kpu kabupaten klaten - laporan pengelolaan …...dapil i: klaten utara, klaten tengah, klaten...
TRANSCRIPT
1
A. Gambaran Umum Kabupaten Klaten
Wilayah Kabupaten Klaten terletak secara geografis antara 110 ̊26’14’’ - 110 ̊48’33’’
Bujur Timur dan
7 ̊32’19’’ - 7 ̊48’33’’
Lintang Selatan.
Letak Kabupaten
Klaten cukup
strategis karena
berbatasan
langsung dengan
kota Surakarta,
yang merupakan
salah satu pusat
perdagangan dan
Daerah Istimewa
Yogyakarta yang
dikenal sebagai
kota pelajar dan
kota wisata.
Wilayah Kabupaten Klaten berbatasan dengan beberapa Kabupaten:
Sebelah Utara : Kabupaten Boyolali
Sebelah Timur : Kabupaten Sukoharjo
Sebelah Selatan : Kabupaten Gunung Kidul (DI Yogyakarta)
Sebelah Barat : Kabupaten Sleman (DI Yogyakarta)
Secara Topografi kondisi fisik dasar Kabupaten Klaten diapit oleh Gunung Merapi dan
Pegunungan Seribu dengan ketinggian antara 76 – 1.60 m dpl (diatas permukaan laut).
Kabupaten Klaten, sedang secara geografis terbagi ke dalam 3 (tiga) wilayah,yaitu:
1. Wilayah lereng Gunung Merapi (alam area yang miring) yang meliputi Kecamatan
Karangnongko, Kemalang, Jatinom dan Tulung.
2. Wilayah datar (wilayah bagian tengah) yang meliputi wilayah kecamatan–
kecamatan Manisrenggo, Klaten Tengah, Kalikotes, Klaten Utara, Klaten Selatan,
Ngawen, Kebonarum, Wedi, Jogonalan, Prambanan, Gantiwarno, Delanggu,
Wonosari, Juwiring, Ceper, Pedan, Karangdowo, Trucuk, Cawas, Karanganom,
Polanharjo.
3. Wilayah berbukit/gunung kapur (wilayah bagian selatan) yang hanya meliputi
sebagian Kecamatan Bayat, Cawas dan Gantiwarno.
Keadaan masyarakat Klaten yang plural, baik secara geografis, topografis maupun sosial
keagamaan masyarakatnya mempengaruhi arus politik yang ada di Kabupaten Klaten.
Sehingga pola tersendiri dalam melayani dan melakukan pendidikan demokrasi kepada
masyarakat.
Pembagian wilayah politik, Klaten dibagi menjadi 5 Daerah Pemilihan (DAPIL), yaitu:
Dapil I : Klaten Utara, Klaten Tengah, Klaten Selatan, Kalikotes, Ngawen,
Kebonarum, Wedi.
Dapil II : Jogonalan, Gantiwarno, Prambanan, Manisrenggo, Kemalang,
Karangnongko.
Dapil III : Jatinom, Karanganom, Polanharjo, Tulung.
Dapil IV : Delanggu, Ceper, Juwiring, Wonosari.
Dapil V : Pedan, Trucuk, Karangdowo, Bayat, Cawas.
2
B. Profil KPU Kabupaten Klaten
1. Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis KPU Kabupaten Klaten
a. Visi
Menjadi penyelenggara pemilihan umum yang mandiri, profesional, dan
berintegritas untuk terwujudnya pemilu yang LUBER dan JURDIL.
b. Misi
1) Membangun sumber daya manusia (SDM) yang kompeten sebagai upaya
menciptakan penyelenggara pemilu yang profesional;
2) Menyusun regulasi di bidang pemilu yang memberikan kepastian hukum,
progresif, dan partisipatif;
3) Meningkatkan kualitas pelayanan Pemilu, khususnya untuk para pemangku
kepentingan dan umumnya untuk seluruh masyarakat;
4) Meningkatkan partisipasi dan kualitas pemilih melalui sosialisasi dan
pendidikan pemilihyang berkelanjutan;
5) Memperkuat kedudukan organisasi dalam ketatanegaraan;
6) Meningkatkan integritas penyelenggara pemilu dengan memberikan
pemahaman secara intensif dan komprehensif khususnya mengenai kode etik
penyelenggara pemilu;
7) Mewujudkan penyelenggara pemilu yang efektif dan efisien, transparan,
akuntabel,serta aksesable.
c. Tujuan
1) Terwujudnya lembaga KPU yang memiliki integritas,kompetensi, kredibilitas,
dan kapabilitas dalam menyelenggarakan pemilu;
2) Terselenggaranya pemilu sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
3) Meningkatnya partisipasi politik masyarakat dalam pelaksanaan demokrasi di
Indonesia;
4) Meningkatnya kesadaran masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemilu;
5) Terselenggaranya pemilu yang efektif dan efisien, transparan, akuntabel, dan
aksesable.
d. Sasaran Strategis
1) Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan pemilu, dengan indikator kinerja
sasaran strategis sebagai berikut:
a) Persentase partisipasi pemilih dalam pemilu;
b) Persentasepartisipasi pemilih perempuan dalam pemilu;
c) Persentase pemilih disabilitas yang terdaftar dalam DPT yang
menggunakan hak pilihnya;
d) Persentase pemilih yang berhak memilih tetapi tidak masuk dalam daftar
pemilih;
e) Persentase KPPS yang telah menerima perlengkapan pemungutan dan
penghitungan suara paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara
tepat jumlah dan kualitas.
2. Meningkatnya Kapasitas Penyelenggara Pemilu, dengan indikator kinerja
sasaran strategis sebagai berikut:
a. Persentase terpenuhinya jumlah pegawai organik kesekretariatan KPU;
b. Persentase ketepatan waktu penyelesaian administrasi kepegawaian;
c. Persentase pelanggaran kode etik terhadap penyelenggara pemilu;
d. Opini BPK atas LHP;
e. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi partai politik pasca Pemilu;
f. Persentase ketepatan waktu dalam verifikasi pencalonan Presiden dan
WakilPresiden,Gubernur,Bupati,danWalikota.
3
3. Meningkatnya Kualitas Regulasi Kepemiluan, dengan indikator kinerja
sasaran strategis sebagai berikut:
a. Persentase partisipasi pemangku kepentingan dalam penyusunan regulasi;
b. Persenta sesengketa hukum yang dimenangkan oleh KPU .
Penyelenggaraan pemilihan umum yang berkualitas diperlukan sebagai sarana untuk
mewujudkan kedaulatan rakyat dalam pemerintahan negara yang demokratis
berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945. Untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilihan umum yang
dapat menjamin pelaksanaan hak politik masyarakat dibutuhkan penyelenggara
pemilihan umum yang profesional serta mempunyai integritas, kapabilitas, dan
akuntabilitas. KPU adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat
nasional, tetap dan mandiri yang mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban
menyelenggarakan Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD dan DPRD, Pemilihan
Umum Presiden dan Wakil Presiden dan Pemilihan Gubernur dan Bupati/Walikota.
Sedangkan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota adalah lembaga
penyelenggara pemilu di provinsi dan kabupaten/kota.
4. Prinsip-Prinsip Dasar Kode Etik Penyelenggara Pemilu
Untuk mewujudkan Komisi Pemilihan Umum sebagai lembaga penyelenggara
pemilu yang memiliki integritas dan kredibilitas dengan berpedoman kepada asas
mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara pemilu, kepentingan
umum, keterbukaan,proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan
efektivitas.
KPU sebagai lembaga penyelenggara pemilu wajib mematuhi prinsip-prinsip dasar
kode etik penyelenggara pemilu, yaitu:
a. Menggunakan kewenangan berdasarkan hukum;
Prinsip dasar kode etik menggunakan kewenangan berdasarkan hukum
dilaksanakan dengan:
1) melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu yang secara
tegas diperintahkan oleh peraturan perundangan-undangan;
2) melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu sesuai dengan
yang didelegasikan atau sesuai dengan yurisdiksiotoritasnya;
3) melakukan tindakan dalam rangka penyelenggaraan pemilu mengikuti
prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan
4) menjamin pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan
dengan pemilu, sepenuhnya diterapkan secara tidak berpihak dan adil.
b. Bersikap dan bertindak nonpartisan dan imparsial;
Prinsip dasar kode etik bersikap dan bertindak nonpartisanserta imparsial
dilaksanakan dengan:
1) bertindak netral dan tidak memihak di dalam penyikapan yang berkaitan
denganpartai politik, calon dan pemilih;
2) bersikap netral dan tidak memihak terhadap media massa;
3) bersikap independen dan nonpartisan terhadap partai politik, calon, aktor
politik, atau kecenderungan politik tertentu;
4) bertindak konsekuen, adil, dan memiliki pertimbangan yang matang;
5) setiap partai politik peserta Pemilu, calon pemilih, dan pihak lain yang
terlibatdalam proses Pemilu diperlakukan secara adil dan jujur, dengan
mempertimbangkan semua kondisi yang berlaku;
6) menolak segala sesuatu yang dapat menimbulkan pengaruh buruk terhadap
pelaksanaan tugas, dan menghindarkan diri dari intervensi pihak lain;
7) tidak terlibat dalam kegiatan pribadi yang dapat menimbulkan rasa simpati
atau antipati terhadap calon, partai politik, dan aktor politik, atau
kecenderungan politik tertentu;
4
8) tidak mengemukakan pandangan atau pernyataan yang bersifat partisan
atas masalah-masalah yang akan atau sedang menjadi isu dalam proses
pemilu;
9) tidak mempengaruhi atau melakukan komunikasi yang bersifat partisan
dengan pemilih;
10) tidak memakai, membawa, atau mengenakan simbol, lambang atau atribut
yang secara jelas menunjukkan sikap partisan kepada partai atau peserta
Pemilu atau pemilih;
11) tidak memberitahukan pilihan politiknya kepada orang lain dan tidak
menanyakan pilihan politik orang lain;
12) tidak mengemukakan pernyataan terbuka kepada umum berupa serangan
pribadi terhadap pejabat, politisi ataupun peserta pemilu;
13) memberitahukan kepada seseorang atau peserta pemilu selengkap dan
secermat mungkin tentang tuduhan yang diajukan atau keputusan yang
dikenakan kepadanya;
14) menjamin kesempatan yang sama bagi seseorang atau peserta pemilu yang
dituduh untuk menyampaikan pandangannya tentang kasus yang
dituduhkan atau keputusan yang dikenakan kepadanya;
15) mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan kasus tersebut
dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan bilamana keputusan
yang diambil menyangkut kepentingan yang berbeda; dan
16) melakukan tindakan secara adil dalam membuat keputusan.
c. Bertindak transparan dan akuntabel;
Prinsip dasar kode etik bertindak transparan dan akuntabel, dilaksanakan
dengan:
1) menjelaskan keputusan yang diambil berdasarkan undang-undang yang
berlaku, tata tertib, dan prosedur yang telah ditetapkan;
2) membuka akses publik mengenai informasi dan data yang berkaitan dengan
keputusan yang telah diambil sesuai dengan peraturan perundang-
undangan;
3) menata akses publik secara efektif dan masuk akal terhadap dokumen dan
informasi yang relevan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
4) mempertanggungjawabkan penerimaan dan penggunaan keuangan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan atau aturan tertentu yang
diberlakukan oleh sumber dana;
5) bersedia menjelaskan kepada publik bila terjadi penyimpangan dalam
proses kerja lembaga penyelenggara pemilu serta upaya Perbaikan;
6) melakukan konsultasi secara reguler dengan berbagai pihak yang
berkepentingan dengan seluruh proses atau hal-hal tertentu yang berkaitan
dengan pemilu;
7) menjelaskan alasan setiap penggunaan kewenangan publik;
8) memberikan penjelasan terhadap pertanyaan yang diajukan perihal
keputusan yang telah diambil tentang proses pemilu;
9) merespons kritik dan pernyataan publik secara arif dan bijaksana;
10) membangun sistem yang memungkinkan peserta pemilu memiliki akses
sesegera mungkin terhadap semua informasi, dokumen, dan data baku yang
digunakan dalam proses pemilu; dan
11) bersikap terbuka, terus terang, dan bekerja sama dengan lembaga
pengawasanyang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan.
d. Melayani pemilih menggunakan hak pilihnya;
Prinsip dasar kode etik melayani pemilih menggunakan hak pilihnya,
dilaksanakan dengan:
1) memberi informasi dan pendidikan pemilih yang mencerahkan pikiran
dankesadaran pemilih;
5
2) memastikan bahwa pemilih memahami secara tepat langkah dan proses
pemilu;
3) membuka akses yang lebih luas bagi pemilih untuk berpartisipasi dalam
proses penyelenggaraan Pemilu;
4) melakukan segala upaya yang dibenarkan peraturan perundangan-undangan
untuk memungkinkan setiap penduduk yang berhak memilih terdaftar
sebagaipemilih;
5) menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemilih untuk memberikan
suaranya;
6) memastikan setiap kemungkinan untuk menyediakan segala langkah yang
mungkin dilaksanakan bagi pemilih yang membutuhkan perlakuan khusus,
seperti penyandang cacat, buta huruf, lanjut usia, dan pemilih yang karena
tugasnya tidak dapat memberikan suara pada hari pemungutan suara, untuk
tidak hanya terdaftar sebagai pemilih tetapi juga menggunakan hak pilih.
e. Tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan;
Prinsip dasar kode etik tidak melibatkan diri dalam konflik kepentingan,
dilaksanakan dengan:
1) wajib mengumumkan adanya hubungan atau keterkaitan pribadi yang dapat
memberi peluang bagi situasi konflik kepentingan dalam melaksanakan
tugas sebagai penyelenggara pemilu;
2) menjamin agar tidak ada penyelenggara pemilu yang menjadi penentu
keputusan yang menyangkut kepentingan sendiri secara langsung ataupun
tidak langsung;
3) tidak menerima hadiah dalam bentuk apapun dari peserta pemilu, calon,
perusahaan/pengusaha atau individu yang dapat menarik keuntungan dari
keputusan lembaga penyelenggara pemilu; dan
4) tidak terlibat dalam setiap bentuk kegiatan yang resmi ataupun tidak resmi
termasuk kegiatan pribadi, yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.
f. Bertindak profesional
Prinsip dasar kode etik bertindak profesional, dilaksanakan dengan:
1) menjamin kualitas pelayanan kepada pemilih dan peserta pemilu sesuai
dengan standar profesional administrasi penyelenggara pemilu;
2) bertindak berdasarkan prosedur standar dan substansi profesi administrasi
pemiluyang mutakhir;
3) menghindarkan diri dari kegiatan merencanakan dan menggunakan
anggaran yang berakibat pemborosan dana publik;
4) memperlakukan pekerjaan sebagai panggilan profesi;
5) melaksanakan tugas sebagai penyelenggara pemilu dengan komitmen
tinggi;
6) menggunakan waktu secara efisien sesuai dengan alokasi waktu yang telah
ditetapkan oleh organisasi penyelenggara Pemilu; dan
7) tidak melalaikan pelaksanaan tugas yang diatur dalam struktur organisasi
penyelenggara pemilu.
g. Administrasi pemilu yang akurat
Prinsip dasar kode etik administrasi pemilu yang akurat, dilaksanakan dengan:
1) memastikan bahwa seluruh informasi yang disampaikan kepada public
berdasarkan fakta;
2) memastikan bahwa informasi dikumpulkan, di susun, dan dipublikasikan
dengan cara yang sistematis, jelas, dan tidak rancu;
3) memberikan informasi mengenai pemilu kepada publik secara lengkap,
rinci, dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
4) memberitahu publik perihal bagian tertentu dari suatu informasi yang
belum sepenuhnya dapat diandalkan atau masih berupa laporan sementara.
6
Secara umum, seluruh tahapan serta kinerja di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Klaten pada periode tahun 2017 dapat berjalan lancar, masalah-masalah yang timbul
sebagai perkembangan dinamika dalam setiap penyelenggaraan kegiatan dapat
diselesaikan secara baik dengan mengedepankan langkah koordinasi secara internal
maupun dengan semua pihak terkait. Bagi instansi setiap selesai melaksanakan
kegiatan mempunyai kewajiban membuat laporan pertanggungjawaban tentang
pelaksanaan kegiatan, hal itu pun berlaku bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Klaten. Agar setiap kegiatan yang diselenggarakan dapat berdaya dan berhasil guna,
transparan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten selalu berupaya menjalin
komunikasi, koordinasi dengan semua pihak yang terkait sehingga semua kegiatan
dapat terlaksana dengan baik, transparan dan akuntabel.
5. Maksud dan Tujuan
Berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah, maka KPU juga wajib untuk menyusunan laporan pelaksanaan
kegiatanKPU sebagai laporan pelaksanaan dari visi, misi, tujuan, dan sasaran dalam
perencanaan strategis yang telah ditetapkan. Laporan ini menggambarkan tingkat
pencapaian kinerja, keberhasilan dan/atau kendala di dalam melaksanakan tugas pokok
dan fungsi sesuai dengan visi dan misi KPU. Selanjutnya berkaitan dengan
perkembangan masalah dan dinamika masyarakat yang dihadapi, tentu ada beberapa
penyesuaian program-program. Namun demikian sasaran, tujuan, misi maupun visi
yang diemban tetap harus mengacu kepada dokumen perencanaan KPU.
Penyusunan laporan kegiatan ini juga merupakan salah satu perwujudan tekad untuk
senantiasa bersungguh-sungguh mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan negara
dan pembangunan yang didasarkan pada prinsip-prinsip “good governance”.
Mendokumentasikan Laporan Kegiatan KPU Kabupaten Klaten Tahun 2017 dalam
bentuk buku menjadi penting dilakukan dengan tujuan agar pokok-pokok kegiatan
di tahun 2017 dapat disebarkan dan dibaca dengan lebih baik oleh berbagai
kalangan di masyarakat, khususnya di Kabupaten Klaten, yang berkepentingan
dan/atau peduli tentang persoalan pemilihan umum.
6. Arah Kebijakan Dan Strategi Nasional
a. Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik
1 ) Meningkatkan peran kelembagaan demokrasi dan mendorong kemitraan
lebih kuat antara Pemerintah, swasta dan masyarakat sipil yang akan
ditempuh dengan strategi:
a) Pengembangan kebijakan kepemiluan yang demokratis termasuk
yang terkait dengan pembiayaan kampanye Pemilu dan pengawasan
Pemilu yang partisipatif;
b) Pengaturan yang mendorong netralitas birokrasi melalui sanksiyang
lebih keras;
c) Penyelenggaraan Pemilu 2019 yang aman, damai, jujur, adil dan
demokratis;
d) Peningkatan kapasitas lembaga penyelenggara Pemilu;
e) Fasilitasi peningkatan peranParpol;
f) Penguatan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan untuk
keberlanjutan perannya dalam mendorong proses demokratisasi;
g) Penguatan koordinasi pemantapan pelaksanaan demokrasi pada
lembaga pemerintah;
h) Penguatan kerja sama masyarakat politik, sipil, serta ekonomi, dan
media dalam mendorong proses demokratisasi;
i) Pembentukan lembaga riset kepemiluan sebagai bagian dari lembaga
penyelenggara Pemilu yang dapat melaksanakan fungsi pengkajian,
pendidikan kepemiluan dan pengawasan partisipatif, dan fasilitasi
7
dialog;
2) Memperbaiki perundang-undangan bidang politik,yang ditempuh melalui
strategi sebagai berikut:
a) Perubahan Undang-Undang Pemilu yang dapat memberikan
pembatasan pengeluaran partai bagi kepentingan Pemilu;
b) Perubahan Undang-Undang Parpol untuk mendorong pelembagaan
partai politik dengan memperkuat sistem kaderisasi, rekrutmen,
pengelolaan keuangan partai, pengaturan pembiayaan partai politik
melalui APBN/APBD untuk membangun Parpol sebagai perangkat
dasar bangunan demokrasi;
c) Pelaksanaan pengkajian yang terkait dengan sistem kepemiluan,
sistem kepartaian, dan sistem presidensial.
b. Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja Pemerintahan
1. Penyempurnaan sistem manajemen dan pelaporan kinerja instansi
pemerintah secara terintegrasi, kredibel, dan dapat diakses publik yang
akan ditempuh melalui strategi antara lain:
1) penguatan kebijakan Sistem Pengawasan Intern Pemerintah(SPIP);
2) penguatanpengawasan terhadapkinerja pembangunan nasional;
pemantapan implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah (SAKIP) pada seluruh instansi pusat dan daerah.
2. Penerapan e-government untuk mendukung bisnis proses pemerintahan
dan pembangunan yang sederhana, efisiendan transparan, dan terintegrasi
yang dilaksanakan melalui strategi, antaralain:
1) penguatan kebijakan e-government yang mengatur kelembagaan e-
government;
2) penguatan sistem dan infrastruktur e-government yang terintegrasi;
3 ) penyempurnaan/penguatan sistem pengadaan secara elektronik serta
pengembangan sistem katalog elektronik; dan
4) penguatan sistem kearsipan berbasis teknologi informasi;
3. Penerapan open government merupakan upaya untuk mendukung
terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang terbuka, partisipatif dan
akuntabel dalam penyusunan kebijakan publik, serta pengawasan terhadap
penyelenggaraan negara dan Pemerintahan. Strategi pelaksanaannya
ditempuh antara lain:
1 ) Pembentukan Pejabat Pengelola Informasidan Dokumentasi (PPID)
pada setiap badan publik negara;
2) peningkatan kesadaran masyarakat tentang keterbukaan informasi
publik;
3) publikasi semua proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan
anggaran ke dalam website masing-masing K/L/D/I;
4) penyediaan ruang partisipasi publik dalam menyusun dan mengawasi
pelaksanaan kebijakan publik;
5) pengembangan sistem publikasi informasi proaktif dan interaktif
yang dapat diakses publik;
6) diterbitkannya Standard Operating Procedure (SOP) layanan publik;
7) pengelolaanSistem dan Jaringan Informasi Kearsipan Nasional;
penguatan lembaga pengarsipan karya fotografi Indonesia.
c. Penyempurnaan dan peningkatan kualitas reformasi birokrasi nasional (RBN)
1) Restrukturisasi kelembagaan birokrasi Pemerintah agar efektif, efisien,
dan sinergis,yang ditempuh melalui strategi:
a) Penyempurnaan desain kelembagaan pemerintah;
b) penataan kelembagaan internal Pemerintah pusat dan daerah yang
mencakup evaluasi/audit organisasi, penataan tugas, fungsi dan
kewenangan, penyederhanaan struktur secara vertikal dan/atau
horizontal; dan
8
c) penguatan sinergisitas antar lembaga, di pusat maupun daerah;
2) Penguatan kapasitas pengelolaan reformasi birokrasi nasional yang
ditempuh dengan strategi antara lain:
a ) Penguatan kelembagaan dan tata kelola pengelolaan RBN;
b) penataan regulasi dan kebijakan di bidang aparatur negara;
c) perluasan dan fasilitasi pelaksanaan RB;
d) penyempurnaan sistem evaluasi pelaksanaan RBN;
3) Penerapan manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN) yang transparan,
kompetitif, dan berbasis merit yang dilaksanakan melalui strategi
antaralain:
a) penetapan formasi dan pengadaan CPNS dilakukan dengan sangat
selektif sesuai prioritas;
b) penerapan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai yang transparan,
kompetitif, berbasis teknologi informasi dan komunikasi (TIK);
c) penguatan sistem dan kualitas penyelenggaraan Diklat;
d) penerapan sistem promosi secara terbuka, kompetitif, dan berbasis
kompetensi didukung oleh makin efektifnya pengawasan oleh Komisi
Aparatur Sipil Negara (KASN);
e) penerapan sistem manajemen kinerja pegawai; dan
f) penguatan sistem informasi kepegawaian nasional;
4) Peningkatan kualitas pelayanan publik yang ditempuh melaluistrategi,
antara lain:
a) Memastikan implementasi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik secara konsisten;
b) mendorong inovasi pelayanan publik;
c) peningkatan partisipasi masyarakat dalam pelayanan publik;
d) penguatan kapasitas dan efektivitas pengawasan pelayanan publik.
7. Struktur Organisasi, Uraian Tugas, dan Pejabat Struktural Sekretariat KPU
Kabupaten Klaten
a. Struktur Organisasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
Penamaan dan Pembagian Divisi KPU Kabupaten Klaten, adalah:
A. Divisi Keuangan, Umum dan Logistik
Ketua : Kartika Sari Handayani, SE
Wakil Ketua : Siti Farida
B. Divisi Teknis Ketua : Joko Hadi Siswanto
Wakil Ketua : Muhammad Ismail, SE
KETUA
ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA
SEKRETARIS
KASUBBAG
PROGRAM
DAN DATA
KASUBBAG
TEKNIS
PEMILU DAN
HUPMAS
KASUBBAG
HUKUM
KASUBBAG
UMUM
9
C. Divisi Perencanaan dan Data
Ketua : H. Muhammad Ismail, SE
Wakil Ketua : Kartika Sari Handayani, SE
D. Divisi Hukum
Ketua : Siti Farida
Wakil Ketua : Muhammad Ansori, S.Pd.I
E. Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat
Ketua : Muhammad Ansori, S.Pd.I
Wakil Ketua : Joko Hadi Siswanto
b. Tugas KPU Kabupaten Klaten:
1) Divisi Umum, Keuangan, dan logistik bertugas terkait dengan kebijakan
administrasi perkantoran, kearsipan, protokol dan persidangan, pengelolaan
dan pelaporan Barang Milik Negara, kerumahtanggaan kantor, keamanan,
pelaksanaan pertanggungjawaban dan pelaporan keuangan, logistik, dan
pengadaan barang dan jasa;
2) Divisi Teknis bertugas terkait dengan kebijakan penentuan daerah pemilihan
dan alokasi kursi, pencalonan, pemungutan penghitungan dan rekapitulasi
suara serta penetapan hasil pemilu, dan pergantian antar waktu DPRD;
3) Divisi Perencanaan dan Data bertugas terkait dengan kebijakan
penyusunan program dan anggaran, Pemutakhiran data pemilih, sistem
informasi yang berkaitan dengan tahapan pemilihan, pengelolaan jaringan
IT, scan hasil pemilu, pelaporan dan evaluasi tahapan pemilu;
4) Divisi Hukum bertugas terkait dengan kebijakan pembuatan rancangan
keputusan, verifikasi partai politik, verifikasi DPD, pelaporan dana
kampanye, telaah hukum, advokasi hukum, sengketa pemilu, dokumentasi
hukum, dan pengawasan/pengendalian internal;
5) Divisi SDM dan Partisipasi Masyarakat bertugas terkait dengan kebijakan
administrasi dan rekruitmen kepegawaian, rekruitmen dan PAW anggota
KPU dan Badan Ad-hock, diklat dan pengembangan SDM, pengembangan
budaya kerja organisasi, penegakan disiplin organisasi, kampanye,
sosialisasi, publikasi dan kehumasan, partisipasi masyarakat dan pendidikan
pemilih, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
c. Pejabat Struktural Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
1) Nama dan Jabatan Struktural Sekretariat KPU Kabupaten Klaten
NO N A M A JENIS
KELAMIN J A B A T A N
1. Thomas Sunarno, S.H. Laki - laki Sekretaris
2. Dra. Eka Susilawati,
M.Si.
Perempuan Kepala Sub Bagian Program
dan Data
3. Yuyun Sri AP, S.STP,
M.Si.
Laki-laki Kepala Sub Bagian Teknis
Penyelenggaraan dan
Hubungan Partisipasi
Masyarakat
4. Dra. Wahyu Agustini,
M.Si.
Perempuan Kepala Sub Bagian Hukum
5. Tatiek Sri Haryatie,
S.Sos.
Perempuan Kepala Sub Bagian Umum
10
2) Data Pegawai KPU Kabupaten Klaten Menurut Pendidikan Formal
NO PENDIDIKAN FORMAL JML RINCIAN
Lk Pr
1 S-2 3 1 2
2 S-1 10 6 4
3 D-III 1 1 -
4 SMA 2 2 -
5 SMP 1 1 -
Jumlah (s/d Desember 2017) 17 11 6
3) Data Pegawai Kontrak KPU Kabupaten Klaten Menurut Pendidikan Formal
N
O PENDIDIKAN FORMAL JML
RINCIAN
Lk Pr
1 S-1 2 1 1
2 D-III 1 1 -
3 SMA 2 2 -
4 SMP 1 1 -
Jumlah (s/d Desember 2017) 6 5 1
C. Gambaran Umum PPID KPU Kabupaten Klaten
Keterbukaan informasi publik menjadi salah satu indikator dalam mewujudkan tata
kelola pemerintahan yang baik (good governance) yang yang transparan dan akuntabel.
Aura positif demokrasi telah menghiasi kehidupan politik Indonesia sejak bergulirnya
reformasi pada Mei 1998, yang berimplikasi pada tumbuhnya keinginan untuk
mewujudkan iklim demokrasi yang lebih baik di Indonesia. Indonesia adalah negara
yang sangat menjunjung tinggi demokrasi, dilain pihak realitas demokrasi yang hanya
dijadikan sebuah jargon, cita-cita maupun kenyataan, semakin berkembangnya
kesadaran masyarakat, proses demokratisasi di Indonesia beranjak dari demokrasi semu
menjadi demokrasi yang hakiki baik secara prosedural maupun substansial.
Kebebasan dan keterbukaan tentu merupakan salah satu langkah perubahan yang
diharapkan banyak pihak,terutama dalam iklim demokrasi yang ditandai dengan adanya
kebebasan berkehandak, berserikat, berkumpul dan keterbukaan dalam pelbagai
informasi publik selama tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.
Mendasari hal tersebut, kebebasan informasi diharapkan menjadi salah satu semangat
demokratisasi yang menawarkan kebebasan sekaligus tanggung jawab secara bersamaan.
Kebebasan informasi, di satu sisi harus mendorong akses publik terhadap informasi
secara luas. Sementara di sisi yang lain, kebebasan informasi juga sekaligus dapat
membantu memberikan pilihan langkah yang jelas bagi pemerintah dalam mengambil
suatu kebijakan secara strategis.
Arus besar demokratisasi pada kenyataannya memperoleh sambutan baik, yang menjadi
bukti terjadinya kontekstualisasi demokratisasi yang mempertemukan prinsip demokrasi
universal dengan nilai-nilai kultural yang lokal. Pada kenyataannya, tidak ada
satukebijaksanaan manapun yang menolak jika kesetaraan, toleransi,
kebebasanmengemukakan pendapat, kebebasan memperoleh informasi dan keadilan
adalah prinsip-prinsip yang selalu harus ditegakkan.
Salah satu asas dalam penyelenggaraan negara dalam rangka menciptakan tata kelola
pemerintahan yang baik (good governance) adalah asas keterbukaan sebagaimana
tertuang dalam Pasal 3 UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaran Negara
yangBersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Keterbukaan dalam
hal ini dimaknai sebagai wujud transparansi penyelenggaraan negara terhadap
masyarakat, khususnya terkait dengan segala informasi berkaitan dengan pelaksanaan
pemerintahan.
11
Keterbukaan informasi sebagai perwujudan kebebasan memperoleh informasi
dijamindalam UUD 45 pasal 28F. Untuk menunjang asas keterbukaan tersebut, maka
lahirlah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
sebagai sarana mengoptimalkan pengawasan publik terhadap penyelenggaraan negara
dalam rangka mewujudkan demokrasi bangsa di era reformasi.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga negara yang dibentuk berdasarkan
acuan dasar dalam UUD 45 pasal 22E ayat (5) juga memiliki kewajiban untuk
memperluas akses informasi kepada masyarakat sebagai perwujudan akuntabilitas
lembaga secara berjenjang dari KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota. Hal ini sesuai
dengan serta PKPU Nomor 1 tahun 2015, secara berjenjang KPU RI memberikan arahan
untuk membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang menjadi
garda terdepan dalam pelayanan informasi kepada publik. Ditunjang dengan serangkaian
kegiatan telah dilakukan dalam rangka mempersiapkan terbentuknya PPID dilingkungan
KPU, KPU Provinsi dan KPU Kab/Kota.
Dengan acuan UU No 14 tahun 2008, tentang keterbukaan Informasi Publik dan juga
Peraturan KPU No. 1 tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, PPID KPU Kabupaten Klaten melaksanakan
kegiatan pelayanan informasi. Hal ini dilakukan karena KPU Kabupaten Klatenmenilai
bahwa PPID merupaakan wujud tanggung jawab institusi dalam menjamin kebebasan
memperoleh informasi dan juga perwujudan akuntabilitas lembaga dalam rangka
penerapan Good Governance.
Standar Operasional Prosedur (SOP) pelayanan dalam pelaksanaan tugas PPID KPU
Kabupaten Klaten mengacu pada standar layanan yang termuat dalam UU No 14 Tahun
2008 tentang KIP dan Peraturan KPU No 1 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan dan
Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum dengan format
formulir pelayanan disadur dari formulir pelayanan informasi publik yang digunakan
oleh Pusat pelayanan Informasi Publik KPU RI.Dengan mengacu pada SOP tersebut,
PPID KPU Kabupaten Klaten melaksanakan tugas melayani masyarakat untuk
memperoleh informasi publik di KPU Kabupaten Klaten.
Sebagaimana diketahui bahwa Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,
disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan
dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan
penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta
informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. PPID KPU Kabupaten
Klatentelah menyusun Daftar Informasi Publik (DIP) serta telah melakukan pelayanan
baik permintaan informasi secara langsung maupun melalui website.
D. Gambartan Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik
Implementasi dari Pasal 13 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 dan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor 1 Tahun 2015 tersebut, KPU Kabupaten
Klaten telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) yang
tertuang dalam Surat Keputusan KPU Kabupaten Klaten Nomor 19/Kpts/KPU -
Kab/012.329461/2015 tanggal 1 Juni 2015 tentang Struktur Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi KPU Kabupaten Klaten.
Adapun gambara terkait Pelaksanaan PPID di KPU Kabupaten Klaten adalah sebagai
berikut:
1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Pelayanan Informasi Publik
Dalam rangka memberikan pelayanan kepada publik, PPID KPU Kabupaten Klaten
menggunakan ruangan Media Center, mengingat keterbatasan ruangan yang tersedia
12
di kantor KPU Kabupaten Klaten. Fasilitas standar yang dimiliki PPID KPU
Kabupaten Klaten sudah cukup memadai untuk melaksanakan tugas pelayanan yaitu
adanya tempat menerima masyarakat pemohon informasi, formulir untuk pelayanan
informasi publik serta fasilitas free akses internet(free wifi) bagi masyarakat yang
membutuhkan informasi melalui internet.
Dalam upaya memenuhi kebutuhan informasi publik yang dihasilkan oleh KPU
Kabupaten Klaten, selain dapat datang langsung, telepon/fax atau melalui e-mail,
juga dilakukan dengan melakukan penyediaan informasi melalui website dengan
alamat www.kpuklatenkab.go.id
Selain melaui media online, pelayanan publikjuga dilakukan secara langsung di
ruang PPID. Sedangkan fasilitas yang dimiliki PPID KPU Kabupaten berupa:
a. Ruang PPID seluas: 8m x 2m yang bisa langsung terakses dengan Griya Pintar
Pemilu;
b. Meja dan Kursi pelayanan;
c. Formulir;
d. Rak Buku;
e. Buku registrasi pengunjung;
f. Buku rekapitulasi permohonan Informasi;
g. Buku, CD, dan dokumen lain terkait penyelenggaraan Pemilu dari masa ke
masa;
h. Papan Pengelola PPID;
i. Ruangan belum maksimal karena selain keterbatasan bangunan juga
direncanakan pada tahun anggaran 2018 kantor KPU Kabupaten Klaten akan
berpindah tempat.
Giat lain yang dilakukan oleh PPID KPU Kabupaten Klaten, selain beberapa
kegiatan diatas, adalah menyediakan pelayanan pers dan media sebagai release serta
pusat informasi yang dibutuhkan media melalui Media Centre serta pengembangan
kehumasan Pemilu melalui perintisan Griya Pintar Pemilu.
2. Tugas dan Fungsi PPID KPU Kabupaten Klaten
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah Pejabat yang
bertugas dan bertanggungjawab melakukan pengelolaan dan pelayanan informasi
yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau
pelayanan informasi publik.
PPID memiliki tugas, diantaranya untuk merencanakan, mengorganisasi,
melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan
pelayanan informasi di badan publik. Sedangkan fungsi dari PPID adalah
penghimpunan, penataan dan penyimpanan informasi publik dari seluruh unit kerja
di KPU Kabupaten Klaten
3. Sumber Daya Manusia (SDM) PPID KPU Kabupaten Klaten
Pelayanan informasi publik di PPID KPU Kabupaten Klaten melibatkan seluruh
sumber daya manusia yang ada di Kantor KPU Kabupaten Klaten. Petugas layanan
tersebut bertugas setiap hari secara sinergi untuk memberikan layanan informasi
kepada pemohon informasi. Petugas layanan informasi memberikan layanan
informasi setiap hari kerja :
a. Hari Senin sampai dengan Kamis pukul 08.00-16.00 WIB (istirahat pukul
12.00-13.00), serta
b. Hari Jumat pukul 08.00-16.30 (Istirahat pukul 11.00-13.00)
13
Ketersediaan sumberdaya manusia (SDM) dalam pelayanan informasi oleh PPID
KPU Kabupaten Klaten dirasa cukup dengan tenaga Desk pelayanan yang mengerti
pola pelayanan standar dan pengetahuan yang cukup mengenai tugas pelayanan di
PPID.
Secara khusus penanganan pelayanan informasi publik di KPU Kabupaten Klaten
secara spesifik dilakukan oleh pejabat pengelola PPID dibawah pengawasan Divisi
SDM, Sosialisasi dan Pendidikan Pemilih, Sekretaris serta Kasubag Teknis dan
Hupmas.
Berikut adalah Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi KPU
Kabupaten Klaten:
STRUKTUR
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID)
KPU KABUPATEN KLATEN
4. Anggaran Pelayanan
Pengelolaan pelayanan Informasi Publik KPU Kabupaten Klaten pada tahun 2018
didukung dengan anggaran yang dialokasikan pada DIPA KPU Kabupaten Klaten
Tahun 2018. Pelayanan yang diberikan kepada pemohon informasi selama ini tidak
terkendala oleh biaya karena pada prinsipnya pemohon informasi dapat diberikan
informasi hardcopy dengan fotocopy sendiri dan soft copy dengan menggunakan
media penyimpan yang dibawa sendiri oleh pemohon, juga pemberian informasi
melalui alamat email yang dimiliki pemohon.
E. Rincian Pelayanan Informasi Publik
PPID KPU Kabupaten Klaten memberikan pelayanan informasi yang dilakukan setiap
hari kerja dari Hari Senin s/d Jumat (dengan satu jam ISHOMA), dengan waktu efektif
setiap hari 7 Jam dan seminggu 35 jam. Meskipun jam kerja layanan informasi dibatasi
jam, namun di luar jam kerja tersebut masih dimungkinkan bagi permohonan informasi
untuk menggunakan haknya dan itu biasanya dilakukan dengan menggunakan berbagai
sarana komunikasi yang ada tanpa harus secara fisik mendatangi PPID KPU Kabupaten
Klaten. Adapun rekapitulasi pelayanan informasi publik selama 2018adalah:
TIM PERTIMBANGAN
Keterangan : : Instruksi : Koordinasi : Tanggung Jawab
TIM
PENGHUBUNG
DESK PELAYANAN
INFORMASI
PEMBINA PPID
ATASAN PPID
PPID
14
Rekapitulasi Pelayanan Informasi Publik
KPU Kabupaten Klaten
Tahun 2017
NO TGL NAMA/PEMOHON ALAMAT PEKERJAAN/
INSTANSI
INFORMASI
YANG
DIMINTA
KET
1 2 3 4 5
1 02-Jan Marwan Tujiarto Temuwangi, Pedan,
Klaten Kepala Desa
Mekanisme
pengisian jabatan
Wakil Bupati
setelah Pilkada.
dipenuhi
2 05-Jan Val Bambang Setyawan
Perumahan
Glodogan, Klaten
Selatan, Klaten
Pensiunan PNS
Mekanisme
pengisian jabatan
Wakil Bupati
setelah Pilkada.
dipenuhi
3 12-Jan Aris Widiharto, SE Borangan,
Manisrenggo, Klaten
Anggota DPRD
Klaten
Perolehan suara
Pemilu Legislatif dipenuhi
4 10-Jan Y. Tri Nugroho Bakung, Jogonalan,
Klaten Swasta
Mekanisme
pengisian jabatan
Wakil Bupati
setelah Pilkada.
dipenuhi
5 04-Feb NUR HALIMAH Klaten Ibu rumah tangga
Persyaratan
Mendaftar
Komisioner KPU
Klaten
dipenuhi
6 06-Feb MAHASISWA HUKUM
UII
Jalan Taman Siswa
No. 158,
Mergangsan,
Wirogunan,
Yogyakarta, Kota
Yogyakarta, 55151
Mahasiswa Hasil pemilu
2015 dipenuhi
7 08-Feb PARTAI GOLKAR
Jl. Dr. Suradji
Tirtonegoro KM. 04
Klaten Selatan Klaten
Anggota Partai
Golkar
Permintaan Data
Perolehan Suara dipenuhi
8 14-Feb SDIT MUH AN NAJAH
Jl. Masjid Besar
No.23, Jatinom,
Kabupaten Klaten,
Jawa Tengah 57481
Instansi
Pendidikan
Permohonan
Narasumber dipenuhi
9 28-Feb LPPSDM LPPSDM Klaten Instansi
Pemerintah
Permohonan
Narasumber dipenuhi
10 Maret Yeni Klaten Masyarakat
Informasi
mengenai
pendidikan
pemilih
dipenuhi
11 Maret Minardi NU Klaten Anggota NU
Informasi
mengenai
pendidikan
pemilih
dipenuhi
12 Maret Ani Kemalang Panitia Pilkades
Informasi
tentang Logistik
pemilu (kotak &
bilik)
dipenuhi
13 Maret Marsono Klaten Panitia Pilkades
Informasi
tentang Logistik
pemilu (kotak &
bilik)
dipenuhi
14 Maret Wiwik Elshinta Penyiar Radio Tahapan Pilgub dipenuhi
15 04-Apr BPS
Jl. Merapi No.6,
Gayamprit, Klaten
Sel., Kabupaten
Klaten, Jawa Tengah
57424
PNS
Survei Politik
dan Keamanan
Tahun 2017
dipenuhi
16 04-Apr Nanang Mardoyo Jalan Perintis
Kemerdekaan No. 1 PNS DPT Pilbup 2015 dipenuhi
15
NO TGL NAMA/PEMOHON ALAMAT PEKERJAAN/
INSTANSI
INFORMASI
YANG
DIMINTA
KET
1 2 3 4 5
17 26-Apr SERUNI Klaten Pengurus Ormas
Perempuan
Permohonan
Narasumber dipenuhi
18 08-May Ir. Cahya Dwi Setyanta Jl. Pemuda PNS DRH PLH
Bupati Klaten dipenuhi
19 12-May Bambang Suteja
Desa Kiringan,
Kecamatan Tulung,
Kabupaten Klaten.
Panitia Pilkades
Permohonan
Data Pemilih
Pilkada Serentak
2015
dipenuhi
20 16-May Julius Dwijo Purnomo Kraguman Swasta
Informasi
mengenai
pencalonan
anggota DPD
dipenuhi
21 17-May Josep Riyanto
Jl Perintis
Kemerdekaan
Watugong Smg
TNI AD Data Pileg 2014 dipenuhi
22 18-May Tri Hasto Ds. Birit RT01/01
Wedi Perangkat Desa
Soft file DPT
Desa Birit dipenuhi
23 02-Jun Titik Haryati Jl Pemuda 296 Klaten PNS
DPT Pilbup
2015, Jumlah
Caleg 2014,
Partisipasi th
2015
dipenuhi
24 13-Jun Samono Jl. Raya Solo-Jogja
Km 30 Ceper Klaten
Anggota Partai
HANURA
BA Perolehan
Suara Partai
Hanura Pileg
2014
dipenuhi
25 11-Jul Suharso Manisrenggo SWASTA Buku UU No.15
Tahun 2011 dipenuhi
26 19-Jul Darim Wurati GG Duku 2 Ngingas
Baru
Anggota Partai
NASDEM
BA Perolehan
suara dipenuhi
27 Jul Tata Sutarya Klaten Anggota Partai
PKS
BA Perolehan
suara dipenuhi
28 10 Ags Adi H RW 05 Klaten
Tengah Swasta DPT Pilbup 2015 dipenuhi
29 Ags Partai PKB Klaten Partai BA Perolehan
suara dipenuhi
30 Ags Partai Gerindra Klaten Partai BA Perolehan
suara dipenuhi
31 Ags Abriyanto Klaten Anggota DPRD Peta Dapil dipenuhi
32 15 Ags Agus Riyanto Klaten Ketua DPRD Peta Dapil dipenuhi
33 Ags Samino Klaten Nasdem Peta Dapil dipenuhi
34 Ags Didit Agus P. Klaten Swasta Rekruitmen PPK dipenuhi
35 Ags Miftah Huda Rabbani Klaten DPRD Peta Dapil dipenuhi
36 21 Ags Demokrat Klaten Partai BA Perolehan
suara dipenuhi
37 Sept Rudi Tafi JL. Diponegoro No.
27 Klaten KPU PKPU RI 1 s/d 5 dipenuhi
16
NO TGL NAMA/PEMOHON ALAMAT PEKERJAAN/
INSTANSI
INFORMASI
YANG
DIMINTA
KET
1 2 3 4 5
38 2 Okt Julius DP Kraguman Swasta DPD dipenuhi
39 3 Okt Tri Agung Is Susiani, SE Jl. Gatot Subroto
Senayan DPR/MPR DPT Pilgub 15 dipenuhi
40 10 Okt Andi Teguh Klaten Setwan Data Pemilu dipenuhi
41 20 Okt Muchlis Sumbersari 01/10
Prawatan Jogonalan DPRD
Perolehan Suara
Pileg 2014 dipenuhi
42 10-Nov Widyanto Kalikotes Anggota Partai
PKS DPT dipenuhi
43 22-Nov Tri Joko Jl. Pemuda TNI Data Pilgub dipenuhi
44 30-Nov Sheilla Indah Sari Perum Ambarukmo Mahasiswa Data Pilgub 2013
dan 2018 dipenuhi
KPU Kabupaten Klaten telah mendapatkan penghargaan untuk tata kelola layanan
informasi publik terbaik se-Jawa Tengah dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah.
F.
F. Daftar Informasi Publik KPU Kabupaten Klaten Tahun 2017
NO JENIS INFORMASI
PEJABAT/ UNIT
/SATKER YANG
MENGUASAI
INFORMASI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMBUATAN
ATAU
PENERBITAN
INFORMASI
BENTUK
INFORMASI
YANG
TERSEDIA
KLASIFI
KASI
INFORM
ASI
JANGKA
WAKTU
PENYIM
PANAN ATAU
RETENSI
ARSIP
1 LAKIPSubbag Program
dan Data
Ketua KPU Kab
KlatenKlaten Tahun 2013
Hardcopy dan
Softcopy
Setiap
Saat5 tahun
Subbag Program
dan Data
Ketua KPU Kab
KlatenKlaten Tahun 2014
Hardcopy dan
Softcopy
Setiap
Saat5 tahun
Subbag Program
dan Data
Ketua KPU Kab
KlatenKlaten Tahun 2015
Hardcopy dan
Softcopy
Setiap
Saat5 tahun
Subbag Program
dan Data
Ketua KPU Kab
KlatenKlaten Tahun 2016
Hardcopy dan
Softcopy
Setiap
Saat5 tahun
2 Laporan KinerjaSubbag Program
dan Data
Ketua KPU Kab
KlatenKlaten Tahun 2017
Hardcopy dan
Softcopy
Setiap
Saat5 tahun
Subbag Program
dan Data
Sekretaris KPU
Kab KlatenKlaten Tahun 2017
Hardcopy dan
Softcopy
Setiap
Saat5 tahun
3 Perjanjian KinerjaSubbag Program
dan Data
Ketua KPU Kab
KlatenKlaten Tahun 2017
Hardcopy dan
SoftcopyBerkala 5 tahun
Subbag Program
dan Data
Ketua KPU Kab
KlatenKlaten Tahun 2017
Hardcopy dan
SoftcopyBerkala 5 tahun
4 RenjaSubbag Program
dan Data
Ketua KPU Kab
KlatenKlaten Tahun 2011 Softcopy
Setiap
Saat5 tahun
Subbag Program
dan Data
Ketua KPU Kab
KlatenKlaten Tahun 2012
Hardcopy dan
Softcopy
Setiap
Saat5 tahun
Subbag Program
dan Data
Ketua KPU Kab
KlatenKlaten Tahun 2013
Hardcopy dan
Softcopy
Setiap
Saat5 tahun
Subbag Program
dan Data
Ketua KPU Kab
KlatenKlaten Tahun 2014
Hardcopy dan
Softcopy
Setiap
Saat5 tahun
Subbag Program
dan Data
Ketua KPU Kab
KlatenKlaten Tahun 2015
Hardcopy dan
Softcopy
Setiap
Saat5 tahun
5 DIPASubbag Program
dan Data
Ketua KPU Kab
KlatenKlaten Tahun 2012
Hardcopy dan
Softcopy
Setiap
Saat5 tahun
Subbag Program
dan Data
Ketua KPU Kab
KlatenKlaten Tahun 2013
Hardcopy dan
Softcopy
Setiap
Saat5 tahun
Subbag Program
dan Data
Ketua KPU Kab
KlatenKlaten Tahun 2014
Hardcopy dan
Softcopy
Setiap
Saat5 tahun
Subbag Program
dan Data
Ketua KPU Kab
KlatenKlaten Tahun 2015
Hardcopy dan
Softcopy
Setiap
Saat5 tahun
Subbag Program
dan Data
Ketua KPU Kab
KlatenKlaten Tahun 2016
Hardcopy dan
Softcopy
Setiap
Saat5 tahun
6Buku Laporan
Keuangan
Subbag Program
dan Data
Sekretaris KPU
Kab KlatenKlaten Tahun 2014
Hardcopy dan
Softcopy
Setiap
Saat5 tahun
Subbag Program
dan Data
Sekretaris KPU
Kab KlatenKlaten Tahun 2015
Hardcopy dan
Softcopy
Setiap
Saat5 tahun
Subbag Program
dan Data
Sekretaris KPU
Kab KlatenKlaten Tahun 2016
Hardcopy dan
Softcopy
Setiap
Saat5 tahun
7 Rencana StrategisSubbag Program
dan Data
Ketua KPU Kab
KlatenKlaten Tahun 2015
Hardcopy dan
SoftcopyBERKALA 5 tahun
Daftar Informasi Publik KPU Kabupaten Klaten Tahun 2017 sesuai dengan Lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Klaten Nomor: 1/HK.03.1-Kpt/3310/Kab/II/2017 Tentang Penetapan Daftar Informasi Publik (DIP) Komisi
Pemilihan Umum kabupaten Klaten Tahun 2017, sebagai berikut:
DAFTAR INFORMASI PUBLIK (DIP) TAHUN 2017
KPU KABUPATEN KLATEN
JENIS RINGKASAN ISI INFORMASI
WAKTU & TEMPAT
PEMBUATAN
INFORMASI
PROGRAM & DATA
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Tahun 2012
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(LAKIP) Tahun 2013
Laporan Akuntabilitas Kineria Instansi Pemerintah
(LAKIP) Tahun 2014
Laporan Akuntabilitas Kineria Instansi Pemerintah
(LAKIP) Tahun 2015
Laporan Kinerja Ketua KPU Kabupaten Klaten
Tahun 2016
Laporan Kinerja Sekretaris KPU Kabupaten Klaten
Tahun 2016
Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Klaten Tahun
2016
Perjanjian Kinerja KPU Kabupaten Klaten Tahun
2017
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2012
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2013
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2014
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2015
Rencana Kerja (Renja) Tahun 2016
DIPA KPU kab.Klaten Tahun Anggaran 2013
DIPA KPU kab.Klaten Tahun Anggaran 2014
DIPA KPU kab.Klaten Tahun Anggaran 2015
DIPA KPU kab.Klaten Tahun Anggaran 2016
DIPA KPU kab.Klaten Tahun Anggaran 2017
Buku Laporan Keuangan Tahunan KPU Kabupaten
Klaten Tahun nggaran 2014
Buku Laporan Keuangan Tahunan KPU Kabupaten
Klaten Tahun nggaran 2015
Buku Laporan Keuangan Tahunan KPU Kabupaten
Klaten Tahun nggaran 2016
Renstra KPU Tahun 2015-2019
NO JENIS INFORMASI
PEJABAT/ UNIT
/SATKER YANG
MENGUASAI
INFORMASI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMBUATAN
ATAU
PENERBITAN
INFORMASI
BENTUK
INFORMASI
YANG
TERSEDIA
KLASIFI
KASI
INFORM
ASI
JANGKA
WAKTU
PENYIM
PANAN ATAU
RETENSI
ARSIP
JENIS RINGKASAN ISI INFORMASI
WAKTU & TEMPAT
PEMBUATAN
INFORMASI
8 Kerangka Acuan KerjaSubbag Program
dan Data
Ketua KPU Kab
KlatenKlaten Tahun 2015
Hardcopy dan
SoftcopyBERKALA 5 tahun
Subbag Program
dan Data
Ketua KPU Kab
KlatenKlaten Tahun 2016
Hardcopy dan
SoftcopyBERKALA 5 tahun
Subbag Program
dan Data
Ketua KPU Kab
KlatenKlaten Tahun 2017
Hardcopy dan
Softcopy
Setiap
Saat5 tahun
Subbag Program
dan Data
Ketua KPU Kab
KlatenKlaten Tahun 2015
Hardcopy dan
Softcopy
Setiap
SaatPermanen
9 Laporan KinerjaSubbag Program
dan Data
Ketua KPU Kab
KlatenKlaten Tahun 2017
Hardcopy dan
SoftcopyBerkala 5 tahun
Subbag Program
dan Data
Ketua KPU Kab
KlatenKlaten Tahun 2017
Hardcopy dan
SoftcopyBerkala 5 tahun
1Rekapitulasi Daftar
Pemilih
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2004
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT
6 Tahun
(Permanen)
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2004
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT
6 Tahun
(Permanen)
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2005
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT
6 Tahun
(Permanen)
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2008
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT
6 Tahun
(Permanen)
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2009
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT
6 Tahun
(Permanen)
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2009
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT
6 Tahun
(Permanen)
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2010
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT
6 Tahun
(Permanen)
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2013
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT3 Tahun
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2013
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT
6 Tahun
(Permanen)
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2014
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT3 Tahun
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2014
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT
6 Tahun
(Permanen)
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2014
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT
6 Tahun
(Permanen)
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2015
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT
6 Tahun
(Permanen)
2 Daftar Calon TetapSubbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2004
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT
5 tahun
(Permanen)
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2009
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT
5 tahun
(Permanen)
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2014
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT
5 tahun
(Permanen)
3 PencalonanSubbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2014
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT
5 Tahun
(Permanen)
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2014
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT5 tahun
Buku Hasil Riset tentang Pemilih Tahun 2015
Rencana Kinerja Tahunan KPU Kabupaten Klaten
Tahun 2017
Rencana Aksi Kinerja KPU Kabupaten Klaten
Tahun 2017
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pileg
Tahun 2004
Kerangka Acuan Kerja Tahun Anggaran 2015
Kerangka Acuan Kerja Tahun Anggaran 2016
Kerangka Acuan Kerja Tahun Anggaran 2017
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub
Tahun 2013
Rekapitulasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih
(DP4) Pilgub Tahun 2013
Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD
Kabupaten/Kota (Model BE-1) DPRD Kabupaten
yang ditandatangani Ketua dan Anggota KPU
Kabupaten Pileg Tahun 2004
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada
Tahun 2015
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres
Tahun 2014
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pileg
Tahun 2014
Rekapitulasi Daftar Penduduk Potensial Pemilih
(DP4) Pileg Tahun 2014
Berita acara hasil penelitian faktual peserta
pemilu dari Partai Politik oleh KPU Kabupaten
Pileg Tahun 2014
Dokumen hasil verifikasi administrasi dan faktual
partai politik Pileg 2014
Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD
Kabupaten/Kota (Model BE-1) DPRD Kabupaten
yang ditandatangani Ketua dan Anggota KPU
Kabupaten Pileg Tahun 2014
Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota DPRD
Kabupaten/Kota (Model BE-1) DPRD Kabupaten
yang ditandatangani Ketua dan Anggota KPU
Kabupaten Pileg Tahun 2009
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada
Tahun 2010
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres
Tahun 2009
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pileg
Tahun 2009
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilgub
Tahun 2008
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilkada
Tahun 2005
Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Pilpres
Tahun 2004
TEKNIS & HUPMAS
NO JENIS INFORMASI
PEJABAT/ UNIT
/SATKER YANG
MENGUASAI
INFORMASI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMBUATAN
ATAU
PENERBITAN
INFORMASI
BENTUK
INFORMASI
YANG
TERSEDIA
KLASIFI
KASI
INFORM
ASI
JANGKA
WAKTU
PENYIM
PANAN ATAU
RETENSI
ARSIP
JENIS RINGKASAN ISI INFORMASI
WAKTU & TEMPAT
PEMBUATAN
INFORMASI
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2014
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT
5 Tahun
(Permanen)
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2015
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT
5 tahun
(Permanen)
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2015
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT
5 tahun
(Permanen)
4 Penetapan Pasangan CalonSubbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2015
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT
5 tahun
(Permanen)
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2015
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT
5 tahun
(Permanen)
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2015
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT
5 tahun
(Permanen)
5 KampanyeSubbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2014
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT3 Tahun
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2014
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT3 Tahun
6Pemungutan dan
Penghitungan Suara
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2004
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT
5 tahun
(Permanen)
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2004
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT
5 tahun
(Permanen)
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2005
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT
5 tahun
(Permanen)
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2008
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT
5 tahun
(Permanen)
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2009
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT
5 tahun
(Permanen)
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2009
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT
5 tahun
(Permanen)
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2010
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT
5 tahun
(Permanen)
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2013
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT
5 tahun
(Permanen)
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2014
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT
5 tahun
(Permanen)
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2014
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT
5 tahun
(Permanen)
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2015
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT
5 tahun
(Permanen)
7 Laporan KegiatanSubbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2014
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT5 tahun
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten Tahun 2014
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT5 tahun
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten Tahun 2016
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT5 tahun
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2015Hardcopy
SETIAP
SAAT5 tahun
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2014
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT5 tahun
Laporan Evaluasi Kegiatan / Program Kerja Teknis
Penyelenggaraan Pemilu 2014
Buku Laporan Kegiatan Relawan Demokrasi
Pemilu Tahun 2014
Susunan Tim kampanye Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Tahun 2015
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Kursi
Berdasar Suara Sah Calon dan Parpol dibanding
Dapil serta Penetapan Calon Terpilih Pileg Tahun
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Pilgub Tahun 2013
Susunan Tim kampanye Pasangan Calon Presiden
dan Wakil Presiden Tahun 2014
Keputusan KPU tentang Penetapan Calon Terpilih
Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun 2015
Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang
Penetapan Nomor Urut pasangan calon Bupati
dan Wakil Bupati Tahun 2015
Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang
Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Klaten Tahun 2015
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten Tahun
2015
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Pemilu Presiden Tahun 2014
Visi Misi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati
Tahun 2015
Dokumen pendaftaran Pasangan Calon Bupati
dan Wakil Bupati Tahun 2015
Keputusan KPU Kabupaten Klaten tentang
Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi
Tahun 2014
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2010
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Pemilu Presiden Tahun 2009
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Kursi
Berdasar Suara Sah Calon dan Parpol dibanding
Dapil serta Penetapan Calon Terpilih Pileg Tahun
2009
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Pilgub Tahun 2008
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Klaten 2005
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara
Pemilu Presiden Tahun 2004
Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Kursi
Berdasar Suara Sah Calon dan Parpol dibanding
Dapil serta Penetapan Calon Terpilih Pileg Tahun
2004
Buku Laporan Dokumentasi Pemilu Tahun 2014
Buku Laporan Pemutakhiran Data Pemilih Tahun
2014
Laporan Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan
Dokumen pencalonan dan Penetapan Calon
Terpilih Pileg 2014
NO JENIS INFORMASI
PEJABAT/ UNIT
/SATKER YANG
MENGUASAI
INFORMASI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMBUATAN
ATAU
PENERBITAN
INFORMASI
BENTUK
INFORMASI
YANG
TERSEDIA
KLASIFI
KASI
INFORM
ASI
JANGKA
WAKTU
PENYIM
PANAN ATAU
RETENSI
ARSIP
JENIS RINGKASAN ISI INFORMASI
WAKTU & TEMPAT
PEMBUATAN
INFORMASI
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2015
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT5 Tahun
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2016
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT5 Tahun
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten Tahun 2016
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT5 tahun
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2014
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT
5 tahun
(Permanen)
8 Bahan SosialisasiSubbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun 2014,
2015
Hardcopy dan
Softcopy
SETIAP
SAAT
5 tahun
(Permanen)
9
Buku Pemilu/Pilkada
dalam AngkaSubbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2004Hardcopy
SETIAP
SAAT
5 tahun
(Permanen)
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2005Hardcopy
SETIAP
SAAT
5 tahun
(Permanen)
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2008Hardcopy
SETIAP
SAAT
5 tahun
(Permanen)
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2009Hardcopy
SETIAP
SAAT
5 tahun
(Permanen)
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2009Hardcopy
SETIAP
SAAT
5 tahun
(Permanen)
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2010Hardcopy
SETIAP
SAAT
5 tahun
(Permanen)
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2013Hardcopy
SETIAP
SAAT
5 tahun
(Permanen)
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2014Hardcopy
SETIAP
SAAT
5 tahun
(Permanen)
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2014Hardcopy
SETIAP
SAAT
5 tahun
(Permanen)
Subbag Teknis
Hupmas
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2015Hardcopy
SETIAP
SAAT
5 tahun
(Permanen)
1 Keputusan KPU Subbag HukumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2013
Hard Copy
Dan Soft
Copy
SETIAP
SAAT5 Tahun
Subbag HukumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2014
Hard Copy
Dan Soft
Copy
SETIAP
SAAT5 Tahun
Subbag HukumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2015
Hard Copy
Dan Soft
Copy
SETIAP
SAAT5 Tahun
Subbag HukumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2016
Hard Copy
Dan Soft
Copy
SETIAP
SAAT5 Tahun
Subbag HukumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten Tahun 2013
Hard Copy
Dan Soft
Copy
SETIAP
SAAT5 Tahun
Subbag HukumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten Tahun 2014
Hard Copy
Dan Soft
Copy
SETIAP
SAAT5 Tahun
Subbag HukumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten Tahun 2015
Hard Copy
Dan Soft
Copy
SETIAP
SAAT5 Tahun
Subbag HukumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten Tahun 2016
Hard Copy
Dan Soft
Copy
SETIAP
SAAT5 Tahun
2 Berita Acara Subbag HukumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten Tahun 2014
Hard Copy
Dan Soft
Copy
SETIAP
SAAT5 Tahun
Subbag HukumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten Tahun 2015
Hard Copy
Dan Soft
Copy
SETIAP
SAAT5 Tahun
Buku Tabulasi Penghitungan Suara Pileg Tahun
2004
Leaflet, Brosur, dan Bahan Sosialisasi yang lain
Pemilu dan Pilkada
Dokumen hasil verifikasi persyaratan Pasangan
Calon Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2014
Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pemutakhiran Data
Pemilih Berkelanjutan Tahun 2016
Laporan Pelayanan Informasi Tahun 2016
Laporan Pelayanan Informasi Tahun 2015
Buku Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara
Pilgub Jateng Tahun 2013
Buku Pilkada dalam Angka Tahun 2010
Buku Pilpres dalam Angka Tahun 2009
Buku Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pileg
Tahun 2009
Buku Pilgub Jateng dalam Angka Tahun 2008
Buku Pilkada dalam Angka Tahun 2005
Buku Perolehan Suara Pasangan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Klaten Tahun 2015
Buku Pilpres dalam Angka Tahun 2014
Buku Pileg dalam Angka Tahun 2014
Keputusan KPU Kab. Klaten Tahun 2013
Keputusan KPU Kab. Klaten Tahun 2014
Keputusan KPU Kab. Klaten Tahun 2015
Keputusan KPU Kab. Klaten Tahun 2016
Keputusan Sekretaris KPU Kab. Klaten Tahun 2013
Keputusan Sekretaris KPU Kab. Klaten Tahun 2014
Keputusan Sekretaris KPU Kab. Klaten Tahun 2015
Keputusan Sekretaris KPU Kab. Klaten Tahun 2016
Berita Acara Pleno Tahun 2014
Berita Acara Pleno Tahun 2015
HUKUM
NO JENIS INFORMASI
PEJABAT/ UNIT
/SATKER YANG
MENGUASAI
INFORMASI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMBUATAN
ATAU
PENERBITAN
INFORMASI
BENTUK
INFORMASI
YANG
TERSEDIA
KLASIFI
KASI
INFORM
ASI
JANGKA
WAKTU
PENYIM
PANAN ATAU
RETENSI
ARSIP
JENIS RINGKASAN ISI INFORMASI
WAKTU & TEMPAT
PEMBUATAN
INFORMASI
Subbag HukumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten Tahun 2016
Hard Copy
Dan Soft
Copy
SETIAP
SAAT5 Tahun
3 Undang-Undang Subbag HukumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten Tahun 2014
Hard Copy
Dan Soft
Copy
SETIAP
SAAT5 Tahun
Subbag HukumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten Tahun 2015
Hard Copy
Dan Soft
Copy
SETIAP
SAAT5 Tahun
4 Kampanye Subbag Hukum KPK KlatenTahun
2015
Hard Copy
Dan Soft
Copy
SETIAP
SAAT
5 Tahun
(permanen)
Subbag HukumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2014
Hard Copy
Dan Soft
Copy
SETIAP
SAAT
5 Tahun
(permanen)
Subbag HukumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2014
Hard Copy
Dan Soft
Copy
SETIAP
SAAT
5 Tahun
(permanen)
Subbag HukumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2015
Hard Copy
Dan Soft
Copy
SETIAP
SAAT
5 Tahun
(permanen)
5 PAW Subbag HukumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2015Hardcopy.
SETIAP
SAAT
5 Tahun
(permanen)
Subbag HukumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten Tahun 2016 Hardcopy.
SETIAP
SAAT
5 Tahun
(permanen)
6 Keputusan Subbag HukumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten Tahun 2014 Hardcopy.
SETIAP
SAAT
5 Tahun
(permanen)
Subbag HukumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten Tahun 2014 Hardcopy.
SETIAP
SAAT
5 Tahun
(permanen)
Subbag HukumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten Tahun 2010 Hardcopy.
SETIAP
SAAT
5 Tahun
(permanen)
Subbag HukumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten Tahun 2016 Hardcopy.
BERKAL
A5 Tahun
1 Profil KPU Subag UmumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2014Hardcopy Berkala 5 Tahun
Subag UmumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2016
Hardcopy dan
SoftcopyBerkala 5 Tahun
2Direktori
PenyelenggaraSubag Umum
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2004Hardcopy
Setiap
Saat
5 Tahun
(permanen)
Subag UmumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2008Hardcopy
Setiap
Saat
5 Tahun
(permanen)
Subag UmumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2009Hardcopy
Setiap
Saat
5 Tahun
(permanen)
Subag UmumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2010Hardcopy
Setiap
Saat
5 Tahun
(permanen)
Subag UmumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2014Hardcopy
Setiap
Saat
5 Tahun
(permanen)
Subag UmumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2015Hardcopy
Setiap
Saat
5 Tahun
(permanen)
Subag UmumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2014Hardcopy
Setiap
Saat
5 Tahun
(permanen)
3Laporan
PenyelenggaraanSubag Umum
Ketua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2004Hardcopy
Setiap
Saat
5 Tahun
(permanen)
Subag UmumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2008Hardcopy
Setiap
Saat
5 Tahun
(permanen)
Subag UmumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2009Hardcopy
Setiap
Saat
5 Tahun
(permanen)
Berita Acara Pleno Tahun 2016
Undang-Undang yang berkaitan dengan Pemilu
Peraturan KPU yang berkaitan dengan Pemilu
Legislatif dan Pilkada
LHKPN Calon Bupati dan Wakil Bupati Klaten
Tahun 2015
Laporan Dana Kampanye Pileg Tahun 2014
Laporan Dana Kampanye Pilpres Tahun 2014
Laporan Dana Kampanye Pilkada Tahun 2015
Berkas PAW Anggota DPRD Tahun 2015
Berkas PAW Anggota DPRD Tahun 2016
Salinan Keputusan MK Nomor 01-01-
14/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014
Salinan Keputusan MK Nomor 02-
14/PHPU.DPD/XII/2014
Salinan Putusan PTUN Pilkada Tahun 2010
Buku Laporan SPIP
UMUM
Profil KPU Kabupaten Klaten
Struktur Organisasi KPU Kabupaten Klaten
Buku Direktori Penyelenggara Pemilu Tahun 2004
Buku Direktori Penyelenggara Pilgub Tahun 2008
Buku Direktori Penyelenggara Pilpres dan Pileg
Tahun 2009
Buku Direktori Penyelenggara Pilkada Tahun 2010
Buku Direktori Penyelenggara Pileg dan Pilpres
Tahun 2014
Buku Direktori Penyelenggara Pilkada Tahun 2015
Buku Profil Anggota DPRD Terpilih 2014-2019
Buku Laporan Penyelenggaraan Pileg 2004
Buku Laporan Penyelenggaraan Pilgub 2008
Buku Laporan Penyelenggaraan Pileg 2009
NO JENIS INFORMASI
PEJABAT/ UNIT
/SATKER YANG
MENGUASAI
INFORMASI
PENANGGUNG
JAWAB
PEMBUATAN
ATAU
PENERBITAN
INFORMASI
BENTUK
INFORMASI
YANG
TERSEDIA
KLASIFI
KASI
INFORM
ASI
JANGKA
WAKTU
PENYIM
PANAN ATAU
RETENSI
ARSIP
JENIS RINGKASAN ISI INFORMASI
WAKTU & TEMPAT
PEMBUATAN
INFORMASI
Subag UmumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun
2010Hardcopy
Setiap
Saat
5 Tahun
(permanen)
Subag UmumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten Tahun 2013 Hardcopy
Setiap
Saat
5 Tahun
(permanen)
Subag UmumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten Tahun 2014 Hardcopy
Setiap
Saat
5 Tahun
(permanen)
Subag UmumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten Tahun 2015 Hardcopy
Setiap
Saat
5 Tahun
(permanen)
Subag UmumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten Tahun 2016 Hardcopy Berkala
5 Tahun
(permanen)
4 SOP Subag UmumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten Tahun 2016 Hardcopy Berkala
5 Tahun
(permanen)
Subag UmumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten Tahun 2016 Hardcopy Berkala
5 Tahun
(permanen)
Subag UmumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten Tahun 2016 Softcopy
Setiap
Saat
5 Tahun
(permanen)
Subag UmumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten Tahun 2016 Softcopy
Setiap
Saat
5 Tahun
(permanen)
Subag UmumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten Tahun 2016 Softcopy
Setiap
Saat
5 Tahun
(permanen)
5 Dokumentasi Subag UmumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten
Tahun 2013,
2014, 2016Hardcopy
Setiap
Saat
5 Tahun
(permanen)
6 Nota Kesepahaman Subag UmumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten Tahun 2014 Hardcopy
Setiap
Saat
5 Tahun
(permanen)
Subag UmumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten Tahun 2015 Hardcopy
Setiap
Saat
5 Tahun
(permanen)
Subag UmumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten Tahun 2015 Hardcopy
Setiap
Saat
5 Tahun
(permanen)
Subag UmumKetua KPU Kab.
KlatenKlaten Tahun 2015 Hardcopy
Setiap
Saat
5 Tahun
(permanen)
Buku Laporan Penyelenggaraan Pilgub 2013
Buku Laporan Penyelenggaraan Pileg dan Pilpres
2014
MOU Pemeriksaan Kesehatan Calon Bupati dan
Wakil Bupati Klaten Tahun 2015
Ikrar Damai Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati
Klaten Tahun 2015
Buku Laporan Penyelenggaraan Pilkada 2015
Buku Laporan Tahunan KPU Kabupaten Klaten
Perjanjian Kerja dan MOU
Buku Daftar Aset BMN
Surat Menyurat
Perjalanan Dinas
Kliping
Dokumentasi/liputan kegiatan dinas pimpinan,
acara kedinasan dan peristiwa-peristiwa bidang
masing-masing, dalam berbagai media:
kertas/foto/video/rekaman suara/multimedia
Pakta Integritas Penyelenggaraan Pemilu Tahun
2014
Kesepakatan KPU Kabupaten Klaten bersama
elemen masyarakat dalam rangka mewujudkan
Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015
yang berkualitas, bermanfaat dan aksesabel
Buku Laporan Penyelenggaraan Pilkada 2010
23
G. Kendala eksternal dan internal dalam pelaksanaanlayanan Informasi Publik.
1. Belum adanya tenaga arsiparis, pustakawan, pranata komputer serta yang spesifikasi
guna melakukan kerja-kerja spesifikasi di PPID KPU Kabupaten Klaten;
2. Anggaran dan Infrastruktur masih harus dimaksimalkan.
H. Rekomendasi dan rencana tindak lanjut
1. Perlunya diadakan pelatihan pengelolaan sistem pelayanan, terutama yang berbasis
online, pada pejabat dan pengelolan PPID KPU Kabupaten Klaten.
2. Mengoptimalkan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang sudah ada pada
Bagian Humas dan Informasi KPU Kabupaten Klaten untuk melaksanakan kegiatan
Layanan Publik di bidang informasi;
3. Perlu dilakukan diseminasi PPID dilingkungan Kantor KPU Kabupaten Klaten agar
pemahaman tugas dan fungsi PPID dapat dipahami oleh seluruh jajaran pada kantor
KPU Kabupaten Klaten;
4. Melaksanakan koordinasi dengan SKPD terkait untuk peningkatan layanan
informasi publik.
I. Penutup
Demikian laporan pelaksanaan kegiatan PPID KPU Kabupaten Klaten ini disusun
sebagai bahan pertanggung jawaban baik internal maupun eksternal dalam rangka
memenuhi kewajiban PPID. Masukan konstruktif dari semua pihak dibutuhkan untuk
perbaikan layanan PPID di KPU Kabupaten Klaten dimasa yang akan datang.
YUYUN SRI AGUNG PURNOMO
Klaten, 26 Februari 2018
Pejabat Pengelola Infomasi dan Dokumentasi
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klaten
ttd