l aporan kiner ja instansi pemer intah (l kjip)€¦ · a. sasaran 1: meningkatnya kesesuaian guna...

LAPORAN KINERJAINSTANSI PEMERINTAH(LKjIP)

1

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2018 disusun berdasarkan pelaksanaan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2018, serta perjanjian kinerja Tahun 2018, dan merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas pemanfaatan anggaran. Hal terpenting yang dibutuhkan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah memberikan gambaran tingkat pencapaian maupun tujuan instansi sebagai jabaran dari visi, misi dan sasaran startegis dinas yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan – kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LkjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk lebih meningkatkan kinerja yang berorientasi pada hasil, baik berupa output maupun outcome dimasa mendatang.

Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan laporan Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2018 baik tenaga dan pikirannya dalam mencapai dan memenuhi kinerja tahun 2018, diucapkan terima kasih dan penghargaan yang tulus.

Payakumbuh, 31 Januari 2019

2

LKJIP 2018 | DInas PUPR Kota Payakumbuh

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2012-2017. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan prestasi kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dihasilkan di tahun 2018, dapat digambarkan sebagai berikut:

a. Sasaran 1: Meningkatnya Kesesuaian Guna Lahan dengan Rencana Tata Ruang, dengan indikator:

1. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dari target 78,90% sampai dengan akhir Bulan Desember 2018 terealisasi 78,90%.

b. Sasaran 2: Meningkatnya Infrastruktur Dasar Publik yang sesuai Standar, dengan indikator:

1. Persentase Pelayanan Air Minum dari target 96,71% sampai dengan akhir Bulan Desember 2018 terealisasi 96,73%;

2. Persentase Ketersediaan Fasilitas Umum Perkotaan dari target 77,78% sampai dengan akhir Bulan Desember 2018 terealisasi 77,78%;

3. Persentase Daerah Irigasi Berkinerja Baik dari target 76,34% sampai dengan akhir Bulan Desember 2018 terealisasi 77,73%;

4. Persentase Panjang Jalan Status Kota dengan Kondisi Mantap dari target 69,31% sampai dengan akhir Bulan Desember 2018 terealisasi 69,21%;

5. Persentase Sistem Drainase Skala Kota dari target 44,46% sampai dengan akhir Bulan Desember 2018 terealisasi 51,74%;

6. Persentase Penataan Sungai dari target 18,56% sampai dengan akhir Bulan Desember 2018 terealisasi 18,56%.

c. Sasaran 3: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah, dengan indikator:

1. Nilai Evaluasi AKIP dari target dengan prdikat BB sampai dengan akhir Bulan Desember 2018 terealisasi dengan kinerja predikat A.

Selain Indikator Kinerja Utama, pencapaian kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh juga ditunjukkan oleh pencapaian target. Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

3


DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ____________________________________________________________ 1

IKHTISAR EKSEKUTIF _________________________________________________________ 2

DAFTAR ISI _________________________________________________________________ 3

DAFTAR TABEL ______________________________________________________________ 4

DAFTAR GAMBAR ____________________________________________________________ 6

BAB 1 _____________________________________________________________________ 7

1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ________ 7

1.2 ISU – ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG ____________ 14

1.3 SUMBER DAYA DINAS PUPR KOTA PAYAKUMBUH ________________________________ 15

1.3.1 SUMBER DAYA MANUSIA DINAS _________________________________________ 15

1.3.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA DINAS PUPR _______________________ 17

1.4 SISTEMATIKA LAPORAN ____________________________________________________ 17

BAB 2 ____________________________________________________________________ 19

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS DINAS PUPR _______________________________________ 19

2.1.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PUPR KOTA PAYAKUMBUH ______________________ 19

2.1.2 INDIKATOR KINERJA __________________________________________________ 21

2.1.3 PERJANJIAN KINERJA __________________________________________________ 22

2.2 PENGANGGARAN RENCANA KERJA 2018 _______________________________________ 23

BAB 3 ____________________________________________________________________ 25

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA ___________________________________________ 25

3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA ______________________________________________ 26

3.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN STRATEGIS__________________ 27

3.3.1 Sasaran 1: Meningkatnya Kesesuaian Guna Lahan dengan Rencana Tata Ruang ____ 27

3.3.2 Sasaran 2: Meningkatnya Infrastruktur Dasar Publik yang Sesuai Standar _________ 35

3.3.3 Sasaran 3: Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah _______________ 57

3.4 AKUNTABILITAS KEUANGAN ________________________________________________ 63

3.5 PRESTASI DAN PENGHARGAAN ______________________________________________ 64

BAB 4 ____________________________________________________________________ 64

LAMPIRAN 1 _______________________________________________________________ 65

PENGUKURAN KINERJA 2018 ______________________________________________________ 65

LAMPIRAN 2 _______________________________________________________________ 68

KESESUAIAN RENCANA POLA RUANG TAHUN 2018 ____________________________________ 68

LAMPIRAN 3 _______________________________________________________________ 69

DATA LUAS LAHAN YANG DIAIRI JARINGAN IRIGASI TAHUN 2018 ________________________ 69

LAMPIRAN 4 _______________________________________________________________ 74

DATA KONDISI JALAN KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2018 _______________________________ 74

LAMPIRAN 5 _______________________________________________________________ 88

DATA INDUK JARINGAN DRAINASE KOTA PAYAKUMBUH TAHUN 2018 _____________________ 88

LAMPIRAN 6 ______________________________________________________________ 103

DATA PENATAAN SUNGAI KONDISI TAHUN 2018 _____________________________________ 103

4


DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .................................21

Tabel 2. 2 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh .......................................................................................................22

Tabel 2. 3 Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang .........................23

Tabel 3. 1 Kelompok Penilaian Capaian Kerja .........................................................................25

Tabel 3. 2 Kategori Capaian Kinerja Sasaran Dinas PUPR Kota Payakumbuh Tahun 2018 ............25

Tabel 3. 3 Indikator Sasaran Strategis Dinas PUPR Kota Payakumbuh Tahun 2018 .....................26

Tabel 3. 4 Data Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang....................................................27

Tabel 3. 5 Analisis Capaian Sasaran Strategis 1, Indikator 1 ....................................................28

Tabel 3. 6 Program, Kegiatan, Anggaran dan Output Indikator 1 ..............................................32

Tabel 3. 7 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Strategis 1, Indikator 1 ....................33

Tabel 3. 8 Analisis Capaian Sasaran Strategis 2 Meningkatnya Infastruktur Dasar Publik yang

sesuai Standar ....................................................................................................35

Tabel 3. 9 Data Persentase Daerah Irigasi Berkinerja Baik .......................................................36

Tabel 3. 10 Analisis Capaian Sasaran Strategis 2, Indikator 2 ....................................................36


Tabel 3. 12 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Indikator 2 ..................................................38

Tabel 3. 13 Capaian Persentase Ketersediaan Fasilitas Umum Perkotaan ....................................40

Tabel 3. 14 Analisis Capaian Sasaran 2 Indikator 3 ...................................................................40



Tabel 3. 17 Capaian Persentase Panjang Jalan Kota dalam Kondisi Mantap .................................43

Tabel 3. 18 Analisis Capaian Sasaran Strategis 2 Indikator 4 .....................................................43



Tabel 3. 21 Capaian Persentase Sistem Drainase Skala Kota ......................................................49




Tabel 3. 25 Capaian Persentase Pelayanan Air Minum...............................................................52

Tabel 3. 26 Analisis Capaian Sasaran 2 Indikator 6 ...................................................................52

Tabel 3. 27 Program, Kegiatan, Anggaran dan Output yang Dihasilkan Indikator 6 ......................52


Tabel 3. 29 Capaian Persentase Penataan Sungai.....................................................................53

5






Tabel 3. 34 Program, Kegiatan, Anggaran dan Output Sesuai Sasaran Strategis 3 ........................59

Tabel 3. 35 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Sasaran Strategis 3 ......................................62

Tabel 3. 36 Tingkat Efektifitas dan Efisiensi Kinerja Dinas PUPR .................................................63

Tabel 3. 37 Prestasi Dinas PUPR Tahun 2018...........................................................................64

6


DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh .....14

Gambar 2 Grafik Kebutuhan Pegawai Dinas PUPR Kota Payakumbuh ..........................................16

Gambar 3 Komposisi ASN Berdasarkan Pendidikan (Kondisi 31 Desember 2018) ..........................16

Gambar 4 Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun

2017-2022 ............................................................................................................21

Gambar 5 Alat Kerja Dinas PUPR dalam Meningkatkan Kesesuaian Guna Lahan dengan Rencana

Tata Ruang ...........................................................................................................28

Gambar 6 Irigasi Banda Kincia, Kelurahan Koto Panjang Dalam (atas); dan Irigasi Ronang Kalayau,

Koto Panjang Payobasung (bawah). Kondisi pembangunan 0% - 50%, dan 100% (kiri ke

kanan) .................................................................................................................36

Gambar 7 Fasilitas Perkotaan, Ruang Terbuka Kota Payakumbuh ...............................................40

Gambar 8 Peningkatan/ Pemeliharaan Jalan M. Yamin (Kiri atas); Jl. M. Syafei (Kanan Atas); Jl.

M.Nasrun (Kiri Bawah); dan Jl. M. Yamin (Kanan Bawah) ...........................................43

Gambar 9 Pemasangan dan Perbaikan Lampu Jalan Jl. Rasyid Thaher (Kiri atas); Jl. Diponegoro

(Kanan Atas); Jl. Lombok (Kiri Bawah); dan Jl. Sudirman (Kanan Bawah) .....................47

Gambar 10 Pembangunan Drainase Level Kota Payakumbuh ......................................................50

Gambar 11 Rencana Pengembangan Batang Agam ....................................................................55

Gambar 12 Reportase dan Dokumentasi Perencanaan, Pelayanan, dan Capaian Kinerja Dinas PUPR

Kota Payakumbuh Tahun 2018 ................................................................................63

7


BAB 1 PENDAHULUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi (LkjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2018 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dimana pelaksanaan lebih lanjut dijabarkan melalui Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Kinerja Instansi Pemerintah, diamanatkan bahwa setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Dimana, laporan ini merupakan bentuk pertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah kepemerintahan yang baik (good governance) di Indonesia.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2018 merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD selama kurun waktu satu tahun dalam mencapai tujuan/ sasaran strategis instansi. Dengan disusunnya Penyusunan Laporan Kinerja ini diharapakan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2018;

2. Mendorong Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;

3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh untuk meningkatkan kinerjanya;

4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh di dalam pelaksanaan program/ kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat

1.1 TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh merupakan salah satu SKPD yang ada

di Pemerintahan Kota Payakumbuh yang berkewenangan dan bertangggung jawab untuk memberikan pelayanan publik dalam pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat akan pembangunan infrastruktur. Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dengan susunan organisasi sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas bertugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan Pertanahan dengan fungsi sebagai berikut:

8


a. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan Pertanahan;

b. Pembinaan teknis penyelenggaraan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan Pertanahan;

c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan Pelaksanaan program kegiatan pemerintahan urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan urusan Pertanahan;

d. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2. Sekretaris Dinas

Sekretaris Dinas mempunyai tugas merencanakan operasional, mengelola, mengoordinasikan, mengendalikan, mengevaluasi dan melaporkan urusan umum, kepegawaian, keuangan perencanaan, evaluasi dan pelaporan dengan fungsi sebagai berikut:

a. Perencanaan operasional urusan umum, kepegawaian keuangan serta pengelolan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

b. Pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

c. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan urusan umum, kepegawaian, keuangan serta pengelolaan perencanaan, evaluasi dan pelaporan;

d. Pengoordinasian urusan umum, kepegawaian, keuangan, perencanaan, evaluasi dan pelaporan kecamatan;

e. Pengelolaan informasi publik terkait kebijakan Dinas;

f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretaris membawahi sub-bagian:

1. Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan yang meliputi penghimpunan rencana program/ kegiatan, pengevaluasian laporan dari masing-masing bidang yang ada pada Dinas. Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud Sub Bagian Penyusunan Program mempunyai fungsi sebagai berikut:

a. Pelaksanaan kegiatan perencanaan, evaluasi dan pelaporan Dinas;

b. Pengoordinasian penyusunan Perencanan Daerah yang meliputi penghimpunan rencana program/ kegiatan, evaluasi dan laporan dari masing-masing bidang pada Dinas;

c. Pembagian pelaksanaan tugas perencanaan, evaluasi dan pelaporan pada lingkup tugasnya;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi

umum dan kepegawaian, dengan Fungsi sebagai berikut:

a. Pengelolaan urusan administrasi umum yang meliputi kehumasan dan dokumentasi, perlengkapan, rumah tangga, sarana prasarana, aset.;

b. Penyiapan bahan koordinasi dan petunjuk teknis kebutuhan, pengadaan, inventarisasi, pendistribusian, penyimpanan, perawatan dan penghapusan perlengkapan/sarana kerja;

c. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan kepegawaian;

d. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas merencanakan kegiatan, melaksanakan, membagi tugas dan mengontrol urusan administrasi keuangan pada Dinas dengan fungsi sebagai berikut:

a. Penyiapan bahan kebijakan dan petunjuk teknis yang berkaitan dengan urusan penatausahaan administrasi keuangan dan pertanggungjawaban keuangan Dinas;

b. Pengelolaan administrasi keuangan yang meliputi perencanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban dan pelaporan Dinas;

c. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9


3. Bidang Sumber Daya Air

Kepala Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di bidang Sumber Daya Air (SDA), Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, bidang SDAmempunyai fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan bidang Sumber Daya Air;

b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Sumber Daya Air;

c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Sumber Daya Air;

d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air;

e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala Bidang Sumber Daya Air membawahi:

1. Seksi Sungai dan Air Baku mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Sungai dan Air baku, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Sungai dan Air baku menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan program kegiatan urusan Seksi Sungai dan Air baku;

b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Sungai dan Air baku;

c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Sungai dan Air baku;

d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Sungai dan Air baku;


2. Seksi Irigasi dan Rawa mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Irigasi dan Rawa. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana

dimaksud Seksi Irigasi dan Rawa menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan program kegiatan urusan Seksi Irigasi dan Rawa;

b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Irigasi dan Rawa;

c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Irigasi dan Rawa;

d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Irigasi dan Rawa;


3. Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan program kegiatan urusan Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;

b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;

c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;

d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Operasional dan Pemeliharaan Sumber Daya Air;


4. Bidang Cipta Karya

Bidang Cipta Karya mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Cipta Karya, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Cipta Karya;

b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Cipta Karya;

c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Cipta Karya;

d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya;


10


Kepala Bidang Cipta Karya membawahi :

1. Seksi Tata Bangunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Tata Bangunan, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Tata Bangunan menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan program kegiatan urusan Seksi Tata Bangunan;

b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Tata Bangunan;

c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Tata Bangunan;

d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Tata Bangunan;


2. Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP). Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP) menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan program kegiatan urusan Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP);

b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP);

c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP);

d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan Penyehatan Lingkungan Permukiman (PLP);


3. Seksi Pengembangan Kawasan Strategis mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Kawasan Strategis. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pengembangan Kawasan Strategis menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan program kegiatan urusan Pengembangan Kawasan Strategis;

b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Pengembangan Kawasan Strategis;

c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Kawasan Strategis;

d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Pengembangan Kawasan Strategis;


5. Bidang Bina Marga

Bidang Bina Marga mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Bina Marga, dengan fungsi sebagai berikut:

a. Penyusunan rencana dan program kerja Bidang Bina Marga;

b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Bina Marga;

c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Marga;

d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga;


Kepala Bidang Bina Marga membawahi :

1. Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan, untuk menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan program kegiatan urusan Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan;

b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan;

11


c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan;

d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Pembangunan, Peningkatan Jalan dan Jembatan;


2. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan. Untuk menyelenggarakan tugas, Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan mempunyai fungsi:

a. Perencanaan program kegiatan urusan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;

d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;


3. Seksi Pengembangan Bangunan Pelengkap Jalan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Bangunan Pelengkap Jalan, untuk menyelenggarakan tugas Seksi Pengembangan Bangunan Pelengkap Jalan mempunyai fungsi:

a. Perencanaan program kegiatan urusan Seksi Pengembangan Bangunan Pelengkap Jalan;

b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Pengembangan Bangunan Pelengkap Jalan;

c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Pengembangan Bangunan Pelengkap Jalan;

d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Pengembangan Bangunan Pelengkap Jalan;


6. Bidang Penataan Ruang

Bidang Penataan Ruang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Penataan Ruang, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Penataan Ruang menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Penataan Ruang;

b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Penataan Ruang;

c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Penataan Ruang;

d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penataan Ruang;


Kepala Bidang Penataan Ruang membawahi:

1. Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan program kegiatan urusan Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang;

b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang;

c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang;

d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Perencanaan dan Pemanfaatan Tata Ruang;


2. Seksi Pengendalian dan Penertiban Tata Ruang mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian dan Penertiban Tata Ruang. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pengendalian dan Penertiban Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan program kegiatan urusan Seksi Pengendalian dan Penertiban Tata Ruang;

12


b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Pengendalian dan Penertiban Tata Ruang;

c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Pengendalian dan Penertiban Tata Ruang;

d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Pengendalian dan Penertiban Tata Ruang;


3. Seksi Pertanahan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pertanahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pertanahan menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan program kegiatan Seksi Pertanahan;

b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Pertanahan;

c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Pertanahan;

d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Pertanahan;


7. Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan

Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas di Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan menyelenggarakan fungsi:

a. Penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan;

b. Penyelenggaraan kegiatan Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan;

c. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan;

d. Pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan;


Kepala Bidang Perizinan Bangunan dan Jasa Konstruksi membawahi:

1. Seksi Perencanaan Bina Konstruksi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Bina Konstruksi, Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Perencanaan Bina Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan program kegiatan urusan Seksi Perencanaan Bina Konstruksi;

b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Perencanaan Bina Konstruksi;

c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Perencanaan Bina Konstruksi;

d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Perencanaan Bina Konstruksi;


2. Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan program kegiatan urusan Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi;

b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi;

c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi;

d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Pembinaan Jasa Konstruksi;


3. Seksi Perizinan Bangunan mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas Seksi Perizinan Bangunan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Seksi Perizinan Bangunan menyelenggarakan fungsi:

a. Perencanaan program kegiatan Seksi Perizinan Bangunan;

b. Pelaksanaan program kegiatan Seksi Perizinan Bangunan;

13


c. Pembagian pelaksanaan tugas Seksi Perizinan Bangunan;

d. Pembuatan laporan dan evaluasi program kegiatan urusan Seksi Perizinan Bangunan;


Untuk menyelenggarakan sebagian tugas Dinas dapat dibentuk Unit Pelaksana teknis Dinas (UPTD) sesuai dengan kebutuhan. Berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 90 Tahun 2017 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, maka pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh dibentuk UPTD Tipe A: UPTD Alat Berat, dan UPTD Laboratorium Konstruksi yang dipimpin oleh Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kepala UPTD Alat Berat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengelolaan Alat Berat, sedangkan Kepala UPTD Laboratorium Konstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang dinas di bidang pengendalian mutu/ kualitas infrastruktur bidang ke PU-an. Baik Kepala UPTD Alat Berat dan Kepala UPTD Laboratorium Konstruksi bertanggung jawab untuk menyelenggarakan fungsi kedinasan sebagai berikut:

a. penyusunan kegiatan teknis operasional;

b. pengkajian dan analisis teknis operasional;

c. pelaksanaan kebijakan teknis di bidangnya;

d. pelaksanaan operasional pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan bidang tugasnya;

e. pelaksanaan operasional tugas teknis dinas sesuai dengan bidang tugasnya;

f. pelaksanaan pelayanan teknis administrasi ketatausahaan UPTD;

g. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub bagian Tata Usaha UPTD mempunyai tugas untuk melaksanakan pengelolaan administrasi, ketatausahaan, perencanaan program/ kegiatan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, organisasi, tata laksana, kehumasan, dan tugas umum lainnya. Disamping itu terkait dalam pelaksanaan tugas kedinasan, terdapat Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian kegiatan Dinas secara profesional sesuai dengan kebutuhan yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan, dengan jumlah jabatan fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja. Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota

Payakumbuh, berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2018, dapat dilihat pada gambar 1, dimana Dari skema diatas jelas tergambar bahwa dalam pelaksanaan tugas dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan oleh Kepala Dinas dengan dibantu sekretaris, 5 (lima) bidang kerja dan 2 (dua) UPTD Alat Berat dan UPTD Laboratorium Konstruksi, serta di dukung oleh 70 orang Pegawai Negeri Sipil dan 73 orang Tenaga Harian Lepas (THL).

14


Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

1.2 ISU – ISU STRATEGIS DINAS PEKERJAAN UMUM DAN

PENATAAN RUANG

Isu strategis adalah kebijakan fundamental atau perhatian program yang menentukan situasi yang sangat penting, dan pilihan-pilihan yang dihadapi organisasi pada waktu sekarang dan di masa depan. Isu-isu strategis menceminkan persoalan-persoalan yang berkepanjangan dalam organisasi, komunitas yang dilayani atau kegiatan-kegiatan sekarang yang diantisipasi mempunyai dampak yang sangat nyata pada organisasi dan/atau komunitas yang dilayani” (Martinelli 1999). Secara singkat, isu strategis adalah persoalan-persoalan yang memiliki dampak signifikan terhadap masalah di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mungkin untuk diselesaikan dalam kurun waktu perencanaan. Situasi dan kondisi lingkungan eksternal dan internal Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat menjadi isu kritis/ strategis. Perumusan isu-isu strategis yang ada pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh perlu memperhatikan beberapa hal antara lain adalah:

1. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur terkait pembangunan di semua sektor sebagaimana amanat RPJMN 2015-2019;

2. Pemenuhan kebutuhan pembangunan bidang air minum dan sanitasi harus mencapai akses 100-0-100 di Tahun 2019;

3. Standar Pelayanan Minimal (SPM) bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sesuai Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 1 Tahun 2014;

4. Sustainable Development Goals (SDG’s), khususnya air bersih dan sanitasi;

5. Pelimpahan urusan pemerintah wajib dasar Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Menjadi Urusan Daerah dan urusan wajib pertanahan sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Rencana Strategis Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 2015-2019;

7. RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022;

15


8. Pencapaian Kinerja Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang periode 2012-2017.

Ketersediaan infrastruktur yang berkualitas merupakan salah satu faktor penentu daya tarik suatu kawasan/ wilayah, di samping faktor kualitas lingkungan hidup, image, dan masyarakat (budaya). Sementara itu, kinerja infrastruktur merupakan faktor kunci dalam menentukan daya saing daerah, selain kinerja ekonomi makro, efisiensi pemerintah, dan efisiensi dunia usaha. Berdasarkan hasil rumusan faktor-faktor yang mendukung (peluang dan potensi) maupun yang menghambat (kelemahan dan tantangan), maka dirumuskanlah isu-isu strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang pada tahun 2017-2022, dimana dalam tujuannya untuk terwujudnya Penataan Kota yang sesuai dengan rencana tata ruang dan pemenuhan infrastruktur yang berkualitas, disasar isu strategis sebagai berikut :

1. Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang;

2. Meningkatnya infrastruktur dasar publik yang sesuai standar; dan

3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.

1.3 SUMBER DAYA DINAS PUPR KOTA PAYAKUMBUH

1.3.1 SUMBER DAYA MANUSIA DINAS

Faktor sumber daya manusia (SDM) berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, begitu pula, kemajuan organisasi sangat bergantung pada kualitas personalia atau sumber daya manusia (SDM) yang ada di dalamnya. Profil kepegawaian di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Sampai dengan 31 Desember 2018, tercatat sebanyak 70 pegawai yang terdiri dari 29 orang pejabat struktural, dan 41 orang pejabat fungsional tertentu. Profil kepegawaian secara umum dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan, pendidikan, dan kebutuhan pegawai secara ideal.

1.3.1.1 PROFIL PEJABAT STRUKTURAL

Berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang, kebutuhan formasi jabatan struktural di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebanyak 29 orang. Kondisi sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 semua jabatan terisi, yang terdiri dari 9 orang perempuan dan 20 orang laki-laki. Dengan komposisi 31,03% dapat dikatakan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang responsif gender dalam proses penyelenggaraan pemerintah daerah dan penentuan pengambilan kebijakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1.3.1.2 PROFIL PEJABAT FUNGSIONAL TERTENTU DAN THL DINAS

Kondisi sampai dengan tanggal 31 Desember 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh memiliki 23 orang yang menduduki jabatan fungsional tertentu dan 18 orang fungsional umum. Dengan kondisi ini perbandingan antara structural dan fungsional adalah 1 : 1, sehingga untuk 1 jabatan structural dibantu oleh 1 fungsional tertentu. Kondisi ini dapat dikatakan tidak ideal, karena fungsional tersebut tidak hanya membantu untuk administrasi pekerjaan saja tetapi juga untuk teknis lapangan, sehingga dengan kondisi tersebut diharapkan untuk optimalitas pekerjaan masing-masing structural dibantu oleh 2 (dua) orang fungsional pelaksana. Kebutuhan dan kekurangan pejabat Fungsional Umum dan Fungsional Tertentu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dapat dilihat pada Gambar 2. Berikut.

16


Gambar 2 Grafik Kebutuhan Pegawai Dinas PUPR Kota Payakumbuh

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh telah mengajukan penambahan personil akan tetapi terkait dengan kebijakan rekruitmen pegawai maka pemenuhan kebutuhan pegawai dilakukan secara bertahap. Sambil menunggu adanya penambahan pegawai, sampai saat ini, untuk membantu pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang mengupayakan penambahan dalam proses pelaksanaan pekerjaan di Dinas juga dibantu dengan Tenaga Harian Lepas (THL) yang penempatannya disesuaikan dengan kebutuhan lapangan pada pelaksanaan program kegiatan yang dilaksanakan di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

1.3.1.3 PROFIL KEPEGAWAIAN BERDASARKAN PENDIDIKAN

Jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh berdasarkan tingkat pendidikan per 31 Desember 2018 dapat dilihat pada Gambar 3.

Gambar 3 Komposisi ASN Berdasarkan Pendidikan (Kondisi 31 Desember 2018)

Berdasarkan Gambar 3, dapat dilihat bahwa jumlah pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang didominasi oleh kualifikasi pendidikan S-1 yaitu 26 orang atau 37,14%, diploma sebanyak 7 orang atau 10,00%, kemudian pegawai dengan pendidikan S2 sebanyak 14 orang atau 20,00%, SLTA 20 orang atau 28,57%, dan sisanya dengan latar belakang pendidikan SLTP sederajat dan Pendidikan dasar sebanyak 3 orang dengan persentase 4,29%. Susunan pegawai dengan

20%

37%10%

29%

4%

KOMPOSISI ASN DPUPR

Sarjana S2

Sarjana S1

Diploma D3

SLTA Sederajat

SLTP Sederajat

Fungsional Umum Fungsional tertentu

Kebutuhan 32 25

Kondisi 2018 23 18

32

2523

18

17


persentase yang disajikan secara umum, jika dilihat dan dibandingkan dengan analisa kebutuhan pegawai maka secara kuantitas masih kurang, namun dalam segi kualitas jumlah personil di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang cukup memadai dalam menunjang kinerja organisasi.

1.3.2 SUMBER DAYA SARANA DAN PRASARANA DINAS PUPR

Jenis sarana prasarana operasional organisasi meliputi asset tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, jaringan dan irigasi dan asset lainnya. Saat ini aset-aset yang dimiliki berada dalam kondisi baik dengan capaian kinerja untuk kondisi per 31 Desember 2018 tercatat sebesar 85,00%. Secara lebih rinci, sarana dan prasarana yang ada di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dapat dilihat pada Tabel 1 berikut:

Tabel 1 Jumlah Asset Berdasarkan Jenis Dinas PUPR Kota Payakumbuh

NO. JENIS ASSET JUMLAH NILAI

1. Tanah 953 108.296.110.428

2. Peralatan dan Mesin 2.714.157.615

- Alat Besar 23 1.595.138.760

- Alat Angkutan 55 710.987.198

- Alat Bengkel dan Alat Ukur 14 56.469.515

- Alat Pertanian 4 187.500

- Alat Kantor dan Rumah Tangga 286 127.457.237

- Alat Studio, Komunikasi dan Pemancar 25 41.181.593

- Komputer 126 182.735.814

3. Gedung dan Bangunan 16 34.701.999.390

4. Jalan, Jaringan dan Irigasi 990.395 264.740.445.238

5. Asset Tetap Lainnya 9 5.904.927

6. Konstruksi Dalam Pengerjaan 1 5.165.170.400

7. Asset Tidak Berwujud 9 2.755.480.975

8. Asset Lain-Lain 30 470.414.600

TOTAL 419.479.683.573

Sumber: Dinas PUPR, 2017

Sarana dan prasarana yang dimiliki secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sekaligus menunjang kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang. Untuk menjaga kualitas dan performa sarana dan prasarana yang dimiliki, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penurunan kualitas atau tidak lagi berfungsi secara optimal.

1.4 SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penulisan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh tahun 2018 adalah sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF Ringkasan Eksekutif menyajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.

BAB I PENDAHULUAN Dalam bab ini memuat tentang alasan disusun LKjIP/ manfaat LKjIP, Struktur Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, Sumber daya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh dan Sistematika penulisan LKjIP.

18


BAB II PERENCANAAN KINERJA Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya

dengan capaian visi dan misi instansi

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk didalamnya menguraikan secara sistematis pembandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, dan permasalahan yang dihadapi serta langkahlangkah antisipatif yang akan diambil. Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas

lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang keberhasilan/kegagalan, permasalahan dan kendala utama yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan serta strategi pemecahan masalah.

LAMPIRAN

19


BAB 2 PERENCANAAN KINERJA

2.1 PERENCANAAN STRATEGIS DINAS PUPR

Perencanaan pembangunan yang disusun oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang; rencana pembangunan jangka menengah; dan rencana pembangunan tahunan. RPJM daerah merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya perpedoman pada RPJP daerah, dan memperhatikan RPJM Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategis pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program satuan kerja perangkat daerah, lintas satuan kerja perangkat daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam rangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Perencanaan Strategis (RENSTRA) ini dimaksudkan untuk memberikan landasan kebijakan operasional bagi Dinas dalam melaksanakan tugas sehari-hari, baik program dan kegiatan sesuai dengan peran, tugas pokok dan fungsi serta tujuan dan sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh. Disamping itu juga dimaksudkan untuk mewujudkan keterpaduan pelaksanaan, sehingga dapat dicapai hasil yang optimal secara selaras, serasi dan seimbang, dengan demikian semua potensi yang ada dapat didayagunakan dengan sebaik-baiknya untuk mencapai tujuan.

2.1.1 RENCANA STRATEGIS DINAS PUPR KOTA PAYAKUMBUH Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh adalah

merupakan dokumen yang disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kota Payakumbuh. Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 ( lima ) tahun yaitu dari tahun 2017 sampai dengan Tahun 2022 ditetapkan dengan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 32 Tahun 2018, tentang Penetapan Rencana Strategis SKPD di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggung jawaban Walikota terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan

Pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh tersebut ditujukan untuk mewujudkan visi dan misi daerah sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017. Penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh telah melalui tahapan - tahapan yang simultan dengan proses penyusunan RPJMD Kota Payakumbuh Tahun 2012-2017 dengan melibatkan

stakeholders pada saat dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD, Forum SKPD, sehingga Renstra Dinas Pekerjan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh merupakan hasil kesepakatan bersama antara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh dan stakeholder. Selanjutnya, Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh tersebut akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh yang memuat program dan kegiatan prioritas yang diusulkan untuk dilaksanakan pada satu tahun mendatang.

Pembangunan yang telah dilaksanakan Pemerintah Daerah Kota Payakumbuh selama lima tahun terakhir menunjukkan tingkat keberhasilan yang baik. Pada tahun 2018, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh mengalami perubahan yang disebabkan karena adanya perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Pemerintah Dinas Pekerjaan Umum dan

20


Penataan Ruang berdasarkan Peraturan Walikota Payakumbuh Nomor 25 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh. Perubahan yang terjadi tidak menimbulkan perubahan yang signifikan pada penyelenggaraan pelaksanaan program/ kegiatan pembangunan tetapi lebih pada

penyesuaian dan pembagian sesuai dengan tugas dan fungsi pekerjaan dan kewenangan.

2.1.1.1 Visi dan Misi

Visi diartikan sebagai gambaran spesifik tentang apa yang ingin dicapai dan misi adalah upaya bagaimana visi itu diwujudkan, kemudian berdasarkan visi dan misi tersebut, dirumuskan tujuan serta sasaran-sasaran yang akan dicapai beserta indikator-indikatornya. Adapun Visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022 adalah:

“Terwujudnya Kota Payakumbuh yang Tertata dengan Infrastruktur yang Berkelanjutan“

Dengan visi tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang bertujuan untuk mewujudkan keberlanjutan dalam penataan kota yang didukung oleh infrastruktur perkotaan. Makna Penataan Kota dan Penyediaan Infrastruktur yang berkelanjutan dipahami dari kata –Sustainability- yang diintisarikan dari Sustain; Berlanjut dan Ability: Kemampuan. Pemahaman ini diartikan sebagai kemampuan untuk bertahan hingga waktu kedepannya. Daya tahan tersebut dimaknai secara dinamis baik dari proses penataan kota maupun dari sistem infrastruktur. Sehingga Sistem dan proses yang dibangun merupakan sistem robust, fleksibel, dan layak secara ekonomi, social dan teknis yang berdampak pada peningkatan daya saing daerah dan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan atau menjaga lingkungan sekitarnya. Bertolak dari komitmen visi tersebut maka jabaran misi didasarkan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh merupakan bagian yang terintegrasi secara sistemik pada penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik Kota Payakumbuh. Maka dirancang misi sebagai upaya implementatif untuk mewujudkan visi, dimana mewujudkan keberlanjutan dari tertatanya Kota Payakumbuh dengan infrastrukturnya dimaknai melalui:

Mewujudkan Perencanaan, Pemanfaatan Dan Pengendalian Ruang Serta Infrastruktur Perkotaan Yang Handal

Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh dipahami sebagai upaya merencanakan, memanfaatkan dan mengendalikan keruangan Kota Payakumbuh melalui infrastruktur yang handal. Handal tidak hanya secara kualitas dapat diyakini, tetapi juga dengan kesesuaian terhadap aturan, pengguna dan kebutuhan.

2.1.1.2 Tujuan dan Sasaran

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Sebagaimana

visi dan misi yang telah ditetapkan, untuk keberhasilan tersebut perlu ditetapkan tujuan, sasaran berikut indikator dan target Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh sebagai berikut:

Terkait dengan perubahan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh maka tujuan yang akan dicapai adalah

Terwujudnya Penataan Kota yang Sesuai dengan Rencana Tata ruang dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkualitas.

Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kaitannya dengan pencapaian kinerja yang diinginkan. Dengan demikian apabila seluruh sasaran yang ditetapkan telah dicapai, diharapkan bahwa tujuan strategis terkait juga telah dicapai.

21


Gambar 4 Rencana Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2017-2022

2.1.2 INDIKATOR KINERJA

Salah satu upaya untuk memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia dilaksanakan melalui diterbitkannya Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah. Indikator Kinerja Utama merupakan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Adapun untuk Kota Payakumbuh indikator kinerja utama (IKU) digunakan untuk menyatakan penyelenggaraan pemerintah daerah melalui indikator-indikator kunci yang bersifat makro, dan dapat menggambarkan keberhasilan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indikator ini melekat pada kepala daerah yang kemudian dijewantahkan menjadi indikator prioritas dari SKPD terkait. Disamping itu sebagai bagian dari pemerintahan daerah yang dalam pelaksanaannya melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014, tentang Pemerintah Daerah terdapat urusan yang harus diampu dari masing-masing dinas, sehingga dengan mengikut pada kewenangannya maka untuk Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh, terdapat 2 urusan: yaitu urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan pertanahan.

Disamping itu Pola pemerintahan yang semakin dinamis mensyaratkan bahwa dalam proses pelaksanaan pembangunan daerah, tidak hanya indikasi keberhasilan pada kedinasan, tetapi juga pada pelaksanaan program dan kegiatan di SKPD, sehingga untuk program dan kegiatan diindasikan keberhasilan melalui indikator program, dan indikator keluaran. Untuk Indikator program dan Indikator kegiatan ditabulasikan pada lampiran 1, sedangkan indikator utama dan indikator kinerja daerah untuk pembangunan strategis 2017-2022 ditabulasikan pada Tabel 2.1

Tabel 2. 1 Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

NO. INDIKATOR KINERJA TAHUN ANGGARAN

2017 2018 2019 2020 2021 2022

01. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 78,60 78,90 79,20 79,50 79,80 80,10

02. Persentase Ketersediaan Fasilitas Umum Perkotaan 72,22 77,78 83,33 88,89 94,44 94,44

03. Persentase pelayanan air minum 94,41 96,71 98,80 99,02 99,67 100,00

22


NO. INDIKATOR KINERJA TAHUN ANGGARAN

2017 2018 2019 2020 2021 2022

04. Persentase Daerah Irigasi Berkinerja Baik 74,05 77,14 80,23 83,31 86,40 89,49

05. Persentase Panjang Jalan Status Kota dalam Kondisi mantap

66,56 69,31 72,06 74,81 77,56 80,31

06. Persentase sistem drainase skala kota 42,17 44,46 45,95 47,39 48,91 50,44

07. Nilai Evaluasi AKIP SKPD BB BB A A AA AA

2.1.3 PERJANJIAN KINERJA Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang diubah dengan Permen PAN-RB Nomor 53 Tahun 2014 maka setiap SKPD wajib menyusun Perjanjian Kinerja. Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, RKT, IKU, dan anggaran atau DPA. Perjanjian Kinerja pada tabel Tabel 2.2 berikut merupakan Perjanjian Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh tahun 2018.

Tabel 2. 2 Tujuan, Sasaran, Indikator Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh

TUJUAN INDIKATOR KINERJA

TUJUAN

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SASARAN

TARGET KINERJA

SASARAN

2017 2018

Terwujudnya Penataan Kota yang Sesuai dengan Rencana Tata ruang dan Pemenuhan Infrastruktur yang Berkualitas

1. Persentase rata-rata capaian Pemenuhan SPM Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

2. Meningkatnya Kesesuaian Guna Lahan dengan

Rencana Tata Ruang

Persentase kesesuaian pemanfaatan ruang

78,60 78,90

3. Meningkatnya Infrastruktur Dasar Publik yang Sesuai

Standar

Persentase daerah irigasi berkinerja baik

73,43 76,34

Persentase ketersediaan fasilitas umum perkotaan

72,22 77,78

Persentase panjang jalan status kota dalam kondisi mantap

66,56 69,31

Persentase sistem drainase skala kota

42,17 44,46

Persentase pelayanan air minum

94,41 96,71

Persentase penataan sungai 15,44 18,56

Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Hasil penilaian akip oleh inspektorat

BB BB

Berdasarkan Tabel 2.2 dari 7 indikator kinerja utama yang menjadi kewenangan Dinas PUPR Kota Payakumbuh, ditambahkan lagi 1 Indikator Kinerja Daerah (Persentase Penataan Sungai) yang juga kewenangan Kepala Dinas untuk menjawabnya, terkait dengan kontinuitas sumber air baku dan

hubungannya dengan optimalitas kertercapaian 2 (dua) IKU persentase Sistem Drainase Skala Kota dan IKU Persentase Daerah Irigasi berkinerja Baik.

23


2.2 PENGANGGARAN RENCANA KERJA 2018

Anggaran belanja yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh bersumber dari APBD Kota Payakumbuh yang terdiri dari belanja langsung dan tidak

langsung termasuk Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Insentif Daerah (DID). Total belanja yang dikelola Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh pada tahun 2018 adalah APBD sebelum perubahan sebesar Rp 102.169.907.319,- (termasuk DAK sebesar Rp. 17.769.686.000,- dan DID sebesar Rp. 13.154.325.000,- dan anggaran perubahan (APBD-P) sebesar Rp 101.402.476.738,- untuk Belanja Langsung, dan Rp. 6.623.953.171,- untuk belanja tidak langsung. Alokasi Anggaran Per-Sasaran Strategis Anggaran belanja langsung Tahun 2018 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh yang dialokasikan untuk pencapaian sasaran strategis dapat dilihat pada Tabel 2.3

sebagai berikut:

Tabel 2. 3 Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2018 per-Sasaran Strategis

NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM ANGGARAN

1. Meningkatnya Kesesuaian Guna Lahan dengan

Rencana Tata Ruang

1.104.733.275

Perencanaan Penataan Ruang 644.598.125

Pemanfaatan Ruang 309.621.250

Pengendalian Pemanfaatan Ruang 121.322.800

Penataan Penguasaan, Pemilikan, Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah

29.191.100

2. Meningkatnya Infrastruktur Dasar Publik yang Sesuai Standar

90.591.030.696

Pembangunan Jalan dan Jembatan 6.713.615.800

Pembangunan Saluran Drainase / Gorong-gorong

14.399.646.200

Pembangunan Turap / Talud/ Bronjong 1.247.688.000

Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan 31.559.290.386

Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebinamargaan

812.567.720

Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa dan Jaringan Pengairan lainnya

18.978.063.130

Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi sungai, danau dan SDA lainnya

14.352.337.060

Pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah

863.198.000

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

449.987.150

Perluasan dan Peningkatan Sambungan Rumah 857.135.000

Pembinaan dan Pengawasan Jasa Kontruksi 171.719.250

Program Pembangunan Infrastruktur Pedesaan 185.783.000

3. Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

9.706.712.767

Pelayanan Administrasi Perkantoran 6.581.757.357

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur 2.811.717.900

Peningkatan Disiplin Aparatur 55.580.000

Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur SKPD

153.150.000

Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

72.621.335

24


NO SASARAN STRATEGIS PROGRAM ANGGARAN

Pengembangan Wilayah Strategis dan Cepat Tumbuh

31.886.175

25


BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan akuntabilitas/ pemberi amanah. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh selaku pengemban amanah masyarakat dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, dan urusan pertanahan berkewajiban untuk menyajikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2017 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pecapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2017-2022 maupun Rencana Kerja Tahun 2018. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan misi dan visi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.

3.1 KERANGKA PENGUKURAN KINERJA

Capaian kinerja instansi diukur dengan cara membandingkan antara kinerja yang dihasilkan dengan kinerja yang diharapkan. Capaian kinerja diukur dari perjanjian kinerja yang memuat sasaran strategis dan indikator kinerja utama dengan hasil capaian penyelenggaraan selama satu tahun. Capaian indikator kinerja utama (IKU) diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-

masing, sedangkan capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran. Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan sesuai dengan perencanaan, tercapai dan tidak tercapai, melebihi target atau kurang dari target, Tabel 3.1 menggambarkan kelompok penilaian capaian kinerja, dan Tabel 3.2 menggambarkan realisasi capaian kinerja yang tidak tercapai (< 100%) dengan berdasarkan Permendagri nomor 54 Tahun 2010.

Tabel 3. 1 Kelompok Penilaian Capaian Kerja

PERSENTASE PREDIKAT KODE WARNA

< 100% TIDAK TERCAPAI

= 100% TERCAPAI/ SESUAI TARGET

> 100% MELEBIHI TARGET

Tabel 3. 2 Kategori Capaian Kinerja Sasaran Dinas PUPR Kota Payakumbuh Tahun 2018

NO. KATEGORI INTERVAL PERSENTASE CAPAIAN

KODE

1 SANGAT BAIK > 90

2 BAIK 76.00 – 90.00

3 CUKUP 66.00 – 75.99

4 KURANG 51.00 – 65.99

26


NO. KATEGORI INTERVAL PERSENTASE CAPAIAN

KODE

5 SANGAT KURANG 0 – 50.99

3.2 CAPAIAN INDIKATOR KINERJA

Ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah pada akhir periode masa jabatan diindikasikan melalui indikator kinerja utama (IKU), yang tidak hanya mengukur keberhasilan kerja tetapi juga mengevaluasi kinerja pelaksanaan pembangunan. Sebagai bagian dari kewenangan pencapaian misi ketiga Pemerintah daerah dalam Meningkatkan Penataan Kota, Ketersediaan Infrastruktur dan Fasilitas Umum yang Nyaman dan Berkelanjutan, dan bagian dari pemerintah daerah yang berupaya mewujudkan misi keempat; Menghadirkan Tata Kelola Pemerintah yang Baik dan Bersih, maka Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 600/64/SK/PUPR-PYK/IV-2018 tentang Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh tahun 2017-2022.

Pencapaian Sasaran Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh tahun 2018 yang dicerminkan dalam capaian indikator kinerja menunjukkan kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2018 telah sesuai dengan target yang ditetapkan. Adapun evaluasi dan analisis secara rinci menurut sasaran strategis diuraian dalam sub-bab selanjutnya. Terdapat 3 (tiga) sasaran strategis pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh yang merupakan representasi dari pengejawantahan misi tiga yang terkait dengan pembangunan Fisik Daerah (Penataan ruang dan infrastruktur) dan misi 4 yang terkait dengan birokrasi pemerintah. Hasil pengukuran atas IKU Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2018 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3. 3 Indikator Sasaran Strategis Dinas PUPR Kota Payakumbuh Tahun 2018 NO. SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA

UTAMA TARGET REALISASI %CAPAIAN PREDIKAT

CAPAIAN

1 Meningkatnya kesesuaian guna lahan dengan Rencana tata Ruang

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

78,90% 78,90% 100,00% SANGAT BAIK

2 Meningkatnya Infrastruktur dasar yang sesuai standar

Persentase Daerah Irigasi Berkinerja Baik

76,34% 77,73% 101,82% SANGAT BAIK

Persentase Ketersediaan Fasilitas Umum Perkotaan

77,78% 77,78% 100,00% SANGAT BAIK

Persentase Panjang Jalan Status Kota Dalam Kondisi Mantap

69,31% 69,21% 99,85% SANGAT BAIK

Persentase Sistem Drainase Skala Kota

44,46% 51,74% 116,37% SANGAT BAIK

Persentase Pelayanan Air Minum

96,71% 96,73% 100,02% SANGAT BAIK

Persentase Penataan Sungai

18,56% 18,56% 100,00% SANGAT BAIK

3 Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah

Hasil Penilaian AKIP PD oleh Inspektorat

BB A 120,00 % SANGAT BAIK

Rata-Rata Capaian Sasaran Strategis Dinas PUPR 104,76% MELEBIHI TARGET

Dari tabel 3.3 dapat dilihat bahwa tingkat capaian indikator kinerja utama (IKU) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh terlaksana pada tahun 2018, dengan rata-rata capaian sebesar 104,76%, dengan rincian tingkat capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut:

27


A. Capaian kinerja yang melebih/ melampaui target ditunjukan pada indikator:

1. Persentase Pelayanan Air Minum, dengan capaian kinerja 100,02%;

2. Persentase Sistem Drainase Skala Kota, dengan capaian kinerja 116,37%;

3. Nilai Evaluasi Akip SKPD, dengan capaian kinerja 105,14%

4. Persentase Daerah Irigasi Berkinerja Baik, dengan capaian kinerja 101,82%;

B. Capaian kinerja yang sesuai target atau mencapai 100% ditunjukan pada indikator :

1. Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang;

2. Persentase Ketersediaan Fasilitas Umum Perkotaan;

C. Capaian Kinerja yang tidak mencapai target 100% ditunjukan pada indikator Persentase Panjang Jalan Status Kota Dalam Kondisi Mantap dengan capaian kinerja 99,85% dikarenakan tingginya tingkat kerusakan jalan pada akhir tahun 2018 dibandingkan prediksi pada awal tahun ini akibat dari faktor cuaca/ musim hujan yg panjang dan peningkatan beban lalulintas kendaraan berat yang melewati ruas-ruas jalan kota mengangkut material pada proyek APBN di Kota Payakumbuh seperti Proyek Pengendalian Banjir Sungai Batang Agam, pembangunan Water Treatment Plant (WTP) Batang Agam.

3.3 EVALUASI DAN ANALISIS CAPAIAN KINERJA SASARAN

STRATEGIS

Pada tahun 2018 sesuai dengan Perubahan pada Dokumen RPJMD Kota Payakumbuh 2017-2022 yang diterima pada bulan Juli 2018, dan dengan adanya restrukturisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh melalui Peraturan walikota Payakumbuh Nomor 25 tahun 2018 dan juga dengan hasil konsultasi dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota payakumbuh terkait rasionalisasi dan keselarasan antara Dokumen RPJMD dengan Rencana Strategis Dinas PUPR Kota Payakumbuh, maka hal ini berimplikasi pada perubahan cakupan pemahaman akan visi, misi, tujuan, dan sasaran dinas PUPR Kota Payakumbuh. Perubahan ini menyebabkan terdapat beberapa sasaran pada tahun-tahun sebelumnya tidak bias diperbandingkan lagi secara proporsional karena ada penambahan ataupun penyesuaian indikator. Walaupun begitu secara substansi sasaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Payakumbuh pada tahun 2018 tidak terlepas dari sasaran-sasaran pada tahun sebelumnya.

3.3.1 Sasaran 1: Meningkatnya Kesesuaian Guna Lahan dengan Rencana

Tata Ruang

Tolok ukur capaian sasaran terwujudnya peningkatan kesesuaian guna lahan dengan rencana tata ruang, terdiri dari 1 indikator, Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang. Penataan ruang bertujuan untuk tercapainya pemanfaatan ruang yang berkualitas, Untuk itu diperlukan pengendalian melalui kegiatan pengawasan dan penertiban terhadap pemanfaatan ruang. Sebagaimana yang dikemukakan dalam Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 26 Tahun 2007 bahwa pengawasan terhadap pemanfaatan ruang diselenggarakan dalam bentuk pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Melalui kegiatan pemantauan dan evaluasi, kesesuaian pemanfataan ruang sesuai dengan fungsi yang telah ditetapkan dapat diwujudkan. Penataan Ruang menggariskan bahwa pelaksanaan pembangunan di tingkat Daerah harus sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian pemanfaatan ruang oleh siapapun tidak boleh beretentangan dengan rencana tata ruang. Rincian capaian kesesuaian pemanfaatan ruang Kota Payakumbuh tahun 2018, dapat dilihat pada lampiran 3.

Tabel 3. 4 Data Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

NO. KOMPONEN LUAS

1. Luas Guna Lahan Yang sesuai dengan RTRW 6.346 Ha

2. Luas Kota Payakumbuh 8.043 Ha

Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang 78,90%

28


Capaian Kinerja Indikator Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dipahami sebagai Luas Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang (RTRW) dibandingkan dengan Luas Kota Payakumbuh secara keseluruhan. Dengan target 78,90% dapat direalisasikan dengan persentase kinerja sebesar 100,00%. Sehingga untuk tahun 2018, persentase kesesuaian pemanfaatan ruang di

Kota Payakumbuh adalah 78,90%.

Gambar 5 Alat Kerja Dinas PUPR dalam Meningkatkan Kesesuaian Guna Lahan dengan Rencana Tata Ruang

Tabel 3. 5 Analisis Capaian Sasaran Strategis 1, Indikator 1 Meningkatnya Kesesuaian Guna Lahan dengan Rencana Tata Ruang

NO INDIKATOR KINERJA SATUAN REALISASI TAHUN 2017

% TAHUN 2018 % TARGET STRATEGIS

2022

%

TARGET REALISASI

1 Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang

% 78,60 100 78,90 78,90 100 80,10 98,50

Capaian kinerja sasaran Meningkatnya Kesesuaian Guna Lahan dengan Rencana Tata Ruang didukung oleh program Perencanaan :

29


A. PROGRAM PERENCANAAN TATA RUANG

1. KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN TENTANG PENYUSUNAN TATA RUANG Kegiatan Penyusunan Kebijakan tentang Penyusunan Tata Ruang bertujuan untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas instrument hukum tata ruang di Kota Payakumbuh, berupa Pembuatan Ranperwako tentang Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK). RTRK sebagai Peraturan Walikota yang mengatur hal-hal lebih rinci dalam penataan ruang dengan mengakomodir skala perpetaan 1:1.000 sebagai acuan dalam proses penerbitan izin mendirikan bangunan dan pelayanan penerbitan keterangan rencana kota/ Advice Planning (KRK/ AP) dan/atau sebagai pedoman dalam melakukan sertifikasi tanah atau pemecahan sertifikat tanah oleh masyarakat. RTRK sebagai salah satu solusi penataan ruang yang merupakan bagian dari peraturan penataan ruang. Kurangnya beberapa ketersediaan sarana dan prasarana pada ruang seperti yang diinginkan oleh masyarakat, mungkin saja memang tidak diakomodasi oleh RTRW, namun harus disediakan oleh peraturan pelaksana yang diamanatkan oleh peraturan yang lebih tinggi. Dalam hal ini harus diatur pada RTRK atau Lembar Rencana Kota dengan rencana yang lebih rinci, untuk menegaskan bahwa arahan pada peraturan penataan ruang (RTRW) untuk menyusun rencana rinci tata ruang seperti RDTR/ RTBL/ RTRK sepatutnya dilaksanakan oleh pemerintah agar terselenggara penataan ruang yang baik. Dokumen perencanaan yang telah disusun tersebut yang kemudian ditindaklanjuti dengan penyusunan peraturan perangkat hukum mengenai rencana teknik ruang kota/kawasan ini dapat mengakomodir rencana jaringan, utilitas dan fasum/fasos yang diamanatkan dalam RDTR maupun RTRW Kota Payakumbuh. Dari target yang ditetapkan sebanyak 1 Perwako terkait rencanan tata ruang kawasan, telah terealisasi sebanyak 1 dokumen legal pada tahun 2018 atau sebesar 100,00% dengan realisasi bobot kegiatan adalah 94,30%.

2. KEGIATAN PENYUSUNAN RENCANA TEKNIS RUANG KAWASAN Kegiatan Penyusunan Rencanan Teknis Ruang kawasan bertujuan untuk menyediakan perangkat rencana tata ruang yang implementatif dan komprehensif untuk dijadikan pedoman dalam pemanfaatan ruang. Rencana Teknik Ruang Kota adalah rencana geometris pemanfaatan ruang kota yang disusun untuk penyiapan perwujudan ruang kota dalam rangka pelaksanaan proyek pembangunan kota. RTRK sebagai salah satu peraturan pelaksana memiliki kelebihan yang patut untuk dipertimbangkan, untuk menegaskan bahwa arahan pada peraturan penataan ruang (pada RTRW) untuk menyusun rencana rinci tata ruang seperti RDTR/RTBL/RTRK sepatutnya dilaksanakan oleh pemerintah agar terselenggara penataan ruang yang baik. Dengan telah disusunnya RDTR dan PZ Kota Payakumbuh Tahun 2018-2038 sesuai dengan Permen PU No. 20 Tahun 2011 dan PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang maka dapat ditindaklanjuti dengan mempedomani dokumen perencanaan tersebut dengan melakukan penyusunan rencana teknik ruang kawasan atau kota. Sesuai dengan permendagri tersebut, rencana teknik ruang dijdikan pedoman untuk :

a. Penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

b. penertiban letak, ukuran bangunan gedung dan bukan gedung; dan

c. penyusunan rancang bangun bangunan gedung dan bukan gedung.

Adapun konten dari Rencana Teknik Ruang Kota (RTRK) yang disusun menggambarkan:

a. Rencana tapak atau tata letak, yang merupakan susunan letak unsur-unsur kegiatan, bangunan, bentang alam, sarana dan prasarana yang secara keseluruhan membentuk tata

ruang kawasan.

b. Tata bangunan, yang merupakan susunan rekayasa teknik bangunan yang memanfaatkan ruang luar dan dalam bangunan secara rinci di dalam suatu blok kawasan sesuai dengan rencana tata ruang.

c. Prasarana dan sarana lingkungan serta utilitas umum.

Oleh karena penyusunan peta blad RTRK yang saat ini dimiliki oleh Pemerintah Kota Payakumbuh

adalah sejak tahun 1993 dan akibat adanya dinamika pembangunan yang terjadi dalam rentang waktu dari 1993-2017 maka dibutuhkan pemutakhiran peta blad dimaksud untuk mengakomodir rencana tata ruang yang secara hirarkis telah mengalami perubahan. Maka di tahun 2018 akan dilakukan pemutakhiran peta blad di BWP I yang telah ditetapkan dalam RDTR Kota Payakumbuh Tahun 2018-2038 untuk kemudian ditetapkan dalam bentuk peraturan walikota. Dari target yang

30


ditetapkan sebanyak 1 Dokumen Legal (41 lembar blad Rencana Kota), telah terealisasi 100,00% dengan realisasi bobot kegiatan adalah 96,28%.

3. KEGIATAN REVISI RENCANA TATA RUANG Berdasarkan hasil kajian Peninjauan Kembali RTRW yang dilaksanakan Tahun 2016, diperoleh rekomendasi bahwa diperlukan perubahan RTRW Kota Payakumbuh dengan melakukan addendum pasal-pasal yang mengalami perubahan. Atas dasar kajian tersebut dan amanat dalam PP No. 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang bahwa Peninjauan kembali dilakukan 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun jika terjadi dinamika eksternal dan internal pembangunan kota. Maksud kegiatan Revisi Rencana Tata Ruang ini adalah menghasilkan produk perencanaan yang sesuai dengan pedoman bidang penataan ruang aturan perundangan yang berlaku, serta adaptif terhadap dinamika pembangunan kota dengan ketentuan tidak melakukan pemulihan terhadap penyimpangan pemanfaatan ruang. Keluaran (output) yang didapatkan dari melaksanakan kegiatan ini adalah terlaksananya revisi RTRW Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 dengan target sebanyak 3 (tiga) dokumen, dengan persentase realisasi fisik kegiatan adalah 100.00% dengan keseluruhan realisasi bobot terhadap total adalah 98.34%.

4. KEGIATAN PENINGKATAN DAN PENGUATAN PERENCANAAN TATA RUANG Kegiatan Peningkatan dan Penguatan Perencanaan Tata Ruang bertujuan untuk melakukan pelayanan penerbitan surat Keterangan Rencana Kota/Advice Planning sebagai salah satu instrumen dalam pengendalian pembangunan. KRK/AP diberikan agar masyarakat dapat mengetahui peruntukan lahan yang dimilikinya. Apakah lahan yang dimilikinya dapat digunakan untuk kawasan budi daya seperti perumahan, perdagangan dan jasa, pertanian atau termasuk dalam kawasan yang dilarang untuk dibangun (kawasan lindung). Dengan mengetahui fungsi peruntukannya, masyarakat dapat mengetahui rencana peruntukan lahan yang dimilikinya. Pemberian AP merupakan salah satu standar pelayanan minimal yang diberikan untuk pedoman dalam pemanfaatan dan pengendalian pemanfaatan ruang. Kemudian yang diberikan dalam pembuatan izin AP harus diiringi dengan penyediaan fasilitas pembuatan AP tersebut. Sehingga apabila AP yang diterbitkan sesuai dengan rencana tata ruang yang dimiliki maka penyimpangan terhadap pemanfaatan ruang dapat dihindari sejak awal. Dari target yang ditetapkan sebanyak 600 berkas KRK/AP yang diproses, telah terealisasi sebanyak 487 berkas Keterangan Rencana Kota/Advice Planning yang terbit pada tahun 2018 atau sebesar 81,17% dengan realisasi bobot kegiatan adalah 80,05%.

B. PROGRAM PEMANFAATAN RUANG

1. KEGIATAN PENYUSUNAN KEBIJAKAN PERIZINAN PEMANFAATAN RUANG Maksud dari kegiatan ini untuk menyediakan peraturan yang jelas, implementatif dan dapat menjadi pedoman dalam pelaksanaan pemberian izin pemanfaatan ruang khususnya Izin

Mendirikan Bangunan yang ditetapkan dalam bentuk produk hukum daerah. Dalam rangka mewujudkan tertib pembangunan dan tertib pemanfaatan bangunan gedung dan bangunan bukan gedung, yang merupakan wujud fisik pemanfaatan ruang, guna menjamin keandalan teknis bangunan serta terwujudnya kepastian hukum dalam penyelenggaraan bangunan, setiap pendirian bangunan harus berdasarkan Izin Mendirikan Bangunan. Pengendalian terhadap izin mendirikan bangunan harus dilaksanakan secara efektif dan efisien. Oleh karena itu, dibutuhkan perangkat hukum yang jelas dan menjadi pedoman dalam pemberian pelayanan pemberian IMB

di Kota Payakumbuh. Sesuai dengan amanat di dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 pasal 81 ayat (2) yaitu Ketentuan Perizinan harus berdasarkan pada prinsip penerapan perizinan yaitu setiap kegiatan dan pembangunan harus mendapatkan izin dari Pemerintah Kota Payakumbuh yang melakukan pegendalian terhadap kesesuaiannya dengan rencana, serta ketentuan administrasi. Ketentuan mengenai pemberian Izin Mendirikan Bangunan juga diatur di dalam Peraturan Pelaksana Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penertiban/Pencabutan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). Dari target yang ditetapkan sebanyak 1 aturan hukum yang mengatur pemanfaatan ruang dan bangunan, telah terealisasi 1 aturan hukum atau realisasi keluaran 100,00% dengan realisasi bobot kegiatan adalah 100%.

31


2. KEGIATAN SURVEY DAN PEMETAAN Maksud dari kegiatan ini adalah melakukan pendataan bangunan secara terkomputerisasi yang

terdiri dari data umum, data teknis dan data status terhadap setiap bangunan, gedung maupun

non gedung, yang ada di Kota Payakumbuh baik yang telah memiliki IMB maupun yang belum

memiliki IMB serta menghimpun berbagai permasalahan dalam bidang pemanfaatan ruang kota

termasuk dalam pengembangan perumahan. kegiatan pendataan dengan melaksanakan

identifikasi terhadap bangunan yang ada di seluruh Kota Payakumbuh. Pendataan Bangunan

merupakan salah satu tugas pokok dan fungsi dari Bidang Penataan Ruang, secara umum

pendataan bangunan ini bertujuan untuk tercapainya suatu tertib administrasi pembangunan dan

pemanfaatan bangunan serta sebagai sistem informasi bangunan di Kota Payakumbuh. Kegiatan

pendataan bangunan ini dilakukan dalam bentuk pengumpulan data bangunan gedung oleh

pemerintah secara terkomputerisasi yang dilakukan bersamaan dengan proses pemberian izin

mendirikan bangunan (IMB), proses laik fungsi bangunan (SLF) serta pada saat pembongkaran

bangunan gedung dan pendataan bangunan yang telah ada. Sesuai dengan Permen PU No. 17 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Pendataan Bangunan, bahwa pendataan bangunan gedung

adalah kegiatan pengumpulan data suatu bangunan gedung oleh pemerintah daerah yang

dilakukan secara bersamaan dengan proses Izin Mendirikan Bangunan (IMB), proses laik fungsi

bangunan gedung dan pembongkaran bangunan gedung serta mendata dan mendaftarkan

bangunan yang telah ada. Pada dasarnya pendataan bangunan gedung terdiri dari 2 (dua) macam

kegiatan yaitu Proses pendataan bangunan, kegiatan memasukkan dan mengolah data bangunan

oleh pemerintah daerah sebagai proses lanjutan dari pemasukan dokumen/ pendaftaran baik

pada proses IMB ataupun pada proses SLF. Dan Output/ hasil pendataan bangunan gedung,

Kegiatan pendataan bangunan gedung dapat menjadi dasar pertimbangan diterbitkannya Surat

Bukti Kepemilikan Gedung (SBKBG). Dari target yang telah ditetapkan sebanyak 1 Kecamatan,

telah terealisasi 1 Kecamatan yaitu di Kecamatan Payakumbuh Timur atau realisasi output 100 %

dengan realisasi bobot kegiatan adalah 78,90 %

3. KEGIATAN PENINGKATAN PENGUATAN PEMANFAATAN RUANG Tujuan dari kegiatan ini adalah menyelenggarakan pelaksanaan pelayanan perizinan, yang meliputi registrasi, pemeriksaan kelengkapan, penghitungan biaya, pengukuran lokasi, pemetaan, penyalin

l aporan kiner ja instansi pemer intah (l kjip)€¦ · a. sasaran 1: meningkatnya kesesuaian guna...

Documents