kuliah ke-10 - blog staff · • meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan ... daerah horizontal...
TRANSCRIPT
Essentials of Decentralization
• Improved economic efficiency, • Some on grounds of cost efficiency, • Some in terms of improved accountability, and • Some in terms of increased resource mobilization
Why do so?
• Decentralization is sufficient to ensure that there will be efficiency-producing interjurisdictional competition in service provision (Tiebout, 1956) – People vote with their feet
• Empirical evidence from a number of countries supports the proposition that locally controlled services are likely to be provided at lower costs than centrally provided ones (Campbell, Peterson, and Brakarz, 1991)
Always prevails? No
• It does not occur in general but rather in a particular country: – Choice of type (Deconcentration, Delegation,
Devolution) – Local capacity – Indonesia? Sisi pengeluaran vs. pemungutan. (UU
33/2004 dan 32/2004) • Measurements:
– Macro stability – Micro efficiency
APBN APBD Transfer
Ke Daerah
7
Kebijakan Moneter
Kebijakan Neraca Pembayaran
Kebijakan Sektor
Riil
Kebijakan Fiskal
• Kebijakan fiskal daerah harus sejalan dan mendukung dengan keempat kebijakan makro nasional.
• Seluruh kebijakan makro,
terutama Kebijakan Fiskal mempengaruhi Kebijakan Transfer ke Daerah
Interrelasi Kebijakan Makro
WEWENANG PEMERINTAH
PUSAT
Kewenangan Pusat DILAKSANAKAN INSTANSI PUSAT ATAU INSTANSI VERTIKAL DI DAERAH
Dekonsentrasi DILIMPAHKAN KEPADA GUBERNUR SELAKU WAKIL PEMERINTAH PUSAT
Desentralisasi DISERAHKAN KEPADA DAERAH
Tugas Pembantuan DITUGASKAN KEPADA DAERAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
UU 32 Th 2004
PRINSIP PENGATURAN WEWENANG DAN PENUGASAN
8
Melalui Angg K/L
Belanja Pemerintah
Pusat
Transfer Ke Daerah
Daerah Pemerintah Pusat
Mendanai kewenangan
di luar 6 Urusan
Mendanai kewenangan 6
Urusan
PENDAPATAN
BELANJA
PEMBIAYAAN
APBN
Alur Belanja APBN ke Daerah
Dana VerDkal di Daerah
Hibah
Pinjaman
• Dana Perimbangan • Dana Otsus dan Penyesuaian
Dana Dekonsentrasi Dana Tgs Pembantuan
PNPM dan Jamkesmas
Subsidi dan Bantuan
Masuk APBD
9
Mendanai kewenangan
Daerah (Desentralisasi)
MONEY FOLLOWS FUNCTION AND CAPACITY
Melalui Angg
Non K/L
Belanja Pusat di Pusat; 443.46; 39.38%
Belanja Pusat di Daerah; 126.38; 11.22%
Transfer ke Daerah; 344.61; 30.60%
Subsidi; 176.33; 15.66%
Bantuan ke Masyarakat; 35.37; 3.14%
Dana ke Daerah = 682,69(60,6%)
Total Belanja = 1.126,15 Belanja APBN 2010 (Triliun Rupiah)
Sumber : APBN-P 2010
•PNPM 10,42(0.93%) • BBM 88,89(7.89%) •DBH 89,61(7.96%) • Dana Dekon 11,93(1.06%)•BOS 19,84(1.76%) • Listrik 55,10(4.89%) •DAU 203,60(18.08%) • Dana TP 7,64(0.68%)•Jamkes 5,1(0.45%) • Pangan 13,92(1.24%) •DAK 21,13(1.88%) 106,8(9.48%)
• Pupuk 18,41(1.63%) •OTSUS 9,09(0.81%)• Penyesuaian 21,15(1.88%)
Total 35,37(3.14%) Total 176,33(15.66%) Total 344,61(30.06%) Total 126,38(11.22%) dan Perhitungan
Melalui Angg.K/L dan APP (Program Nasional)
Melalui APP (Subsidi) Melalui Angg. Transfer ke Daerah (Masuk APBD)
Melalui Angg. K/L
• Dana Vertikal
*) APP = Anggaran Pembiayaan
10
Belanja APBN 2011 (Triliun Rupiah)
Sumber : APBN 2011
Dana ke Daerah = 752,32 (61,19 %)
Total Belanja = 1.229,56
Melalui Angg.K/L dan APP (Program Nasional) Melalui APP (Subsidi) Melalui Angg. Transfer ke Daerah
(Masuk APBD) Melalui Angg. K/L
•PNPM 12,99(1.15%) • BBM 95,91(8.52%) •DBH 83,5(7.42%) • Dana Dekon 24,43(2.17%) •Jamkes 6,35(0.56%) • Listrik 40,7(3.61%) •DAU 225,5(20.03%) • Dana TP 12,93(1.15%) • Pangan 15,26(1.36%) •DAK 25,2(2.24%) • Dana VerGkal 134,25(11.92%) • Pupuk 16,37(1.45%) •OTSUS 10,4(0.93%) • Benih 0,12(0.01%) • Penyesuaian 48,2(4.28%) *) APP = Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan
Total 19,34(1.57%) Total 168,38(14.95%) Total 392,98(34.90%) Total 171,61(15,24%)
Belanja Pusat di Pusat; 477,24; 38.81%
Belanja Pusat di Daerah; 171,62; 13.96%
Transfer ke Daerah; 392,98; 31.96%
Subsidi; 168,38; 13.69%
Bantuan ke Masyarakat; 19,34; 1.57%
11
Dana Perimbangan
Dana Otsus & Penyesuaian
Dana Bagi Hasil (DBH) Dana Alokasi Umum (DAU) Dana Alokasi Khusus (DAK)
Dana Otsus PAPUA, PAPUA BARAT, dan ACEH Dana Infras Otsus Papua dan Papua Barat Tambahan Penghasilan Guru
Dana Otsus
Dana Penyesuaian
DBH PBB
DBH PPh
DBH Kehutanan DBH Pert umum DBH Perikanan DBH Migas
DBH Cukai HT
DBH Pajak
DBH SDA
DBH Panas Bumi Dana Insentif Daerah (DID)
12
Ruang Lingkup Transfer Ke Daerah 2011
TRANSFER KE DAERAH
Tunjangan Profesi Guru Bantuan Operasional Sek (BOS)
• Meningkatkan kapasitas fiskal daerah dan mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat & daerah dan antar daerah.
• Menyelaraskan kebutuhan pendanaan di daerah sesuai dengan pembagian urusan pemerintahan.
• Meningkatkan kualitas pelayanan publik di daerah & mengurangi kesenjangan pelayanan publik antar daerah.
• Mendukung kesinambungan fiskal nasional. • Meningkatkan kemampuan daerah dalam
menggali potensi ekonomi daerah. • Meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber
daya nasional. • Meningkatkan sinkronisasi antara rencana
pembangunan nasional dengan rencana pembangunan daerah.
Dalam kurun waktu 2005-2011 jumlah dana Transfer ke Daerah mengalami peningkatan yang relatif sangat signifikan dengan tingkat
pertumbuhan rata-rata sebesar 19,1% per tahun.
Sumber: Perpres No.5/2010 tentang RPJMN 2010-2014
412,5
226,2 253,3
292,4 309,3
344,6
Triliun Rupiah
13
0
50
100
150
200
250
300
350
400
450
2005 2006 2007 2008 2009 APBN-‐P 2010 APBN-‐P 2011
DBH DAU DAK Otsus dan Penyesuaian
150,8
KEBIJAKAN UMUM TRANSFER KE DAERAH
Alat Pemerataan kemampuan keuangan daerahhorizontal fiscal imbalance
Sumber daya alam dan sumber daya lainnya, untuk di-share sebagian dengan daerah lainnya sebagai wujud kepedulian nasionalvertical fiscal imbalance
Bantuan untuk memperbaiki infrastruktur kepada daerah tertentu, dan mendorong percepatan pembangunan daerah
14
Trilogi Dana Perimbangan
§ Trilogià Bentuk yang terdiri dari 3 komponen yang saling berhubungan dan membangun tema tertentu.
§ Prinsip àMemandang Dana Perimbangan (DBH, DAU, DAK) sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan.
§ Temanya : pemerataan à mengatasi vertical fiscal imbalance dan horizontal fiscal imbalance.
§ Prinsip ini digunakan dlm perhitungan DAU & DAK per daerah
DBH DAU
DAK
15
Prinsip Pengalokasian Dana Perimbangan
• Dana Bagi Hasil merupakan komponen dana perimbangan yang bertujuan untuk mengurangi ketimpangan fiskal secara vertikal.
• Pengalokasian DBH dilakukan berdasarkan prinsip by origin.
• Besaran DBH yang diterima oleh daerah akan tergantung pada realisasi penerimaan negara yang dibagihasilkan.
• Mulai tahun 2011, DBH BPHTB tidak lagi dibagihasilkan karena telah menjadi pajak daerah.
Trend Dana Bagi Hasil (DBH ) 2001 s/d 2011
16
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
20 24.9
31.4 36.7
50.4
64.9 62.8
77.7 73.8
89.6
96.7
Tren DBH Triliun Rupiah
PBB
Pusat (10%)
Dibagi rata ke Kab/Kota (6,5%) DBH Pajak
PPh Ps.25 dan Ps.29 WPOPDN,
PPh Ps.21
Cukai Hasil Tembakau
Daerah (90%)
Insentif Kab/Kota (3,5%) Provinsi (16,2%)
Biaya Pungut (9%)
Pusat (80%)
Daerah (20%) Provinsi (8%) Kab/Kota (12%)
Pusat (98%)
Daerah (2%)
Provinsi (30%) Kab/Kota Penghasil (40%) Kab.Kota Pemerataan (30%)
BPHTB Pusat (20%)
Daerah (80%)
Dibagi rata ke Kab/Kota 20% Provinsi (16%) Kab/Kota (64%)
Kab/Kota (64,8%)
Catatan: Th 2011 BPHTB menjadi Pajak Daerah
Skema DBH Pajak
17
PETA DANA BAGI HASIL PAJAK KABUPATEN/KOTA SE - PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2010-2011
dala
m m
iliar
rupi
ah
0.00
2,000.00
4,000.00
6,000.00
8,000.00
10,000.00
12,000.00
Tahun 2010
Tahun 2011
18
Bagi Hasil SumberDaya Alam
Kehutanan
PertambanganUmum
Iuran Hak PenguasaanHutan (IHPH)
Provisi Sumber DayaHutan (PSDH)
Dana Reboisasi
Pusat (20%)
Pusat (20%)
Daerah (80%)
Daerah (80%)
Pusat (60%)
Daerah (40%)
Provinsi (16%)
Kabupaten/Kota (64%)
Provinsi (16%)
Kabupaten/Kota Penghasil (32%)
Kabupaten/Kota dalam satu provinsi (32%)
Iuran Tetap (Land Rent)
Iuran Eksplorasi danEksploitasi (Royalty)
Pusat (20%)
Daerah (80%)
Pusat (20%)
Daerah (80%)
Provinsi (16%)
Kabupaten/Kota (64%)
Perikanan
Pungutan PengusahaanPerikanan
Provinsi (16%)
Kabupaten/Kota Penghasil (32%)
Kabupaten/Kota dalam satu provinsi (32%)
Pungutan HasilPerikanan
Pusat (20%)
Kabupaten/Kota (80%)
PertambanganMinyak Bumi
PertambanganGas Bumi
PertambanganPanas Bumi
Pusat (84,5%)
Daerah (15,5%)
Provinsi (3,1%)
Kabupaten/Kota Penghasil (6,2%)
Kabupaten/Kota dalam satu provinsi (6,2%)
0,1% untuk Anggaran Pendidikan Dasar
Pusat (69,5%)
Daerah (30,5%)
Provinsi (6,1%)
Kabupaten/Kota Penghasil (12,2%)
Kabupaten/Kota dalam satu provinsi (12,2%)Setoran BagianPemerintah
Iuran Tetap danProduksi
0,1% untuk Anggaran Pendidikan Dasar
0,2% untuk Anggaran Pendidikan Dasar
0,2% untuk Anggaran Pendidikan Dasar
0,2% untuk Anggaran Pendidikan Dasar
0,2% untuk Anggaran Pendidikan Dasar
Pusat (20%)
Daerah (80%) 16 % Provinsi; 32% Kab/Kota Penghasil; 32% Kab/Kota dalam satu provinsi
Skema DBH Sumber Daya Alam (SDA)
19
PETA DANA BAGI HASIL SDA KABUPATEN/KOTA SE - PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2009-2010
dala
m m
iliar
rupi
ah
0.00
2,000.00
4,000.00
6,000.00
8,000.00
10,000.00
12,000.00
14,000.00
Tahun 2009
Tahun 2010
Hanya beberapa daerah sebagai daerah penghasil SDA, selebihnya adalah daerah penerima DBH SDA Pemerataan
20
0
50
100
150
200
250
2001 2002
2003 2004
2005 2006
2007 2008
2009 APBN-‐P' 10
RAPBN 2011
60.3 69.2 77 82.1 88.8
145.7
164.8 179.5 186.4
196,2
225,5
triliun
Rup
iah
Tahun Anggaran
Trend Dana Alokasi Umum (DAU ) 2001 s/d 2011 UU No 33/2004 ttg Perimbangan Keu antara Pem Pusat dan Pemerintahan Daerah : • Pagu DAU Nasional adalah
26% dari Pendapatan Dalam Negeri Neto (PDNN)
• PDNN adalah pendapatan dalam negeri setelah dikurangi yang dibagihasilkan.
1. Mengurangi Kesenjangan Fiskal Antara Pusat Dengan Daerah 2. Pemerataan Kemampuan Keuangan Antar Daerah 3. Untuk Mengurangi Ketimpangan Pelayanan Publik Antar Daerah 4. Penerapan Formula 5. Mempertimbangkan Kebutuhan Dan Potensi Daerah
Prinsip Alokasi DAU
21
APBNP 2011
PETA DANA ALOKASI UMUM KABUPATEN/KOTA SE - PROVINSI DI INDONESIA
TAHUN 2010-2011
0.00
5,000.00
10,000.00
15,000.00
20,000.00
25,000.00
Tahun 2010 Tahun 2011
22
0
5
10
15
20
25
30
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 APBN-‐P' 10 RAPBN
2011
0.7 0.6 2.7
4 4
11.6
17.1
21.2
24.8
21.14
25.2
triliun
Rup
iah
Tahun Anggaran
Tren Dana Alokasi Khusus (DAK ) 2001 s/d 2011
Setelah mengalami kenaikan terus menerus sejak 2001 sd 2009, DAK tahun 2010 turun, dan kembali naik pada 2011
• Alokasi DAK tidak terkait dengan
besaran pendapatan atau besaran belanja dalam APBN
• Tidak ada ketentuan khusus dalam UU yang mengatur besaran Pagu Nasional DAK
• Alokasi DAK menggunakan Kriteria Umum, Kriteria Khusus, dan Kriteria Teknis
• Pagu Nasional DAK diusulkan oleh Pemerintah sesuai dengan kemampuan keuangan Pemrintah disetujui oleh DPR
23
APBNP 2011