KULIAH IIHUKUM KONTRAK DAN KEAGENAN

POKOK BAHASAN: PENGANTAR

SUB POKOK BAHASAN KONSEP DASAR DALAM HUKUM

OLEH:FARID MADANI

Sumber HukumSebelum membahas sumber hukum, terlebih

dahulu perlu memahami dasar kekuatan berlakunya Hukum (Perundang-undangan) yaitu:1.Kekuatan berlaku yuridis2.Kekuatan berlaku Sosiologis3.Kekuatan berlaku filosofis

Ketiga kekuatan berlakunya hukum tersebut diharapkan dapat memberi dampak positif terciptanya efektifitas pemberlakuan hukum itu sendiri

1. Dasar Kekuatan Berlaku Yuridisa. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat

peraturan perundang-undangan dalam arti harus oleh badan atau pejabat yang berwenang

b. Keharusan adanya kesesuaian bentuk dan jenis peraturan perundang-undangan dengan meteri yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan per UU yang lebih tinggi

c. Keharusan mengikuti tatacara tertentu, seperti pengundangan atau pengumuman misalnya pada Lembaran Negara

d. Keharusan bahwa tidak bertentangan dengan perUU yang lebih tinggi

2. Dasar Kekuatan Berlaku Secara SosiologisHal ini haus mencerminkan kenyataan penerimaaan oleh masyarakat, Menurut Soerjono Soekamto dan Purnadi Purbacaraka, bahwa landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya kaidah hukum didasarkan pada teori:1. Teori Kekuasaan: bahwa secara sosiologis

kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidaknya oleh masyarakat

2. Teori Pengakuan: Bahwa kaedah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku

3. Dasar kekuatan berlaku FilosofisHal ini menyangkut pandangan mengenai inti atau hakekat dari kaedah hukum itu, yaitu apa yang menjadi cita hukum (rechtsidee) yaitu apa yang mereka harapkan dari hukum misalnya untuk menjamin keadilan, kesejahteraan, dsb

SUMBER HUKUMPENGERTIAN SUMBER HUKUMDi manakah hukum itu dapat ditemukan ? Di

manakah hakim dapat mencari atau menemukan hukumnya yang dapat digunakan sebagai dasar putusannya? Bagaimanakah kita dapat mengetahui bahwa suatu peraturan tertentu mempunyai kekuatan mengikat atau berlaku? Pertanyaan-pertanyaan itu dijawab oleh ajaran tentang sumber hukum.

Pada hakekatnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya.

AjaranSumber hukum ALGRA membagi sumber hukum menjadi 2 ( dua) yaitu Sumber

hukum Materil dan sumber hukum formil:

Sumber Hukum Materil: ialah tempat di mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya: hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomi, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan) hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalulintas). Perkembangan Internasional, keadaan geografis. Ini semua merupakan objek studi penting bagi sosiologi hukum.

Sumber Hukum Formil : yaitu merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku. Yang diakui umum sebagai sumber hukum formil adalah Undang-undang, Perjanjian antar Negara, Yurisprudensi, dan kebiasaan.

Ajaran Sumber HukumVAN APELDOORN : membedakan 4 macam sumber Hukum:

1. Sumber Hukum dalam arti histories: ialah tempat di mana materi hukumnya dalam sejarah yaitu dibagi dalam 2 yaitu:

a. Sumber hukum yang merupakan tempat dapat ditemukan atau dikenal hukum secara histories:dokumen-dokumen kuno, daun lontar dll

a. Sumber hukum merupakan tempat pembentuk undang-undang mengambil bahannya.

2. Sumber Hukum dalam arti Sosiologis: adalah merupakan faktor yang menentukan isi hukum positif, misalnya keadaan agama, pandangan agama dll

3. Sumber Hukum dalam arti Filosofis: dibagi menjadi 2 yaitu:Sumber isi hukum yakni isi hukum itu asalnya dari mana, ada tiga pandangan mengenai hal ini:

a.Pandngan theocratis: Isi hukum berasal dari Tuhanb.Pandangan hukum kodrat: isi hukum berasal dari akal manusiac.Pandangan hukum mazhab historis: Isi hukum berasal dari kesadaran hukum.

d. Sumber kekuatan mengikat: mengapa hukum mempunyai kekuatan mengikat, mengapa kita tunduk pada hukum. Kekuatan meningkat nya hukum itu bukan semata-mata didasarkan pada sifat memaksanya hukum, tetapi pada umumnya orang didorong oleh alasan kesusilaan atau kepercayan.

4. Sumber Hukum dalam arti Formil: yaitu sumber dilihat dari cara terjadinya hukum positif merupakan fakta yang menimbulkan hukum yang berlaku yang mengikat hakim dan penduduk. Isinya timbul dari kesadaran hukum rakyat. Sagar dapat berupa peraturan tentang tingkah laku yang harus dituangkan dalam bentuk Undang-undang, kebiasaan, dan traktat

SUBJEK HUKUMSubjek hukum adalah segala sesuatu yang

dapat mempunyai hak dan kewajiban menurut hukum. Suatu pendukung hak dan kewajiban, jadi memiliki wewenang hukum (rechsbevoegd) Subjek hukum terdiri dari dua macam yaitu :1. Manusia atau orang dan2. Badan Hukum

MANUSIA SEBAGAI SUBJEK HUKUMsubjectum juris subjek hukum. Perampasan sebagai pendukung hak tersebut, dan

mengakibatkan kematian perdata (burgelijk dood) adalah dilarang misalnya perbudakan dll. hal ini diatur adalam pasal 3 KUH Perdata yaitu melarang kematian perdata. Disamping itu asas Pancasila yaitu sila perikemanusiaan, melarang manusia di jadikan objek hukum yang dapat dipelakukan sebagai benda misalnya dapat diperjual belikan, digadaikan dll. 

Wewenang untuk bertindak hukum sudah timbul pada saat manusia itu dilahirkan dan baru berakhir setelah meninggal dunia. Pengecualian hal ini diatur dalam pasal 2 KUH Perdata bahwa “ anak dalam kandungan sekalipun belum lahir dianggap telah lahir apabila kepentingannya memerlukan”. Tetapi apabila meninggal pada saat dilahirkan, maka dianggap tidak pernah ada.

Wenang hukum belum tentu berarti cakap hukum:  Tiap manusia adalah wenang hukum, tetapi belum tentu cakap hukum.

Seorang adalah cakap hukum, apabila ia telah cukup cakap untuk mempertanggung jawabkan sendiri segala tindakan-tindakannya.

Seorang yang sudah dewasa dan normal “cakap hukum” tetapi orang dewasa dapat dinyatakan tidak “cakap hukum” lagi apabila ia “gila” dan diletakkan dibawah pengampunan

Seorang yang belum cakap hukum misalnya anak-anak ataupun yang dinyatakan tidak cakap hukum lagi misalnya orang gila, dalam hubungan hukum diwakili oleh orang tuanya/walinya.

Kecakapan melakukan Perbuatan HukumSetiap orang adalah subjek hukum, yakni pendukung hak

dan kewajiban, sehingga pada dasarnya dapat melakukan perbuatan hukum (handelings bekwaamheid) sepanjang undang-undang tidak menetapkan lain

Perbuatan hukum yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum (handelingsonbekwame) tidak mempunyai akibat hukum atau akibat hukumnya dapat dipersoalkan atau dapat dibatalkan (aantstbaar / avidable) dan hal ini tergantung kepada jenis perbuatan hukum yang dilakukan

Contoh orang yang tidak Cakap: Orang yang masih di bawah umur (Belum dewasa), dan orang yang ditempatkan di bawah pengampuan (Curatele)= Gila, pemboros, pemabuk dll

Orang yang tidak cakap harus diwakili oleh wali/ kurator

Badan HukumSubjek hukum yang bukan manusia disebut Badan

Hukum (Legal Person)Badan Hukum juga merupakan pendukung hak dan

kewajiban berdasarkan hukum yang bukan manusia, yang dapat menuntut dan dituntut oleh subjek hukum lain di depan Pengadilan

Cirinya:1. Memiliki kekayaan sendiri terpisah dari kekayaan orang-

orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut 2. Memiliki hak dan kewajiban yang terpisah dari hak dan

kewajiban orang-orang yang menjalankan kegiatan badan hukum tersebut

3. Memiliki tujuan tertentu4. Berkesinambungan (memiliki kontinuitas)

Jenis Badan Hukum:1. Badan Hukum Publik

misalnya Negara, Pemda (Propinsi, Kota/Kabupaten dll)

2. Badan Hukum Perdata Misalnya :

Perseroan Terbatas, (PT), Koperasi, yayasan)Perkumpulan (PSSI)

Badan Hukum

Objek Hukum (Rechtsobject)Segala sesuatu yang bermanfaat dan dapat dikuasai oleh

subjek hukum serta dapat dijadikan objek dalam suatu hubungan hukum

Objek hukum pada umumnya meliputi:1. Urusan-Urusan (zaken)2. Benda-Benda (goederen)

Pengertian Benda dibedakan kedalam:1. Benda Berwujud (segala sesuatu yang dapat dilihat, dipegang,

diukur, ditimbang dll)2. Benda tidak berwujud (semua jenis Hak= hak Tagihan, hak

cipta, Hak merek dsb)3. Benda Bergerak4. Benda Tidak Bergerak /benda tetap (Tanah, rumah/bangunan

dan ditetapkan oleh UU misalnya Kapal laut diatas tonase tertentu)

Peristiwa HukumPeristiwa Hukum adalah suatu peristiwa

yang oleh hukum diberi akibat hukum, yakni berupa timbulnya atau hapusnya hak dan/atau kewajiban tertentu bagi subjek hukum tertentu yang terkait dengan peristiwa tersebut, misalnya Peristiwa, kematian, kelahiran, menjadi dewasa, kadaluwarsa, perikatan/ kontrak, pembunuhan, dan lain-lain)

Peristiwa hukum di bagi menjadi peristiwa hukum sepihak (sederhana/bersahaja) dan peristiwa Hukum Ganda

Bagan peristiwa hukum

PERISTIWA

BUKAN PERISTIWA HUKUM (TIDAK

ADA AKIBAT HUKUM

PERISTIWAHUKUM

PERBUATAN SUBJEK HUKUM

BUKAN PERBUATAN

SUBJEKHUKUM

PERBUATAN SUBJEK HUKUM

LAINNYA

PERBUATAN HUKUM

GANDA

SEPIHAK

LAINNYA

PERJANJIAN

SAH

MELAWAN HUKUM

KEJADIAN KEADAAN

LAMPAUNYA WAKTU

Hak, kewajiban dan KewenanganDiatas telah diketahui bahwa Peristiwa hukum itu

menimbulkan hubungan hukum yang berintikan hubungan antara subjek hukum yang wujud dan tampilannya dalam bentuk hak dan kewajiban antara subjek hukum tersebut

Antara hak dan kewajiban mempunyai pengertian korelatif, artinya dalam hubungan hukum maka hak dari salah satu pihak adalah kewajiban dari pihak lain contoh: Perjanjian Jual-Beli

Pengertian Hak: Pada dasarnya berintikan kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu berkenaan dengan sesuau atau terhadap subjek hukum tertentu atau semua subjek hukum tanpa halangan atau gangguan dari pihak manapun, dan kebebasan tersebut memiliki landasan hukum (diakui atau diberikan oleh hukum) dan karena itu dilindungi oleh hukum

Hak, kewajiban dan KewenanganKarena memiliki landasan hukum dan

dilindungi hukum, maka pihak atau pihak-pihak lainnya berkewajiban untuk membiarkan atau tidak mengganggu pihak yang memiliki hak melaksanakan apa yang menjadi haknya itu.

Orang yang berhak adalah orang yang memiliki kewenangan untuk melakukan perbuatan tertentu, termasuk menuntut sesuatu. Perbuatan sesuai dengan kewenangannya itu disebut perbuatan hukum yang sah, sepanjang tidak mengganggu hak orang lain, aturan hukum, ketertiban umum dan/atau kesusilaan.

Hak, kewajiban dan Kewenangan

Kewajiban adalah: pada dasarnya adalah keharusan (yang diperintahkan atau ditetapkan oleh hukum) untuk melakukan atau tidak melakukan perbuatan tertentu, yang jika tidak dipenuhi akan menimbulkan akibat hukumtertentu bagi pengemban kewajiban tersebut.

Hak terbagi dua yaitu:1. Hak Mutlak (absolut) misalnya hak milik,

HAM2. Hak Nisbi (relatif)