalam

pemberlakuan pajak daerah di Indonesia, khususnya terkait dengan jenis

pajak daerah. Perbedaan Jenis Pajak daerah yang diatur dalam Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2009 adalah sebagai dibawah ini19:

a Terminologi Pajak Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air serta

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor dan Kendaraan di Atas Air sebagai

jenis pajak provinsi diubah menjadi Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea

Balik Nama Kendaraan Bermotor. Perubahan ini sebenarnya hanya

menyangkut terminologi saja karena sebenarnya walaupun kata

“Kendaraan di Atas Air” dihilangkan, tetapi yang menjadi objek dari

17 Ujang Bahar, Peran Daerah Dalam Pengadaan Tanah (Tinjauan Dari Segi Pembiayaan),(Hukum Keuangan: Jurnal Hukum Bisinis Vol 1) hlm. 42.

18 Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah (Jakarta: Erlangga, 2010) h. 2119 Marihot Pahala Siahaan, Hukum Pajak Material (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), h. 12.

23

kedua jenis pajak ini adalah kendaraan bermotor, termasuk kendaraan

bermotor yang dioperasikan di air.

b Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah dan Air

Permukaan dan Pajak Air Tanah. Pajak Air Permukaan ditetapkan

menjadi pajak provinsi sedangkan Pajak Air Tanah ditetapkan menjadi

pajak kabupaten/kota.

c Menambah satu jenis pajak provinsi, yaitu Pajak Rokok.

d Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C yang merupakan jenis

pajak kabupaten/kota diubah namanya menjadi Pajak Mineral Bukan

Logam dan Batuan.

e Menambah satu jenis pajak kabupaten/kota, yaitu Pajak Sarang Burung

Walet.

f Dua jenis pajak yang semula merupakan pajak pusat ditetapkan menjadi

pajak kabupaten/kota, yaitu Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan

Perkotan dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

g Daerah dilarang memungut pajak selain jenis pajak daerah yang telah

ditetapkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 42 Tahun

2009.

h Jenis pajak daerah yang telah ditetapkan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-

Undang Nomor 42 Tahun 2009 dapat jtidak dipungut oleh suatu daerah

apabila potensinya kurang memadai dan atau disesuaikan dengan

kebijakan daerah yang bersangkutan, yang ditetapkan dengan peraturan

daerah.

i Khusus untuk daerah yang setingkat dengan daerah provinsi, tetapi tidak

terbagi dalam daerah kabupaten/kota otonom, seperti Daerah Khusus

Ibukota Jakarta, jenis pajak daerah yang dapat dipungut merupakan

gabungan dari pajak untuk daerah provinsi dan pajak untuk daerah

kabupaten/kota.

24

Pajak kabupaten/kota yang dapat dipungut oleh daerah Provinsi

berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagaimana

dibawah ini20:

a Pajak Hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel.

Hotel adalah fasilitas penyediaan jasa penginapan/peristirahatan

termasuk jasa terkait lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup

juga motel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan,

rumah penginapan, dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar

lebih dari sepuluh.

b Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh

restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan atau minuman

dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria,

kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk juga boga/katering.

c Pajak Hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan

adalah semua jenis tontonan, pertunjukkan, permainan, dan atau

keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

d Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame

adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak

ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan,

menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum

terhadap barang, jasa, orang, atau badan yang dapat dilihat, dibaca,

didengar, dirasakan, dan atau dinikmati oleh umum.

e Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik

yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

f Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan

pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di

dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan

logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana

dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan

batubara.

20 Ibid, h. 15-16.

25

g Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar

badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun

yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat

penitipan kendaraan bermotor. Parkir adalah keadaan tidak bergerak

suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara.

h Pajak Air Tanah adalah pajak atas pengambilan dan atau pemanfaatan air

tanah. Air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan

dibawah permukaan tanah.

i Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas pengambilan dan atau

pengusahaan sarang burung walet. Burung Walet adalah satwa yang

termasuk marga collocalia, yaitu collocalia fuchliap haga, collocalia

maxina, collocalia esculanta, dan collocalia linchi.

j Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan adalah pajak atas

perolehan hak atas tanah dan atau bangunan, perolehan hak atas tanah

dan bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang

mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan atau bangunan oleh

orang pribadi atau badan. Hak atas tanah dan atau bangunan adalah hak

atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya,

sebagaimana dimaksud salam undang-undang di bidang pertanahan dan

bangunan.

9. Retribusi Daerah

Pada prinsipnya pungutan dengan nama retribusi sama dengan pajak

yaitu empat unsur-unsur dalam pengertian pajak sama dengan retribusi,

sedangkan imbalan (kontraprestasi) dalam retribusi langsung dapat dirasakan

oleh pembayar retribusi. Unsur yang melekat pada pengertian retribusi

adalah:21

a. Pungutan retribusi harus berdasarkan undang-undang

b. Sifat pungutannya dapat dipaksakan

c. Pemungutannya dilakukan oleh Negara

d. Digunakan untuk pengeluaran bagi masyarakat umum

21 Wirawan B Ilyas dan Richard Burton, Hukum Pajak (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 7.

26

e. Kontra-prestasi (imbalan) langsung dapat dirasakan oleh pembayaran

retribusi.

Menurut Ujang Bahar, Retribusi Daerah adalah:

“Sementara itu pajak retribusi daerah adalah pungutan bagipembayaran atau izin tertentu yang khusus disediakan dan/ ataudiberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan pribadi ataubadan. Prinsip pengenaan retribusi daerah adalah pembayaranyang berkaitan langsung dengan jasa pelayanan yang disediakanoleh pemerintah daerah.”22

Umumnya pungutan atas retribusi diberikan atas pembayaran berupa

jasa atau pemberian izin tertentu yang disediakan atau diberikan oleh

pemerintah kepada setiap orang atau badan. Misalnya retribusi atas

penyediaan tempat penginapan, retribusi penyediaan tempat pencucian mobil,

pembiayaan aliran listrik, pembayaran abonemen air minum. Retribusi tempat

penitipan anak, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat,

retribusi Izin Mendirikan Bangunan, Retribusi Izin Gangguan.

Karena kontra-prestasinya langsung dapat dirasakan, maka dari sudut

sifat paksaannya lebih mengarah pada hal yang bersifat ekonomis. Artinya,

apabila seseorang atau badan tidak mau membayar retribusi maka manfaat

ekonominya langsung dapat dirasakan. Namun, apabila manfaat ekonominya

telah dirasakan tetapi retribusinya tidak dibayar, maka secara yuridis

pelunasannya dapat dipaksakan seperti halnya pajak.23

Retribusi pada umumnya merupakan sumber pendapatan penyumbang

PAD kedua setelah pajak daerah. Bahkan untuk beberapa daerah penerimaan

retribusi daerah ini lebih tinggi daripada pajak daerah. Retribusi daerah

memiliki karakteristik yang berbeda dengan pajak daerah. Pajak daerah

merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib pajak

daerah tanpa ada kontraprestasi langsung yang bisa diterima wajib pajak atas

pembayaran pajak tersebut. Sementara itu, retribusi daerah merupakan

pungutan yang dilakukan pemerintah daerah kepada wajib retribusi atas

pemanfaatan suatu jasa tertentu yang disediakan pemerintah. Jadi dalam hal

22 Ujang Bahar, Peran Daerah Dalam Pengadaan Tanah (Tinjauan Dari Segi Pembiayaan),(Hukum Keuangan: Jurnal Hukum Bisinis Vol 1), hlm. 42.

23 Wirawan B Ilyas dan Richard Burton, loc. cit.

27

ini terdapat imbalan (kontraprestasi) langsung yang dapat dinikmati pembayar

retribusi.

Berbeda dengan pajak daerah yang bersifat tertutup, untuk retribusi ini

pemerintah daerah masih diberi peluang untuk menambah jenisnya namun

harus pula memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana diatur undang-

undang.

Karena retribusi ini terkait dengan pelayanan tertentu, maka prinsip

manajemen retribusi daerah yang paling utama adalah perbaikan pelayanan

tersebut. Tentunya selain perbaikan pelayanan, pemerintah daerah juga perlu

melakukan berbagai perbaikan sebagaimana halnya pajak daerah, seperti

perluasan basis retribusi, pengendalian atas kebocoran penerimaan retribusi,

dan perbaikan administrasi pemungutan retribusi.24

B. Penelitian Relevan

TABEL 2.1

Perbandingan Penelitian ini dengan Penelitian lain yang Relevan

Judul Tujuan Penelitian ObjekPenelitian

MetodePenelitian

Hasil Penelitian

“AnalisisPengaruhPenerimaanPajak Daerah danRetribusi DaerahterhadapPeningkatanPendapatan AsliDaerah (StudiEmpiris padaPropinsiBengkulu)” DinaAnggraini25

MengerahuiPengaruhPenerimaan PajakDaerah danRetribusi DaerahterhadapPeningkatanPendapatan AsliDaerah (PAD)

35Kabupatendan KotadiBengkuluselama 5tahun2004-2008

KuantitatifDeskriptif

Terdapat pengaruhantara pajak daerahdan retribusi daerahterhadap pendapatanasli daerah. Hal inimenunjukkan bahwapajak daerah danretribusi daerahmemberikansumbangan yangcukup besar dalampeningkatanpendapatan aslidaerah.

“KontribusiPajak Daerah danRetribusi Daerahterhadap

Mengetahuiseberapa besarkontribusi pajakdaerah dan retribusi

Seluruhkabupatendan kotadi jawa

Kuantitatifdeskriptif

Kontribusi pajakdaerah dan retribusidaerah terhadappendapatan asli

24 Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah (Jakarta: Erlangga, 2010) h. 25.25 Dina Anggraini, Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah, (Jakarta: UIN Syarifhidayatullah, 2010).

28

Pendapatan AsliDaerah pada 16Kabupaten danKota di ProvinsiJawa Barat” SitiMustika26

daerah terhadappendapatan aslidaerah padakabupaten dan kotadi provinsi jawabarat dan melihatkabupaten atau kotamanakah yangpaling dominandalam memberikankontribusi

barattahunperiode2007-2009

daerah padakabupaten dan kota diprovinsi Jawa Baratyang terbesar adalahKabupaten Depoksebesar 95,62% padatahun 2009

“AnalisisKontribusi PajakPenghasilan(PPh) dan PajakPertambahanNilai (PPN)terhadap totalpenerimaanPajak (studi padakantor pelayananpajak pratamajakarta tanahabang satu)”Devi Oktafianti27

Mengetahuiseberapa besarkontribusi yangdiberikan pajakPenghasilan danpajak pertambahannilai terhadap totalpenerimaan pajak

KantorPelayananPajakPratamaJakartatahunperiodde2006-2009


Kontribusi yangdiberikan pajakpenghasilan dan pajakpertambahan nilaiterhadap totalpenerimaan pajakterus meningkat daritahun ke tahun,sehingga terdapatpengaruh positifantara PPh dan PPNdengan totalpenerimaan pajak

“KontribusiPajak Daerah danRetribusi DaerahterhadapPendapatan AsliDaerahKabupaten danKota diIndonesia Tahun2006-2010” NinaRoslina

Mengetahuiseberapa besarkontribusi Pajakdaerah terhadapPAD, seberapa besarkontribusi RetribusiDaerah terhadapPAD, dan seberapabesar kontribusiPajak Daerah danRetribusi Daerahsecara bersama-sama terhadap PAD

Kabupatendan KotadiIndonesiadengan 50sampel,padatahunperiode2006-2010


Pajak daerahmempunyaikontribusi yang lemahpositif terhadap PADsedangkan retribusiDaerah mempunyaikontribusi yang kuatpositif terhadap PAD,dan keduanyabersama-samaberkontribusiterhadap PAD

26 Siti Mustika, Kontribusi Pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan Asli Daerah(PAD) di Jawa Barat, (Jakarta: UIN Syarifhidayatullah, 2011).

27 Devi Oktafianti, Analisis Kontribusi Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai(PPN) terhadap Total Penerimaan Pajak, (Jakarta: UIN Syarifhidayatullah, 2011).

29

C. Kerangka Berpikir

Sejalan dengan perumusan masalah dan tujuan penelitian yang dibuat, yaitu

menganalisis Kontribusi Variabel Independen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

terhadap Variabel Dependen Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten dan Kota

di Indonesia.

Penyelenggaraan otonomi daerah dengan diubahnya sistem sentralisasi

(memusat) menjadi desentralisasi (menyebar) maka sebagai pemerintah daerah

harus dapat menggali potensi daerahnya masing-masing dengan mandiri tanpa

harus bergantung dengan pemerintah pusat. Kebijakan tersebut bukan berari

pemerintah pusat lepas tangan, akan tetapi tetap memberikan bantuan jika suatu

daerah tidak dapat mengembangkan daerahnya. Maka dalam pelaksanaan program

tersebut masing-masing daerah mampu memberikan kontribusi kepada

Pendapatan Asli Daerah, maka timbul lah pertanyaan bahwa seberapa besar pajak

daerah dan retribusi daerah memberikan kontribusi terhadap pendapatan asli

daerah untuk mengembangkan daerahnya masing-masing?

Berdasarkan laporan realisasi APBD, Pendapatan asli daerah termasuk

kedalam jenis ppendapatan daerah, yang kemudian terdiri dari beberapa

komponen PAD yaitu Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Bagian Laba Perusahaan

Daerah, dan Pendapatan lain-lain PAD yang sah. Namun, dalam penelitian ini

saya hanya menggunakan komponen Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagai

variabel independen. Dari data yang saya dapatkan untuk mengetahui seberapa

besar kontribusi yang pajak daerah dan retribusi daerah berikan maka perlu

dilakukan uji regresi linier berganda, karena variabel yang digunakan lebih dari

satu.

Bagan 2.2Kerangka Berpikir

Otonomi Daerah dan Desentralisasi Daerah

Rumusan Masalah:

Seberapa Besar kontribusi Pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PendapatanAsli Daerah (PAD)?

Pendapatan Daerah

30

D. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan tinjauan dan kerangka konseptual yang telah diuraikan

sebelumnya, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai

berikut:

1. H0 : tidak terdapat kontribusi yang signifikan Pajak Daerah (X1) terhadap

Pendapatan Asli Daerah (Y).

Ha : terdapat kontribusi yang signifikan Pajak Daerah (X1) terhadap


2. H0 : tidak terdapat kontribusi yang signifikan Retribusi Daerah (X2) terhadap


Ha : terdapat kontribusi yang signifikan Retribusi Daerah (X2) terhadap


3. H0 : Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2) tidak berkontribusi

terhadap Pendapatan Asli Daerah (Y)

Ha : Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2) berkontribusi terhadap

Pendpatan Asli Daerah (Y).

Sisa AnggaranTahun Lalu

Lain-lainPendapatan Daerah

yang Sah

PinjamanDaerah

Pendapatan AsliDaerah (PAD)

Bagian DanaPerimbangan

Komponen PAD

Lain-lain PAD yang sahLaba Perusahaan DaerahRetribusi DaerahPajak Daerah

UjiHipotesis

Uji FUji t

Uji R2

Pendapatan AsliDaerah (PAD)

UjiRegresi

Berganda

UjiAsumsiKlasik

UjiModelRegresi

Laporan RealisasiAngaran Pendapatan danBelanja Daerah (APBD) Analisis Kontribusi

31

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Tempat dan Waktu Penelitian

Dalam melakukan studi penelitian yang berhubungan dengan

Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam kaitannya dengan

penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Data diperoleh dari Badan Pusat

Statistik (BPS). Data yang digunakan merupakan data sekunder yang telah

disusun oleh lembaga/badan/dinas tersebut. Adapun rencana penelitian saya

seperti tabel berikut ini:

Tabel 3.1

Susunan Waktu Penelitian

KeteranganWaktu Penelitian

Tahun 2014Februari Maret April Mei Juni Juli

Penyusunan BAB IPenyusunan BAB IIPenyusunan BAB III

Pencarian Data Sekunderdan Pengolahan dataPenyusunan BAB IV

Pengambilan Kesimpulandan Penyusunan BAB VPenulisan Abstrak dan

Penutupan

B. Metode Penelitian

Penelitian ini terdiri dari dua variabel yaitu variabel terikat dan

variabel bebas. Variabel terikatnya adalah kontribusi Pendapatan Asli

Daerah (PAD), dan variabel bebasnya adalah kontribusi Pajak Daerah (X1)

dan Retribusi Daerah (X2).

Metode yang digunakan penelitian ini adalah metode kuantitatif.

Metode kuantitatif dinamakan metode tradisional, karena metode ini sudah

cukup lama digunakan sehingga sudah mentradisi sebagai metode untuk

penelitian. Metode kuantitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian

32

yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada

populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen

penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk

menguji hipotesis yang telah ditetapkan.1

C. Populasi dan Sampel

Dalam penelitian kuantitatif, populasi diartikan sebagai wilayah

generalisasi yang terdiri atas: obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan

karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan

kemudian ditarik kesimpulannya.2 Adapun populasi dalam penelitian ini

adalah seluruh Pemerintah Daerah di Indonesia.

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi

APBD Penerimaan Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia yang

memenuhi kriteria Tahun Anggaran selama 5 tahun yaitu, Periode 2006-

2010. Sampel adalah sebagian dari populasi itu, sedangkan metode

penentuan sampel yang digunakan adalah teknik purposive sampling atau

teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu.3

Adapun pertimbangan pengambilan sampel yang dilakukan adalah

sebagai berikut:

1. Sampel diambil hanya Kabupaten dan Kota yang mengunggah data

realisasi APBD dari tahun 2006-2010

2. Data yang diunduh di website resmi pajak www.djpk.kemenkeu.go.id

Setelah melalui pertimbangan di atas maka sampel yang digunakan

dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2

Hasil Pertimbangan sampel Kabupaten dan Kota di Indonesia

Sampel

1. Jumlah Kabupaten dan Kota di

Indonesia

539

1 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Bandung: Alfabeta, 2013) h. 112 Ibid, h. 2973 Sugiyono, Metode Penelitian Kombinasi (Bandung: Alfabeta, 2013), h. 126

33

2. Jumlah Kabupaten dan Kota yang

tidak mengunggah data realisasi

APBD

a. 2006

b. 2007

c. 2008

d. 2009

e. 2010

324 Kabupaten atau Kota

386 Kabupaten atau Kota

404 Kabupaten dan Kota



Sumber: Realisasi APBD 2006-2010 (diolah)

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama

dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan

data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan

mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder

berupa data kuantitatif yang meliputi data APBD yakni data pajak daerah,

retribusi daerah dan pendapatan asli daerah. Data dalam penelitian ini

diperoleh melalui dinas atau instansi yang terkait yaitu Badan Pusat Statistik

berupa Laporan Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kabupaten dan

Kota tahun 2006-2010. Dari masing-masing data yang diperoleh dari BPS

Jakarta dan melalui situs Internet Departemen Keuangan Republik

Indonesia Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan alamat

www.djpk.depkeu.go.id

Bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat

menggunakan sumber data sekunder. Dalam penelitian ini saya

menggunakan data sekunder berupa data kuantitatif yang meliputi data

APBD yakni data Pajak Daerah dan Pendapatan Asli Daerah. Data dalam

penelitian ini diperoleh melalui dinas atau instansi yang terkait yaitu Badan

Pusat Statistik berupa Laporan Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah.

Dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik

pengumpulan data dapat dilakukan dengan pengumpulan data-data

34

sekunder yang memenuhi kriteria Tahun Anggaran yang diperoleh dari BPS

dan melalui situs internet Departemen Keuangan Republik Indonesia

Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan dengan alamat

www.djpk.depkeu.go.id dan www.pajak.go.id.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen dalam penelitian kuantitatif ini saya menggunakan

beberapa data sekunder lainnya berupa data anggaran APBD, dan realisasi

APBD, hingga data pendukung lain yang digunakan untuk melakukan

analisis time-series.

F. Teknik Analisi Data

1. Uji Asumsi Klasik

a Uji Multikolinieritas

Multikolinearitas adalah kondisi dimana terdapatnya

hubungan linier atau korelasi yang tinggi antara masing-masing

variabel independen dalam model regresi. Multikolinearitas

biasanya terjadi ketika sebagian besar variabel yang digunakan

saling terkait dalam suatu model regresi. Oleh karena itu masalah

multikolinearitas tidak terjadi pada regresi linear sederhana yang

hanya melibatkan satu variabel independen.

Atau dalam menentukan ada tidaknya multikolinieritas dapat

digunakan cara lain yaitu dengan:

1) Nilai tolerance adalah besarnya tingkat kesalahan yang

dibenarkan secara statistik (α) = = 1 −2) Nilai variance inflation factor (VIF) adalah faktor inflasi

penyimpangan baku kuadrat =

Nilai tolerance (α) dan variance inflation factor (VIF) dapat

dicari dengan menggabungkan kedua nilai tersebut sebagai berikut:

1) Besar nilai tolerance (α):

α = 1/ VIF

2) Besar nilai variance inflation factor (VIF)

35

VIF = 1/ α

Variabel bebas mengalami multikolinearitas jika: α hitung ˂

α dan VIF hitung > VIF.

Variabel bebas tidak mengalami multikolinieritas jika : α

hitung > α dan VIF hitung ˂ VIF.

Cara mengatasi multikolinieritas:

1) Menghilangkan salah satu atau lebih variabel bebas yang

mempunyai koefisien korelasi tinggi atau menyebabkan

multikolinieritas.

2) Jika tidak dihilangkan (nomor 1) hanya digunakan untuk

membantu memprediksi dan tidak untuk diinterpretasikan.

3) Mengurangi hubungan linier antar variabel bebas dengan

menggunakan logaritma natural (ln).

4) Menggunakan metode lain misalnya metode regresi Bayesian,

dan metode regresi ridge.4

Kasus multikolinearitas adalah kejadian adanya korelasi antar

variabel bebas. Artinya ada korelasi antara X1, X2, ..., Xn.

Konsekuensi dari adanya kasus multikolinearitas adalah:

1) Standar deviasi dari penaksir cenderung besar, akibatnya

adalah interval kepercayaan bagi parameter anakn menjadi

besar pula dengan demikian ketepatan estimasi parameter

menjadi berkurang.

2) Penaksiran koefisien regresi menjadi sangat sensitif terhadap

perubahan data (sangat volatif) yang berakibat pada kurang

pastinya hasil estimasi dan tidak baik apabila dipergunakan

untuk peramalan ke depan.

3) Tidak memungkinkan untuk mengisolasi pengaruh suatu

variabel bebas secara individual.5

4 Ibid, hlm. 98.5 Bambang Suharjo, Statistika Terapan (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) hlm. 118-119.

36

Selanjutnya untuk melaksanakan uji asumsi klasik, pada data

tersebut menggunakan aplikasi SPSS, setelah kita melakukan

pemasukan data dan melakukan analyze, regression dan Linear

maka akan dapat diperoleh tabel multikolinearitas.6

Jika mendeteksi ada tidaknya multikolinearitas di dalam

model regresi adalah sebagai berikut:

1) Nilai R2 dihasilkan oleh suatu entitas model regresi empiris

sangat tinggi, tetapi secara individual variabel independen

banyak yang tidak signifikan mempengaruhi variabel

independen.

2) Multikolinearitas juga dapat dilihat dari nilai tolerance dan

variance inflation factor (VIF). Regresi bebas dari masalah

multikolonieritas jika nilai VIF < 10 dan nilai tolerance > 0.10.

b Uji Heteroskedastisitas

Dalam persamaan regresi berganda perlu juga diuji mengenai

sama atau tidak varians dari residual dari observasi yang satu

dengan observasi yang lain. Jika residualnya mempunyai varians

yang sama disebut terjadi homoskedastisitas dan jika variansinya

tidak sama/ berbeda disebut terjadi Heteroskedastisitas.7

Analisis uji asumsi heteroskedastisitas hasil output SPSS

melalui grafik scatterplot antara Z prediction (ZPRED) yang

merupakan variabel bebas (sumbu X = Y hasil prediksi) dan nilai

residualnya (SRESID) merupakan variabel terikat (sumbu Y = Y

prediksi – Y riil).

Homoskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titik hasil

pengolahan data antara ZPRED dan SRESID menyebar di bawah

maupun di atas titik origin (angka 0) pada sumbu Y dan tidak

mempunyai pola yang teratur.

6 Ibid, hlm. 120.7 Ibid, hlm. 100.

37

Heteroskedastisitas terjadi jika pada scatterplot titik-titiknya

mempunyai pola teratur baik menyempit, melebar maupun

gelombang-gelombang.8 Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk

menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan

variance dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Model

regresi yang baik adalah tidak terjadi keterokedastisitas.

Untuk mendeteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas

adalah dengan melihat Grafik Plot antara nilai prediksi variabel

terikan (dependen) yaitu ZPRED dengan residualnya SRESID,

dengan dasar analisis:

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk

pola tertentu yang teratur (bergelombang, melebar kemudian

menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi

heteroskedastisitas.

2) Jika ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas dan

di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidk terjadi

heteroskedastisitas.

Metode formal dalam uji heteroskedastisitas juga dapat

dilakukan dengan Uji Korelasi Spearman’s. Adapun langkah-

langkah yang harus ditempuh lewat metode ini adalah sebagai

berikut:

1) Regresikan variabel regressan dengan variabel regressor

2) Ambil nilai mutlak disturbance term error dan lakukan

ranking terhadap nilai disturbance term error dan ranking nilai

variabel regressan atau variabel regressor untuk menghitung

koefisien korelasi Spearman (ρ). Nilai d dari koefisien korelasi

Spearman dihitung berdasar selisih t\ranking regressan atau

variabel regressor. Rumus koefisien korelasi Spearman’s:= 1 − 6∑( − 1)8 Ibid, 101.

38

Keterangan:

n : banyaknya fenomena yang di ranking

c Uji Autokorelasi

Autokorelasi adalah suatu korelasi antara nilai variabel

dengan nilai variabel yang sama pada lag satu atau lebih

sebelumnya. Misalnya pada variabel bebas X1 data ke i berkorelasi

dengan data ke i-1 atau i-2.

Uji autokorelasi digunakan untuk melihat apakah ada

hubungan linier antara error serangkaian observasi yang diurutkan

menurut waktu (data time series). Uji autokorelasi perlu dilakukan

apabila data yang dianalisis merupkana data time series:= ∑( − )2∑Dimana:

d = nilai Durbin Watson∑ = jumlah kuadrat sisa

Hasil perhitungan Durbin Watson kemudian dibandingkan

dengan nilai DW kritis sebagaimana terlihat pada tabel DW.

Kemudian dilakukan penyimpulan apakah ada autokorelasi atau

tidak ada autokorelasi yang ditandai dengan batas-batas atas (du)

dan batas-batas bawa (dL)

Jika terjadi korelasi, maka dinamakan ada problem

autokorelasi. Model regresi yang baik adalah model regresi yang

tidak terdapat problem autokorelasi. Pengambil keputusan ada

tidaknya autokorelasi dalam penelitian ini dideteksi dengan

menggunakan Uji Durbin-Watson dengan bentuk sebagai

berikut:

a) Bila D-W di bawah -2 berarti terdapat autokorelatif positif.

b) Bila D-W di antara -2 s.d +2 berarti tidak terdapat

autokorelasi.

39

c) Bila D-W di atas +2 berarti terdapat autokorelatif negatif.9

Berikut ini adalah daerah pengujian Durbin Watson:

TABEL 3.3

Deteksi Daerah Durbin Watson

Autokore-lasi positif

Daerah keragu-raguan

Tidak adaautokorelasi

Daerah keragu-raguan

Autokorelasinegarif

0 dl du 4-du 4-dl 4

Untuk mengetahui ada tidaknya autokorelatif perlu juga

dikemukakan hipotesis dengan bentuk sebagai berikut:

H0 = Tidak terjadi adanya autokorelasi di antara data

pengamatan.

Ha = terjadi adanya autokorelasi di antara data pengamatan.

Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki

masalah autokorelasi, jika terjaadi autokorelasi maka persamaan

tersebut menjadi tidak baik/ tidak layak dipakai prediksi.

Masalah autokorelasi baru timbul jika ada korelasi secara linier

antara kesalahan pengganggu periode t (berada) dengan

kesalahan pengganggu priode t-1 (sebelumnya).10

2. Uji Regresi Linear Berganda

Korelasi linear berganda merupakan alat ukur mengenai hubungan

yang terjadi antara variabel terikat (Y) dengan dua atau lebih variabel

bebas (X1, X2, X3, ..., Xl). Dengan korelasi linear berganda ini keeratan

atau kuatvtidaknya hubungan (kuat, lemah, dan tidak ada hubungan sama

sekali) antara variabel-variabel tersebut dapat diketahui.11

9 Ibid, 115.10 Sunyoto, op. cit., hlm. 110.11 M. Iqbal Hasan, Pokok-pokok Materi Statistika 1 Edisi Kedua (Jakarta: Bumi Aksara, 2003),

hlm. 263.

40

Bertujuan untuk memprediksi besarnya variabel dengan

menggunakan data variabel bebas yang sudah diketahui besarnya,

menentukan persamaan garis regresi berdasarkan nilai konstanta dan

koefisien regresi yang dihasilakn, mencari korelasi bersama-sama antara

variabel bebas dengan variabel bebas dengan variabel terikat (nilai R),

menguji signifikansi pengaruh Variabel bebas terhadap variabel terikat

melalui uji F.

Dalam analisis persamaan regresi, selain mengukur kekuatan

hubungan antara dua variabel atau lebih, juga menunjukkan arah

hubungan antara dua variabel tersebut. Variabel terikat diasumsikan acak

(random) yang berarti mempunyai distribusi probabilistik sedangkan

variabel bebas diasumsukan memiliki nilai tetap.

Pembahasan pada laporan skripsi ini khusus dibatasi pada regresi

linear dengan menggunakan jenis analisis regresi berganda dengan Pajak

Daerah, Retribusi Daerah sebagai variabel X1, X2, serta Pendapatan Asli

Daerah sebagai variabel Y.

Pengertian regresi berganda adalah analisis regresi dengan

menggunakan dua atau lebih variabel bebas. Untuk menentukan

persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini digunakan rumus

sebagai berikut:

Y = α + β1 X1 + β2 X2 + e

Dimana:

Y = Pendapatan Asli Daerah (PAD)

X1 = Kontribusi Pajak Daerah

X2 = Kontribusi Retribusi Daerah

α = Konstanta

β = Koefisien regresi variabel bebas

e = error atau faktor pengganggu

3. Uji Hipotesis Penelitian

a. Uji Koefisien Determinasi (adjusted R2/ r2)

41

Alat untuk mengukur tingkat kecocokan/kesempurnaan model

regresi disebut koefisien determinasi (r2) misal r2 = 0,90 artinya nilai

duga regresi yang kita peroleh memenuhi model yang kita kehendaki

atau 90% (sembilan puluh persen) nilai nilai Y besarnya ditentukan

oleh nilai-nilai variabel X yang dimasukkan dalam model, sedangkan

10% lagi ditentukan oleh variabel lain di luar model. Atau untuk

menyatakan proporsi keragaman total nilai-nilai perubah Y yang

dapat dijelaskan oleh nilai-nilai perubah X melalui hubungan linear

tersebut. Koefisien determinasi ditulias r2 untuk regresi dua variabel

dan nilainya 0 dan 1.

Contoh halnya r2 = 0,6 artinya 0,36 atau 36% diantara

keragaman total nilai-nilai Y dapat dijelaskan oleh hubungan

linearnya dengan nilai-nilai X atau besarnya sumbangan X terhadap

naik turunnya Y adalah 36% sedangkan 64% disebabkan oleh faktor

lain.12

b. Uji Statistik F (Uji Simultan)

Uji statistik F pada dasarnya menunjukkan apakah semua

variabel independen atau bebas yang dimasukkan dalam model

mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel

dependen.

Untuk menguji hipotesis ini digunakan statistik F dengan

kriteria pengambilan keputusan sebagai berikut:

1) Quick Look: bila nilai F lebih besar dari pada 4 maka H0 dapat

ditolak pada derajat kepercayaan 5%, dengan kata lain kita

menerima hipotesis alternatif, yang menyatakan semua variabel

independen secara serentak dan signifikan memppengaruhi

variabel dependen.

2) Membandingkan nilai F hasil perhitungan dengan nilai F

menurut tabel. Bila nilai F hitung lebih besar dari pada nilai F

tabel, maka H0 ditolak dan menerima Ha.

12 Dwisa Riana, Statistika Deskriptif itu Mudah (Tangerang: Jelajah Nusa, 2012) hlm. 310.

42

Maka dapat dilihat hipotesis dari pengujian simultan F adalah

sebagai berikut:

Ho : tidak terdapat pengaruh antara X1 dan X2 secara

bersama-sama terhadap Y

Ha : terdapat pengaruh antara X1 dan X2 secara bersama-sama

terhadap Y

Pengambilan keputusan dengan cara membandingkan antara

Fhitung dengan Ftabel.13

c. Uji t-statistik

Menurut Ghozali, uji t-statistik pada dasarnya menunjukkan

seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/independen secara

individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Cara

menguji uji t adalah sebagai berikut:

1) Quick Look: bila jumlah degree of freedom (df) adalah 20 atau

lebih, dan derajat kepercayaan sebesar 5%, maka h0 menyatakan

h1 = 0 dapat ditolak apabila nilai t lebih besar dari 2.

2) Membandingkan nilai statistik t dengan titik kritis menurut

tabel. Apabila nilai statistik t hasil perhitungan lebih tinggi

dibandingkan nilai t tabel, kita menerima alternatif yang

menyatakan bahwa suatu variabel independen secara individual

mempengaruhi variabel dependen.

Maka dapat dilihat hipotesis dalam pengujian parsial t yaitu

sebagai berikut:

Ho : tidak terdapat kontribusi antara X1 terhadap Y

Ha : terdapat kontribusi X1 terhadap Y

Ho : tidak terdapat kontribusi antara X2 terhadap Y

Ha : terdapat kontribusi X2 terhadap Y

Pengambilan keputusan dengan cara membandingkan antara

thitung dengan ttabel.14

13 V. Wiratna Sujarweni dan Poly Endrayanto, Statistik untuk Penelitian (Yogyakarta: Grahailmu, 2012), hlm. 95.

43

G. Operasional Variabel Penelitian

Definisi Operasional Variabel adalah definisi yang diberikan kepada

variabel atau konstrak dengan cara memberikan arti atau memspesifikasikan

kegiatan. Variabel yang digunakan adalah:

1. Variabel Independen (X)

Variabel independen adalah tipe variabel yang menjelaskan atau

mempengaruhi variabel lain. Dalam penelitian ini variabel independen

dibagi kedalam dua kelompok, yaitu:

a. Pajak Daerah (X1)

Pajak Daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang

terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa

berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan

secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-

besarnya kemakmuran rakyat.15

Operasional variabel penelitian dalam kontribusi pajak daerah

berupa presentase yang dapat dihitung dengan rumus:kontribusi Pajak Daerah = Pajak DaerahPAD × 100%b. Retribusi Daerah (X2)

Pada prinsipnya pungutan dengan nama retribusi sama dengan

pajak yaitu empat unsur-unsur dalam pengertian pajak sama dengan

retribusi, sedangkan imbalan (kontraprestasi) dalam retribusi

langsung dapat dirasakan oleh pembayar retribusi.16

Operasional variabel penelitian dalam kontribusi pajak daerah

berupa presentase yang dapat dihitung dengan rumus:kontribusi Retribusi Daerah = Retribusi DaerahPAD × 100%

14 Ibid, hlm. 93-94.15 Marihot Pahala siahaan, Hukum Pajak Material (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm 2.16 Wirawan B Ilyas dan Richard Burton, Hukum Pajak (Jakarta: Salemba Empat, 2007), hlm. 7.

44

2. Variabel Dependen (Y)

Variabel dependen penelitian adalah Pendapatan Asli Daerah

(PAD). Menurut Undang-Undang No. 22 tahun 2008 tentang Pemerintah

Daerah disebutkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah sumber

pendapatan daerah yang terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan

Asli Daerah yang sah.

H. Hipotesis Statistika

Setelah dilakukan pengujian prasyarat analisis data dengan

menggunakan Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Autokorelasi, dan

Uji Heteroskedastisitas, selanjutnya dilakukan pengujian hipotesis. Pengujian

hipotesis ini digunakan untuk mengetahui adanya perbedaan antara

Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli

Daerah.

Adapun hipotesis statistik yang akan diuji adalah sebagai berikut :

H0 : 21

H1 : 21

Keterangan :

1 Rata-rata Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

2 Rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Adapun kriteria pengujian untuk uji t ini adalah:

Ho diterima, apabila Fhitung ≤ Ftabel

Ho ditolak, apabila Fhitung > Ftabel

45

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Tempat dan Waktu Penelitian

Objek penelitian skripsi ini adalah seluruh kabupaten/kota di Indonesia,

yang meliputi data pajak daerah, retribusi daerah, dan pendapatan asli daerah

selama kurun waktu 7 tahun (2006-2012). Data-data yang menyangkut objek

penelitian ini diperoleh dari website resmi Direktorat Jenderal Perimbangan

Keuangan (DJPK) Republik Indonesia yaitu www.djpk.depkeu.go.id.

Waktu pengumpulan data dilakukan mulai dari tanggal 5 April 2014

sampai dengan 29 April 2014 yang dilakukan pada waktu-waktu tertentu

yang disesuaikan dengan keadaan dan kondisi penulis.

2. Profil Negara Republik Indonesia

Dari sisi geografis Negara Republik Indonesia terletak di antara 6o LU -

11o LS dan di antara 95o BT – 141o BT serta terletak antara dua benua yaitu

benua Asia dan Australia/Oceania. Posisi strategis ini mempunyai pengaruh

yang sangat besar terhadap kebudayaan, sosial, politik, ekonomi. Indonesia

merupakan negara yang memiliki iklim tropis. Secara umum, negara-negara

yang beriklim tropis adalah negara yang hangat dengan sinar matahari yang

melimpah. Hanya ada dua musim pada negara-negara tropis, yaitu musim

hujan dan musim kemarau, sebagian besar negara-negara yang berada

dikawasan Asia Tenggara beriklim tropis seperti Indonesia, Singapura, dan

Malaysia. Begitu juga dengan negara-negara dikawasan Asia Selatan Seperti

India, Sri Lanka, dan Maladewa yang mayotitas daerah-daerahnya beriklim

tropis.

Indonesia adalah negara kepulauan terbesar dunia yang mempunya

17.508 pulau. Wilayah Indonesia terbentang sepanjang 3.977 mil antara

Samudra hindia dan Samudra Pasifik. Apabila perairan antara pulau-pulau itu

digabungkan, maka luas Indonesia menajdi 1,9 juta mil2. Lima pulau besar di

Indonesia adalah: Sumatera dengan luas 473.606 km2, Jawa dengan luas

46

132.107 km2, Kalimantan (pulau terbesar ketiga terbesar di dunia) dengan

luas 539.460 km2, Sulawesi dengan luas 189.216 km2, dan Papua dengan luas

421.981 km2.

Indonesia saat ini memiliki 33 provinsi, termasuk 2 Daerah Istimewa

(DI) dan satu Daerah Khusus Ibukota (DKI). Kedua DI tersebut adalah

Nangroe Aceh Darussalam dan Daerah Istimewa Yogyakarta sedangkan

Daerah Khusus Ibukotanya adalah Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Sebelum

tahun 1999, Timor Timur merupakan salah satu provinsi di Indonesia, yang

kemudian memisahkan diri melalui referendum menjadi negara Timor Leste.

Populasi sebesar lebih dari 222 juta jiwa yang diketahui dari sensus penduduk

tahun 2006 lalu.

B. Visi dan Misi Negara Republik Indonesia

1. Visi

Terwujudnya sistem politik yang demokratis, pemeritahan yang

desentralistik, pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan

masyarakat yang partisipatif, dengan didukung sumber daya aparatur yang

profesional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Visi tersebut mencerminkan suatu keinginan atau cita-cita untuk

menjadi terdepan dalam melakukan perjalanan organisasi motor penggerak

perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan politik dalam negeri

ke arah yang lebih baik, serta cerminan komitmen organisasi sebagai

elemen penggerak dan motivator untuk menjadi semakin baik, yang harus

disinergikan dengan elemen penggerak lainya dalam suatu kesisteman

yang utuh, kata kunci dari visi Kementrian Dalam Negeri tersebut dapat

dijelaskan sebagai berikut:

a. Sistem Politik Demokratis, merupakan salah satu tujuan yang akan

dicapai yaitu terwujudnya suatu tatanan kehidupan politik dengan

meletakkan kedaulatan berada di tangan rakyat yang diwujudkan

melalui pengembangan format politik dalam negeri dan

pengembangan sistem pemerintahan termasuk sistem penyelenggaraan

pemerintahan daerah kearah yang lebih demokratis.

47

b. Pemerintah Desentralistik, merupakan salah satu tujuan yang akan

dicapai yaitu terwujudnya sistem penyelenggaraan pemerintahan

daerah yang efektif dan responsif dengan memerhatikan prinsip-

prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan

kekhususan suatu daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

c. Pembangunan Daerah, merupakan salah satu tujuan yang akan dicapai

yaitu terwujudnya pembangunan daerah yang berkesinambungan

melalui peningkatan kemandirian daerah dalam pengelolaan

pembangunan yang berbasis wilayah, ekonomi, dan berdaya asing,

secara profesional dan berkelanjutan.

d. Keberdayaan Masyarakat, merupakan salah satu tujuan yang akan

dicapai yaitu terwujudnya keberdayaan masyarakat yang partisipatif

yang maju dan mandiri dalam berbagai aspek kehidupan.

e. Sumber Daya Aparatur yang Profesional, merupakan salah satu

prasyarat utama yang harus terpenuhi dalam mencapai tujuan sistem

politik yang demokratis, pemerintahan yang desentralistik,

pembangunan daerah yang berkelanjutan, serta keberdayaan

masyarakat yang partisipatif.

f. Wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan

komitmen, sikap, dan arah yang tegas terhadap penegakkan kesatuan

dan persatuan nasional dalam seluruh aspek penyelenggaraan

pemerintahan, politik dalam negeri, pembangunan daerah, dan

pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut sekaligus mewadahi upaya

mewujudkan cita-cita bangsa yaitu masyarakat Indonesia yang aman,

adil, damai, dan sejahtera, yang juga merupakan refleksi visi, misi,

dan prioritas kebijakan pembangunan nasional.

2. Misi

Misi Kementrian Dalam Negeri yang ditetapkan merupakan peran

strategik yang diinginkan dalam mencapai visi di atas, yaitu menetapkan

kebijaksanaan nasional dan memfasilitasi penyelenggaraan Pemerintahan

dalam, upaya:

48

a. Memperkuat keutuhan NKRI, serta menetapkan sistem politik dalam

negeri yang demokratis;

b. Memantapkan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum;

c. Memantapkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan

yang desentralistik;

d. Mengembangkan keserasian hubungan pusat daerah, antar daerah dan

antar kawasan, serta kemandirian daerah dalam pengelolaan

pembangunan secara berkelanjutan;

e. Memperkuat otonomi desa dan meningkatkan keberdayaan

masyarakat dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya; serta

f. Mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa.

Adapun sumber-sumber pendapatan Negara Republik Indonesia antara

lain terdiri atas:

a. Pajak Daerah, terdiri dari:

1) Pajak Hotel

2) Pajak Restoran

3) Pajak Hiburan

4) Pajak Reklame

5) Pajak Penerangan Jalan

6) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C

7) Pajak Parkir

8) Tunggakan Pajak, dan

9) Denda Pajak

b. Retribusi Daerah, terdiri dari:

1) Retribusi Pelayanan Kesehatan

2) Retribusi Kebersihan Pelayanan Persampahan

3) Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan Akte Catatan Sipil

4) Retribusi Parkir Tepi Jalan Umum

5) Retribusi Pelayanan Pasar

6) Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor

7) Retribusi Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran

49

8) Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah

9) Retribusi Terminal

10) Retribusi Rumah Potong Hewan

11) Retribusi Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)

12) Retribusi Ijin Gangguan (IG)

13) Retribus Ijin Bidan Industri

14) Retribusi Ijin Angkutan Umum

15) Retribusi Ijin Bidang Kesehatan

16) Retribusi Tempat Pendaratan Kapal

17) Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

18) Retribusi Pembuangan Limbah Cair

19) Retribusi Pelayanan Kesehatan Hewan

20) Retribusi Ijin Usaha Konstruksi

21) Retribusi Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

22) Retribusi Ijin Usaha Perdagangan (IUP)

c. Bagian Laba BUMD

Bank Pembangunan Daerah (BPD), Perusahaan Daerah Air

Minum (PDAM), Perusahaan Daerah, Penyetaraan Modal kepada

BPD.

d. Lain-lain Pendapatan Daerah

Lain-lain Pendapatan Daerah terdiri dari Hasil Penjualan Milik

Daerah, Penerimaan Jasa Giro, Bunga Deposito, Sumbangan Pihak

Ketiga, Angsuran/Cicilan Kendaraan Bermotor, Angsuran/Cicilan

Rumah Dinas, Penggunaan Mobil Tinja, Tak Terduga Penambahan

UUDP Rekening Listrik Pasar dan Sewa Mesin Listrik.

e. Bagian Bagi Hasil Pajak

Bagian Bagi Hasil Pajak terdiri dari Pajak Bumi dan Bangunan,

Bea Perolehan atas Tanah dan Bangunan (B.P.H.T.B), dan Bagi Hasil

PPH Pasal 21, Pajak Bahan Bakar Kendaraan, PKB/BBNKB dan

Pajak Pemanfaatan air Tanah dan Air Permukaan.

f. Bagi hasil Bukan Pajak

50

Bagi Hasil Bukan Pajak terdri dari Iuran Hasil Hutan (IHH),

Iuran Tetap (Landrent), penerimaan dari Iuran Ekslorasi/Eksploitasi,

Pungutan Hari Perikanan, Minyak Bumi dan Gas, serta Pemberian

Hak atas Tanah Negara.

g. Dana Alokasi Umum (DAU)

h. Dana Alokasi Khusus (DAK)

i. Dana Perimbangan Propinsi

j. Dana Penyeimbangan

C. Hasil Analisis dan Pembahasan

1. Uji Asumsi Klasik

a Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah model

regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen).

Model regresi yang baik seharusnya tidak memiliki korelasi antar

variabel independennya. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya

multikolinearitas dapat dilihat nilai tolerance dan VIF (Variance

Inflation Faktor), serta model dikatakan tidak terdapat

multikolinearitas apabila nilai VIF tidak ada yang melebihi angka 10

dan nilai Tolerance tidak ada yang kurang dari 0,10. Hasil uji

multikolinearitas penelitian ini dapat dilihat dari tabel berikut:

Tabel 4.1Hasil Uji Multikolinearitas

Coefficientsa

Model Unstandardized Coefficients Standardized

Coefficients

t Sig. Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1

(Constant) 14902032652,336 7522066226,454 1,981 ,049

Pajak Daerah 1648972926,340 185495460,139 ,502 8,890 ,000 ,960 1,042

Retribusi Daerah 168178967,449 127827172,121 ,074 1,316 ,190 ,960 1,042

a. Dependent Variable: PAD

Sumber: Hasil Pengolahan data SPSS

51

Dari tabel 4.3 dapat diketahui bahwa hasil perhitungan nilai

tolerance untuk penerimaan Pajak Daerah adalah 0,960 dan

penerimaan Retribusi Daerah adalah 0,960. Hasil perhitungan

tersebut menjelaskan bahwa tidak ada variabel bebas yang memiliki

niai tolerance kurang dari 10%. Sedangkan hasil perhitungan nilai

VIF penerimaan Pajak Daerah adalah 1,042 dan penerimaan

Retribusi Daerah adalah 1,042. Hasil perhitungan tersebut

menunjukkan tidak ada variabel bebas yang memiliki VIF lebih dari

10.

b Uji Heterokedastisitas

Uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam

suatu model regresi terjadi ketidaksamaan variance dari residual

suatu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Dasar analisis:

1) Jika ada pola tertentu, seperti titik-titik yang ada membentuk

pola tertentu yang teratur (berkembang, melebar kemudian

menyempit), maka mengindikasikan telah terjadi

heterokedastisitas.

2) Jika tidak ada pola yang jelas, serta titik-titik menyebar di atas

dan d bawah angka 0 pada sumber Y, maka tidak terjadi

heterokedastisitas.

Gambar 4.1Hasil Uji Heteroskedastisitas

Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

52

Dari gambar 4.1 menunjukkan titik-titik data menyebar secara

acak dan tidak membentuk suatu pola yang jelas, baik di atas dan di

bawah angka 0 pada sumbu y, hal ini berarti tidak terjadi

heteroskedastisitas pada model regresi. Sehingga dapat disimpulkan

model penelitian ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas.

c Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi merupakan pengujian asumsi dalam model

regresi dimana variabel independen tidak berkorelasi dengan dirinya

sendiri. Maksud berkolerasi dengan dirinya sendiri adalah bahwa

nilai dari variabel independen tidak berhubungan dengan nilai

variabel itu sendiri. Dalam penelitian ini pengujian autokorelasi

dilakukan dengan Durbin- Watson

Uji Durbin Watson (DW Test) digunakan untuk autokorelasi

tingkat satu (first order autocorrelation) dan mensyaratkan adanya

intercept (constanta) dalam model regresi dan tidak ada variabel lagi

di antara variabel independen. Hipotesis yang akan di Uji adalah:

Ho = tidak terjadi adanya autokorelasi di antara data

pengamatan

Ha = terjadi adanya autokorelasi di antara data Pengamatan

Tabel 4.2Hasil Uji Autokorelasi

Model Summaryb

Model R R Square Adjusted R

Square

Std. Error of the

Estimate

Durbin-Watson

1 ,493a ,243 ,237 34793609465,742 1,895

a. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

b. Dependent Variable: PADSumber: hasil Pengolahan data SPSS

Persamaan regresi yang baik adalah yang tidak memiliki

masalah autokorelasi, jika terjadi autokorelasi maka persamaan

tersebut menjadi tidak baik/ tidak layak dipakai prediksi. Masalah

autokorelasi baru timbul jika ada korelasi secara linier antara

53

kesalahan pengganggu periode t (berada) dengan kesalahan

pengganggu periode t-1 (sebelumnya).1

Hasil output SPSS menunjukkan bahwa nilai Durbn Watson

test 1,895 dan DW < 2, disimpulkan data di atas terjadi autokorelasi

positif. Nilai Durbin Watson mengindikasikan tidak adanya

autokorelasi yang terjadi yang diindikasikan dengan nilai 1,895.

Maka, dari hasil uji Durbin Watson di atas maka Ho diterima karena

tidak terjadi adanya autokorelasi di antara data pengamatan.

2. Uji Regresi Linear Berganda

Tabel 4.3Statistik DeskriptifDescriptive Statistics

Mean Std. Deviation N

PAD 57414224999,70 39826895183,704 250

Pajak Daerah 21,6149 12,13348 250

Retribusi Daerah 40,8480 17,60741 250Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Tabel Descriptive Statistic di atas dapat dianalisis:

a Jumlah anggota responden yang menjadi sampel 250

b Rata-rata Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp.

57.414.225.000,- (pembulatan) dengan standar deviasi sebesar Rp.

39.826.895.184,- (pembulatan), artinya jika dihubungkan dengan

rata-rata PAD sebesar Rp. 57.414.225.000,- maka PAD akan

berkisar antara Rp. 57.414.225.000,- ± Rp.

39.826.895.184,-

c Pajak Daerah rata-rata 21,62% (pembulatan) dengan standar deviasi

sebesar 12,13% (pembulatan) dan Retribusi Daerah dengan rata-rata

40,85% (pembulatan) dan standar deviasi sebesar 17,61%

(pembulatan). Jawaban yang diberikan untuk kedua variabel bebas

cukup berkontribusi terhadap variabel terikat.

1 Danang Sunyoto, Uji Khi Kuadrat Dan Regresi (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hlm. 110.

54

Tabel 4.4Tabel Korelasi

Correlations

PAD Pajak Daerah Retribusi

Daerah

Pearson Correlation

PAD 1,000 ,487 -,026

Pajak Daerah ,487 1,000 -,201

Retribusi Daerah -,026 -,201 1,000

Sig. (1-tailed)

PAD . ,000 ,339

Pajak Daerah ,000 . ,001

Retribusi Daerah ,339 ,001 .

N

PAD 250 250 250

Pajak Daerah 250 250 250

Retribusi Daerah 250 250 250Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Dari tabel 4.6 tabel korelasi di atas dapat dianalisis:

a Hasil perhitungan korelasi antara variabel Pajak Daerah (X1) dengan

PAD (Y) diperoleh nilai sebesar r = 0,487. Nilai ini menunjukkan

hubungan yang lemah positif. Maksud lemah positif di sini adalah

terjadi hubungan yang searah antara Pajak Daerah (X1) dan PAD

(Y). Artinya, bila X1 naik, maka variabel Y naik secara lemah.

Kontribusi yang diberikan oleh variabel ini terhadap variabel (Y)

adalah KP = (r)2 x 100% = (0,487)2 x 100% = 23,72%.

b Hasil korelasi antara variabel Retribusi Daerah (X2) dengan PAD (Y)

diperoleh nilai sebesar r = -0,26. Nilai ini menunjukkan hubungan

yang sangat kuat positif. Maksud kuat positif di sini adalah terjadi

hubungan yang searah antara X2 dan Y. Artinya, bila nilai Retribusi

Daerah (X2) naik, maka secara signifikan akan membuat tingkat

PAD naik. Kontribusi yang diberikan oleh variabel ini terhadap

variabel (Y) adalah: KP =(r)2 x 100% = (-0,26)2 x 100% = 6,76%

55

Tabel 4.5Tabel Variabel yang Dimasukkan

Variables Entered/Removeda

Model Variables Entered Variables

Removed

Method

1 Retribusi Daerah, Pajak Daerahb . Enter


b. All requested variables entered.Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

Pada tabel 4.7 hanya menginformasikan variabel yang dimasukkan, di

mana variabel yang dimasukkan yaitu Retribusi Daerah dan Pajak Daerah.

Dari kedua variabel yang dimasukkan di atas tidak ada yang dikeluarkan

(removed). Hal ini disebabkan metode yang digunakan singlestep (entered)

hanya satu proses dalam memproseskan data.

Tabel 4.6Tabel Summary Model

Model Summaryb


Square

Std. Error of the

Estimate

Change Statistics

R Square

Change

F Change df1 df2 Sig. F Change

1 ,493a ,243 ,237 34793609465,742 ,243 39,626 2 247 ,000


b. Dependent Variable: PADSumber: Hasil Pengolahan data SPSS

Hasil Korelasi (R) yang secara simultan (bersama-sama) antara variabel

Pajak Daerah (X1) dan Retribusi Daerah (X2) terhadap PAD (Y) diperoleh

nilai sebesar r = 0,237. Kontribusi yang diberikan oleh kedua variabel ini

terhadap variabel (Y).

KP= (rx1,x2,r)2 x 100 % = (0,237)2 x 100% = 5,6169%

Tabel 4.7Tabel Anova

ANOVAa

Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig.

1

Regression 95942184278775720000000,000 2 47971092139387860000000,000 39,626 ,000b

Residual 299017029134681470000000,000 247 1210595259654580700000,000

Total 394959213413457200000000,000 249

56


b. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak DaerahSumber: Hasil Pengolahan data SPSS

a Tabel 4.9 di atas dapat dianalisis, dengan membuat hipotesis dalam

uraian kalimat berikut:

Ho : Model regresi linier berganda tidak dapat digunakan untuk

memprediksi PAD yang dipengaruhi oleh Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah.

Ha : Model regresi linier berganda dapat digunakan untuk PAD

yang dipengaruhi oleh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

b Pengambilan Keputusan

1) Kriteria keputusan yang diambil berdasarkan perbandingan

antara Fhitung dan Ftabel

Jika: Fhitung ≤ Ftabel, maka Ho diterima

Jika: Fhitung > Ftabel, maka Ho ditolak

Nilai Fhitung dari tabel anova sebesar 39,626

Nilai Ftabel dari tabel F = 1,41

Membandingkan Ftabel dan Fhitung

Ternyata : Fhitung = 39,626 > Ftabel = 1,41 sehingga Ho

ditolak

Keputusannya:

Ho ditolak berarti bahwa Ha dalam penelitian ini diterima

yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berkontribusi

terhadap Pendapatan Asli Daerah

2) Kriteria keputusan diambil berdasarkan nilai probabilitas

Jika probabilitas (sig) > α, maka Ho diterima.

Jika probabilitas (sig) ˂ α, maka Ho ditolak.

Dari tabel anova nilai probabilitas (sig) = 0,00 dan nilai

taraf signifikan α = 0,05.

Membandingkan nilai robabilitas (sig) dengan taraf nyata

(α)

57

Jika probabilitas (sig) ˂ α, maka Ho ditolak.

Ternyata : 0,00 ˂ 0,05, maka Ho ditolak.

Keputusannya:

Ho ditolak berarti bahwa Ha dalam penelitian ini diterima

yaitu Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berkontribusi

terhadap Pendapatan Asli Daerah

Melalui dua langkah dan dari hasil kedua tabel yaitu tabel

Summary Model dan Tabel Anova menjelaskan bahwa keduanya sama-

sama menghasilkan keputusan yang sama, dan membuktikan bahwa Ho

ditolak dan Ha diterima.

Tabel 4.8Tabel Koefisien

Coefficientsa


Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) 14902032652,336 7522066226,454 1,981 ,049

Pajak Daerah 1648972926,340 185495460,139 ,502 8,890 ,000

Retribusi Daerah 168178967,449 127827172,121 ,074 1,316 ,190

a. Dependent Variable: PADSumber: Hasil Pengolahan data SPSS

Dari tabel 4.10 menunjukkan bahwa model persamaan regresi berganda

untuk memperkirakan PAD yang dipengaruhi oleh Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah adalah:

Y = 14.902.032.652 + 1.648.972.926 X1 + 168.178.967 X2

Y adalah PAD, X1 adalah Pajak Daerah, dan X2 adalah Retribusi

Daerah. Dari persamaan di atas, dapat dianalisis beberapa hal, antara lain:

a PAD, jika tanpa adanya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (X1 dan

X2 = 0), maka PAD hanya 14.902.032.652. maka diperkirakan PAD

akan naik menjadi:

Y = 14.902.032.652 + 1.648.972.926 X1 + 168.178.967 X2

= 14.902.032.652 + 1.648.972.926 (1) + 168.178.967 (1)

= 14.902.032.652 + 1.648.972.926 + 168.178.967

58

= 16.551.174.723

Maka dari hasil di atas dapat disimpulkan bahwa:

X1, X2 = 0 Y = 14.902.032.652

X1, X2 = 1 Y = 16.551.174.723

Maka selisih PAD antara adanya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan

antara tidak adanya Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yaitu sebesar

1.649.142.071.

b Koefisien regresi berganda sebesar 1.648.972.926 dan 168.178.967

mengindikaikan bahwa besaran penambahan PAD setiap pertambahan

untuk variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

c Persamaan regresi berganda Y = 14.902.032.652 + 1.648.972.926 X1 +

168.178.967 X2, yang digunakan sebagai dasar untuk memperkirakan

PAD yang dipengaruhi oleh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, akan di

uji apakah valid untuk digunakan.

3. Hasil Uji Hipotesis Penelitian

a Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 4.9Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summaryb


Square

Std. Error of the Estimate

1 ,493a ,243 ,237 34793609465,742


b. Dependent Variable: PAD

Sumber: Hasil Pengolahan data SPSS

Uji koefisien determinasi (R) digunakan untuk menentukan

seberapa besar kemampuan variabel independen dapat menjelaskan

variabel dependen. Pada penelitian ini, R square yang digunakan adalah

R square yang sudah disesuaikan atau Adjusted R Square, karena

disesuaikan dengan jumlah variabel independent yang digunakan dalam

penelitian.Dari hasil uji koefisien determinasi pada tabel 4.11 di atas

menunjukkan bahwa nilai Adjusted R Square sebesar 0,237 atau 23,7%.

59

Hal ini menunjukkan bahwa variabel independen yaitu penerimaan pajak

daerah dan retribusi daerah dapat menjelaskan variabel dependen yaitu

pendapatan asli daerah sebesar 23,7% dan sisanya 76,3% dijelaskan oleh

variabel-variabel lain di luar penelitian ini, seperti Hasil Perusahaan

Milik Daerah dan Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan serta

Lain-lain PAD yang sah.

b Hasil Uji F

Tabel 4.10Hasil Uji F

ANOVAa


1

Regression 95942184278775720000000,000 2 47971092139387860000000,000 39,626 ,000b

Residual 299017029134681470000000,000 247 1210595259654580700000,000

Total 394959213413457200000000,000 249


b. Predictors: (Constant), Retribusi Daerah, Pajak Daerah

Sumber: Hasil Penngolahan data SPSS

Dari hasil analisis pada tabel ANOVA di atas menunjukkan F

sebesar 39,626 dengan nilai signifikasi sebesar 0,000 atau (0,000 ˂ 0,05),

ini berarti adalah Ha diterima dan Ho ditolak. Artinya penerimaan pajak

daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh terhadap

realisasi penerimaan PAD.

c Hasil Uji tTabel 4.11Haasil Uji tCoefficientsa


Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) 14902032652,336 7522066226,454 1,981 ,049

Pajak Daerah 1648972926,340 185495460,139 ,502 8,890 ,000



Sumber: Hasil Pengolahan Data SPSS

60

Hasil uji t ditunjukkan pada tabel Coefficients. Dasar pengambil

keputusan untuk menerima atau menolak hipotesis setiap variabel

independen adalah sebagai berikut:

1) Jika nilai probabilitas signifikasi lebih kecil atau sama dengan nilai

probabilitas 0,05 atau (sig. ˂ 0,05), maka Ha diterima dan Ho

ditolak, artinya signifikan (terdapat pengaruh yang nyata).

2) Jika nilai probabilitas sig lebih besar dari nilai probabilitas 0,05 atau

(sig > 0,05), maka Ha ditolak dan Ho diterima, artinya tidak

signifikan (tidak terdapat pengaruh yang nyata)

Hipotesis yang akan diuji untuk variabel tingkat penerimaan pajak

daerah (X1) akan dirumuskan sebagai berikut:

Ha = tingkat penerimaan pajak daerah berpengaruh signifikan

terhadap pendapatan asli daerah.

Ho = tingkat penerimaan pajak daerah tidak berpengaruh signifika


Berdasarkan hasil analisis penerimaan pajak daerah memiliki sig ˂

0,05 yang berarti nilai probabilitas sig lebih kecil dari nilai probabilitas,

maka Ho ditolak, yang artinya secara parsial ada pengaruh signifikan

antara penerimaan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah.

Hipotesis yang akan diuji untuk variabel tingkat penerimaan

retribusi daerah (X2) akan dirumuskan sebagai berikut:

Ha = tingkat penerimaan retribusi daerah berpengaruh signifikan


Ho = tingkat penerimaan retribusi daerah tidak

berpengaruhsignifikan terhadap pendapatan asli daerah.

Berdasarkan hasil analisis penerimaan retribusi daerah memiliki sig

< 0,05 yang berarti nilai probabilitas sig lebih kecil dari nilai

probabilitasmaka Ho ditolak, yang artinya secara parsial ada pengaruh

signifikan antara penerimaan retribusi daerah terhadap pendapatan asli

daerah.

Hasil uji t menunjukkan bahwa variabel penerimaan pajak daerah

merupakan variabel yang paling berpengaruh secara signifikan terhadap

61

pendapatan asli daerah karena t sign penerimaan pajak daerah sebesar

8,980 lebih besar dari t sign penerimaan retribusi daerah 1,316. Hal ini

disebabkan karena semakin meningkatnya perkembangan pembangunan

yang didasari peningkatan jumlah pajak-pajak setiap tahunnya seperti

pajak kendaraan bermotor yang didasari tingginya jumlah kendaraan

bermotor setiap tahunnya di Indonesia. Sedangkan untuk variabel

penerimaan retribusi daerah memiliki pengaruh yang rendah

dibandingkan penerimaan pajak daerah. Hal ini disebabkan jumlah

retribusi daerah yang lebih sedikit dalam sumbangsihnya terhadap

Pendapatan Asli Daerah walaupun retribusi daerah juga mengalami

peningkatan setiap tahunnya. Hal ini juga disebabkan masih banyaknya

badan usaha yang masih sedikit memberikan kontribusi terhadap

pendapatan asli daerah dalam pemungutan retribusi daerah.

Penelitian ini menunjukkan bahwa variabel penerimaan pajak

daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian

ini konsisten dengan penelitian dengan menggambarkan pajak daerah

memiliki pengaruh positif terhadap peningktan pendapatan asli daerah

yang berarti sebagian besar dari total keseluruhan pendapatan asli daerah

diperoleh dari pajak daerah, sebagian lainnya diperoleh dari sektor

lainnya seperti dari sektor retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah

dan hasil pengelolaan kekayaan lainnya yang dipisahkan, dan sektor lain-

lain pendapatan asli daerah yang sah.4. Pendapatan Asli Daerah di Indonesia

Untuk mengetahui perkembangan pemungutan asli daerah (PAD) di

Indonesia selama lima tahun setelah otonomi daerah (2006-2010) dapat

dilihat dari tabel 4.1 berikut ini:

62

Tabel 4.12Persentase Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap

Pendapatan Asli Daerah (PAD) tahun Periode 2006-2010 (dalam rupiah)Tahun PAD Pajak Daerah % Retribusi Daerah %2006 38. 384.880.550.000 26.148.623.620.000 68,12% 4.955.681.000.000 12,91%2007 2.532.369.957.389.670 34.980.593.876.203 13,81% 7.170.779.228.839 2,83%2008 15.670.984.668.909 10.013.345.184.017 63,90% 2.535.144.736.150 16,18%2009 29.712.679.575.451 20.500.820.856.293 69,00% 2.958.707.187.119 9,95%2010 9.546.645.000.000 5.377.183.000.000 56,33% 1.532.464.000.000 16,05%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan Indonesia (data diolah).

Dari data tersebut dengan jumlah sampel 50 kabupaten dan kota dapat

diketahui bahwa penerimaan pajak daerah yang diterima oleh kementrian

keuangan jauh lebih berkontribusi dari pada retribusi pajak. Dari periode

tahun 2006-2010 pajak terbesar yang diterima adalah tahun 2007 yaitu

sebesar Rp 34.980.593.876.203,00 namun tidak memberikan kontribusi yang

besar terhadap penerimaan asli daerah, karena hanya berkontribusi sebesar

13,81%, dan retribusi terbesar yang diterima adalah tahun 2007 yaitu sebesar

Rp 7.170.779.228.839,00 dan juga tidak memberikan kontribusi yang besar

terhadap penerimaan asli daerah, karena hanya berkontribusi sebesar 2,83%.

Dari data tersebut berarti pada tahun 2007 pajak daerah dan retribusi daerah

memang lebih besar dibandingkan tahun-tahun lainnya, namun konttribusi

yang diberikan sangat sedikit, itu berarti kontribusi penerimaan asli daerah

bukan dari pajak daerah dan retribusi daerahnya.

Pajak daerah yang berkontribusi besar terhadap penerimaan daerah dari

data diatas terdapat pada tahun 2009 yaitu sebesar 69,00% yang berarti bahwa

pajak daerah di tahun 2009 memberikan kontribusi yang sangat besar.

Retribusi yang berkontribusi besar terhadap penerimaan daerah dari data

diatas terdapat pada tahun 2008 yaitu sebesar 16,18% yang berarti bahwa

retribusi daerah di tahun 2008 memang retribusi terbesar namun tidak

memberi pengaruh besar terhadap penerimaan asli daerah. Dari data tersebut

juga pajak daerah dan retribusi daerah mengalami peningkatan dan penurunan

setiap tahunnya yang berbeda-beda.

63

Grafik 4.1Pertumbuhan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Tahun 2006-2010 (Persen

%)

D. Hasil Operasional Variabel Penelitian

1. Realisasi dan Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah

Untuk mengetahui sampai sejauh mana peranan Pajak Daerah

kabupaten dan kota di Indonesia terhadap Pendapatan Asli Daerah, maka

dapat dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan Pajak

Daerah dengan realisasi Penerimaan Pendapatan Asli Daerah.

Dari tabel 1 di lembar lampiran 1 dapat diketahui bahwa tahun

2006 pajak daerah memberikan kontribusi dengan rata-rata sebesar

21,40%. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah

terbesar terdapat pada kota Pekalongan sebesar 60,25%, sedangkan

kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah terkecil terdapat

pada Kabupaten Aceh Tamiang sebesae 3,93%. Jadi rata-rata Kontribusi

pada tahun 2006 mencapai 21,40% dengan rata-rata realisasi Pajak

Daerah Rp. 11.831.950.340,- (dalam rupiah).

Dari Tabel 2 di lembar lampiran 2 dapat diketahui bahwa

kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah mengalami

peningkatan meskipun tidak signifikan. Tahun 2007 pajak daerah

memberikan kontribusi dengan rata-rata sebesar 21,63%. Kontribusi

0

10

20

30

40

50

60

70

2006 2007 2008 2009 2010

Pajak Daerah

Retribusi Daerah

64

pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah terbesar terdapat pada kota

Semarang sebesar 53,95%, sedangkan kontribusi pajak daerah terhadap

pendapatan asli daerah terkecil terdapat pada kabupaten Aceh Tamian

sebesar 6,00%. Jadi rata-rata kontribusi pada tahun 2007 mencapai

21,76% dengan rata-rata realisasi pajak daerah Rp. 13.633.939.960,-

(dalam rupiah).

Dari tabel 3 di lembar lampiran 3 dapat diketahui bahwa kontribusi

pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah mengalami peningkatan

yang cukup signifikan. Tahun 2008 pajak daerah memberikan kontribusi

dengan rata-rata sebesar 38,37%. Kontribusi pajak daerah terhadap

pendapatan asli daerah terbesar terdapat pada Kota Banjarmasin 57,16%,

sedangkan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah

terkecil terdapat pada Kabupaten Balangan sebesar 5,21%. Jadi rata-rata

kontribusi pada tahun 2008 mencapai 38,37% dengan rata-rata realisasi

pajak daerah Rp. 15.045.956.572,- (dalam rupiah).


pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah mengalami penurunan yang

cukup signifikan. Tahun 2009 pajak daerah memberikan kontribusi

dengan rata-rata sebesar 22,08%. Kontribusi pajak daerah terhadap

pendapatan asli daerah terbesar terdapat pada kota Banjarmasin sebesar

57,93%, sedangkan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli

daerah terkecil terdapat pada kabupaten Merauke sebesar 8,00%. Jadi

rata-rata kontribusi pada tahun 2009 mencapai 22,08% dengan rata-rata

realisasi pajak daerah Rp. 16.353.903.448,- (dalam rupiah).


pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah mengalami sedikit

penurunan. Tahun 2010 pajak daerah memberikan kontribusi dengan

rata-rata sebesar 20,33%. Kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan

asli daerah terbesar terdapat pada Kota Balikpapan sebesar 61,60%,

sedangkan kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah

terkecil terdapat pada Kabupaten Balangan sebesar 3,99%. Jadi rata-rata

65


pajak daerah Rp. 16.085.866.760,- (dalam rupiah).

2. Realisasi dan Kontribusi Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli

Daerah

Perkembangan pemungutan pajak daerah dapat dilihat dari hasil

pemungutan pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah (PAD)

Kabupaten dan Kota di Indonesia yang relatif besar dari tahun-ketahun

namun mengalami peningkatan atau penurunan.

Untuk mengetahui sampai sejauh mana peranan retribusi daerah

kabupaten dan kota di Indonesia terhadap pendapatan asli daerah, maka

dapat dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan

retribusi daerah dengan pendapatan asli daerah. Dengan memperhatikan

tabel berikut ini, terlihat besarnya persentase (%) retribusi daerah


Dari tabel 5 di lembar lampiran 5 dapat diketahui bahwa tahun

2006 retribusi daerah memberikan kontribusi dengan rata-rata sebesar

42,78%. Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah

terbesar terdapat pada Kota Sukabumi sebesar 81,82%, sedangkan

kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah terkecil

terdapat pada kabupaten Balangan sebesar 7,10%. Jadi rata-rata


retribusi daerah Rp. 19.039.882.340,- (dalam rupiah).


retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah mengalami peningkatan

yang tidak begitu signifikan, atau hanya sedikit saja peningkatannya.

Tahun 2007 retribusi daerah memberikan kontribusi dengan rata-rata

sebesar 43,37%. Kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli

daerah terbesar terdapat pada kabupaten Aceh Tamiang sebesar 86,88%,

sedangkan kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah

terkecil terdapat pada kabupaten Balangan sebesar 5,62%. Jadi rata-rata

66


retribusi daerah sebesar Rp. 22.882.915.166,- (dalam rupiah).


retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah mengalami penurunan

yang cukup signifikan. Tahun 2008 retribusi daerah memberikan

kontribusi dengan rata-rata sebesar 43,23%. Kontribusi retribusi daerah

terhadap pendapatan asli daerah terbesar terdapat pada Kota Sukabumi

sebesar 71,53%, sedangkan kontribusi retribusi daerah terhadap

pendapatan asli daerah terkecil terdapat pada Kabupaten Balangan


43,23% dengan rata-rata realisasi retribusi daerah Rp. 26.301.699.255,-

(dalam rupiah).


retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah mengalami penurunan

yang cukup signifikan. Tahun 2009 retribusi daerah memberikan


terhadap pendapatan asli daerah terbesar terdapat pada Kabupaten

Pekalongan sebesar 70,07%, sedangkan kontribusi retribusi daerah

terhadap pendapatan asli daerah terkecil terdapat pada Kota Magelang


33,36% dengan rata-rata realisasi retribusi daerah Rp. 24.176.250.154,-

(dalam ribuan).

Dari tabel 10 di lembar lampiran 10 dapat diketahui bahwa

kontribusi retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah memberikan


terhadap pendapatan asli daerah terbesar terdapat pada Kabupaten

Pekalongan sebesar 68,1%, sedangkan kontribusi retribusi daerah

terhadap pendapatan asli daerah terkecil terdapat pada Kota Sukabumi

sebesar 6,29%. Jadi rata-rata realisasi retribusi daerah Rp.

22.266.218.700,- (dalam rupiah)

67

E. Pembahasan Hasil Penelitian

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan

nasional yang dilaksanakan untuk memberikan kesempatan dan ruang gerak

bagi upaya pengembaangan demokratisasi dan kinerja pemda untuk

peningkatan kesejahteraan rakyat. Kebijakan otonomi daerah memberi

peluang bagi perubahan paradigma pembangunan yang semula lebih

mengedepankan pencapaian pertumbuhan menjadi pemerataan dengan prinsip

mengutamakan keadilan dan perimbangan. Sebagai daerah otonom, daerah

memiliki kewenangan dan tanggung jawabnya untuk mengakomodasi

kepentingan masyarakat luas. Dengan semangat perubahan paradigma

tersebut, pemda diharapkan mampu mengurus rumah tangganya sendiri.

Kemandirian dalam mengelola kepentingan daerah sendiri telah

menempatkan mereka dalam keadaan di mana mereka mampu bertindak lebih

baik. Dan itu harus disertai dengan kemampuan daerah untuk

mempertahankan dan meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan tersebut

baik dari segi finansial, sumber daya manusia (SDM), maupun kemampuan

pengelolaan manajemen pemerintah daerah.

Untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian daerah serta

memperkuat struktur penerimaan daerah, mau tidak mau peranan PAD harus

ditingkatkan, karena salah satu tolok ukur kemampuan dan cermin

kemandirian daerah. Minimnya perolehan PAD masih dianggap sebagai

hambatan dan ini harus segera dievaluasi secara sungguh-sungguh oleh

masing-masing Pemda dalam upaya peningkatan pelayanan dan fasilitas

kepada masyarakat. Padahal, kurang efektif dan efisiennya target untuk

mencapai realita pemenuhan kebutuhan masyarakat merupakan salah satu hal

yang menjadi pangkal permasalahan kurang tercapainya pendapatan daerah.

Potensi sektor unggulan dalam pengembangan ekonomi dan investasi

daerah harus diidentifikasi secara menyeluruh dan komprehensif mulai dari

aspek perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi, data mengenai sumber

pendapatan daerah dan sejarah perkembangan menjadi acuan untuk

memantapkan kemandirian daerah yang dinamis dan bertanggung jawab,

68

serta mewujudkan pemberdayaan dan otonomi daerah dalam lingkup yang

lebih nyata. Sehingga diperlukan pula upaya yang mendorong peningkatan

efisiensi, efektivitas, dan profesionalisme dalam mengelola sumber

pendapatan daerah. Hal ini harusnya sejalan dengan visi, misi, tujuan,

sasaran, dan program yang dibuat oleh kepala daerah. Dengan kata lain,

daerah seharusnya memiliki keunggulan budaya dan keunggulan lainnya yang

mampu meningkatkan potensi, citra, dan Pendapatan asli daerah tersebut,

misalkan Kota Solo, berupaya untuk menjadi kota maju dengan

mengoptimalkan keunggulan daerah yang tentunya ini menjadi komitmen

kepala daerah dan masyarakat yang berbudaya, sadar bahwa kemajuan

kotanya akan membawa kemajuan bagi masyarakatnya. Dilain pihak,

Provinsi Bali memiliki keunggulan pariwisata, budaya dan ini menjadi

kebanggaan dan menjadi faktor pendorong kemajuan wilayah tersebut. Secara

otomatis maka dengan kemajuan wilayah akan memberikan dorongan

terhadap kemajuan kesejahteraan masyarakatnya.

Sampai saat ini masih belum tergalinya potensi pendapatan daerah pada

umumnya disebabkan karena kurangnya kepekaan daerah dalam menemukan

keunggulan budaya dan potensi asli daerah, kepatuhan dan kesadaran wajib

pajak/retribusi yang relatif rendah, kelemahan aparatur, kekhawatiran

birokrasi akan kegagalan dalam menjalankan program dinaikkan sejak awal

pada setiap anggarannya. Padahal jika sejak awal penganggaran biaya

program diefektifkan sehemat mungkin, maka sisa yang ada dapat digunakan

untuk mejalankan progam lainnya dalam peningkatan kualitas pelayanan

publik.

Untuk memperkuat struktur penerimaan serta optimalisasi PAD,

beberapa langkah yang dapat ditempuh antara lain, pertama: melakukan

upaya pengusahaan atau penggalian (eksploitasi) SDA yang baru, kedua:

intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Dengan melakukan

intensifikasi berarti daerah setidaknya melakukan langkah instensifikasi

terhadap komponen penerimaan daerah pada pos laba usaha daerah.

69

Optimalisasi tersebut dapat dilakukan dengan melakukan pembenahan pada

sistem manajemen perusahaan daerah yang ada.2

Dalam Rapat Kerja Pemerintah Tahun 2013 Presiden Susilo Bambang

Yudhoyono berpesan agar inflasi dapat dikelola dengan baik, terutama

stabilitas harga pangan dan bahan pokok lainnya. Menurut Presiden, laju

inflasi merupakan hal yang terkait erat dengan kesejahteraan rakyat. Presiden

menilai, inflasi merupakan tantangan besar untuk menjaga pertumbuhan

ekonomi nasional yang positif.3

Berdasarkan UU No. 28 Tahun 2009 terkait BBM bersubsidi.

Penerapan aturan PBBKB (Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor) yang

baru merupakan yang diperkirakan berdampak terhadap APBN dan APBD,

adanya diskriminasi tarif diharapkan dapat mengurangi subsidi BBM.

Sementara itu, adanya penetapan tarif maksimal yang memungkinkan daerah

provinsi dapat menerapkan tarif PBBKB berbeda dengan daerah lainnya yang

akan berdampak terhadap penerimaan APBD masing-masing daerah. Artinya,

di satu pihak memang dapat meningkatkan penerimaan PAD, tetapi di lain

pihak justru berdampak terhadap peningkatan subsidi BBM berpotensi

menyebabkan kenaikan harga BBM sehingga perlu dilakukan secara hati-hati

mengingat potensi dampak sosial yang akan ditimbulkan cukup besar.4

Direktur Pajak Daerah dan Retriubsi Daerah (PDRB) DJPK Rukijo

menyatakan bahwa Pemerintah Kabupaten (Pembkab) Muara Enim memiliki

peluang untuk dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui

pendapatan dari PBB-P2 (Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan).

Upaya peningkatan PAD dari PBB-P2 tersebut dapat diupayakan melalui

validasi objek, sehingga peningkatan PAD Kabupaten Muara Enim yang saat

2 diakses dari //http: www. Bppk.depkeu.go.id pada tanggal 14/09/2014 pukul 12.383 Kementrian Keuangan, Presiden: Kelola Inflasi dengan Baik, 2013, hlm. 1

(http://kemenkeu.go.id).4 Kementrian Keuangan, Penerapan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor berdasarkan

UU nomor 28 Tahun 2009 terkait BBM Bersubsisi, 2011 hlm. 1 (http://kemenkeu.go.id).

70

ini naik sekitar tujuh persen per tahun dapat meningkat menjadi sepuluh

persen setiap tahunnya.5

Oleh karenanya, jika Pemerintah Daerah ingin meningkatkan PAD,

sumber penerimaan daerahnya harus dalam koridor Undang-Undang. Jadi,

jika Pemerintah Daerah bermaksud meningkatkan PAD, maka mereka harus

memperjuangkannya dari Dana Bagi Hasil (DBH), karena DBH diciptakan

untuk mengatasi ketimpangan vertikal antara Pemerintah Pusat dengan

Pemerintah Daerah.

Dalam penelitian ini berdasarkan hasil uji statistik di atas penelitian ini

sudah berdistribusi Normal atau sudah memenuhi asumsi normalitas, dan

dalam uji Kolmogorov Smirnov penelitian ini juga berdistribusi normal.

Dalam uji Multikolinearitas penelitian ini tidak memiliki korelasi antar

variabel independennya, karena hasil perhitungan tersebut menunjukkan tidak

ada variabel bebas yang memiliki VIF lebih dari 10. Dalam uji Autokorelasi

penelitian ini tidak terjadi adanya autokorelasi di antara data pengamatan.

Dalam pengujian Heteroskedastisitas penelitian ini menunjukkan tidak terjadi

heteroskedastisitas pada model regresi, sehingga dapat disimpulkan model

penelitian ini tidak mengalami masalah heteroskedastisitas. Dalam hasil uji

regresi linier berganda penelitian ini membuktikan bahwa apabila variabel X1

naik maka variabel Y naik secara lemah, dan apabila X2 naik maka secara

signifikan akan membuuat variabel Y naik. Dari kedua variabel tersebut

memberikan kontribusi sebesar 24,31% terhadap PAD. Dalam tabel Anova

hasil Uji Regresi linier berganda menunjukkan bahwa Ho ditolak sehingga

Pendapatan Asli Daerah dipengaruhi oleh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah,

dari tabel koefisien pun penelitian ini di buktikan bahwa variabel Y

dipengaruhi oleh Variabel X1 dan X2. Dari hasil uji koefisien determinasi

menunjukkan bahwa variabel independen yaitu penerimaan pajak daerah dan

retribusi daerah dapat menjelaskan variabel dependen yaitu pendapatan asli

daerah sekitar 23, 7%. Dalam hasil uji t nilai probabilitas Ho ditolak, yang

5 Kementrian Keuangan, Direktorat Jenderal Pajak Perimbangan Keuangan Siap Bantu PBB-P2 Muara Enim, 2013, hlm. 1 (http://kemenkeu.go.id).

71

artinya secara parsial ada pengaruh signifikan antara penerimaan pajak daerah

dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah.

72

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Variabel penerimaan pajak daerah kabupaten dan kota di Indonesia secara

signifikan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan rata-rata yang

memberikan pengaruh terhadap PAD sebesar 54,23%, berdasarkan hasil uji

korelasi maka diketahui bahwa Pajak Daerah (X1) dengan PAD (Y) diperoleh

nilai sebesar r = 0,487. Nilai ini menunjukkan hubungan yang lemah positif, dan

menunjukkan bahwa Hipotesis Penelitian (H1) dalam penilitian ini terjawab

bahwa Pajak Daerah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini

dipengaruhi oleh kenaikan target pajak daerah dari tahun sebelumnya dan

peningkatan penerimaan pendapatan asli daerah juga disebabkan oleh

penambahan objek pajak seperti: pajak rokok, pajak sarang burung walet, pajak

bumi bangunan perdesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan

bangunan.

Variabel penerimaan retribusi daerah kabupaten dan kota di Indonesia

secara signifikan berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Dengan rata-

rata yang memberikan pengaruh terhadap PAD sebesar 11,58%, hasil korelasi

antara Retribusi Daerah (X2) dengan PAD (Y) diperoleh nilai sebesar r = -0,26

nilai ini menunjukkan hubungan yang kuat positif, dan menunjukkan bahwa

Hipotesis Penelitian (H2) dalam penelitian ini terjawab bahwa Retribusi Daerah

berkontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah. Hal ini disebabkan oleh

penambahan objek retribusi daerah seperti: retribusi penyedotan kakus, retribusi

pengolahan limbah cair, retribusi pelayanan pendidikan, retribusi pengendalian

menara telekomunikasi, dan retribusi izin usaha perikanan.

Berdasarkan hasil Uji Regresi, maka diketahui bahwa Pajak Daerah dan

Retribusi Daerah mempunyai kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli

Daerah (PAD). Nilai koefisien determinasi (r2) untuk Y sebesar 0.237, hal ini

berarti 23,7% variabel PAD dapat dijelaskan oleh kedua variabel independen

Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Sedangkan sisanya 76,3% (100%-23,7%)

73

dijelaskan oleh sebab-sebab lain yang tidak dimasukkan dalam model. Dengan

demikian maka dapat disimpulkan bahwa hipotesis penelitian (H3) terjawab

bahwa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berkontribusi terhadap Pendapatan Asli

Daerah. Variabel independen yang paling dominan mempengaruhi dan

memberikan kontribusi yang besar terhadap penerimaan pendapatan asli daerah

adalah pajak daerah. Hal ini dikarenakan oleh semakin meningkatnya

perkembangan pembangunan yang didasari peningkatan penerimaan realisasi

pajak-pajak setiap tahunnya di masing-masing Kabupaten/Kota di Indonesia.

B. Implikasi

Berdasarkan kesimpulan yang telah dilakukan, maka penulis dapat

memberikan implikasi yang dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam

menentukan kebijakan yang berhubungan dengan penerimaan pajak daerah dan

retribusi daerah.

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang penting bagi

pemerintah daerah Kabupaten dan Kota. Upaya untuk meningkatkan pajak

daerah dan retribusi daerah di Kabupaten dan Kota di Indonesia setiap

tahunnya yang dilatar belakangi penggantian Undang-Undang Pajak Daerah

dan Retribusi Daerah Nomor 34 Tahun 2000 menjadi Undang-Undang

Nomor 28 Tahun 2009. Berlakunya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mulai 2011 berpotensi

mengurangi pendapatan pemerintah daerah. Menghadapi hal ini, pemerintah

provinsi telah mengajukan revisi Peraturan Daerah Pajak dan Retribusi ke

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dengan mengadakan program

pemutihan dan memungut pajak dan retribusi. Dan dari penelitian tersebut

ternyata realisasi Pendapatan Asli Daerah lebih besar dari target atau rencana

anggaran.

2. Praktik pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah didukung dengan

adanya peningkatan perkembangan pembangunan kabupaten dan kota dan

meningkatkan peran badan usaha dalam pencapaian target pajak daerah dan

retribusi daerah dengan menggali potensi daerah yang ada.

74

3. Peran masyarakat sangat mendukung pelaksanaan dan peningkatan target

penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah yang bertujuan untuk

membiayai pembangunan kabupaten/kota. Dengan demikian pemerintah

daerah diharapkan untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan publik,

karena dengan kemajuan wilayah akan memberikan dorongan terhadap

kemajuan kesejahteraan masyarakatnya sehingga kebijakan dan tujuan

perpajakan serta hak dan kewajiban masyarakat dapat terarah dengan baik.

C. Saran

Berdasarkan hasil penelitian, dapat dijabarkan beberapa saran untuk

menyajikan penelitian yang lebih berkualitas di masa mendatang, diantaranya

sebagai berikut:

1. Untuk penelitian selanjutnya disarankan menambah variabel independen yang

berpengaruh terhadap penerimaan asli daerah kabupaten/kota. Contohnya:

Hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan, lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan,

bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak/sumber daya alam, dana alokasi

umum, dan dana khusus alokasi khusus.

2. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan memperluas objek penelitian,

memperluas daerah survei dan memperbanyak ragam sampel sehingga data

yang diperoleh lebih valid.

3. Untuk penelitian selanjutnya hendaknya melibatkan pendapat dari Dinas

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (DPKAD) sehingga objek penelitian

lebih berkualitas.

4. Untuk penelitian selanjutnya diharapkan mempersiapkan biaya,

mempersiapkan lebih banyak waktu dan tenaga agar proses penelitian

berjalan dengan lancar, sesuai yang diharapkan dan tepat waktu dalam

penyajiannya sehingga hasil penelitian lebih berkualitas.

75

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad, Hamzah. dan Santoso, Ananda. Kamus Pintar Bahasa Indonesia.Surabaya: Fajar Mulya, 1996.

Ambardi, Urbanus dan Prihawantoro, Socia. Pengembangan Wilayah danOtonomi Daerah. Jakarta: BPPT, 2002.

Anggraini, Dina. “Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan RetribusiDaerah terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah”. Skripsi pada UINSyarif Hidayatullah Jakarta: 2010. Tidak dipublikasikan.

Bahar, Ujang. Peran Daerah dalam Pengadaan Tanah (Tinjauan dari segiPembiayaan). Hukum Keuangan Jurnal Hukum Bisnis. 1, 2010.

BPS, Badan Pusat Statistik Kota Tangerang Selatan, 2012.

BPS, Badan Pusat Statistik Indonesia, 2012.

Daniel, Moehar. Metode Penelitian Sosial Ekonomi. Jakarta: Bumi Aksara, 2003.

Departemen Pendidikan Nasional. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Jakarta: BalaiPustaka, 2007.

Ghozali, Imam. Aplikasi dan Analisis Multivariate dengan Proses SPSS.Semarang: Universitas Diponegoro: 2005.

Hasan, Muhammad Iqbal. Pokok-Pokok Materi Statistik 1 (statistik Deskriptif).Jakarta: Bumi Aksara, 2005.

Hendriani, Ayu Sri Utami dan Findi, Muhammad. The Political Economy ofGoverment Policy in Improving Leading Economic Sectors in CirebonRegency. Al-Muzara’ah Jurnal Ekonomi Syari’ah. 1, 2013.

Ilyas, Wirawan B dan Burton, Richard. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba empat,2007.

Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Deskripsi dan Analisis. Jakarta:Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan, 2013.

Kurniawan, Panca dan Purwanto, Agus. Pajak Daerah dan Retribusi Derah diIndonesia. Malang: Bayumedia, 2006.

76

Lisa, Margareta. “Daerah Pusat Usaha Pasar Baru Kecamatan Sawah BesarJakarta Pusat”. Skripsi pada Universitas Indonesia: 1993. Tidakdipublikasikan.

Mahmudi. Manajemen Keuangan Daerah. Jakarta: Erlangga, 2010.

Muljono, Djoko. PPh dan PPN untuk Berbagai Kegiatan Usaha. Yogyakarta:Andi Offset, 2007.

Mustika, Siti. “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadapPendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Barat”. Skripsi pada UIN SyarifHidayatullah Jakarta: 2011. Tidak dipublikasikan.

Nugroho, Iwan dan Dahuri, Rokhim. Pembangunan Wilayah: Perspektif Ekonomi,Sosial dan Lingkungan. Jakarta: LP3ES, 2004.

Oktafianti, Devi. “Analisis Kontribusi Pajak Penghasilan (PPh) dan PajakPertambahan Nilai (PPN) terhadap Total Penerimaan Pajak” Skripsi padaUIN Syarif Hidayatullah Jakarta: 2011. Tidak dipublikasikan.

Pandiangan, Liberty. Pemahaman Praktis Undang-Undang PerpajakanIndonesia. Jakarta: Erlangga, 2002.

Penyelenggaraan Dekonsentrasi. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia.Jakarta: Sinar Grafika, 2001.

Prameka, Adelia Shabrina. “Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerahterhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Malang”. SkripsiPada Universitas Brawijaya Malang: 2012. Tidak dipublikasikan.

Prastowo, Yustinus, dkk. Buku Pintar Menghitung Pajak Profesi, Badan Usaha,dan Peristiwa Khusus. Depok: RAS.

Riduansyah, Mohammad. Kontribusi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadapPendapatan Asli Daerah (PAD) dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah(APBD) Guna Mendukung Pelaksanaan Otonomi Daerah Kota Bogor.Makara Sosial Humaniora. 7, 2003.

Saragih, Juli Panglima. Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalamOtonomi. Jakarta: Ghalia, 2003.

Siahaan, Marihot Pahala. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: RajawaliPers, 2010.

_____, Hukum Pajak Parlementer (Konsep Dasar Perpajakan Indonesia.Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010.

77

_____, Hukum Pajak Elementer (Konsep Dasar Perpajakan Indonesia),Yogyakarta, Graha Ilmu, 2010.

Siregar, Siahaan. Statistik Parametrik untuk Penelitian Kuantitatif. Jakarta: BumiAksara, 2013.

Soemitro, Rochmat dan Sugiharti, Dewi Kania. Asas dan Dasar Perpajakan 1.Bandung: Refika Aditama, 2004.

Suandy, Erly. Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat, 2011.

Sugiyono. Metodologi Penelitian Kombinasi. Bandung: Alfabeta, 2013.

Sunarto. Pajak dan Retribusi Daerah. Yogyakarta: AMUS dan Citra Pustaka,2005.

Suparmoko, M. Keuangan Negara dalam Teori dan Praktek. Yogyakarta: BPFE,2000.

Susetyo, Budi. Statistika Untuk Analisis Data Penelitian. Bandung: RefikaAditama, 2010.

Suyonto, Danang. Uji Khi Kuadrat dan Regresi Untuk Penelitian. Yogyakarta:Graha Ilmu, 2010.

Syafitri, Lili. “Analisis Peranan dan Kontribusi Pajak Reklame terhadapPeningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Jambi”. Skripsi pada STIEMDP: 2012. Tidak dipublikasikan.

Tambunan, Tulus. Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Indonesia. Jakarta:LP3ES, 2012.

Trywilda, Arinda. “Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadapPendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda”. Skripsi pada UniversitasMulawarman: 2012. Tidak dipublikasikan.

Yani, Ahmad. Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan DaerahIndonesia Edisi Revisi. Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

www.djpk.kemenkeu.go.id

www.kemenkeu.go.id

81

Lampiran 1

Tabel 1Persentase Kontribusi Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli

Daerah Kabupaten dan Kota di Indonesia Tahun 2006 (dalam rupiah)

No Kabupaten/KotaRealisasi

Pendapatan AsliDaerah

Realisasi PajakDaerah

PersentasePajak Daerah

dan PAD1 Kab. Aceh Tamiang 7.240.750.000 284.770.000 3,93%2 Kab. Palalawan 24.580.900.000 2.532.600.000 10,3%3 Kota Sukabumi 43.564.080.000 4.365.170.000 10,02%4 Kab. Banjarnegara 43.900.256.000 6.538.706.000 14.89%5 Kab. Banyumas 84.391.271.000 16.832.560.000 19,95%6 Kab. Batang 31.030.140.000 7.093.483.000 22,86%7 Kab. Blora 36.637.785.000 5.613.868.000 15,32%8 Kab. Boyolali 59.307.283.000 9.442.747.000 15,92%9 Kab. Brebes 47.995.353.000 10.706.108.000 22,31%10 Kab. Cilacap 78.895.457.000 32.072.943.000 40,65%11 Kab. Demak 33.811.888.000 8.008.267.000 23,69%12 Kab. Grobogan 41.921.570.000 9.387.115.000 22,40%13 Kab. Jepara 54.220.690.000 11.931.316.000 22,01%14 Kab. Karanganyar 46.052.120.000 14.543.183.000 31,58%15 Kab. Kebumen 92.533.197.000 7.694.152.000 8,32%16 Kab. Kendal 63.330.009.000 17.052.569.000 26,93%17 Kab. Klaten 33.920.000.000 10.310.593.000 30,40%18 Kab. Kudus 51.311.620.000 13.045.214.000 25,42%19 Kab. Magelang 62.226.400.000 16.181.110.000 26,00%20 Kab. Pati 66.128.698.000 10.462.612.000 15,82%21 Kab. Pekalongan 30.803.316.000 7.783.349.000 25,27%22 Kab. Pemalang 58.457.261.000 8.144.117.000 13,93%23 Kab. Purbalingga 47.694.606.000 6.995.119.000 14,67%24 Kab. Purworejo 32.813.869.000 4.732.823.000 14,42%25 Kab. Rembang 39.998.290.000 5.342.910.000 13,36%26 Kab. Sragen 52.019.760.000 8.859.373.000 17,03%27 Kab. Sukoharjo 44.008.081.000 13.555.956.000 30,80%28 Kab. Tegal 53.852.887.000 11.788.318.000 21,89%29 Kab. Temanggung 31.643.817.000 4.792.942.000 15,15%30 Kab. Wonogori 47.864.470.000 6.417.830.000 13,41%31 Kab. Wonosobo 30.618.482.000 4.728.120.000 15,44%32 Kota Magelang 36.533.677.000 4.411.072.000 12,07%33 Kota Pekalongan 13.937.105.000 8.396.545.000 60,25%34 Kota Salatiga 32.449.466.000 6.514.964.000 20,08%35 Kota Semarang 224.822.680.000 114.570.396.000 50,96%36 Kota Surakarta 78.585.750.000 35.589.767.000 45,29%37 Kab. Kulon Progo 35.203.280.000 3.320.980.000 9,43%

82

38 Kab. Tanah Laut 39.389.650.000 3.318.790.000 8,43%39 Kota Banjarmasin 45.572.940.000 24.302.370.000 53,33%40 Kab. Balangan 6.819.740.000 547.690.000 8,03%41 Kota Balikpapan 98.138.690.000 45.633.070.000 46,50%42 Kab. Buol 4.637.020.000 1.219.870.000 26,31%43 Kab. Gowa 35.703.520.000 11.470.020.000 32,13%44 Kab. Sumba Barat 17.029.420.000 1.394.550.000 8.19%45 Kab. Merauke 50.355.350.000 2.403.580.000 4,77%46 Kab. Nabire 8.570.570.000 851.160.000 9,93%47 Kab. Kaur 2.737.700.000 633.810.000 23,15%48 Kab. Lampung Selatan 19.101.370.000 6.624.200.000 34,68%49 Kab. Semarang 66.625.755.000 15.020.514.000 22,54%50 Kota Tegal 63.725.637.000 8.134.226.000 12,76%

Jumlah 2.352.713.626.000 591.597.517.000 1069,84%Rata-Rata 47.054.272.520 11.831.950.340 21,40%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak Kementrian Keuangan Republik Indonesia(data diolah)

83

Lampiran 2

Tabel 2Persentase Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli






dan PAD1 Kab. Aceh Tamiang 3.601.388.755 215.886.135 6,00%2 Kab. Palalawan 34.694.239.194 4.898.492.203 14,12%3 Kota Sukabumi 50.567.177.271 4.827.283.630 9,55%4 Kab. Banjarnegara 44.876.890.000 6.810.610.000 15,18%5 Kab. Banyumas 96.386.445.000 18.990.998.000 19,70%6 Kab. Batang 30.968.198.000 7.833.316.000 25,29%7 Kab. Blora 43.392.412.000 6.372.371.000 14,69%8 Kab. Boyolali 67.437.537.000 10.619.320.000 15,75%9 Kab. Brebes 64.365.360.000 12.272.083.000 19,07%10 Kab. Cilacap 82.143.538.000 32.841.910.000 39,98%11 Kab. Demak 34.892.079.000 7.696.437.000 22,06%12 Kab. Grobogan 53.458.621.000 9.431.471.000 17,64%13 Kab. Jepara 64.442.492.000 13.084.433.000 20,30%14 Kab. Karanganyar 56.923.919.000 19.053.559.000 33,47%15 Kab. Kebumen 54.260.879.000 8.713.201.000 16,06%16 Kab. Kendal 75.771.963.000 28.750.594.000 37,95%17 Kab. Klaten 42.545.342.000 12.689.833.000 29,83%18 Kab. Kudus 55.181.579.000 14.523.986.000 26,32%19 Kab. Magelang 70.074.706.000 20.164.064.000 28,78%20 Kab. Pati 69.152.362.000 12.121.193.000 17,53%21 Kab. Pekalongan 42.341.231.000 8.604.584.000 20,32%22 Kab. Pemalang 55.835.580.000 9.292.781.000 16,64%23 Kab. Purbalingga 52.727.439.000 8.153.289.000 15,46%24 Kab. Purworejo 48.237.524.000 6.224.341.000 12,90%25 Kab. Rembang 42.255.838.000 6.174.552.000 14,61%26 Kab. Sragen 65.257.983.000 10.454.240.000 16,02%27 Kab. Sukoharjo 42.449.899.000 14.532.968.000 34,24%28 Kab. Tegal 63.363.141.000 12.674.642.000 20%29 Kab. Temanggung 34.884.581.000 5.312.688.000 15,23%30 Kab. Wonogori 50.329.495.000 7.257.949.000 14,42%31 Kab. Wonosobo 36.582.594.000 5.192.089.000 14,19%32 Kota Magelang 35.814.774.000 5.052.455.000 14,11%33 Kota Pekalongan 25.745.975.000 9.156.598.000 35,57%34 Kota Salatiga 36.192.746.000 7.065.861.000 19,52%35 Kota Semarang 238.237.999.000 128.535.918.000 53,95%36 Kota Surakarta 89.430.978.000 41.404.082.000 46,30%37 Kab. Kulon Progo 38.637.833.503 3.366.877.168 8,71%

84

38 Kab. Tanah Laut 40.865.357.397 3.854.002.099 9,43%39 Kota Banjarmasin 62.555.977.748 32.907.282.295 52,61%40 Kab. Balangan 11.469.088.525 1.157.532.742 10,10%41 Kota Balikpapan 103.651.100.898 49.170.013.694 47,44%42 Kab. Buol 5.059.347.784 861.469.122 17,03%43 Kab. Gowa 34.032.475.753 11.808.576.897 34,70%44 Kab. Sumba Barat 19.152.341.322 2.317.103.031 12,10%45 Kab. Merauke 57.329.286.947 4.345.883.750 7,58%46 Kab. Nabire 9.209.521.828 2.295.432.226 24,93%47 Kab. Kaur 5.645.533.973 761.727.418 13,50%48 Kab. Lampung Selatan 24.459.293.346 6.824.191.637 27,90%49 Kab. Semarang 70.860.484.000 15.895.418.000 22,43%50 Kota Tegal 62.259.147.000 9.131.410.000 14,67%

Jumlah 2.563.429.100.244 681.696.998.047 1081,46%Rata-Rata 51.268.582.005 13.633.939.960 21,63%


85

Lampiran 3







dan PAD1 Kab. Aceh Tamiang 10.610.683.498 752.226.413 7,09%2 Kab. Palalawan 31.978.312.404 5.285.998.210 16,53%3 Kota Sukabumi 64.281.971.384 6.164.554.414 9,59%4 Kab. Banjarnegara 46.528.340.000 7.314.771.000 15,72%5 Kab. Banyumas 107.425.765.000 21.342.097.000 19,87%6 Kab. Batang 41.192.714.000 9.112.037.000 22,12%7 Kab. Blora 50.203.193.000 7.008.512.000 13,96%8 Kab. Boyolali 63.733.408.000 11.155.036.000 17,50%9 Kab. Brebes 71.896.767.000 14.630.524.000 20,35%10 Kab. Cilacap 102.780.342.000 41.103.678.000 39,99%11 Kab. Demak 43.817.065.000 9.959.585.000 22,73%12 Kab. Grobogan 59.922.461.000 9.161.707.000 15,29%13 Kab. Jepara 70.427.234.000 13.941,163.000 19,8%14 Kab. Karanganyar 64.470.676.000 21.874.872.000 33,93%15 Kab. Kebumen 58.599.425.000 10.983.958.000 18,74%16 Kab. Kendal 71.684.588.000 19.835.902.000 27,67%17 Kab. Klaten 49.549.622.000 18.026.871.000 36,38%18 Kab. Kudus 71.520.068.000 15.745.884.000 22,02%19 Kab. Magelang 81.203.386.000 25.207.008.000 31,04%20 Kab. Pati 80.677.766.000 12.569.740.000 15,58%21 Kab. Pekalongan 50.136.941.000 9.522.187.000 18,99%22 Kab. Pemalang 66.737.480.000 10.324.671.000 15,47%23 Kab. Purbalingga 63.795.293.000 9.574.697.000 15,01%24 Kab. Purworejo 51.174.861.000 6.402.461.000 12,51%25 Kab. Rembang 51.150.558.000 7.622.039.000 14,90%26 Kab. Sragen 65.561.026.000 11.958.348000 18,24%27 Kab. Sukoharjo 41.898.319.000 15.421.729.000 36,81%28 Kab. Tegal 59.370.632.000 13.210.710.000 22,25%29 Kab. Temanggung 37.773.970.000 5.819.500.000 15,41%30 Kab. Wonogori 54.129.295.000 8.055.007.000 14,88%31 Kab. Wonosobo 38.158.244.000 5.886.039.000 15,43%32 Kota Magelang 40.549.584.000 5.423.120.000 13,37%33 Kota Pekalongan 30.098.049.000 10.175.694.000 33,81%34 Kota Salatiga 45.149.902.000 7.995.573.000 17,71%35 Kota Semarang 267.914.251.000 143.460.195.000 53,55%36 Kota Surakarta 102.929.502.000 46.855.622.000 45,52%37 Kab. Kulon Progo 42.289.208.476 3.709.445.561 8,77%

86

38 Kab. Tanah Laut 43.389.899.652 3.993.293.577 9,20%39 Kota Banjarmasin 64.994.118.732 37.150.861.882 57,16%40 Kab. Balangan 20.268.034.560 1.054.949.255 5,21%41 Kota Balikpapan 117.630.283.228 65.199.182.741 55,43%42 Kab. Buol 15.872.736.758 1.415.907.554 8,92%43 Kab. Gowa 32.225.614.759 8.516.681.556 26,43%44 Kab. Sumba Barat 17.756.797.912 2.523.132.858 14,21%45 Kab. Merauke 70.452.703.474 4.727.469.710 6,71%46 Kab. Nabire 12.300.407.230 1.509.662.411 12,27%47 Kab. Kaur 5.801.627.760 908.161.367 15,65%48 Kab. Lampung Selatan 25.097.694.386 8.008.259.082 31,91%49 Kab. Semarang 82.942.881.000 17.943.901.000 21,63%

50 Kota Tegal 69.567.244.000 10.694.367.000 15,37%

Jumlah 2.879.417.753.213 752.297.828.591 1918,61%

Rata-Rata 57.588.355.064 15.045.956.572 38,37%Sumber: Direktorat Jenderal Pajak Kementrian keuangan Republik Indonesia

(data diolah)

87

Lampiran 4







dan PAD1 Kab. Aceh Tamiang 10.080.171.998 2.258.313.237 22,40%2 Kab. Palalawan 29.980.587.977 3.752.761.999 12,52%3 Kota Sukabumi 66.190.680.359 6.596.175.722 9,97%4 Kab. Banjarnegara 60.636.815.000 8.161.471.000 13,46%5 Kab. Banyumas 120.520.362.000 23.497.798.000 19,5%6 Kab. Batang 44.643.602.000 9.102.024.000 20,39%7 Kab. Blora 49.696.651.000 8.116.957.000 16,33%8 Kab. Boyolali 73.985.148.000 12.896.540.000 17,43%9 Kab. Brebes 80.275.021.000 15.405.411.000 19,19%10 Kab. Cilacap 120.745.426.000 44.266.569.000 36,66%11 Kab. Demak 49.822.371.000 13.058.548.000 26,21%12 Kab. Grobogan 77.079.602.000 11.177.230.000 14,5%13 Kab. Jepara 71.958.111.000 16.024.843.000 22,27%14 Kab. Karanganyar 66.971.683.000 21.644.561.000 32,32%15 Kab. Kebumen 63.016.364.000 10.964.523.000 17,4%16 Kab. Kendal 76.805.714.000 19.575.799.000 25,49%17 Kab. Klaten 53.142.865.000 18.921.063.000 35,6%18 Kab. Kudus 83.045.781.000 19.592,884.000 23,59%19 Kab. Magelang 75.582.196.000 21.981.355.000 29,08%20 Kab. Pati 90.667.623.000 14.590.186.000 16,09%21 Kab. Pekalongan 58.468.320.000 10.193.310.000 17,43%22 Kab. Pemalang 81.819.334.000 11.782.513.000 14,4%23 Kab. Purbalingga 83.177.001.000 10.934.150.000 13,15%24 Kab. Purworejo 60.814.317.000 6.818.626.000 11,21%25 Kab. Rembang 56.887.895.000 9.859.879.000 17,33%26 Kab. Sragen 72.681.309.000 16.248.229.000 22,36%27 Kab. Sukoharjo 48.842.529.000 18.003.313.000 36,86%28 Kab. Tegal 70.551.139.000 14.045.893.000 19,91%29 Kab. Temanggung 47.363.939.000 6.194.994.000 13,08%30 Kab. Wonogori 49.946.258.000 8.669.381.000 17,36%31 Kab. Wonosobo 46.324.944.000 5.685.183.000 12,27%32 Kota Magelang 47.704.619.000 5.969.582.000 12,51%33 Kota Pekalongan 32.238.176.000 11.070.205.000 34,34%34 Kota Salatiga 52.053.155.000 8.243.033.000 15,84%35 Kota Semarang 306.112.423.000 154.505.287.000 50,47%36 Kota Surakarta 101.972.319.000 52.163.819.000 51,15%37 Kab. Kulon Progo 39.358.629.412 3.549.894.569 9,02%

88

38 Kab. Tanah Laut 36.411.064.419 4.358.201.888 11,97%39 Kota Banjarmasin 67.765.852.500 39.254.332.892 57,93%40 Kab. Balangan 17.379.556.775 1.999.043.778 11,50%41 Kota Balikpapan 144.400.358.366 76.186.347.295 52,76%42 Kab. Buol 9.272.948.298 3.167.021.917 34,15%43 Kab. Gowa 49.522.385.718 11.305.904.862 22,93%44 Kab. Sumba Barat 22.185.675.365 2.651.316.755 11,85%45 Kab. Merauke 90.865.565.697 7.271,141.033 8,00%46 Kab. Nabire 12.431.884.195 2.261.286.059 18,19%47 Kab. Kaur 9.012.332.811 1.017.018.729 11,29%48 Kab. Lampung Selatan 25.030.107.579 7.215.853.685 28,83%49 Kab. Semarang 90.389.871.000 20.439.129.000 22,61%

50 Kota Tegal 90.840.877.000 11.910.295.000 13,11%

Jumlah 3.236.849.190.469 817.695.172.387 1104,21%Rata-Rata 64.736.983.809 16.353.903.448 22,08%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak Kenmentrian Keuangan Republik Indonesia(data diolah)

89

Lampiran 5







dan PAD1 Kab. Aceh Tamiang 8.953.000.000 2.054.000.000 22,94%2 Kab. Palalawan 29.478.000.000 2.939.000.000 9,97%3 Kota Sukabumi 73.665.000.000 5.391.000.000 7,32%4 Kab. Banjarnegara 60.036.077.000 8.043.000.000 13,40%5 Kab. Banyumas 65.364.093.000 24.145.133.000 36,94%6 Kab. Batang 44.570.205.000 8.689.025.000 19,5%7 Kab. Blora 56.500.000.000 9.416.800.000 16,67%8 Kab. Boyolali 80.020.241.000 12.000.000.000 15%9 Kab. Brebes 70.466.896.000 14.576.008.000 20,68%10 Kab. Cilacap 126.058.245.000 42.000.890.000 33,32%11 Kab. Demak 54.560.293.000 12.763.401.000 23,39%12 Kab. Grobogan 56.175.738.000 11.111.100.000 19,78%13 Kab. Jepara 71.081.298.000 15.419.796.000 21,69%14 Kab. Karanganyar 73.976.841.000 21.661.741.000 29,28%15 Kab. Kebumen 67.981.056.000 11.307.500.000 16,63%16 Kab. Kendal 75.773.781.000 17.003.000.000 22,44%17 Kab. Klaten 71.371.000.000 20.900.000.000 29,28%18 Kab. Kudus 92.294.396.000 21.194.751.000 22,96%19 Kab. Magelang 78.651.454.000 21.722.490.000 27,62%20 Kab. Pati 92.113.750.000 16.268.000.000 17,66%21 Kab. Pekalongan 55.967.925.000 9.730.969.000 17,39%22 Kab. Pemalang 61.498.796.000 10.581.000.000 17,21%23 Kab. Purbalingga 68.143.472.000 10.532.546.000 15,46%24 Kab. Purworejo 60.989.102.000 7.957.500.000 13,05%25 Kab. Rembang 78.227.428.000 13.000.000.000 16,62%26 Kab. Sragen 69.398.245.000 12.877.549.000 18,56%27 Kab. Sukoharjo 60.373.433.000 21.695.599.000 35,94%28 Kab. Tegal 74.304.065.000 15.556.039.000 20,94%29 Kab. Temanggung 55.095.179.000 6.339.053.000 11,51%30 Kab. Wonogori 64.818.342.000 7.641.500.000 11,79%31 Kab. Wonosobo 60.647.867.000 5.470.000.000 9,02%32 Kota Magelang 50.085.652.000 5.963.318.000 11,91%33 Kota Pekalongan 38.185.621.000 10.640.800.000 27,87%34 Kota Salatiga 51.590.175.000 7.899.581.000 15,31%35 Kota Semarang 293.826.726.000 155.760.000.000 53,01%36 Kota Surakarta 120.183.277.000 53.512.500.000 44,53%37 Kab. Kulon Progo 32.991.000.000 3.158.000.000 9,57%

90

38 Kab. Tanah Laut 42.061.000.000 2.492.000.000 5,93%39 Kota Banjarmasin 57.007.000.000 28.244.000.000 49,55%40 Kab. Balangan 16.160.000.000 644.000.000 3,99%41 Kota Balikpapan 104.650.000.000 64.467.000.000 61,60%42 Kab. Buol 8.302.000.000 634.000.000 7,64%43 Kab. Gowa 31.920.000.000 6.376.000.000 19,98%44 Kab. Sumba Barat 15.197.000.000 1.364.000.000 8,98%45 Kab. Merauke 53.695.000.000 5.892.000.000 10,97%46 Kab. Nabire 11.393.000.000 1.662.000.000 14,59%47 Kab. Kaur 4.450.000.000 627.000.000 14,09%48 Kab. Lampung Selatan 17.971.000.000 4.279.000.000 23,81%49 Kab. Semarang 97.181.797.000 20.200.409.000 20,79%

50 Kota Tegal 79.132.956.000 11.089.340.000 14,01%

Jumlah 3.184.538.422.000 804.893.338.000 1016,63%Rata-Rata 63.690.768.440 16.085.866.760 20,33%


91

Lampiran 6

Tabel 6Persentase Kontribusi Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli




Realisasi RetribusiDaerah

PersentaseRetribusi

Daerah danPAD

1 Kab. Aceh Tamiang 7.240.750.000 2.767.270.000 38,22%2 Kab. Palalawan 24.580.900.000 4.166.250.000 16,95%3 Kota Sukabumi 43.564.080.000 35.641.720.000 81,82%4 Kab. Banjarnegara 43.900.256.000 22.41.486.000 51,12%5 Kab. Banyumas 84.391.271.000 47.699.380.000 58,86%6 Kab. Batang 31.030.140.000 14.172.647.000 45,67%7 Kab. Blora 36.637.785.000 15.310.835.000 41,79%8 Kab. Boyolali 59.307.283.000 33.628.502.000 56,7%9 Kab. Brebes 47.995.353.000 18.045.183.000 37,6%10 Kab. Cilacap 78.895.457.000 30.514.283.000 38,68%11 Kab. Demak 33.811.888.000 15.948.778.000 47,17%12 Kab. Grobogan 41.921.570.000 22.457.920.000 53,57%13 Kab. Jepara 54.220.690.000 31.445.500.000 58,11%14 Kab. Karanganyar 46.052.120.000 13.820.694.000 30,01%15 Kab. Kebumen 92.533.197.000 17.233.437.000 18,62%16 Kab. Kendal 63.330.009.000 17.052.569.000 26,93%17 Kab. Klaten 33.920.000.000 10.300.165.000 30,37%18 Kab. Kudus 51.311.620.000 28.999.307.000 56,52%19 Kab. Magelang 62.226.400.000 19.048.761.000 52,24%20 Kab. Pati 66.128.698.000 36,053.735.000 54,52%21 Kab. Pekalongan 30.803.316.000 17.131.252.000 55,61%22 Kab. Pemalang 58.457.261.000 31.741.992.000 53,39%23 Kab. Purbalingga 47.694.606.000 28.073.681.000 58,86%24 Kab. Purworejo 32.813.869.000 21.188.639.000 64,5%25 Kab. Rembang 39.998.290.000 22.634.030.000 56,59%26 Kab. Sragen 52.019.760.000 29.636.223.000 56,97%27 Kab. Sukoharjo 44.008.081.000 12.923.749.000 29,37%28 Kab. Tegal 53.852.887.000 27.204.905.000 50,52%29 Kab. Temanggung 31.643.817.000 18.638.551.000 58,9%30 Kab. Wonogori 47.864.470.000 19.020.960.000 39,74%31 Kab. Wonosobo 30.618.482.000 16.840.552.000 55%32 Kota Magelang 36.533.677.000 19.084.761.000 52,24%33 Kota Pekalongan 13.937.105.000 4.777.858.000 34,28%34 Kota Salatiga 32.449.466.000 27.425.939.000 53,7%35 Kota Semarang 224.822.680.000 71.725.388.000 31,9%36 Kota Surakarta 78.585.750.000 31.738.908.000 40,39%

92

37 Kab. Kulon Progo 35.203.280.000 20.018.580.000 50,82%38 Kab. Tanah Laut 39.389.650.000 12.544.550.000 31,85%39 Kota Banjarmasin 45.572.940.000 10.189.270.000 22,36%40 Kab. Balangan 6.819.740.000 484.430.000 7,10%41 Kota Balikpapan 98.138.690.000 23.019.100.000 23,46%42 Kab. Buol 4.637.020.000 1.621.460.000 34,97%43 Kab. Gowa 35.703.520.000 16.437.040.000 46,04%44 Kab. Sumba Barat 17.029.420.000 5.654.730.000 33,21%45 Kab. Merauke 50.355.350.000 8.113.680.000 16,11%46 Kab. Nabire 8.570.570.000 2.092.510.000 24,42%47 Kab. Kaur 2.737.700.000 735.870.000 26,88%48 Kab. Lampung Selatan 19.101.370.000 5.999.770.000 31,41%49 Kab. Semarang 66.625.755.000 35.201.253.000 52,83%50 Kota Tegal 63.725.637.000 31.841.285.000 49,97%

Jumlah 2.352.713.626.000 951.994.117.000 2138,86%Rata-Rata 47.054.272.520 19.039.882.340 42,78%

Sumber: Direktorat Jenderal Pajak Kementtrian Keuangan Republik Indonesia(data diolah)

93

Lampiran 7






PersentaseRetribusi

Daerah damPAD

1 Kab. Aceh Tamiang 3.601.388.755 3.128.912.640 86,88%2 Kab. Palalawan 34.694.239.194 7.162.662.558 20,65%3 Kota Sukabumi 50.567.177.271 39.713.886.780 78,54%4 Kab. Banjarnegara 44.876.890.000 25.214.470.000 56,19%5 Kab. Banyumas 96.386.445.000 57.734.035.000 59,9%6 Kab. Batang 30.968.198.000 13.197.701.000 42,62%7 Kab. Blora 43.392.412.000 18.777.568.000 43,27%8 Kab. Boyolali 67.437.537.000 40.020.928.000 59,35%9 Kab. Brebes 64.365.360.000 29.818.187.000 46,33%10 Kab. Cilacap 82.143.538.000 33.752.365.000 41,09%11 Kab. Demak 34.892.079.000 16.750.097.000 48,01%12 Kab. Grobogan 53.458.621.000 28.111.728.000 52,59%13 Kab. Jepara 64.442.492.000 37.388.293.000 48,01%14 Kab. Karanganyar 56.923.919.000 15.799.304.000 27,76%15 Kab. Kebumen 54.260.879.000 18.826.029.000 34,7%16 Kab. Kendal 75.771.963.000 26.046.780.000 34,38%17 Kab. Klaten 42.545.342.000 9.814.834.000 23,07%18 Kab. Kudus 55.181.579.000 33.851.695.000 61,35%19 Kab. Magelang 70.074.706.000 27.668.383.000 39,48%20 Kab. Pati 69.152.362.000 41.219.951.000 59,61%21 Kab. Pekalongan 42.341.231.000 24.430.217.000 57,7%22 Kab. Pemalang 55.835.580.000 32.179.733.000 57,63%23 Kab. Purbalingga 52.727.439.000 31.322.828.000 59,41%24 Kab. Purworejo 48.237.524.000 29.737.466.000 61,65%25 Kab. Rembang 42.255.838.000 26.097.927.000 61,76%26 Kab. Sragen 65.257.983.000 37.682.507.000 57,74%27 Kab. Sukoharjo 42.449.899.000 12.299.331.000 28,97%28 Kab. Tegal 63.363.141.000 29.269.979.000 46,19%29 Kab. Temanggung 34.884.581.000 19.274.955.000 55,25%30 Kab. Wonogori 50.329.495.000 17.945.757.000 35,66%31 Kab. Wonosobo 36.582,594.000 13.472.882.000 36,83%32 Kota Magelang 35.814.774.000 21.525.877.000 60,1%33 Kota Pekalongan 25.745.975.000 6.281.874.000 24,4%34 Kota Salatiga 36.192.746.000 19.427.776.000 53,68%35 Kota Semarang 238.237.999.000 77.049.366.000 32,34%36 Kota Surakarta 89.430.978.000 33.359.234.000 37,3%

94

37 Kab. Kulon Progo 38.637.833.503 22.355.637.683 57,86%38 Kab. Tanah Laut 40.865.357.397 14.319.832.199 35,04%39 Kota Banjarmasin 62.555.977.748 10.036.562.569 16,05%40 Kab. Balangan 11.469.088.525 644.869.958 5,62%41 Kota Balikpapan 103.651.100.898 25.109.265.308 24,23%42 Kab. Buol 5.059.347.784 1.624.693.376 32,11%43 Kab. Gowa 34.032.475.753 15.120.960.518 44,43%44 Kab. Sumba Barat 19.152.341.322 5.355.841.538 27,97%45 Kab. Merauke 57.329.286.947 10.349.504.583 18,05%46 Kab. Nabire 9.209.521.828 3.272.082.838 35,53%47 Kab. Kaur 5.645.533.973 1.206.457.259 21,37%48 Kab. Lampung Selatan 24.459.293.346 7.053.393.533 28,84%49 Kab. Semarang 70.860.484.000 37.823.768.000 53,38%50 Kota Tegal 62.259.147.000 34.517.370.000 55,44%

Jumlah 2.563.429.100.244 1.144.145.758.340 2168,26%

Rata-Rata 51.268.582.005 22.882.915.166 43,37%Sumber: Direktorat Jendral Pajak Kementrian Keuangan Republik Indonesia (data

diolah)

95

Lampiran 8





RealisasiRetribusi Daerah

PersentaseRetribusi

Daerah danPAD

1 Kab. Aceh Tamiang 10.610.683.498 3.754.580.606 35,39%2 Kab. Palalawan 31.978.312.404 6.325.183.302 19,78%3 Kota Sukabumi 64.281.971.384 45.982.669.506 71,53%4 Kab. Banjarnegara 46.528.340.000 27.229.681.000 58,52%5 Kab. Banyumas 107.425.765.000 63.895.747.000 59,48%6 Kab. Batang 41.192.714.000 20.811.791.000 50,52%7 Kab. Blora 50,203.193.000 21.593.457.000 43,01%8 Kab. Boyolali 63.733.408.000 38.959.750.000 61,13%9 Kab. Brebes 71.896.767.000 26.719.502.000 37,16%10 Kab. Cilacap 102.780.342.000 40.019.749.000 38,94%11 Kab. Demak 43.817.065.000 19.901.731.000 45,42%12 Kab. Grobogan 59.922.461.000 29.910.218.000 49,91%13 Kab. Jepara 70.427.234.000 44.636.562.000 63,38%14 Kab. Karanganyar 64.470.676.000 19.198.334.000 29,78%15 Kab. Kebumen 58.599.425.000 26.653.036.000 45,48%16 Kab. Kendal 71.684.588.000 30.012.268.000 41,87%17 Kab. Klaten 49.549.622.000 10.463.290.000 21,12%18 Kab. Kudus 71.520.068.000 44.428.917.000 62,12%19 Kab. Magelang 81.203.386.000 33.623.363.000 41,41%20 Kab. Pati 80.677.766.000 50.983.553.000 63,19%21 Kab. Pekalongan 50.136.941.000 31.949.797.000 63,73%22 Kab. Pemalang 66.737.480.000 35.497.457.000 53,19%23 Kab. Purbalingga 63.795.293.000 37.427.113.000 58,67%24 Kab. Purworejo 51.174.861.000 34.466.897.000 67,35%25 Kab. Rembang 51.150.558.000 33.259.284.000 65,02%26 Kab. Sragen 65.561.026.000 37.083.969.000 56,56%27 Kab. Sukoharjo 41.898.319.000 13.704.969.000 32,71%28 Kab. Tegal 59.370.632.000 31.303.155.000 52,72%29 Kab. Temanggung 37.773.970.000 20.004.662.000 52,96%30 Kab. Wonogori 54.129.295.000 18.624.878.000 34,41%31 Kab. Wonosobo 38.158.244.000 14.198.228.000 37,21%32 Kota Magelang 40.549.584.000 24.786.008.000 61,13%33 Kota Pekalongan 30.098.049.000 7.638.403.000 25,38%34 Kota Salatiga 45.149.902.000 22.321.903.000 49,44%35 Kota Semarang 267.914.251.000 84.757.259.000 31,64%

96

36 Kota Surakarta 102.929.502.000 39.325.241.000 38,21%37 Kab. Kulon Progo 42.289.208.476 26.704.708.326 63,15%38 Kab. Tanah Laut 43.389.899.652 22.235.989.219 51,25%39 Kota Banjarmasin 64.994.118.732 12.315.715.332 18,95%40 Kab. Balangan 20.268.034.560 735.093.425 3,63%41 Kota Balikpapan 117.630.283.228 26.260.782.382 22,33%42 Kab. Buol 15.872.736.758 1.446.749.009 9,12%43 Kab. Gowa 32.225.614.759 15.755.509.464 48,89%44 Kab. Sumba Barat 17.756.797.912 6.568.010.965 36,99%45 Kab. Merauke 70.452.703.474 13.381.194.509 18,99%46 Kab. Nabire 12.300.407.230 6.685.701.432 54,35%47 Kab. Kaur 5.801.627.760 1.534.651.340 26,45%48 Kab. Lampung Selatan 25.097.694.386 7.464.891.929 29,74%49 Kab. Semarang 82.942.881.000 42.499.509.000 51,24%

50 Kota Tegal 69.567.244.000 40.043.851.000 57,56%

Jumlah 2.879.417.753.213 1.315.084.962.746 2161,59%Rata-Rata 57.588.355.064 26.301.699.255 43,23%


97

Lampiran 9






PersentaseRetribusi

Daerah danPAD

1 Kab. Aceh Tamiang 10.080.171.998 3.883.138.240 38,52%2 Kab. Palalawan 29.980.587.977 5.357.758.446 17,87%3 Kota Sukabumi 66.190.680.359 6.656.601.925 10,06%4 Kab. Banjarnegara 60.636.815.000 39.104.932.000 64,49%5 Kab. Banyumas 120.520.362.000 26.893.820.000 22,31%6 Kab. Batang 44.643.602.000 22.764.686.000 50,99%7 Kab. Blora 49.696.651.000 23.542.075.000 47,3%8 Kab. Boyolali 73.985.148.000 47.897.948.000 64,74%9 Kab. Brebes 80.275.021.000 39.384.120.000 49,06%10 Kab. Cilacap 120.745.426.000 51.795.024.000 42,9%11 Kab. Demak 49.822,371.000 25.353.014.000 50,89%12 Kab. Grobogan 77.079.602.000 46.188.968.000 59,92%13 Kab. Jepara 71.958.111.000 9.296.167.000 12,92%14 Kab. Karanganyar 66.971.683.000 11.672.772.000 17,43%15 Kab. Kebumen 63.016.364.000 32.552.500.000 51,66%16 Kab. Kendal 76.805.714.000 38.433.219.000 50,04%17 Kab. Klaten 53.142.865.000 11.039.457.000 20,77%18 Kab. Kudus 83.045.781.000 46.876.817.000 56,45%19 Kab. Magelang 75.582.196.000 33.411.799.000 44,21%20 Kab. Pati 90.667.623.000 55.228.144.000 60,91%21 Kab. Pekalongan 58.468.320.000 40.969.784.000 70,07%22 Kab. Pemalang 81.819.334.000 39.554.384.000 48,34%23 Kab. Purbalingga 83.177.001.000 53.214.418.000 53,98%24 Kab. Purworejo 60.814.317.000 9.491.484.000 15,61%25 Kab. Rembang 56.887.895.000 36.008.817.000 63,3%26 Kab. Sragen 72.681.309.000 13.971.701.000 19,22%27 Kab. Sukoharjo 48.842.529.000 20.143.186.000 41,24%28 Kab. Tegal 70.551.139.000 10.166.068.000 14,41%29 Kab. Temanggung 47.363.939.000 25.991.032.000 54,88%30 Kab. Wonogori 49.946.258.000 19.651.479.000 39,35%31 Kab. Wonosobo 46.324.944.000 29.401.617.000 63,47%32 Kota Magelang 47.704.619.000 4.489.924.000 9,41%33 Kota Pekalongan 32.238.176.000 8.373.086.000 25,97%34 Kota Salatiga 52.053.155.000 6.843.378.000 13,15%35 Kota Semarang 306.112.423.000 69.874.090.000 22,83%36 Kota Surakarta 101.972.319.000 37.783.489.000 37,05%

98

37 Kab. Kulon Progo 39.358.629.412 5.918.692.238 15,04%38 Kab. Tanah Laut 36.411.064.419 17.382.224.744 47,74%39 Kota Banjarmasin 67.765.852.500 12.855.435.512 18,97%40 Kab. Balangan 17.379.556.775 1.678.672.822 9,66%41 Kota Balikpapan 144.400.358.366 27.713.514.688 19,19%42 Kab. Buol 9.272.948.298 1.746.412.018 18,83%43 Kab. Gowa 49.522.385.718 29.782.199.331 60,14%44 Kab. Sumba Barat 22.185.675.365 7.631.587.088 34,40%45 Kab. Merauke 90.865.565.697 17.968.162.477 19,78%46 Kab. Nabire 12.431.884.195 7.022.096.156 56,49%47 Kab. Kaur 9.012.332.811 1.488.913.452 16,52%48 Kab. Lampung Selatan 25.030.107.579 12.742.714.584 50,91%49 Kab. Semarang 90.389.871.000 52.201.870.000 57,75%

50 Kota Tegal 90.840.877.000 9.419.115.000 10,37%

Jumlah 3.236.849.190.469 1.208.812.507.721 1668,19%Rata-Rata 64.736.983.809 24.176.250.154 33,36%


99

Lampiran 10






PersentaseRetribusi

Daerah danPAD

1 Kab. Aceh Tamiang 8.953.000.000 2.828.000.000 31,592 Kab. Palalawan 29.478.000.000 3.171.000.000 10,763 Kota Sukabumi 73.665.000.000 4.632.000.000 6,294 Kab. Banjarnegara 60.036.077.000 40.393.434.000 67,285 Kab. Banyumas 65.364.093.000 28.329.882.000 43,346 Kab. Batang 44.570.205.000 24.650.900.000 55,317 Kab. Blora 56.500.000.000 26.844.120.000 47,518 Kab. Boyolali 80.020.241.000 26.324.920.000 32,99 Kab. Brebes 70.466.896.000 42.468.125.000 60,2710 Kab. Cilacap 126.058.245.000 37.652.500.000 29,8711 Kab. Demak 54.560.293.000 30.777.527.000 56,4112 Kab. Grobogan 56.175.738.000 37.143.327.000 66,1213 Kab. Jepara 71.081.298.000 9.827.992.000 13,8314 Kab. Karanganyar 73.976.841.000 13.555.793.000 18,3215 Kab. Kebumen 67.981.056.000 36.274.734.000 53,3616 Kab. Kendal 75.773.781.000 11.119.985.000 14,6817 Kab. Klaten 71.371.000.000 13.990.000.000 19,618 Kab. Kudus 92.294.396.000 53.979.251.000 58,4919 Kab. Magelang 78.651.454.000 34.683.636.000 44,120 Kab. Pati 92.113.750.000 19.857.948.000 21,5621 Kab. Pekalongan 55.967.925.000 38,115.695.000 68,122 Kab. Pemalang 61.498.796.000 33.333.225.000 54,223 Kab. Purbalingga 68.143.472.000 42.625.360.000 62,5524 Kab. Purworejo 60.989.102.000 13.222.830.000 21,6825 Kab. Rembang 78.227.428.000 24.913.609.000 31,8526 Kab. Sragen 69.398.245.000 13.777.350.000 18,3227 Kab. Sukoharjo 60.373.433.000 28.468.557.000 47,1528 Kab. Tegal 74.304.065.000 10.307.884.000 13,8729 Kab. Temanggung 55.095.179.000 33.971.100.000 61,6630 Kab. Wonogori 64.818.342.000 33.622.052.000 51,8731 Kab. Wonosobo 60.647.867.000 40.362.421.000 66,5532 Kota Magelang 50.085.652.000 7.300.400.000 14,5833 Kota Pekalongan 38.185.621.000 13.119.424.000 34,3634 Kota Salatiga 51.590.175.000 6.132.209.000 11,8935 Kota Semarang 293.826.726.000 82.057.313.000 27,9336 Kota Surakarta 120.183.277.000 46.903.995.000 39,03

100

37 Kab. Kulon Progo 32.991.000.000 5.555.000.000 16,8438 Kab. Tanah Laut 42.061.000.000 21.657.000.000 51,4939 Kota Banjarmasin 57.007.000.000 12.697.000.000 22,2740 Kab. Balangan 16.160.000.000 1.625.000.000 10,0641 Kota Balikpapan 104.650.000.000 20.887.000.000 19,9642 Kab. Buol 8.302.000.000 1.552.000.000 18,6943 Kab. Gowa 31.920.000.000 20.063.000.000 62,8544 Kab. Sumba Barat 15.197.000.000 6.683.000.000 43,9845 Kab. Merauke 53.695.000.000 12.401.000.000 23,1046 Kab. Nabire 11.393.000.000 3.785.000.000 33,2247 Kab. Kaur 4.450.000.000 796.000.000 17,8948 Kab. Lampung Selatan 17.971.000.000 7.470.000.000 41,5749 Kab. Semarang 97.181.797.000 58.552.684.000 60,25

50 Kota Tegal 79.132.956.000 10.964.448.000 13,86

Jumlah 3.184.538.422.000 1.113.310.935.000 1813,21%Rata-Rata 63.690.768.440 22.266.218.700 36,26%


101

Lampiran Hasil Pengolahan Data SPSS

TabelHasil Statistik Data

Statistics

Pajak Daerah Retribusi

Daerah

PAD

NValid 250 250 250

Missing 0 0 0

Mean 21,6149 40,8480 57414224999,70

Std. Error of Mean ,76739 1,11359 2518874018,266

Median 17,6500 42,7600 53300743000,00

Mode 9,02a 10,06a 2737700000a

Std. Deviation 12,13348 17,60741 39826895183,704

Variance 147,221 310,021 1586181579973724700000,000

Skewness 1,313 -,142 3,066

Std. Error of Skewness ,154 ,154 ,154

Kurtosis 1,328 -,944 15,173

Std. Error of Kurtosis ,307 ,307 ,307

Range 57,67 83,25 303374723000

Minimum 3,93 3,63 2737700000

Maximum 61,60 86,88 306112423000

Sum 5403,73 10212,00 14353556249926

Percentiles

25 13,8225 25,1400 36098253000,00

50 17,6500 42,7600 53300743000,00

75 26,3125 55,7550 70456251605,50

a. Multiple modes exist. The smallest value is shown

102

GrafikHasil Uji Normalitas (Grafik P-Plot)

GrafikHasil Uji Normalitas

Menggunakan Grafik Histogram

103

TabelHasil Uji Normalitas (Kolomogorov-Smirnov)

One –Sample Kolomogorov-Smirnov TestOne-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Pajak Daerah Retribusi Daerah PAD

N 250 250 250

Normal Parametersa,b Mean 21,6149 40,8480 57414224999,70

Std. Deviation 12,13348 17,60741 39826895183,704

Most Extreme Differences

Absolute ,156 ,097 ,145

Positive ,156 ,075 ,145

Negative -,088 -,097 -,090

Kolmogorov-Smirnov Z 2,464 1,528 2,300

Asymp. Sig. (2-tailed) ,000 ,019 ,000

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

TabelHasil Uji Multikolinearitas

Coefficientsa


Coefficients

t Sig. Collinearity Statistics

B Std. Error Beta Tolerance VIF

1

(Constant) 14902032652,336 7522066226,454 1,981 ,049

Pajak Daerah 1648972926,340 185495460,139 ,502 8,890 ,000 ,960 1,042

Retribusi Daerah 168178967,449 127827172,121 ,074 1,316 ,190 ,960 1,042


TabelHasil Uji Autokorelasi

Model Summaryb


Square

Std. Error of the

Estimate

Durbin-Watson

1 ,493a ,243 ,237 34793609465,742 1,895



104

GambarHasil Uji Heteroskedastisitas

TabelStatistik DeskriptifDescriptive Statistics

Mean Std. Deviation N

PAD 57414224999,70 39826895183,704 250

Pajak Daerah 21,6149 12,13348 250

Retribusi Daerah 40,8480 17,60741 250

TabelTabel Korelasi

Correlations

PAD Pajak Daerah Retribusi

Daerah

Pearson Correlation

PAD 1,000 ,487 -,026

Pajak Daerah ,487 1,000 -,201

Retribusi Daerah -,026 -,201 1,000

Sig. (1-tailed) PAD . ,000 ,339

105

Pajak Daerah ,000 . ,001

Retribusi Daerah ,339 ,001 .

N

PAD 250 250 250

Pajak Daerah 250 250 250

Retribusi Daerah 250 250 250

TabelTabel Variabel yang Dimasukkan

Variables Entered/Removeda

Model Variables Entered Variables

Removed

Method

1 Retribusi Daerah, Pajak Daerahb . Enter


b. All requested variables entered.

TabelTabel Summary Model

Model Summaryb


Square

Std. Error of the

Estimate

Change Statistics

R Square

Change

F Change df1 df2 Sig. F Change

1 ,493a ,243 ,237 34793609465,742 ,243 39,626 2 247 ,000



TabelTabel Anova

ANOVAa


1

Regression 95942184278775720000000,000 2 47971092139387860000000,000 39,626 ,000b

Residual 299017029134681470000000,000 247 1210595259654580700000,000

Total 394959213413457200000000,000 249



106

TabelTabel Koefisien

Coefficientsa


Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) 14902032652,336 7522066226,454 1,981 ,049

Pajak Daerah 1648972926,340 185495460,139 ,502 8,890 ,000



TabelHasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summaryb


Square

Std. Error of the Estimate

1 ,493a ,243 ,237 34793609465,742



Tabel Hasil Uji FANOVAa


1

Regression 95942184278775720000000,000 2 47971092139387860000000,000 39,626 ,000b

Residual 299017029134681470000000,000 247 1210595259654580700000,000

Total 394959213413457200000000,000 249



Tabel Hasil Uji tCoefficientsa


Coefficients

t Sig.

B Std. Error Beta

1

(Constant) 14902032652,336 7522066226,454 1,981 ,049

Pajak Daerah 1648972926,340 185495460,139 ,502 8,890 ,000



kontribusi pajak daerah dan retribusi...

Documents