MAKALAH

KOTA SEHAT

OLEH:

Gusti Rahmani

1104093

SEKOLAH TINGGI ILMU FARMASI INDONESIA

YAYASAN PERINTIS

PADANG

2012

1

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas k hadirat Allah SWT, yang berkat rahmat dan

hidayahnya, penulis dapat menyelesaikan makalah yang berjudul ”Kota Sehat”

bertujuan untuk mengikuti ujian susulan Bahasa Indonesia.

Ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada dosen pengajar yang telah

membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan makalah, terlepas dari itu

semua penulis menyusun berdasarkan sumber dari internet. Dalam penulisan ini,

penulis menyadari bahwa belum sempurna adanya, untuk itu penulis bersedia

menerima kritikan ataupun saran dari rekan-rekan sekalian.

Demikianlah makalah ini kami tulis, apabila terdapat kekurangan, penulis

memohon maaf ini disebabkan karena kurangnya literatur yang penulis temukan,

untuk itu apabila ada saran penulis bersedia menampungnya demi perbaikan

makalah ini. Semoga makalah ini dapat bermanfaat khususnya bagi penyusun dan

para pembaca pada umumnya.

Padang, Desember 2012

Penulis

2

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

BAB I PENDAHULUAN...................................................................................4

1.1 Latar Belakang......................................................................................4

1.2 Rumusan Masalah.................................................................................4

1.3 Tujuan Penulisan...................................................................................5

1.4 Manfaat Penulisan.................................................................................5

1.5 Metode Penulisan..................................................................................6

1.6 Sistematika Penulisan...........................................................................6

BAB II TINJAUAN PUSTAKA.........................................................................7

2.1 Sejarah Kota Sehat................................................................................7

2.2 Pengertian dan tujuan Kota Sehat.........................................................9

2.3 Bentuk Kabupaten/Kota Sehat..............................................................10

2.4 Peraturan/Dasar Hukum Pelaksanaan Kota Sehat................................ 12

BAB III PEMBAHASAN....................................................................................13

3.1 Ciri-ciri kota sehat.................................................................................13

3.2 Sasaran, kebijakan dan strategi pelaksanaan kota sehat.......................14

3.3 Indikator keberhasilan kota sehat..........................................................17

3.4 Verifikasi pelaksanaankota sehat..........................................................18

3.5 Peranan, sasaran, dan tujuan stakeholder dalam pelaksanaan kota sehat

.....................................................................................................................20

3.6 Gambaran pelaksanaan kota sehat di Sumatera Barat......................... 23

BAB IV PENUTUP.............................................................................................26

4.1 Kesimpulan.......................................................................................... 26

4.2 Saran.....................................................................................................26

DAFTAR PUSTAKA

3

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan penduduk kota di dunia menunjukkan penimgkatan yang

cukup fenomenal, sementara kualitas lingkungan cenderung menurun.

Masalah-masalah perkotaan, seperti kepadatan lalu lintas, pencemaran

udara, perumahan dan pelayanan masyarakat yang kurang layak, kriminal,

kekerasan, dan penggunaan obat-obat terlarang menjadi masalah yang dialami

oleh masyarakat perkotaan. Berdasarkan fakta tersebut, lingkungan fisik, sosial,

dan budaya perkotaan berada pada situasi yang rawan. Apabila kecenderungan

tersebut tidak dikendalikan, maka ketahanan daya dukung daerah perkotaan akan

lemah.

Upaya-upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan fisik dan sosial

secara terus menerus dengan memberdayakan masyarakat perkotaan, diharapkan

dapat menciptakan kondisi yang mengarah kepada pencapaian kota idaman atau

kota sehat yang memberikan keamanan, kenyamanan, ketenteraman, dan

kesehatan bagi masyarakat perkotaan dalam menjalankan kegiatan kehidupannya

1.2 Rumusan Masalah

1.2.1 Apa ciri-ciri kota sehat?

1.2.2 Apa sasaran, kebijakan dan strategi pelaksanaan kota sehat?

4

1.2.3 Apa indikator keberhasilan kota sehat?

1.2.4 Bagaimana verifikasi kota sehat?

1.2.5 Apa peranan, sasaran, dan tujuan stakeholder dalam pelaksanaan kota

sehat?

1.2.6 Bagaimana gambaran pelaksanaan kota sehat di Sumatera Barat?

1.3 Tujuan Penulisan

1.3.1 Mengetahui ciri-ciri kota sehat?

1.3.2 Mengetahui sasaran, kebijakan dan strategi pelaksanaan kota sehat

1.3.3 Mengetahui indikator keberhasilan kota sehat

1.3.4 Mengetahui verifikasi kota sehat

1.3.5 Mengetahui peranan, sasaran, dan tujuan stakeholder dalam pelaksanaan

kota sehat

1.3.6 Mengetahui gambaran pelaksanaan kota sehat di Sumatera Barat

1.4 Manfaat Penulisan

Secara teoritis memberikan pemahaman mengenai cirri-ciri, sasaran,

kebijakan, dan strategi pelaksanaan kota sehat, mengetahui indikator keberhasilan

kota sehat serta verifikasi kota sehat, memahami peranan, sasaran, dan tujuan

stakeholder dalam pelaksanaan kota sehat serta gambaran pelaksanaan kota sehat

di Sumatera Barat. Sedangkan manfaat praktisnya mampu merangsang pemikiran

5

kritis mahasiswa kesehatan masyarakat sebagai pendukung terwujudnya kota

sehat.

1.5 Metode Penulisan

Metode yang digunakan dalam membuat makalah ini adalah metode yang

mengacu pada situs-situs yang relevan terhadap topik dan kepustakaan dengan

mengkaji berbagai sumber relevan serta studi penelitian objektif.

1.6 Sistematika Penulisan

Makalah ini terdiri dari empat bab. Bab I yang merupakan pendahuluan

berisikan latar belakang, perumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat

penulisan, metode penulisan, dan sistematika penulisan. Pada bab II berupa

tinjauan pustaka beberapa literatur. Bab III berisi pembahasan masalah sesuai

dengan topik di lihat dari berbagai aspek atau sudut pandang. Pada bab IV atau

bab penutup berisikan kesimpulan dan saran dari masalah tersebut.

6

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Sejarah Kota Sehat

Pendekatan Kota Sehat pertama kali dikembangkan di Eropa oleh WHO

pada tahun 1980-an sebagai strategi menyongsong ‘Ottawa Charter’, yang

menekankan kesehatan untuk semua yang dapat dicapai, jika semua aspek sosial,

ekonomi lingkungan, dan budaya diperhatikan. Oleh karena itu konsep kota sehat

tidak hanya memfokuskan kepada pelayanan kesehatan semata, tetapi lebih

kepada aspek menyeluruh yang mempengaruhi kesehatan masyarakat, baik

jasmani maupun rohani.

Kota Sehat di Indonesia dicanangkan oleh Menteri Dalam Negeri pada

tanggal 26 Oktober 1998. Sejak itu telah tercatat sebanyak 51 kota mengupayakan

penyelenggaraan kota sehat, dengan melibatkan para pihak (stakeholders), antara

lain Departemen Dalam Negeri dan Otonomi Daerah, Departemen Energi dan

Sumberdaya Mineral, Departemen Pendidikan Nasional, Departemen Kebudayaan

dan Pariwisata, Menteri Negara Lingkungan Hidup/Bapedal, dan Departemen

Perhubungan dan Telekomunikasi.

Departemen Kehutanan mulai dilibatkan dalam pembahasan Kota Sehat

pada akhir bulan April tahun 2001. Hal ini mempertimbangkan kegiatan-kegiatan

yang dilaksanakan Departemen Kehutanan dapat menunjang program atau

gerakan Kota Sehat, misalnya kegiatan reboisasi/penghijauan, pembangunan

7

hutan kota, pengadaan bangunan resapan air, perbaikan gizi masyarakat di sekitar

hutan (PMDH), upaya pengurangan asap, dan sebagainya.

Sedangkan Dasar-dasar munculnya gerakan kota sehat (Werna, Harpham,

Blue and Goldstein 1998; WH0 1996; WHO 2001; dalam Surjadi 2002) ialah

sebagai berikut:

1. Adanya keyakinan bahwa pembangunan kota bukan hanya urusan

pemerintah pusat dan Propinsi. Pada banyak keberhasilan diketahui bahwa

kota yang sehat adalah kota yang dibangun atas kerjasama antara

penduduk, masyarakat, organisasi masyarakat, pengusaha/sektor swasta,

dan lain-lain.

2. Salah satu peran pemerintah kota dan pusat ialah mendukung inisiatif

masyarakat yang hidup dan bekerja di kota. Dalam hal ini termasuk

mendukung inisiatif masyarakat, organisasi masyarakat dan swasta. Ini

berarti peranan pemerintah tidak hanya mengelola kota akan tetapi juga

mendukung insiatif dari kelompok- kelompok masyarakat.

3. Kesehatan seseorang terwujud akibat tercipta tatanan sehat pada

lingkungan ia hidup dan bekerja, seperti di rumah, tempat kerja, pasar,

sekolah, dan lain-lain.

4. Dalam pelaksanaan kota sehat, ada dua aspek yang diperhatikan, yakni (a)

aspek teknik berupa perencanaan yang meliputi mobilisasi sumber daya

dan metode pembangunan setting kesehatan berdasarkan data kesehatan

dan epidemiologi, serta (b) aspek partisipatif yang menempatkan

penduduk sebagai pemeran utama pembangunan. Dengan demikian, maka

8

persepsi, keinginan dan seleksi masalah dilakukan oleh penduduk

setempat.

5. Kegiatan yang dilakukan ada dua macam, yakni (a) pada tatanan tertentu

seperti sekolah, kantor dan pemukiman kumuh, serta (b) pada isu tertentu

misalnya kesehatan ibu, anak jalanan, gizi, penyakit menular dan lain lain.

6. Gerakan kota sehat timbul sebagai perwujudan paradigma baru kesehatan

masyarakat. Gerakan ini berpandangan bahwa meningkatkan kesehatan

kota tidak cukup hanya melakukan perbaikan lingkungan kota dan

pengobatan pada penduduk yang sakit serta pencegahan pada yang sehat

melalui peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan. Akan tetapi,

dibutuhkan pendekatan yang menempatkan kesehatan sebagai bagian dari

pembangunan. Hal ini sebenarnya nyata bila melihat indeks pembangunan

manusia yang ditentukan oleh pendidikan, ekonomi dan kesehatan.

2.2 Pengertian dan Tujuan Kota Sehat

Secara umum pengertian kota sehat adalah suatu pendekatan untuk

meningkatkan kesehatan masyarakat dengan mendorong terciptanya kualitas

lingkungan fisik, sosial, budaya dan produktivitas, serta perekonomian yang

sesuai dengan kebutuhan wilayah perkotaan.

Konsep Kota Sehat merupakan pola pendekatan untuk mencapai kondisi

kota/kabupaten yang aman, nyaman dan sehat bagi warganya melalui upaya

peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial dan budaya secara optimal sehingga

dapat mendukung peningkatan produktivitas dan perekonomian wilayah (atau

9

lebih bertujuan kepada ‘good governance’). Kota Sehat merupakan gerakan untuk

mendorong inisiatif masyarakat (capacity building) menuju hidup sehat.

Tujuan kota sehat adalah tercapainya kondisi kota untuk hidup dengan

aman, nyaman, dan sehat bagi warganya melalui upaya peningkatan kualitas

lingkungan fisik, sosia,l dan budaya secara optimal sehingga dapat mendukung

peningkatan produktifitas dan perekonomian wilayah.

2.3 Bentuk Kabupaten/Kota Sehat

Adapun bentuk dari Kabupaten/Kota Sehat adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Permukiman, Sarana dan Prasarana umum : penanggung

jawab teknis Dinas PU.

2. Kawasan sarana lalu lintas yang tertib dan Pelayanan Transportasi :

penanggung jawab Dinas Perhubungan

3. Kawasan Pertambangan sehat : penanggung jawab Pertambangan.

4. Kawasan Hutan sehat : penanggung jawab Dinas Kehutanan.

5. Kawasan Industri dan Perkantoran sehat : penanggung jawab Dinas

Koperindag.

6. Kawasan Pariwisata sehat : penanggung jawab Kantor Pariwisata.

7. Ketahanan Pangan dan Gizi : Penanggung Jawab Dinas Pertanian

8. Kehidupan Masyarakat Sehat yang Mandiri : penanggung jawab Dinas

Kesehatan.

9. Kehidupan sosial Yang sehat : penanggung jawab Dinas

Pemberdayaan Masyarakat.

10

Komponen yang harus ada pada program Kota / Kab. Sehat antra

lain :

1. Tim Pembina Tehnis Kabupaten (Tingkat Kabupaten).

2. Forum Kabupaten/Kota Sehat (Tingkat Kabupaten)

wadah bagi masyarakat untuk menyalurkan aspirasinya dan

berpatisipasi turut menentukan arah, prioritas, perencanaan

pembangunan wilayahnya yang mengintegrasikan berbagai aspek

sehingga dapat mewujutkan wilalah yang bersih, nyaman, aman dan

sehat untuk dihuni oleh warganya.

3. Forum Komunikasi Desa/Kelurahan Sehat (Tk. Kecamatan)

adalah wadah bagi masyarakat di kecamatan kabupaten untuk

mengkoordinasikan, mengintegrasikan, mensinkronkan dan

mensimplikasikan prioritas, perencanaan antara desa satu dengan desa

lainnya diwilayah kecamatan yang dilakukan oleh masing-masing

Pokja Desa Sehat mewujudkan wilayah yang bersih, nyaman, aman,

dan sehat untuk dihuni warganya.

4. Kelompok Kerja (Tk. Desa/Kelurahan)

adalah wadah bagi masyarakat di kecamatan perkotaan / di pedesaan

atau yang bergerak dibidang usaha ekonomi, sosial dan budaya dan

kesehatan untuk menyalurkan aspirasinya dan berpartisipasim kegiatan

yang disepakati mereka sehingga dapat mewujudkan wilayah yang

bersih, nyaman, aman, dan sehat untuk dihuni dan bekerja.

11

2.4 Peraturan/ Dasar Hukum Pelaksanaan Kota Sehat

1. UU Nomor : 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah

2. UU Nomor: 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan

3. UU Nomor: 25 Tahun 2004 Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

4. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan Nomor :

34 Tahun 2005 Nomor : 1138/Menkes/PB/VIII/2005 tentang

Penyelenggaraan Kabupaten/Kota sehat

5. Dasar hukum pembentukan Tim Pembina Teknis Kab./Kota Sehat adalah :

a. KepMendagri No. 650/174 Tahun 1998 Tentang Pembentukan

Kelompok Kerja Pembinaan Pelaksanaan Program Kabupaten/Kota

Sehat

b. KepMendagri No. 650-185 Tahun 2002 Tentang Pembentukan

Kelompok Kerja Pembinaan Pelaksanaan Program Kabupaten/Kota

Sehat

12

BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Ciri-Ciri Kota Sehat

Adapaun ciri-ciri Kabupaten/Kota Sehat Adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan tergantung permasalahan yang dihadapi

2. Berasal dari kebutuhan masyarakat, dikelola oleh masayarakat,

sedangkan pemerintah sebagai fasilitator

3. Mengutamakan pendekatan proses daripada target, tidak mempunyai

batas waktu, berkembang sesuai sasaran yang diinginkan masyarakat

yang dicapai secara bertahap.

4. Penyelenggaraan kegiatan didasarkan kesepakatan dari masyarakat

(Toma, LSM setempat) bersama Pemkab

5. Pendekatannya juga merupakan master plan Kota.

6. Pemkab merupakan partner kunci yang melaksanakan kegiatan

7. Kegiatan tersebut dicapai melalui proses dan komitmen pimpinan

daerah, kegiatan inovatif dari berbagai sektor yang dilakukan melalui

partisipasi masyarakat dan kerjasama

8. Dalam pelaksanaan kegiatan harus terintegrasi kondisi fisik, ekonomi,

dan budaya setempat

13

3.2 Sasaran, Strategi dan Kebijakan Pelaksanaan Kota Sehat

a. Sasaran Pelaksanaan Kota Sehat

1. Terwujudnya forum yang mampu menjalin kerjasama antar

masyarakat, pemerintah daerah dan pihak swasta, serta dapat

menampung aspirasi masyarakat dan kebijakan pemerintah secara

seimbang dan berkelanjutan dalam mewujudkan sinergi pembangunan

yang baik.

2. Terselenggaranya upaya peningkatan kualitas lingkungan fisik, sosial

dan budaya yang dapat mengikatkan kesehatan dan mencegah

terjadinya resiko penyakit dengan memaksimalkan seluruh potensi

sumber daya di kota secara mandiri.

3. Terselenggaranya pelayanan kesehatan yang adil dan merata bermutu

sesuai dengan standar dan etika profesi.

4. Terselenggaranya pola dan mekanisme kerja yang teransparan antar

berbagai pihak yang terkait dalam proses pengelolaan pembangunan

kota.

5. Terwujudnya kondisi yang kondusif bagi seluruh masyarakat dalam

rangka meningkatkan produktifitas dan ekonomi wilayah dan

masyarakatnya, sehingga mampu meningkatkan kehidupan dan

penghidupan menjadi lebih baik.

6. Terselenggaranya kinerja pemerintah yang baik yang berorientasi

kepada kepentingkan masyarakat luas melalui kebijakan dan

pengaturaaan pelaksanaan yang adil dan transparan.

14

b. Kebijakan Pelaksanaan Kota Sehat

Penerapan kegiatan didasarkan kepada pendekatan kota sehat di

masing-masing wilayah atas dasar adanya permasalahan yang spesifik

yang disusun berdasarkan skala prioritas untuk dipecahkan dan

diselesaikan bersama-sama oleh seluruh masyarakat di wilayah tersebut,

dan apabila diperlukan difasilitasi oleh pemerintah setempat.

Pendekatan Kota Sehat dimulai dari beberapa kecamatan,

sedangkan pendekatan Kabupaten Sehat dimulai dari beberapa desa,

sedangkan kawasan dimulai dari beberapa kawasan terbatas dan

diharapkan berkembang secara terus menerus dan dinamis sehingga

meliputi seluruh daerah perkotaan dan daerah kabupaten, yang

kemudian dapat mendorong kota-kota lain untuk meniru dan

mengembangkannya.

Kegiatan kota sehat sepenuhnya dibiayai dan dilaksanakan oleh

daerah yang bersangkutan dan masyarakatnya dengan menggunakan

mekanisme pendekatan Kota Sehat, yaitu dengan konsep pemberdayaan

masyarakat yang mengutamakan prinsip ‘oleh dan untuk masyarakat’.

Pendekatan kegiatan kota sehat melibatkan peran aktif masrakat dalam

seluruh proses penyelenggaraan pembangunan di daerah, sehingga seluruh

potensi masyarakat dapat diberdayakan secara optimal dalam rangka

meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

15

Pemerintah berperan menyusun kebijakan, strategi dan pedoman

umum. Sektor-sektor di propinsi berperan di dalam mengembangkan

petunjuk teknis dan standar yang sesuai dengan daerah. Pelaksanaan

kegiatan diserahkan oleh pemerintah daerah kepada masyarakat melalui

Forum dan Kelompok Kerja (Pokja) Kota Sehat, sehingga dapat

memenuhi kebutuhan dan aspirasi masyarakat di kota tersebut.

Kegiatan kota sehat pada awalnya difasilitasi oleh Pemerintah

Daerah, dimulai dari pembentukan Forum Kota Sehat, selanjutnya Forum

tersebut membentuk Pokja Kota Sehat berdasarkan kebutuhan terhadap

kegiatan yang akan dilaksankan. Sedangkan plaksanaan evaluasi kegiatan

kota sehat dilakukan oleh Forum dan Pokja Kota Sehat bersama-sama

Pemerintah daerah, LSM, Perguruan Tinggi, media massa selaku pelaku

pembangunan.

c. Strategi Pelaksanaan Kota Sehat

Beberapa strategi yang akan ditempuh dalam melaksanakan

kegiatan kota sehat di Indonesia sebagai berikut :

1. Kegiatan dimulai dari beberapa kota terpilih berupa kegiatan yang

spesifik, sederhana, terjangkau, dapat dilaksanakan secara mandiri dan

berkelanjutan dengan menggunakan segenap sumber daya yang tersedia.

2. Meningkatkan potensi ekonomi stakeholders kegiatan yang menjadi

kesepakatan masyarakat.

16

3. Perluasan kegiatan ke kota lainnya atas dasar adanya minat dari kota

tersebut untuk ikut dalam pendekatan kota sehat.

4. Meningkatkan keberdayaan masyarakat melalui Forum dan Pokja Kota

Sehat, serta pendampingan dari sector terkait untuk dapat membantu

memahami permasalah, menyusun perencanaan dan melaksanakan

kegiatan kota sehat.

5. Menggali potensi wilayah dan kemitraan dengan swasta, LSM,

pemerintah, legislates di dalam penyelenggaraan kegiatan kota sehat.

6. Memasyarakatkan pembangunan yang berwawasan kesehatan di dalam

mewujudkan kota sehat.

7. Meningkatkan promosi dan penyuluhan agar masyarakat hidup dalam

kondisi yang tertib hokum, peka terhadap lingkungan fisik, social dan

budaya yang sehat.

8. Membuat jaringan kerja sama antar kota pengembangan (replikasi) kota

sehat.

3.3 Indikator keberhasilan Kota Sehat

Untuk mengukur kemajuan kegiatan kota sehat, dibutuhkan

indikator yang jelas sehinggasemua pihak yang ikut terlibat dapat

menilai sendiri kemajuan yang sudah dilakukan, dan menjadi tolak ukur

untuk merencanakan kegiatan selanjutnya. Setiap daerah dapat memilih,

menetapkan,dan melaksanakankegiatan sesuai dengan kondisi dan kema

mpuan masing-masing untuk memenuhi indikator tersebut. Dengan tetap

17

memperhatikan 8 Indikator Pokok  yang ha rus d ipenuh i o l eh Ko ta dan

Kabupa t en yang i ng in mendapa tkan ge l a r Ko ta a t au Kabupaten

Sehat, yaitu:

1. Wajib Belajar 9 Tahun

2.  Angka Melek Huruf yang Meningkat

3. Pendapatan Perkapita Domestik yang meningkat

4. Angka Kematian Bayi per 1000 kelahiran hidup yang menurun

5.  Angka Kematian Balita per 1000 kelahiran hidup yang menurun

6. Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 kelahiran hidup yang

menurun

7. Adanya RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah)

8. Program Dana Sehat dan Jaminan Sosial Nasional bagi Masyarakat Miskin

Selain indikator pokok tersebut, masih ada beberapa indikator

tambahan sesuai klasifikasi tatanan yang dipilih.

3.4 Verifikasi Pelaksanaan Kota Sehat

Dalam rangka pemberian penghargaan terhadap program kabupaten/Kota

Sehat dilakukan pemberian penghargaan setiap 2 tahun sekali. Dasar pelaksanaan

penghargaan ini antara lain tercantum pada BAB V pasal 11 dijelaskan bahwa

penghargaan Kab/ Kota Sehat Tingkat Nasional dilaksanakan setiap 2 tahun

sekali. Dalam selang waktu tersebut dilaksanakan seleksi terhadap kab/ kota oleh

tim Seleksi Kab/ Kota Sehat tingkat Propinsi. Selanjutnya pengiriman hasil

seleksi Kab/Kota Sehat oleh Tim Penilai Tingkat Propinsi ke Pusat (dengan

18

melampirkan formulir penilaian dan dokumen pendukung) sesuai pedoman

verifikasi.

1. Tim Penilai Kab/Kota Sehat Tkt Pusat menseleksi administrasi

2. Tim Penilai tingkat Pusat ke daerah utk mengklarifikasi / verifikasi

3. Penetapan calon penerima penghargaan oleh tim pusat

4. Pengiriman calon pemenang kab/ kota sehat ke Mendagri utk mendapat

rekomendasi/ persetujuan

5. Pengesahan Penenang Kab/ Kota sehat oleh Menkes

6. Pemberian penghargaan SWASTI SABA

Sedangkan variabel yang diverifikasi adalah sebagai berikut:

1. Cakupan Pelaksanaan (Tatanan, Kecamatan, Desa/Kel)

2. Prestasi Daerah (penghargaan-penghargaan yang sudah diperoleh)

3. Aktifitas TIM PEMBINA

4. Aktifitas FORUM

5. Aktifitas FORKOM DESA / KEL

6. Aktifitas POKJA DESA

7. Hasil Kegiatan

Sedangkan jenis penghargaan diklasifikasikan sebagai berikut :

1. Penghargaan PADAPA (Pemantapan) Minimal 2 tatanan

2. Penghargaan WIWERDA (Pembinaan) 3 – 4 tatanan

3. Penghargaan WISTARA (Pengembangan) > 5 tatanan

19

3.5 Peranan, Sasaran dan Tujuan Stakeholder dalam keberhasilan Kota

Sehat

Beberapa prinsip lokal yang dapat dilaksanakan ialah peranan utama

pemerintah lokal dan partisipasi dari segenap stakeholder. pentingnya peranan

pemerintah lokal, partisipasi segenap stakeholder, dan perhatian pada kesehatan

dalam upaya mencapai pembangunan yang berkelanjutan. Pembangunan yang

berkelanjutan sering kali dipandang sebagai pembangunan lingkungan yang

mencakup pembangunan kesehatan.

Perlu disadari oleh semua pihak bahwa pembangunan kota yang

berkelanjutan yang didalamnya termasuk pembangunan Sanitasi Lingkungan kota,

tidak mungkin tercapai bila tidak ada perhatian akan dampak kesehatan dari

pembangunan. Pada banyak kasus perhatian publik baru timbul bila ada dampak

negatif kesehatan. Terkadang kasus baru diketahui setelah stadium lanjut karena

itu penting melakukan kajian pada fase awal. Berkaitan dengan hal ini pihak

Pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi terkait khususnya Dinas kesehatan

dan stakeholder perlu aktif dalam proses asesment analisa dampak kesehatan dari

suatu kegiatan pembangunan kota.

Bila dikaji dalam setiap kegiatan pembangunan kota, partisipasi

masyarakat diwujudkan berupa pemutusan, perencanaan, dan pelaksanaan

kegiatan pembangunan di lingkungan mereka. Ini berarti dalam setiap kegiatan

pembangunan ada batasan yang dilakukan pemerintah, apa yang dilakukan pihak

swasta dan apa yang dilakukan pihak organisasi masyarakat termasuk anggotanya.

Hal yang lebih penting daripada itu perlu didiskusikan tujuan kegiatan yang

20

dilakukan dan akibatnya. Berkaitan dengan ini dukungan teknis dari pemerintah,

perguruan tinggi, dan LSM melalui konsultasi dan fasilitasi pembangunan

masyarakat amat di perlukan. Tanpa upaya mengembangkan kapasitas di tingkat

masyarakat kebijakan ini sulit tercapai tanpa adanya proses kemitraan antara para

pemeran pembangunan.

Oleh karena itu, perlu ada upaya pemetaan dan analisa proses dan hasil

kegiatan tersebut dalam kaitannya dengan kesehatan. Upaya ini perlu dilakukan

pada setiap wilayah kota yang jadi sasaran, dengan demikian kemungkinan untuk

meningkatkan sinergi lebih mudah dilakukan. Untuk ini, pemerintah, perguruan

tinggi, institusi pengembangan kota/LSM, dan Dinas-dinas terkait khususnya

dinas kesehatan perlu menaruh perhatian akan manfaat dan dampak dari kebijakan

ini. Konkritnya perlu ada sekelompok orang yang melakukan pemetaan kegiatan

pembangunan di berbagai wilayah kota, hasil yang diharapkan, dan keterkaitan

serta kesempatan untuk saling mendukung. Tanpa upaya ini akan terjadi

ketidakseimbangan dan terlalu banyak intervensi pembangunan yang

membingungkan masyarakat kota.

Sasaran dan Tujuan Stakeholder Terhadap Kota Sehat

Berkaitan dengan hal itu patut kita simak ada delapan isu pembangunan

kota yang sehat yang berkaitan dengan pembangunan berkelanjutan yang perlu

mendapat perhatian para Pemda, swasta dan stakeholder yaitu:

1. Sanitasi lingkungan (Air, Aliran pembuangan/drainage dan Sampah padat)

2. Udara

21

3. Managemen tanah

4. Emisi gas

5. Kecelakaan Kelima isu lingkungan ini jika dikaitkan dengan perilaku dan

akses pelayanan kesehatan akan menimbulkan masalah kesehatan

perkotaan.

Namun, isu yang kami fokuskan dalam kebijakan ini adalah isu yang

pertama yaitu sanitasi lingkungan (air, aliran pembuangan/drainage dan sampah

padat) disebabkan isu inilah yang kurang diperhatikan oleh masyarakat, instansi

pemerintah sehingga mengakibatkan munculnya atau mewabahnya berbagai

macam penyakit menular pada saat sekarang ini terutama terjadi di kota-kota

besar seperti pada saat sekarang mewabahnya penyakit demam berdarah yang

menjadi suatu pekerjaan rumah bagi semua pihak dalam mencegah dan

menanggulangi serta kiat-kiat apa yang harus dilaksanakan dalam upaya preventif

dan treatment yang harus dilaksanakan.

Argumen komprehensif alternatif kebijakan terhadap pentingnya gerakan

pembangunan kota sehat sebagai bagian dari pembangunan yang berkelanjutan

khususnya mengenai isu sanitasi lingkungan (air, aliran pembuangan / drainage

dan sampah padat) antara lain :

1. Salah satu peran pemerintah kota dan pusat ialah mendukung inisiatif

mereka yang hidup dan bekerja di kota. Dalam hal ini termasuk

mendukung inisiatif masyarakat, organisasi masyarakat, dan swasta . Ini

berarti peranan pemerintah tidak hanya mengelola kota akan tetapi

mendukung insiatif dari kelompok- kelompok masyarakat.

22

2. Kesehatan seseorang terwujud akibat tercipta tatanan sehat pada

lingkungan hidup dan bekerja, seperti di rumah, tempat kerja, pasar,

sekolah, dan lain lain.

3. Menciptakan suatu Gerakan sanitasi lingkungan yang timbul sebagai

perwujudan paradigma baru kesehatan masyarakat. Dimana peningkatkan

kesehatan kota tidak cukup hanya melakukan perbaikan lingkungan kota

dan pengobatan pada penduduk yang sakit serta pencegahan pada yang

sehat melalui peningkatan jangkauan pelayanan kesehatan. Akan tetapi

dibutuhkan pendekatan yang menempatkan kesehatan sebagai bagian dari

pembangunan dan bagaimana khususnya peran stake holder yang lebih

tegas dalam menanggulangi akan masalah kota yang sehat.

3.6 Gambaran Pelaksanaan Kota Sehat di Sumatera Barat

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Sumbar) akan sediakan anggaran

mencapai Rp1,8 miliar untuk membiayai program pengembangan lingkungan

sehat di daerah ini selama masa lima tahun (2011-2015). Program tersebut akan

dilaksanakan Dinas Kesehatan Sumbar sebagai salah satu program dalam rencana

pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2011-2015.

Anggaran untuk pelaksanaan program itu yakni sebesar Rp295 juta

dibutuhkan untuk 2011, lalu meningkat menjadi Rp324 juta di 2012 dan kembali

naik kebutuhannya pada 2013 menjadi Rp357 juta. Selanjutnya, pada 2014

kebutuhan anggaran program naik lagi menjadi Rp393 juta dan di 2015 masih

meningkat menjadi Rp432 juta.

23

Program pengembangan lingkungan sehat dilaksanakan dengan tujuan

terkendalinya pencemaran lingkungan sesuai dengan standar kesehatan di masing-

masing kabupaten dan kota di Provinsi Sumbar. Untuk mendukung keberhasilan

program tersebut, maka selama 2011-2015 juga dilaksanakan kegiatan

peningkatan pemanfaatan penggunaan air bersih oleh masyarakat di daerah ini.

Kegiatan tersebut membutuhkan anggaran total mencapai Rp352 juta dengan

pelaksanaan dilakukan Dinas Kesehatan Sumbar.

Pemerintah Kota Padang, Sumatera Barat, meraih penghargaan Swasti

Saba Wiwerda Kota Sehat 2011 Tingkat Pemantapan dari Pemerintah. "Swasti

Saba merupakan modal awal bagi Kota Padang untuk meraih kembali Piala

Adipura pascagempa berkekuatan 7,9 SR pada 30 September 2009. Penghargaan

Swasti Saba Wiwerda Kota Sehat 2011 merupakan keikutsertaan Kota Padang

ditahun ke-empat dalam Lomba Kota Sehat Tingkat Nasional yang

diselenggarakan oleh Kementrian Kesehatan dalam kurun waktu sekali dua tahun.

Pada lomba tersebut Padang mengikuti sembilan tatanan yang

diperlombakan yakni kawasan pemukiman sarana dan prasarana umum sehat,

disamping kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi, kawasan

pariwisata sehat," katanya.Selain itu kawasan industri dan perkantoran sehat,

kawasan pertambangan sehat, kawasan hutan sehat, ketahanan pangan dan gizi,

kehidupan masyarakat sehat yang mandiri, dan kehidupan sosial yang sehat.

Selain itu, Kota Solok, Sumatera Barat, memperoleh penghargaan Kota

Sehat tahun 2011 dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Keberhasilan

Kota Solok meraih Kota Sehat tahun 2011 tidak terlepas dari sejumlah program

24

Pemerintah Kota Solok dalam meningkatkan taraf dan derajat kesehatan

masyarakat.Program-program tersebut ada yang bersifat pencegahan penyakit,

namun ada juga yang bersifat peningkatan kesehatan masyarakat dan peningkatan

infrastruktur kesehatan.

Dalam program peningkatan kesehatan sendiri, katanya, Pemkot Solok

meluncurkan program dokter keluarga dimana setiap kepala keluarga digratiskan

berobat kesehatan tingkat dasar di seluruh Puskesmas. Sementara untuk upaya

pencegahan penyakit, Dinas Kesehatan Kota Solok secara rutin dan berkala juga

melaksanakan bimbingan, pengawasan dan penyuluhan kesehatan kepada warga

Kota Solok, dengan membentuk sejumlah kelompok kader kesehatan, dimulai dari

tingkat kecamatan hingga tingkat RT.

Kemudian mulai tahun 2011 ini, Pemkot Solok juga menganggarkan dana

cukup besar dalam APBD daerah ini untuk pelaksanaan program Ausransi

Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi ribuan warga Kota Solok, yang tidak

terdata dalam program jaminan kesehatan lain seperti Askes, Jamkesmas,

Jamsostek, ASABRI. Pemerintah Kota Solok, sebelumnya juga meraih berbagai

prestasi membanggakan di tingkat nasional, seperti Angurah Piala Adipura tahun

2011, Piagam Wahana Tata Nugraha tahun 2011 dan terakhir TP PKK KOta

Solok juga meraih Juara I Nasional dalam Lomba Cipta Menu 3B.

25

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Kabupaten/Kota Sehat adalah suatu kondisi kabupaten/kota yang bersih,

nyaman, aman dan sehat untuk dihuni penduduk, yang dicapai melalui terselenggaranya

penerapan beberapa tatanan dan kegiatan yang terintegrasi yang disepakati masyarakat

dan pemerintah daerah. Tatanan Kabupaten/kota sehat dikelompokkan berdasarkan

kawasan dan permasalahan khusus, yakni (1) kawasan permukiman, sarana dan prasarana

umum, (2) kawasan sarana lalu lintas tertib dan pelayanan transportasi, (3) kawasan

pertambangan sehat, (4) kawasan hutan sehat, (5) kawasan industri dan perkantoran sehat,

(6) kawasan pariwisata sehat, (7) ketahanan pangan dan gizi, (8) kehidupan masyarakat

sehat yang mandiri, dan (9) kehidupan sosial yang sehat. Tatanan dan permasalahan

khusus ini dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi spesifik daerah.

4.2 Saran

Kota Sehat memperhatikan konsepsi gerakan kota sehat tersebut, tampak

bahwa gerakan kota sehat merupakan pendekatan ‘multi stakeholders’, diharapkan

sektor pemerintah dan swasta yang merupakan bagian dari stakeholders dapat ikut

aktif/ berpartisipasi sesuai dengan bidang tugasnya. Partisipasi tersebut dalam

tahap awal dapat berupa upaya untuk mempromosikan/ menginformasikan

kegiatan-kegiatan yang telah dan akan dilakukan, yang dapat menunjang gerakan

kota sehat, serta menselaraskan kegiatan dengan sektor lain yang secara bersama-

sama dapat mewujudkan kota sehat

26

DAFTAR PUSTAKA

1. Aditya. Kota Sehat dalam

http://alramadona.multiply.com/journal/item/61/Kota_Sehat?

&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem. Diakses pada tanggal 30

November 2011

2. “Info Lingkungan: Gerakan Kota Sehat dalam

http://www.dephut.go.id/Halaman/STANDARDISASI_&_LINGKUNGA

N_KEHUTANAN/INFO_III01/VI_III01.htm. Diakses pada tanggal 30

November 2011

3. “Indikator Kabupaten/Kota Sehat” dalam

http://hariini.org/2011/02/24/indikator-kabupatenkota-sehat/. Diakses pada

tanggal 30 November 2011

4. “Pengembangan Lingkungan Sehat” dalam

http://www.antaranews.com/berita/285273/sumbar-sediakan-rp18-miliar-

untuk-pengembangan-lingkungan-sehat. Diakses pada tanggal 1 Desember 2011

27