korupsi pada sektor kesehatan

7/23/2019 Korupsi Pada Sektor Kesehatan

http://slidepdf.com/reader/full/korupsi-pada-sektor-kesehatan 1/7

Korupsi Pada Sektor Kesehatan

Sektor kesehatan merupakan urusan publik yang tidak lepas dari praktek korupsi.

Korupsi pada sektor kesehatan melibatkan aparat dan pejabat tingkat rendah hingga

tingkat tinggi. Pada tingkat rendah menyentuh pada kepala dinas kesehatan (Dinkes)

pada tingkat kabupaten/kota dan provinsi, sedangkan pada tingkat tinggi melibatkan

pejabat pada kantor kementerian kesehatan dan lembaga lainnya pada tingkat nasional

seperti BP! maupun anggota DP" yang membidangi kesehatan.

#asil investigasi $ndonesia %orruption &ar'h ($%&) sampai tahun *, kasus korupsi

pada sektor kesehatan telah menimbulkan kerugian negara men'apai "p +* miliar.

Kasuskasus tersebut melibatkan para pejabat tingkat lokal seperti level kepala dinkes

dan DP"D serta direktur rumah sakit, sedangkan korupsi pada tingkat tinggi belum

terungkap ketika itu. !odus korupsi yang dominan masih berputar dalam pengadaan

barang dan jasa dengan modus mark up yang menimbulkan kerugian negara sebesar

"p +- miliar, sisanya adalah modus penyuapan.

Pada tingkat pejabat dinas kesehatan lokal, salah satu kasus korupsi dilakukan oleh dr aode Budiono !P#, Kepala Dinas Kesehatan Pemkab Brebes atas dugaan korupsi

dana aminan Kesehatan !asyarakat (amkesmas) tahun 0/ + senilai "p +1

juta. Dana amkesmas senilai "p +1 juta itu digunakan untuk kepentingan pribadi.

aode yang juga mantan Direktur "S2D Brebes itu ditahan di embaga Pemasyarakat

(P) Brebes sejak "abu (+0/+). Penahanan dilakukan atas beberapa pertimbangan

dan sesuai asal + K2#P, di antaranya, dikha3atirkan melarikan diri, dikha3atirkan

menghilangkan barang bukti dan tersangka menggulangi perbuatannya. Sementara dr

aode Budiono membantah tindakannya masuk korupsi karena hanya meminjam uang

"p +1 juta dari dana amkesmas di Puskesmas atibarang (%yberne3s).

Kasus lainnya pada tingkat lokal terjadi di 4ias Selatan (4isel) yang melibatkan !antan

Kepala Dinas (Kadis) Kesehatan setempat, "ahmat 5l 6akin Da'hi. Pengadaan obat

obatan generik pada Dinas Kesehatan (Dinkes) 4isel tahun 7 dengan nilai kontrak

"p -,7 miliar seharusnya melalui proses lelang, namun terdak3a bersama Pejabat

Pembuat Komitmen (PPK) dan Ketua Panitia elang menetapkan P8 Septa Sarianda

sebagai rekanan melalui Penunjukan angsung (P), seolaholah sebagai pemenang

lelang. Pihak panitia lelang tidak menetapkan da9tar harga sesuai SK !enkes

4o.1+/!enkes/SK/$:/7 tentang #arga bat ;enerik sehingga dalam pengadaan

- jenis obat generik tersebut, P8 Septa Sarianda melakukannya di atas harga resmi

sebagaimana ditetapkan dalam SK !enkes tersebut. Pihak Pemkab 4isel membayar

pengadaan obatobatan generik tersebut kepada P Damanik sebesar "p -, miliar.

4amun hasil audit Badan Penga3asan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sumut

ditemukan kerugian negara (Pemkab 4isel) sebesar ,7 miliar.



Dalam perkara ini, penyidik menyita uang sebesar "p +,7 miliar yang tersimpan di

rekening Pemkab 4isel untuk negara. 8erdak3a divonis satu tahun enam bulan (+*

bulan) penjara karena melanggar Pasal - jo Pasal +* 22 4omor -+ tahun +000 tentang

Pemberantasan 8indak Pidana Korupsi (8ipikor) sebagaimana diubah menjadi 22

4omor tahun + tentang Pemberantasan 8ipikor jo Pasal 11 ayat (+) ke+

K2#Pidana. 8erdak3a juga divonis untuk membayar denda senilai "p 1 juta subsider

satu bulan kurungan (5nalisa, */+/++).

Korupsi Skala Besar

Salah satu kasus korupsi skala besar pada tingkat pemerintah pusat adalah kasus

korupsi alat kesehatan pada Kemenko Kesra pada 0 yang melibatkan terdak3a

Sutedjo 6u3ono. Soetedjo 6u3ono adalah Sekretaris ketika 5buri<al Bakrie menjadi

!enko Kesra. Kasus ini ditangani oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena

sarat dengan korupsi yakni penunjukan langsung proyek alkes itu. P8 Bersaudara

adalah perusahaan yang menjadi rekanan pada proyek tersebut. Soetedjo 6u3ono

didak3a melakukan korupsi dalam proyek pengadaan alat kesehatan untuk

penanggulangan 3abah 9lu burung tahun =. 8erdak3a melaksanakan pengadaan

peralatan rumah sakit untuk penanggulangan 9lu burung tahun anggaran = pada

Kemenko Kesra bertentangan dengan Keppres tentang pedoman pelaksanaan

pengadaan barang dan jasa.

Perbuatan korupsi Sutedjo se'ara sendiri atau bersamasama dengan orang lain yang

diantaranya adalah 4gatiyo 4gayoko (Pejabat Pembuat Komitmen Kemenko Kesra),

Daan 5hmadi (Direktur 2tama P8 Bersaudara) dan ! "i<a #usni (Direktur Keuangan

P8 Bersaudara). Soetedjo didak3a dengan dak3aan primer Pasal ayat + 22

Pemberantasan 8indak Pidana Korupsi dan dak3aan subsider Pasal - 22 yang sama.

8erdak3a menyalahgunakan ke3enangan yang ada pada jabatannya selaku kuasa

pengguna anggara D$P5 5PB4P Kemenko Kesra tahun =.

Soetedjo telah memenangkan P8 Bersaudara sebagai pelaksana proyek pengadaan

dengan metode penunjukan langsung. Proyek pengadaan alat kesehatan senilai "p

0*,= miliar itu telah mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai "p -=, miliar.

Kerugian berasal dari penggelembungan harga alatalat kesehatan yang dibeli

Kemenko Kesra. Pembayaran bersih yang diterima P8 Bersaudara untuk = sebesar

"p **,- miliar. Dari pembayaran tersebut yang dipergunakan oleh P8 Bersaudara untuk

realisasi pengadaan hanya sebesar "p >*,1> miliar.

Pada kasus pengadaan alat kesehatan tahun 7, KPK menetapkan seorang mantan

pejabat di Kementerian Kesehatan bernama "ustam Syari9uddin Pakaya sebagai

tersangka kasus dugaan korupsi. Penetapan "ustam sebagai tersangka oleh KPK

berdasarkan pengembangan kasus korupsi pengadaan alat kesehatan untuk

penanggulangan 9lu burung pada =. 5kibat perbuatannya, "ustam dijerat Pasal

5yat (+) dan atau Pasal - 2ndang 2ndang Pemberantasan 8indak Pidana Korupsi.



Kasus korupsi tingkat pemerintah pusat lainnya yang ditangani Kejaksaan 5gung

adalah kasus dugaan korupsi di Kementerian Kesehatan dalam pengadaan alat bantu

belajar mengajar pendidikan dokter/dokter spesialis di rumah sakit dengan nilai proyek

"p >+7 miliar. Kasus korupsi pelaksanaan pekerjaan pengadaan alat bantu belajar

mengajar pendidikan dokter/dokter spesialis di rumah sakit pendidikan dan rumah sakit

rujukan pada Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya !anusia di

Kemkes terjadi pada +. 5da tiga orang yang menjadi tersangka pada kasus tersebut

berdasarkan surat penetapan tersangka ditandatangani sejak ktober ++ yakni

&idianto 5im (Ketua Panitia Pengadaan), Syamsul Bahri (Pejabat Pembuat Komitmen)

dan Bantu !arpaung (Direktur P8 Buana "amosari ;emilang). Syamsul berperan

sebagai pejabat pembuat komitmen (PPK) dan &idianto sebagai ketua panitia

pengadaan melakukan korupsi dengan pemenang tender, Bantu !arpaung.

!enteri Kesehatan ?ndang "ahayu Sedyaningsih yang saat ini masih menjaabt tak

lepas dari isu korupsi. 5dalah Komite Pemantau dan Pemberdayaan Parlemen

$ndonesia (KP-$) yang melaporkan ?ndang dan 4a<aruddin ke Komisi Pemberantasan

Korupsi (KPK) pada Kamis (+=/=/++) atas dugaan korupsi Pengadaan 5lat Bantu

Belajar !engajar (5BB!) Pendidikan dokter/dokter Spesialis di "umah Sakit ("S)

Pendidikan dan "S "ujukan 8ahun + pada Kementerian Kesehatan. Proyek ini

berasal dari 5PB4 Perubahan + lalu yang diduga melibatkan para ma9ia anggaran

di DP" yang diatur oleh !uh 4a<aruddin (anggota @raksi Partai Demokrat) dan ka3an

ka3an. KP-$ menganggap pengadaan 5BB! tersebut sarat rekayasa dan korupsi

dengan potensi kerugian negara yang sangat besar.

Dampak Korupsi

Para pejabat korup pada sektor kesehatan telah men'ederai upaya pembangunan

kesehatan yang oleh 4otoatmodjo bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan,

kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar ter3ujud derajat kesehatan yang

setinggitingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang

produkti9 se'ara sosial dan ekonomis (4otoadmodjo, +A1-). !engapa Karena

anggaran untuk membangun se'tor kesehatan justru digunakan untuk memperkaya diri

dan kelompoknya dan mengabaikan hak masyarakat untuk mendapatkan alat

kesehatan dan pelayanan kesehatan.

Dampak korupsi pada sektor kesehatan dapat mengakibatkan menurunnya derajatkesehatan masyarakat yang berimbas pada $P! ($ndeks Pembangunan !anusia).

$ndikator $P! seperti angka kematian bayi dan angka harapan hidup sangat terkait

dengan pendanaan sektor kesehatan. 5pabila terjadi korupsi pada sektor kesehatan,

maka akan berimbas penurunan angka harapan hidup dan menaikkan angka kematian

bayi. Dampak korupsi lebih jauh adalah naik dan tingginya harga obatobatan dan



rendahnya kualitas alat kesehatan pada rumah sakit dan puskesmas serta sarana

kesehatan masyarakat lainnya.

8erjadinya kasuskasus korupsi pada sektor kesehatan yang melibatkan pejabat pada

kementerian kesehatan dan dinas kesehatan lokal menunjukkan rendahnya

transparansi dan akuntabilitas serta kepatuhan pada hukum. Besarnya diskresi atau

ke3enangan pejabat dan rendahnya etika pejabat sektor kesehatan menyebabkan

menguatnya dan meningkatnya kesempatan melakukan praktek korupsi disektor

kesehatan.



Dimana tempat korupsi di sektor kesehatan

Di $ndonesia, sudah terdeteksi berbagai praktek yang menjurus korupsi di level mikro

pelayanan klinis dan sistem manajemen rumah sakit, antara lain A dokumen asuransi

yang tidak beres, tagihan pera3atan yang tidak sahC pembelian obat dan bahan habis

pakai yang 9ikti9C penjualan bahan dan obat yang tidak sesuai aturan dan 'enderungmerugikan masyarakatC dokter tidak akti9 menangani pasien (me3akilkan ke dokter lain

atau residen), namun menerima jasaC kolusi dengan pabrik/distributor obat dan alat

kesehatan yang merugikan pasien.

Di level sistemsistem manajemen rumah sakit, dan lingkungan rumah sakit, terjadi

antara lain A saat pembelian alatalat kesehatan (alkes) dan obatC suap/grati9ikasi misal

dalam perijinan atau akreditasi rumah sakitC dalam konstruksi "S dan PuskesmasC

penyele3engan dana amkesmasamkesda dan bantuan sosial kesehatanC

memberikan dana illegal ke pimpinan pemerintah daerah agar menjadi pejabat

struktural di "S atau menjadi pega3ai.

8erjadinya korupsi bahkan sudah sampai korupsi yang by design. Sebagai gambaran

pembelian alat diren'anakan oleh oknum eksekuti9, dengan dorongan dari penjual alat

kesehatan. Direktur rumah sakit dapat terpojok untuk memberikan tanda tangan yang

kemungkinan dapat berujung pada korupsi.

5pa akibat korupsi

ika terlanjur ada korupsi akibatnya dapat berupa kerusakan 9isik, kema'etan

pembangunan 9isikC nama baik dan 'itra, termasuk keluarganyaC karir berhentiC mutu

pelayanan rumah sakit menurun, dan sebagainya. &alaupun pelaku di penjara,

kehidupan masih dapat berjalan, namun kerusakan yang terjadi sudah terlanjur buruk.

Se'ara khusus, apa dampak korupsi terhadap sistem manajemen rumah sakit



Sistem manajemen rumah sakit yang diharapkan untuk pengelolaan lebih baik menjadi

sulit dibangun. Bila korupsi terjadi di berbagai level maka akan terjadi keadaan sebagai

berikutA

rganisasi rumah sakit menjadi sebuah lembaga yang mempunyai sisi bayangan yang

semakin gelapC

$lmu manajemen yang diajarkan di pendidikan tinggi menjadi tidak relevanC

Direktur yang diangkat karena kolusi9 (misalnya harus membayar untuk menjadi

direktur) menjadi sulit menghargai ilmu manajemenC

Proses manajemen dan klinis di pelayanan juga 'enderung akan tidak seperti apa yang

ada di bukuteksC

5khirnya terjadi kematian ilmu manajemen apabila sebuah rumah sakit/lembaga

kesehatan sudah dikuasai oleh kultur korupsi di sistem manajemen rumah sakitmaupun sistem penanganan klinis.

Bagaimana sebaiknya penanganan korupsi di sektor kesehatan

Se'ara prinsip dikenal ungkapan Pen'egahan lebih baik dibanding dengan

Pengobatan. leh karena itu, diperlukan pen'egahan korupsi di sektor kesehatan

melalui berbagai 'ara, antara lainA

Pembangunan karakter tenaga kesehatan, pimpinan pemerintahan dan politik, serta

konsultan, yang dimulai sejak masa ke'ilC

"ekrutmen pimpinan lembaga kesehatan dan rumah sakit dan serta SD!nya harus

dilakukan se'ara baik ,dan transparanC

Pendampingan kegiatan yang potensi korupsi sejak a3al peren'anaan, terutama pada

proyekproyek di sektor kesehatan yang rentan menjadi proyek yang dapat diran'anguntuk dikorupsiC

%ermat dalam melakukan kegiatan, termasuk administrasi perkantoranC

Dokter, tenaga kesehatan, manajer "S harus memahami peraturan dan perundangan

mengenai korupsi melalui pendidikan dan pelatihan.

korupsi pada sektor kesehatan

Documents