l a k i psakip.tanahbumbukab.go.id/wp-content/uploads/2017/03/dinas-kb-p3a-1.pdf · menyediakan...
TRANSCRIPT
L A K I P LAPORAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI
PEMERINTAH
D K B P 3 A
TAHUN 2018
DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TANAH BUMBU
i
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat Rahmat dan
Karunia-Nya, Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Kabupaten Tanah Bumbu telah menyelesaikan penyusunan Laporan Akuntabilitas
Kinerja Pemerintah ( LAKIP ) untuk tahun 2018.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini merupakan penyajian suatu
proses kegiatan yang berorientasi pada hasil Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
(LAKIP) ini merupakan penyajian suatu proses kegiatan yang berorientasi pada hasil
yang telah dicapai selama kurun waktu satu tahun secara sistematis dan
berkesinambungan. Upaya ini menghasilkan suatu Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (LAKIP) yang setidaknya memuat Visi, Misi, Strategi dan Program serta
menyediakan ukuran/indikator keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaannya.
Kami menyadari masih banyak kekurangan yang perlu di perbaiki.Kritik, saran
dan pendapat yang konstruktif sangat kami harapkan untuk kesempurnaannya dimasa
akan datang. Tindakan perbaikan dimasa mendatang adalah tekad terbaik yang akan
kami lakukan demi mengarah pada penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja
Pemerintah (LAKIP) berikutnya.
Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah
mendukung tersusunya LAKIP ini.
Wasallamu’alaikum Wr. Wb.
Batulicin, Februari 2019 Kepala DKBP3A Kabupaten Tanah Bumbu,
Narni, SKM., M.Kes Pembina Tk. I NIP. 19671226 199403 2 007
.
i
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR -------------------------------------------------------------------------------------- i
DAFTAR ISI ------------------------------------------------------------------------------------------------ ii
Bab I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang -------------------------------------------------------------------- 1
B. Tugas Pokok & Fungsi ----------------------------------------------------------- 1
C. Aspek Strategis -------------------------------------------------------------------- 5
D. Struktur Organisasi --------------------------------------------------------------- 6
E. SistematikaPenyajian------------------------------------------------------------- 11
Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. Rencana Strategis (RENSTRA) ------------------------------------------------ 14
1. Tujuan dan Sasaran ---------------------------------------------------------- 14
2. Strategi dan Kebijakan ------------------------------------------------------- 15
B. Indikator Kinerja Utama (IKU) --------------------------------------------------- 18
C. Penetapan Kinerja Tahun 2018 ------------------------------------------------ 18
D. Rencana Aksi Tahun 2018 ------------------------------------------------------ 19
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA
A. Kerangka Pengukuran Kinerja ------------------------------------------------- 23
B. Penyimpulan Capaian Kinerja Sasaran -------------------------------------- 24
C. Realisasi Anggaran --------------------------------------------------------------- 38
Bab IV PENUTUP ---------------------------------------------------------------------------------- 43
LAMPIRAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 1
KATA PENGANTAR
PujisyukurkehadiranTuhan Yang MahaEsa, karenaberkatRahmatdanKarunia-Nya,
DinasKeluargaBerencanaPemberdayaanPerempuandanPerlindunganAnakKabupaten
Tanah BumbutelahmenyelesaikanpenyusunanLaporanAkuntabilitasKinerjaPemerintah (
LAKIP )untuk tahun 2018.
LaporanAkuntabilitasKinerjaPemerintah (LAKIP) inimerupakanpenyajiansuatu proses
kegiatan yang berorientasipadahasilLaporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) ini
merupakan penyajian suatu proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang telah
dicapai selama kurun waktu satu tahun secara sistematis dan berkesinambungan. Upaya
ini menghasilkan suatu Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) yang setidaknya
memuat Visi, Misi, Strategi dan Program serta menyediakan ukuran/indikator keberhasilan
atau kegagalan dalam pelaksanaannya.
Kami menyadarimasihbanyakkekurangan yang perlu di perbaiki.Kritik, saran dan
pendapat yang konstruktif sangat kami harapkan untuk kesempurnaannya dimasa akan
datang. Tindakan perbaikan dimasa mendatang adalah tekad terbaik yang akan kami
lakukan demi mengarah pada penyempurnaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
(LAKIP) berikutnya.
Akhirnya kami mengucapkanterimakasihkepadasemuapihak yang
telahmendukungtersusunya LAKIP ini.
Wasallamu’alaikum Wr. Wb.
Batulicin, Februari 2019 Kepala DKBP3A Kabupaten Tanah Bumbu,
Narni, SKM., M.Kes Pembina Tk. I NIP. 19671226 199403 2 007
.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 2
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR -------------------------------------------------------------------------------------- i
DAFTAR ISI ------------------------------------------------------------------------------------------------ ii
Bab I PENDAHULUAN
A. LatarBelakang --------------------------------------------------------------------- 1
B. Tugas Pokok & Fungsi ----------------------------------------------------------- 1
C. AspekStrategis --------------------------------------------------------------------- 5
D. StrukturOrganisasi ---------------------------------------------------------------- 6
E. SistematikaPenyajian ------------------------------------------------------------ 11
Bab II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA
A. RencanaStrategis (RENSTRA) ------------------------------------------------- 14
1. TujuandanSasaran ----------------------------------------------------------- 14
2. StrategidanKebijakan -------------------------------------------------------- 15
B. IndikatorKinerjaUtama (IKU) ---------------------------------------------------- 18
C. Penetapan Kinerja Tahun 2018 ------------------------------------------------ 18
D. RencanaAksiTahun 2018 ------------------------------------------------------- 19
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA
A. KerangkaPengukuranKinerja --------------------------------------------------- 23
B. PenyimpulanCapaianKinerjaSasaran ---------------------------------------- 24
C. RealisasiAnggaran ---------------------------------------------------------------- 38
Bab IV PENUTUP ---------------------------------------------------------------------------------- 43
LAMPIRAN
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 3
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang
Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD merupakan lembaga
penyelenggara pemerintahan yang pembentukannya melalui Peraturan Daerah
memiliki tugas pokok dan fungsi masing-masing yang secara khusus telah di
tetapkan, demikian pula dengan Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu adalah SKPD yang
dibentuk mengemban amanah untuk melaksanakan program dan kegiatan
menyangkut bidang Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak.
Sebagai pengemban amanah, DKBP3A berkewajiban menyusun Laporan
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah ( LAKIP ), sebagai perwujudan langkah
untuk menguatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja dalam
mempertanggungjawabkan pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun ketiga
untuk mencapai visi dan dan misi yang telah ditetapkan, baik itu keberhasilan yang
mampu diraih maupun kegagalan yang di temui dalam bidang keluarga berencana,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Dasar penyusunan LAKIP ini adalah dengan melaksanakan pengukuran
kinerja yang telah dicapai atas pelaksanaan program dan kegiatan sesuai
penetapan kinerja tahun 2016 yang telah disepakati.
B. Tugas Pokok & Fungsi
Berdasarkan Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 27 Tahun 2017
Tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan tata kerja unsure-unsur organisasi
Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak merupakan unsur pendukung pemerintah daerah yang dipimpin oleh
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas didukung oleh tiga bidang dan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 4
sekretariat. Rincian tugas dan fungsi organisasi Dinas KBP3A sebagai berikut:
a. Kepala Dinas
Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan melaksanakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian
penduduk dan keluarga berencana serta urusan pemerintahan bidang
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Didalam melaksanakan
tugas tersebut diatas, Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak, menyelenggarakan fungsi:
1. Perumusan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk,
keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak;
2. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengendalian penduduk,
keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian
penduduk, keluarga berencana, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak;
4. Pelaksanaan administrasi Daerah; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang di berikan oleh Bupati terkait dengan
tugas dan fungsinya.
b. Bagian Sekretariat
Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi
pelaksanaan tugas, pembinaan dan pemberian dukungan administrasi
kepada seluruh unit organisasi.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, sekretariat mempunyai
fungsi sebagai berikut :
a. koordinasi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan
pelaporan;
b. penyusunan rencana, program kerja dan anggaran;
c. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi
ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan,
perlengkapan, kerjasama, hubungan masyarakatdan kearsipan;
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 5
d. pembinaan organisasi dan tata laksana dinas;
e. koordinasi dan penyusunan Peraturan Perundang-undangan;
f. penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah/negara;
g. pengelolaan kegiatan pemantauan, evaluasi, dokumentasi dan
pelaporan;
h. pengumpulan, pengelolaan data dan teknologi informasi;
i. koordinasi penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan;
j. koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
k. pemantauan, evaluasi dan pelaporan; dan
l. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai bidang
tugas.
c. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera mempunyai tugas
melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan penyelenggaraan
kegiatan di bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Keluarga
Berencana dan Keluarga Sejahteramempunyai fungsi sebagai berikut :
1. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang KB dan keluarga
sejahtera;
2. penyelenggaraan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan
di bidang pembinaan dan pelayanan KB;
3. penyelenggaraan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan
di bidang pemberdayaan dan ketahanan keluarga;
4. pelaksanaan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait;
5. pelaksanaan pengawasan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
d. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan KIE
Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan KIE mempunyai tugas
pokok melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan
penyelenggaraan kegiataan dibidang pengendalian penduduk, advokasi
dan KIE..
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 6
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, bidang Bidang
Pengendalian Penduduk, Advokasi dan KIEmempunyai fungsi sebagai
berikut :
1. Penyiapan perumusan kebijakan teknis dibidang pengendalian
penduduk, advokasi dan KIE;
2. Penyelenggaraan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan
dibidang advokasi dan KIE;,
3. Penyelenggaraan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan
dibidang pengendalian penduduk dan informasi keluarga;
4. Pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan kerjasama dengan instansi
terkait;
5. Pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
e. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai
tugas melakukan penyiapan perumusan kebijakan teknis dan
penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan dan perlindungan
perempuanserta perlindungan anak.
Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut, Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak mempunyai fungsi sebagai berikut :
1. penyiapan perumusan kebijakan teknis di bidang pemberdayaan dan
perlindungan perempuanserta perlindungan anak;
2. penyelenggaraan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan
di bidang pemberdayaan perempuan;
3. penyelenggaraan program, pembinaan dan penyelenggaraan kegiatan
di bidang perlindungan perempuan dan anak;
4. pelaksanaan koordinasi, pengendalian dan kerjasama dengan instansi
terkait;
5. pelaksanaan pengawasan, evaluasi dan pelaporan; dan
6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
f. Kelompok Jabatan Fungsional
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 7
Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan
sebagian tugas dinas sesuai dengan keahlian dan fungsinya.
C. Aspek Strategis
Adapun aspek strategis yang berkenaan dengan pengembanan tugas-tugas
dan fungsi tersebut diatas antara lain ;Permasalahan-permasalahan yang dihadapi
oleh Dinas KBP3A dalam pelaksanaan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:
a. Bagian Sekretariat
1. Belum optimalnya kualitas pelayanan informasi publik
2. Belum optimalnya kualitas evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Dinas
KBP3A .
3. Kurang memadainya sarana dan prasarana untuk menunjang pelayanan Dinas
KBP3A .
b. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera
1. Unmetneed tinggi
2. Pemahaman tentang alat kontrasepsi MKJP masih rendah
3. Pemahaman tentang alat kontrasepsi MKJP masih rendah
4. Banyaknya pernikahan usia dini
5. Masih kurangnya kualitas dan kuantitas SDM Tenaga Penyuluh KB / kader
akibat dari keterbatasan anggaran
6. Distribusi alokon belum sesuai kebutuhan
7. Belum ada gundang farmasi untuk alkon KB
c. Bidang Pengendalian Penduduk
1. Keterbatasan Kapasitas daerah dalam pengendalian penduduk
2. menyebarnya permukiman penduduk
3. Banyaknya penduduk pendatang
4. Bonus Demografi Pengembangan kapasitas penduduk (pendidikan,
kesempatan kerja terutama perempuan)
5. Banyaknya jumlah anak dan lansia dari jumlah penduduk
6. Adanya perbedaan pola pendataan antara BKKBN, BPS dan Kementerian
Dalam Negeri
7. Belum semua desa/kelurahan memiliki data mikro
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 8
d. Bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
1. Belum optimalnya kesetaraan dan keadilan Gender
2. Belum semua SKPD melaksanakan PPRG
3. Belum optimalnya Pokja PUG (pengarus utamaan gender)
4. Belum terbentuknya Forum Peningkatan Kualitas hidup Perempuan (PKHP)
5. Belum terbentuknya Forum Peningkatan Produktivitas Ekonomi Perempuan
(PPEP)
6. Belum optimalnya fokal Point gender
7. Masih adanya korban kekerasan perempuan yang belum berani melapor.
8. Belum ada kasus TPPO (Tindak Pidana Perdagangan Orang) yang
terlaporkan
9. Belum optimalnya kapasitas SDM dan kelembagaan P2TP2A (Pusat
Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindugan Anak)
Kabupaten
10. Belum tersedianya lembaga Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)
Kabupaten
11. Belum terbentuknya forum data gender, perempuan dan anak
12. Belum tersedianya aplikasi data gender, perempuan dan anak
13. Belum optimalnya peran gugus tugas kabupaten layak anak
14. Belum semua Kecamatan menjadi Kecamatan Layak Anak
15. Belum tersedianya Peraturan Daerah / Peraturan Bupati Tentang Kabupaten
Layak Anak
16. Belum terdatanya pekerja anak khususnya pada sektor informal.
17. Belum optimalnya peningkatan kapasitas SDM bagi pendamping yang
memberikan pelayanan bagi anak korban kekerasan.
18. Masih adanya anak korban perlakuan salah dan penelantaran.
19. Belum optimalnya lembaga penyediaperlindungan khusus anak
D. Struktur Organisasi
Struktur organisasi Satuan Kerja Perangkat Daerah merupakan mekanisme
formal dengan meyebutkan nama-nama organisasi yang dikelola oleh setiap individu
atau kelompok, disamping juga struktur organisasi ini dapat menunjukkan suatu
keadaan dari pola susunan dan perwujudan tetap hubungan diantara fungsi-fungsi,
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 9
bagian-bagian atau posisi-posisi serta wewenang dan tanggungjawab yang jelas dan
berbeda dalam suatu organisasi. Setiap organisasi pasti memiliki struktur organisasi,
demikian pula Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, struktur organisasinya disusun
berdasarkan Perda No. 19 Tahun 2016 dan Peraturan Bupati No 29 Tahun 2016
tentang Tugas, Fungsi, Uraian Tugas dan tata kerja unsur-unsur Organisasi Dinas
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten
Tanah Bumbu, sebagai berikut:
1. Kepala Dinas
2. Sekretariat, terdiri dari :
a. Subbag Umum dan Kepegawaian
b. Subbag Perencanaan dan Keuangan
3. Bidang Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, terdiri dari :
a. Seksi Pembinaan dan Pelayanan KB
b. Seksi Pemberdayaan Ketahanan Keluarga
4. Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan KIE, terdiri dari :
a. Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
b. Seksi Advokasi dan KIE
5. Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari :
a. Seksi Pemberdayaan Perempuan
b. Seksi Perlindungan Anak
6. Kelompok Jabatan Fungsional
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 10
STRUKTUR ORGANISASI DKBP3A KABUPATEN TANAH BUMBU
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 14
Sumber daya Manusia/Personel SKPD
Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak memiliki Sumber Daya Manusia yang cukup besar, tercatat secara
keseluruhan berjumlah 123 orang ( Pegawai Dinas + PLKB ), secara rinci dapat
kita lihat pada tabel-tabel berikut :
Tabel 1.2
Pejabat Struktural pada Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
NO N A M A PANGKAT/GOL JABATAN ESSELON
1 Drs. Anwar Salujang Pembina Utama
Muda / IV.c Kepala Dinas II.b
2 Hj. Noryana, S.Sos.,MM Pembina / IV.a Sekretaris DKBP3A III.a
3 Drs. Yusnani Pembina Tk.I/IV.b Kabid. Keluarga Berencana
dan Keluarga Sejahtera III.b
4 M. Yamin Badroen,S.Sos Pembina / IV.a Kepala Bidang Pengendalian
Penduduk, Advokasi dan KIE
III.b
5 Dida Rodiah Penata Tk. I / III.d Kepala Bidang
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
III.b
6 Muhammad Maksun, S. Sos, MM
Penata Tk. I / III.d Kepala Seksi Pengendalian
Penduduk dan Informasi Keluarga
IV.a
7 Fitriyani, S.AB Penata / III.c
Kepala Seksi Advokasi dan
KIE IV.a
8 Rusdiati, SH Penata Tk. I / III.d Kepala Seksi Perlindungan
Anak IV.a
9 Norhasanah, S.AG Penata Tk. I / III.d Kepala Seksi Pemberdayaan
Perempuan IV.a
10 Ida Romundang Lubis, S. Kep Penata / III.c
Kepala Seksi Pemberdayaan
Ketahanan Keluarga IV.a
11 Misnawati, S.SiT Penata Muda Tk. I /
III.b
Kepala Seksi Pembinaan dan Pelayanan KB
IV.a
12 Drs.Marhami., MM Penata Tk. I / III.d Kepala Sub Bagian Umum
dan Kepegawaian IV.a
13 Hj. Sri Minarni, SE Penata Muda Tk. I /
III.b
Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan &
Pelaporan IV.a
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 15
Staf-staf pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak, tugasnya membantu para Kepala Seksi Bidang dan Kepala
Subbag yang jumlahnya bervariasi yaitu 28 orang dengan rincian sebagai
berikut:
Tabel 1.3
Jumlah Staf/Karyawan pada Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
NO BIDANG/BAGIAN SUB
BAGIAN/SEKSI PNS PTT KONTRAK JUMLAH
1
Sekretariat
Sub Bag Umum & Kepegawaian
3 0 5 8
Sub Bag Perencanaan Keuangan & Pelaporan
2 4 1 7
2
Bidang Keluarga & Keluarga Sejahtera
Seksi Pemberdayaan Ketahanan Keluarga
0 1 0 1
Seksi Pembinaan dan Pelayanan KB
1 1 0 2
3
Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan KIE
Seksi Pengendalian Penduduk dan Informasi Keluarga
1 2 0 3
Seksi Advokasi dan KIE
0 1 0 1
4
Bidang Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
Seksi Pemberdayaan Perempuan
1 2 0 3
Seksi Perlindungan Perlindungan Anak
1 1 1 3
Untuk efektifnya pelaksanaan tugas Program Keluarga Berencana Nasional
dan Keluarga Sejahtera perlu adanya Petugas yang handal di lapangan guna
melakukan penyuluhan KB pada masyarakat, dengan nama Penyuluh Keluraga
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 16
Berencana ( PKB ) bagi PNS atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana
(PLKB) bagi PTT.
Oleh karena itu maka di bentuk UPT di Kecamatan yang di kepalai seorang
Koordinator PKB yang bertugas mengkoordinir PLKB yang berada di wilayah
kerjanya dan sekaligus memberikan laporan kepada Kepala Dinas melalui
Kepala Bidang Keluarga Berencana & Keluarga Sejahtera serta dan Kepala
Bidang Pengendalian Penduduk, Advokasi dan KIE.
Untuk mengetahui lebih jauh keadaan jumlah Pegawai Petugas Penyuluh
Keluarga Berencana pada masing-masing Kecamatan, berikut kami sampaikan
data seperti di bawah ini :
Tabel 1.4
Jumlah PLKB
NO KECAMATAN PKB PNS PLKB PTT
JUMLAH
1 Batulicin 4 3 7
2 Simpang Empat 2 6 8
3 Mantewe 1 3 4
4 Karang Bintang 1 7 8
5 Kusan Hulu 2 13 15
6 Kusan Hilir 3 15 18
7 Sungai Loban 4 3 7
8 Angsana - 4 4
9 Satui 5 1 6
10 Kuranji 1 4 5
J U M L A H 23 59 82
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 17
E. Sistematika Penulisan
Adapun sistematika daripada penulisan LAKIP Tahun 2018 adalah sebagai
berikut :
KATA PENGANTAR
DAFTAR ISI
BAB 1 PENDAHULUAN
Berisikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada
aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang
dihadapi organisasi
BAB II PERENCANAAN KINERJA
Ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA
A. KERANGKA PENGUKURAN KINERJA
Disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan
kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil
pengukuran kinerja organisasi.
B. PENYIMPULAN CAPAIN KINERJA SASARAN
Menguraikan simpulan capaian kinerja yang digunakan dan
telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai
dengan dokumen perjanjian kinerja
C. REALISASI ANGGARAN
Menguraikan simpulan realisasi anggaran yang digunakan dan
telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai
dengan dokumen perjanjian kinerja.
BAB IV PENUTUP
Menguraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta
langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk
meningkatkan kinerjanya.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 18
LAMPIRAN-LAMPIRAN
1. PERJANJIAN KINERJA SKPD TAHUN 2018
2. PENETAPAN KINERJA
3. RENCANA KERJA TAHUNAN SKPD TAHUN 2018
4. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
5. PENGUKURAN KINERJA
6. CASCADING/POHON KINERJA
7. MATRIK KESELARASAN
8. LAPORAN KEUANGAN TW IV TAHUN 2018
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 19
BAB II
PERENCANAAN KINERJA
A. RENCANA STRATEGIS ( RENSTRA )
1. TUJUAN DAN SASARAN
a. Tujuan
Berdasarkan misi Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu, maka
di tetapkan tujuan sebagai berikut :
a.1. Meningkatkan Kesetaraan dan keadilan gender
a.2. Meningkatkan kualitas pemenuhan hak anak bagi semua anak
a.3 Peningkatan pembinaan peserta KB baik menggunakan MKJP
maupun non MKJP
b. Sasaran
Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang
akan dicapai atau dihasilkan oleh organisasi dalam jangka waktu
tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran
menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang
akan dilakukan untuk mencapai tujuan, sasaran memberikan fokus
pada penyusunan kegiatanan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat
dicapai dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif dan dapat diukur.
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 20
Sasaran Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu adalah suatu dasar
didalam penilaian dan pemantauan kinerja sehingga merupakan alat
pemicu agar seluruh organisasi sadar akan sesuatu yang akan
dicapai, dan untuk itulah Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu telah
merumuskan sasaran berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan,
sebagai berikut :
1. Sasaran dari tujuan pertama “Meningkatnya kesetaraan dan
keadilan gender”, adalah :
Meningkatnya Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan.
2. Sasaran dari tujuan kedua “Meningkatkan pemenuhan hak anak”
adalah:
Terbentuknya Kecamatan layak anak
5. Sasaran dari tujuan ketiga “Peningkatan pembinaan peserta KB
baik menggunakan MKJP maupun Non MKJP” adalah:
Angka Kebutuhan Ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet Need)
2. STRATEGI DAN KEBIJAKAN
a. Strategis
Pencapaian tujuan dan sasaran dilengkapi dengan penetapan
strategi untuk pencapaianya.Strategi harus dibangun dan dilandasi
kepada informasi maupun data-data yang diperoleh dari hasil analisis
lingkungan, nilai-nilai yang ada dan faktor-faktor kunci keberhasilan.
Cara mencapai tujuan dan sasaran ini merupakan rencana yang
menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya organisasi yang
meliputi penetapan kebijakan dan program operasional dengan
memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan
yang dihadapi.
b. Kebijakan
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 21
Kebijakan adalah pedoman pelaksanaan tindak-tindakan
tertentu.Elemen-elemen penting dalam menyiapkan kebijakan adalah
kemampuan untuk menjabarkan strategi ke dalam kebijakan-kebijakan
yang cocok dan dapat dilaksanakan.
Serangkaian kebijakan ditetapkan dalam rangka memberikan
batasan dan petunjuk bagi seluruh jajaran staf Dinas Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tanah Bumbu untuk melangkah.
Tabel 2.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Dinas KBP3A Tahun
2016-2021
TUJUAN SASARAN STRATEGI KEBIJAKAN
Meningkatkanke
setaraandankea
dilan gender
Meningkatnya
Partisipasi Perempuan
dalam pembangunan
meningkatkan pelaksanaan
ARG dengan cara
Menyusun, mereview,
mengharmonisasikan,
danmengkoordinasikan,
berbagairegulasidankebijaka
npelaksanaanpengarusutam
aan gender di daerah;
pelatihanteknisdalampenyus
unan program,
kegiatandananggaran yang
responsif gender pada
perangkat daerah melalui
pelaksanaan Perencanaan
dan Penganggaran yang
Peningkatan KKG
dengan fokus padap
enguatan kelembagaan
pengarustamaan
gender, penyusunan
PPRG dan pelatihan
implementasi PPRG
dan Peningkatan peran
perempuan dalam
berbagai tahapan dan
proses pembangunan
di semua bidang. Dan
Peningkatan
keberdayaan
perempuan dalam
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 22
Responsif Gender (PPRG);
Mengoptimalkan
pemantauan dan evaluasi
untuk memastikan
pelaksanaan dan hasil PUG
di tingkatdaerah;
Memperkuat
lembaga/ejaring PUG di
daerah untuk peningkatan
efektifitas dan efisiensi
pelaksanaan PUG. dan
Meningkatnya kualitas hidup
perempuan pada kelompok
masyarakat melalui
pemberian pelatihan
keterampilan .
pengelolaan ekonomi
rumah tangga dengan
fokus pada UMKM
perempuan.
Meningkatkanku
alitaspemenuha
nhakanak
MeningkatnyaPemenu
han Hak Anak
Meningkatkanimplementasi
KLA dengancaraMenyusun,
mereview,
mengharmonisasikan,
danmengkoordinasikan,
berbagairegulasidankebijaka
nperlindungandanpemenuha
nhakanak; sosialisasi
PUHA; pelatihan SDM
pelaksana PUHA;
memperkuatjejaring PUHA
di daerahdanpenyusunan
system informasi PUHA.
Percepatan
implementasi
Kabupaten Layak anak
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 23
Meningkatkanpe
mbinaanpeserta
KB
baikmenggunak
an MKJP
maupun Non
MKJP
Meningkatya Cakupan
PUS berKB
Meningkatkan pemahaman
dan komitmen pemerintah
daerah, dunia usaha dan
media massa tentang
pentingnya program
keluargaBerencana dalam
pembangunan di berbagai
bidang dan Optimalisasi
peran kelembagaan dalam
pembinaan ketahanan dan
kesejahteraan keluarga
Pengembangan model
kelembagaanketahana
ndankesejahteraankelu
arga
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur penilaian
kinerja Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu (IKU Tahun 2018 terlampir)
adalah :
1. Angka Partisipasi Perempuan Dalam Pembangunan
2. Persentase Kecamatan Layak Anak (KLA)
3. Angka Kebutuhan ber KB Yang Tidak Terpenuhi (Unmet need)
C. PENETAPAN KINERJA TAHUN 2017
Menggambarkan capaian kinerja yang akandiwujudkan oleh suatu instansi
pemerintah/unit kerja dalam suatu tahun dan tertentunya dengan
mempertimbangkan sumber daya yang dikelolanya.Dokumen penetapan kinerja
merupakan suatu dokumen pernyataan kinerja/kesepakatan kinerja/perjanjian
kinerja antara atasan dan bawahan yaitu antara Bupati Tanah Bumbu selaku
kepala daerah dengan Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak selaku Pengguna Anggaran SKPD untuk
mewujudkan target kinerja tertentu berdasarkan pada sumber daya yang dimiliki
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 24
SKPD. Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak selaku pengguna anggaran wajib menyusun penetapan
kinerja dimaksud setelah menerima dokumen pelaksanaan anggaran dan
ditandatangani oleh kedua belah pihak. Dan dalam menyusun dokumen
penetapan kinerja ini Kepala SKPD agar memperhatikan sekurangnya hal berikut,
yaitu :
1). dokumen perencanaan jangka menengah;
2). dokumen perencanaan kinerja tahunan; dan
3). dokumen penganggaran dan atau pelaksanaan anggaran, serta memuat
pernyataan dan lampiran formulir yang mencantumkan sasaran strategis,
indikator kinerja utama SKPD, serta target kinerja dan pagu anggaran.
Sedangkan maksud dari disusunnya dokumen penetapan kinerja agar
pimpinan SKPD dalam hal ini Kepala Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah Bumbu dapat
melaksanakan fungsinya seperti:
1. Melaksanakan pemantauan dan mengendalikan pencapaian kinerja SKPD
selama jangka waktu satu tahun anggaran;
2. Melaksanakan pelaporan capaian realisasi kinerja SKPD-nya dalam LAKIP
atau Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah tahun yang
bersangkutan;
3. Melaksanakan penilaian keberhasilan SKPD selama kurun waktu satu tahun
anggaran.
Dengan demikian perbaikan-perbaikan yang mungkin diperlukan akan
mudah dilakukan serta pelaksanaan tindakan dimasa yang akan datang
(Penetapan Kinerja SKPD tahun 2018 terlampir).
D. RENCANA AKSI TAHUN 2018
Dalam rangka mencapaiVisi, Misi, Tujuan dan Sasaran Dinas KBP3A menyusun
rencana aksi denganmemperhatikan tugas pokok dan fungsi serta merupakan suatu
Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Page 25
rencana aksi nyata untuk pencapaian IKU yang sesuai dengan perencanaan kinerja
dan dituangkan pada penetapan kinerja tahun 2018. Berdasarkan program-program
tersebut selanjutnya disusun kegiatan-kegiatan dalam rangka mendukung
pencapaian sasaran strategis tahun 2018.Berikut matrik rencana aksi dalam rangka
pencapaian IKU Dinas KBP3A Kab. Tanah Bumbu yang ditetapkan di tahun 2018 :
i
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah
REANCANA AKSI
DINAS KELUARGA BERENCANA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KABUPATEN TANAH BUMBU
TAHUN 2018
NO
TUJUAN SASARAN PROGRAM KEGIATAN
ANGGARAN
RENCAN
A AKSI
JADWAL KEGIATAN PENAGGUNG JA
WAB
URAIAN
INDIKATOR
KINERJA
TARGET URAIAN
INDIKATOR
KINERJA
TARGET TAHUN 201
8
URAIAN INDIKATOR KINERJA
TARGET
TAHUN
2018
URAIAN INDIKATOR
KINERJA
TARGET TAHUN
2018
TW I
TW II
TW
III
TW IV
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
18
19 20
1.
Meningkatkan kesetaraan dan keadila
n gender
Angka Partisi
pasi Perempuan
Dalam Pembanguna
n
32,08
Meningkatnya Partisip
asi Peremp
uan Dalam
Pembangunan
Persentase
Perempuan Yang
Mandiri
32,08
Program Penguatan
Kelembagaan Pengarusutamaan Gender
dan Anak
Persentase vokali poin PUG SKPD
75%
Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak
Jumlah Peserta Peningkatan Kapasitas pengurus kelembagaan gender dan anak dan jumlah peserta rakor
80 Orang Rp 35,770,000
Rapat Koordinasi
V V V DK
BP3A
Pelatihan PPRG untuk SDM Perencana
Jumlah peserta PPRG SKPD yang terlatih
125 Orang Rp 51,435,000
Pelatihan Peserta PPRG
V V V DK
BP3A
Program Peningkatan Peran Serta dn Kesetaraan Gender dalam Pembangunan
Persentase Kelompok usaha perempuan terdata yang dibina
100%
Kegiatan Pembinaan Organisasi Perempuan
Jumlah Peserta Sosialisasi
50 Orang Rp 33,765,000
Pembinaan dan Sosialisasi
V V DK
BP3A
Program Peningkatan
Kualitas Hidup dan
Perlindungan Perempuan
Persentase penangana
n kasus tindak
kekerasan terhadap
perempuan dan anak
yang terlapor
100%
Sosialisasi dan Advokasi Gerakan Akhir Kekerasan Perempuan dan Anak
Jumlah Peserta Sosialisasi
50 0rang Rp 14,795,000
Pembinaan dan Evaluasi P2W-KSS & KSI
V DK
BP3A
Pembinaan dan Evaluasi P2W-KSS dan KSI
Jumlah Desa yang di bina
14 Kelompok
Rp 43,160,000
Pembinaan dan Evaluasi P2W-KSS & KSI
V V V V DK
BP3A
2
Meningkatkan
Kualitas pemenuhan Hak
Anak bagi
semua anak
Persentase KLA
(Kecamatan Layak Anak)
40%
Meningkatnya
Pemenuhan Hak
Anak
Persentase KLA
(Kecamatan Layak Anak)
40%
Program keserasian kebijakan
peningkatan kualitas Anak
dan Perempuan
Persentase Kecamatan
Layak Anak Yang
di Bina
40%
Pembelajaran Forum Anak Daerah Dalam rangka peningkatan SDM
Jumlah Peserta Temu FAD dalam Rakor
80 Orang Rp 55,530,000
Rakor FAD
V V V DK
BP3A
i
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah
Rintisan Kabupaten Layak Anak
Jumlah peserta rapat koordinasi
480 Orang Rp 106,540,000
Rakor KLA
V V V V DK
BP3A
3.
Peningkatan
Pembinaan
Peserta KB baik Menggunakan MKJP
Maupun Non
MKJP
Cakupan PUS Ber KB
10.68
Meningkatnya
Cakupoan PUS ber KB
Angka kebutu
han ber KB yang tidak
terpenuhi
10.68
Program Keluarga
Berencana
Persentese Kebutuhan
ber KB yang tidak terpenuhi (Unmeet
Need)
78%
Pembinaan Keluarga berencana
Jumlah peserta rakoor PLKB & PPKBD
476 Orang Rp 917,670,000
Rakor PLKB dan PPKBD
V V V V DK
BP3A
Pengolahan Data Dan Pelaporan
Jumlah desa yang menggunakan sistem informasi pengolahan data dan pelaporan
149 Desa Rp 50,146,000
Orientasi Pelaporan
V V V DK
BP3A
Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk
Jumlah Peserta Sosialisasi
4500 Orang Rp 930,620,000
Sosialisasi Pengendalian Penduduk
V V V V DK
BP3A
Program Pelayanan Kontrasepsi
Cakupan penyediaan alat dan obat kontrasepsi
75%
Pelayanan Pemasangan Kontrasepsi KB
Jumlah akseptor KB
500 Akseptor
Rp 110,725,000
Pelayanan Pemasangan KB
V V V V DK
BP3A
Program Promosi Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
persentase Anggota BKB ber KB
80%
Penyuluhan Kesehatan Ibu, Bayi dan Anak melalui Kelompok Kegiatan di Masyarakat
Jumlah peserta anggota BKB
3500 Lbr Rp 48,200,000
Mencetak Kartu KKA dan Penyuluhan Anggota BKB
V V V DK
BP3A
Program Kesehatan reproduksi Remaja
Persentase Peningkatan Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP)
10%
Advokasi dan KIE Tentang KRR
Jumlah peserta Percepatan penurunan Pernikahan Usia Muda dan sosialisasi Penurunan Usia Muda di Kecamatan
120 orang Rp 234,875,000
Rakor dan Sosialisasi
V V V V DK
BP3A
Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan KB/KR yang mandiri
Persentasi PUS anggota poktan BKB, BKR, BKL, UPPKS yang mendapat pembinaan kesertaan ber-KB
75%
Pembinaaan kelompok pembina keluarga
jumlah kelompok yang dibina
135 Klp Rp 75,620,000
Pembonaan Kelompok Tribina
V V V DK
BP3A
Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera
jumlah PPKS di Kabupaten dan Kecamatan
4 Klp Rp 12,105,000
Pembinaan dan Perlombaa
V V V DK
BP3A
i
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah
(PPKS) n kelompok PPKS
i
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah
BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA
Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban untuk menjawab dari perorangan,
badan hukum, atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau
kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang
menerima laporan akuntabilitas.
Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk penelitian keberhasilan dan
kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang dimaksud,
yang ditetapkan dalam visi dan misi Badan Keluarga Berencana Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak. Pengukuran yang dimaksud itu merupakan suatu
hasil dari penilaian yang sistema dan didasarkan pada kelompok Indikator Kinerja
Kegiatan berupa masukan, keluaran, hasil, manfaat dan dampak.
Penilaian yang dimaksud tidak terlepas dari kegiatan mengolah masukan
menjadi keluaran dan penilaian dalam proses penyusunan/ kegiatan yang dianggap
penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran tujuan.
A. Kerangka Pengukuran Kinerja
Pengukuran kinerja adalah proses sitematis dan berkesinambungan untuk
menilai tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan
program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang tekah ditetapkan dalam mewujudkan
visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Selanjutnya dilakukan pula analisa
akuntabilitas kinerja yang menggambarkan keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan
dengan program dan kebijakan.
Perhitungan pengukurankinerja dilakukandengan menggunakan rumus
sebagaiberikut:
a. Apabila semakin semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tinggi nya
kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja
digunakan rumus ini :
b. Apabila pada satu sasaran strategis memiliki lebih dari satu indicator kinerja,
i
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah
maka ditetapkan indicator sasaran rata-rata untuk menyimpulkan keberhasilan/
kegagalan dalam pencapaian tiap sasaran digunakan rumus ini :
Pengukurankinerja dilakukandenganmenggunakan indicator kinerja pada
level sasarandankegiatan.Pengukurandenganmenggunakanindikator kinerja
padalevelsasarandigunakanuntukmenunjukkansecaralangsung kaitanantara
sasarandengan indicator kinerjanya, sehingga keberhasilansasaranberdasarkan
rencana kinerja tahunanyangditetapkan dapatdilihatdenganjelas. Selainitu,
untukmemberikanpenilaianyang lebihindependenmelalui indikator-indikator
outcomes atauminimal outputdarikegiatanyang terkait langsung dengan sasaran
yangdiinginkan.
Apabila pada satu sasaran strategis memiliki lebih dari satu indikator
kinerja, maka ditetapkan indikator sasaran rata-rata untuk menyimpulkan
keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian tiap sasaran.
B. Penyimpulan capaian kinerja Sasaran
Apabila pada satu sasaran strategis memiliki lebih dari satu indikator
kinerja, maka ditetapkan indikator sasaran rata-rata untuk menyimpulkan
keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian tiap sasaran.
Penilaian capaian kinerja untuk setiap indikator kinerja sasaran
menggunakan interprestasi penilaian dengan pengukuran dengan skala ordinal
yaitu :
Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat
Skala Ordinal Predikat/ Kategori
>85 Sangat Baik
70 >x< 85 Berhasil
55 >x< 70 Cukup Berhasil
<55 Tidak Berhasil
Untuk capaian masing-masing indikator kinerja sasaran disimpulkan
berdasarakan “Metode rata-rata Data Kelompok” penyimpulan capaian sasaran
nilai mean setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :
i
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah
Penyimpulan pada tingkat sasaran dilakukan dengan mengalikan jumlah indikator
untuk setiap kategori (sangat berhasil, cukup berhasil, dan tidak berhasil) yang
ada disetiap kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) yang ada disetiap
kelompok sasaran dengan nilai mean (rata-rata) skala ordinal dari setiap kategori,
dibagi dengan jumlah indikator yang ada dikelompok sasaran tersebut :
Nilai rata-rata setiap kategori ditetapkan sebagai berikut :
Sangat Berhasil : 92,5
Berhasil : 77,5
Cukup Berhasil : 62,5
Tidak Berhasil :27,5
Analisis pencapaian Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja pada Dinas
Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Kabupaten Tanah Bumbu untuk Tahun 2018 dilakukan terhadap target kinerja
yang di tetapkan dalam Rencana Startegis Dinas Keluarga Berencana
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Tanah
BumbuTahun 2016-2021 yang di turunkan pada Rencana Kerja Tahun 2018dan
Penetapan Kinerja Tahun 2018.
Pencapaian kinerja DKBP3A Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2018 yang di
dukung dengan dan dana APBD dan DAK Kabupaten Tanah Bumbu, untuk setiap
pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capain kinerja,
diantaranya adalah:
1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun 2018
Tabel 3.2
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018
NO SASARAN Capaian
i
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah
Tahun 2017
Tahun 2018
1 Meningkatnya Partisipasi Perempuan dalam Pebangunan
100% 179,08%
2 Meningkatnya Pemenuhan Hak Anak
100% 100%
3 Meningkatnya Cakupan PUS ber KB
100% 100%
Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja tahun 2018 secara keseluruhan
sudah memenuhi target, bahkan untuk sasaran Meningkatnya Partisipasi
Perempuan dalam Pebangunan melebihi target. Secara umum capaian kinerja
setiap sasaran adalah sebagai berikut :
Partisipasi perempuan dalam pembangunan menjadi catatan penting dalam
program Dinas Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan
Anak Diakui selama ini ada anggapan bahwa kualitas perempuan dalam
pembangunan masih sangat rendah, yang menyebabkan peran kaum perempuan
tertinggal dalam segala hal. Maka untuk mengatasinya di perlukan upaya dan
strategi mengintegrasikan gender kedalam arus pembangunan dengan cara
menempatkan perempuan sebagai subjek pembangunan dan menghilangkan factor
kendala yang dihadapi perempuan dalam pembangunan dengan melakukan
kegiatan pembinaan dan evaluasi sejauh mana perempuan terlibat dalam program-
program pembangunan, hambatan-hambatan apa saja yang di hadapi perempuan
dalam kegiatan pembangunan, upaya-upaya apa saja yang diperlukan untuk
meningkatkan kualitas dan peran. Salah satu indicator integrasi perempuan dalam
pembangunan adalah tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK) perempuan di
semua budang lapangan kerja sebagai politikus, PNS, PTT, Karyawan, Buruh
perusahaan termasuk petani.
SASARAN 1
RAN 1
MENINGKATNYA PARTISIPASI
PEREMPUAN DALAM PEBANGUNAN
i
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah
Adapun Capaian indikator kinerja sasaran di atas selama Tahun 2018,
adalah sebagai berikut:
Tabel 3.1.1
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018
No Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi %
1. Angka Partisipasi Perempuan Dalam
Pembangunan 32,08% 57,45% 179,08
Capaian kinerja pada Sasaran 1 adalah 179.08% atau dengan katagori
“Sangat Berhasil”. Secara khusus penjabaran capaian kinerja pada sasaran ini
yang terdiri dari tiga komponen indikator adalah sebagaiberikut :
Untuk mencapai sasaran ini dilaksanakanbeberapa Program diantaranya :
1. Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak dengan
indikator program yaitu Persentase vokal dan Pengarus kelembagaan Gender
dan anak yang terbina cenderung meningkat seiring meningkatnya kesadaran
akan pentingnya Pengarusutamaan Gender dari pemangku kepentingan (Para
pejabat setingkat Kepala SKPD) dlam hal penyusunan anggaran yag
respondif gender. Program ini didukung oleh kegiatan Pelatihan PPRG untuk
SDM Perencana dan Kegiatan Penguatan kelembagaan pengarusutamaan
gender dan anakdengan capai kinerja 100 %.
2. Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan dengan
indikator Persentase Kasus tindak kekerasan terhadap perempuan & anak
yang tertangani untuk target 2018 yaitu 100% dengan realisasi capaian kinerja
sebesar 100%.Untuk mencapai kinerja Program tersebut Dinas Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bersama
dengan lembaga P2TP2A sebagai pusat pelayanan terpadu pemberdayaan
perempuan dan anak di tahun 2018kasus-kasus yang terlaporkan dapat
dilihat dalam table berikut :
Tabel 3.1.2
Perbandingan Jumlah Jumlah Kasus Yang Terlaporkan Pada P2TP2A
i
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah
NO JENIS KASUS TAHUN
2017 TAHUN
2018
1 KTA (Kekerasan Terhadap Anak) 3 6
2 KTP (Kekerasan Terhadap Perempuan) 0 3
3 ABH ( Anak Berhadapan Hukum) 25 16
4 Perdagangan Orang 0 0
5 Penculikan 0 0
6 Perebutan Anak 6 1
7 Lain - lain 0 2
Dari table diatas terlihat kasus kekerasan terhadap perempuan anak
meningkat di tahun 2018. Dalam hal ini bukan berarti semakin tingginya
kekerasan terhadap perempuan akan tetapisemakin banyak kasus yang
dilaporkan dikarenakan masyarakat sudah mengenal dan mengetahui adanya
Lembaga P2TP2A serta semakin meningkatnya pengetahuan masyarakat
dalam bidang hukum dan berjuang untuk melindungi diri dan memperjuangkan
hak—haknya. Secara operasional program ini di dukung oleh kegiatan
Sosialisasi dan Advokasi Gerakan Akhir Kekerasan Perempuan dan Anakdan
Kegiatan Pembinaan dan Evaluasi P2W-KSS dan KSI dengan indikator
kegiatan Jumlah Pembinaan dan evaluasi P2W-KSS ( Peningkatan Peran
Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera & KSI (Kecamatan Sayang Ibu),
untuk realisasi kinerja tahun 2018 adalah 100% sesuai dengan target yaitu
sebanyak 6 kelompok yang dibina. Secara juknis dan juklak P2W-KSS dan
KSI bahwa setiap Kab/Kota berhak mengusulkan 1 desa P2W-KSS dan 1 KSI
untuk dijadikan sasaran pembinaan dan evaluasi setiap tahunnya.
Dalam hal ini Desa Mekar Sari di tahun 2018 mendapatkan piala dari Dinas
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalsel untuk
kategori Madya P2W-KSS dan Kecamatan Simpang Empat Tahun 2018
memperoleh piala untuk kategori Madya KSI dari Dinas P3A Provinsi
Kalimantan Selatan.
i
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah
3. Program Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender dalam
pembangunan dengan indikator kinerjaPersentasi perempuan yang
berkontribusi dalam penghasilan keluarga. Secara operasional program ini di
dukung oleh Kegiatan pembinaan organisasi perempuan. Organisasi
perempuan yang di bina merupakan organisasi yang berada dalam wadah
Gabungan Organisasi Wanita (GOW) Kabupaten Tanah Bumbu yang
mendapat pembinaan berupa pelatihan dan ketrampilan. dengan harapan
dalam mengelola usaha di Desa melalui pemanfaatan sumber daya local dan
berbasis kearifan local dengan sasaran perempuan didesa untuk mencapai
perempuan mandiri .
Partisipasi perempuan dalam pembangunan adalah indeks komposit
yang mengukur peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi,
politik.Peran aktif perempuan dalam kehidupan ekonomi dan politik mencakup
partisipasi berpolitik, partisipasi ekonomi dan berpartisipasi pengambilan
keputusan serta penguasaan sumber daya ekonomi.pada tahun 2018 sudah
melebih target. Dalam keterlibatan perempuan di parlemen Kabupaten Tanah
Bumbu mengalami penurunan yang mana pada tahun 2016 anggota DPRD
Perempuan berjumlah 2 orang, pada tahun 2017 dan 2018 menjadi 2 orang
terjadi pergantian antar waktu (PAW) dari total 35 kursi anggota DPRD
Kabupaten Tanah Bumbu. Tapi disisi lain terjadi peningkatan untuk
perempuan sebagai tenaga manager, profesional, administrasi, teknisi dan
sumbangan perempuan dalam pendapatan kerja. Hal ini dapat dilihat dalam
partisipasi perempuan dilembaga pemerintah mengalami kenaikan di tahun
2017 sebanyak 10,34% dan tahun 2018 sebanyak 10.58% namun untuk
partisipasi angkatan kerja perempuan mengalami penurunan dimana tahun
2016 sebanyak 42,76 % dan tahun 2017 sebanyak 41,90%.
Realisasi kinerja dan capaian kinerja Sasaran Strategis 1 tahun 2018 bila
dibandingkan dengan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun sebelumnya
adalah sebagai berikut :
Tabel 3.1.3
Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya
i
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah
No Indikator Kinerja Sasaran
Capaian Kinerja
Tahun
2017
Tahun
2018
1. Angka Partisipasi Perempuan Dalam
Pembangunan 41,45% 57,45%
Berdasarkan tabel diatas di uraikan capain tahun 2018 menjadi 57,45%
dari capaian tahun 2017 sebanyak 41,45%, hal ini menggambarkan kualitas
perempuan dalam pembangunan cukup baik.
Realisasi kinerja dan capaian kinerja Sasaran Strategis 1 tahun 2018 bila
dibandingkan dengan target akhir RPJMD Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2021,
adalah sebagai berikut :
Tabel 3.1.4
Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2021
No Indikator Kinerja Sasaran Realisasi s.d
Tahun 2018
Target RPJMD
Tahun 2021
1. Angka Partisipasi Perempuan Dalam
Pembangunan 57,45% 38,50%
Berdasarkan tabel diatas capaian kinerja sampai dengan tahun 2018
seluruhnya melebihi target kinerja. Hal ini menggambarkan kategori sangat
berhasil, dapat terlihat pada Indikator Angka Partisipasi Perempuan dalam
Pembangunan dimana pada tahun 2018 keterlibatan perempuan di parlemen
sebanyak 5,71%, Perempuan sebagai tenaga manger, Profesional,
Administrasi, Teknisi sebanyak 49,96% dan sumbangan perempuan dalam
pendapatan kerja 31,24%. hal ini menggambarkan keterlibatan perempuan
dalam pembangunan cukup tinggi.
SASARAN 2
RAN 1
MENINGKATNYA PEMENUHAN HAK
ANAK
i
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah
Anak adalah ciptaan Tuahn Yang Maha Kuasa perlu dilindungi harga diri dan
martabatnya serta di jamin hak hidupnya untuk tumbuh dan berkembang sesuai
fitrah dan kodratnya.Segala bentuk perlakuan yang menganggu dan merusak hak-
hak dasarnya dalam berbagai bentuk pemanfaatan dan eksploitasi yang tidak
berprikemanusiaan yang harus segera di hentikan tanpa terkecuali. Perlindungan
dan pemenuhan hak anak yang seharusnya menjadi tanggung jawab ayah dan ibu,
tetapi kenyataannya berada di bawah perlindungan orang lain. Hal ini bila tidak di
perhatikan maka pemenuhan hak anak dari segi kesehatan, pertumbuhan fisik,
pendidikan dan keadaan bahaya akan tidak terpenuhi atau dengan kata lain hak-
hak anak terabaikan. Indikator Kota Layak Anak merupakan variable yang di
gunakan untuk megukur pelaksanaan pemenuhan hak anak didaerah dalam upaya
mewujudkan Kota/Kabupaten Layak Anak serta merupakan acuan bagi pemerintah
kab/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan,
program dan kegiatan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan KLA.
Adapun Capaian indikator kinerja sasaran di atas selama Tahun 2018,
adalah sebagai berikut:
Tabel 3.2.1
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018
No Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi %
1. Persentase Kecamatan Layak Anak 40% 40% 100%
Untuk mencapai indicator sasaran ini dapat di uraikan bahwa capaian kinerja
untuk kegiatan tersebut untuk tahun 2018 mencapai 40%, dikarenakan
Kabupaten Layak Anak ditargetkan pada tahun 2020. Tetapi dalam rangka
mendukung pencapaian tersebut dilaksanakan Program keserasian kebijakan
peningkatan kualitas Anak dan Perempuan dengan indikator kinerja
Persentase kecamatan layak anak (%) dengan capaian tahun 2018 yaitu
sudah sesuai dengan target yaitu 40%, secara operasional program ini di
dukung oleh kegiatan Pembelajaran Forum Anak Daerah dalam Rangka
Peningkatan SDM dengan indikator kinerja Jumlah peserta pelatihan
FAD.Dinas KBP3A Kabupaten juga telah membentukForum Anak Daerah
i
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah
(FAD) Kabupaten Tanah Bumbu dengan tujuan mengkomunikasikan
pemenuhan hak dan kewajiban anak, media komunikasi organisasi anak,
untuk menjembatani pemenuhan hak partisipasi anak, sebagai sarana bakat,
minat dan kemampuan anak serta sebagai median kompetensi anak. Di
tahun 2018 telah di bentuk 2 Forum Anak Daerah Kecamatan Simpang
Empat dan Kecamatan Batulicin.
Disamping itu juga untuk mendukung Program ini secara operasional
didukung oleh kegiatan Rintisan Kabupaten Layak Anak.Kecamatan Layak
Anak di tahun 2018 sudah di 4 kecamatan, walaupun belum semua indikator
kelana (19 Indikator) bisa terpenuhi. Dimana indikator KLA ini merupakan
variabel yang di gunakan untuk mengukur pelaksanan pemenuhan Hak anak
di daerah dalam upaya mewujudkan KLA. Adapun upaya untuk mencapai
indikator Kecamatan Layak Anak telah di lakukan dan di canangkan 4
sekolah ramah anak dan telah mengikuti pelatihan dari Kementrian PPPA.
Sekolah tersebut adalah SDN 8 Kampug Baru, Kec.Simpang Empat, SMPN 2
Karang Bintang, MI Syarif Abbas Kecamatan Smpag Empat dan MTs Syarif
Ali Kec.Angsana.Disamping itu juga di tahun 2018 diadakan Sebamban I Sei
Loban ditetapkan sebagai Puskesmas Ramah Anak karena adanya
dukungan dari dunia usaha.
Realisasi kinerja dan capaian kinerja Sasaran Strategis 2 tahun 2018 bila
dibandingkan dengan realisasi kinerja dan capaian kinerja tahun sebelumnya
adalah sebagai berikut :
Tabel 3.2.2
Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya
No Indikator Kinerja Sasaran
Capaian Kinerja
Tahun
2017
Tahun
2018
1. Persentase Kecamatan Layak Anak 20% 40%
i
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah
Realisasi kinerja pada indicator kinerja sasaran ini berdasarkan capaian
cukup baik. Karena di tahun 2018 telah di bentuk 2 Forum Anak Daerah
Kecamatan Simpang Empat dan Kecamatan Batulicin sebagai penunjang
dalam mendukung Kecamatan Layak Anak. Kecamatan Layak Anak di tahun
2018 sudah di 4 kecamatan, walaupun belum semua indikator kelana (19
Indikator) bisa terpenuhi. Dimana indikator KLA ini merupakan variabel yang
di gunakan untuk mengukur pelaksanan pemenuhan Hak anak di daerah
dalam upaya mewujudkan KLA. Adapun upaya untuk mencapai indikator
Kecamatan Layak Anak telah di lakukan dan di canangkan 4 sekolah ramah
anak dan telah mengikuti pelatihan dari Kementrian PPPA. Sekolah tersebut
adalah SDN 8 Kampug Baru, Kec.Simpang Empat, SMPN 2 Karang Bintang,
MI Syarif Abbas Kecamatan Smpag Empat dan MTs Syarif Ali
Kec.Angsana.Disamping itu juga di tahun 2018 diadakan Sebamban I Sei
Loban ditetapkan sebagai Puskesmas Ramah Anak karena adanya
dukungan dari dunia usaha.
Tabel 3.2.3
Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2021
No Indikator Kinerja Sasaran Realisasi s.d
Tahun 2018
Target RPJMD
Tahun 2021
1. Persentase Kecamatan Layak Anak 40% 100%
Berdasarkan tabel di atas menggambarkan bahwa untuk mencapai target
akhir RPJMD pada tahun 2021 pada pembentukan Kabupaten Layak Anak, maka
upaya strategis yang dilakukan adalah meningkatkan implementasi KLA dengan
cara menyusun, mereview, mengharmonisasikan, dan mengkoordinasikan,
berbagai regulasi dan kebijakan perlindungan dan pemenuhan hak anak,
sosialisasi PUHA, pelatihan SDM pelaksana PUHA, memperkuat jejaring PUHA di
daerah dan penyusunan system informasi PUHA (Pengarusutamaan Hak Anak).
MENINGKATNYA CAKUPAN PUS BER KB SASARAN 3
RAN 1
i
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah
Pasangan Usia Subur (PUS) adalah pasangan suami istri yang usia istrinya
15 – 49 tahun. Cakupan PUS ber KB adalah pasangan suami istri yang sah yang
istrinya ataupun suaminya masih menggunakan alat, obat atau acara kontrasepsi
untuk menncegah kehamilan dalam kurun waktu tertentu.
Selama 2018 PUS yang mengikuti program KB sebanyak 44.973 orang. Jika
dipresentasikan sebesar 84,38% yang mana target tahun 2018 sebesar 77,50%
sehingga tingkat capaian pada tahun 2018 sudah melebihi target provinsi
Kalimantan Selatan yaitu sebesar 66,3%.
Adapun Capaian indikator kinerja sasaran di atas selama Tahun 2018,
adalah sebagai berikut:
Tabel 3.3.1
Perbandingan Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018
No Indikator Kinerja Sasaran Target Realisasi %
1. Angka Kebutuhan ber KB yang tidak
terpenuhi (Unmeet Need) 10,68% 12,25% 87.18%
Untuk mencapai indicator sasaran ini di laksanakan beberapa Program
diantaranya:
a. Program Keluarga Berencana dengan indikator kinerja Capaian
cakupan peserta KB,. Berdasarkan proyeksi dari jumlah penduduk
didapat jumlah PUS tahun 2018 adalah 53.297 angka tersebut didapat
dari perhitungan 17% dari perhitungan total penduduk yang ada di
Kabupaten Tanah Bumbu. Selama 2018 PUS yang mengikuti program
KB sebanyak 44.973 orang. Jika dipresentasikan sebesar 84,38%
yang mana target tahun 2018 sebesar 77,50% sehingga tingkat
capaian pada tahun 2018sudah melebihi target. Dan angka tersebut
sudah melebihi target provinsi Kalimantan Selatan yaitu sebesar
66,3%. Secara operasional program ini di dukung oleh kegiatan
Pembinaan Keluarga Berencana dengan indikator kinerja yaitu Jumlah
kader PPKBD dan Sub PPKBD yang di bina, Kegiatan Pengolahan
Data dan Pelaporan, dan kegiatan Pemetaan Perkiraan Pengendalian
i
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah
Penduduk. Jumlah kader PPKBD & Sub PPKBD sebanyak 476 orang
masing-masing tersebar di semua desa sebagia perpanjangan tangan
PLKB di desa dalam mendukung Program KB.
b. Program pelayanan kontrasepsi dengan indikator Cakupan
penyediaan alat dan obat kontrasepsi. Untuk tahun 2018 jumlah alat
dan kotrasepsi yang tersalurkan sebanyak 45,23% dari target 53.297
yang terealisasi sebanyak 50.755 akseptor. Meningkatnya distribusi
alkon pada tahun 2018 dikarenakan kebutuhan masyarakat akan alat
kontrasepsi juga meningkat, Ini dapat juga terlihat dari pelayanan
mobile di setiap desa, dan adanya MOU dengan Klinik Swasta.
c. Program promosi kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok
kegiatan di masyarakat dengan capaian indikator Persentase Anggota
BKB yang menggunakan KKA, dari target tahun 2018 sebesar 80%
sudah terealiasi sebesar 80% tingkat capaian sebesar 100%. secara
operasional program ini di dukung oleh kegiatan Penyuluhan
kesehatan ibu, bayi dan anak melalui kelompok dimasyarakat dengan
indikator kegiatan jumlah Kartu kembang anak yang dicetak sebanyak
3500 lembar sudah terlaksana sesuai dengan targetdengan tingkat
capaian kinerja 100%. Kartu kembang yang di bagikan di 10
Kecamatan pada kelompok BKB sebagai alat untuk mengetahui
tumbuh kembang anak sesuai dengan tingkat perkembangan umur
anak. Disamping itu juga pembuatan Media KIE untuk 10 Kecamatan
berupa poster, umbul-umbul, leaflet/brosur, stiker, spanduk, standing
rol baner dan papan informasi yang di gunakan oleh PLKB sebagai
bahan untuk melakukan penyuluhan dan KIE kepada masyarakat.
d. Program Pembinaan Peran Serta Masyarakat dalam Pelayanan
KB/KR yang Mandiri dengan indikator Persentasi PUS anggota poktan
BKB, BKR, BKL, UPPKS yang mendapat pembinaan kesertaan ber-KB
dari target 2018 sebesar 75% tercapai sebesar 75% dengan tingkat
capaian sebesar 100% yang mana dari total PUS sejumlah 15.949
orang, anggota poktan BKB, BKR, BKL, UPPKS yang mendapat
pembinaan kesertaan ber-KB sejumlah 12.555 orang. Secara
operasional program ini di dukung 2 kegiatan yaitu kegiatan
i
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah
Pembinaan Kelompok Pembina Keluarga dengan indikator kegiatan
jumlah kelompok yang dibina sebanyak 135 kelompok terlaksana
sesuai target dengan tingkat capaian kinerja 100%. Dan kegiatan
Pembinaan Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) dengan
indikator jumlah PPKS di Kabupaten dan Kecamatan sejumlah 4
kelompok terealiasi 3 Kelompok dengan tingkat capaian kinerja 75%
Tabel 3.3.2
Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Capaian Kinerja Tahun Sebelumnya
No Indikator Kinerja Sasaran
Capaian Kinerja
Tahun
2017
Tahun
2018
1. Angka Kebutuhan ber KB yang tidak
terpenuhi (Unmeet Need) 12,79% 12,25%
Pencapaian angka kebutuhan ber KB yang Tidak terpenuhi (Unmet Need)
masih tinggi. Jika dibandingkan dengan capaian tahun 2017 yaitu sebesar 12,79%
menjadi 12,25%, terjadi peningkatan sebesar 0,54%. Hal ini menggambarkan
bahwa angka Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin ber KB tidak terpenuhi sudah
menurun yang berarti bahwa kualitas pelayanan maupun pemberian alokon
meningkat (terpenuhi).akan tetapi masih di bawah target nasional yaitu 10 %.
Tabel 3.3.3
Perbandingan Capaian Kinerja Terhadap Target Kinerja RPJMD Tahun 2021
No Indikator Kinerja Sasaran Realisasi s.d
Tahun 2018
Target RPJMD
Tahun 2021
1. Angka Kebutuhan ber KB yang tidak
terpenuhi (Unmeet Need) 12,25% 10,20%
Berdasarkan tabel di atas menggambarkan bahwa untuk mencapai target akhir
RPJMD pada tahun 2021 pada menurunnya kebutuhan ber KB yang tidak
i
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah
terpenuhi, maka upaya strategis yang dilakukan adalah meningkatkan pemahaman
komitmen pemerintah daerah, dunia usaha dan media masa tentang pentingnya
program Keluarga Berencana dalam pembangunan di berbagai bidang dan
Optimalisasi peran kelembagaan dalam pembinaan ketahanan dan kesejahteraan
keluarga.
C. REALISASI ANGGARAN
Didalam melaksanakan rangkaian program dan kegiatannya Dinas Keluarga
Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perindungan Anak mendapatkan alokasi
Anggaran dari Pemerintahan Kabupaten Tanah Bumbu untuk Tahun 2018 sebesar
Rp.9.961.575.325,- ,(Sembilan Milyar Sembilan Ratus Enam Puluh Satu Juta Lima
Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Lima Rupiah). Dengan rincian
anggaran biaya adalah sebagai berikut :
1. Belanja Tidak Langsung Rp. 2.623.261.025,-
2. Belanja Langsung Rp. 7.338.314.300,-
Dengan rincian sebagai berikut :
a. Belanja Pegawai Rp 2.734.300.000,-
b. Belanja Barang dan Jasa Rp. 2.918.264.300,-
c. Belanja Modal Rp. 1.685.750.000,-
Jumlah Rp.9.961.575.325,-
Realisasi Penggunaan Anggaran 2018
Realisasi penggunaan anggaran 2018 yang telah terlaksana dilaporkan
setiap 3 bulan sekali atau pertri wulan dalam bentuk Laporan Kemajuan Kegiatan
(LKK).Realisasi penggunaan anggaran tahun 2018triwulan IV adalah
pelaksanaan dari Program dan kegiatan sebagai berikut:
i
LaporanAkuntabilitasKinerjaInstansiPemerintah
BAB IV
PENUTUP
SesuaidengantugasdanfungsiDinasKeluargaBerencanaPemberdayaanPer
empuandanPerlindunganAnak yang masukdalamsasaran RPJMD Tahun 2016-
2020 yaitu :
1. MeningkatnyaPartisipasiPerempuanDalam Pembangunan
2. MeningkatnyaPemenuhanHakAnak
3. MeningkatnyaCakupan PUS ber KB
Pelaksanaantahun
2018AngkaPartisipasiperempuandalampembangunanmencapai target
179,08%ataudengankatagori “SangatBerhasil”, IndikatorKLA capaiankinerja
100%, sedangkan Unmeet Need mencapai target 87,18 %.
Secaragarisbesarpencapian target
telahterpenuhiakantetapibeberapakegiatanperludilakukanlebih optimal.
Untukituupaya-upaya yang akandilakukan, antaralain :
1. Menjalindanmenjagakerjasamadenganmitrakerjadalampelaksanaan
program dankegiatan di semualinidantingkatan.
2. MelaksanakansosialisasitentangpencegahankekerasandalamRumahT
anggadanPerlindunganAnak
3. Melakukanpembinaan yang intensifkepadapeserta KB agar
tetapterjagakelestariannya.
BatulicinFebruari 2019
KepalaDinas KBP3A
TTD
NARNI, SKM., M.KES
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP 19671228 199403 2 007